KORMONEV KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN …

KORMONEV KEMENTERIAN NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

KORMONEV

D - KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR SIMAK MONITORING

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Cetakan Pertama, November 2006 Cetakan Kedua, Agustus 2007

Cetakan Ketiga, April 2008

Penyusun : Budihardjo Hardjowijono

Hayie Muhammad

Editor : Kiki Bambang Kisworo

Design Cover : Yudo Arif Wibowo Nadia Siti Rahma Drs. Rois Solihin

Lay Out I Setting : Ahmad M.

Drs. Rois Solihin

Diterbitkan Oleh : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV}

Pelaksanaan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan 12190

Website: http://kormonev.menpan.go.id atau www.kormonev.net Telp: (021} 739 8381 - 83, pesawat: 2287 Fax: (021} 739 8346

bekeryasarna dengan

Indonesia Procurement Watch Wisma Seecon Lantai 2

Jl. Tebet Raya No. 3A, Jakarta Selatan Tel/Fax: 021-829 6452

Anti Cop,nghte Silahkan !Mngcopy atau memperbanyak

dengan .. lzin lndonasia Procurement Watch

( DAFTAR MIAK IIOIITOfllfG ~

KATA PENGANTAR

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah berada pada suatu titik kritis dilihat dari prosentase kebocoran keuangan negara yang ditimbulkan maupun dampak buruk yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sangat beralasan apabila dalam lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Presiden Rl memerintahkan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 T a hun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, para pimpinan instansi pemerintah diingatkan kembali untuk mematuhi Keputusan Presiden ini serta mencari metoda yang sesuai untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan inefisiensi dalam pengadaan barang~asa. Salah satunya ~dalah melalui penerapan e-procurement.

Sesuai Diktum KESEBELAS angka 4 huruf e lnstruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan lnstruksi Presiden ini. Dengan prinsip ke~a kormonev secara be~enjang, diperlukan adanya organisasi kormonev tingkat Nasional maupun di masing-masing instansi pemerintah Pusat dan Daerah.

Kegiatan utama Kormonev Nasional difokuskan pada upaya-upaya dalam rangka mengefektifkan fungsi kormonev di seluruh instansi pemerintah. Tujuannya adalah agar pelaksanaan lnpres No. 5 Tahun 2004 di semua instansi mampu bersinergi dalam mempercepat pemberantasan korupsi. Untuk itu, Kormonev Nasional berupaya untuk menyusun dan mensosialisasikan pedoman, petunjuk pelaksanaan, modul-modul serta tool kits pemberantasan korupsi dalam rangka meningkatkan pemahaman instansi pemerintah tentang konsep-konsep pemberantasan korupsi serta cara-cara untuk memantau dan mengevaluasi pencapaiannya.

Sebagai penanggungjawab Kormonev Nasional, saya menghargai ke~asama antara Kormonev Nasional dan Indonesia Procurement Watch untuk menerbitkan tiga buku untuk mencegah kebocoran dan inefisiensi dalam pengadaan barang~asa, yaitu :

1. Prinsip-prinsip Dasar Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 2. Lima Belas Langkah Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah; serta 3. Daftar Simak Monitoring Proses Pegadaan ~arang dan Jasa Pemerintah.

Jakarta, November 2006

r-- enteri Negara \ . Pendayaguna Aparatur Negara

/~, Taufiq Effendi

PROSES PENGADMN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -------------------<0

( DAFTAR SIMAK MON!!ORif!D

PENDAHULUAN

Tidak mungkin orang tidak merasakan madu atau racun yang ada di ujung lidahnya, dan sama halnya tidak mungkin orang yang mengurus uang kerajaan tidak mencicipi, walau seujung kuku, kekayaan Raja. (kautilya, Perdana Menteri sebuah kerajaan di India Utara)

Pernyataan yang diungkapkan oleh Kautilya, seorang Perdana Menteri sebuah kerajaan di India utara 2000 tahun silam, mengisyaratkan kepada kita bahwa korupsi telah te~adi ribuan tahun lalu. Bahkan seorang arkeologi Belanda menemukan di Rakka, Syiria, sekitar 150 prasasti Cuneiform yang menunjukan pusat administrasi peradaban Assyria pada abad ke - 13 SM. Di salah satu prasasti tersebut ditemukan catatan/arsip, yang diduga milik lembaga yang setara dengan lembaga modern "Kementerian Dalam Negeri" yang berisi nama-nama pegawai yang menerima suap, termasuk nama-nama pejabat-pejabat tinggi dan nama seorang putri Assyiria.

Pernyataan di atas mengisaratkan kepada kita bahwa perilaku korupsi telah ~erlangsung ribuan tahun silam, dan korupsi merupakan perbuatan yang dibenci dan dikutuk oleh banyak orang tanpa memandang bangsa, ras, dan kepercayaan. Bahkan, Seorang Niccolo Machciavelli, menyamakan para pemegang tampuk kekuasaan dan jabatan publik yang selalu menyalahgunaan kekuasaannya untuk melakukan tindak korupsi sebagai orang-orang kriminal yang suka merampok dan melakukan kejahatan-kejahatan, yang merusak tatanan kenegaraan.

Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak masalah besar yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tidak ada cara mudah dan jalan pintas untuk memberantas korupsi. Korupsi, sampai tingkat tertentu akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Korupsi saat ini telah mewabah dan sistemik menjangkau segala jenjang pemerintahan. Korupsi bukan hanya soal pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya, tetapi juga soal orang, setiap orang, yang menyalahgunakan kedudukannya bila dengan demikian

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH---------------0.)

~ DAFTAR SIMAK MONITORING)

dapat memperoleh uang yang melimpah dengan cara mudah dalam waktu singkat.

Korupsi telah merisaukan kita. Tetapi ada yang lebih merisaukan kita; dampak korupsi pada kemiskinan. Pemerintahan yang korup tidak akan pernah keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan. Korupsi merusak bangunan dan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Korupsi menciptakan pemerintahan yang irasional. Segala keputusan dibelokan untuk kepentingan pribadi, dengan akibat masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari aliran dana pembangunan, dan mereka tidak ada harapan akan meningkatkan tarat hidup yang lebih baik. Rakyat terjebak adalam lingkaran setan dengan menerima hasil pembangunan bermutu rendah dan hak-hak yang terabaikan. Pada tingkat ini, gerakan memberantas korupsi dapat menjadi suatu kewajiban "jihad" bagi seluruh elemen ban gsa.

Korupsi itu memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Alasannya sederhana saja, yakni, karena keputusan-keputusan penting yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan pribadi, golongan dan kelompoknya, tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi publik.

Jika tidak dapat dikendalikan, korupsi dapat mengancam lembagalembaga demokrasi dan ekonomi pasar. Dalam lingkungan yang korup, sumber daya aka!l disalurkan ke bidang-bidang tidak produktif, karena kelompok elite akan selalu berusaha melindungi diri mereka, kedudukan dan harta kekayaan mereka. Undang-undang akan dibuat misalnya undangundang kebebasan memperoleh informasi (kmip) dilawan dengan undangundang kerahasiaan negara. Tujuan perlawanan ini jelas, yakni, untuk mengamankan kepentingan dan aset mereka. lni pada gilirannya dapat memperlemah lembaga-lembaga demokrasi karena korupsi menjadi sumber utama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pada gilirannya akan menggoyahkan landasan keabsahan pemerintah dan pada akhimya akan menggoyahkan keabsahan negara.

®1------------- ---PROSES PENGADAAN BARANC: DAN JAS.A PF:MERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING'

KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang

Pengadaan Barang dan Jasa.Lebih dari 30 persen anggaran pembiayaan

belanja negara (APBN) dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa.

Angka tersebut belum termasuk dana yang dikelola oleh lembaga

negara lainnya seperti BUMN, kontraktor kemitraan, dan belum mencakup

seluruh anggaran pemerintah daerah.

Korupsi memperbesar pengeluaran untuk barang dan jasa, menurunkan

standar, karena barang yang diserahkan adalah barang dengan mutu

dibawah standar dan teknologi yang tidak cocok atau tidak perlu; dan

menyebabkan proyek-proyek dipilih berdasarkan modal (karena lebih

menguntungkan bagi pelaku korupsi), bukan berdasarkan kemampuan

menyerap tenaga kerja, yang bermanfaat bagi pembangunan.

Country Procurement Assesment Report (CPAR, Bank Dunia),

menyebutkan bahwa 1 0 - 50 persen Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah (PBJP) di Indonesia mengalami kebocoran -baca korupsi

Bank Dunia juga mengatakan " ... bahwa korupsi paling merajalela terjadi

dalam pengadan barang dan jasa publik .. " Jika apa yang disinyalir oleh

bank dunia tersebut benar adanya maka tidak kurang dari Rp. 60 -

90 trilyun keuangan negara jatuh ketangan para pelaku korupsi.

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan

mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi

sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahan

Indonesia. Berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaan

barang dan jasa pemerintah di Indonesia, menyebabkan tidak berfungsinya

sistem pengadaan barang dan jasa publik secara baik, transparan dan

profesional. Berbagai masalah masih melingkupi proses dan mekanisme

pengadaan barang dan jasa.

Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih dan tidak adanya

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -------------------{'§)

...,.._~-------------------~ot(!!D~AFt~A[[R§!SIIIIA~K~IIO~N[!!!ITO~R!j!INGg))

peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam pengadaan barang dan jasa. Demikian pula tidak ada lembaga negara yang independen yang khusus yang memiliki kewenangan menyusun berbagai kebijakan, regulasi dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, yang sekaligus sebagai lembaga tempat penyelesaian sengketa yang muncul dalam proses pengadaan barang /jasa.

Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kualifikasi pengetahuan dan keterampilan memadai, membuat manajemen pengadaan barang dan jasa publik kerap tidak mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan akan sumberdaya manusia ini bahkan semakin besar dalam era otonomi daerah dimana kegiatan pembangunan termasuk proses pengadaan barang dan jasanya di delegasikan ke berbagai pemerintah daerah.

Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur sistem dan prosedur, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun bisa juga merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang plus persekongkolan secara sistematis demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Keduanya merugikan rakyatyangmenitipkan aset dan amanat itu kepada pejabat publik yang mengelola administrasi pemerintahan. Pengawasan dan penegakan hukum yang tidak efektif merupakan salah satu titik mendasar yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa publik, sekaligus meretas belenggu korupsi sistemik didalamnya, tidaklah cukup bergantung pada inisiatif dan peran pemerintah (eksekutif,legislatif, yudikatif), tanpa partisipasi aktif rakyat atau berbagai komponen masyarakat sipil. Pengalaman dari beberapa dekade lalu, fungsi pengawasan internal, fungsional dan struktural pemerintah tidak kunjung memadai membendung merajalelanya korupsi. Dalam era paradigma baru kepemerintahan yang baik (good governance), dalam pengadaan barang dan jasa publik,

®f--------------- --PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING~

masyarakat sipil adalah salah satu stakeholder, yaitu penerima manfa:tt yang tidak dapat lagi diabaikan keberadaannya.

Organisasi masyarakat sipil, jurnalis media massa cetak dan elektronik, organisasi sosial, keagamaan, masyarakat/lembaga akademik, kaum

profesional , pranata tradisional/adat, forum warga dan sebagainya merupakan berbagai komponen masyarakat sipil yang seyogyanya berperan dalam pengembangan kepemerintahan yang baik, termasuk mananggulangi penyakit korupsi.

Peran masyarakat sipil dalam pengentasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dalam bentuk berpartisipasi aktif

dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam Undang-Undang, Peraturan pemerintah daerah (PERDA) yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa publik. Termasuk juga memperjuangkan penegakan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut. Kemudian peran penting lainnya adalah melakukan pengawasan secara aktif, yang diharapkan dapat mencegah berkembangnya penyimpangan, menekan peluang atau memperbesar resiko korupsi.

Namun, dalam pengembangan peran masyarakat sipil, berbagai masalah dan tantangan menghadang. Diantaranya adalah terjadinya resistensi

atau ke engganan dari berbagai institusi pemerintah ditingkat pusat maupun daerah menerima peran s~rta dan keterlibatan masyarakat sipil dalam sistem pengadaan.

Selain itu, hambatan lainnya adalah lemahnya kapasitas masyarakat sipil itu sendiri baik pada tingkat individual. organisasi, pendanaan, kelembagaan maupun pengetahuan tentang berbagai masalah dalam proses dan mekanisme pengadaan barang.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMEIWIM---------------'< 0 ,.__,

4 DAFTAR SIIAK IIIONrTORING)

Berdasarkan berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam melakukan pencegahan dan melawan korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, masyarakat sipil perlu menyusun strategi atau langkah-langkah untuk menyatukan dan menyamakan persepsi untuk berperan secara aktif melakukan pencegahan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia. Berdasarkan kebutuhan tersebut maka IPW menerbitkan buku daftar simak monitoring ini, agar dapat dipergunakan sebagai buku pegangan untuk pemantauan pengadaan barang/jasa.

Semoga buku kecil dan sederhana ini bermanfaat. Selamat berjuang I K . Ill me a.wan orupst ...

Penyusun

@f---------------- PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


KATA PENGANTAR

Munculnya sebuah kelas baru dalam masyarakat yang menolak atau tidak

ingin menjadi bagian dari system kuno perkoncoan, nepotisme dan mendahulukan kepentingan pribadi, dan yang menuntut keterbukaan,

persaingan yang sehat, dan usaha yang bersih merupakan peluang yang tidak ada duanya. Kelas baru dalam masyarakat sipil ini melihat pemberantasan

korupsi penting agar kekayaan Negara tidak jatuh ketangan segelintir

orang.

Sebagian besar korupsi dalam masyarakat melibatkan dua pelaku utama,

pemerintah dan sektor swasta. Masyarakat sipil biasanya menjadi korban utama. Dan ketika kekuasaan dilimpahkan ke tingkat lokal peluang untuk melakukan korupsi beranjak ke tingkat lokal, ke pelaku-pelaku baru yang berada dalam hubungan lebih langsung dengan masyarakat sipil.

Dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu -atau tidak mau- mengungkapkan dan membawa kasus-kasus korupsi ke pengadilan. Selain itu, sistem

yang telah dihinggapi korupsi endemik, mekanisme penegakan hukum konvensional mungkin penuh dengan pejabat korup.

Dalam tahun-tahun terkahir ini muncul gelombang desakan yang sangat kuat dari masyarakat bahkan beberapa dalam bentuk gerakan untuk bahumembahu melawan korupsi. Korupsi , kini telah menjadi n1usuh bersama dan mampu membangkitkan solidaritas dan kesamaan nasib untuk melawan.

Pada tataran itulah disusun buku daftar simak monitoring ini. Tujuan dari di susunnya Daftar Simak Monitoring di bidang pengadaan barang/jasa, dimaksudkan untuk menjadi alat atau instrument dari segenap lapisan dan kekuatan masyarakat, agar dapat secara aktif berperanserta mencegah merajalelanya korupsi di bidang pengadaan barang~asa pemerintah. Dengan buku ini masyarakat selanjutnya dapat melakukan fungsinya sebagai "peniup peluit" (whistleblower) atau semacam "watchdog" yang akan segera memberikan alarm atau upaya pencegahan dan pengungkapan

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH---------------09

4 DAFTAR SIIIAK IIONR'ORING )

penyimpangan di bidang pengadaan barang~asa kepada pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan preventif maupun refresif yang diperlukan.

Buku daftar simak monitoring ini dapat digunakan oleh berbagai komponen dalam masyarakat dalam upaya mencegah dan mengungkapkan praktek korupsi di bidang pengadaan barang~asa, baik yang terjadi ditingkat nasional maupun regional dan local, baik yang tergolong kecil-kecilan maupun yang tergolong besar-besaran. Melalui buku ini diharapkan dapat memberikan "public awareness" yang maksimal bagi masyarakat, di samping dapat pula memberikan pengetahuan praktis tentang modusmodus operandi korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Semoga buku in! dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya dibidang pengadaan barang~asa pemerintah. Selamat berjuang melawan korupsi.

Indonesia Procurement Watch

Budihardjo Hardjowijono Direktur Eksekutif

@1----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIIIAK MONITORING ~

DAFTAR lSI

Hal

Pendahuluan ....................................................................................... .

Kata Pengantar . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . vii

Daftar lsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

1. Perencanaan . . . . .. . . . .. . .. ..... .. . . . ... . . ... . . .. ... . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . 1

2. Pembentukan Panitia Lelang...... ... . . . ... . . .. .. . ... . . .. ............... .. . . . . . . .. .. . 2

3. Prakualifikasi .. ...... ... . . . ....... .. ...... .. .. . .. . . . ........ .. .. . . . . . . .. .. . . . .. .. ... .. ... . . . . . 2

4. Penyusunan Ookumen Lelang ............. ......... ............................ .... 3

5. Pengumuman Lelang .. .. . . . . . . .. . ... . . ... ... . ... ... . . . . . . ..... .. . .. . ..... . ... . . . . . . ... .. 4

6. Pengambilan Ookumen Lelang .... ...... .. ..... .... ..... ... .. .. ...... ...... .. .. .... 5

7. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri .. .... . .. .... .. .... .. .. .. .... ..... .. . .. .. .. 5

8. Penjelasan I Aanwijzing ............. ;................................................... 6

9. Penyerahan & Pembukaan Penawaran .. ...... ... .... ...... . ..... ..... .... .. .. 7

1 0. Evaluasi Penawaran ......... ...... .... ...... .. ... .. ... . ... .. .. .. ..... .... .. .. ...... .... .. 7

11. Pengumuman Cal on Pemenang .... . .. .. ... .. .. .. .... ... .. .. .. .. . .... .... .. ..... .. 8

12. Sanggahan Peserta Lelang ................... ... .... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 8

13. Penunjukkan Pemenang Lelang .... .... .......... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .... ...... .. 9

14. Penandatanganan Kontrak ... .. .... .. .... ... .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .... .. .. .. .. 1 0

15. Penyerahan Barang/Jasa ...... ..... .. .... ... ...... .. .. .. . ............ ...... .. .. .. .. .. . 1 0

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Contoh Tahapan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Di Departemen Pekerjaan Umum.................................................. 12

2. Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi................................. 21

3. Alur Kerja BPK................................... ....................................... ..... 22

4. Alur Kerja Kejaksaan Dalam Mer'nproses Kasus.. ... .. ...... .. ........ .... 23

5. Prosedur Penyelesaian Perkara di Komisi Pengawas

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH---------------0

~ DAFTAR SIMAK MONITO@!!D

Persaingan Usaha (KPPU) . .. . . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . 24

6. Mekanisme Penanganan Pengaduan pada Jaksa Agung

Mud a Pengawasan..... .... . ... . . .... ... . . . . ...... . . . .. . . . .... . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . 25

7. Kode Etik Jaringan Nasional Perilantau PBJ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 26

8. UU Rl Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah dibuah

dengan UU Rl Nomor 20 Tahun 2001 ........................................... 35

9. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 71 tahun 2000 ........................... 61

10. Tata Cara Penggunaan Buku ........................................................ 71

01--------------:----PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


BEBERAPA INDIKATOR UNTUK MENILAI INTEGRITAS PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

• Apakah ada upaya untuk menyusun persyaratan administrasi sehingga

mencakup persyaratan yang perlu-perlu saja?

• Apakah dipasang iklan sedemikian rupa bagi semua pengadaan

barang/jasa yang panting sehingga seluruh masyarakat mengetahuinya?

• Apakah proses pengadaan barang/jasa secara keseluruhannya sudah

transparan?

• Apakah dilakukan uj1 kelayakan dan kepantasan terhadap pejabat

yang menduduki jabatan dalam proses pengadaan barang/jasa?

• Apakah kekayaan, penghasilan dan gaya hidup pejabat-pejabat yang

menduduki jabatan panting dalam proses pengadaan barang/jasa

dipantau?

• Apakah persyaratan tentang pengadaan barang/jasa publik yang

dicantumkan dalam dokumen tender dapat diperoleh publik secara

be bas?

• Apakah persyaratan itu ada memuat keharusan untuk melakukan

persaingan dalam tender? Apakah semua orang dapat ikut? Atau

hanya mereka yang diundang dapat ikut?

• Apakah undangan tender diiklankan secara luas sehingga diketahui

semua orang yang berminat ikut tender?

• Apakah persaingan benar-benar terjadi, atau apakah persyaratan ini

sering diabaikan?

• Apakah keputusan mengenai pengadaan barang/jasa diambil oleh

tim pengguna anggaran atau setiap unit kerja?

• Apakah keputusan mengenai hasil proses pengadaan barang/jasa

publik diumumkan untuk publik?

F"'":SF P'"'lGAOAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ------ "-----0

• Apakah ada prosedur untuk meminta peninjauan ulang atas keputusan pengadaan barangljasa?

• Apakah ada elemen independen dalam proses pengadaan barangljasa publik sebagai cara untuk memastikan semua peserta mentaati semua prosedur?

• Adakah campur tangan para politisi dalam mempengaruhi keputusan proses pengadaan baranglsaja publik? Jika ya, apakah hal itu sering dilakukan?

• Apakah seluruh proses pengadaan barang/jasa publik cukup transparan? Atau apakah sebagian besar tertutup, dan informasi mengenainya tidak terbuka untuk umum?

• Apakah pengambil keputusan tentang pengadaan barangljasa cukup lama menduduki jabatan yang sama, atau apakah mereka dirotasi?

• Apakah ada audit oleh publik atas kinerja proyek dari sisi perkiraan biaya awal? Oleh pejabat intern? Atau oleh badan audit independen?

• Apa yang terjadi bila Auditor Negara (BPK) atau badan audit mempersoalkan keputusan yang telah diambil tentang pengadaan barang/jasa publik? Apakah laporan mengenai itu diserahkan kepada parlemen? Jika ya, apa yang terjadi di parlemen?*

'Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem lntegritas Nasional

@f-----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Nama Proyek

Lokasi Proyek

Pemilik Proyek

Nama Provinsi/Kab/Kota

Kode DIPA

Nilai Pagu DIPA

Tahun Anggaran

Konsultan Teknis

Konsultan Pengawas

1. PERENCANAAN

DATA UMUM

NO URAIAN

1 Apakah perencanaan telah melalui study yang mendalam?

2 Apakah perencanaan telah sesuai dengan kebutuhan?

3 Apakah rencana yang dibuat tidak realistis dan berlebihan, jauh di atas kebutuhan yang sebenarnya?

4 Apakah penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya diarahkan pada merek atau produk tertentu?

5 Apakah spesifikasi diarahkan pada bahan tertentu?

6 Apakah penentuan Jadual waktu yang tidak realistis

7 Apakah ada rekayasa pemaketan dengan maksud menguntungkan pemasok/rekanan tertentu?

8 Apakah ditemukan penggelembungan seperti: biaya, kualitas, bahan, volume dan sebagainya?

9 Apakah te~adi kesalahan perencanaan ·sejak dari awal?

Catatan Monitoring :

STATUS MONITORING

Ya Tidak Verifikasi

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ----------------10

.... 4 DAFTAR SIIIAK MONITORING)

2. PEMBENTUKAN PANITIA LELANG

STATUS

NO URAIAN MONITORING

Ya Tidak Verilikasi

1 Apakah panitia memiliki integritas dan keahlian?

2 Apakah panitia memiliki Sertifikat keahlian?

3 Apakah panitia bekerja sercara tertutup dan tidak independen?

4 Apak~h panitia sudah bekerja dengan jujur, objektif, profes1onal dan transparan?

5 Apakah Keputusan panitia dapat dipertanggung jawabkan?

6 Apakah panitia memberikan keistimewaan atau memilih kelompok tertentu?

7 Apakah panitia telah bekerja sesuai dengan aturan yang ada?

I Catalan Monitoring:

3. PRAKUALIFIKASI STATUS


Ya Tidak Verilikasi

1 Apakah guideline, kriteria dan cara memberikan penilaian sudah disosialisasikan kepada semua pihak?

2 Apakah ada dokumen mitra kerja tidak memenuhi syarat?

3 Apakah tidak dilakukan legalisasi terhadap dokumen?

4 Apakah panitia mentolerir dokumen yang tidak lengkap dan 'aspal"

5 Apakah Dokumen prakualifikasi tidak diperkuat oleh data yang otentik?

6 Apakah evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria?

7 Apakah Panitia menambahkan persyaratan yang tidak perlu?


0---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING ~

4. PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG

STATUS


Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah dokumen lelang di susun sesuai dengan standar?

2 Apakah dokumen lelang tidak lengkap?

3 Apakah dokumen lelang Non Standar?

4 Apakah dokumen lelang disusun mengarah pada merek, bahan dan produk tertentu?

5 Apakah dokumen lelang disusun dengan melakukan rekayasa kriteria evaluasi?

6 Apakah panitia telah mengumumkan secara luas terhadap perubahan/addendum.

7 Apakah perubahan/addendum tidak diberikan penjelasan?

8 Apakah dokumen lelang dibuat secara transparan sehingga mudah diakses oleh masyarakat?

9 Apakah ada upaya untuk menyusun kembali peryaratan administrasi sehingga mencakup peryaratan yang perlu saja?

10 Apakah persyaratan tentang pengadaan barang dan jasa publik yang dicantumkan dalam dokumen lelang dapat dperoleh publik?

11 Apakah peryaratan lelang itu mengharuskan persaingan dalam lelang?

12 Apakah semua orang dapat ikut atau hanya mereka yang diundang yang dapat ikut?


PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ----------------1~

.... ~ DAFTAR SIIIAK MONITORING)

5. PENGUMUMAM LELANG STATUS

NO URAl AN MONITORING

Ya Tidak Verlfikasl

1 Apakah pengumuman lelang dimuat dimedia yang mempunyai jangkauan publik sangat terbatas?

2 Apakah informasi dalam pengumuman lelang dibuat tidak lengkap dan tidak memadai?

3 Apakah panitia tidak mencantumkan ~ilai proyek di dalam pengumuman?

4 Apakah jangka waktu pengumuman terlalu singkat?

5 Apakah ditemukan tanggal pengumuman yang telah kedaluarsa?

6 Apakah pengumuman lelang hanya dilakukan di media masa cetak dan tidak ada di papan pengumuman atau internet?

7 Apakah dipasang iklan bagi semua pengadaan barang dan jasa sehingga publik mengetahui secara luas?

8 Apakah undangan lelang di iklankan sehingga diketahui semua orang yang berminat ikut lelang?

9 Apakah keputusan mengenai pengadaan barang dan jasa publik diumumkan di internet, papan pengumuman dan koran?


0'-----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING '

6. PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG.

STATUS


Ya Tidak Verlflkasl

1 Apakah dokumen yang diserahkan tidak sam a (inkonsisten)?

2 Apakah waktu pendistribusian dokumen terbatas?

3 Apakah lokasi pengambilan dokumen sulit ditemukan?

4 Apakah untuk mendapatkan dokumen lelang dipersulit?

5 Apakah persaingan benar-benar terjadi atau apakah peryaratan ini sering diabaikan?

6 Apakah ada kesepakatan penandatanganan Pakta lntegritas?

Catalan Monitoring :

7. PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI

STATUS


Ya Tidak Verlflkasi

1 Apakah harga perkiraan sendiri (HPS) ditutup - tutupi?

2 Apakah terjadi penggelembungan harga (mark-up) ?

3 Apakah harga dasar/satuan (unit price) yang tidak standar?

4 Apakah proses penentuan harga satuan tidak sesuai dengan aturan?

5 Apakah ada acuan stan dar harga yang. resmi?


PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ---------------®

.... - • DAFTAR SIIIAK MONITORING)

8. PENJELASAN I AANWIJZING

STATUS


Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah penjelasan/aanwijzing dilakukan hanya kepada ~elompok tertentu saja?

2 Apakah informasi dan deskripsi pekerjaan dilakukan secara terbatas?

3 Apakah ada penjelasan yang kontroversial? _I

4 i

P p0kah informasi peninjauan lapangan hanya diberikan kepada kelompok tertentu?

5 Apakah proses pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan sudah transparan?

6 Apakah ada proses yang tertutup informasinya atau menyesatkan peserta lelang?

7 Apakah penjelasan dilakukan secara langkap dan menyeluruh?

8 Apakah penjelasan dan kebutuhan tinjauan lapangan dilakukan secara diam-diam atau terbatas pada peserta tertentu?

9 Apakah ada peserta lelang yang diperlakukan secara diskriminatif?

10 Apakah ada penjelasan tentang perlunya penerapan pakta integritas antara panitia dan peserta lelang?

11 Apakah dibuat berita acara pada saat penjelasan/Aanwijzing dilakukan?


0f-----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING,

9. PENYERAHAN & PEMBUKAAN PENAWARAN

STATUS


Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran dilakukan panitia tanpa pemberitahuan?

2 Apakah panitia tetap menerima penyerahan dokumen penawaran yang terlambat?

3 Apakah ada penyerahan dokumen fiktif?

4 Apakah panitia membacakan harga perkiraan sendiri didepan peserta lelang?

5 Apakah kelengkapan dokumen masing-masing peserta lelang dibacakan secara terbuka?

6 Apakah pembukaan penawaran dilakukan bersamaan dan dilakukan secara transparan?


10. EVALUASI PENAWARAN

NO URAIAN Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah kriteria evaluasi cacat?

2 Apakah ada penggantian dokumen penawaran?

3 Apakah evaluasi dilakukan tertutup dan tersembunyi?

4 Apakah peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi?

5 Apakah evaluasi dilakukan dengan mencari kesalahan dokumen peserta lelang untuk menggugurkan?


PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ----------------®

~ DAFTAR SIMAK MONITORING )

11. PENGUMUMAN CALON PEMENANG

STATUS


Ya Tidak Verifikasl

1 Apakah pengumuman di buat secara terbatas?

2 Apakah tanggal pengumuman ditunda-tunda?

3 Apakah pengumuman tidak sesuai dengan rencana awal?

4 Apakah pengumuman tidak ditempatkan pada papan pengumuman?


12. SANGGAHAN PESERTA LELANG

STATUS


Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah tidak seluruh sanggahan ditanggapi?

2 Apakah berbagai substansi sanggahan tidak ditanggapi?

' I 3 Apakah jawaban panitia tidak menyentuh substansi ! !

sanggahan?

4 Apakah jawaban sanggahan hanya untuk menghindari lelang diatur?


01------------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


13. PENUNJUKAN PEMENANG LELANG

STATUS


Ya Tidak Verifikasi

1 Apakah surat penunjukan tidak lengkap?

2 Apakah surat penunjukan sengaja ditunda-tunda

pengeluarannya?

3 Apakah surat penunjukan dikeluarkan secara terburu-buru?

4 Apakah surat penunjukan tidak sah?

5 Apakah ada prosedur untuk meminta peninjauan ulang atas

pengadaan barang dan jasa publik?

6 Apakah ada elemen independen dalam proses pengadaan barang dan jasa publik sebagai cara untuk memastikan semua peserta mentaati prosedur?

7 Apakah ditemukan pemenang lelang mensubkontrakkan pekerjaan utama?

8 Apakah pemenang lelang memiliki Bank Garansi?

9 Apakah pihak Bank hanya memberikan surat keterangan selaku nasabah kepada pemenang lelang?

10 Apakah pemenang lelang telah memenuhi seluruh syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan?

Catatan Monitoring:

!":". PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH-----------------'~-!J

4 DAFTAR SIIAit IIOIITORitG)

14. PENANDATANGANAN KONTRAK

STATUS


Ya Tidak Veriflkasi

1 Apakah penandatangan kontrak ditunda-tunda?

2 Apakah penandatangan kontrak dilakukan secara tertutup?

3 Apakah penandatangan kontrak tidak sah?

4 Apakah pemenang lelang telah menandatangani pakta integritas?


15. PENYERAHAN BARANG/JASA

STATUS


Ya Tidak Veriflkasl

1 Apakah ditemukan volume barang I jasa tidak sama?

2 Apakah mutu I kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknik?

3 Apakah mutu I kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik?

4 Apakah terjadi Contract Change Order?

5 Apakah ketika pekerjaan diserahterimakan ada kewajiban yang belum diselesaikan?


@~---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING •

SUSUNAN TIM MONITORING

No Nama Jabatan dalam Tim

1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota

1 . Hasil Temuan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa : a. Jumlah temuan b. Asumsi Kerugian Negara

............................... , ...... 200 ..... .

Koordinator Tim

( ................................. )

Cara-cara memastikan bahwa pelaku usaha benar-benar Jujur, sebagai berikut : 1. Periksa nama perusahaan, tempat didirikan, dan surat

pendaftaran perusahaan. 2. Periksa catatan keuangannya, se/ama 3 tahun terakhir,

lihat apakah masih bonafid. 3. Dapatkan nama-nama dan alamat para direktur dan

pemegang saham. 4. F'eriksa apakah perusahaan berurusan dengan

pengadilan, periksa apakah ada putusan pengadilan atau putusan bangkrut.

5. Periksa apakah a/amat kegiatan dan alamat kantor yang terdaftar sama.

6. Periksa apakah a/amat email, tempat menagih dan mengantar barang sama.

7. Dapatkan nama-nama perusahaan pemasok di Departemen Kehakiman Rl.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH-----------------<@)

:~ -----------------------<lt~D~AFTE!jA~R]jSI~MA~K]M~ON!l!ITQ!OR!ffiiN~G)

LAMPIRAN 1 TAHAPAN PEMERIKSAAN

PENGADAAN BARANG PEMERINTAH

PAKET 1 PAKET 2

NO Item I Jenis Penyimpangan

1 2

A TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN

1 Perencanaan Pengadaan a. Satker tidak mem-

buat jadwal dan tidak mengalokasikan dana dalam DIPA

b. Penggelembungan Anggaran

c. Rencana pengada-an yang diarahkan

d. Rencana pemaketan untuk KKN

HASIL PEMERIKSAAN

Paket 1 Paket 2 lndikator

Ya/Tidak Ya/Tidak

3 4 5

- Satker tidak membuat jadwal pelaksanaan seluruh paket kegiatan.

- Tidak mengumumkan rencana pengadaan secara luas pada awal TA setelah DIPA/PO turun.

Harga satuan yang ada dalam DIPA/PO lebih tinggi di bandingkan dengan harga satuan yang ditetapkan oleh pemda/harga pasar.

Ada pengaturan dalam persyaratan peserta lelang yang menjurus pad a produk/pihak tetentu.

Ada penyatuan/peme-cahan paket yang tendensius

CATATAN

6

@f..---------------'---PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2

e. Penentuan jadual pengadaan yang tidak realistis

3.

Tenggang waktu lelang umum/terbatas/ pemilihan langsung/ penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan.

2 Panitia Lelang Ada pengaduan/ infer-a. Panitia tidak trans masi dari peserta lelang

paran, dan atau memihak

b. Panitia tidak memiliki sertifikat keahlian keahlian & integritas lemah

B. TAHAP PEMILIHAN PENYEDIA JASA

3. Prakualifikasi Pascakualifikasi

Belum mempunyai sertifikat, tidak ada pakta integritas dan atau unsur panitia tidak terpenuhi.

a. Dokumen tidak se- Panitia menambahkan suai dengan kriteria persyaratan yang tidak

perlu.

b. Evaluasi tidak sesuai Ada pengaduan/ infor-dengan kriteria. masi hasil evaluasi tidak

wajar.

4. Penyusunan Dokumen Lelang a. Spesifikasi

diarahkan

Spesifikasi teknis mengarah ke produk

yang tertentu

b. Rekayasa Kriteria Kriteria yang digunakan Evaluasi dalam evaluasi :

4 5 6

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ----------------1@)

~ ·--------------------------------------~~~~~"~l[R~SIM~AKK~MO~Nmlro~R~ING~)

i 1 I 2

- Sistem Gugur

- Sistem Nilai

3

- Tidak sama dengan dokumen lelang

- Gugur teknis karena analisa

- Pembobotan sistem evaluasi dengan nilai/ skoring tidak wajar

- Sistem penilaian - Tidak sama dengan biaya selama umur dokumen pengadaan ekonomi

c. Dokumen lelang non standar dan atau tidak lengkap.

- Tidak menggunakan standar dokumen pelaksanaan kontrak pengadaan barang sesuai Keppres 80/ 2003 diantaranya surat pesanan, persiapan pelaksanaan kontrak, pabrikasi, serah terima, uji coba, asuransi dll.

- Adanya indikasi rekayasa dokumen lelang dalam Addendum Dokuma lelang

5. Pengumuman Lelang - Jumlah peserta lelang a. Pengumuman lelang

semua/fiktif. yang mendaftar kurang

- Media yang digunakan tidak terkenal.

- Bagi yang diwajibkan tidak menggunakan aProcurement.

4 5 6

@1-----------------------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2

b. Pengumuman lelang tidak lengkap

c. Jangka waktu pe-ngumuman terlalu sing kat

3

- Tidak memasukkan data pelelangan ke PU net (khusus Jawa).

lsi pengumuman tidak memenuhi syarat minimal Keppres 80 tahun 2003

Tenggang waktu pengumuman tidak memenuhi syarat Keppres 80/2003

6. P e n g a m b i I a f1 Tidak menandatangi Dokumen Lelang Pakta lntegritas a. Tidak ada Pakta (Pengguna, Panitia,

lntegritas. dan seluruh calon Penyedia Jasa dalam satu kesatuan format)

b. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (inkonsisten).

Jumlah peserta yang memenuhi syarat terbatas dibandingkan dengan jumlah yang mengambil dokumen

c. Waktu pengambilan Waktu pengambilan dokumen terbatas tidak memenuhi ke

tentuan yang berlaku

d. Lokasi pengambilan Yang mengambil dodokumen sulit dicari kumen terbatas

Nilai HPS tidak di-7. Penyusunan HPS a. Nilai HPS tidak umumkan keseluruh

diumumkan peserta lelang.

4 5 6

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH---------------®

2 3

· b. Harga dasar yang Harga satuan tidak tidak standar wajar

8. Rapat Penjelasan (Aanwijzing) a. Rapat penjelasan

yang terbatas. Jumlah penyedia jasa yang hadir tidak sesuai dengan yang menandatangani daftar hadir.

b. Penjelasan tidak - Adanya penawar yang dimuat dalam berita gugur. acara - Tidak ada Berita

9. Penyerahan dan Pembukaan Penawaran

Acara Aanwijzing.

a. Relokasi tempat - Tidak ada peserta penyerahan dokumen memasukkan pena penawaran

b. P e n e r i m a a n dokumen penawaran yang terlambat.

10 Evaluasi Penawaran a. Evaluasi Cacat

waran. - Penawaran yang

masuk terbatas.

Penawar yang terlambat tapi diterima oleh panitia (lihat Berita Acara)

- Subjektivitas penilaian panitia tinggi

- Fluktuasi · penilaian masing-masing anggota terlalu berbeda, nilai yang diberikan tidak konsisten dengan kritetria evaluasi

~ DAFTAR SIIIAK MONITORING)

4 5 6

@----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2 3

- Tidak setiap anggota panitia memberikan penilaian

- Terdapat penilaian yang sama dari semua anggota panitia

- Tidak ada paraf panitia di setiap halaman dokumen penawaran

b. Penggantian Doku- Tidak ada dokumen asli men Penawaran yang masih tertutup di

penggunajasa

c. lndikasi pengaturan - Format pengetikan/ di antara penyedia penjilidan berkas jasa. penawaran yang

sama di antara penyedia jasa.

- Tingkat kesalahan pengetikan yang sama diantara penyedia j~sa

- Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

- Terdapat kesamaan metode merk, spesifikasi dari beberapa berkas penawaran yang diajukan oleh penyedia jasa.

4 5


1 2 3

c. lndikasi pengaturan - Terdapat kesamaan diantara penyedia spesifikasi, merek, cc j a s a I p a n i t i a 1 dan lain-lain antara pengguna.

d. Tidak dilakukan verifikasi, konfirmasi dan validasi pada calon pemenang

penawaran dengan HPS/OE.

- Total pena~aran yang diantara penawar mendekati HPS/OE (>95%)

- Terdapat informasi masyarakat/peserta lelang mengadakan rapat sebelum pemasukan penawaran

- Panitia yang tidak melaporkan adanya indikasi pengatu ran.

- Terdapat data-data penyedia jasa yang tidak sesuai dengan yang disyaratkan

11. Pengumuman CaJon Pemenang

Pengumum~n tidak dilakukan pada media yang semestinya a. P e n g u m u m a n

terbatas

b. T a n g g a Tanggal pengumuman pengumuman di tidak sesuai jadwal tunda

c. Pengumuman yang Substansi pengu-tidak sesuai dengan muman tidak lengkap kaidah pengu-muman

4 DAFTAR SIMAK MONITORING )

4 5 6

@---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING •

2

12. Sanggahan peserta lelang a. Tidak seluruh sang

gahan ditanggapi.

b. Substansi sang-gahan tidak ditang gapi

c. Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur.

d. Sanggahan banding

13 Penunjukan pemenang lelang a.Surat penunjukan

tidak sesuai jadual, sengaja ditunda pengeluarannya.

3

- Terdapat sanggahan yang tidak ditanggapi oleh engguna jasa

- Adanya sanggahan banding

- Jawaban Satker, sanggahan telah melewati waktu (terlambat)

- Adanya sanggahan banding

- Sanggahan~awaban

tidak menyentuh substansi

- Tanggal penunjukan pemenang lelang masih dalam masa sanggah.

- Terdapat jawaban sanggahan banding yang: a. Legal aspek yang

tidak mengena; b. Substansi tidak

jelas; c. Waktu terlambat;

Tenggang waktu penetapan dan penunjukan pemenang tidak dipenuhi (tidak sesuai ketentuan)

4 5 6

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH----------------j®

1 2 3

b. Surat penunjukan Ada pengaduan ten-tidak sah. tang surat penunjukan

14 P e n a n d a t a n g a n Kontrak dan Pelaksanaanya a. Penandatanganan Tanggal tanda tangan

kontrak yang ditunda- kontrak tidak sesuai tunda jadwal

b. Penandatanganan - Kontrak di tanda-kontrak yang tidak tangani oleh pejabat sah yang tidak ber

wenang. - Data pendukung tidak

memenuhi syarat - Kontrak tidak sesuai

dengan dokumen penawaran (nilai, metode pelaksanaan)

Catatan :


4 5 6

Ya (V) pemeriksaan diperdalam dan uraikan secara singkat pada lembar berikut.

®1-----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING;

LAMPIRAN 2

Penerima Gratifikasi

Menteri Keuangan

Penerima Gratifikasi

... I .,.

I

PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS

GRATIFIKASI

Laporan Tertulis Kepada KPK ~

7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya

t

Pasal16, 17, Dan

UU No.30 Th.2002

Proses Penetapan Status

Memanggil Penerima Gratifikasi

Pimpinan KPK Melakukan Penelitian

! SK Pimpinan KPK

Tentang Status Gratifikasi

30

H A R I

K E R J A

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH--------------"®

LAMPIRAN 3

Pengumpulan Dokumen (1a)

Penetapan Obyek (2)

Pengujian Terbatas (3)

~ DAFTAR SIIIAK MONITORING )

ALUR KERJA BPK

Temuan Pemeriksaan

(5)

Audit Lapangan 2K dan 3E

(4)

.... Penyusunan .,..... Laporan

(6a)

-I+

- ~ lnvestigasi ~ (6b)

Pengaduan Masyarakat

(1b)

Laporan Kejaksaan/ Kepolisian

(7)

@f--------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


LAMPIRAN 4

(1) Laporan masyarakat

ALUR KERJA KEJAKSAAN DALAM MEMPROSES KASUS

(6)

(2) Melakukan penyelidikan

(5) Mereview hasil temuan auditor

Menelaah kasus Dengan ketentuan hukum yang berlaku

• (7) Meminta pendapat para ahli

--.

(3) Melakukan penyidikan

(4) Mengkalkulasi Nilai kerugian negara dengan bantuan auditor

(8) Membuat surat dakwaan

+ (9) Kemudian melimpahkan perkara pengadilan

(10) Melakukan penuntutan

Melaksanakan penetapan hakim

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ------------____,@)

Cl z a: 0 1-z 0 :::1 :..: ~ u; a:

t c c

~ngaduan I Setiap oran

Yang dirug Mengeta

~/pihak :an atau hui

I Menerima I

PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA Dl KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Pemeriksaan 30 hari setelah laporan

Pemeriksaan L.anjutan 60 hari

Putusan 30 hari setelah

Pemeriksaan lanjutan

Putusan dimintakan

~ I Tid

] Mengajuk; 14 hari set

an Keberatan t--+ elah putus.an

Men erima

Pemeriksaan PN 14 hari

~ Putusan PN

Waji 30

men

1 Melaksanakan Eksekusi ke PN 30 hari setelah hari setelah

erima putusan

san MA ! 30 hari St'!ja1; r---·

KasMi diterir-1<! ! -~ L-------Q

pemeriksaan

Keberat n

Kasasi ke MA 14 hari setelah putusan PN

:r g a: w :::E w 0..

~ :!!j

~ r.o §E ~ ~ z

I w 0.. U) w U) 0 a: 0..

I

~

~

I I ~ ~

I

~

PELAPOR: 1. Masyarakat I Korb<~n 2. Media M<lsa (Surat Pembacal 3. MENPAN 4. Kotak Pos 5000 5. Komlsl OMBUDISMAN 8. lnternet/Websit

OLEH JAM WAS DITERUSKAN KEPADA INSPEKSTUR UNTUK 01 TELAAH

DITELAAH OLEH INSPEKTUR SESUAI KASUS: • lnspektur Pegasum • lnspektur Kepblng • lnsplktur Pldum • lnsplktur lntelejen • lnspektur Pldana Datum

DITERUSKAN KEPADA UNIT KERJA YANG BERSANGKUTANIKEJATI UNTUK DILAKUKAN

PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHPI DALAM BENTUK WAS· 1 YANG MEMUAT

SARAN UNTUK DIJATUHI HUKUMAN DISIPUN SESUAI PP.N0.30 TAHUN 1980

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN

TERBUKTI

• TIDAK TERBUKTI

• DIHENTIKAN • PEMERIKSAANI • SELESAI

DISAMPAIKAN KE JAPINAS PALING LAMBAT 30 HARI APABILA LHP BELUM

HASIL TELAAH JAKSA AGUNGMUDA PENGAWASAN MEMIUKI UNSUR TINDAl< PIDANA

HASIL TELAAH JAKSA AGUNGMUDA PENGAWASAN DENGAN HUKUMAN DISIPUN SESUAI PP.N0.30 TAHUN1980

DITERIMA SAMPAI DENGAN 30 HARI, DISAMPAIKAN PERINGATAN 3 KALI DILAKUKAN INSPEKSI OLEH JAM WAS

JAKSAAGUNG R.I. UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN AGAR BERKAS DISERAHKAN KEPADA PENYIDIK POLRI

JAKSAAGUNG Rl. UNTIJK MEM>APAT

· PERSETUJUAN

HUKUMAN DISIPLIN PP.30 TAHUN 1980

c ,. ~ :u !!!

~ :00:

I: 0 z ~ :u z 1:1


LAMPIRAN 5

Keputusan Jaringan Nasional Pemantau Pengadaan Barang Dan Jasa Publik

Nomor : 01 Tahun 2006

Menimbang

Mengingat

Tentang

KODE ETIK JARINGAN NASIONAL PEMANTAU

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

a. bahwa seba:gai sebuah lembaga swadaya masyarakat (civil society organisation) JARINGAN PPB-J bekerja atas dasar kepentingan masyarakat,

b. bahwa berdasarkan sifat memantau proses pengadaan barang dan jasa publik dapat menjadi peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh jajaran JARINGAN PPBJ-P

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, untuk penyelenggaraan organisasi, perlu ditetapkan kode etik Jaringan PPBJ-P

1. Keputusan Pertemuan Nasional JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ

2. Kesepakatan Bersama JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ

Memperhatikan : Rapat-rapat Pleno JARINGAN PPBJ-P

@)-------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Menetapkan:

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

Kode Etik Penyelenggaraan JARINGAN PPBJ-P, selanjutnya

disebut Kode Etik

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama

adalah sebagaimana Terlampir pada keputusan ini, dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan

ini

Kode Etik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berlaku

dan mengikat bagi seluruh Personal Lembaga-Lembaga

yang menjadi anggota, Jaringan PPBJ-P

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan akan

diadakan pembetulan seperlunya

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Kode Etk JARINGAN PPBJ-P adalah norma yang harus dilaksanakan

oleh seluruh anggota JARINGAN PPBJ-P tanpa terkecuali dalam

menjalankan kehidupan pribadinya, dan dalam mengelola organisasi JARINGAN PBJ-P

BAB II ASAS JARINGAN

Pasal 2 Asas utama adalah:

"Ega/iter, yaitu menjunjung tinggi persamaan tanpa membeda-bedakan

kedudukan dan jabatan masing-masing anggota"

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH--------------®


Pasal 3

PRINSIP

A. Kepastian Aturan, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundangundangan dalam menjalankan kebijakan, tugas dan wewenang Jeringan PPBJ-P.

B. Transparansi, yaitu membuka dirt dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang manajemen, kinerja dan pelaksanaan tugas/fungsi Jaringan PPBJ-P.

C. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Jaringan PPBJ-P harus dapat ditpertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

D. Partisipatif, yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

E. Profesional, yaitu mengutamakan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab serta kewajiban Jaringan PPBJ-P sesuai proporsi yang di emban.

JANJI INTEGRITAS

"Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Bangsa dan Negara serta akan mempertahankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, klik, keluarga dan golongan.

"Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan JARINGAN PPBJ-P kepada saya dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, Agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara"



"Saya berjanji akan setia kepada anggaran dasar rumah tangga

JARINGAN PPBJ-P, visi dan misi dari JARINGAN PPBJ-P yakni

mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara tanpa

pamrih. Senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau dipengaruhi

oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan

tugas dan wewenang yang diberikan kepada saya"

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan

tugas-tugas JARINGAN PPBJ-P, langsung ataupun tidak langsung, dengan

menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau

menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga"

"Saya berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau

tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian"

BAB Ill NILAI-NILAI DASAR PRIBADI

Pasal 4

Anggota JARINGAN PPBJ-P diharuskan menganut nilai-nilai dasar pribadi

(basic indivdua/ value) sebagai berikut:

a. Terbuka, seluruh proses kerja dan kegiatan JARINGAN NASIONAL

PEMANTAU PBJ terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh jajaran

JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dan masyarakat.

b. Kebersaman, melaksanakan pekerjaan dan kegiatan JARINGAN

NASIONAL PEMANTAU PBJ secara kolektif.

c. Jujur, menjunjung tinggi kejujuran dalam segala hal diminta maupun

tidak. d. Berani, mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat

keputusan sulit dan atau tidak populis, demi kepentingan jangka

panjang JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ.



e. Cerdas, mengutamakan pemikiran dan akal sehat dalam bertindak

f. lntegritas, mewujudkan perilaku yang bermartabat

g. Tangguh, tegar dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun, dan dari pihak manapun

h. Unggul, selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya

BAB IV KODE ETIK

Pasal 5

(1) Nilai-nilai dasar pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan

(2) Anggota JARINGAN PPBJ-P wajib menjaga nama baik organisasi JARINGAN PPBJ-P baik sebagai pendiri, penasihat maupun pengawas

(3) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ Wajib menjaga nama baik organisasi JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dalam melakukan kegiatan organisasi di dalam masyarakat

(4) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ wajib menjaga lndependensi organisasi dari pengaruh manapun, termasuk pengaruh dari lembaga-lembaga donor

(5) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ wajib menjaga perilaku, tindakan, sikap, dan ucapannya

(6) Kode Etik diterapkan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpngannya (zero tolerance), dan mengandung sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya

(7) Perubahan atas Kode Etik JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ

menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan oleh keputusan JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ

@----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Pasal 6

(1) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMA~TAU PBJ berkewajiban:

a. melaksanakan ajaran agama atau keyakinannya masing-masing

b. taat terhadap aturan hukum dan etika

c. bersikap independen dan terbuka

d. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan akuntabel

e. tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati

f. menarik garis tegas tentang apa yang patut dan layak dilakukan dengan apa yang tidak patut dan tidak layak dilakukan;

g. tidak berpihak dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya

h. tidak berhenti bel ajar dan mendengar

i. meningkatkan kinerja yang berkualitas

j. meninggalkan kebiasaan kelembagaan yang negatif dan tidak sesuai dengan prinsip lembaga kemasyarakatan

k. menghilangkan sifat arogansi individu dan sektoral

I. mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul

m. memberikan komitmen dan loyalitas kepada JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P secara penuh di atas komitmen dan loyalitas kepada ternan, sejawat

n. mengenyampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan bersama

o. menahan diri terhadap godaan yang berpotensi mempengaruhi substansi keputusan

p. Mengkonfirmasi kepada semua anggota tim ke~a PPBJ-P mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH --------------®


(2) Jajaran JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PBJ dilarang:

a. menggunakan jabatan di JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan

b. menggunakan nama JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJp untuk mendapatkan keuntungan pribadi

c. menggunakan sumber daya JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan

d. menerima imbalan yang bemilai uang dalam kegiatan yang berkaitan dengan hal kasus dugaan kkn

e. meminta kepada atau menerima bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun yang memiliki potensi benturan kepentingan (conflic of interst) dengan visi dan misi gerakan pemberantas korupsi.

f. melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam segala kegiatan PPBJ-P

(3) Jajaran yang berhenti atau diberhentikan berkewajiban;

a. mengembalikan setiap barang inventaris kantor dan dokumen atau bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P

b. Tidak mengungkapkan kepada publik atau menggunakan informasi rahasia yang didapatkan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas selama di JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P, baik secara langsung maupun tidak langsung

BAB V SANKS I

Pasal 7

(1) Anggota JARINGAN NASIONAL PEMANTAU PPBJ-P yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Kode Etik ini dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan

@f.---------------PROSES PENGAOAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


(2) Penjatuhan sanksi akan ditentukan oleh Komite Etik yang ak:::o-·

dibentuk secara ad hoc.

BAB VI KOMITE ETIK

Pasal 8

(1) Komite Etik dibentuk apabila terjadi pelanggaran oleh anggota jaringan PPBJ-P terhadap kode etik

(2) Komite Etik sebagaimana ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota

(3) Untuk menjadi anggota komite etik harus memenuhi syarat:

a. memiliki integritas moral dan yang sudah teruji

b. memiliki kapasitas yang cukup dalam hal PPBJ-P

c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 anggota jaringan PPBJP di region TKP dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+ 1 dari seluruh anggota jaringan PPBJ-P di region tersebut

d. penentuan Komite Etik sebagaimana dimaksud point C dilakukan melalui forum antar anggota jaringan PPBJ-P d.i region terse but

e. penetuan region akan diatur berdasarkan Provinsi

Pasal 9

Mikanisme Kerja (hukum Acara) Komite Etik

(1) Komite Etik Melakukan pendalaman kasus pelanggaran

{2) Komite Etik memanggil secara tertulis pihak yang diduga melanggar kode etik

{3) Komite Etik melakukan sidang perkara

{4) Komite Etik melakukan pengambilan keputusan melalui sidang komite

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH-----------------<@)

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut

oleh Pertemuan Nasional Jaringan PPBJ-P

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keptusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Februari 2006

JARINGAN NASIONAL PENGAWAS PENGADAAN

BARANG DAN JASA PUBLIK

TTD

ANGGOTA JARINGAN PPBJ-P

@r---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Kepegawaian;

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang

Undang Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara

atau daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

e. Orang yang rn~nerima gaji· atau upah dari korporasi lain yang

mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat

dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH --------------~®


dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau pidana denda

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singakat 1 (satu) tahun dan

paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang

yang:

a. memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri

atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai

negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak

berbuat sesuatu dalam jabatanya, yang bertentangan dengan

kewajiban; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelengara

negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan

dalam jabatanya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

pemberian atau janji sebagaimana dalam ayat (1) huruf a atau huruf

b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1 ).

®f----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING Jo

Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

paling lama 15 (lima betas) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus· lima puluh juta rupiah) setiap orang

yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan

maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan

kepadanya untuk diadili; atau

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan

maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada

pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b, dipidana dengan pidana yang· sama sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1 ).

Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling

sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan,

atau menjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan

bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan

negara dalam keadaan perang;


4 DAFTAR SIIIAK MONITORING )

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; a tau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf e.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling s<:;dlkit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.


( DAFTAR SIMAK MONITORING ,

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pi dana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratLis juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk

meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilarigkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus

-. PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH---------------(~


lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

b. pegawai negeri atau penyelenggara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara dengan maksud menguntungkan



diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diket2~">ui bq~~w~ hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalan~.3.r. tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri a tau penyelenggara negara yang pad a waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 A

( 1 ) Ketentuan mengenai pi dana dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -------------------j®


(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

( 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri a tau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana .penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

( 1 ) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas a I 12 B ayat ( 1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling

@'---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIIIIAK IIONITORING to

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai neger! dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabo.tar, atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggal'a:n terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai

dengan Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk te~adi tindak pidana

PROSES PENGADMN BARANG DAN JASA PENERINTAH-------------~®


korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 18.

Pasal 18

( 1) Selain pi dana tam bah an sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai tambahan adalah :

a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

®f..----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR aMAK IIONITOIIING ~

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketlga yang beritikad baik akan dirugikan.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

(1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.



(2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana terha.dap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 {satu pertiga).

BAB Ill TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN

DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 {tiga) tahun dan paling lama 12 {dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 {seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

@1---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal

35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau

memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua betas) tahun dan atau

denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal

429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana

dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama

6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh

juta rupiah).

BAB IV PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,

DAN PEMERIKSAAN 01 SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam

perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna

penyelesaian secepatnya.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -----------------1®

~·--------------------------------------~~D~A~~A~R~S~IO~K~M~ON~IT@OR~IN@G)

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat

diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,

atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa

dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat

dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan

atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas,

benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

toto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pasal 27

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya,

maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan

tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak,

dan harta benda setiap orang atau anak korporasi yang diketahui dan

atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi

yang dilakukan tersangka.

@1-----------------------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING ,

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan keterangan kepada ·bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

(4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.

(5) Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman, melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

(1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.



(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

(1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau

lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik

segera menyerahkan berkas perkara hasil peyidikan tersebut kepada

Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau

diserahkan kepada instansi yang.dirugikan untuk mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak meng

hapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan,

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka

penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut

kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saal. dilakukan pemeriksaan

di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan

negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita

acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap

ahli warisnya.

Pasal 35

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli,

kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami,

anak, dan cucu dari terdakwa.

@,__--------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ay~t (1 ), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa di sumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

( 1 ) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan

tindak pidana korupsi.

(2) D~lam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

( 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan pengh~silannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH----------------<®


(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara p~kok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undangun.dang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

(1) Dalam hal terdakwa telah secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

(3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ).

(5} Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5}, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

@1---------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasai 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan. tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok.

( 4) Pembuktian bahwa harta bend a sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.



Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga didapat berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

( 1 } Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh

dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

®--------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIIIAK MONITORING p

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal : 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b, dan c; ~) --lir···;="t=-- '·.·J::s· d~·!;!'"'"' :"''"""-"'~ !"-~,.., .. c!id"lka"" penv"td"rkan dan ,-_ \..ia •••1· .. ~ :·~·t:• ...... c ... :....o.il• t-••\..i!V"- · :..r· .. ~t·yv.~ 1. 1 ., t

di sidang pungadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

( 1) Pemerintah memberikan penghargaaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ay·at (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43


(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan lindak Pidana Korupsi.

(2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan/penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

•. (3) Keaggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

(1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan lindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal

@~-------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas~n Tindak Pidana Korupsi tidak beraku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

(3) Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43 B

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undangundang Hukum Pidana jis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undangundang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negera Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


• DAFTAR SIIIAK IIOHITORING)

(Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkah di Jakarta pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

@,___-------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITQ@!g)

LAMPIHAN 7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -----------~--®

4 DAFTAR SIMAK MONITORING)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

(1) Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Komisi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Bagian Peitama Hak dan Tanggung tJawau Masyarakcn ue:tic.m iluencari, Memperoleh, Memberi lnformasi, Saran, dan Pendapat

Pasal 2

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penega~ hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

@'----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONIT~

(2) Penyampain informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi

harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan,

dan kesopanan.

Pasal 3

( 1) lnformasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai :

a. data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi

Masyarakat atau p!mpimm Lembaga Swadaya Masyarakat dengan

melampirkan fot.:J kopi kartu tanda penduduk atau identitas diri

lain; dan

b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi

dengan bukti-bukti permulaan.

(2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi

dengan gelar perkara oleh penegak hukum.

Bagian Kedua Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Dalam Memperoleh Pelayanan dan Jawaban dari Penegak Hukum

Pasal 4

( 1 ) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat

berhak memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum

atau Komisi atas informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan

kepada penegak hukum atau Komisi.

(2) Penegak hukum atau Komisi wajib memberikan jawaban secara lisan

atau tertulis atas informasi, saran, atau pendapat dari setiap orang,

Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

informasi, saran atau pendapat diterima.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ---------------@)


(3) Dalam hal tertentu penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran atau pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

Pasal 5

( 1 ) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

(2) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan apabila dari hasil penyelidikan atau penyidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

(3) Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga tidak diberikan apabila terhadap pelapor dikenakan tuntutan dalam perkara lain.

Pasal 6

(1) Penegak hukurn atau :<orrusi wajib merai1asial\un kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan.

(2) Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau Komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.

~~------------- --PROSES PENGADAAN B~.RANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAA SIMAK MONITORING ~

BAB Ill PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pia gam a tau p:e• !li.

~

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan serta bentuk dan jenis piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Ketentuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 9

Besar premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling banyak sebesar 2A (dua permil) dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan.

Pasal 10

(1) Piagam diberikan kepada pelapor setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

(2) Penyerahan piagam sebagaimal"!a dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penegak Hukum atau Komisi.

Pasal 11

(1) Premi diberikan kepada pelapor setelah putusan pengadilan yang memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -----------------<@)


(2) Penyerahan premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

oleh Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

@1----------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIMAK MONITORING,.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH -------------- :~

• DAFTAR SIIIAK IIONITORING )

tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau ketentuan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat.

Disamping itu untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi.

®f.-------------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIIIAK MONITORING~

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penegak hukum" adalah aparat kepolisian dan

kejaksaan.

Ayat (2)

Cukup· jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan wujud pertanggungjawaban sebagaimana

diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tata cara

penyampaian pendapat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka

Umum tidak berlaku.

Yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberi suatu

informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu

tindak pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.


~--------------------------------------4~D~A"~A~RiSIO~K--~R~O~RM!DJ

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasa1·4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah dalam hal mengenai sesuatu masalah diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya yang berkaitan dengan kerahasiaan (rahasia bank dan rahasia pos).

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "status hukum" adalah status seseorang pada waktu menyampaikan suatu informasi, saran, atau pendapat kepada penegak hukum atau Komisi dijamin tetap, misalnya status sebagai pelapor tidak diubah menjadi sebagai tersangka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Cukup Jelas

@--------------------------PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

( DAFTAR SIIIAK IIONITORING ~

Tatacara Penggunaan Buku Daftar Simak Monitoring

Buku ini merupakan bagian dari buku-buku yang pernah diterbitkan IPW yakni: Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dan Tool Kit Anti Korupsi Dibidang Pengadaan Barang dan Jasa. Yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Buku ini hanya sebagai panduan untuk melakukan monitoring. Kolomkolom yang ada bisa saja diatur sedemikian rupa. Ada baiknya sebelum digunakan dilapangan, buatlah copy dari buku ini, atau dapat juga mendownload dari website IPW. Hal ini untuk memudahkan apabila diperlukan catatan-catatan temuan dalam monitoring, yang tidak termuat dalam buku ini secara sempurna. Usahakan untuk tidak mencoret-coret buku ini agar dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang

Pertanyaan-pertanyaan dalam buku minitoring ini bisa saja belum tercakup semua permasalahan atau kondisi yang ada dilapangan. Tetapi pertanyaanpertanyaan ini adalah pertanyaan kunci yang sudah dapat dijadikan acuan dalam melakukan monitoring. Beberapa pertanyaan dalam buku ini, penjelasannya dapat ditemukan lebih rinci dalam buku tool kit anti korupsi bidang pengadaan barang/jasa, yang sudah lebih dulu terbit.

Buku ini dilengkapi dengan petunjuk untuk melakukan pelaporan kepada instansi atau lembaga negara seperti KPK, Kejaksaan, KPPU dan BPK, yang dimuat dalm berbagai lampiran.

Selain itu untuk memudahkan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan berbagai pihak terhadap aktivitas minitoring, penyusun melengkapi buku ini dengan susunan lengkap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Peraturan Pemerintah tentang peranserta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.Terakhir buku ini memuat kode etik jaringan pemantau pengadaan barang dan jasa yang disusun dalam pertemuan nasional jaringan pemantauan pengadaan barang dan jasa di Yogyakarta tahun 2006.

Semoga buku ini dapat membantu upaya-upaya berbagai pihak dalam pemberantasan korupsi. Selamat berjuang membasmi korupsi!!!

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH-----------------®

PERPUSTAKAAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan

Tanggal KembaJi

design by : Yudo Arif Wibowo ; [email protected]

Documents

KORMONEV KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN …