Kuasa Kapital Dalam Meredam Konflik Komunal

1

KUASA KAPITAL DALAM MEREDAM KONFLIK KOMUNAL

(Studi Tentang Perayaan Cap go Meh di Kota Bandung Tahun 2011 -2013)1

Oleh :

1. Yusar ([email protected])2 2. Bintarsih Sekarningrum ([email protected]);

Program Studi Sosiologi

Fakultas lmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Makalah ini membahas kecerdasan pengelolaan dan penyelesaian

konflik komunal. Konflik komunal yang diangkat adalah konflik antar

etnis, yakni etnis Tionghoa dengan etnis tempatan melalui proses

penelitian yang dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2013 dengan

memanfaatkan Perayaan Cap Go Meh di Kota Bandung. Paradigma

yang dilakukan adalah kualitatif dengan sifat longitudinal mengadopsi

pada metode action research. Hasil penelitian dituangkan dalam

makalah yang mengetengahkan mengenai kuasa kapital etnis Tionghoa

dalam meredam konflik melalui upaya-upaya teknis dan penciptaan

ruang publik guna terwujudnya tindakan komunikatif antar warga.

Melalui penciptaan ruang publik tersebut, konflik antara etnis Tionghoa

dengan etnis tempatan dapat direduksi dan dibangun kesadaran atas

sekat-sekat komunikasi yang terjadi selama ini. Bagian penutup

dijelaskan bahwa kuasa kapital diperlukan sebagai stimulus penciptaan

ruang publik guna terwujud tindakan komunikatif.

kata kunci: kuasa kapital, konflik komunal, etnis Tionghoa, etnis tempatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1 Disampaikan dalam Konferensi Nasional I Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia Program Studi Magister Sosiologi FISIP-Unsri, bertema Kecerdasan Sosial Dalam Mengelola Konflik, Palembang 23-25 April 2013 2 Staf pengajar di Program Studi Sosiologi FISIP-Unpad

2

Makalah ini diangkat dari penelusuran empiris mengenai perayaan ritual

keagamaan Cap Go Meh atau hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Ritual ini

dilaksanakan oleh kaum minoritas yakni etnis Tionghoa yang hidup pada suasana

sosial yang mayoritas muslim. Dalam konteks konflik komunal, masyarakat

multikultur seperti di Indonesia memiliki potensi konflik yang bersifat laten

berlandaskan pada cara hidup dan identitas kelompok-kelompok kultur yang hidup

berdampingan. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Indonesia

negara yang berdimensi jamak.

Kajian sosiologi mengenai konflik dapat ditelusuri pada tokoh-tokoh sosiologi

abad 19 dan awal abad 20. Filsuf dan sosiolog terkemuka, yaitu Georg Simmel

menyatakan bahwa konflik merupakan dasar dari interaksi sosial (1955 [1908]).

Simmel berpendapat bahwa konflik tidak dapat terelakkan dan selalu ada dalam

setiap masyarakat, terlepas dari besaran anggota kelompok masyarakat ataupun

bentuk masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks (sic.). Mengacu pada

pemikiran Simmel (1955 [1908]), konflik komunal pada masyarakat merupakan

keniscayaan, tidak terkecuali pada masyakat berdimensi jamak seperti Indonesia.

Konflik komunal yang terjadi di Indonesia telah sering terjadi dan berlatar

belakang SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Konflik berlatar SARA di

Indonesia pada tiga tahun terakhir tahun 2010 mencapai 93 kasus, tahun 2011

mencapai 77 kasus, dan 2012 mencapai 89 kasus. Jika diurai lebih lanjut, konflik

komunal yang yang terjadi lebih diakibatkan oleh kesadaran identitas, yakni

agama/kepercayaan dan etnisitas. Kasus konflik bernuansa agama terjadi di Ambon

(1999-2002), Poso (1998-2001), Bekasi (2011), Tasikmalaya (2011) dan di Sampang

Madura (2012).

Konflik komunal bernuansa agama dengan jumlah korban yang besar adalah

kasus Ambon dan Poso. Konflik komunal berdasarkan etnis telah terjadi sebelum

republik in berdiri, di antaranya, Kudus (1918), Bandung (1963), Pontianak (1967),

Sampit (1996-1997), Makasar (1997), Jakarta dan Surakarta (1998), serta Lampung

Selatan (2012). Merujuk pada topik makalah ini, dari konflik bernuansa etnis di atas,

3

terdapat lima kasus konflik komunal antara etnis tempatan dengan etnis Tionghoa,

yakni 1) Kudus (1918); 2) Bandung (1963); 3) Pontianak (1967); 4) Makasar (1997);

5) Jakarta dan Surakarta (1998). Dalam konflik tersebut, etnis Tionghoa menjadi

sasaran kekerasan etnis tempatan. Sifat kekerasannya berupa perusakan dan/atau

pembakaran aset, pemerkosaan, pengusiran, hingga penghilangan nyawa secara

masif. Mengacu pada pendapat Wang (1981), Indonesia merupakan contoh sebuah

negara yang mempunyai masalah Cina yang teramat kompleks. Masalah tersebut

erat kaitannya dengan identitas kultural, ras-ketubuhan, dan strata ekonomi.

Identitas kultural etnis Tionghoa berbeda dengan etnis-etnis tempatan di

Indonesia. Dalam sistem kepercayaan, ajaran Tao atau Konfusius yang disandang

etnis Tionghoa sangat kontras dengan sistem kepercayaan etnis-etnis tempatan yang

umumnya Islam, termasuk dalam ritual-ritual yang mengiringinya. Demikian pula

dengan etnis Tionghoa yang telah memeluk ajaran kristiani. Perbedaan identitas

kultural juga ditunjukkan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi. Etnis Tionghoa

memiliki identitas kultural dalam kegiatan-kegiatan distribusi, sementara etnis-etnis

tempatan memiliki identitas kultural dalam kegiatan-kegiatan produksi.

Dari sisi ras-ketubuhan etnis Tionghoa, hal ini menunjukkan perbedaan yang

nyata dari umumnya penduduk Indonesia. Umumnya penduduk yang bermukim di

Indonesia atau yang mengklaim diri sebagai pribumi memiliki warna kulit yang

kecoklatan atau diistilahkan dengan warna sawo matang. Berbeda dengan etnis

Tionghoa yang memiliki warna kulit yang kekuning-kuningan. Perbedaan tersebut

bersifat kasat mata dan menjadi penyebab renggangnya jarak sosial antara etnis

Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.

Selain perbedaan identitas kultural dan fisik ketubuhan, strata ekonomi etnis

Tionghoa berada di atas etnis-etnis lainnya di Indonesia. Umumnya etnis Tionghoa

bergerak di sektor perniagaan dan memiliki tempat yang strategis, yaitu berada di

pusat-pusat kota. Dengan letak demikian, etnis Tionghoa dapat dipandang sebagai

penggerak ekonomi kota sekaligus merupakan kekuatan kapitalisme lokal yang

4

memiliki otonomi dan menguasai sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh

masyarakat luas.

.Perbedaan-perbedaan yang disebutkan di atas, yaitu identitas kultural, ras

ketubuhan, dan strata ekonomi pada gilirannya menghasilkan prasangka dan

diskriminasi baik dari etnis Tionghoa terhadap etnis tempatan serta sebaliknya.

Prasangka dan diskriminasi tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik antara etnis

Tionghoa dengan etnis tempatan di berbagai wilayah di Indonesia. Konflik tersebut

dapat meledak jika sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan tidak

dibuka.

Upaya nyata untuk membuka sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis-

etnis tempatan salah satunya adalah perayaan ritual cap go meh3. Cap go meh adalah

penanda hari ke-lima belas dari Tahun Baru Imlek. Umumnya di beberapa tempat di

Indonesia, ritual ini dilakukan secara kolosal dan melibatkan banyak orang, baik dari

etnis Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan. Dalam tradisi ritual cap go meh

tersebut, dilakukan arak-arakan ta pe kong dengan menggunakan tandu khusus (joli)

berkeliling di jalan-jalan utama. Hal ini menjadi suguhan hiburan bagi penduduk di

sekitar pelaksanaan ritual cap go meh dan di sisi lain, dapat berpotensi mengeratkan

kohesi antar etnis pada masyarakat di lokasi perayaan cap go meh.

Di dalam perayaan ritual cap go meh, mengacu pada Habermas (1984) secara

implisit terjadi bangunan ruang publik yang mencakup kontradiksi antar kepentingan

etnis Tionghoa dan kepentingan etnis-etnis tempatan di lain pihak. Ruang publik ini

memiliki tujuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam berbagai kepentingan

dan pendapat pribadi antar etnis guna menemukan kepentingan umum serta mencapai

konsensus bersama (Hardiman, 2008).

Etnis Tionghoa dapat dianggap sebagai pelopor penciptaan ruang publik.

Kelenteng sebagai ruang publik fisik merupakan tempat terjadinya kebebasan 3 Khusus di Kota Bandung, pasca tumbangnya orde baru, perayaan cap go meh telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yakni tahun 2011, 2012, dan 2013. Penyelenggaraannya, dilakukan secara tetap oleh Kelenteng Dharma Ramsi yang beralamat di Gang Ibu Aisah No. 18/9A Kelurahan Cibadak, kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung.

5

berbicara dan berkumpul guna menemukan konsensus antara etnis Tionghoa dengan

etnis-etnis tempatan. Konsensus tersebut meliputi juga pada pengaturan-pengaturan

yang bersifat teknis toleransi, sebagai contoh, menghentikan kegiataan ritual untuk

sesaat demi mendengarkan kumandang azan dari mesjid-mesjid terdekat. Hal ini

memiliki makna, telah tercipta asas kepublikan yang terjadi pada ruang publik yang

diciptakan. Asas kepublikan tersebut secara otomatis memancing daya kritis terhadap

proses-proses pengambilan putusan yang tidak bersifat publik.

Sungguhpun demikian, berkaitan dengan rendahnya modal sosial yang

dimiliki oleh bangsa Indonesia, diperlukan suatu cara konservatif untuk

menembusnya. Dengan tingginya strata ekonomi etnis Tionghoa, teknis-teknis

kapitalisme menjadi terminologi yang penting untuk mengatasi konflik komunal

antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Kapital dalam arti uang, pada

tataran tertentu dapat menjadi stimulus bagi upaya merduksi konflik komunal.

1.2. Rumusan Masalah

Upaya membuka sekat-sekat antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan

dapat dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat. Di

sisi lain, masyarakat Indonesia saat ditengarai memiliki modal sosial yang relatif

rendah, ikatan antar unsur masyarakatnya longgar, dan cenderung tidak empatif.

Untuk mengatasi hal tersebut, mengacu pada pendapat Habermas (1984) ruang-ruang

publik menjadi sangat penting untuk dijadikan arena peningkatan modal sosial.

Lantas pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana membentuk ruang publik jika

modal sosial dan ikatan antar unsur masyarakat rendah? Celah yang dapat

digunakan adalah kuasa kapital yang dimiliki oleh etnis Tionghoa untuk dapat

meredam konflik. Kuasa kapital tersebut didistribusikan sebagai stimulus terciptanya

ruang publik sebagai fasilitas tindakan komunikatif antara etnis Tionghoa dengan

etnis-etnis tempatan.

1.3. Metode Penelitian

6

Penelitian ini berparadigma kualitatif dengan sifat longitudinal yang

mengadopsi metode action research. Mengacu pada Lippit (1945; dalam Tripp, 2005)

action research bukanlah menindaklanjuti hasil penelitian dalam bentuk aksi untuk

mengatasi masalah melainkan menindaklanjuti hasil penelitian dengan penelitian baru

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Hal tersebut sejalan dengan

tanggapan Habermas (1971: 167; dalam Whyte, 1989) terhadap Skjervheim, yakni

menerjemahkan pratice sebagai interpretasi hermeneutik dan juga membatasi peneliti

pada tataran diskursus, tidak terlibat lebih jauh hingga mengintervensi masyarakat

yang diteliti. Metode tersebut dipandang relevan dengan topik yang diangkat, yakni

kuasa kapital etnis Tionghoa dalam perayaan ritual cap go meh.

Prosedur penelitian ini bermula dari refleksi atas fenomena yang terjadi di

sekitar peneliti yakni perayaan cap go meh tahun 2011, untuk kemudian penulis

merencanakan aksi berupa penelitian yakni mengobservasi perayaan cap go meh

dalam kajian sosiologi agama, dan mendapatkan hasil penelitian bahwa perayaan cap

go meh tidak semata ritual semata, tetapi merupakan upaya mereduksi konflik antar

etnis kendati prasangka etnis masih cukup kental, terutama dari etnis-etnis tempatan.

Hasil penelitian tersebut direfleksikan pada kenyataan mengenai potensi konflik

antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.

Pada perayaan cap go meh tahun 2012, berbekal refleksi mengenai potensi

konflik, dilakukan penelitian dengan mengobservasi upaya peredaman konflik antar

etnis melalui perayaan cap go meh. Hasilnya menunjukkan bahwa peredaman konflik

antar etnis dipicu oleh kuasa kapital etnis Tionghoa yang didistribusikan kepada

masyarakat. Pada tahun 2012 tersebut terindikasi perilaku membangun ruang publik

yang dialogis antar etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Hasil penelitian di tahun

2012 direfleksikan untuk dijadikan penelitian berikutnya mengenai kuasa kapitalisme

sebagai pendorong terciptanya ruang publik dan tindakan komunikatif sebagai upaya

peredaman konflik komunal antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan.

Tahun 2013, penelitian diadakan dengan landasan hasil penelitian tahun 2012.

Dengan mengobservasi kuasa kapital, ruang publik yang tercipta, serta tindakan-

7

tindakan komunikatif yang dilakukan oleh anggota kelompok baik dari etnis

Tionghoa maupun etnis-etnis tempatan, diperoleh temuan bahwa terbangun kesadaran

atas terjadinya sekat-sekat komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis

tempatan, prasangka etnis tereduksi secara signifikan meski demikian kesadaran

tersebut belum mengarah pada dekatnya jaraknya sosial antara etnis Tionghoa dengan

etnis-etnis tempatan. Dari penelitian ini terbangun pegentahuan mengenai peredaman

konflik komunal yang berlipat (multiple) yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan

kekuatan kapitalnya. Untuk memperjelas prosesnya, dapat dilihat pada gambar 1.1.

mengenai proses penelitian mengenai perayaan Cap Go Meh Tahun 2011 hingga

2013 yang dilakukan oleh peneliti.

Gambar 1.1.

Proses Penelitian Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011 hingga 2013

2011 2012 2013

REFLEKSI: Fenomena Cap Go Meh

HASIL: 1. Ritual 2. Gerakan sosial oleh

kelompok kapitalis 3. Reduksi potensi

konflik 4. Prasangka etnik

tinggi

PENELITIAN: Perayaan Cap Go Meh

HASIL: 1. Kuasa Kapital 2. Ruang Publik 3. Tindakan

komunikatif 4. Prasangka etnik

menurun 5. Jarak sosial longgar

HASIL: 1. Kesadaran adanya sekat

komunikasi 2. Prasangka etnik

menurun 3. Jarak sosial tetap

PENELITIAN: 1. Peredaman Konflik

melalui Kuasa kapital 2. Prasangka etnik

REFLEKSI: 1. Reduksi potensi

konflik 2. Prasangka etnik 3. Kuasa Kapital

PENELITIAN: 1. Kuasa kapital dalam

penciptaan ruang publik dan tindakan komunikatif.

2. Tingkat prasangka etnik

REFLEKSI: 1. Kuasa Kapital 2. Ruang Publik 3. Tindakan komunikatif 4. Jarak sosial

8

Sumber: proses penelitian 2011-2013.

II. KUASA KAPITAL DALAM MEREDAM KONFLIK KOMUNAL

MELALUI PERAYAAN CAP GO MEH DI KOTA BANDUNG

2.1. Kondisi Obyektif Etnis Cina Dalam Skala Nasional dan Lokal

Tingginya strata ekonomi tersebut dipandang sebagai respon terhadap

berbagai diskriminasi politik yang dilakuan oleh negara. Mengacu Suryadinata (2002)

menyatakan bahwa dalam perjalanan Republik Indonesia, pada tataran tertentu, etnis

Tionghoa mengalami diskriminasi, utamanya dalam hal politik. Pada masa orde

lama, Soekarno saat itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1959 yang

melarang etnis Tionghoa melakukan perniagaan di pedesaan alih-alih melindungi

pedagang dan petani bumiputera. Pada masa Soeharto, diskriminasi meluas hingga

ranah budaya. Rezim Orde Baru melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa

termasuk kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat melalui Instruksi

Presiden No.14 tahun 1967. Di samping itu, etnis Tionghoa diharuskan mengubah

namanya menjadi bernuansa Indonesia melalui Surat Edaran No.06/Preskab/6/67.

Pelarangan bahasa Tionghoa di atur oleh Keputusan Menteri Perdagangan dan

Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978. Tata peribadatan Tionghoa diatur dan ditata

dalam kategori budhisme melalui Instruksi Menteri Dalam Negara No. 455.2-

360/1968 tentang penataan Kelenteng-kelenteng di Indonesia. Dan pada tahun 1988

terbit Surat Edaran Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika No. 02/SE/Ditjen/PP6/K/1988

yang melarang penerbitan dan pencetakan tulisan/ iklan beraksen dan berbahasa

Tionghoa. Pada masa reformasi, melalui Keppres No. 6/2000, Presiden

Abdurrahman Wahid mencabut Inpres 14/1967 dan menerbitkan Keppres No.

19/2001 yang mengakui Kong Hu Chu sebagai agama ke enam, selain Islam,

Kristen, Katholik, Hindu, dna Budha, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur

fakultatif. Katup budaya Tionghoa kembali terbuka setelah sekian lama tersumbat

secara politik.

9

Di sisi lain, perlakuan diskriminatif tersebut pada gilirannya membawa

kemajuan dalam hal taraf hidup atau derajat ekonomi etnis Tionghoa. PP No. 10

Tahun 1959 yang melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan di pedesaan

menyebabkan terjadinya aglomerasi bisnis Tionghoa di perkotaan. Hal ini sangat

menguntungkan bagi etnis Tionghoa, sejalan dengan perkembangan kota-kota di

Indonesia yang menjelma menjadi pusat aktivitas bisnis. Proses kapitalisasi berjalan

dan semakin menguat karena sikap adaptif etnis Tionghoa terhadap putusan-putusan

politis orde baru. Sikap adaptif tersebut, yakni ditunjukkan untuk mengikuti arah

haluan rezim yang berkuasa. Disebabkan hak berpolitik etnis Tionghoa menyempit,

maka satu-satunya katup adalah bergerak di sektor perniagaan dan jasa yang pada

gilirannya menjadikan etnis Tionghoa sebagai penguasa ekonomi di Indonesia

Etnis Tionghoa yang bermukim di Kota Bandung terdiri dari berbagai sub-sub

etnis, yakni Hakka (Khek), Hokkian, dan Kongfu. Dari aspek kesejarahannya,

kedatangan etnis Tionghoa di Kota Bandung terdorong karena kemajuan Batavia dan

dibukanya Priangan bagi etnis tersebut. Umumnya etnis Tionghoa yang datang ke

Bandung berasal dari subetnis Hakka. Mereka menjadi kuli untuk pemasangan rel

kereta api dari Bogor menuju Bandung (Skober, 2004:4). Mengacu pada Lubis dkk

(2000:126) jalur kereta api telah beroperasi di Bandung sejak tahun 1884.

Umumnya tempat asal etnis Tionghoa di Kota Bandung berasal dari daratan

China sebelah selatan, yaitu di sekitar daerah Guang Zhouw, Hunan, dan Fujian4.

Dari sekian banyak etnis Tionghoa, afiliasi agama yang dianut terbagi atas 2 bagian

besar, yakni pemeluk protestan dan katholik. Pemeluk Taoisme dan/atau Kong Hu

Chu hanyalah sebagian kecil dari etnis Tionghoa yang berada di Kota Bandung dan

sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam.

Etnis Tionghoa memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi namun

mempertahankan nilai-nilai kulturalnya. Sebagai contoh, setelah penjajah Belanda

meninggalkan Kota Bandung tahun 1950, etnis Tionghoa dengan cepat mengambil

4 Keterangan dari suhu Vihara Dharma Ramsi

10

alih perniagaan yang berada di pusat Kota Bandung dan menjalankan bisnisnya

dengan etos kerja ala konfusian (Skober 2004). Dipicu oleh Peraturan Pemerintah

No. 10 Tahun 1959, aturan tersebut pada gilirannya semakin mengukuhkan

keberadaan etnis Tionghoa di pusat perkotaan Kota Bandung dan sekaligus menjadi

aktor utama kapitalisme perniagaan kota. Dalam menjalankan perniagaannya, etnis

Tionghoa melakukan hubungan yang intensif dengan konsumen pribumi dan

membuatnya menjadi lebih paham kebutuhan dan selera konsumen pribumi (Tan,

1979: 39; dalam Skober, 2004: 8).

Dari aspek kesejarahan juga, pada masa lalu, banyak etnis Tionghoa yang

melakukan perdagangan keliling disertai dengan peminjaman kredit dan dikenal

sebagai Cina Mindring. Sebagai akibat dari hubungan kredit ini, etnis Tionghoa

mulai mendapatkan prasangka etnis karena bunga kredit yang tinggi. Namun bagi

etnis Tionghoa, peminjaman uang berbunga adalah hal yang wajar. Cina Mindring ini

mendapatkan modal dari hasil meminjam kepada etnis Tionghoa lain yang lebih kaya.

(Tan, 1979: 50; dalam Skober, 2004: 8).

Seiring perjalanan waktu, kemajuan ekonomi etnis Tionghoa menjadikan

mereka sebagai sasaran pencurian. Untuk mengatasinya, mereka membangun pagar

yang tinggi dengan alasan keamanan dari pencurian. Di sini muncul prasangka etnis

dari etnis Tionghoa kepada etnis tempatan, karena pelaku pencurian umumnya adalah

anggota etnis tempatan. Sikap etnis Tionghoa yang membangun pagar tinggi pun

tidak luput menimbulkan prasangka etnis dari etnis tempatan. Prasangka tersebut

memiliki makna bahwa etnis Tionghoa memiliki sifat sombong dan tidak mau

bergaul/terlibat dalam urusan umum.5 Prasangka etnis tersebut tidak berlaku bagi

seluruh etnis Tionghoa namun kemudian menjadi totem pro parte, berlaku umum

bagi seluruh etnis Tionghoa.

Prasangka etnis antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan meluas pada

ranah perbedaan yang terdapat di antara mereka. Seperti yang telah diulas pada bab

5 Keterangan dari suhu Vihara Dharma Ramsi

11

sebelumnya, perbedaan tersebut meliputi identitas kultural, ras-ketubuhan, dan strata

ekonomi. Hal ini menjadi pemicu konflik komunal yang melibatkan kedua belah

pihak. Meskipun antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan hidup berdampingan,

pada tataran tertentu kehidupannya bagaikan air dengan minyak, tidak bercampur

antara satu dengan yang lain.

2.2. Etnik Tionghoa Di Lokasi Penelitian

Berbicara etnik Tionghoa di lokasi penelitian tidak dapat dilepaskan dari

kelenteng Dharma Ramsi, salah satu dari sekian banyak kelenteng yang berada di

Kota Bandung, terletak di Gang ibu Aisah Kelurahan Cibadak. Kelenteng ini

didirikan tahun 1953, dan berada di lingkungan permukiman yang saat itu didominasi

oleh etnis Sunda yang beragama islam. Selain kelenteng Dharma Ramsi, di lokasi

tersebut, terdapat 6 kelenteng lain. Pada masa tersebut, hubungan antar etnis, yakni

etnis Tionghoa dengan etnis tempatan relatif erat dengan jarak sosial yang dekat.6 Di

antara mereka saling mengenal terutama di karenakan para etnis Tionghoa

menumpang hidup di tanah-tanah yang dimiliki oleh etnis tempatan, sebelum mereka

mampu membeli dan mendirikan rumah sendiri.

Hingga tahun 1980an, hubungan antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan

sangat baik. Hal ini dapat digambarkan melalui refleksi masa kecil peneliti yang

memiliki banyak teman sepermainan yang berasal dari etnis Tionghoa dan mengenal

dengan baik anggota keluarganya. Kehidupan pertetanggaan antara etnis Tionghoa

dengan etnis Sunda dan Jawa menunjukkan kohesi yang kuat, yakni kesamaan

sebagai penduduk Gang Ibu Aisah. Kohesi ini juga ditunjukkan dalam perilaku

negatif penduduk setempat, seperti berjudi atau minum minuman keras. Dapat

dikatakan, etnis Tionghoa dan etnis tempatan tidak memiliki sekat-sekat sosial dan

terhubung dengan baik dalam aktivitas kesehariannya.

6 Keterangan dari sesepuh di lokasi penelitian

12

Seiring perkembangan waktu, di lokasi penelitian terjadi pertumbuhan

populasi etnis Tionghoa dan kedatangan warga baru beretnis Tionghoa, Batak, dan

Minang, wilayah Gang Ibu Aisah (dan Gang Luna yang terletak bersebelahan

dengannya) menjadi daerah yang heterogen karena banyaknya penduduk baru.

Populasi etnis Tionghoa diperkirakan sebanding dengan populasi etnis pribumi,

yang terdiri dari Sunda dan Jawa. Artinya, jika dilakukan perbandingan antara etnis

Tionghoa dengan etnis Sunda, maka jumlah etnis Tionghoa melebihi jumlah etnis

Sunda yang bermukim di daerah tersebut.

Jarak sosial di dalam lingkungan etnis Tionghoa tidak terlalu erat. Hal ini

dimungkinkan karena etnis Tionghoa di wilayah permukiman Gang Ibu Aisah terbagi

atas berbagai pemeluk agama, mayoritas menganut ajaran Kristiani dan Katholik.

Sementara itu, etnis Tionghoa yang memeluk agama Kong Hu Chu hanya 3 umpi dan

seluruhnya bermarga Yong.

Jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan relatif longgar,

terkecuali pada etnis Tionghoa yang sudah lama bermukim dan berstrata rendah

dengan etnis-etnis tempatan, jarak sosialnya relatif tinggi. Rendahnya jarak sosial,

diduga karena banyaknya pendatang etnis Tionghoa yang bermukim di lokasi

penelitian dengan aktivitas kesehariannya yang tidak bersentuhan dengan etnis

tempatan.

Di lain sisi, jarak sosial etnis tempatan relatif erat. Umumnya etnis-etnis

pribumi mengenal dengan baik satu sama lain dan sering terhimpun dalam aktivitas

kemasyarakatan, seperti pengajian, program kebersihan lingkungan, atau program-

program yang dilakukan pemerintah. Kedekatan ini, menyebabkan informasi yang

masuk dapat dengan cepat menyebar di antara etnis-etnis pribumi. Demikian pula

dengan prasangka etnis, jarak sosial yang relatif erat membuat prasangka etnis

menyebar dengan cepat dan diserap oleh etnis-etnis pribumi.

Prasangka etnis di lokasi penelitian relatif kental. Meski tidak ditunjukkan

secara langsung, dalam berbagai aktivitas waktu senggang atau pun dalam obrolan,

prasangka etnis dapat muncul dalam suatu kelompok. Umumnya, etnis-etnis

13

pribumi memandang etnis Tionghoa sebagai kelompok yang sombong, arogan,

tidak mau mengenal warga, dan terutama merebut lahan hidup mereka karena

jumlahnya yang semakin bertambah. Prasangka tersebut hampir selalu dapat didengar

ataupun dilihat, termasuk di dalam pengajian warga masyarakat setempat. Prasangka

etnis tidak hanya berupa ucapan verbal, seperti istilah cina, chun kuo, babah,

ataupun akew. Gestur pun menunjukkan prasangka etnis, seperti gerakan tangan

untuk menyipitkan mata (etnis Tionghoa memiliki ciri mata yang sipit). Prasangka-

prasangka tersebut memiliki makna kebencian terhadap etnis Tionghoa. Di sisi lain,

anggota dari etnis Tionghoa pun memiliki prasangka etnis terhadap etnis-etnis

pribumi. Prasangka tersebut, meliputi sikap malas, tidak bisa dipercaya, anak-

anaknya nakal, dan jorok. Prasangka etnis tersebut membuat hubungan antara etnis

Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan bagaikan minyak dalam air.

2.3. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011-2013

Pada bagian ini diketengahkan hasil penelitian mengenai perayaan Cap Go

Meh yang telah dilakukan dari tahun 2011 hingga 2013. Penelitian ini bersifat

longitudinal karena perayaan tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali,

beriringan dengan perayaan Tahun Baru Imlek.

2.3.1. Perayaan Cap Go Meh Tahun 2011

Tahun 2011 merupakan pertama kali arak-arakan ta pe kong dalam perayaan

Cap Go Meh dilaksanakan di Bandung setelah masa orde baru. Tahun-tahun

sebelumnya, perayaan Cap Go Meh hanya sebatas festival lampion dan barongsai

yang diadakan oleh mall-mall yang berada di Kota Bandung dan cenderung

merupakan bagian dari hiburan yang bersifat profan semata, nilai-nilai sakralnya

terkandung relatif rendah.

Diakuinya ajaran Kong Hu Chu sebagai agama resmi di Indonesia

menyebabkan penganut agama Kong Hu Chu jemaat kelenteng Dharma Ramsi

melakukan gerakan sosial merevitalisasi perayaan Cap Go Meh. Pemeluk agama

14

Kong Hu Chu mengedepankan nilai-nilai sakral ajaran Kon Hu Chu dalam perayaan

Cap Go Meh yang selama ini tersumbat karena aturan negara. Berkaca dari penelitian

Van Bruinessen (1978) mengenai gerakan sosial keagamaan etnis Kurdi di Turki

yang menemukan bahwa gerakan sosial dipicu karena himpitan dan kesulitan

ekonomi dan digerakkan oleh kelompok berstrata ekonomi rendah, gerakan sosial

gerakan sosial pemeluk agama Kong Hu Chu di Bandung dipelopori oleh kaum

kapitalis etnis Tionghoa dengan strata ekonomi tinggi.

Tahun 2011 saat gerakan sosial etnis Tionghoa tersebut dimulai, muncul

reaksi warga yang merasa terusik karena ritual keagamaan Kong Hu Chu.

Keterusikan warga disebabkan karena suara-suara dari instrumen (tambur dan

tamborin) dalam ritual agama Kong Hu Chu dianggap bising dan menjadi polusi

suara. Reaksi tersebut tidak hanya muncul dari etnis-etnis tempatan, sebagian besar

etnis Tionghoa yang tidak memeluk agama Kong Hu Chu pun turut bereaksi

menentang kebisingan yang diakibatkan oleh pihak kelenteng. Keterusikan warga

tersebut dikarenakan mereka adalah penduduk baru yang bermukim di lokasi

penelitian. Pada masa sebelumnya, tidak pernah ada keterusikan warga akibat

lantunan suara dan musik yang mengiringi ritual etnis Tionghoa. Untuk mengatasi

keterusikan warga tersebut, jemaah kelenteng berkoordinasi dengan pihak Dewan

Kemakmuran Mesjid (DKM), tokoh gereja, dan tokoh masyarakat untuk memberi

pemahaman mengenai kekhasan ritual agama Kong Hu Chu. Warga diberikan

kesempatan untuk masuk dan melihat isi dan suasana kelenteng Dharma Ramsi.

Menjelang Tahun Baru Imlek tahun 2011, kuasa kapitalis mulai bergerak.

Untuk memperlancar perayaan Cap Go Meh, jemaah kelenteng berswadana

melebarkan Gang Ibu Aisah dan melakukan pelapisan beton pada permukaan jalan.

Upaya pelebaran jalan tersebut adalah dengan menutup sungai/kali yang terletak di

depan kelenteng. Kualitas beton dikontrol dengan sangat ketat dengan maksud agar

beton tahan lama dan tidak mudah rusak. Lalu lintas di depan kelenteng menjadi lebih

leluasa, demikian pula bau polutan dari sungai/kali dapat diminimalisir karena

tertutup oleh beton. Anak-anak warga setempat menjadi dapat bermain di jalan

15

tersebut tanpa mengganggu lalu-lintas. Warga yang memiliki kendaraan roda empat

dapat memarkir kendaraannya di tempat tersebut dan keamanannya diawasi oleh

pihak kelenteng serta petugas keamanan RW setempat.

Pada perayaan Cap Go Meh tahun 2011, terdapat untuk mereduksi konflik.

Perayaan Cap Go Meh dibuka oleh Gubernur Jawa Barat yang notabene berasal dari

partai berplatform Islam. Pembukaan perayaan oleh gubernur dipandang sebagai

langkah strategis, yakni untuk meredam penentangan dari golongan Islam. Bagi

warga di sekitar lokasi penyelenggaraan, kehadiran gubernur merupakan sebuah

kebanggaan. Pihak penyelenggara, pada H-2 membentangkan spanduk yang di

dalamnya terdapat nama Gubernur Jawa Barat lengkap dengan gelar keagamaan dan

gelar akademik sebagai bentuk informasi kepada warga dan juga upaya meredam

konflik. Nama depan dari Gubernur Jawa Barat mencerminkan nuansa islami,

sehingga konflik agama berhasil diminimalisir.

Pihak penyelenggara menyusun penyelenggaraan Cap Go Meh yang

memfasilitasi kebutuhan dan selera warga. Salah satu kebutuhan warga yang

mendesak saat itu adalah WC umum. Dengan kuasa kapital, jemaah kelenteng

membangunkan WC umum bagi warga dengan ketersediaan air yang memadai.

Warga dapat memanfaatkan air tersebut jika mereka mengalami kekurangan air,

terutama saat musim kemarau. Penyelenggara juga melihat warga menyuaki hiburan

bernuansa budaya lokal. Karenanya dibuatkan panggung khusus bagi warga yang

ingin menikmati hiburan musik dan lawak bernuansa Sunda, juga menampilkan

kesenian wayang golek. Tempat penyelenggaran hiburan tersebut terpisah hanya

sekitar 30 meter dari kelenteng dan bertempat di sebuah lahan kosong di Gang Luna.

Warga sangat dibolehkan untuk berada dekat kelenteng guna menyaksikan

kedatangan peserta arak-arakan yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam

Kota Bandung maupun dari luar Bandung.

Selain dari WC umum dan panggung hiburan, pihak penyelenggara juga

membuka aktivitas ekonomi warga setempat melalui bazaar. Bazaar dilaksanakan di

Jalan Cibadak sepanjang lebih kurang 500 meter. Warga menyewa stand bazaar

16

dengan harga yang relatif murah dan mereka dapat berjualan berbagai barang

konsumsi, terutama makanan. Bagi warga, hal tersebut merupakan usaha untuk

menambah penghasilan walaupun hanya untuk 2 hari penyelenggaraan saja. Sambuan

warga terhadap bazaar ini sangat tinggi. Karena minat yang besar, terdapat warga

yang tidak tertampung dalam stand dan ikut berjualan di dalam stand yang telah

disewa oleh warga lainnya.

Kedatangan peserta arak-arakan disambut oleh musik tradisional Tionghoa

khas Semarang atau musik Noa Tek Hui. Pengiring musik ini didatangkan langsung

dari sebuah kelenteng di Semarang. Iringan musik yang asing bagi warga ini ternyata

menjadi salah satu favorit etnis-etnis tempatan. Banyak warga etnis tempatan

menyempatkan diri untuk melihat dan mendengar musik tersebut seraya melihat

kedatangan peserta arak-arakat yang membawa ta pe kong kelentengnya masing-

masing.

Kemeriahan Cap Go Meh tahun 2011 ternyata dianggap mengabaikan

keberadaan pemeluk agama lain dan bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang

berbagai berhala dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk patung. Kasus ini

terjadi saat atraksi barongsai bertepatan dengan suara azan dari mesjid-mesjid yang

berada di sekitar lokasi penelitian dan penyelenggaraannya dilakukan di hari Minggu,

saat umat kristiani beribadah. Prasangka etnis-keagamaan muncul dari etnis tempatan

yang beragama Islam karena arak-arakan tersebut merupakan bentuk penyembahan

terhadap berhala dan dianggap musyrik. Demikian pula dengan umat Kristiani,

meskipun kebanyakan umat kristiani berasal dari etnis Tionghoa, umumnya mereka

menentang ajaran Kong Hu Chu. Kedua prasangka etnis-keagamaan tersebut bersifat

laten, tidak ditujukan langsung baik secara verbal maupun gestur kepada pemeluk

agama Kong Hu Chu.

Secara ringkas simpulan dari perayaan Cap Go Meh tahun 2011 adalah

terjadinya peralihan dari perayaan yang bersifat profan menjadi sakral. Peralihan ini

dikarenakan adanya gerakan sosial kaum kapitalis etnis Tionghoa yang hendak

mengembalikan ajaran Kong Hu Chu. Dengan kuasa kapitalnya, potensi konflik

17

komunal dapat diredam dengan memfasilitasi kebutuhan dan selera etnis-etnis

tempatan. Meski demikian, prasangka etnik terhadap etnis Tionghoa masih sangat

tinggi, karena perayaan tersebut bersifat tahunan, dan sikap abai terhadap pemeluk

agama lain.


Perayaan Cap Go Meh tahun 2012 memiliki format yang sama dengan

perayaan Cap Go Meh Tahun 2011. Terdiri dari 3 (tiga) tempat yakni kelenteng,

panggung hiburan, dan bazaar. Pada tahun 2012 perayaan dibuka oleh Menteri

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pembukaan perayaan Cap Go Meh tersebut secara

nyata dilakukan denghan memanfaatkan hubungan kerabat (marga) dari jemaah

kelenteng Dharma Ramsi. Seperti tahun sebelumnya, pihak penyelenggara juga

membentangkan spanduk selamat datang kepada menteri tersebut. Bagi warga,

kedatangan seorang anggota kabinet ke tempat mereka merupakan sebuah

kebanggaan yang luar biasa dan menjadi pembicaraan positif, berkaitan dengan

kehebatan daerah yang mampu mendatangkan seorang menteri.

Penelitian dilakukan berdasarkan refleksi hasil penelitian tahun 2011. Fokus

penelitian pada tahun 2012 adalah pada upaya peredaman konflik melalui kuasa

kapital dan prasangka etnik. Adapun temuan mengenai gerakan sosial diabaikan

karena peneliti menangkap bahwa gerakan sosial tersebut dimungkinkan oleh kuasa

kapital dari etnik Tionghoa.

Peredaman konflik melalui kuasa kapital etnis Tionghoa semakin mengkristal.

Meski dapat dikatakan sebagai hal yang konservatif, kuasa kapitalisme etnis

Tionghoa secara teknis mampu membuka sekat-sekat pada warga setempat. Jemaah

kelenteng mengeluarkan dana bagi penyediaaan alat musik bonang dan tambur.

Penyediaan alat-alat musik ini dikarenakan banyak anak-anak dari etnis tempatan

yang tertarik menyalurkan kesenangannya untuk memainkan musik tradisional

Tionghoa ala Tegal. Selain dihimpun dalam kegiatan musik tradisional, anak-anak

etnis tempatan diberikan kesempatan untuk memainkan barongsai di dalam

18

kelenteng. Di antara mereka yang telihat berbakat kemudian dilatih dan dijadikan

penggiat barongsai. Ada penghargaan berupa uang saku dan uang yang didapat hasil

pentas seni barongsai. Penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak untuk

mengikuti seni barongsai sebagai ekstrakurikuler di luar sekolah. Terjadi kompetisi

antar anak untuk dapat menjadi pemain barongsai dan hal tersebut didukung juga oleh

orang tuanya. Dukungan orang tua didorong oleh adanya kesempatan mendapatkan

uang tambahan. Jika anaknya menjadi pemain barongsai, dia telah membantu

meringkankan beban ekonomi keluarga, khususnya untuk uang jajan/uang saku.7

Keterlibatan anak-anak etnis tempatan dalam memainkan musik tradisional

Tionghoa dan barongsai ini mampu mencairkan suasana dan menjadi kebanggaan

orang tuanya. Peredaman konflik dilakukan melalui media kesenian tradisional, selain

diberi imbangan penghargaan jika mereka mampu berprestasi.

Upaya peredaman konflik dilakukan juga oleh jemaah kelenteng Dharma

Ramsi dengan menyediakan ruang-ruang publik untuk berbicara. Pada tahun 2012,

pihak penyelenggara, yakni jemaah kelenteng melakukan evaluasi atas kekurangan

yang terjadi dalam penyelenggaraan Cap Go Meh tahun 2011 dengan melibatkan

seluruh unsur masyarakat.

Ruang publik disediakan di depan kelenteng dan bernuansa informal. Di

tempat ini setiap orang dapat saling berdialog dan memberi masukan kepada pihak

penyelenggara mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki. Dialog pada ruang publik

tersebut dilakukan sebelum Tahun Baru Imlek. Pihak kelenteng menyediakan bangku

dan meja sederhana di lengkapi dengan hidangan lokal, seperti kopi, bajigur, cakue,

dan kacang yang mereka beli dari warga sekitar. Pihak penyelenggara, yakni jemaah

kelenteng duduk bersama warga untuk berdialog atas kondisi yang dihadapi.

Siapapun disilahkan duduk dan berbicara di tempat tersebut. Dari pihak DKM dan

gereja pun turut serta berdialog, tidak sekedar membicarakan teknis penyelenggaraan

perayaan Cap Go Meh tetapi meluas pada permasalahan warga masyarakat sekitar.

7 Keterangan dari warga masyarakat beretnis Sunda di Gang Ibu Aisah

19

Seperti keamanan lingkungan, memudarnya rasa memiliki daerah, dan juga

solidaritas antar etnik. Ruang publik ini diselenggarakan pada waktu tertentu saja,

yakni disaat cuaca tidak hujan dan berlangsung antara pukul 20 hingga 22.30.

Dalam ruangan publik yang tersedia ini terjadi tindakan-tindakan

komunikatif. Mengacu pada Habermas (1984:360) ruang publik yang disedikan oleh

jemaah kelenteng membentuk suatu jaringan yang mengkomunikasikan informasi dan

berbagai cara pandang dari warga masyarakat. Arus-arus informasi yang mucul dalam

komunikasi warga yang tertampil kemudian disaring dan dipadatkan. Informasi-

informasi tersebut menjadi simpul-simpul opini publik yang spesifik bergantung pada

konteks yang sedang dibicarakan. Ruang publik yang tersedia, berdasarkan pemikiran

Habermas, memiliki tujuan untuk membentuk opini dan kehendak yang mewakili

kepentingan umum.

Individu-individu yang terlibat dalam ruang publik ini didominasi oleh laki-

laki dewasa atau kepala keluarga. Warga yang relatif baru bermukim di sekitar Gang

Ibu Aisah atau Gang Luna memanfaatkan ruang tersebut untuk mengenalkan diri

mereka kepada warga yang telah lama bermukim. Keseganan untuk memasuki

ruangan kelenteng terkikis karena warga dibolehkan untuk masuk dan melihat

suasana kelenteng. Ruang publik yang tersedia ini dimanfaatkan juga oleh warga dari

daerah lain untuk melepas rasa ingin tahu mereka atas situasi ruangan kelenteng.

Berkaitan dengan prasangkan etnik, terjadi penurunan prasangka etnik,

khususnya dari etnis tempatan kepada etnis Tionghoa. Dalam pertemuan-pertemuan

internal warga muslim misalnya, sikap kebencian terhadap etnis Tionghoa menurun,

tidak sesering pada masa sebelumnya. Meski prasangka telah menurun, hal tersebut

tidak mengubah jarak sosial antara

Secara ringkas simpulan yang didapat dari hasil penelitian mengenai perayaan

Cap Go Meh di tahun 2012 adalah kuasa kapital yang dimiliki oleh etnis Tionghoa

mampu menciptakan ruang-ruang publik yang mengarahkan warganya melakukan

tindakan komunikatif. Prasangka etnik menurun karena adanya ruang publik yang

terbangun secara informal, namun jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis-

20

etnis tempatan masih renggang. Hasil penelitian tahun 2012 direfleksikan untuk

menjadi aksi penelitian di tahun 2013.


Beranjak dari refleksi hasil penelitian di tahun 2012, pada tahun 2013,

penelitian dikerucutkan pada kuasa kapital dalam penciptaan ruang publik dan

tindakan komunikatif antara etnis Tionghoa dengan etnis-etnis tempatan. Secara

teknis perayaan Cap Go Meh memiliki format yang sama dengan tahun-tahun

sebelumnya, dengan penambahan waktu ruang publik bagi setiap warga yang ingin

memanfaatkan ruang tersebut. Pada tahun 2013, perayaan Cap Go Meh, dibuka oleh

Ibu Siti Nuriyah Wahid sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum

Abdurrahman Wahid yang telah mengembalikan hak-hak etnis Tionghoa, khususnya

yang beragama Kong Hu Chu.

Tahun 2013 perayaan Cap Go Meh berjalan dengan penerimaan penuh dari

etnis-etnis tempatan. Penerimaan ini tidak lain dikarenakan tersedianya ruang publik

yang memungkinkan warga melakukan tindakan-tindakan komunikatif dan dapat

menyalurkan gagasan-gagasan mereka untuk dijadikan konsensus. Seperti halnya

yang terjadi pada tahun 2012, ruang publik yang tercipta merupakan hasil dari kuasa

kapitalis etnis Tionghoa. Etnis tempatan menggunakan ruang publik yang disediakan

untuk memberikan gagasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh pihak jemaah

kelenteng yang tidak bertentangan dengan kepentingan mereka. Di sisi lain, etnis

tempatan juga menjadi terbuka pengetahuan mereka tentang etnisitas dan budaya

Tionghoa (terutama etnis tempatan yang merupakan warga baru).

Kuasa kapital berhasil meredam konflik dan membangun ruang-ruang publik

sehingga terbentuk tindakan komunikatif dari etnis Tionghoa maupun etnis-etnis

tempatan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai hasil maupun proses. Dinyatakan hasil,

karena dianggap dapat meredam konflik komunal sekaligus dapat membuka ruang-

ruang publik guna terbentuknya tindakan komunikatif warga. Dinyatakan sebagai

proses, karena kuasa kapitalisme tidak berhenti sampai di situ, lebih jauh kuasa

21

kapitalisme berhasil menciptakan pola-pola hubungan yang baru dalam masyarakat,

yakni membuka sumbat saluran komunikasi warga dan menurunnya prasangka etnis,

terutama dari etnis-etnis tempatan, masih membuka kemungkinan-kemungkinan lain

yang menuju kearah integrasi atau sebaliknya.

Kuasa kapital etnis Tionghoa pada tataran tertentu merupakan tindakan yang

terbilang konservatif, yakni menggelontorkan dana untuk menyenangkan masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi modal sosial warga setempat yang secara umum relatif

rendah, tindakan tersebut dipandang perlu sebagai alternatif yang dapat ditempuh

sesuai dengan karakteristik masyarakat terkait. Kuasa kapital menjadi stimulus

menciptakan ruang publik. Dalam masyarakat yang berdimensi multi dan kenyataan

bahwa masyarakat Gang Ibu Aisah memiliki modal sosial yang rendah, kapitalisme

diperlukan sebagai katalis untuk memperbaiki hubungan interaksi antar etnis sebagai

dasar terbentuknya modal sosial dalam masyarakat.

Aliran kapital yang terjadi dalam pembentukan ruang publik mengacu pada

Habermas (1984) secara historis dimulai dari ruang publik yang disediakan oleh

kaum borjuis (kapitalis etnis Tionghoa). Kuasa kapital etnis Tionghoa merespon

perubahan struktural dalam masyarakat hasil kapitalisme lainnya yakni industri yang

terinternalisasi dalam budaya warga. Semakin menguatnya posisi organisasi ekonomi

dan kelompok bisnis etnis Tionghoa memungkinkan mereka untuk mempengaruhi

kehidupan publik termasuk menciptakan saluran-saluran opini dan gagasan publik

guna tercapainya konsensus.

Masyarakat setempat mendapatkan kebermanfaatan dari kuasa kapitalisme

yang dioperasionalkan oleh etnis Tionghoa melalui ruang publik. Kebermanfaatan ini

bersifat immaterial yakni munculnya kesadaran atas sekat-sekat yang terjadi antara

etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Dari kesadaran atas sekat-sekat tersebut, telah

terjadi penurunan prasangka etnis pasca perayaan Cap Go Meh 2013. Penurunan ini

dikonfirmasi oleh peneliti yang semakin jarang mendengar atau melihat berbagai

bentuk prasangka etnis yang pernah terjadi di masa-masa sebelumnya.

22

Menurunnya prasangka etnis ini diiringi juga dengan menurunnya prasangka

berdasar agama, khususnya dari pemeluk Islam terhadap pemeluk Kong Hu Chu.

Para pemeluk Islam mendapatkan pendewasaan melalui ruang publik dan dialog-

dialog komunikatif. Dalam satu dialog di ruang publik, seorang etnik Tionghoa

muslim memberikan pencerahan kepada etnis tempatan beragama islam mengenai

riwayat Wali Sembilan (wali songo). Dari dialog tersebut, dikemukakan bahwa

sebagian dari para wali tersebut adalah etnis Tionghoa. Selain wali sembilan,

dikemukakan pula sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara yang dilakukan oleh

para etnis Tionghoa.

Kuasa kapitalisme etnis Tionghoa, untuk sementara, dipandang positif dalam

upaya integrasi antar etnik. Peneliti berasumsi bahwa kuasa kapitalisme ini dapat

dijadikan model kecerdasan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik terutama

pada masyarakat yang memiliki modal sosial yang rendah seperti pada masyarakat di

Gang Ibu Aisah ataupun di tempat-tempat lainnya.

Kebermanfaatan kuasa kapital etnis Tionghoa, pada tataran tertentu belum

mengubah jarak sosial antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan. Meski kesadaran

atas sekat-sekat telah tercipta dan prasangka etnis telah menurun, hubungan sosial

antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan belum menunjukkan perubahan yang

signifikan. Jarak sosial yang erat hanya terjadi pada lingkungan internal etnis

tempatan, seperti yang telah terjadi sejak masa sebelumnya. Jarak sosial di

lingkungan etnis Tionghoa, yakni antara pemeluk agama Kong Hu Chu dengan

pemeluk Kristiani menunjukkan kerenggangan, meskipun menyandang identitas

sebagai etnis Tionghoa, perbedaan agama diasumsikan sebagai penyebab

renggangnya jarak sosial di antara mereka.

Ringkasnya, hasil penelitian pada tahun 2013 memberikan 3 (tiga) buah

gambaran. Ketiga gambaran tersebut adalah, 1) terciptanya kesadaran sekat

komunikasi antara etnis Tionghoa dengan etnis tempatan; 2) terjadinya penurunan

prasangka etnis yang signifikan disertai penurunan prasangka berdasar agama; 3)

belum berubahnya jarak sosial yang renggang antara etnis Tionghoa dengan etnis

23

tempatan. Dari penelusuran selama tahun 2011 hingga 2013, hal yang dapat ditarik

adalah kuasa kapitalisme dalam meredam konflik komunal melalui penciptaan ruang-

ruang publik sebagai fasilitas terbentuknya tindakan-tindakan komunikatif.

III. PENUTUP

Pemikiran Habermas (1984) mengenai ruang publik dan tindakan komunikatif

dapat dikonstruksikan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik komunal. Dalam

konteks pengelolaan dan penyelesaian konflik komunal yang diangkat dalam makalah

ini kuasa kapital dipandang perlu sebagai stimulus menciptakan ruang publik. Pada

masyarakat yang berdimensi multi dan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia

ditenggarai memiliki modal sosial yang rendah, kapitalisme diperlukan sebagai

katalis untuk memperbaiki hubungan interaksi antar etnis sebagai dasar terbentuknya

modal sosial dalam masyarakat.

Sungguhpun demikian, makalah ini bukanlah makalah yang berakhir.

Karenanya kesimpulan di atas merupakan hipotesis yang harus dipertajam untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan luas. Dalam mengkaji kecerdasan

pengelolaan dan penyelesaian konflik, masih dibutuhkan penelitian lanjutan yang

mengacu pada metode yang telah dijalankan, merefleksikan temuan-temuan untuk

dijadikan penelitian berikutnya.

IV. REFERENSI

Habermas, J., 1984. Theory of Communicattive Action. Beacon, Boston.

Hardiman, F.B. 2008. Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik

dan Postmodernisme Menurut Juergen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.

Lubis, Nina H. Dkk. 2000. Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat. Bandung:

Alqaprint.

Simmel,G. 1950. The Sociology of Georg Simmel. Transl., editor. and introduction

oleh K. H.Wolff. New York: Free Press.

24

Suryadinata, L. 2002. Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia. Jakarta: LP3ES

Makalah:

Skober, T.R. 2004. Orang Cina Di Bandung, 1930-1960: Merajut Geliat Siasat

Minoritas Cina. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII,

Jakarta: 14-17 November 2006

Tripp, D. 2005. Action Research: a methodological introduction. Melbourne:

University of Murdoch.

Jurnal:

Whyte, W.F. 1989. Advancing Scientific Knowledge Through Participatory Action

Research Sociological Forum, Vol. 4, No. 3. (Sep., 1989), pp. 367-385.

Documents

Kuasa Kapital Dalam Meredam Konflik Komunal