31
Koordinasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Trade Agreement

Koordinasi Dan Kerjasama Ekonomi Internasional

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonomi politik internasional, pembahasan mengenai koordinasi antar negara dalam bentuk kebijakan fiskal, serta kerjasama yang dibentuk antar negara atau pun MNC

Citation preview

  • Koordinasi dan Kerjasama Ekonomi InternasionalTrade Agreement

  • Kelompok IVAmrina Rasyada11121130000Anna Marlia11121130000Eufrat Kamil K11121130000M. Ismail11121130000Labib Syarief11121130000Rakhmat Abril K1112113000029Ryan111Akram111

  • Skema Presentasi*

  • ReferensiFiorentino, Roberto V., Jo-Ann Crawford, and Christelle Toqueboeuf, The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO SurveillencePahre, Robert, Politics and Trade Cooperation in the Nineteenth Century (Cambridge University Press, 2008) BAB Idan VIDll

  • Kerjasama dan Kesepakatan Perdagangan antar NegaraDefinisiKemunculanPerkembangan

  • Definisi Kerjasama

    It occurs when actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others, through a process of policy coordination (Keohane 1984: 5152)

  • Munculnya kerjasama perdagangan di abad ke 19, dibagi dalam tiga gelombang:Gelombang pertama, dari tahun 1820an-1850an.Gelombang kedua, dimulai tahun 1860an.Gelombang ketiga, dimulai pada awal 1890an

    *Kemunculan

  • *Didominasi oleh custom union Jerman, the Zollverein. The Zollverein memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan perdagangan Austria, British, Belgian, Dutch, dan Prancis. Gelombang pertama ini juga bersamaan dengan serangkaian perjanjian Amerika Latin yang mendirikan hubungan perdagangan antara negara yang baru merdeka dengan mitra dagang mereka. Perjanjian-perjanjian ini ditujukan untuk menjamin perlakuan MFN yang timbal balik untuk ditandatangani. MFN ini kurang lebih merupakan hal yang umum dalam perjanjian Eropa, yang memberikan berbagai variasi bentuk kerjasama.

    Gelombang I

  • Gelombang ini dimulai dengan perjanjian perdagangan Anglo-French (Cobden-Chevalier). Pada saat itu, kondisi ekonomi di Eropa dan reformasi politik domestik terutama di Austria, Prancis, Jerman, dan Italia, memicu kerjasama yang lebih besar. Perjanjian-perjanjian ini memulai sebuah system perjanjian MFN antara Austria, Belgium, Prancis, Italia, Prussia/Jerman, dan beberapa negara lainnya. Meskipun begitu, pada mulanya Inggris memainkan peran kecil dalam gelombang ini. Beberapa negara seperti Belanda, Kekaisaran Ottoman, Portugal, dan Swedia hanya memiliki hubungan yang lemah dengan sistem perdagangan; Rusia dan Spanyol tetap menyendiri.

    Gelombang II

  • Gelombang III Gelombang ini sering di kaitkan dengan Kanselir Leo von Caprivis Neue Kurs di Jerman, tarif Meline Prancis, di tahun 1892, dan tarif McKinley tahun 1890 serta tarif Dingley tahun 1897 di AS. Beberapa negara pada gelombang ini terutama Italia, menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan baru didasari rasa kekhawatiran terhadap proteksionisme. Negara-negara berkembang di Eropa juga menjadi lebih aktif dalam dekade ini, dipimpin oleh Bulgaria yang baru merdeka

  • Modernisasi ekonomi dan politik pada abad ini menandai abad di Eropa dan beberapa bagian lain dunia. Dengan munculnya mass society, para pemimpin politik, bisa dan memang memobilisasi kelas pekerja di sekitar tarif.

    Mempelajari kebijaakan tarif membentuk sebuah jendela ke abad politik ekonomi abad ini. Sebagaimana yang dinyatakan H. Dietzel pada abad yang lalu:

    Tariff questions are questions of might. The several occupations and parties do not trouble themselves about general intereset. Each takes its position in tariff controversies according to its special interest.Perkembangan

  • Quote...Helen Milner :

    The formulation of a nations trade policy involves a struggle among domestic groups, the national government, and foreign governments. The complex interactions of these groups provide insights into the relationship between domestic and international politics. Furthermore, this struggle brings to light connections between politics and economics. It shows how the existing distribution of power among actors influences their ability to obtain the economic policies they desire and thereby affects the distribution of wealth.

  • Perjanjian perdagangan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri.Perjanjian perdagagan sebagai bagian dari kebijakan tariff dan dengan demikian pada dasarnya adalah masalah politik.

    Dua pendekatan dalam mempelajari perjanjian perdagangan

  • Pola Kerjasama Ekonomi Internasional dan Implikasinya terhadap Struktur Ekonomi Politik InternasionalMenurut Webb, pola kerjasama international mengalami beberapa perkembangan.

    1950- 1960 : international trade flows were moderate in volume and international capital flows were relatively minor, macroeconomy policies were made made independently and international coordination focuses in symptom management policies.1980 : international coordination focused on monetary and fiscal policies

  • Pola Kerjasama Perdagangan Antar NegaraBerdasarkan dari perkembangan kemuculan berbagai kerjasama antar negara, maka didapatlah pola:

    CooperationGreater CooperationTrade WarProteksionisme

  • ImplikasinyaFree tradeRegionalisme

  • Implikasi dari Pola Kerjasama RTAs terhadap Ekonomi Politik InternasionalSejak tahun 1990an dapat kita liat efek domino dari dampak bekerjanya RTAs yang berdiri pada masa itu, seperti NAFTA, MERCOSUR, dan AFTA, yang dimana dengan berjalan sendirinya di regionalnya masing masing, telah menimbulkan efek pada negara negara lain yaitu dengan adanya additive regionalism atau ketergantungan atas regionalnya seperti Chile, Meksiko, dan Singapura yang bergantung pada kerjasama regional yang dijalaninya.

  • Timbulnya ketergantungan juga dengan dilakukannya ekspansi dari tiap kerjasama yang dilakukan RTAs terhadap negara dan forum perdagangan di kawasan lainnya.

  • EropaAmerikaAsia PasifikAfrika & Timur Tengah Sub Sahara

    Implikasi dari Tiap Regional

  • EUEFTANAFTAASEAN

    Mercosur Main Regional AgreementsGAFTAGCCAPECCAFTACOMESAWAEMUSAFTA

  • Kemudahan dan Kesulitan perdagangan dan kerjasama antar negara

  • Infant Industry

    Industri yang baru dibangun tidak mampu bersaing dengan industri luar negeri yang telah mapan di pasar internasional, sehingga diperluka kebijakan proteksi, seperti tariff dan subsidi.Dumping

    Tekanan barang impor yang murah, mengharuskan negara memberlakukan proteksi. Sehingga barang dalam negeri tidak kalah bersaing.

    Isu yang sulit dalam kerjasama antar negara

  • Teknologi

    Masing-masing negara berinovasi teknologi. Mereka ingin mempertahankan Hak Ciptanya masing-masing.Perubahan prefensi Konsumer

    Permintaan barang terkadang fluktasi, termasuk prefensi konsumen yang bergerak, seperti fashion. Hal tersebut mempengaruhi importir untuk memperbanyak barangnya. Apabila produk dalam negeri tidak mampu berkompetisi dan menderita kerugian. Maka diberlakukan kebijakan proteksionis

  • Agriculture :

    Negara OECD (Organization Economic Coopertaion and Development) memberi subsidi pertanian rata-rata sekitar 320 miliar. Seperti AS sebesar 120 miliar pada 2010 dan Uni eropa 64 miliar dolarSedangkan negara berkembang, seperti Indonesia subsidi ketahanan pangan dan stabilisasi pangan 4,36 miliar. Plus raskin dan pupuk 1,6 miliar dolar. Padahal pangsa pasar hanya 10 persen.Namun, Paket Bali dianggap menjadi terobosan baru.Isu dalam Doha Development Round

  • Keuntungan KerjasamaNegara Maju, Industri Baru, Berkembang, Miskin

  • Perdagangan bebas/free trade dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu skema perdagangan internasional. Dalam skema tersebut setiap negara secara langsung memiliki keuntungan dalam mendorong pembangunan di negaranya.

  • Free trade sebenarnya merupakan pengembangan dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith the Wealth of Nation (1776) yang intinya meyebutkan bahwa satu negara/bangsa dikatakan sejahtera jika ada surplus (dana lebih) antara anggaran negara dan konsumsi masyarakatnya. Juga sebaliknya, negara dikatakan miskin/belum sejahtera jika anggaran negaranya defisit. Untuk memperoleh surplus anggaran, maka negara tersebut dituntut menaikkan produksi barangnya dan menjualnya keluar negeri (karena jika hanya dijual didalam negeri tidak akan menambah pendapatan). Agar barang produksinya dapat beredar di Negara lain, maka diperlukan kemudahan dalam tarif/bea masuk dan keluar barang (ekspor-impor) serta efisiensi dalam produksi.

  • Salah satu pendekatan dalam Free Trade adalah disebut comparative advantage yang dikembangkan oleh David Ricardo. Dalam teori ini disarankan satu negara tidak harus memproduksi semua barang yang dikonsumsi masyarakat, akan tetapi dapat memfokuskan pada 1-2 jenis produk yang dapat menjadi keunggulan dari negara lain sehingga dapat di ekspor ke negara lain. Sementara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya dapat mengimport barang tersebut dari negara produsen dengan harga lebih murah. Dengan teori ini maka satu negara dapat bersaing dengan negara lain (maju) karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki negara lainnya. Keunggulan dapat berasal dari tenaga kerja (skill atau upah), teknologi atau sumberdaya alamnya.

  • Untuk negara berkembang seperti Indonesia, skema free trade memiliki potensi untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi negara lebih cepat dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena dengan terbuka lebarnya lalu lintas investasi dan ekspor barang, akan berimplikasi pada lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Tantangan kedepan adalah pemerintah mempersiapkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara tuntutan negara maju dengan kemampuan SDM dan keuangan negara.

  • Sesi Diskusi

  • Terima Kasih