Pendaftaran & Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014

KPU PROVINSI JAWA TENGAH2012

TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014

2

Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, a. Perencanaan program & anggaran, serta penyusunan

peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; b. Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih;c. Pendaftaran & verifikasi Peserta Pemilu; d. Penetapan Peserta Pemilu; e. Penetapan jumlah kursi & penetapan daerah pemilihan; f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD

kabupaten/kota; g. Masa kampanye Pemilu; h. Masa tenang; i. Pemungutan &penghitungan suara; j. Penetapan hasil Pemilu; dan k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi & DPRD kabupaten/kota.

TAHAPAN PEMILU (Legislatif ) 2014

• Tahapan Penyelenggaraan dimulai paling lambat 22 Bulan sebelum hari Pemungutan suara.

• Surat Keputusan KPU No. 111/kpts/KPU/ Tahun 2012: hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014, sehingga tahapan dimulai pada bulan Juni Tahun 2012.

• Tahapan, Program dan Jadual sebagaimana diatur dalam PKPU No.11 Tahun 2012

4

TAHUN 2012

Mulai

Tahapan

Pendaftaran

Parpol Peserta

Pemilu Pengumuman

Peserta Pemilu

Vertual Parpol

di Kab/Kota

Perbaikan & Vertual

hasil Perbaikan di

Kab/Kota

Partai Politik Calon Peserta Pemilu (UU 8/2012) (Sebelum Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012)

• Pasal 8 Ayat (1): Partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Peserta pada pemilu berikutnya.

• Pasal 8 Ayat (2): Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan

....Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Perkara No. 51/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima

2. Perkara No. 52/PUU-X/2012, Putusannya: Dikabulkan sebagian

3. Perkara No. 54/PUU-X/2012, Putusannya : Ditolak

4. Perkara No. 55/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima

...Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan MK, Perkara No. 52/PUU-X/2012 :a. Pasal 8(1) dan Penjelasan Pasal 8(1) bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Pasal 8(2), sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

c. Penjelasan Pasal 8(2) sepanjang frasa “yang dimaksud dengan partai politik baru adalah partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu“ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

...Putusan Mahkamah KonstitusiPutusan MK Perkara No. 52/PUU-X/2012 :d. Pasal 17(1) dan penjelasan Pasal 17(1),

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

e. Pasal 208, sepanjang frasa “DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota“ bertentangan dgn UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

f. Pasal 209 (1) dan (2), sepanjang frasa ”DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

...Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pertimbangannya Mahkamah juga menyatakan bahwa:“Dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU No 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harus disesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara”.

Tahapan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu(Berdasarkan PKPU No.11 Tahun 2012)

NO. KEGIATAN JADWAL

1 Pengumuman dan Pengambilan form. Pendaftaran

9 s.d 11 Agustus 2012

2 Pendaftaran Parpol dan penyerahan syarat pendaftaran

10 Agustus – 7 Sept 2012

3Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan (KPU & KPU Kab/Kota)

8 Sept – 29 Sept 2012

 4 Verifikasi administrasi di KPU 11 Agustus – 6 Okt 2012

 5 Pemberitahuan hasil Verifikasi Adm.

7 - 8 Oktober 2012

 6 Perbaikan Adm. Oleh Parpol 9 - 15 Oktober2012

7 Verifikasi Adm. Hasil perbaikan 16 – 22 Oktober 2012

NO. KEGIATAN JADWAL

8 Pemberitahuan Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan

a) KPU Prov dan KPU Kab/Kota 23 – 25 Oktober 2012

b) Pimpinan Parpol tk. pusat 23 – 25 Oktober 2012

 9 Verifikasi Faktual di tk. KPU

  a) Vertual kepengurusan tk. pusat 26 – 3 November 2012

  b) Penyampaian hasil verifikasi 4 – 5 November 2012

c) Perbaikan 6 – 12 November 2012

d) Verifikasi hasil perbaikan 13 – 19 November2012

e) Penyusunan Berita Acara 20 – 21 November 2012

lanjutan

NO. KEGIATAN JADWAL

 10 Verifikasi di tk. KPU Provinsi

  a) Vertual kepengurusan di KPU provinsi 26 Okt – 3 Nov 2012

  b) Penyampaian hasil verifikasi pada Parpol 4 – 5 November 2012

c) Perbaikan 6 – 12 November 2012

d) Verifikasi hasil perbaikan 13 – 19 November 2012

e) Penyusunan Berita Acara

1) Hasil verifikasi Provinsi 26 – 27 November 2012

2) Rekapitulasi Hasil verifikasi kab/kota 21 – 25 Desember 2012

f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU 26 – 28 Desember 2012

Lanjutan

NO. KEGIATAN JADWAL

 11 Verifikasi di tk. KPU Kab/Kota

  a) Vertual kepengurusan & keanggotaan 26 Okt – 20 November 2012

  b) Pemberitahuan hasil vertualkepengurusan dan keanggotaan 21 – 23 November 2012

c) Perbaikan 24 – 30 November 2012

d) Verifikasi hasil perbaikan 1 – 14 Desember 2012

e) Penyusunan Berita Acara 15 – 17 Desember2012

f) Penyampaian hasil verifikasi kpd KPU Provinsi 18 – 20 Desember 2012

12 Penetapan parpol peserta pemilu 29 Des 2012 – 8 Jan 2013

13 Pengumuman Parpol Peserta Pemilu 9 – 11 Januari 2013

Lanjutan

Pendaftaran

PENGUMUMAN

9 – 11 Agust 2012

PENDAFTARAN oleh

PENGURUS PARPOL

PUSAT pada KPU

10 Agust – 7 Sept 2012

PARPOL CALON PESERTA PEMILU

(melengkapi persyaratan 17 poin,

sebagaimana Pasal 15 UU No.

8/2012)3 rangkap

Pengurus parpol tingkat Kab/Kota

menyerahkan daftar nama

anggota & fotokopi KTA kepada KPU

Kab/Kota

• KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran

• Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran

..Lanjutan pendaftaran parpolParpol dapat mjd Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a) Berbadan hukum, (Bukti terdaftar: Berita Negara RI)b) Memiliki Kepengurusan di seluruh provinsi,

c) Memiliki Kepengurusan di 75% kab/kota pada provinsi ybs,

d) Memiliki Kepengurusan di 50% kecamatan di Kabupaten ybs.

e) Sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol.

f) anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan KTA

g) Memiliki Kantor Tetap dari Tingkat Pusat s/d Kab/Kota, sampai dengan tahapan terakhir pemilu

h) Mengajukan nama lambang dan tanda gambar kepada KPU

i) Menyerahkan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol

SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU

Keterwakilan Perempuan; Pengurus & Pimpinan Parpol

1. Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota (Psl.15 huruf d UU 8/2012 Jo Psl. 2 (5), Psl. 20, Psl. 51 (2) UU 2/2008 sebagaimana diubah dgn UU 2/2011)

2. Pengurus Parpol yaitu Ketua, Sekretaris, & Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya

3. Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai tingkatannya atau dgn sebutan lain sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Kantor dan Alamat Tetap

• Mempunyai kantor tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu yaitu Pengucapan sumpah janji Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Ps. 8 (2) huruf g UU.8/2012)

• Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa/kontrak. (Ps. 17 (1) huruf c, Ps. 18(1) huruf c, Ps. 19(1) huruf c PKPU No. 8/2012)

RKDK / Rekening Parpol

• Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol tingkat Pusat, Provinsi dan Kab./Kota. (Ps. 8 (1) huruf; g PKPU 8/2012)

PENDAFTARAN:1. Pendaftaran dimulai pada 10 Agust-7 Sept 2012.2. Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu dilakukan di

KPU oleh DPP Parpol3. Dalam masa Pendaftaran; KPU Prop/Kab/Kota membantu

KPU, mengumpulkan Dokumen persyaratan Parpol di Propinsi / Kabupaten / Kota masing-masing

4. KPU & KPU Kab/Kota menerima kelengkapan dokumen 34 Parpol yang ditetapkan KPU telah memenuhi syarat Pendaftaran (8 -29 Sept 2012)

Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2014

1. Parpol di Kab/Kota menyerahkan Daftar Nama Anggota Parpol (Lamp 2 model f2) dan bukti Keanggotaan Papol berupa Copy KTA, (rangkap 2 [dua]) pada KPU Kab/Kota.

2. Bukti keanggotaan Parpol (Copy KTA) yang diserahkan minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk Kab/Kota

3. Bukti pemenuhan syarat keanggotaan disampaikan & ditandatangani Pimpinan Parpol tingkat Daerah/Kab/Kota.

4. 34 Partai yang memenuhi syarat pendaftaran di KPU, dapat melengkapi copy KTA pada KPU Kab/Kota sampai tgl; 29 Sept 2012.

5. Verifikasi faktual dilaksanakan setelah Parpol dinyatakan memenuhi persyaratan administratif oleh KPU / KPU Kab.

6. Verifikasi Faktual di KPU Kab, dilaksanakan: 26 Okt - 20 Nov 2012.

Penyerahan Syarat Dukungan di KPU Kab/Kota

DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI

No NAMA UMUR No.KTA No.NIK ALAMAT

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIKDALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : ……………………………………………………………………………………………….KABUPATEN/KOTA : ……………………………………………………………………………………………….KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………………….DESA/KELURAHAN : ……………………………………………………………………………………………….

Ungaran,……………………………….

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SEMARANG

PARTAI …………………………………………KETUA DPC / SEBUTAN LAINNYA

SEKRETARIS DPC / SEBUTAN LAINNYA

……………………………………….……………………………………………….

(Tanda tangan dan nama terang)(Tanda tangan dan nama terang)

CAP BASAHKeterangan:

1. KTA untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh DPC Partai Politik Pada KPU Kabupaten/Kota2. Softcopy daftar nama dan alamat anggota partai politik untuk tiap kabupaten/kota dari setiap provinsi diserahkan kepada KPU

Lampiran 2 Model F2-Parpol

Partai Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran

Nama Partai Nama partai

Partai Pemuda Indonesia Partai Aksi Rakyat

Partai Indonesia Sejahtera Partai Merdeka

Partai Pemersatu Bangsa Partai Patriot

Partai Pelopor Partai Barisan Nasional

Partai Republiku Indonesia Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

Partai Islam Partai Matahari Bangsa

1.Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dgn pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

2. Verifikasi Faktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

VERIFIKASI

ALUR VERIFIKASIMelaksanakan verifikasi administrasi

pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012

KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan

verifikasi faktual.

KPUKPU menyampaikan hasil

verifikasi administrasi kepada parpol

Parpol memperbaiki syarat administrasi

KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil

verifikasi faktual

KPU melakukan verifikasi faktual

KPUMelakukan verifikasi

faktual pengurus, keterw.perempuan &

kantor parpol tingkat pusat

KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &

rekap nasional

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil

verifikasi faktual

KPU Prov melakukan verifikasi faktual

KPU Provinsi melakukan verifikasi

faktual pengurus, keterw.perempuan &

kantor parpol tingkat prov

KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi

faktual

Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual

KPU Kab/Kota melakukan:~ verifikasi admin keanggotaan

parpol ~ verifikasi faktual pengurus,

keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota

~ verifikasi faktual Copy KTA

KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual &

menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi

KPU Prov menyampaikan hasil

verifikasi faktual

KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual

1. KPU Kab./Kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dg cara mencocokan daftar nama anggota Parpol yg diterima dari KPU dgn KTA yang sudah diserahkan pada KPU Kab/Kota

2. KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual

terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang. (< 100)

Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk ver.faktual thd keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang. (> 100)

VERIFIKASI Keanggotaan Parpol

Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol

METODE SENSUSContoh Kasus:• Parpol serahkan syarat keanggotaan sebanyak 100

KTA. KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut.

• Apabila dari 100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat, maka Parpol harus menyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang.

• KPU Kab/Kota selanjutnya melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan.

• Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Simulasi Metode Sampel Acak Sederhana

Kasus II. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di

suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi, 25 sampel menyatakan tidak mendukung. A. Metode Proyeksi:

• Populasi: 1.500• Sampel 10% dari Populasi (1500 x 10%): 150• KTA tidak memenuhi syarat: 25• Syarat minimal KTA: 1.000• Hasil Verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat

= (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10= (150 – 25) x 100/10= (125) x 100/10 = 1.250 KTA

B. Kesimpulan: Memenuhi syarat• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi

bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

Lanjutan…Kasus II

Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di Kab/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 KTA, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah: A.Metode Proyeksi:

• Populasi : 1.000• Sampel 10% dari Populasi (1000 x 10%): 100• KTA tidak memenuhi syarat: 15• Syarat minimal KTA: 1.000• Hasil Verifikasi jumlah KTA memenuhi syarat

= (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10= (100 – 15) x 100/10= (85) x 100/10 = 850 KTA

 B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum

memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di kab/kota.

• Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab.

Kasus IIIJika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20 KTA.  A. Metode Proyeksi:

• Populasi : 500• Sampel 10% dari populasi: 50 • KTA yang tidak memenuhi syarat : 20• Syarat minimal keanggotaan di kabupaten 400.000 x 1/1000 = 400

orang• Hasil verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat

= (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10= (50 – 20) x 100/10= (30) x 10= 300 KTA

B. Kesimpulan: Tidak Memenuhi Syarat• Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum

memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota.

• Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab/Kota.

Lanjutan…

Terima KasihSemoga bermanfaat

Mari bersama wujudkan Pemilu yang Terhormat dan Bermartabat