Mahesa matin antasya - 200811054

STATEMENT OF OWNERSHIP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mahesa Matin Antasya

NPM : 200811054

1. Makalah saya adalah asli

2. Makalah ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen KUB Syariah.

3. Dalam makalah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pengurangan nilai KUB Syariah.

Bekasi, 14 November 2010 Yang Membuat Pernyataan Mahesa Matin Antasya NPM. 200811054

Mahesa matin antasya - 200811054

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan

yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan

sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun

meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi

untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan

dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll),

dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Fungsi Bank Syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank

konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang

mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana

tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas

pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil

bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bila bank konvensional

mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka Bank Syariah dari

apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (fee-base income) maupun

mark-up atau profit margin, serta bagi hasil (loss and profit sharing).

Disamping dilibatkannya Hukum Islam dan pembebasan transaksi dari

mekanisme bunga (interest free), posisi unik lainnya dari Bank Syariah

dibandingkan dengan bank konvensional adalah diperbolehkannya Bank Syariah

melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan

perdagangan (trading). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi Bank

Syariah yang merupakan investasi dan jual beli serta sangat beragamnya

pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan Bank Syariah, seperti

pembiayaan dengan prinsip murabahah (jual beli), ijarah (sewa) atau ijarah wa

iqtina (sewa beli) dan lain-lain.

Upaya intensif pendirian Bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak

tahun 1988, yaitu pada saat Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober

(PAKTO) yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia.

Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi

tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya

Mahesa matin antasya - 200811054

penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan

dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan

Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 yang kemudian

diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasikan, maka Bank

Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di

Indonesia. Pendirian Bank Muamalat ini diikuti oleh pendirian Bank-bank

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan

kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan

bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Baitul

Maal wat Tamwil (BMT).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian

asuransi Islam pertama di Indonesia yaitu Syarikat Takaful Indonesia dan

menjadi salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tahun 1997, Bank

Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang

kemudian diikuti oleh beroperasinya lembaga reksadana syariah oleh PT.

Danareksa. Di tahun yang sama pula, berdiri sebuah lembaga pembiayaan

(multifinance) syariah, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company.

Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, praktis

tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sistim

beroperasinya Perbankan Syariah. Ketiadaan perangkat hukum pendukung ini

memaksa Perbankan Syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum

positif yang berlaku (yang nota bene berbasis bunga/konvensional), di Indonesia.

Akibatnya ciri-ciri syariah yang melekat padanya menjadi tersamar dan Bank

Islam di Indonesia tampil seperti layaknya bank konvensional.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka

secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistim

perbankan nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan

dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999,

Mahesa matin antasya - 200811054

yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank

Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Perangkat

hukum itu diharapkan telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan

peluang yang lebih besar dalam pengembangan Perbankan Syariah di

Indonesia.

Bagaikan rumah yang berdiri di atas lahan gambut, kalimat ini mungkin

terasa sangat tepat sebagai kalimat untuk menggambarkan kondisi

perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini. Berawal dari dua

opsi dalam pengembangan perbankan syariah, yaitu apakah sebaiknya yang

dilakukan pertama kali adalah memperbaiki pondasi terlebih dulu agar kuat lalu

kemudian sedikit demi sedikit membangun rumahnya ataukah kita bangun rumah

terlebih dahulu meskipun pondasinya belum kuat dan secara bersamaan

memperkuat pondasinya.

Sebelumnya, Jika kita melirik kepada negara-negara yang jelas memiliki

mayoritas penduduk orang-orang non muslim, maka akan kita dapati praktik

perbankan syariah ini sudah dilakukan jauh hari yang lalu dan telah

mendapatkan sambutan serta antusiasme yang luar biasa besar dari pelaku

pasar dan pelaku bisnis disana. Di Amerika Serikat misalnya, pemerintahnya

bahkan telah membuat pengecualian atau penyesuaian atas aturan di dalam

National Bank Act 1984 yang sebelumnya melarang lembaga-lembaga

perbankan di Amerika Serikat untuk melakukan praktik jual beli, dengan cara

mengeluarkan Interpretative Letters yang memperbolehkan transaksi murabahah

(Jual Beli) dan ijarah (Leasing) sesuai dengan praktik lembaga keuangan

perbankan syariah. Ini dilakukan pemerintah Amerika Serikat dikarenakan

mereka melihat betapa besarnya prospek yang menjanjikan dari sistem ekonomi

syariah ini. Ditambah lagi dengan besarnya minat masyarakat US dalam memilih

skim jual-beli (Murabahah) yang ditawarkan oleh perbankan syariah, terutama

dalam home financing (Pembiayaan/kredit perumahan) yang jauh lebih

menguntungkan (memberi kemaslahatan kepada masyarakat) jika dibadingkan

dengan mortgage konvensional.

Hal serupa juga terjadi di Inggris, negara non muslim yang ternyata sangat

merespon perkembangan bisnis keuangan Islam. Ini terlihat dalam salah satu

Mahesa matin antasya - 200811054

kebijakan Pemerintah Inggris yang menjadikan London sebagai pusat bagi

Islamic financial business di Eropa. Perkembangan yang signifikanpun dicapai

negara ini dengan pencapaian home financing (kredit perumahan) sebanyak 500

juta poundsterling (setara dengan satu miliar dolar AS). Dan bahkan hampir

setiap tahun dalam empat tahun terakhir, negara ini selalu melakukan perubahan

atau penyesuaian regulasi khusus dalam rangka merespons bisnis keuangan

Islam. Di negara ini pula berdiri sebuah organisasi pengelola wakaf tunai, Islamic

Relief, yang telah mampu mengumpulkan wakaf tunai setiap tahun tidak kurang

dari 30 juta poundsterling atau hampir Rp 600 miliar per tahun. Mereka secara

rutin menerbitkan sertifikat wakaf tunai senilai 890 poundsterling per lembar.

Dana yang bisa dihimpun tersebut kemudian disalurkan kepada lebih dari lima

juta pihak yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf tunai yang

disalurkan Islamic Relief mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari

7.000 orang melalui program 'Income Generation Waqf'.

Di Indonesia sendiri, perjuangan pengesahaan RUU Perbankan Syariah

akhirnya berujung juga dan akhirnya resmi disahkan pada tanggal 17 Juni 2008.

Walaupun masih terdapat kendala di sana-sini, di antaranya adalah angka

ketidakfahaman masyarakat muslim Indonesia yang benar tentang konsep

ekonomi Islam atau lebih khusus lagi perbankan syariah dan ditambah pula oleh

sebagian ulama muslim yang menyatakan bahwa pada prinsipnya bank-bank

syariah saat ini masih tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Maka

sebagaimana kalimat pembuka yang saya tuliskan di atas, bahwa memang ada

perbedaan pendapat tentang apakah sebaiknya perbankan syariah ini dibangun

di antara sistem-sistem yang tidak syariah, ataukah kita harus menunggu sampai

semua sistem yang ada di negara ini menjadi syariah terlebih dahulu.

Walau penduduk Indonesia kini didominasi 90% umat muslim,

pertumbuhan industri perbankan syariah di negeri ini terbilang sangat lambat.

Pasalnya, sejak 1992 hingga sekarang pangsa pasar perbankan syariah masih

sekitar 2,7% dari total kinerja perbankan konvensional, pencapaian ini masih

jauh dari target yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 5% dari bank

konvensional. Dengan demikian perkembangan kinerja bank syariah nasional

hingga kini belum optimal, mengingat pangsa pasarnya masih relatif kecil.

Mahesa matin antasya - 200811054

Bahkan hingga Juni 2010, jumlah bank syariah yang beroperasi baru mencapai

10 bank dengan 1.058 kantor cabang di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

menulis penelitian tentang :

“ANALISIS PENGHAMBAT PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI

INDONESIA”

Mahesa matin antasya - 200811054

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis akan

membahas masalah-masalah berikut :

1. Apakah yang menghambat perkembangan bank syariah di Indonesia

yang merupakan Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar

di dunia.

Mahesa matin antasya - 200811054

ANALISIS PENELITIAN

Batasan Penelitian

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini.

Batasan ini dilakukan agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan tujuan

serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-

batasan tersebut adalah:

1. Subjek penelitian adalah penghambat perkembangan perbankan syariah

yang ada di Indonesia.

2. Perkembangan perbankan syariah yang ada di Indonesia dan internasional

yang berhubungan dengan Indonesia.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang

ditimbulkan dari penghambat berkembangnya bank syariah dan dampaknya

terhadap ekonomi syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris bahwa :

1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia belum sesuai harapan

maupun target BI.

2. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang merupakan Negara

dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia masih lebih rendah

dengan Negara-negara lain.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada

pengembangan strategi perbankan syariah dalam mengembangkan kegiatan

usahanya. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat

dalam memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan sentral tentang

perbankan syariah, dalam hal ini BI, sehingga dapat memberikan ruang untuk

bank-bank syariah di Indonesia berkembang lebih pesat lagi.

Mahesa matin antasya - 200811054

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Subjek penelitian adalah penghambat berkembangannya perbankan syariah

yang ada di Indonesia yang merupakan Negara dengan populasi penduduk

muslim terbesar di dunia yang membuat perkembangannya dibawah target BI.

Ada begitu banyak faktor penghambat perkembangan perbankan syariah di

Indonesia, semua itu terjadi disebabkan oleh berbagai hal, baik dari dalam diri

bank tersebut maupun kondisi regulasi yang kurang mendukung, dapat pula

disebabkan kekurang pahaman masyarakat tentang produk-produk dari bank

syariah yang membuat kepercayaan dari masyarakan berkurang.

Diantara penghambat perkembangan perbankan syariah yang pertama

adalah aturan investasi dan perpajakan masih dinilai mengganjal

berkembangnya bisnis syariah. Pada investasi pasar sekunder yang belum

berkembang mengganjal pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia.

Salah satu masalah pada perpajakan adalah masalah double-tax khususnya

untuk produk murabahah.

Kemudian penghambat lainnya adalah tahapan birokrasi di level

pemerintahan dan hubungan antar departemen terkait. Semisal terkait

penggandaan proyek infrastruktur di daerah masih menjadi hambatan investasi

syariah;

Lalu juga dengan adanya peraturan untuk membuat iklim investasi di industri

syariah masih kurang fleksibel. Hal itu membuat perbankan syariah di Indonesia

terhambar. Aturan yang fleksibel diberlakukan di negara lain seperti Malaysia,

Singapura, Cina, dan Jepang yang aktif mengembangkan layanan syariah;

Hambatan lain lagi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang

memahami dan menguasai seluk-beluk perbankan dan sekaligus paham prinsip-

prinsip syariah serta produk dan sistem syariah. Selain itu juga terbatasnya

sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman di dunia perbankan syariah.

Pertumbuhan Perbankan Syariah yang cukup pesat pada beberapa tahun

terakhir menimbulkan ledakan permintaan akan SDI di sektor bisnis ini. Disektor

Mahesa matin antasya - 200811054

perbankan syariah saja masih membutuhkan tambahan sumberdaya manusia

sebanyak 14.458 orang (selama tahun 2008, perbankan syariah menyerap sdm

sebanyak sekitar 8.063 orang. Apabila pangsa pasar perbankan syariah

bertumbuh menjadi 5%, maka dibutuhkan sdm sebanyak 22.521 orang. Dengan

demikian, masih ada kekurangan atau gap sebanyak 14.458 orang untuk

mendorong bisnis perbankan syariah bergulir cepat); Permintaan SDI Bank

Syariah yang lebih besar dari tenaga kerja yang tersedia mengakibatkan

kurangnya bankir yang memiliki kompetensi dalam Perbankan Syariah. Banyak

yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam

menjalankan operasional Bank Syariah. Bahkan mereka tidak dapat menjelaskan

kelebihan Bank Syariah daripada bank konvensional. Sehingga dapat

menimbulkan kerancuan tersendiri pada nasabah untuk memahami konsep Bank

Syariah. Imbasnya ialah pertumbuhan Bank Syariah akan terhambat dan akan

ada aksi bajak-membajak karyawan antar Bank Syariah seperti yang sudak

marak diperbincangkan saat ini. Bahkan para investor asing terutama dari Arab

dan Timur Tengah belum percaya manjemen bank syariah di Indonesia, karena

bankir bankir syariah itu kebanyakan sebelumnya pernah bekerja di bank

konvensional. Ketua Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbsindo), M

Riawan Amin mengakui sumber daya manusia pada level eksekutif yang tidak

kompeten menyebabkan perkembangan bank syariah tidak bisa optimal.”

Menurut prediksi BI, kebutuhan SDI perbankan syariah hingga 2011 mencapai

50 ribu-60 ribu orang. Kendala dibidang SDM dalam pengembangan Perbankan

Syari’ah disesabkan karena sistem perbankan syari'ah masih belum lama dikenal

di Indonesia. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan ini masih terbatas,

sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syari’ah baik

dari sisi bank pelaksana maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank).

Kemudian juga pemahaman yang minim di kalangan masyarakat karena

kurangnya pengetahuan tentang perbankan syariah yang belum optimal dan

menyeluruh. Hal ini mungkin disebabkan karena disseminasi atau sosialisasi

masih kurang untuk memaparkan keunggulan produk syariah. Ini membuat

perkembangan bank syariah terganggu.

Mahesa matin antasya - 200811054

Selain itu juga masih ada kesan di sebagian masyarakat bahwa Bank syariah

bersifat ekslusif dalam artian bahwa bank syariah hanya ditujukan untuk

masyarakat muslim dan melibatkan kaum yang beragama muslim saja.

Juga dengan adanya rendahnya pengetahuan konsumen terhadap transaksi

keuangan syariah yang melahirkan pandangan dari sebagian masyarakat yang

memandang bahwa pada umumnya sistem, kegiatan dan produk bank syariah

masih mengekor pada bank konvensional. Hal pokok yang menjadi pembedanya

hanyalah pada ditiadakannya unsur riba atau bunga yang diharamkan dalam

hukum Islam. Salah satu contoh, perbedaan istilah seperti, kalau di bank

konvensional ada tabungan dan deposito, maka di bank syariah ada tabungan

syariah dan deposito syariah;

Menurut Adiwarman Karim ketika menjadi juri dalam penyususn peringkat

institusi syariah terbaik tahun 2008 versi Majalah Investor, tidaklah mudah

menilai kinerja institusi syariah. Pasalnya, sampai saat ini, banyak perusahaan

syariah belum menyajikan data keuangan yang standar, lengkap dan transparan.

Beberapa indikator keuangan tidak tercantum di laporan keuangan unit usaha

syariah;

Kemudian ada lagi masalah dari dalam diri bank syariah tersebut seperti

masih kurangnya modal yang dimiliki perbankan syariah. BI menyebut fakta aset

perbankan syariah di Indonesia yang kecil dengan aset yang masih sekitar dua

persen dari total aset perbankan, sedangkan dari sukuk masih 1,7 persen untuk

pasar dunia. Data BI juga mencatat pertumbuhan aset Bank Syariah hanya

mencapai 80 persen yakni Rp78 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp97

triliun tahun 2010. Hingga akhir Juni 2010, total pembiayaan yang disalurkan

oleh bank syariah mencapai Rp46,26 triliun. Angka ini naik 34,2 persen

dibandingkan dengan pembiayaan per akhir Desember 2009 yang sebesar

Rp34,45 triliun. Adapun aset bank syariah pada Juni 2009 mencapai total

Rp39,53 triliun dan tumbuh menjadi Rp61,12 triliun pada Juni 2010. SPS

mencatat bahwa hingga Juli 2010 baru dua dari 10 BUS yang memiliki CAR di

atas 12 persen sisanya alias delapan BUS mempunyai CAR sama atau di bawah

12 persen. Data ini menyiratkan perbankan syariah masih membutuhkan

suntikan dana segar. Sungguh, modal merupakan bantal penyangga (buffer)

Mahesa matin antasya - 200811054

untuk mampu menghadapi potensi risiko semua produk, jasa, dan aktivitas

bisnis. Dengan modal pas-pasan, BUS dicemaskan akan tergilas oleh BUS yang

didukung sepenuhnya oleh bank asing. Tengok saja, Malayan Banking Bhd

(Maybank), bank nomor terdepan di Malaysia, yang melakukan konversi Bank

Maybank Indocorp menjadi Maybank Syariah sebagai BUS. Inilah tantangan

sejati bagi perbankan syariah nasional di masa mendatang. Permasalahan pokok

yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan.

Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan Bank Syari’ah sering tidak dapat

terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian Bank

Syari’ah tersebut, walaupun dari sisi niat ataupun “ghiroh” para pendiri relatif

sangat kuat. Kesulitan dalam pemenuhan permodalan ini antara lain disebabkan

karena :

a. Belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek

dan masa depan keberhasilan Bank Syari’ah, sehingga ditakutkan dana

yang ditempatkan akan hilang.

b. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga

ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada Bank

Syari’ah sebagai modal.

c. Ketentuan terbaru tentang Permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

relatif cukup tinggi.

Selain itu juga infrastruktur perbankan syariah yang belum memadai. Akses

dalam memperoleh layanan Bank Syariah yang masih minim. Keinginan

konsumen semakin meningkat. Tidak hanya lebih mudah, tetapi ingin lebih cepat

dan lebih efisien, apalagi bagi kalangan tertentu yang selalu melakukan transaksi

melalui bank seperti para pebisnis.

Pengembangan jaringan kantor Bank Syari’ah diperlukan dalam rangka

perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kurangnya

jumlah Bank Syari’ah yanga ada juga menghambat perkembangan kerjasama

antar Bank Syari’ah. Jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan

Mahesa matin antasya - 200811054

meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan

kulaitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari’ah.

Kemudian juga Lembaga arbitrase syariah nasional yang ada sekarang

bukan dibentuk oleh pemerintah tetapi oleh MUI. Hal ini menyebabkan lembaga

ini tidak memiliki kewenangan yang mengikat. Lembaga ini tidak memiliki hukum

acara sehingga keputusan hukumnya tak bisa dieksekusi dalam tataran normatif.

Lembaga ini memang mempunyai wewenang sebagai lembaga penengah dalam

menyelesaikan perselisihan. Namun, itu sebatas musyawarah mufakat. Sehingga

pihak-pihak yang bersengketa tak bisa dipaksa untuk menaati keputusan

lembaga ini. Misalnya, kalau ada orang yang mendirikan bank syariah tetapi

prakteknya bertentangan dengan syariah atau ada non muslim yang membangun

bisnis atau bertransaksi berdasarkan sistem syariah lalu mengalami sengketa,

lalu siapa yang berhak melakukan pengadilan?

Networking bank syariah yang relatif masih kecil juga menyebabkan

terhambatnya perkembangan perbankan syariah di Negara berpenduduk muslim

terbesar di dunia ini. Guru besar FE Univ. Trisakti Prof. Dr. Sofyan Harahap juga

mengakui salah satu faktor penyebab lambatnya pertumbuhan bank syariah

adalah juga karena masalah network, legal sistem dan keseriusan pemerintah

membangun bank perbankan syariah.

Selanjutnya juga keterbatasan jenis instrumen yang tersedia menghambat

perkembangan bank syariah di Indonesia.

Hambatan pada bank syariah lainnya adalah terjadinya over-heating ditandai

dengan pertumbuhan yang cepat, naiknya pembiayaan bermasalah, dan

turunnya bagi hasil kepada nasabah dana pihak ketiga (DPK). Pada tingkat yang

parah over-heating mempunyai dampak seperti terjangkit penyakit demam

berdarah yakni panas tinggi diikuti dengan pendarahan (bleeding). Dalam

konteks perbankan syariah, bleeding terjadi ketika pendapatan pembiayaan lebih

kecil daripada biaya overhead.

Hal penting lainnya yang menghambat pertumbuhan bank syariah, adalah

kondisi bunga tinggi di Indonesia seperti terlihat dalam penetapan bunga

Mahesa matin antasya - 200811054

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang berdampak pada penurunan pembiayaan

syariah. Namun sebaliknya memicu perbankan konvesnsional menaikan suku

bunga baik pinjaman maupun deposito, yang pada akhirnya berimplikasi

penurunan bank syariah di Indonesia. Hasil kajian staf peneliti LPPM Tazkia

Bogor (April 2009) mengungkapkan, return bagi hasil yang diberikan bank

syariah akan semakin tidak kompetitif dibandingkan bunga tabungan dan

deposito di bank konvensional. Implikasi akhirnya sangat mungkin perbankan

syariah akan “tidak laku” dan mengalami penurunan dalam hal penghimpunan

dana pihak ketiga (DPK) maupun pembiayaan yang disalurkannya.

Selain itu juga pelayanan pada bank syariah yang kurang memuaskan.

Padahal etika muslim yang sudah disampaikan Rasullullah SAW dalam

sabdanya: “Siapa saja yang memudahkan urusan orang yang mengalami

kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di

akhirat”(HR.Muslim). maka harus ada standar kerja yang jelas antar cabangnya.

Bagaimana tata letak ruang baik untuk kantor cabang, cabang pembantu,

maupun kantor kas. Diatur juga alur kerja ketika nasabah masuk sampai

nasabah keluar, bagaimana nasabah disapa oleh security sampai teller

menyampaikan terimakasih. Dengan demikian nasabah merasakan atmosfir

yang sama ketika masuk salah satu cabang bank dengan cabang lainnya.

Jadinya nasabah merasa nyaman untuk ke pergi ke bank cabang manapun

tanpa ada preferensi untuk hanya pergi ke salah satu cabang tersebut dengan

alasan kurangnya pelayanan.

Hambatan lainnya perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia ini,

salah satu nya adalah bank syariah di Indonesia menerapkan biaya administrasi

atau biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah Bank Syariah. Sehingga

pada buntunya jauh lebih besar dari bunga bank konvensional. Biaya

administrasi ini kebanyakan dibebankan ke nasabah, meski dalam perjanjiannya

ditulis atas dasar keikhlasan. Bahkan kalau dihitung hitung, bisa lebih besar dari

bunga bank konvensional. “Intinya, akad perjanjian kesepakatan bagi hasil itu

sah dijalankan kedua belah pihak. Sehingga biaya turunannya, juga sah. Namun

sebenarnya, nilai nominal bagi hasil itu mengacu pada bunga Bank Indonesia,

sebagai komparatif.

Mahesa matin antasya - 200811054

Fenomena ketidak seimbangan pertumbuhan keuangan di sector riil dan

sector keuangan dapat mengacaukan perekonomian. Membiarkan sector

financial bergerak cepat tanpa di imbangi pengembangan sector riil dalam

keseimbangan bukan hanya mengancam kerusakan ekonomi, tetapi juga

melanggar prinsip ekonomi syariah yang fundamental yaitu keharusan

mengkaitkan sector moneter (financial) dengan sector riil. Bagaimana mungkin

bank syariah dapat membangun nilai syariah sepenuhnya, bila sector riil yang

akan menerima pembiayaan bank syariah tersebut belum tumbuh. Bagaimana

mungkin asuransi syariah tumbuh membantu perlindungan secara syariah

sepenuhnya bila dana yang terhimpun sulit diinvestasikan ke sector riil. Demikian

pula reksadana syariah, perusahaan sector riil mana yang akan dikelola dan

dipasarkan sahamnya, bila sector riil belum dibenahi. Pendek kata, sector riil

syariah tercabut dari kemajuan sector financial syariah. Padahal sector riil sangat

mengharapkan dana dan modal dari sector financial, baik dari lembaga

perbankan, asuransi, maupun reksadana syariah.

Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir

operasional Bank Syari’ah mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam

pelaksanaan operasional Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional. Ketentuan-

ketentuan perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi

ketentuan syari’ah agar Bank Syari’ah dapat beroperasi secara relatif dan efisien.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur

mengenai :

a. Instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likwiditas.

b. Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syari’ah untuk keperluan

pelaksanaan tugas Bank Sentral.

c. Standar akuntansi, audit dan pelaporan.

d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dll.

Ketentuan-ketentuan di atas sangat diperlukan agar Bank Syari’ah dapat

menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya

Mahesa matin antasya - 200811054

secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan Bank

Konvensional.

Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang

lengkap dan besar mengenai kegiatan usaha perbankan syari’ah kepada

masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Tanggungjawab kegiatan

sosialisasi ini tidak hanya dipundak para bankir syari’ah sebagai pelaksana

operasional bank sehari-hari, tetapi tanggungjawab semua pihak yang mengaku

Islam secara baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi

unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan, dll. Yang

memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi

terhadap masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada

masyarakat awam tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas-ormas,

instansi, institusi, pengusaha, dll. Yang selama ini belum tahu ataupun belum

memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional Bank

Syari’ah walaupun dari sisi Fiqih dan Syari’ah mereka tahu benar.

Piranti Moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga

sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan

usaha bank syari’ah, seperti kelebihan/kekurangan dana yang terjadi pada Bank

Syari’ah ataupun pasar uang antar bank syari’ah dengan tetap memperhatikan

prinsip syari’ah. Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan mencoba

untuk menyiapkan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syari’ah seperti

halnya SBI dan SBPU yang berlandaskan syari’ah Islam.

Mahesa matin antasya - 200811054

REFERENSI

http://www.harryazharazis.com/dok-14.html

http://muhammadsurya.wordpress.com/category/ekonomi-islami/

http://majalahnh.com/index.php/ekonomi-syariah/226-geliat-bank-syariah-di-

negeri-mayoritas-muslim.html

http://bataviase.co.id/node/427960

http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia

http://rhanu.web.id/tantangan-dalam-pengembangan-perbankan-syariah-di-

indonesia/

http://ekisopini.blogspot.com/2010/02/peluang-dan-kendala-

pengembangan.html

http://www.docstoc.com/docs/28340932/PROBLEMATIKA-

PERKEMBANGAN-PERBANKAN-SYARIAH-DAN-KONVENSIONAL-DI-

INDONESIA

http://www.neraca.co.id/2010/09/06/bankir-syariah-belum-dipercaya-asing/

http://news.id.msn.com/okezone/business/article.aspx?cp-

documentid=4382521

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/perkembangan-bank-islam-di-

indonesia/