Upload
tri-widodo-w-utomo
View
2.476
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
Citation preview
Korupsi dalam PerspektifKebijakan Publik dan HAN
Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”
Diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
Tenggarong, 5 Mei 2010
Situation Setting
Banyak pejabat daerah gamang mengambil kebijakan yg berdampak pada pengeluaran uang, terutama terkait hubungan Pemda dengan:
Akibatnya:• Menurunnya daya serap APBD.• Meningkatnya idle cash.• Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas
pelayanan umum.• Munculnya instabilitas sosial.
• DPRD (kegiatan penunjang operasional);• Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat,
bansos);• Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi
vertikal).
Kebijakan Publik & Pejabat• Thomas Dye: Public policy is whatever the government
choose to do or not to do, why they do it, and what difference it makes.– Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat & hati-
hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan.– Why apa konsideran & bgmn sikonnya sehingga perlu ada
kebijakan?– What difference apa dampak & manfaat yg mungkin timbul?
• Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal dan material.– Pasal 54 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
– Meskipun seorang pejabat tidak turut menikmati manfaat dari kebijakan yg dikeluarkan, namun tetap harus bertanggungjawab jika muncul kerugian akibat kebijakannya tsb.
Diskresi / Wewenang (1)• Arti: kewenangan yg luas untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu (ermessen).– Gamawan Fauzi: “guna mengatasi persoalan2
mendesak & strategis di masyarakat memang dibutuhkan suatu sistem peraturan yg memungkinkan seorang KDH mengambil kebijakan secara cepat & tepat meski melampaui aturan atau sesuatu yang memang belum diatur dalam perundang-undangan. Namun, kewenangan diskresi itu tetap memerlukan batasan” (Jurnas, 3-05-2010).
• Wujud:– Mengeluarkan Peraturan (Regeling).– Mengeluarkan Keputusan (Beschikking).– Melakukan perbuatan nyata (feitelijke
rechtshandelingen).– Penafsiran aturan (rechtsinterpretatie).
Diskresi / Wewenang (2)
• Perlindungan thd Diskresi:– Azas Het vermoeden van rechtmatigheid (kebijakan harus
dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya).– Pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.– Yurisprudensi: Putusan Peninjauan Kembali MA No. 23
PK/PID/2001 Tahun 2001• Kasus: H. Zuiyen Rais (Walikota Padang) pemberian
bantuan mobilitas kepada anggota DPRD, yg kemudian mendapat pembenaran dengan Surat Mendagri & Surat Gubernur, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana.
• Tentang kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Perda No.2/1998, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi, karena berdasarkan Pasal 38 UU No.5/1974 kekuasaan membuat Perda ada pada KDH dan DPRD.
Batas2 Diskresi• SF. Marbun:
– sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri, – dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting
dan mendesak yang timbul secara tiba-tiba, – ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas public
service, – dimungkinkan oleh hukum, – dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum
maupun secara moral.
• Sjachran Basah:– batas atas: ketaatasasan ketentuan perundang-
undangan, dimana peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi derajatnya.
– batas bawah: peraturan/kebijakan tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
10 Dimensi Korupsi
Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, United Nations (PBB).
Wewenang & Korupsi• Kebijakan yg tidak ada dasar wewenang =
Korupsi.• Kebijakan dapat dipidana atau dapat dianggap
sbg korupsi, apabila:– Tidak berwenang (onbevoegdh) atau melampaui
kewenangan (detournement de pouvoir).– Berwenang, namun tidak sesuai dengan maksud
pemberian wewenang tsb, atau tidak seharusnya sampai pada kebijakan tsb (abus de droit).
– Secara nyata menimbulkan kerugian bagi negara atau kerusakan dalam masyarakat.
• Jenis/sumber Wewenang:– Wewenang konstitutif.– Wewenang atributif (delegasi per-UU-an).– Wewenang mandat.
Koreksi AktorDiubah Pembuat kebijakan.Dicabut • Pembuat kebijakan.
• Atasan Pembuat kebijakan.• Pengadilan + judicial review.
Alasan: Kekeliruan / kesalahanDibatalkan • Pengujian Atasan
• Pengadilan + judicial review.Alasan: • Dibuat BPP yg tdk berwenang .
• Tidak melalui prosedur.• Cacat substansi (cacat materiil).
Sistem Koreksi Kebijakan
Saran utk Kasus Setwan Kukar
• Penegakan hukum sebaiknya tidak kontra-produktif dg proses birokrasi & pelayanan publik.– Tupoksi organisasi,– Penggantian pejabat, dll.
• Sinkronisasi pendekatan hukum & administratif.– Pertanggungjawaban: kepada siapa?,
administratif dulu atau hukum dulu?, – Putusan pidana harus konvergen dengan
langkah administratif.
Upaya Pencegahan ke Depan
• Sosialisasi & penerapan Kode Etik Internasional untuk Pejabat Publik (Lampiran Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/59, 12 Desember 1996) + the conduct of members of the judiciary (polisi, jaksa, hakim).
• Reformasi Keuangan Negara dengan menciptakan Omnibus Regulation hindari overlap, standar ganda & komplikasi formulir.
• Standarisasi sistem kesejahteraan pegawai + eliminasi kastanisasi institusi.
• Reformasi peradilan yg komprehensif jangan sampai muncul kesan “jeruk makan jeruk”!
• Character building sejak dini, baik jalur pendidikan formal maupun pendidikan moral & akhlak.