KOSAKATA DALAM BUKU AKUNTANSI FORENSIK
DAN AUDIT INVESTIGATIF
DISUSUN OLEH:
VERA BUDIYANTI(1211210006)
LINDA OKTAVIANTI(1211210032)
RIA SAGITA DEWI(1211210039)
YENNI PUSTIKA. H(1211210075)
SITI HARDIYANTI (1211210085)
LELIS ANGGRAENI(1211210127)DESSI
WULANDARI(1211210185)ROSDIANA
(1211210198)
NURUL FADLYAH(1211210202)FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2013-2014BAB 1
AKUNTANSI FORENSIK
1. Akuntansi Forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam
arti luas termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian
hukum di dalam atau di luar pengadilan di sektor public.
BAB 2
MENGAPA AKUNTANSI FORENSIK?
1. Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawaban
kepada stockholder khususnya dan stakeholder pada umumnya.
BAB 3
LINGKUP AKUNTANSI FORENSIK
1. Corruption Perceptions Index adalah index mengenai persepsi
korupsi di suatu negara
2. Asset Recovery adalah upaya pemulihan kerugian dengan cara
menemukan dan menguasai kembali asset yang dijarah, misalnya dalam
kasus korupsi, penggelapan dan pencucian uang.
3. Expert Witness adalah saksi ahli dalam litigasi, sebagai
bagian dari tim penuntut umum atau pembela dalam perkara yang
berkenaan dengan fraud
4. Fraud (kecurangan) adalah pengambilan hak seseorang/
organisasi dengan tujuan untuk dimiliki secara pribadi dengan cara
melanggar/melawan hukum.
BAB 4ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT
INVESTIGATIF1. Independen adalah netral atau tidak memihak salah
satu.2. Objektif adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi
pendapat atau pandangan pribadi.3. Skeptis adalah kurang percaya.4.
Kode etik adalah mengatur hubungn antara anggota profesi dengan
sesamanya ,dengan pemakai jasanya dan stakeholder lainnya, dan
dengan masyarakat luas.BAB 5TATANAN KELEMBAGAAN1. Fraud adalah
kecurangan. 2. Korupsi adalah penyalahgunaan uang Negara atau
perusahaan secara berlebihan untuk kepentingan pribadi.3. SAI
adalah lembaga-lembaga di tingkat nasional yang bertanggung jawab
untuk mengaudit penerimaan dan belanja Negara.4. Abuse
(penyalahgunaan) adalah perbuatan menyalahgunakan kekayaan yang
diperoleh dari hasil jabatannya.
BAB 6FRAUD1. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dalam
dunia maya.2. Asset misappropriation adalah mengambil asset secara
legal yang di lakukan seseorang yang di beri wewenang untuk
mengelola dan mengawasi asset tersebut. 3. Billing schmes adalah
skema permainan dengn menggunaknan proses billing atau pembebanan
tagihan sebagai sarana nya.
4. Payroll schmes adalah skema permainan melalui pembayaran
gaji.5. Expense reimbursement schmes adalah skema permainan melalui
pembayaran kembali biaya-biaya missal nya biaya perjalanan.6. Check
tampering adalah skema permainan melalui pemalsuan cek.
7. Register disbursement adalah pengeluaran yang sudah masuk
dalam cash register.8. Skimming merupakan penjarahan sebelum uang
secara fisik masuk ke perusahaan.
9. Misuse adalah penyalahgunaan misalnya penggunaan kendaraan
bermotor perusahaan untuk kepentingan pribadi.
10. Fraudulent statement adalah menyajikan laporan keuangan
tidak sesuai dengan sebenarnya atau menbaik-baikkan laopran
keuangan. 11. Cressey adalah contoh seorang pengacara yang
kehilangan tabungan hasil kerjanya bertahun-tahun.12. Kejahatan
kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang
memiliki jabatan.BAB 7KORUPSI
Definisi korupsi yang lazim dipergunakan adalah penyalahgunaan
wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi.
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja
corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu
yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan
publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan
sepihak.Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara
garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan
hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.Jenis tindak pidana
korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau
menerima hadiah atau janji (penyuapan),
penggelapan dalam jabatan,
pemerasan dalam jabatan,
ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara), dan
menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara
negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah
penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk
pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya Monery
laudering adalah pencucian uang
Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan
yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi
terhadap uang haram , yaitu uang dimaksud untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas
yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana , dengan
cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut kedalam
keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat
dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang
halalTahap-tahap proses pencucian uang: Placement: Tahap pertama
dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram
tersebut ke dalam system keuangan (financial system). Pada tahap
placement tersebut, bentuk dari uang hasil kejahatan harus
dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang
itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas
uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari
narkobanya, lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih
besar. Lalu di depositokan kedalam rekerning bank, dan dibelikan ke
instrument-instrumen moneter seperti cheques, money orders dll
Layering: Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci
berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari
sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke
bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah
jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan
penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan
gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci
uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktip, bisa
membeli efek-efek atau alalt-alat transfortasi seperti pesawat,
alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Integration:
Integration adakalanya disebut spin dry dimana Uang dicuci dibawa
kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan
merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi
halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan
dana tersebut kedalam real estate, barang mewah,
perusahaan-perusahaan Looting adalah penjarahan
Penjarahan adalah pengambilan barang secara sembarangan ketika
kemenangan militer dan politik, atau ketika terjadi bencana atau
kerusuhan, seperti perang, bencana alam,atau kerusuhan Penjarahan
adalah salah satu bagian dari pencurian.
Code of conduct adalah aturan prilaku atau kode etik
kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah
disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik
umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang
memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma
hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata
cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau
pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan
jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode
etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesionalBAB 8
MENCEGAH FRAUD
External audit of F/S adalah audit eksternal atas laporan
keuangan External Audit Dilakukan OlehExternal Auditor (KAP)yang
merupakan orang luar perusahaan External Auditor adalah pihak yang
independen Tujuan pemeriksaan adalah memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh
manajemen perusahaan. Laporan external auditor berisi opini
kewajaran mengenai laporan keuangan dan juga management letter yang
berisi pemberitahuan mengenai kelemahan-kelemahan dalam internal
control dam saran-saran perbaikan Berpedoman pada Standar
Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Ikatan Akuntan
Indonesia. Fraud training for employees adalah pelatihan mengenai
fraud untuk karyawan
Cara perusahaan melindungi diri dari pencurian data yang
diajarkan kepada karyawan adalah sebagai berikut : menggunakan dan
secara teratur memperbarui perangkat lunak antivirus membatasi
akses fisik ke data pemegang kartu mengembangkan dan memelihara
sistem dan aplikasi pengaman khusus mengenkripsi transmisi data
pemegang kartu saat melewati jaringan publik/terbuka melacak dan
memantau semua akses ke sumber daya jaringan dan data pemegang
kartu secara terus menerus.
Cara perusahaan melindungi diri dari dari tindak penggelapan
yang diajarkan kepada karyawan adalah sebagai berikut Melakukan
audit eksternal terhadap Laporan Keuangan Membuat dan menetapkan
kode etik karyawan Melakukan manajemen sertifikasi atas Laporan
Keuangan Melakukan penelaahan Manajemen keuangan dan karyawan
Mengembangkan program dukungan karyawan Memberikan pelatihan
mengenai fraud bagi manajemen/eksekutif Menyediakan tips anti-fraud
secara online bagi karyawan Memberikan pelatihan anti-fraud bagi
karyawan Melakukan audit internal secara mendadak Menyediakan
hadiah bagi pelapor tindak penggelapan.BAB 9
MENDETEKSI FRAUD
Customized controls adalah hasil dari berpikir positif,ketika
pengendalian intern aktif tidak memberikan pemecahan
Focused audit adalah audit terhadap hal-hal tertentu yang sangan
khusus yang berdasarkan pengalaman rawan dan sering dijadikan
sasaran fraud
Rotasi karyawan kunci adalah merupakan pengendalian intern pasif
yang efektif kalau kehadirannya merupakan persyaratan utama dalam
melakukan fraud
6 Asas Pelaksanaan Rotasi :
1. Asas Kebutuhan
2. Rotasi dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang
mendesak dari lembaga terhadap karyawan tersebut, karena tenaga,
pikiran,potensinya, keunikannya, kharakteristiknya, kompetensinya
dibutuhkan di unit kerja baru yang lebih membutuhkan sekaligus
kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan yang
bersangkutan.
3. Asas Keterbukaan
4. Sebelum melakukan rotasi sebaiknya memberikan penjelasan
kepada yang bersangkutan tentang alasan untuk merotasi. Minat
karier yang diinginkannya, berikut alasan-alasannya. Sebaiknya
pimpinan menanyakan pada karyawan apakah dia menginginkan/menerima
rotasi pekerjaan tersebut ? Tentunya kita berharap pimpinan tidak
langsung memindahkan karyawan tanpa menanyakan kesediaannya, karena
akan berakibat stress tinggi pada karyawan yang belum siap untuk
dipindahkan ( penurunan performa). Tahapan ini sering kali
dilupakan oleh atasan di negri ini, mereka sering memindahkan
karyawan karena berpikir rotasi pekerjaan selalu bersifat positif.
Umumnya resistensi akan tinggi pada tahap ini bila karyawan
mendapati pekerjaan barunya memiliki suasana yang tidak
menyenangkan.
5. Asas Kemerataan
6. Rotasi sebaiknya juga diberikan kepada karyawan yang sudah
lama mengabdi (minimal 10 tahun) di unit kerja yang sama, apalagi
yang sudah 20 tahun mengabdi belum pernah di rotasi. Harapannya
adalah agar terjadi pemerataan, kebersamaan, dan ikut merasakan
rasanya dirotasi.
7. Asas Keikhlasan
8. Rotasi tentunya harus dengan persetujuan dan kesepatanan
antara kedua belah fihak berikut alasan-alasannya untuk merotasi,
agar yang bersangkutan dapat memahami dan legowo untuk di rotasi,
sehingga mereka menyukai suasana pekerjaan yang baru ( meningkatkan
motivasi kerjanya).
9. Asas Keseimbangan Rotasi 10. sebaiknya juga mempertimbangkan
potensi seseorang di unit kerja yang bersangkutan. Produktifitas
kerjanya sangat diandalkan di unit kerja yang bersangkutan,
tentunya harus mendapatkan pengganti dengan produktifitas yang
seimbang dengan pendahulunya.
11. Asas Pertalian darah
12. Nach ini yang paling unik , pada umumnya selama ini rotasi
segera hanya diberlakukan ( terfokus ) pada suami istri yang
bekerja di unit kerja yang sama, tetapi masih mengabaikan kakak
beradik yang bekerja di unit kerja yang sama pula. Fraudulent
financial reporting
kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, yang menyebabkan
laporan keuangan menjadi menyesatkan secara materiel (kecurangan
laporan keuangan) adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan
pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai
laporan.BAB 11
TUJUAN AUDIT INVESTIGATIF
1. Paper trails : menghiangkan jejak dokumen
2. Underground currency : mata uang bawah tanah
3. Aksioma atau postulate : pernyataan (proposition) yang tidak
dibuktikan atau diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan
sendirinya (self-evident)
4. Tiga aksioma oleh ACFF diistilahkan fraud axioms:Aksioma 1 :
fraud is hidden/fraud yang tersembunyi
Aksioma 2 : reverse proof/pembuktian fraud secara timbal
balik
Aksioma 3 : existence of fraud/hanya pengadilan yang berhak
menetapkan bahwa fraud memang terjadi atau tidak.
BAB 12
INVESTIGASI DAN AUDIT INVESTIGATIF
1. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari
dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya
2. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau
perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umu yang melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara
yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan agar
diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadil.BAB 13
AUDIT INVESTIGATIF DAN TEKNIK AUDIT
1. Audit umum atau audit keuangan (general audit atau
independent audit): audit untuk mengukur tingkat efisiensi,
efektivitas dan produktivitas suatu perusahaan. Sasarannya adalah:
a. Menilai efektivitas satuan kerja yang mengurus keuangan
perusahaan dengan nama atau nomenkatur apapun satuan kerja itu
dikenal b. Mencari fakta dan infomarsi tentang efisiensi kerja
internal satuan yang mengukur keuangan perusahaan.2. Opinion audit:
pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas
yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi
keuangan, dan arus kas menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan
Publik)3. Fraud audit: upaya untuk mendeteksi dan mencegah
kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat
melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi
komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai
auditor yang terlatih dan kriminal investigator.4. Jenis bukti
audit (types of audit evidence): Segala informasi yang mendukung
angka angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan
keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk
menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan
terdiri dari data akuntansidan semua informasi penguat
(corroborating information) yang tersedia bagi auditor.5. Memeriksa
fisik (physical examination): inspeksi atau perhitungan yang
dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud (tangible asset).
Pada umumnya, pemgujian fisik merupakan sarana ke tujuan untuk
meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktiva dan dianggap
sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan
berguna.6. Meminta konfirmasi (confirmation): penerimaan tanggapan
baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang
independent yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana
yang diminta oleh auditor. Konfirmasi biayanya relatif tinggi dan
dapat menimbulkan beberapa ketidaknyamanan bagi pihak yang diminta
untuk menyediakan konfirmasi tersebut.7. Memeriksa dokumen
(documentation): pengujian auditor atas berbagai dokumen dan
catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau
seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Dokumen dibedakan jadi
dua, dokumen internal adalah dokumen yang dipersiapkan dan
dipergunakan dalam organisasi klien itu sendiri sedangkan dokumen
eksternal adalah yang pernah berada dalam genggaman seseorang di
luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien dalam
bertransasksi.8. Review analitikal (analytic review atau analytical
review): perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun
atau data lainnya nampak wajar. Prosedur analitis dibutuhkan selama
fase perencanaan dan penyelesaian atas semua audit.9. Meminta
konfirmasi lisan atau tertulis dari auditee (inquiries of the
auditee): upaya untuk memperoleh informasi baik secara tertulis
maupun lisan dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai
pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Bukti ini tidak dapat
dinyatakan sebagai bukti yang meyakinkan karena tidak diperoleh
dari sumber yang independent dan barangkali cenderung mendukung
pihak lain.10. Menghitung kembali (reperformance): melibatkan
pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang
dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode
audit pada sejumlah sample yang diambil auditor.11. Mengamati
(observation): penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas
tertentu. Observasi ini sangat berguna dalam pelaksanaan sebagian
besar proses audit.12. Kualitas (quality): tingkat baik buruknya
atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam
dalambisnis,rekayasa, danmanufakturdalam kaitannya dengan teknik
dan konsep untuk memperbaiki kualitasproduk ataujasayang
dihasilkan, sepertiSix Sigma,TQM,Kaizen, dll.13. Efisiensi
(efficiency): penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian
hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang
benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang
paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.14. Pelayanan
pelanggan (client service): bentuk pemberian layanan atau servis
yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen.Persaingan yang
semakin ketat sekarang ini, dimana semakin banyak produsen yang
terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan
menyebabkan setiap perusahaan harus menempatkan orientasi kepada
pemenuhan kepuasan pelanggan sebagai tugas utama.15. Due
professional care: respeks yang ditunjukkan kepada auditee dan
bagaimana auditor memperlakukan dirinya selama proses audit atau
dapat dikatakanimage professionalyang diharapkan dari sorang
auditor terhadap auditee, dan terdapat anggapan bahwadue
professional caremenggambarkan ekspektasi nilai tambah yang dapat
diberikan kepada klien dalam bentuk memberikan solusi alih-alih
menciptakan problem.
16. Computer forensics: salah satu cabang ilmu forensik yang
berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media
penyimpanan digital.
17. Kejahatan perpajakan: melakukan perbuatan atau tidak
melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pada hakikatnya, ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dikategorikan sebagai kaidah hukum
pajak yang menjadi koridor untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan
demikian, melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan
dibidang perpajakan tergolong sebagai kejahatan dibidang perpajakan
ketika memenuhi kaidah rumusan hukum pajak18. Kejahatan
terorganisasi (organized crime): kejahatan tersebutdipimpin oleh
seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahuluberbeda dari
kejahatan spontan. Dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu
dimanakejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam
melaksanakan tugasnya.19. Barang berwujud (tangiable assets): aset
yang memiliki wujud fisik, seperti tanah, bangunan, peralatan,
kendaraan, dan lain-lain.20. Laporan dengan persentase per komponen
(common-size statements): suatu metode analisis untuk mengetahui
persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total
asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi
perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah
penjualannya.
21. Laporan laba rugi berukuran sama (common-size income
statement): Sebuah laporan laba rugi siap untuk analisis
common-size karena setiap pos terkait dengan angka kunci seperti
penjualan. Dalam berbagai tingkatan, penjualan mempengaruhi hampir
seluruh beban dan berguna untuk mengetahui berapa persen dari
penjualan yang diwakili oleh tiap pos-pos beban.22. Ceteris
paribus: untuk menyatakan hubungan operasional antara harga dan
kuantitas suatu barang dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap
tetap.23. Pendapat wajar tanpa pengecualian(unqualified opinion):
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan
auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian
antara lain: Laporan keuangan lengkap
Tiga standar umum telah dipenuhi
Bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga
standar lapangan telah dipatuhi
Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP(Generally
Accepted Accounting Principles)
Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan
paragraf penjelas atau modifikasi laporan24. Pendapat wajar dengan
pengecualian (qualified opinion): laporan keuangan menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil
usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak
hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.25. Pernyataan
tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion): auditor tidak
menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan
ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang
disajikan.26. Pendapat tidak wajar (adverse opinion): laporan
keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil
usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.27. Jaminan yang wajar
(reasonable assurance)
BAB 14
AUDIT INVESTIGATIF DENGAN TEKNIK PERPAJAKAN
1. IRS (internal revenue services): lembagapemerintah federal
Amerika Serikatyang mengumpulkanpajakdan menetapkan hukum
pendapatan dalam negeri. IRS adalah sebuah lembaga yang tercakup
dalam Departemen Keuangan AS dan bertugas menafsirkan dan
menerapkan hukum pajak federal.2. Net worth method: teknik audit
untuk menelusuri ketidakwajaran penghasilan dan atau pola konsumsi
pelaku tindak pidana. Teknik lain adalah dengan menelusuri aliran
uang (follow the money) yang selama ini dilakukan oleh PPATK. Meski
hampir selalu bersinggungan dengan hukum, bukan berarti akuntansi
forensik ini melulu atas permintaan aparat penegak hukum. Pada
dasarnya siapapun bisa meminta digelarnya audit forensik, mulai
dari masalah perceraian, konflik premi asuransi, gugatan perdata,
hingga penilaian terhadap kinerja perusahaan.3. Pajak penghasilan
(tax returns): pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan,
perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa
diberlakukanprogresif,proporsional, atauregresif.4. Non deductible
expenses: biaya-biaya usaha yang menurut ketentuan UU PPh tidak
boleh dibiayakan atau tidak boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto pada saat Wajib Pajak menghitung penghasilan neto dan PPh
terutang.5. Jejak audit (audit trails): urutan kronologis catatan
audit, yang masing-masing berisi bukti langsung berkaitan dengan
apa yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu proses bisnis dan fungsi
sistem.6. Itemized/standard deduction: pengurangan yang
diperkenankan oleh undang-undang, baik yang bersifat standar
(seperti jumlah tanggungan di Indonesia) maupun yang harus dirinci
satu per satu (itemized) seperti bunga hipotek untuk pinjaman
maksimum $100 juta.
BAB 15FOLLOW THE MONEY
1. Mata uang kejahatan (currency of crime): pemalsuan mata uang
dan uang kertas serta pencucian uang.
2. Kejahatan kerah putih (white-collar crime): Suatu tindak
kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor
pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang
yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan.
3. Letters of credit: suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu
bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di
luar negri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan
hak kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importir
bersangkutan.
4. Pencucian uang dalam hal terorisme (reverse money
laundering)
5. Pencucian uang (money laudering): setiap tindakan
menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menyumbangkan,
mendepositokan, membawa ke luar negeri, menukarkan aset atau
tindakan lain yang di ketahui atau dicurigai sebagai hasil dari
tindakan kejahatan supaya mengubah, menggelapkan atau menyamarkan
sumber asset sehingga tampaknya berasal dari sumber yang sah atau
legal.6. Bailout: Bailout dalam istilah ekonomi dan keuangan
digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang
bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank
diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Seringkali bailout dilakukan
oleh pihak pemerintah atau konsorsium beberapa investor yang akan
memintaperan kendali pada entitas tersebut sebagai timbal balik
untuk dana yang disuntikkan.7. Beban pembuktian terbalik (omkeren
van de bewijslast)
8. Data mining: proses menerapkan metode ini untuk data dengan
maksud untuk mengungkap pola-pola tersembunyi. Dengan arti lain
Data mining adalah proses untuk penggalian pola-pola dari data.
Data mining menjadi alat yang semakin penting untuk mengubah data
tersebut menjadi informasi. Hal ini sering digunakan dalam berbagai
praktek profil, seperti pemasaran, pengawasan, penipuan deteksi dan
penemuan ilmiah. Telah digunakan selama bertahun-tahun oleh bisnis,
ilmuwan dan pemerintah untuk menyaring volume data seperti catatan
perjalanan penumpang penerbangan, data sensus dan supermarket
scanner data untuk menghasilkan laporan riset pasar.BAB 16
AUDIT INVESTIGATIF DENGAN MENGANALISIS UNSUR PERBUATAN MELAWAN
HUKUM
Beberapa konsenp undang-undang :
Alat Bukti yang Sah
Penjelasan undang undang Nomer 31 Tahun 1999 menyebutkan :
Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang
sah yang berupa petunjuk selain diperoleh dari ketentuan saksi,
surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain
yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa
dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik
(electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram,
teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data
atau informasi yang daapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,gambar, peta,
rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki
tanda.
Beban Pembuktian Terbalik
Penjelasan undang undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan :
Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam
undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remidium dan
sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap
penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang
Undang 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan
tindak pidana korupsi.
Gugatan Perdata atas Harta yang Disembunyikan
Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan :
Dalam Undang Undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan
gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan
atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan
atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari
tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana
atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, Negara dapat
menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.
Perampasan Harta Benda yang Disita
Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 38 ayat 5 dari Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan
dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah
melakukan tindak pidana korupsi maka hakim atas tuntutan penuntut
umum menetapkan perampasan barang barang yang telah disita.
Pembidanaan secara in Absentia
Gugatan kepada ahli waris dapat dilihat dalam kasus korupsi
pengadaan alat berat dan abulans oleh Pemda Jawa Barat. Pengalaman
mengenai koruptor yang melarikan diri atau tidak hadir dalam
persidangan, diatasi ketentuan mengenai pemidanaan secara in
absentia.
Memperkaya versus Menguntungkan
Perumusan TPK dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
berbeda dari perumusan dalam Pasal 3. Dalam Pasal 2, digunakan
istilah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sementara itu,
dalam Pasal 3 digunakanistilah menguntungkan diri sendiri atau
orang lain. Memperkaya bermakna adanya tambahan kekayaan.
Menguntungkan bermakna keuntungan materiil (tambahan
kekayaan,uamg,harta) dan inmateriil (timbulnya goodwill, utang
budi, dan lain lain).
Pidana Mati
Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999,
dikatakan: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat
dijatuhkan. Penjelasannya berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah
keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku
tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut
dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan
keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat
kerusuhan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana
korupsi.
Nullum Delictum
Maknanya dapat dilihat pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi
:
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada.
Perumusan pasal 36 dari undang-undang yang disahkan menunjukkan
dipertahankannya asas nullum delictum ini. Berikut ini kutipan dari
pasal tersebut :
Terhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan
sebelum saat undang-undang ini berlaku, tetapi diperiksa dan
diadili setelah Undang-undang ini berlaku maka diperlukan
Undang-Undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan.
Concursus IdealisKonsep concursus idealis dan concursus realis
ini terhadap dalam KUHP Bab VI mengenai Perbarengan Tindak
Pidana.
Konsep concurus idealis berkenaan dengan satu perbuatan yang
tercakup dalam lebih dari satu aturan pidana. Hal ini terlihat
dalam pasal 63 yang berbunyi sebagai berikut :
1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan
pidana, maka yang dikenakan hanya salah-satu di antara
aturan-aturan itu: jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat
ancaman pidana pokok yang paling berat.
2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang
khusus itulah yang diterapkan.
Concursus Realis
Konsep concursus realis ini berkenaan dengan beberapa perbuatan
yang dilakukan berbarengan. Hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 65
yang berbunyi sebagai berikut :
1) Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka
dijatuhkan hanya satu pidana.
2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana
yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
Perbuatan Berlanjut
Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yang
berbunyi sebagai berikut :
Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka
hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling
berat.
Lepas dari Tuntutan Hukum versus Bebas
Putusan bebas (vrijspraak) atau bebas murni (zuivere vrijspraak)
diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat 1 yang berbunyi :
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus
bebas.
Lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging) diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat 2 yang berbunyi
sebagai berikut :
jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum.
BAB 17
INVESTIGASI PENGADAAN
Pengadaan Publik Sumber Utama Kebocoran Negara
Secara luas, sistem pengadaan publik indonesia diyakini
merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran yang memungkinkan
korupsi dan kolusiyang memberikan sumbangan besar terhadap
kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin indonesia. Besarnya
pengadaan mengesankan skala potensial masalah tersebut.
Apa yang membuat sistem pengadaan menjadi baik? Supaya fungsi
efektif, suatu rezim pengadaan perlu mencakup ciri-ciri berikut
:
1. Kerangka hukum yang jelas, komprehensif, dan transparan
2. Kejelasan tentang tanggung jawab yang- tanggung jawab dan
akuntabilitas fungsional
3. Suatu organisai yang betanggung jawab untuk kebijakan
pengadaan dan pengawasan penerapan tepat dari kebijakan
tersebut
4. Suatu mekanisme penegakan
5. Staf pengadaan yang terlatih baik
Mengapa kerangka akuntabilitas untuk pengadaan gagal
Kerangka Hukum Cacat
Para efektif dari legislatif pemerintah telah gagal menyediakan
kerangka hukum efektif untuk pengadaan publik.
Pemerintah Tidak Terorganisasi untuk Menangani Pengadaan
Pemerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan
publik. Pemerintah tidak mempunyai badan yang jelas harus
bertanggung jawab untuk kebijakan dan pematuhan pengadaan
publik.
Intensif-insentif Terdistorsi
Akibat pamong praja yang dikelola dengan buruk dan peradilan
lemah, kerangka insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan
untuk efisiensi dan kejujuran dan tidak ada hukuman untuk
korupsi.
Pengadaan Dilakukan di Balik Pintu Tertutup
Pengungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan
memperkuaat insentif-insentif buruk tersebut. Sebagian besar proses
tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Hasil-hasil penawaran
berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenangan penawaran tidak
diumumkan.
Pengauditan Lemah
Sebagian besar proses audit satu-satunya instrumen yang tersedia
untuk menegakkan aturan main dan ketentuan-ketentuan seperti telah
dicatat tidak efektif. Efektivitas untuk menegakkan praktik-praktik
pengadaan yang baik lebih lanjut disesuaikan oleh auditor
pemerintah yang kurang mengenal aturan dan prinsip pengadaan.
Pedoman dan Petunjuk
Pemerintah menerbitkan banyak pedoman dan petunjuk mengenai
pengadaan barang dan jasa, baik berupa Keputusan Presiden (Keppres)
dan Peraturan Presiden (Perpres) maupun berupa petunjuk/pamflet dan
pelatihan oleh Bappenes. Pedoman dan petunjuk ini dimaksudkan untuk
mengamankan proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik.
Banyak praktik dalam pedoman dan petunjuk ini yang dapat
dimanfaatkan oleh sektor swasta.
Ivestigasi Pengadaan
Dalam sistem ini, lazimnya ada tiga tahapan besar berikut :
Tahap Pratender (presolicition phase)
Dalam tahap pertama ini, umumnya terjadi kegiatan berikut :
1. Pemahaman mengenai kebutuhan perusahaan atau lembaga akan
barang dan jasa yang akan dibeli.
2. Prengumuman mengenai niat perusahaan atau lembaga itu untuk
membuat kontrak pengadaan barang atau jasa.
3. Penyusunan spesifikasi (sering kali disingkat spek).
4. Penentuan mengenai kriteria pemenang.
Tahap Penawaran dan Negosiasi (solicitation and negotiation
phase)
Skema fraud dalam tahap ini umumnya berupa persekongkolan antara
pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor pendamping
atau pemantas yang meramaikan proses penawaran. Di permukaan,
proses tender kelihatannya sah karena peserta tender cukup banyak
atau bahkan melimpah.
Tahap Pelaksanaan dan Penyelesaian Administratif
Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan berikut :
1. Perubahan dalam order pembelian.
2. Review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah
selesai dikerjakan dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima
pembayaran.
Diagram
Uraian mengenai skema fraud. Diagram aslinya dalam bahasa
inggris yang penulis peroleh dari bahan seminar.sumber aslinya
tidak jelas. Pemabayaran uang suap dilakukan sudah kontraktor
menerima pembayaran kontrak. Ini dikenal sebagai kickback.
Komputer sebagai Alat Bantu
Teknologi komputasi membantu auditor dalam mendeteksi fraud
dalam pengadaan barang. Program khusus dibuat (atau sudah tersedia,
seperti ACL) untuk mengidentifikasi :
1. Penyuplai dengan alamat P.O.BOX.,
2. Penyuplai dengan alamat yang sama dengan alamat pegawai.
3. Kontrak yang gagal dalam proses tender, tetapi sekarang
menjadi subkontraktor.
4. Pembayarn-pembayaran kepada penyuplai tertentu selama suatu
jangka waktu (untuk mendeteksi kemungkinan pembayaran yang
berulang-ulang atau pembayaran ganda).
5. Pembayaran kepada penyuplai yang tidak melalui sistem yang
ada.
6. Pegawai atau konsultan yang dalam hari yang sama menangani
beberapa proyek, atau proyek yang bukan untuk pembeli.
Komputer hanyalah alat bantu. Beberapa kasus penyelewengan
dibidang pengadaan yang dibiayai Bank Dunia terungkap dengan
bantuan spread sheet yang sederhana.BAB 18
COMPUTER FORENSICS
Computer forensics adalah penerapan teknik teknik analitis dan
investigatif untuk mengidentikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan
melindungi (preserve) bukti atau informasi digital.
Proses hukum yang disebut tadi mengisyaratkan adanya tindak
pidana, sengketa perdata, dan huku, administratif meskipun lingkup
yang populer adalah tindak pidana yang dikenal sebagai cyber crime,
di antaranya :
1. Penyalahgunaan dan penipuan melalui internet.
2. Pemerasan.
3. Pengungkapan rahasia perusahaan.
4. Kegiatan mata-mata industri (industrial espionage)
5. Penyimpangan informasi berkenaan dengan perencanaan dan
pelaksanaan kejahatan.
Ada tiga langkah utama dalam computer forensics, yakni mengambil
image atau imaging mengolah citra atau image itu selanjutnya
disebut processing dan menganalisis image yang sudah diproses yang
selanjutnya disebut analyzing.
Imaging
Secara sederhana, suatu alat dihubungkan ke salah satu
communication port (biasanya paralel port atau scpi port) dan alat
ini akan merekam seluruh data yang ada pada electronic storage
media (seperti hard disk) dalam komputer secara lengkap, tidak
kurang tidak lebih. Hard disk terkadang dilepas dari rumah komputer
(computer housing), dikopi secara lengkap, byte-bybyte copy atau
mengopi byte demi byte, tanpa ada yang ditambah atau dikurangi. Hal
ini penting di pangadilan dan ketika computer forensic specialist
melakukan langkah-langkah selanjutnya.
Dari uraian ini, jelas sekali bahwa disk imaging atau disk drive
imaging ingin menghasilkan bayangan cermin atau clone, bukan
sekadar mengopi seperti dalam bahasa sehari-hari.
Imaging sangat penting karena langkah langkah berikut hanya
dilakukan pada hasil imaging dan bukan pada data asli. Data asli
harus dipertahankan sebagaimana adanya (preserved).
Processing
Sesudah mendapat bayangan cermin dari data aslinya, citra atau
image ini harus diolah untuk memulihkan file yang terlanjur dihapus
(deleted) atau yang ditulisi kembali (overwritten) dengan current
file. Dengan memulihkan image hasil kopian, files dan folders akan
tampil seperti pada media penyimpanan data yang asli.
Analyzing
Pada langkah ketiga inilah, invertigator menunjukkan
keahliannya, kreativitasnya, dan penerapan gagasan orisinal. Ketika
memeriksa current file, yang sering menjadi perhatian adalah nama
file seperti nama-nama seksi untuk bahan pornogafi; dewa perang
untuk penyelundupan senjata, warna-warni untuk uang suap kepada
pimpinan partai, bahkan istilah yang menunjukan jabatan seorang
pejabat sipil atau militer dalam kasus korupsi.
Spesifikasi dari Disk Imaging Tool
Peralatan computer forensics yang canggih,akurat,dan andal
mutlak diperlukan dalam menginvestigasi kejahatan yang melibatkan
komputer.
Cloning atas Data dalam Ponsel
Pembahasan ini mengenai data cloning juga serupa untuk cloning
atas data dalam telepon seluler. Peralatannya lebih sederhana dari
peralatan untuk meng-clone data dalam komputer atau peralatan
komputer lainnya.
Mengenali Bukti Digital
Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi mengharuskan
para akuntan forensik mengenali bukti-bukti digital yang merupakan
potensi barang bukti dan alat bukti untuk pembuktian di
pengadilan.
Perspektif Hukum dari Bukti Digital
Penulis belum menumukan tulisan mengenai penyidikan,
penggeledahan, dan penyitaan informasi digital dari perspektif
hukum indonesia, khususnya KUHAP. Tulisan ini disarikan dari suatu
makalah United States Department Of Justice. Ia berisi issues
penting sehubungan dengan penyidikan dan penyitaan benda-benda
teknologi informasi.
Penanganan Perangkat Keras dan Lunak
Untuk memudahkan pembahasan, jenis pemeriksaan dibedakan antara
lain :
a. Pemeriksaan dimana informasi yang dicari ada pada komputer
dimana pemeriksaan dilakukan.
b. Pemeriksaan atas informasi yang disimpan off-site ditempat
lain dimana komputer (ditempat pemeriksaan) digunakan untuk
mengakses data.
Informasi Hasil Kejahatan
Informasi hasil kejahatan bisa berupa penggandaan perangkat
lunak dengan pelanggaran hak cipta atau harga kekayaan intelektual
(termasuk penggandaan buku-buku pedoman untuk menjalankan perangkat
lunaknya) dan pencurian informasi perusahaan atau negara yang
dirahasiakan.
Karena itu, teori dan praktik yang berlaku untuk penyitaan benda
berwujud lazimnya juga berlaku untuk informasi yang merupakan hasil
kejahatan.
Informasi sebagai Instrumen Kejahatan
Dalam hal tertentu, informasi dapat digunakan sebagai alat atau
instrumen untuk melakukan kejahatan, misalnya perangkat lunak yang
dirancang khusus untuk membuka kode atau password atau untuk
memperoleh daftar nomor kartu kredit yang hilang atau dicuri.
Teorinya adalah apabila secara wajar, informasi tersebut patut
diduga telah atau dapat digunakan sebagai instrumen kejahatan,
penyidik boleh atau dapat menyitanya.
Informasi sebagai Bukti Kejahatan
Bukti kejahatan adalah catatan yng dibuat berupa tulisan tangan
yang ada di dekat komputer atau peralatan elektronis lainnya,
seperti catatan mengenai password atau sandi-sandi yang dapat
memberi petunjuk, daftar nama rekan-rekan yang ikut dalam
kejahatan, atau daftar nama korban, dan seterusnya.BAB 19WAWANCARA
DAN INTEROGASI1. Wawancara : percakapan antara dua orang atau lebih
dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya adalah
untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan
pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.
2. Interogasi : pemeriksaan terhadap seseorang melalui
pertanyaan lisan secara teratur fan berurutan pertanyaan.
3. An interview is nonacnonaccusatory : Wawancara adalah tidak
menuduh bersifat netral.
4. Investigator : orang yang mempunyai kualifikasi dan
kompetensi tertentu untuk melaksanakan kegiatan investigasi.
5. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi. Semakin
banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai
semakin baik.
6. Behavioral information : keterangan mengenai prilaku orang
yang di wawancarai ketika ia menjawab pertanyaan bagaimana ia
duduk, kontak mata dengan yang mewawancarainya ekspresi wajah cara
memberi tanggapan atau jawaban,pilihan kata atau kalimat semua ini
berkaitan dengan apakah ia berkata jujur atau bohong.
7. Behavioral responses : evaluasi atau sikap selama wawancara
sering dengan penilaian atas subtansi informasi yang diberikan.
8. Formal interview : wawancara formal yang dilakukan dalam
lingkungan terkendali (controled information).
9. Deceptive response : tanggapan yang bersifat menyesatkan.
10. Behavior symptoms of deception : kecemasan yang terlihat
dalam gejala tingkah laku penipu.
11. Sporadis : kadang - kadang dicatat, kadang - kadang tidak
memberi kesan kepada yang diwawancarai bahwa jawaban tertentu
penting. Atau akan menghambat arus informasi selama wawancar.
12. Tujuan informasi : mengetahui yang sebenarnya,artinya siapa
yang sebenarnya terjadi siapa yang sebenarnya melakukan berapa
jumlah atau nilai fraud sebenarnya.
13. The purpose of an interrogation is to learn the truth :
persepsi bahwa tujuan interogasi adalah mendapatkan pengakuan
bersalah itu sangat keliru.
14. Earli responses : jawaban lebih awal reaksi dari subjek yang
jujur dan terlanjur gugup pada awal wawancara.
15. Response delivery : penyampaian jawaban dilihat dari
kecepatan tinggi rendahnya nada dari kejelasan.
16. Response length : panjangnya jawaban peneliti menunjukan
bahwa subjek yang jujur biasanya ingin memberikan jawaban yang
lebih lengkap dan sering menawarkan informasi tambahan yang tidak
diterima investigator, sebaliknya subjek yang berbohong memberikan
jawaban yang singkat sekedar memastikan syarat sudah menjawab.BAB
20
OPERASI PENYAMARAN
1. Undercover operation : operasi berkedok
2. Surveillance operation : operasi pengintaian
3. Disguise : samaran
4. Feasonable expetation : harapan yang cukup layak
5. Deceit : tipuan
6. Shadowing : membayangi
7. Loose surveillance : pengintaian yang longgar
8. Closse surveilance : Pengintaian yang ketat
9. Satellite surveilance : pengintaian melalui satelit
10. Basic lead informants : informasi yang memberikan informasi
tentang kejahatan yang pernah mereka alami atau ambil bagian
11. Patricipant informants : langsung terlibat dalam pengumpulan
bukti - bukti awal dalam investigasi
12. Convert information : informasi yang ditanam ( embedded)
dalam situasi atau sekenario selama beberapa tahun dan dimintakan
"tip-offs" atau "lead" (infirmasi yabg bersifat petunjuk - petunjuk
akan terjadi kejahatan
13. Accomplice/witness informants : informasi yang dari waktu
dapat dimintai informasinya.
BAB 21
PENIUP PELUIT
1. Whistleblowing system : sistem peniupan peluit
2. Saksi : orang yang memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penyelidik, penutupan dan pemeriksaan disidang
pengadilan tetang suatu perkara pidana.
3. Korban : seseorang yang mengalami penderita fisik, mental,
dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Lembaga perlindungan saksi dan korban : lembaga yang
berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak - hak lain kepada
saksi/korban
5. Perlindungan : upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan
untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban.
6. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) : menerbitkan
pedoman sistem pelaporan pelanggaran.
BAB 22
HUKUM ACARA PIDANA
1. Hukum Materi : Perbuatan melawan hukum yang hukuman atau
sanksinya diatur dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.
2. Hukum Formeel : Hukum acara (Pidana atau Perdata) yang
mengatur bagaimana beracara atau berproses di pengadilan.
3. Rechtsstaat : Asas yang berdasarkan atas hukum.
4. Machtsstaat : Asas yang berdasarkan atas kekuasaan.
5. Presumption of Innocence : Asas praduga tak bersalah, dalam
UU No.14 tahun 1970 berbunyi Setiap orang yang disangka, ditangkap,
ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang
menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap
6. Het legaliteits beginsel : Asas legalitas. Dalam asas
legalitas, penuntut umum wajib menuntut suatu delik.
7. Het opportuniteits beginsel : Asas oportunitas. Menurut A.Z.
Abidin Farid, asas oportunitis yaitu Asas hukum yang memberikan
wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut
dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah
mewujudkan delik demi kepentingan umum.
8. Accusatoir : Asas akusator, yaitu kebebasan memberi dan
mendapatkan nasihat hukum. Perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan
dan pemeriksaan siding pengadilan pada dasarnya dihilangkan.
9. Inquisitoir : Asas inkisator, yaitu tersangka dipandang
sebagai objek pemeriksaan. Pemeriksa selalu berusaha mendapatkan
pengakuan dari tersangka bahkan terkadang melakukan tindakan
kekerasan atau penganiayaan.
BAB 23
HUKUM ACARA PERDATA
1. Testomonium de auditu : Memberi kesaksian mengenai apa yang
disampaikan oleh orang lain tidak dianggap sebagai memberi
kesaksian.
2. Unus testis nullus testis : Keterangan seorang saksi saja
tanpa alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan.
3. Decissoir : Sumpah pemutus, adalah sumpah yang oleh pihak
yang satu dimintakan kepada pihak lawan, dimana putusan hakim
didasarkan pada sumpah tersebut.
4. Suppletoir : Sumpah tambahan, adalah sumpah yang
diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk menambah
pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan.
BAB 24
UNDANG-UNDANG BIDANG KEUANGAN NEGARA
1. Comptabiliteit : Amanah harus dipertanggungjawabkan.
2. Chief Financial Officer (CFO) : Menteri Keuangan sebagai
pembantu Presiden dalam bidang keuangan.
3. Chief Operational Officer (COO) : Setiap menteri/pimpinan
lembaga suatu bidang tertentu dalam pemerintahan.BAB 25
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGPENGANTAR
1. Money laundering : pencucian uang
2. PPATK : Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
3. Letter of credit : surat kredit
4. Know Your Customer Principles (KYC) : Prinsip Mengenal
Nasabah
UNDANG-UNDANG 15/2002
5. Financial system : Sistem keuangan
Tiga tahap dalam proses pencucian uang
Placement: upaya menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam
sistem keuangan (sistem perbankan).
Layering: upaya mentransfer harta kekayaan hasil kejahatan yang
telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui tahap placement.
Integration: upaya menggunakan kekayaan yang berasal dari tindakan
pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui
placement dan layering.UNDANG-UNDANG 25/2003
6. Predicate crime: cakupan tindakan pidana asal
7. Mutual legal assistance: kerja sama bantuan timbale balik di
bidang hukum
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)`
8. Prudential banking: prinsip kehati-hatian
9. Suspicious Transaction Reports: Transaksi keuangan
mencurigakan
10. cash Transaction Repots: transaksi keuangan secara tunai
BEBERAPA KONSEP PENTING
11. Kriminalisasi dari Perbuatan Pencucian Uang
12. Nullum delictum: hukum pidana memiliki asas
13. TPPU: Tindak Pidana Pencucian Uang
14. Reverse money laundering: pencucian uang secara terbalik
15. Letter of rogatory: surat rogatori
BAB 26
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
PENGANTAR
1. Negoisasi: suatu cara dimana individu saling berkomunikasi
untuk mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan
sehari-harinya. 2. Mini trial: sidang kecil3. Experts
determination-experts appraisal: menugaskan penilai independen4.
Dading: menyinggung lembaga lain5. Vergelijk: perdamaian 6.
Alternative dispute resolution: alternatif penyelesaian sengketa7.
Arbitrase: cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh pihak bersengketa.
8. Expertise: wasit memiliki keahlian9. Final dan binding: final
dan mengikat
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
10. Alternatif penyelesaian sengketa: lembaga penyelesaian
sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
penyelesaian diluar pengendalian dengan cara konsultasi, negosiasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli.
MEDIASI
11. Mediasi: sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan
perundangan.12. Mediator: bertugas membantu para pihak yang
bersengketa untuk mencari penyelesaian.13. Tujuh fungsi mediator
dari fuller
1. Catalyst: catalisator, Kehadiran moderator dalam proses
perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi
diskusi.2. Edutacor: pendidik, Seseorang harus berusaha memahami
aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis , kendala usaha dari
para pihak.3. Translator: penerjemah, Mediator harus berusaha
menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak
lainnya melalui bahasa. 4. Resource person: narasumber,Seseorang
mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang
tersedia.5. Bearer of bad news: penyandang berita jelek.Seorang
mediator harus menyadari bahwa pihak dalam proses perundingan dapat
bersikap emosional.6. Scapegoat: agen realitas.Mediator harus
berusaha member pengertian secara jelas kepada salah satu pihak
bahwa sasarannya tidak mungkin masuk akal tercapai melalui
perundingan.7. Kambing hitam: seorang mediator harus siap
disalahkan.14. BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
15. Foreign elements: Unsur asing
16. Commercial law: hukum perdagangan
17. Substantive law: hokum material yang menjadi dasar
pemeriksaan substansi dari sebuah proses arbitrase.
18. Procedural Law: sebagai hukum acara dari sebuah proses
arbitrase.
19. Lex arbitri: hukum dari Negara dimana putusan arbitase
dibuat.
20. Primary Jurisdiction: untuk membatalkan putusan arbitrase
asing yang ada pada Negara dimana putusan arbitrase dibuat.
21. Secondary Jurisdiction: yurisdiksi untuk membatalkan yang
ada pada Negara tempat pelakasaan putusan dilangsungkan.BAB 27
U.S. Foreign Corrupt Practices Act dan U.N. Convention Against
Corruption (FCPA)
1. FCPA: mengatur jenis-jenis korupsi tertentu yang dilakukan
oleh perusahan Amerika Serikat.
2. Agent: perantara
3. Questionable or illegal payments: korporasi melakukan
pembayaran haram
4. Improper payments: pembayaran yang tidak patut
5. Anti-bribery provisions): larangan menyuap
6. Record keeping and accounting provision: pembukuan dan sistem
pengendalian intern
7. Domestic concerns: perorangan yang merupakan warga Negara
8. Issuer: penerbitan surat berharga
9. SEC Enfotcement Director: direktur penegakan hukum
10. Warning signs: tanda bahaya
11. United Nationans Convention Againts Corruption (UNCAC):
konversi PBB menentang korupsi
BAB 28
PENELUSURAN ASET DAN PEMULIHAN KERUGIAN1. Asset tracing:
penelusuran asey 2. Loss recovery: pemulihan kerugian 3. Recovery
of asset: pemulihan asset terutama uang di bank4. Recovery of
proceeds from corruption: pemulihan hasil korupsi5. Upper bound:
angka tertinggi6. Lower bound: angka terendah
7. Rough approximations: perkiraan kasar
8. Illegal activities: kegiatan sah
9. The unobserved economy : perekonomian yang tidak teramati
10. Transition economic: perekonomian berkembang
11. Stolen Asset Recovery Initiative: Prakarsa Pengembalian Aset
Curian
12. Impeachment: hak angket
13. Presidential Commission on Good Government : PCGG
14. IMF: Inernational Monetary Fund
15. Master of Settlement and Acquistion Agreement: Perjanjian
Penyelesaian BLBI dengan Jaminan Aset
16. Master of Refinancing and Note Issuance Agreement :
Perjanjiaan Penyelesaian BLBI dengan Jaminan Aset dan Jaminan
Pribadi
17. Contingent fee: fee yang besarnya tergantung dari asset yang
berhasil ditelusuri
18. Supicious Transaction Report : laporan Transaksi Keuangan
yang Mencurigakan
19. Cash Transaction Reports: Transaksi Keuangan Tunai
20. Search : Penyelidikan
21. National interest : kepentingan nasional
22. Tax exemptions: pembebanan pajak
23. Paper trail: jejak- jejak dokumen
24. BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BAB 29
PERHITUNGAN KERUGIAN1. Onrechstmatigedaad : pemikiran yang
menghubungkan kerugian dengan perbuatan melawan hukum
2. All catches : keranjang sampah
3. Rechtsvinding : penemuan hukum
4. Kosten, schaden en interessen : biaya, kerugian, dan
bunga
5. Wanprestatie : ganti rugi yang timbul akibat cedera janji
6. Schadeberekening : perhitungan kerugian
7. Interessen : kehilangan keuntungan
8. Winstderving : keuntungan yang akan didapat seandainya si
berutang tidak lalai
9. Force majeure : diluar kemampuan manusia
10. Conflict of interest : benturan kepentingan
11. Collusion : persekongkolan
12. Appraisal : Jasa Penilai
13. Cross examination : pemeriksaan silang di pengadilan
BAB 30
KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI1. Kriminologi : displin ilmu
berurusan dengan kejahatan
2. Viktimologi : melakukan penelitian dan survei mengenai
kejahatan dari sisi korban
3. Law making : seberapa jauh penyusunan undang-undang
memperhatikan penelitian dan survey mengenai kejahatan dan upaya
.
4. Law breaking : mengapa dan bagaimana hukum dilanggar
5. Societal rections : reaksi dari berbagai lapisan masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan terhadap kejahatan
6. Deterrent : pencegah
7. Two counts of international money laundering : pencucian uang
antarnegara
8. Securities fraud : fraud dalam perdagangan surat berharga
9. Mail fraud : penggunaan jasa pos untuk melakukan fraud
10. Wire fraud : penggunaan jasa telegram untuk melakukan
fraud
11. False filing with the SEC: pelaporan palsu ke SEC
12. Investment adviser fraud: fraud dalam memberikan nasihat
penanaman
13. False statements : laporan palsu
14. Perjury : sumpah palsu
15. Theft from an employee benefit plan : pencurian dari suatu
dana kesejahteraan karyawan
16. Pseudocriminals : pelaku kejahatan karena terpaksa
17. Criminaloids : pelaku kejahatan yang terdorong oleh penyebab
lingkungan
18. Habitual criminals : mereka yang memilih menjadi pelaku
kejahatan kerena factor lingkungan
19. Mental anomalies : penyimpangan mental
20. Mental conflict : benturan mental
21. Drives : dorongan naluri
Unsur-unsur memperkuat ikatan social
1. Attachment : perasaan seseorang terhadap orang lain
2. commitment : pertaruhan seseorang dalam masyarakatnya
3. involvement : banyak waktu dan sumber daya yang diberikan
seorang kepada masyarakat
4. belief : apa yang seseorang percayai di dalam ketaatan
terhadap peraturan masyarakatnya.
5. Containment theories : keutuhan masyarakat
Beberapa cara manusia menghadapi strain (hambatan)
1. innovation : tingkah laku yang berani merupakan respons dari
dihadangnya tujuan pribadi oleh masyarakat
2. ritualism: individu menaati ketentuan masyarakat
3. retreatism: individu yang terlempar ke luar dari
masyarakat
4. rebellion : individu yang tidak dapat menerima struktur
budaya
5. conformity : kebanyakan orang menerima tujuan-tujuan
masyarakat dan cara-cara mencapainya
22. organized crime : kejahatan yang terorganisasi
23. fraud examiners : pemeriksa kecurangan
24. victim blaming : menyalahkan korban
25. victim defending : membela korban
