KONSEP DASAR DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI ......2017/07/17 · kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Untuk dapat lebih memahami secara konseptual dan aplikasi

KONSEP DASAR DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI

KESEHATAN

Penyusun:

Tim Pengajar FKM-UNSRAT

© Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT

Kampus UNSRAT Manado

Telepon (0431)863886, 863786 • Fax (0431)822568, 827532

Homepage: http://www.unsrat.ac.id

http://www.unsrat.ac.id/

1

Daftar Isi .............................................................................................................................. i

Bab 1 Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan ...........................................................

Bab 2 Peran Sistem Informasi Kesehatan Dalam Manajemen Kesehatan .......................

Bab 3 Sistem Informasi Manajemen ................................................................................

Bab 4 Pendekatan Sistem dan Pengembangan SIK .........................................................

Bab 5 identifikasi Kebutuhan Informasi dan Penerapan Indikator ..................................

Bab 6 Pengumpulan Data Secara Rutin dan Sewaktu-waktu ...........................................

Bab 7 Proses Mengolah Data Menjadi Informasi ............................................................

Bab 8 Manajemen Sistem Inforamsi Kesehatan ..............................................................

Bab 9 Sistem informasi Kesehatan Di Indonesia .............................................................

Bab 10 Sistem Informasi Rumah Sakit ..............................................................................

Bab 11 Sistem Informasi Manajemen Puskesmas .............................................................

Bab 12 Sistem Informasi Geografis dan Penerapanya .......................................................

Kepustakaan ..........................................................................................................................

Lampiran-lampiran ...............................................................................................................

2

BAB I

KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI

Organization without Information is nothing.

eberhasilan manajemen kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh

tersedianya data dan informasi kesehatan. Data dan informasi ini sebagai

dasar dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

Untuk mendapatkan data dan informasi kesehatan yang berkualitas diperlukan suatu

sistem informasi kesehatan yang adekuat. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan

yang adekuat dalam menghasillkan informasi yang berkualitas dalam pengambilan

keputusan di bidang kesehatan membutuhkan pengetahuan konsep dasar system informasi

kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya.

Untuk dapat lebih memahami secara konseptual dan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan,

kita mulai dengan memahami konsep dasar Sistem Informasi Kesehatan yang berisi

definisi dan kerangka dasar Sistem Informasi Kesehatan.

1. Pengertian Sistem

Pengertian sistem yang menekankan pada komponen-komponennya seperti yang

disampaikan oleh beberapa ahli di bawah ini:

1. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yg terintegrasi dengan maksud yang

sama untuk mencapai suatu tujuan (McLeod, 1995)

2. Gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan

umum (Sauerborn dan Lippeveld, 2000)

3. Suatu tatanan dimana terjadi suatu kesatuan usaha dari berbagai unsur yang

saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian tujuan dalam suatu lingkungan

tertentu

K

3

Sedangkan pengertian sistem Pengertian sistem yang menekankan pada prosedur,

menurut pendapat FitzGeald (1981) yang dikutif oleh Sauerborn dan Lippeveld (2000) :

―sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan ,

berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan

suatu sasaran tertentu.

Pengertian sistem yang menekankan komponen-komponennya merupakan definisi

yang lebih luas dan banyak diterima, karena kenyataannya suatu sistem dapat terdiri dari

beberapa subsistem atau sistem bagian.

Ciri yang mendasari suatu sistem adalah :

1. Pencapaian suatu tujuan

2. Mempunyai struktur tertentu

3. Terdiri dari komponen-komponen

4. Adanya kesatuan usaha berbagai komponen

5. Saling berhubungan yang teratur

6. Komponen-Komponen Sistem

Berdasarkan komponen-komponennya bentuk sistem terdiri dari:

1. Sistem Sederhana, yang hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu: masukan (input),

proses (process), dan keluaran(output).

2. Sistem dengan Pengendalian Umpan Balik, yang terdiri dari komponen-

komponen masukan, proses, keluaran, pengendalian, umpan balik dan

lingkungan.

Saling berhubungan fungsional yang teratur antar komponen-komponen sistem

digambarkan pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Hubungan fungsional antar komponen system

4

Komponen-komponen fungsional yang melandasi sistem menurut Siregar (1992)

yaitu sebagai berikut :

1. Masukan ada 2 macam :

1. Masukan yang diolah oleh proses sistem (materi atau masalah)

2. Masukan yang dibutuhkan untuk mengolah dalam proses sistem.

3. Proses

Proses merupakan komponen sistem yang berfungsi untuk mengolah sehingga dihasilkan

keluaran atau kegiatan yang mengubah masukan menjadi keluaran.

4. Keluaran

Keluaran merupakan hasil kerja langsung dari suatu sistem, bentuknya harus nyata, dapat

dilihat dan diukur.

5. Umpan balik

Umpan balik merupakan kegiatan dalam sistem dimana dengan adanya umpan balik ini

dapat dilakukan penyesuaian secara otomatis terhadap masukan dan proses sehingga

diperoleh keluaran yang sesuai.

6. Kontrol

Kontrol berfungsi untuk mengendalikan kerja sistem sehingga proses-proses yang

dilakukan sistem dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan.

7. Lingkungan

Lingkungan merupakan tempat dimana sistem hidup. Lingkungan mempunyai pengaruh

terhadap sistem dan sebaliknya lingkungan dapat dipengaruhi sistem (Siregar,1992).

1. Pengertian Data dan Informasi

5

Data merupakan bentuk jamak dari kata datum (Latin) yang berarti sebagian kecil

dari informasi atau sebuah fakta yang diketahui atau diperkirakan yang digunakan sebagai

dasar dari teori, kesimpulan atau inferens.

Data itu sendiri mempunyai arti informasi yang faktual merupakan fakta-fakta atau

gambaran-gambaran yang didapat dari eksperimen atau survey yang digunakan sebagai

dasar dalam perhitungan atau penyusunan kesimpulan.

Dalam sistem informasi (ilmu komputer) data merupakan informasi perhitungan dari

pengolahan komputer berupa angka, teks, gambar, suara dalam bentuk yang cocok untuk

penyimpanan dan pengolahan oleh komputer.

Dalam statistik data adalah himpunan angka-angka yang merupakan nilai dari unit

sampel kita sebagai hasil dari mengamati/mengukur.

Ditinjau dari jenis data dapat kita tentukan :

1. Data diskrit : data dalam bentuk bilangan bulat atau data yang didapat dari hasil

perhitungan. Misalnya : jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita TBC Paru

dll.

2. Data kontinyu : data dalam bentuk rangkaian data yang dapat dalam bentuk desimal

dan didapatkan dari pengukuran. Misalnya : Tinggi Badan, berat badan, panjang

badan dll.

3. Data kuantitatif : data dalam bentuk bilangan (numerik) misalnya jumlah balita

yang diimunisasi dll.

4. Data kualitatif : data yang dalam bentuk kualitatif (kategorial). Misalnya :

pernyataan terhadap KB setuju, kurang setuju, tidak setuju.

Ditinjau dari sumbernya data dibagi atas :

1. Data primer : data yang dikumpulkan oleh penelitinya sendiri.

2. Data sekunder : data yang diambil dari suatu sumber dan biasanya data itu sudah

dikompilasi lebih dahulu oleh instansi atau yang punya data.

6

Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya. Sauerborn meringkasnya menjadi kumpulan fakta

atau data yang sangat berguna.

2. Transformasi Data menjadi Informasi

Menurut Siregar (1992), alih bentuk data menjadi informasi melalui empat langkah

pokok yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan analisis data.

Selanjutnya diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Transformasi Data Menjadi Informasi Dengan Empat Langkah

Proses pengumpulan data diawali dengan ketersediaan data pada sumber data baik

dalam bentuk hasil pencatatan dan pelaporan ataupun hasil survei.

Pengolahan data dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat

komputer .

7

Proses pengolahan data atau transformasi adalah kegiatan-kegiatan mengubah data

menjadi informasi dengan cara tertentu sesuai dengan keperluan terhadap informasi yang

dihasilkan. Umumnya terdapat empat kelompok cara pengolahan data yaitu klasifikasi,

sortir, kalkulasi dan kesimpulan.

Klasifikasi adalah mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik ke

dalam grup atau kelas. Sebagai contoh data PHBS dikelompokan dahulu berdasarkan

karakteristik datanya antara lain nama Desa, nama Kecamatan dan Kabupaten.

Selanjutnya mengelompokan data kepala keluarga kemudian kelompok kondisi PHBS

perilaku, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.

Kalkulasi adalah kegiatan pengolahan data dalam bentuk penghitungan angka-angka

(arithmetic). Manipulasi angka-angka dari data disebut kalkulasi berupa penjumlahan,

pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, pengakaran dan sebagainya.

Sortir merupakan prosedur penyusunan data dengan urutan. Penyortiran dapat

dilakukan dengan dua urutan yaitu urutan angka dan urutan abjad. Hal ini dimaksudkan

terutama untuk memudahkan pencarian data catatan pada waktu data catatan ditampilkan

pada layar monitor ataupun setelah dicetak menjadi informasi hardcopy.

Penyimpulan dimaksudkan agar data menjadi bernilai melalui proses pemadatan atau

peringkasan dari deretan data yang telah diinput dan diolah. Sederetan angka-angka dapat

diolah menjadi kesimpulan baik dalam bentuk jumlah, persentase, pengurangan dan

manipulasi lainnya sehingga memberi nilai dari data tersebut menjadi suatu informasi.

Sistem Informasi

1. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Siregar (1995) sistem informasi adalah suatu sistem yang dapat

menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu

untuk semua macam proses pengambilan keputusan pada berbagai jenjang dalam suatu

organisasi.

Sistem informasi memiliki tiga elemen utama, yaitu data yang menyediakan

informasi, prosedur yang memberitahu pengguna bagaimana mengoperasikan sistem

informasi, dan orang-orang yang membuat produk, menyelesaikan masalah, membuat

keputusan, dan menggunakan sistem informasi tersebut. Orang-orang dalam sistem

informasi membuat prosedur untuk mengolah dan memanipulasi data sehingga

menghasilkan informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke lingkungan.

8

Model dasar sistem adalah masukan, pengolahan, dan keluaran. Fungsi pengolahan

informasi sering membutuhkan data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam waktu

periode sebelumnya. Oleh karena itu pada model sistem informasi ditambahkan pula

media penyimpan data (data base) maka fungsi pengolahan informasi bukan lagi

mengubah data menjadi informasi tetapi juga menyimpan data untuk penggunaan

lanjutan.

Skema dasar sistem informasi dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3 (Davis, 1999).

Model dasar ini berguna dalam memahami bukan saja keseluruhan sistem

pengolahan informasi, tetapi juga untuk penerapan pengolahan informasi secara

tersendiri. Setiap penerapan dapat dianalisis menjadi masukan, penyimpanan,

pengolahan dan keluaran.

Keberhasilan suatu sistem informasi sangat bergantung pada sistem basis data.

Semakin lengkap, akurat dan mudah dalam menampilkan kembali data yang ada dalam

sistem basis data maka akan semakin tinggi kualitas sistem informasi tersebut. Basis data

(database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya,

tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk

memanipulasinya. Data perlu disimpan di dalam basis data untuk keperluan penyediaan

informasi lebih lanjut (Jogiyanto, 1999).

2. Komponen Sistem Informasi

Komponen sistem informasi berdasarkan Burch dan Grudnisky (1986), seperti dikutip

oleh Jogianto (1999) disebut dengan istilah blok bangunan yang terdiri dari:

1. Blok masukan, merupakan input data yang masuk ke dalam sistem informasi,

termasuk didalamnya adalah metode-metode dan media yang digunakan,

biasanya berupa dokumen-dokumen dasar.

9

2. Blok model, terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang

akan memanipulasi data masukan dan data yang tersimpan di basis data dengan

cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3. Blok keluaran, merupakan produk sistem informasi berupa informasi yang

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen

serta semua pemakai sistem.

4. Blok teknologi, yang merupakan perangkat kerja untuk menerima masukan,

menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan

mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem secara keseluruhan.

Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi, perangkat lunak, dan

perangkat keras.

5. Blok basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu

dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat

lunak untuk mengubahnya. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan

sedemikian rupa, sehingga informasi yang dihasilkan berkualitas.

6. Blok kendali, merupakan mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila

terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat cepat diatasi.

Kesatuan dari komponen-komponen tersebut dapat digambarkan seperti pada gambar 1.4.

10

3. Jenis-Jenis Sistem Informasi

Sistem informasi dikembangkan untuk berbagai tujuan, sehingga terdapat beberapa jenis

sistem informasi, diantaranya:

1. Sistem pengolahan transaksi, adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang

dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis

rutin dan inventarisasi. Sistem ini merupakan sistem tanpa batas yang

memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal.

2. Sistem otomasi perkantoran, sistem yang dipakai untuk menganalisis informasi

sedemikian rupa untuk mengubah data atau menggantikannya dengan cara-cara

tertentu sebelum membaginya atau menyebarkannya secara keseluruhan, kepada

organisasi dan kadang-kadang di luar itu.

3. Sistem kerja pengetahuan, adalah sistem yang mendukung para pekerja profesional

seperti ilmuwan, insinyur dan doktor untuk membantu mereka menciptakan

pengetahuan baru dan memungkinkan mereka menerapkannya pada organisasi atau

masyarakat.

11

4. Sistem informasi manajemen, merupakan sistem yang menghasilkan informasi

untuk kepentingan manajerial atau proses-proses manajemen (perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan penilaian) kegiatan organisasi.

5. Sistem pendukung keputusan, merupakan sistem informasi terkomputerisasi di

atas sistem informasi manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung

pengambilan keputusan di seluruh tahapnya, walaupun keputusan akhir masih tetap

wewenang khusus pembuat keputusan.

6. Sistem ahli dan kecerdasan buatan, merupakan sistem yang menggunakan

pendekatan kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah melalui pengguna

bisnis dan secara efektif menggunakan pengetahuan seorang ahli untuk

menyelesaikan masalah yang ada dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Kesehatan

1. Batasan Sistem Informasi Kesehatan

Beberapa batasan sistem informasi kesehatan:

1. “Sistem informasi kesehatan adalah mekanisme pengumpulan, pengolahan, analisis

dan pengiriman informasi yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan dan

mengoperasikan pelayanan kesehatan dan juga untuk penelitian dan pelatihan”.

2. “Sistem informasi kesehatan adalah sejumlah komponen dan prosedur yang

terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan informasi untuk meningkatkan

keputusan manajemen pelayanan kesehatan pada setiap tingkat sistem kesehatan.”

2. Komponen Sistem Informasi Kesehatan

Seperti sistem lainnya, sistem informasi kesehatan terdiri dari komponen yang

saling berhubungan yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:2

a. Proses informasi, yang terdiri dari: 2

1. Pengumpulan data

2. Pengiriman data

3. Pengolahan data

4. Analisis data

12

5. Penyajian informasi

Pemantauan dan penilaian proses tersebut memungkinkan gabungan masukan yang

benar menghasilkan tipe keluaran yang benar pada waktu yang tepat. Sistem informasi

dapat menyediakan informasi yang tepat dan relevan hanya jika setiap komponen proses

informasi terstruktur dengan baik.

b. Manajemen sistem informasi, yang terdiri dari:

1. Sumber daya sistem informasi kesehatan meliputi orang-orang (perencana,

manajer, ahli statistik, ahli epidemiologi, pengumpul data), perangkat keras

(register, telepon, komputer), perangkat lunak (kertas karbon, format laporan,

program pengolah data) dan sumber dana.

2. Aturan-aturan organisasi, misalnya penggunaan standar diagnosa dan

penanganan, uraian tugas petugas, prosedur manajemen distribusi, prosedur

pemeliharaan komputer yang memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya

sistem informasi kesehatan.

Oleh karena itu dalam merancang atau merancang kembali sistem informasi

kesehatan dibutuhkan penekanan pada pengaturan yang sistematis setiap komponen baik

proses informasi maupun manajemen sistem informasi tersebut.2

3. Masalah-masalah Sistem Informasi Kesehatan

Pada banyak negara sistem informasi kesehatan tidak adekuat dalam menyediakan

dukungan dalam manajemen program. Lippeveld (2000) menyimpulkan alasannya dalam

lima hal:

a. Irelevansi informasi yang didapat dengan kebutuhan

b. Kualitas data yang kurang

c. Duplikasi data dan tidak efisiennya informasi

d. Tidak tepat waktu dalam melaporkan dan menindaklanjuti

e. Informasinya kurang berguna

Menurut Bambang dkk. (1991) terdapat beberapa masalah pada sistem informasi

kesehatan di Indonesia diantaranya:

13

1. Data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit-unit operasional sangat banyak,

sehingga beban para petugas menjadi berat.

2. Proses pengolahan data menjadi lama, sehingga hasil pengolahan data menjadi

lama, menyebabkan hasilnya menjadi tidak tepat waktu ketika disajikan dan

diumpanbalikkan.

3. Data yang dikumpulkan terlalu banyak dibanding kebutuhannya, maka banyak

data yang akhirnya tidak dimanfaatkan.

Keney (1999)11 menyimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam

pengumpulan data kesehatan maternal diantaranya kualitas, kelengkapan dan ketersediaan

infromasi yang tidak adekuat yang menyebabkan keterbatasan dalam penggunaanya

untuk menetapkan kebijakan.

14

BAB 2

Peran Sistem Informasi Kesehatan Dalam Manajemen Kesehatan

embangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui pengelolaan

pembangunan kesehatan yang disusun dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen

pengelolaan kese-hatan tersebut dikelompokkan dalam tujuh subsistem, yaitu :

1. Upaya kesehatan

2. Penelitian dan pengembangan kesehatan

3. Pembiayaan kesehatan

4. Sumber daya manusia kesehatan

5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan

6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, dan

7. Pemberdayaan masyarakat.

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang

cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Namun,

seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal

pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan

informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi merupakan sumber daya yang

sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan yaitu pada proses

manajemen, pengambilan keputusan, kepemerintahan dan penerapan akuntabilitas.

Sistem Informasi merupakan “jiwa” dari suatu proses manajemen, demikian pula

Sistem Informasi Kesehatan merupakan “jiwa” dari manajemen kesehatan. Sistem

P

15

Informasi Kesehatan (SIK) sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan terus

berkembang selaras dengan perkembangan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem

kesehatan mengakibatkan terjadinya perubahan pada SIK, namun sayangnya perubahan

sistem kesehatan di lapangan tidak secepat dengan yang diperkirakan oleh para

pengambil keputusan.

Hal ini tampak nyata ketika sistem kesehatan berubah dari sentralisasi ke

desentralisasi, SIK tidak berfungsi sebagaimana layaknya. SIK yang selama ini telah

dikembangkan, (meskipun masih terfragmentasi) secara Nasional tidak berfungsi, alur

laporan dari pelayanan kesehatan ke jenjang administrasi kabupaten/kota hingga ke pusat

banyak yang terhambat.

SIK membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk (a) pelaksanaan

pelayanan kesehatan sehari-hari, (b) intervensi cepat dalam penanggulangan masalah

kesehatan, dan (c) untuk mendukung manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota,

provinsi dan pusat terutama dalam penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah

dan jangka panjang. SIK yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan

data/informasi yang akurat dan tepat waktu.

SIK telah digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari

yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit,

terutama dalam penanganan pasien dan intervensi penanggulangan masalah kesehatan.

Sebaliknya dalam hal manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan

pusat, SIK belum banyak berperan karena belum menghasilkan data/informasi yang

akurat dan tepat waktu.

Manajemen Kesehatan

Secara umum manajemen merupakan suatu kegiatan untuk mengatur orang lain

guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Hal ini berdasarkan beberapa

pendapat ahli berikut :

1. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang /lebih untuk

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil (tujuan)

yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja. (Evancevich)

16

2. Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan diselenggarakan

dan diawasi (Encyclopaedia of sosial sciences)

3. Manajemen membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan

fungsi-fungsinya dapat dipecahkan sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama

(perencanaan dan pengawasan)

4. Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dengan

menggunakan orang lain (Robert D. Terry).

Dalam bidang kesehatan masyarakat, manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan

atau suatu seni untuk mengatur para petugas kesehatan dan nonpetugas kesehatan guna

meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program kesehatan. Dengan kata lain

manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem

pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen

adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. (Notoatmodjo, 2003)

Sedangkan Fungsi manajemen, menurut beberapa ahli mengandung berbagai

komponen sebagai berikut :

1. Menurut L. Gullick manajemen mengandung beberapa unsur antara lain

Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgetting

2. Menurut George Terry – Planning, Organizing, Actuating, Controlling

3. Menurut Koonzt O’ Donnel – Planning, Organizing, Staffing, Directing,

Controlling

4. Menurut H. Fayol – Planning, Organizing, Commanding, Coordinating,

Controlling

Berbagai komponen fungsi manajemen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Planning (perencanaan) adalah sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan

tujuan organisasi sampai dengan menetapkan alternative kegiatan untuk

pencapaiannya.

17

2. Organizing (pengorganisasian) adalah rangkaian kegiatan menajemen untuk

menghimpun semua sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh organisasi dan

memanfaatkannya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Actuating (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi

penggerakan pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka

mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan

ketrampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia.

4. Controlling (monitoring) atau pengawasan dan pengendalian (wasdal) adalah

proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi

penyimpangan.

Dari sisi manajemen berdasarkan sasaran, terdapat tiga jenis manajemen kesehatan

yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yaitu manajemen

pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan.

1. Manajemen Pasien/Klien

Fungsi utama dari manajemen pasien/klien adalah memberikan pelayanan

kesehatan kuratif, preventif dan promotif yang bermutu kepada pasien dan klien, baik di

tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun di tingkat pelayanan kesehatan rujukan.

Pelayanan kesehatan yang bermutu dirumuskan secara berbeda sesuai dengan

tingkat pelayanannya. Di tingkat pelayanan kesehatan dasar, peiayanan kesehatan yang

bermutu berarti pelayanan kesehatan yang paripuma (komprehensif), terintegrasi, dan

berkelanjutan. Fokusnya adalah pada pasien dan klien dengan lingkungan sosio-kultural

terdekatnya. Mutu pelayanan kesehatan di tingkat rujukan sangat tergantung kepada

masukan yang berupa sumber daya manusia dan teknologi. Karena itu, mutu pelayanan

rujukan dapat dilihat dari kecanggihan teknologinya.

Pemakai informasi di tingkat manajemen pasien/klien adalah para penyelenggara

pelayanan kesehatan, yaitu dokter, bidan, dan petugas paramedik lainnya. Di samping itu

juga para kader kesehatan dan para dukun. Suatu Sistem Informasi Kesehatan yang

dirancang dengan baik akan merupakan dukungan utama bagi peningkatan mutu

18

pelayanan kesehatan yang mereka selenggarakan. Informasi yang mereka butuhkan itu

akan digunakan untuk membuat keputusan yang tepat, misalnya:

1. Tanggal, diagnosis, dan pengobatan yang diberikan dalam kunjungan yang lalu

akan membantu si pemberi pelayanan kesehatan dalam membuat keputusan

terhadap seorang penderita tuberkulosis yang berkunjung ke Puskesmas (dalam

rangka keparipurnaan pelayanan).

2. Seorang anak usia 2 tahun dibawa oleh ibunya karena menderita bercak-bercak

pada kulit dan diare. Punyakah pemberi pelayanan informasi yang iepat untuk

mengetahui apakah anak tersebut menderita campak dan apakah ia telah

divaksinasi? (dalam rangka integrasi pelayanan).

3. Dalam rangka memutuskan vaksin apa yang akan diberikan kepada seorang anak

usia 8 bulan yang dibawa ibunya ke Puskesmas, petugas kesehatan perlu

mengetahui jenis vaksin apa yang pernah didapat si anak dan bilamana

didapatnya (dalam rangka keparipurnaan dan kelanjutan pelayanan).

4. Hasil-hasil patologis dari spesimen biopsi cervix akan membantu ahli bedah

memutuskan perlu-tidaknya melakukan histerektomi (dalam rangka kelanjutan

pelayanan).

2. Manajemen Unit Kesehatan

Tujuan manajemen umum dari suatu unit kesehatan adalah untuk memberikan

pelayanan kesehatan terhadap suatu penduduk tertentu di dalam wilayah kerja

pelayanannya dengan sumber daya yang ada. Unit-unit kesehatan dapat diklasifikasikan

menurut tingkat konsentrasi sumber dayanya menjadi: unit-unit pelayanan kesehatan

dasar dan unit-unit pelayanan kesehatan rujukan. Setiap jenis unit kesehatan memiliki

fungsi-fungsi manajemennya sendiri. Namun demikian pada dasamya fungsi-fungsi itu

dapat dibedakan atas fangsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan, dan fungsi-fungsi

administratif.

Fungsi-fungsi pemberian pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan kebutuhan

kesehatan dari masyarakat yang dilayani oleh unit kesehatan yang bersangkutan. Unit

pelayanan kesehatan dasar memberikan paket pelayanan pemeliharaan kesehatan umum.

Terdapat banyak perbedaan dalam bentuk penyediaan pelayanan kesehatan dasar ini,

19

yaitu misalnya apotik, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, Klinik, Balai

Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Sarana-sarana yang berbeda ini bisa jadi memiliki

fungsi yang berbeda pula. Beberapa di antaranya hanya memberikan pelayanan kuratif.

Tetapi yang lain seperti Puskesmas misalnya memiliki paling sedikit lima jenis

pelayanan, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan,

dan pengobatan (pelayanan kuratif). Kerapkali tersedianya tenaga kesehatan merupakan

faktor pembeda dalam fungsi atau jenis pelayanan dari unit-unit pelayanan kesehatan

dasar.

Unit-unit pelayanan kesehatan rujukan seperti rumah sakit dan klinik rawat jalan

khusus menyediakan pelayanan dan teknik-teknik yang kerumitannya tidak dapat

ditangani oleh unit pelayanan kesehatan dasar. Rumah Sakit Kabupaten/Kota merupakan

unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama (primer), Rumah Sakit Provinsi

merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat kedua (sekunder), dan Rumah Sakit

Pusat merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan tingkat ketiga (tersier). Di Rumah

Sakit Kabupaten/Kota harus diselenggarakan paling sedikit empat pelayanan spesialistik,

yaitu: obsetrik dan genekologi, anak, bedah, dan penyakit dalam.

Informasi yang disiapkan dengan baik di unit-unit kesehatan akan membantu

pembuatan keputusan-keputusan dalam unit kesehatan tersebut. Contohnya adalah

sebagai berikut:

1. Suatu Puskesmas harus memberikan pengobatan kepada pasien-pasien

tuberkulosis. Kepala Puskesmas ingin mengetahui berapa orang pasien di antara

mereka yang berobat ke Puskesmas yang menghentikan pengobatan sebelum

waktunya (angka "drop out"). Informasi ini dapat digunakan untuk memutuskan

perlu-tidaknya melakukan peningkatan kegiatan tindak lanjut (follow up)

terhadap para pasien tuberkulosis.

2. Salah satu fungsi dari Puskesmas adalah memberikan pelayanan perawatan

prakelahiran (prenatal care) kepada semua perempuan hamil di wilayah kerjanya,

dan merujuk mereka yang berisiko ke Rumah Sakit Kabupaten/Kota. Dalam

beberapa bulan terakhir, sejumlah perempuan dari desa-desa sekitar dilaporkan

meninggal pada saat melahirkan atau tidak lama setelah melahirkan. Kepala

Puskesmas dan bidan Puskesmas ingin mengetahui berapa orang perempuan dari

antara perempuan yang diperkirakan hamil di wilayah kerja Puskesmas

20

memperoleh pelayanan prenatal care. Informasi ini akan membantu mereka

dalam mereorganisasi kegiatan-kegiatan prenatal care secara lebih efektif.

3. Sebuah Rumah Sakit Kabupaten dengan 200 tempat tidur menyediakan

pelayanan rawat inap kepada sekitar 200.000 penduduk. Selama setahun, tempat

tidur yang disediakan selalu penuh, dan kerapkali bahkan digunakan tempat tidur

lipat tambahan untuk merawat pasien. Dalam hal ini Direktur Rumah Sakit ingin

mengetahui berapa rata-rata lama menginap (ALOS - Average Length Of Stay)

dari pasien-pasien di setiap instalasi untuk memutuskan perlu-tidaknya

menambah tempat tidur, atau mengubah prosedur pengeluaran pasien.

4. Rumah Sakit rujukan tersier berfungsi sesuai dengan anggaran tahunan yang

tersedia. Pemasukan dana berasal dari subsidi pemerintah, dari pembayaran

asuransi kesehatan, dan dari pembayaran para pasien. Dalam rangka menyusun

anggaran tahunan, Direktur Umum dan Keuangan akan memerlukan data dan

informasi tentang pemasukan tahun lain menurut sumbernya, dan pengeluaran-

pengeluaran tahun lalu menurut pusat-pusat biaya.

3. Manajemen Sistem Kesehatan

Tujuan dari manajemen Sistem Kesehatan adalah untuk mengkoordinasikan dan

memberikan dukungan perencanaan dan manajemen kepada tingkat penyedia pelayanan

kesehatan. Beberapa contoh dari fungsi manajemen Sistem Kesehatan adalah sebagai

berikut:

1. penetapan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan kesehatan

2. koordinasi lintas sektoral

3. perencanaan strategis dan penyusiinan program kesehatan

4. penganggaran dan alokasi sumber daya finansial

5. pengorganisasian sistem, termasuk mekanisme rujukan

6. pengembangan tenaga kesehatan, termasuk pendidikan berkelanjutan

7. manajemen sumber daya, mencakup keuangan, tenaga kesehatan, dan informasi

kesehatan

21

8. manajemen dan distribusi peralatan, bahan, dan obat

9. surveilans penyakit

10. penyehatan lingkungan

11. pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan.

Fungsi-fungsi manajemen terhadap sistem kesehatan berbeda antara satu tingkat

administrasi dengan tingkat administrasi lainnya. Fungsi-fungsi itu ditetapkan dengan

mengacu pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Menurut UU No. 22 tahun 1999, Daerah Provinsi memiliki kewenangan

desentralisasi terbatas, sedangkan Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan

desentralisasi luas. Di lain pihak, Pemerintah Pusat diizinkan oleh UU tersebut untuk

mendelegasikan kewenangan kepada Daerah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah

Pusat (dekonsentrasi). Kewenangan dekonsentrasi ini tidak boleh didelegasikan sampai

ke tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian, UU memberikan kewenangan

dekonsentrasi ini secara luas kepada Daerah Provinsi.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang merupakan tindak lanjut atau

penjabaran dari UU No. 22 tahun 1999, mengurai kewenangan desentralisasi terbatas

Daerah Provinsi ini.

Sedangkan kewenangan dekonsentrasi untuk Daerah Provinsi, karena memang

tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000, didapat dari Surat Edaran Menteri Kesehatan &

Kesejahteraan Sosial R.I. (SE Menkes & Kesos) No. 1107 tahun 2000.

UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota memiliki

kewenangan desentralisasi luas. Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang

kesehatan juga tidak diatur dalam PP No. 25 tahun 2000 karena UU No. 22 tahun 1999

pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten/

Kota (kecuali lima kewenangan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 UU No.22 tahun

1999). Namun demikian, demi kejelasan, Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial

dalam Kepmenkes & Kesos Nomor 1747/Menkes-Kesos/ SK/XII /2000 tentang Pedoman

22

Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota,

merinci kewenangan untuk Daerah Kabupaten/Kota yang disebut sebagai kewenangan

minimal.

Peran Sistem Informasi Kesehatan

Pada hakikatnya suatu Sistem Informasi Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri.

Sistem Informasi Kesehatan merupakan bagian fungsional dari Sistem Kesehatan yang

komprehensif, yang memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu, meliputi baik

pelayanan kuratif, pelayanan rahabilitatif, maupun pencegahan penyakit, dan peningkatan

kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan harus dapat mengupayakan dihasilkannya

informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat Sistem

Kesehatan. Sistem Kesehatan memang terdiri atas berbagai tingkat sejak dari tingkat

paling bawah, tingkat menengah, sampai ke tingkat pusat. Dengan berlakunya konsep

desentralisasi dan otonomi daerah, Sistem Kesehatan di setiap tingkat harus dapat mandiri

(selfpropeled), walaupun berkaitan satu sama lain.

Sesuai dengan pembagian wilayah di Indonesia yang berlaku saat ini, tingkat-

tingkat itu adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kecamatan, di mana terdapat Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar

lain.

2. Tingkat Kabupaten/Kota, di mana terdapat Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,

Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan rujukan primer lain.

3. Tingkat Provinsi, di mana terdapat Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit

Provinsi, dan pelayanan rujukan sekunder lain.

4. Tingkat Pusat, di mana terdapat Departemen Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, dan

pelayanan kesehatan rujukan tersier lain.

Setiap tingkat menyediakan pelayanan kesehatan yang berbeda, memiliki sumber

daya yang berbeda, dan mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen yang berbeda pula.

Idealnya, sumber daya harus sebanyak mungkin terdapat di kecamatan agar masyarakat

memiliki akses yang optimal terhadap pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam rangka

23

desentralisasi ternyata dihadapi banyak kendala, khususnya berkaitan dengan ketenagaan,

sarana dan peralatan, yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan ekonomi negara.

Fungsi khusus yang dimiliki setiap tingkat mengakibatkan perbedaan dalam

pengambilan keputusan. Dari sisi manajemen, fungsi-fungsi dalam Sistem Kesehatan

dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: (1) Manajemen Pasien/Klien, (2)

Manajemen Unit Kesehatan, dan (3) Manajemen Sistem Kesehatan.

Manajemen pasien/klien dan manajemen unit kesehatan berkaitan secara langsung

dengan pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif kepada masyarakat. Dalam

hal ini tercakup interaksi antara petugas-petugas unit kesehatan dengan masyarakat di

wilayah pelayanannya. Manajemen pasien/klien dan manajemen unit dipraktikkan baik di

pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas dan lain-lain), pelayanan kesehatan rujukan

(Rumah Sakit dan lain-lain), serta di Dinas Kesehatan. Keputusan-keputusan yang dibuat

dalam rangka manajemen pasien/klien dan manajemen unit kesehatan disebut keputusan-

keputusan operasional. Manajer, dalam manajemen pasien/klien adalah semua petugas

kesehatan yang melayani pasien/klien. Sedangkan manajer dalam manajemen unit adalah

pimpinan dari unit yang bersangkutan (Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, Kepala

Dinas Kesehatan). Manajemen Sistem Kesehatan berfungsi memberikan dukungan

manajerial dan koordinasi terhadap tingkat manajemen unit kesehatan dan manajemen

pasien/klien. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka manajemen sistem

kesehatan disebut keputusan-keputusan strategis. Adapun manajer dalam manajemen

Sistem Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan dan pihak-pihak lain yang dapat

mempengaruhi keputusannya (stakeholders).

Dengan mengenali fungsi spesifik dari setiap tingkat manajemen kesehatan, akan

dapat dikenali pula siapa saja pemakai informasi kesehatan (yaitu para manajer

kesehatan) dari keputusan-keputusan apa yang harus mereka buat. Hal ini akan membantu

dalam perumusan kebutuhan informasi di setiap tingkat dan penetapan data apa yang

harus dikumpulkan, cara dan instrumen pengumpulannya, pengiriman datanya, prosedur

pengolahan datanya, pengemasan informasinya, dan penyajian informasinya.

24

BAB 3

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

istem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks. Sistem

ini dapat berjalan dengan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi

yang tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting komitmen

perusahaan. Sistem Informasi Manajemen berguna untuk mendukung fungsi operasi,

manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

Sistem Informasi Manajemen bertujuan menghasilkan informasi yang berguna

untuk perusahaan. Kegiatan ini mendukung proses bisnis perusahaan dan perlu

diperhatikan untuk kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, komitmen perusahaan

s

25

untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen haruslah sangat tinggi agar proses yang

terjadi dilantai produksi menjadi menguntungkan bagi perusahaan.

Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi

manajamen, maka analis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang

dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat

(level) manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pada pengertian-

pengertian di atas, maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya Sistem Informasi Manajemen

adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan

keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun

keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang

menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen

Definisi dan Struktur Sistem Informasi Manajemen

Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang

memastikan bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang

dipilih bekerja.

Sistem informasi manajemen (manajement information system atau sering dikenal

dengan singkatannya MIS) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi

untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan

manajemen.

SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari

interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah

data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di

dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Secara teori, komputer tidak harus digunakan di dalam SIM, tetapi kenyataannya

tidaklah mungkin SIM yang komplek dapat berfungsi tanpa melibatkan elemen komputer.

Lebih lanjut, bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengolahan informasi yang

didasarkan pada komputer (computer-based information processing).

26

SIM merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar

kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut :

1. Sistem informasi akuntansi (accounting information system),menyediakan

informasi dari transaksi keuangan.

2. Sistem informasi pemasaran (marketing information system), menyediakan

informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran,

kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan

pemasaran.

3. Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management information

system).

4. Sistem informasi personalia (personnel information systems)

5. Sistem informasi distribusi (distribution information systems)

6. Sistem informasi pembelian (purchasing information systems)

7. Sistem informasi kekayaan (treasury information systems)

8. Sistem informasi analisis kredit (credit analiysis information systems)

9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development

information systems)

10. Sistem informasi teknik (engineering information systems)

Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi

kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah (lower level

management), managemen tingkat menengah (middle level management) dan manajemen

tingkat atas (top level management).

Top level management dengan executive management dapat terdiri dari direktur

utama (president), direktur (vise-president) dan eksekutif lainnya di fungsi-fungsi

pemasaran, pembelian, teknik, produksi, keuangan dan akuntansi. Sedang middle level

management dapat terdiri dari manajer-manajer devisi dan manajer-manajer cabang.

27

Lower level management disebut degan operating management dapat meliputi mandor

dan pengawas.

Top level management disebut juga dengan strategic level, middle level

management dengan tactical level dan lower management dengan tehcnical level.

Gambar 3.1. Informasi dan SIM untuk semua tingkat manajemen

Evolusi/Perkembangan Konsep Sistem Informasi Manajemen



dipilih bekerja.

Gagasan sebuah sistem informasi untuk mendukung manajemen dan pengambilan

keputusan telah ada sebelum dipakainya komputer, yang memperluas kemampuan

28

keorganisasian untukmenerapkan sistem semacam itu. Perluasan kemampuan tersebut

sedemikian menyolok sehingga SIM dianggap sesuatu yang baru karena baru kini dapat

dipakai. Banyak dari gagasan yang merupakan bagian SIM berkembang/ berevolusi dari

bagian ilmu pengetahuan lain.

Ada empat bidang pokok konsep dan pengembangan sistem yang sangat penting

dalam melacak asala mula konsep SIM yaitu: (1) akuntansi manajerial; (2) ilmu

pengetahuan manajemen; (3) teori manajemen; dan (4) pengolahan komputer.

Akuntansi Manajerial

Disini perlu dianggap bahwa bidang akuntansi dibagi atas dua bidang pokok, yaitu

akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan (financial accounting)

berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu, misal dalam

satu bulan atau satu tahun (laporan rugi-laba/income statement) dan melaporkan status

keuangan pada akhir periode (neraca). Karena sebuah organisasi beroperasi secara terus

menerus sepanjang waktu, pengukuran pendapatan untuk suatu jangka waktu tertentu

meliputi pertanyaan-pertanyaan pengukuran penerimaan dalam suatu periode dan

mengenali serta membandingkan biaya yang timbul untuk menghitung laba.

Sistem pelaporan untuk organisasi yang dikembangkan oleh akuntansi manajerial

pada umumnya mencerminkan gagasan akuntansi pertanggungjawaban (responsibility

accounting) dan akuntansi keuntungan (profitability accounting). Laporan tersebut

disusun untuk menunjukkan adanya penyimpangan dari rencana prestasi dan sebab-sebab

penyimpangan tersebut.

Analisis biaya dipakai dalam akuntansi manajerial untuk menentukan biaya yang

paling relevan dalam pengambilan keputusan. Biaya yang relevan ini dapat berupa biaya

penuh (full cost), biaya langsung (direct cost), biaya marjinal (marginal cost), biaya

penggantian (replacement cost), biaya peluang (opportunity cost) atau lain-lainnya.

Akuntansi manajerial juga menggunakan teknik keputusan yang berorientasi pada

biaya seperti penganggaran modal, analisis impas dan penetapan harga transfer.

Singkatnya, akuntansi keuangan adalah sebuah sistem informasi dengan aturan dan

pengolahan ke arah menyuguhkan informasi yang tepat bagi penanam modal dan pemberi

29

kredit. Akuntansi manajerial adalah sebuah sistem informasi yang berorientasi pada

manajemen internal serta pengendalian dan karenanya berhubungan erat dengan SIM.

Ilmu Pengetahuan Manajemen

Ilmu manajemen atau penelitian operasional adalah penerapan metode ilmiah dan

teknik-teknik analisis kuantitatif terhadap masalah manajemen. Beberapa di antara

konsep-konsep pokoknya adalah:

1. Penekanan ancangan sistematis dalam pemecahan persoalan dan penerapan

metode ilmiah pada penelitian.

2. Memakai model matematis dan prosedur matematis serta statistis dalam analisis.

3. Bertujuan mencari keputusan optimal atau kebijakan optimal.

Ilmu pengetahuan manajemen dalam penyelesaiannya cenderung memakai kriteria

ekonomis atau teknik daripada kriteria perilaku, dengan penekanan metode teknis dalam

memecahkan persoalan. Keberhasilan ilmu pengetahuan manajemen di dalam organisasi

yang paling menyolok adalah pada persoalan operasional dan keputusan taktis. Misalnya

manajemen sediaan barang (inventory management) telah mendapat perhatian besar,

demikian pula penjadualan produksi, penentuan letak pabrik, penjaluran angkutan

(transportation routing), dan analisis penanaman modal.

Beberapa teknik umum sehubungan dengan ilmu pengetahuan manajemen adalah:

1. Pemrograman linier (linear programming)

2. Pemrograman integer (integer programming)

3. Pemrograman dinamis (dynamic programming)

4. Teori pengantrian (queueing theory)

5. Teori permainan (game theory)

6. Teori keputusan (decision theory)

7. Simulasi (simulation)

30

Ilmu pengetahuan manajemen adalah sebuah perkembangan penting dalam sistem

informasi manajemen berdasarkan komputer, karena ilmu pengetahuan manajemen telah

mengembangkan prosedur-prosedur untuk analisis dan pemecahan berdasarkan komputer

dalam banyak jenis persoalan keputusan. Ancangan sistematis dalam pemecahan

persoalan, pemakaian model, teknik-teknik ilmu pengetahuan manajemen, dan algoritma

pemecahan berdasarkan komputer umumnya digabungkan dalam rancangan SIM.

Teori Manajemen

Dalam memahami evolusi konsep SIM, perkembangan terakhir dalam teori

manajemen cukup pesat. Bila dalam ilmu pengetahuan manajemen perkembangannya

menekankan optimisasi sebagai tujuan, maka teori manajemen sekarang menekankan

pemuasan dan mempertimbangkan keterbatasan manusia dalam mencari pemecahan.

Sejumlah periset manajemen telah memusatkan perhatian pada segi-segi keperilakuan dan

motivasi pada struktur keorganisasian serta sistem dalam organisasi.

Perkembangan dalam teori manajemen ini penting untuk merancang SIM, karena

membantu dalam memahami peranan sistem manusia/mesin serta bermanfaat untuk

mengembangkan model-model keputusan.

Pengolahan Komputer

Semula komputer tidak direncanakan untuk pengolahan informasi, tetapi kini

terutama justru diterapkan dalam bidang ini. Persyaratan teknis sebuah sistem informasi

manajemen berdasarkan komputer secara singkat dapat dilihat pada tabel 3.1.

31

Tabel 3.1. Persyaratan Teknis SIM berbasis computer

Pengguna Sistem Informasi Manajemen

Pendekatan sistem serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan

bahwa masalah dipahami, solusi alternative dipertimbangkan dan solusi yang dipilih

bekerja. Kebanyakan pengguna sistem informasi manajemen berbasis komputer seperti

terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Pengguna SIM berbasis computer

32

Petugas administrasi dapat merasakan bertambahnya kebutuhan akan masukan

(input) pada saat upaya SIM dimulai dan sebuah data base sedang disusun. Prosedur baru

untuk mengendalikan data akan ditetapkan. Proses administrasi akan berubah dengan

memakai alat-alat online seperti unit peraga, alat pencetak, dan alat untuk memasukkan

data.

Para petugas di seluruh bagian organisasi akan diminta melaporkan informasi

yang sebelumnya mereka simpan dalam arsip atau ―catatan rahasia‖ mereka sendiri. Para

penyelia tingkat pertama akan membutuhkan lebih banyak masukan data tetapi akan

merasakan peningkatan besar dalam pemerolehan informasi. Informasi keadaan juga akan

dicapai secara jauh lebih mudah. Model-model keputusan dapat membantu perkiraan

pertama dalam pemecahan persoalan misalnya penjadualan.

Laporan cenderung menjadi lebih informatif dan cepat. Analisis dan laporan

khusus lebih mudah diperoleh. Umpan balik berbagai prestasi menjadi lebih besar

frekuensinya. Staf ahli yang membantu manajemen tingkat lebih tinggi mendapat manfaat

besar dari kemampuan SIM. Database diselidiki untuk kemungkinan sesuatu persoalan.

Datanya dianalisis guna menemukan pemecahan yang mungkin.

Model perencanaan dipakai untuk menghasilkan pendekatan pertama rencanayang akan

diperiksa manajer. Model dasar tersebut memberikan cara-cara penelitian dan rancangan,

sementara para staf ahli merumuskan data untuk kebutuhan manajerial.

Model perencanaan dipakai untuk menghasilkan pendekatan pertama rencana

yang akan diperiksa manajer. Model dasar tersebut memberikan cara-cara penelitian dan

rancangan, sementara para staf ahli merumuskan data untuk kebutuhan manajerial.

Manajer pada semua tingkat mempunyai kemampuan baru untuk memperoleh

informasi yang relevan dengan fungsi mereka. Untuk pengambilan keputusan, sistem

tersebut dapat memberikan saran pemecahan yang optimal secara langsung atau dapat

memberikan analisis manusia/mesin dan prosedur keputusan untuk membantu dalam

mencapai sebuah keputusan yang baik. Sebagai contoh, seorang manajer untuk suatu

sediaan barang akan memprogram pengambilan keputusan dalam banyak kasus, misalnya

perihal jumlah pesanan. Dalam situasi rumit seperti pesanan sebuah tempat muatan

kendaraan untuk mencapai pembelian yang ekonomis, mungkin algoritma optimisasi

tidak dipakai, tetapi sebuah prosedur keputusan diadakan untuk membantu manajer dalam

33

mencapai sebuah pemecahan yang memuaskan. Perencanaan dibantu oleh model

perencanaan disertai sebuah dialog manusia/mesin untuk mengadakan percobaan

pemecahan.

Secara ringkas, pengolahan rutin paling sedikit terpengaruh oleh penerapan

ancangan SIM. Petugas administrasi akan menyiapkan data yang kurang lebih sama,

tetapi akan terdapat persyaratan data tambahan, dan semakin banyak alat onlie dipakai.

Persyaratan data pada semua tingkat personalia akan berkembang, tetapi akan terjadi

peningkatan tersedianya informasi terbaru yang akurat. Laporan, jawaban atas permintaan

informasi, analisis, perencanaan dan pengambilan keputusan akan mendapat pengolahan

dan dukungan informasi lebih baik.

Pokok-Pokok Sistem Informasi Manajemen

Sebuah sistem informasi manajemen bukanlah sekedar suatu perkembangan

teknologis. SIM berhubungan dengan organisasi dan dengan manusia pengolahnya. Oleh

sebab itu pemahaman utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan

komputer harus juga termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan

informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi.



dipilih bekerja.

Sebuah sistem informasi manajemen mengandung elemen-elemen fisik sebagai

berikut:

1. Perangkat keras komputer

2. Perangkat lunak

1. Perangkat lunak sistem umum

2. Perangkat lunak terapan umum

3. Program aplikasi

34

4. Database (data yang tersimpan dalam media penyimpanan komputer)

5. Prosedur

6. Petugas Pengoperasian

Dalam hal penerapan, sebuah subsistem terapan yang lengkap terdiri dari:

1. Program untuk melaksanakan pengolahan komputer

2. Prosedur untuk membuat terapan menjadi operasional (formulir, petunjuk untuk

operator, petunjuk untuk pemakai, dan seterusnya).

Subsistem terapan dapat diuraikan dalam bentuk fungsi keorganisasian yang

mendukung (pemasaran, produksi, dan sebagainya) atau dalam bentuk jenis kegiatan

yang tengah dilaksanakan.

Subsistem fungsi keorganisasian

Fungsi-fungsi keorganisasian agak terpisah dalam hal kegiatan dan ditentukan

secara manajerial sebagai tanggung jawab sendiri-sendiri. Karena itu sebuah SIM dapat

dipandang sebagai sebuah gabungan sistem-sistem informasi, sebuah sistem untuk setiap

fungsi utama keorganisasian. Subsistem-subsistem akan berbeda pada organisasi satu

dengan lainnya.

Tetapi gagasan dasarnya tetap sama untuk mengenali fungsi-fungsi pokok atas mana

subsistem dapat dirancang. Subsistem ini dapat pula dibagi menjadi beberapa subsistem

yang lebih kecil sepeti terlihat pada tabel 3.3.

35

Tabel 3.3. Subsitem Fungsional Pokok SIM

Sebagai contoh, subsistem personalia dapat dibagi lagi menjadi perekrutan

personalia, catatan personalia, penilaian personalia, dan administrasi gaji.

Subsistem Kegiatan

Satu ancangan lain untuk memahami struktur sebuah sistem informasi adalah

dalam bentuk subsistem yang melaksanakan berbagai kegiatan. Beberapa subsistem

kegiatan akan bermanfaat bagi lebih dari satu subsistem fungsi keorganisasian; sedangkan

lainnya mungkin akan berguna untuk hanya satu fungsi.

Contoh subsistem kegiatan pokok seperti terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Subsitem Fungsional Pokok SIM

36

Subsistem kegiatan ini memakai data di dalam data base dan kemampuan mendapat

kembali yang berada dalam sistem manajemen data base.

Konsep Organisasi dan Manajemen

Struktur Keorganisasian

Struktur keorganisasian adalah susunan sub-subsistem dengan hubungan wewenang

dan tanggung jawabnya. Ada beberapa struktur dasar yang banyak digunakan. Keadaan

dalam mana setiap struktur menguntungkan menjadi dasar untuk mengubah struktur

keorganisasian dalam menanggapi perubahan kondisi, seperti perbaikan sistem

pengolahan informasi dan perbaikan dalam sistem keputusan.

Struktur Hirarki

Struktur keorganisasian dasar adalah sebuah struktur hirarki dengan manajemen

puncak paling atas dalam bagan, manajemen menengah/madya di tengah, dan manajemen

bawahan di tempat paling bawah.

37

Gambar 3.2. Organisasi hirarki dasar dengan spesialisasi fungsional dan hubungan lini

serta staf.

Bagan berbentuk sebuah piramida karena manajemen puncak jumlahnya relative

sedikit terhadap manajemen tingkat lebih rendah. Organisasi dalam gambar 3.2. tersusun

secara fungsional; yaitu sub-subsistem pokok di bawah direktur merupakan fungsi

organisasi seperti manufaktur, pemasaran dan akuntansi.

Spesialisasi

Organisasi membagi pekerjaan atas tugas-tugas khusus hingga menimbulkan

spesialisasi. Akuntan dalam fungsi akuntansi mengkhususkan dalam akuntansi. Petugas

pemasaran mengkhususkan dalam pemasaran. Spesialisasi dapat berlanjut sedemikian

sehingga dalam sebuah fungsi terdapat para spesialis untuk bidang-bidang lebih kecil-

perpanjakan, riset pasar, dan seterusnya.

Hubungan Lini dan Staf

Lini (garis utuh) menjelaskan wewenang perintah langsung dari fungsi-fungsi

dalam organisasi. Manajer pemasaran menerima laporan dari para manajer penjualan.

Para manajer penjualan menerima laporan dari para wiraniaga. Wewenang mengalir dari

atas ke bawah. Posisi-posisi staf (garis putus) berhubungan dengan kegiatan-kegiatan

38

pendukung seperti analisis dan konsultasi. Mereka tidak memiliki wewenang atas petugas

operasi. Bila para ahli riset pemasaran merumuskan sebuah strategi pemasaran baru, ahli

tersebut tidak dapat melaksanakannya dengan memerintah para wiraniaga

menggunakannya. Manajer pemasaran harus diyakinkan dahulu dan harus memerintahkan

penggunaannya pada para manajer penjualan, yang akan memberi instruksi pada para

wiraniaga

Wewenang dan Tanggung jawab

Wewenang adalah hak untuk memerintah (kepemimpinan). Bila seseorang

memiliki tanggung jawab untuk sebuah kegiatan, ia harus memiliki wewenang.

Wewenang dibuktikan melalui pengendalian atas sumber daya, ganjaran, dan fungsi, dan

pelimpahan kuasa untuk mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Rentang Kendali

Rentang kendali (span of control) menunjukkan banyaknya bawahan yang

diawasi oleh seorang penyelia (yaitu banyaknya yang melapor pada sang atasan). Jumlah

ini tidak ditentukan berdasarkan teori manajemen tradisional, tetapi secara mudahnya

adalah bahwa jumlahnya harus kecil (tiga sampai tujuh). Riset terakhir menunjukkan

bahwa rentang kendali yang efektif tergantung pada banyaknya komunikasi yang

diperlukan antara atasan dengan bawahannya. Akibatnya, batas pengolahan informasi

pada manusia menjadi variabel pembatasnya.

Interaksi Manusia dalam Organisasi

Teori manajemen pada mulanya agak bersifat mekanis dalam pandangannya atas

interaksi manusia. Tujuan para anggota sebuah organisasi dianggap konsisten dengan

tujuan organisasi (atau setidaknya terlebur dengan tujuan organisasi). Para karyawan

dianggap konsisten dengan tujuan organisasi). Para karyawan dianggap menanggapi

positif terhadap wewenang dan didorong oleh imbalan keuangan. Gerakan hubungan

kemanusiaan yang dimulai dengan telaah Hawthorne yang terkenal antara tahun 1927 dan

1932 telah membentuk konsep tentang organisasi sebgai sebuah sistem sosial.

Motivasi ternyata didasari oleh lebih dari sekedar imbalan ekonomis. Kelompok

kerja, rekan sekerja dan sebagainya ternyata penting. Gaya kepemimpinan dianjurkan

39

yang lebih meningkatkan kepuasan pekerja dalam organisasi. Hasil-hasil riset keperilkuan

(behavioral research) tidak menunjuk kepada seperangkat tunggal prinsip tertentu, tetapi

sebagian besar riset memperlihatkan perlunya mempertimbangkan kebutuhan manusia

dalam merancang organisasi.

Motivasi adalah alasan seseorang untuk menjalankan sesuatu kegiatan. Hal ini

biasanya dijelaskan dalam istilah dorongan atau kebutuhan manusia. Kebutuhan seseorng

manusia tidak tetap. Kebutuhan ini berubah dari waktu ke waktu bersamaan dengan

tingkat karirnya, dan sementara kebutuhan tertentu mendapat lebih banyak kepuasan.

Sebuah klasifikasi yang bermanfaat tentang kebutuhan umum manusia adalah

sebuah hirarki yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Ia menyebut lima kebutuhan

dasar, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi menjadi semakin mendesak hanya bila

kebutuhan lebih rendah telah cukup terpuaskan. Hirarki lima kebutuhan dasar manusia

menurut Abraham Maslow dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hirarki Lima Kebutuhan Manusi menurut Maslow

Dinamika Kelompok

Dalam sebuah organisasi, seorang individu biasanya dimiliki oleh satu atau

beberapa kelompok kecil. Mereka mungkin berupa kelompok keorganisasian formal

seperti regu kerja produksi atau dapat pula berdasarkan kepentingan bersama seperti latar

40

belakang budaya, profesi, tujuan rekreasi (kalb bowling), atau parkir kendaraan. Ada

banyak bukti yang menunjukkan bahwa kelompok kecil adalah faktor penting yang

mempengaruhi hubungan antara individu dengan organisasi.

Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang membujuk atau memotivasi

sebuah kelompok menuju pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Bagian

ini meninjau pilihan pandangan tentang bagaimana sebuah organisasi harus dikelola dan

menguraikan teori mengenai kepemimpinan.

Perencanaan dan Pengendalian

Rencana adalah satu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Perencanaan mengungkapkan tujuan-tujuan keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang

diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Bagian ini mensurvai persoalan menetapkan

tujuan dalam organisasi dan ciri tingkat-tingkat perencanaan yang berlainan.

Menetapkan Tujuan

Orang telah terbiasa tentang tujuan-tujuan sebuah organisasi seakan organisasi

adalah sesuatu yang terpisah dari para anggotanya. Seperti diungkapkan oleh Cyert dan

March, orang memiliki tujuan; tetapi satu kumpulan orang yang tidak mempunyai tujuan.

Akibatnya tujuan sebuah organisasi mewakili serangkaian kendala yang dihadapi

organisasi melalui para pesertanya. Bila organisasi dianggap sebagai gabungan individu

yang masing-masing memiliki tujuan, maka tujuan yang dikejar gabungan mewakili

kompromi antara para anggotanya. Tujuan berubah bila ada perubahan keanggotaan

gabungan dan bila ada perubahan dalam tujuan para anggota.

Kompromi tadi pada umumnya sangat terbatasi oleh struktur yang ada. Melalui

mekanisme seperti prosedur pengoperasian aturan keputusan, dan anggaran, kesepakatan

gabungan menjadi agak permanen. Para individu dalam sebuah organisasi hanya memiliki

waktu terbatas untuk proses perundingan/kompromi, sehingga hasilnya cenderung bukan

sesuatu yang baru tetapi berdasarkan keadaan atau peristiw terakhir. Perhatian tidak

dipusatkan pada semua maslah secara serempak, tetapi umumnya secara berurutan sesuai

kebutuhan. Tujuan dalam sebuah organisasi cenderung mengandung kontradiksi, tetapi

41

alat-alat bantu seperti kelenturan organisasi digunakan untuk ―meredam‖ keadaan tidak

konsisten ini.

Tujuan perusahaan bisnis umumnya dinyatakan dalam bentuk tujuan untuk laba,

saham pasar, penjualan, sediaan barang, dan produksi. Semua ini harus dinyatakan dalam

istilah operasional. Bila tujuan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, maka tujuan

pengganti dapat digantikan untuk program ini. Tujuan ―membuat tempat kerja yang

nyaman‖ tidaklah operasional. ―Mengurangi pergantian karyawan menjadi 4%‖ akan

lebih berarti dalam istilah operasional.

Bila sasaran-sasaran dinyatakan secara jelas dan operasional, ini akan membentuk

landasan untuk mencapai tujuan. Bila setiap manajer membantu dalam menyusun tujuan

dan cara untuk mencapainya kemudian diukur seberapa jauh sudah dicapai, maka

perusahaan telah menggunakan apa yang disebut sebagai ―manajemen berdasarkan

sasaran.

Hirarki Perencanaan

Sebuah hirarki tingkat-tingkat perencanaan yang berlainan dapat dikenali

berdasarkan cakrawala perencanaan tiap tingkatan. Tiga tingkatan yang sering disebut

dalam bacaan adalah perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan strategis berhubungan dengan pertimbangan jangka panjang. Keputusan

yang harus diambil berhubungan dengan bidang usaha dalam mana perusahaan berada,

pasar tempat menjualnya, bauran produk dan seterusnya.

Perencanaan taktis (juga disebut sebagai pengendalian manajemen) berhubungan

dengan cakrawala perencanaan jangka menengah. Disini termasuk cara sumber daya

dicapai dan diatur, penstrukturan kerja, dan petugas yang dibutuhkan serta pelatihannya.

Perencanaan taktis dicerminkan dalam anggaran pengeluaran modal, rencana penyusunan

staf tiga tahunan dan seterusnya.

Perencanaan operasional berhubungan dengan keputusan untuk operasi yang

sedang berjalan. Penetapan harga, tingkat produksi, tingkat sediaan barang dan seterusnya

dicerminkan dalam sebuah rencana operasinal, misalnya sebuah anggaran tahunan.

42

Pengendalian

Pengendalian adalah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan

dan mengerakkan tindakan korektif. Unsur-unsur dasar pengendalian adalah :

1. Sebuah standar spesifikasi prestasi yang diharapkan. Ini berupa sebuah anggaran,

sebuah prosedur pengoperasian, sebuah algoritma/aturan keputusan dan

sebagainya.

2. Sebuah pengukuran prestasi nyata

3. Sebuah perbandingan antara prestasi yang diharapkan dengan kenyataan

4. Sebuah laporan penyimpangan kepada unit pengendali, misal seorang manajer

5. Seperangkat tindakan yang dapat dilakukan olehunit pengendali (manajer) untuk

mengubah prestasi mendatang bila sekarang kurang memuaskan.

6. Dalam hal tindakan unit pengendali gagal membawa prestasi nyata yang kurang

memuaskan ke arah yang diharapkan, adanya sebuah metode untuk tingkat

perencanaan/pengendalian lebih tinggi untuk mengubah satu atau beberapa

kondisi seperti unit pengendali/manajer baru, atau revisi atas standar prestasi.

43

BAB 4

Pendekatan Sistem Dan Pengembangan Sistem Informasi

engembangan Sistem Informasi Kesehatan hendaknya diselaraskan dan

diintegrasikan dengan upaya menata kembali Sistem Kesehatan dan Manajemen

Kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merupakan suatu

tantangan dan pekerjaan yang cukup rumit. Tatanan Sistem Kesehatan merupakan

kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali Sistem Informasi Kesehatan.

Sepanjang proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, model Sistem

Kesehatan itu akan digunakan sebagai acua konseptual bagi setiap tahap proses.

Jarang sekali proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merombak total

Sistem Kesehatan suatu negara atau daerah. Menurut pengalaman, proses penataan

kembali Sistem Informasi Kesehatan secara komprehensif bahkan kerap kali menjumpai

kegagalan. Lebih baik penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan itu difokuskan pada

aspek-aspek yang kurang berfungsi dalam Sistem Kesehatan. Atau direncanakan dan

diselenggarakan dalam kaitannya dengan proses penataan kembali Sistem Kesehatan

yang sedang berlangsung.

Pendekatan Sistem



dipilih bekerja.

berdasarkan sasaran, terdapat tiga jenis manajemen kesehatan yang diperlukan dalam

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yaitu manajemen pasien/klien, manajemen

unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan.

P

44

Tahap dan Langkah Pendekatan Sistem

1. Usaha Persiapan

Mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah atau menyediakan orientasi

sistem. Langkah :

1. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem = menggunakan model sistem

umum perusahaan.

2. Mengenali sistem lingkungan = menempatkan perusahaan sebagai suatu sistem

dalam lingkungannya.

3. Mengidentifikasi subsistem perusahaan = subsistem sebagai bentuk area-area

fungsional, tingkat-tingkat manajemen sebagai subsitem, arus sumber daya

sebagai dasar membagi perusahaan menjadi subsistem.

1. Usaha Definisi

Yaitu kegiatn identifikasi masalah (suatu masalah ada atau akan ada), memahami

masalah (mempelajari untuk mencari solusi) dan pemicu masalah (sinyal umpan balik

yang menunjukkan hal-hal lebih baik atau buruk).

Langkah-langkah :

1. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem : Tiap tingkatan manajemen adalah

suatu subsistem. Yang dilakukan oleh seorang manajer : mempelajari posisi

sistem dihubungkan dengan lingkungan, menganalisis sistem menurut subsistem-

subsistem

2. Menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu. Pada saat mempelajari tiap

tingkat system, elemen-elemen sistem dianalisis secara berurutan :

1. Mengevalusai standar : Standar harus sah, realistic, dimengerti, terukur.

2. Membandingkan output sistem dengan standar

3. Mengevaluasi Manajemen

45

4. Mengevaluasi pemrosesan Informasi

5. Mengevaluasi input dan sumber daya input

6. Mengevaluasi proses tranformasi

7. Mengevaluasi sumber daya output

1. Usaha Solusi

Langkah-langkah

1. Mengidentifikasi solusi alternative

2. Manajer harus mengidentifikasi bermacam-macam cara untuk memecahkan

permasalahan yang sama. Contoh : computer tidak dapat menangani volume

aktifitas kegiatan perusahaan, alternatifnya : menambah computer, mengganti

computer, mengganti dengan jarinagan computer.

3. Mengevaluasi solusi alternative atau mempertimbangkan kerugian dan

keuntungan dari setiap alternative

4. Memilih solusi terbaik atau mengambil satu alternative

5. Menerapkan solusi terbaik

6. Membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Manajer harus

memastikan solusi mencapai kinerja yang direncanakan.

Pemecahan Masalah

Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan

kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jadi pemecahan masalah

berarti tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya

atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Oleh karena itu masalah penting untuk

dipecahkan.

Jenis-jenis masalah :

1. Masalah terstruktur; apabila terdiri dari elemen dan hubungan antar elemen yang

semuanya dipahami oleh pemecah masalah.

46

2. Masalah tak terstruktur; berisi elemen-elemen atau hubungan antar elemen yang

tidak dipahami oleh pemecah masalah.

3. Masalah semi terstruktur, masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau

hubungannya yang dimengerti oleh pemecah masalah.

Elemen-elemen pemecahan masalah dapat digambarkan seperti di bawah ini.

Standar menggambarkan keadaan yang diharapkan apa yang harus dicapai oleh

sistem. Informasi menggambarkan keadaan saat ini atau apa yang sedang dicapai oleh

sistem.

Perbedaan antara masalah dan gejala dimana gejala adalah kondisi yang dihasilkan

oleh masalah. Untuk memberikan ilustrasi ini, kita ambil contoh, seorang manajer

dihadapkan pada suatu gejala seperti laba yang rendah. Dalam hal ini ada masalah

penyebab laba rendah. Jadi dalam kaitan ini, masalah adalah penyebab dari suatu

persoalan, atau penyebab dari suatu peluang.

Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan

Pengertian Pengambilan Keputusan

Secara etimologis kata decide berasal dari bahasa latin de yang berarti off dan kata caedo

yang berarti to cut. Hal ini berarti proses kognitif cut off sebagai tindakan mimilih

diantara beberapa alternatif kemungkinan. Ada beberapa pengertian pengambilan

keputusan menurut para ahli yaitu :

47

1. Max (1972), Decision Making is commanly difined as choosing from among

alernatives (pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa

alternatif).

2. Shull (1970:67) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan merupakan

proses kesadaran manusia terhadap fonumena individual maupun sosial

berdasarkan kejadian faktual dan nilai pemikiran, yang mencakup aktivitas

perilaku pemilihan satu atau bebrapa alternatif sebagai jalan keluar untuk

memecahkan masalah yang dihadapi.

3. George R Terry dalam Igbal Hasan (2002:9), Pengambilan keputusan adalah

pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif

yang ada.

4. S.P Siagian dalam Iqbal Hasan (2002:10), Pengambilan keputusan adalah suatu

pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling

tepat.

Dari beberapa pengertian pengambilan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa

pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu

pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif-

alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau

problema yang dihadapi, adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah

keputusan(decision) .

Pengambilan keputusan menurut George R. Terry dalam Iqbal Hasan (2002:6)

didasarkan pada lima (5) hal yaitu :

1. Intuisi, pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki

sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan

berdasarkan intuisi mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan.Kebaikannya antara

lain :

1. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek

2. Pengambilan keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya

3. Kemampuan mengambil keputusan dari pengambil keputusan tersebut sangat

berperan.

48

Kelemahan dari intuisi adalah :

1. Keputusan yang diambil relatif kurang baik

2. Sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenarannya

3. Dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan.

4. Pengalaman, Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat

bagi pengetahuan praktis karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat

memperkirakan keadaan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung ruginya dan

baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang dapat

menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah

menemukan cara penyelesaiannya.

5. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang

sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil

keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat

itu dengan rela dan lapang dada.

6. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh

pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya.

Kelebihan dari pengambilan keputusan berdasar wewenang antara lain :

a. Kebanyakan penerimanya adalah bawahan

b. Keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama

c. Memiliki otentisitas (otentik)

Kelemahannya antara lain :

a. Dapat menimbulkan sifat rutinitas

b. Mengasosiasikan dengan praktek diktatotial

c. sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat

meninmbulkan kekaburan.

5. Rasional, pada pengambilan keputusan ini keputusan yang dihasilkan bersifat

objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai

dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekatai kebenaran atau

sesuai dengan apa yang diinginkan.

Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan

49

Masalah dan konflik terdapat di mana-mana. Beberapa di antaranya bersifat

sederhana dan deterministik, sedangkan yang lain bersifat sangat kompleks dan

probabilistik serta dapat menimbulkan pengaruh yang besar. Pengambilan keputusan

dapat bersifat rutin dan memiliki struktur tertentu atau dapat juga bersifat sangat

kompleks dan tidak berstruktur. Terdapat dua jenis pengambilan keputusan, yaitu :

1. Pengambilan keputusan terprogram.

2. Pengambilan keputusan tidak terprogram.

1. Pengambilan keputusan terprogram :

Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatik terhadap

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat

pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini.

Tantangan yang besar bagi seorang analis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini

dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan

keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus

didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan

selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin

dan otomatik.

Dalam kebanyakan organisasi terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan

pengambilan keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai dengan

prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya rutin. Akibat pelaksanaan pengambilan

keputusan yang terprogram ini adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang

lebih penting.

2. Pengambilan keputusan tidak terprogram.

Ini menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah'masalah yang tidak

jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan jenis ini meliputi proses-proses

pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat

didefinisikan.

Masalah-masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter'parameter

yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik. Untuk

menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan

keputusan, ditambah dengan bantuan sistem infofmasi. Hal ini dimaksudkan untuk

mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik.

50

Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan

pengiklanan kebijaksanaan-kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan

semuanya adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang

tidak terprogram. Sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh pegawai-pegawai tinggi

pemerintahan, pemimpin-pemimpin perusahaan, administrator sekolah dan manajer

organisasi lainnya dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran keberhasilan

mereka dapat dihubungkan secara langsung kepada mutu informasi yang mendasari tugas

ini.

Pandangan terhadap pengambilan keputusan adalah bahwa proses ini merupakan

proses penggunaan informasi yang rasional, bukan proses yang emosional, Dalam hal ini,

kesukaran-kesukaran dalam pengambilan keputusan dapat dikaitkan kepada:

1. Informasi yang tidak cukup; dan

2. Maksud dan tujuan yang tidak dispesifikasikan secara jelas.

Pengambil keputusan mempunyai suatu cara untuk dapat memahami informasi

yang menentukan efisiensi pengolahan informasinya. Pengetahuan seseorang yang lalu

digabungkan dengan kecakapannya mengolah informasi akan menentukan

kesanggupannya untuk mengambil keputusan.

Tingkat-Tingkat Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan berkisar dari sangat rutin dan baku (terprogram) sampai

kompleks (tidak dapat diprogram). Untuk maksud klasifikasi, maka pada dasarnya ada

tiga tingkat pengambilan keputusan.

1. Pengambilan keputusan tingkat strategis

Pengambilan keputusan strategis dicirikan oleh sejumlah besar ketidak pastian dan

berorientasi ke masa depan. Keputusan-keputusan ini menetapkan rencana jangka

panjang yang akan mempengaruhi keseluruhan organisasi. Pengambilan keputusan

tingkat strategis misalnya perluasan pabrik, penentuan produksi, penggabungan,

penggolongan, pengeluaran modal dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa

strategi yang diputuskan itu berhubungan dengan perencanaan jangka panjang dan

meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan pencapaian

keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

2. Pengambilan keputusan tingkat taktis.

51

Pengambilan keputusan taktis berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan

penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jenis pengambilan keputusan ini

berhubungan dengan bidang-bidang seperti perumusan anggaran, analisis aliran dana,

penentuan tata ruang pabrik, masalah kepegawaian, perbaikan produksi serta penelitian

dan pengembangan. Bila pengambilan keputusan strategis sebagian besar mengandung

kegiatan perencanaan yang menyeluruh, pengambilan keputusan taktis memerlukan

gabungan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan. Jenis keputusan ini memiliki

potensi yang kecil untuk melaksanakan pengambilan keputusan terprogram.. Untuk

sebagian besar aturan-aturan keputusan dalam pengambilan keputusan taktis tidak

tersusun dan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kebiasaan sehari-hari dan

peraturan yang mengatur sendiri.

3. Pengambilan keputusan tingkat teknis.

Pada tingkat teknis, standar-standar ditentukandan output bersifat deterministik (sifatnya

menentukan). Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses yang dapat menjamin

bahwa tugas-tugas spesifik dapat dilaksanakan dalam cara efektif dan efisien. Tingkat ini

lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dan sedikit sekali fungsi perencanaan. Pada

tingkat ini pengambilan keputusan terprogram dapat dilaksanakan. Contoh jenis

pengambilan keputusan ini adalah penerimaan atau penolakan kredit, pengendalian

proses, penentuan waktu, penerimaan, pengiriman,pengawasan inventaris dan

penempatan karyawan.

Suatu tingkat pengambilan keputusan yang berlainan memerlukan jenis informasi

yang berbeda pula. Para analis harus menyadari jenis-jenis pengambilan keputusan ini di

dalam sistem informasi guna memenuhi keperluan yang berbeda-beda, karena informasi

yang akan dihasilkan tergantung kepada keperluan-keperluan ini.

Perlu diperhatikan dan dipahami secara jelas bahwa dalam prakteknya di antara

berbagai golongan pangambilan keputusan ini sering batas-batasnya kabur dan malahan

sering tumpang tindih. Walaupun garis-garis pemisahnya tidak jelas atau kabur, namun

sebagai seorang analis harus menyadari akan adanya jenisjenis pengambilan keputusan

ini dan bagaimana sistem informasi dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang

berlainan, sebab informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akan tergantung kepada

kebutuhan-kebutuhan ini.

Dalam banyak organisasi, keputusan-keputusan strategis dan taktis lebih banyak

diambil berdasar intuisi, pengalaman dan kemampuan interpretasi, daripada berdasar

informasi dari sistem informasi formal.

52

Dalam lingkup manajemen usaha dan proyek, masalah yang muncul hampir

seluruhnya merupakan masalah yang usulan pemecahannya perlu

dipertanggungjawabkan, bahkan terkadang seluruh prosesnya perlu diungkapkan untuk

dapat diperiksa.

Hal ini menuntut penggunaan pendekatan yang bersifat formil. Sebagai contoh,

keputusan suatu perusahaan untuk mengembangkan produk tidaklah dapat dilaksanakan

secara intuitif. Seluruh tahapan perlu dipaparkan untuk meyakinkan pemegang saham,

direksi, bagian teknik, bagian produksi dan pemasaran bahwa produk baru tersebut dapat

dibuat dan memang akan menguntungkan perusahaan. Melalui pendekatan formal

semacam ini, maka keputusan tidak saja dibuat akan tetapi diungkapkan pada semua

pihak yang berkepentingan, sebagai usaha utama untuk meyakinkan pihak lain.

Pendekatan formal ini membutuhkan sistematika yang jelas, masuk akal, seluruh

tahapannya mengikuti urutan yang benar dan kesimpulan akhir merupakan hasil yang

konsisten dari seluruh proses. Informasi yang disusun secara teratur dan sistematik dan

selalu diperbaharui maka ia akan merupakan sarana pengambilan keputusan tidak lain

merupakan usaha pentransformasian. Informasi ke dalam bentuk usulan atau alternatif.

Inti dari sistem informasi manajemen adalah penyusunan informasi secara teratur

dan sistematik mengikuti struktur organisasi dan digunakan untuk mendukung proses

pengambilan keputusan manajemen. Dalam lingkup keputusan yang bersifat rutin maka

sistem informasi manajemen merupakan alat Bantu yang sangat diperlukan karena

informasi yang terolah dengan baik dapat memberi arah pada keputusan yang baik tinggal

menambahkan faktor pertimbangan yang perlu dihasilkan oleh pengambil keputusan.

Satu langkah yang lebih kontemporer lagi, adalah dengan memasukkan beberapa

aspek dari mekanisme keputusan ke dalam sistem informasi manajemen tersebut,

sehingga pengambil keputusan pada dasarnya hanyalah tinggal memilih saja.

Peranan Sistem Informasi dalam Pengambilan Keputusan

Setiap manajer akan menghadapi masalah dan situasi yang berbeda. Perbedaan ini

akan membuat seorang akan memilih jenis keputusan yang berbeda sesuai dengan

masalah dan situasi yang dihadapinya. Handoko (2003) membagi dua jenis keputusan.

Ada yang yang disebut keputusan yang diprogram (programmed decisions) yaitu

keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur, dan dilakukan berulang-

ulang. Sementara itu ada pula keputusan-keputusan yang tidak diprogram (non-

programmed), yaitu keputusan berkenaan dengan masalah-masalah khusus, khas, atau

53

tidak biasa. Pada jenis keputusan ini seorang pengambil keputusan perlu

mempertimbangkan keputusan dengan mencari banyak informasi yang relevan dengan

masalahnya.

Selama kurang lebih tiga dekade terakhir telah terjadi perkembangan informasi

secara pesat. Bentuk informasi kini ditemukan sangat bervariasi. Dulu orang hanya

mengenal informasi dalam bentuk lisan dan tulisan. Namun sejak tahun 1975 sudah mulai

diperkenalkan informasi dalam bentuk elektronik (Verhoeven, 1999). Dalam sektor

kesehatan, informasi ditemukan dalam bentuk yang sangat beragam. Sejumlah besar

jurnal dan artikel menjamur di setiap bagian. Belum lagi informasi yang bisa didapat dari

pertemuan ilmiah yang sering dilakukan oleh profesional. Kemajuan teknologi di sektor

kesehatan juga membuat informasi dapat diakses dengan media elektronik, sehingga para

pengguna informasi menjadi semakin dekat dengan isu terkini.

Sorian and Baugh (2002) melakukan sebuah penelitian pada para pengambil

kebijakan di sektor kesehatan Amerika. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa para

pekerja yang lebih muda menyukai informasi dalam bentuk elektronik, sementara pekerja

yang lebih tua menyukai informasi dalam bentuk kertas. Para profesional di kantor

pemerintah lebih memilih informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan menurut

mereka karyawan kantor pemerintah adalah kunci dari sumber data dan informasi. Format

dari informasi juga penting bagi para responden. Mereka lebih memilih informasi dengan

paragraf yang pendek dan format dalam bentuk diagram atau tabel yang lebih

memudahkan mereka membuat kesimpulan dan keputusan.

Pemilihan media informasi yang dipercaya akan berbeda pada setiap individu.

Informasi dalam bentuk elektronik dirasa canggih dan memudahkan untuk sebagian

orang, namun juga masih jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena pengguna

kesulitan mencari kata kunci untuk informasi yang dibutuhkan, atau karena tidak bisa

menggunakan alat tersebut secara teknis.

Dalam kehidupan seorang manajer, pengambilan keputusan menjadi hal yang

sangat penting dan kerap dilakukan. Fungsinya akan semakin penting bila itu berkaitan

dengan perencanaan jangka panjang atau sebuah keputusan investasi. Parker (1989)

memberikan gambaran perbedaan level manajemen. Dimana setiap level memiliki

tanggung jawab yang berbeda sehingga jenis keputusan yang akan diambil pun akan

berbeda.

54

Upper-level management : bertanggung jawab dalam mengarahkan masa depan

organisasinya. Level ini lebih berkonsentrasi pada perencanaan strategik, menetapkan

tujuan, serta merencanakan rencana jangka panjang organisasi.

Middle-level management : mengurus perencanaan taktis organisasinya,

memastikan karyawan telah mengerjakan pekerjaanya dengan maksimal, serta

mengontrolnya.

Lower-level management : mengerjakan rencana yang sudah ditargetkan oleh level

atasnya.

Pengambilan keputusan melalui sebuah proses. Sementara itu ada beragam model

proses pengambilan keputusan. Dalam gambar 4.3, Sauerborn, (2000) menggambarkan

model pengambilan keputusan yang dimulai dari pengumpulan sumber-sumber yang akan

memberikan data-data melalui prosedur tertentu. Data tersebut kemudian harus

ditransformasikan menjadi sebuah informasi. Selanjutnya informasi ini kemudian

digunakan dalam pembuatan keputusan.

55

Model lain lagi yang disebut The Knowledge-driven model oleh Van Lohuizen

(1986). Langkah pertama dari proses pengambilan keputusan adalah mengumpulkan data.

Melalui sebuah proses seleksi dan reduksi data tersebut akan menjadi informasi.

Pemrosesan dan analisis terhadap informasi akan menghasilkan pengetahuan yang

baru. Pengetahuan ini selanjutnya diproses untuk memberikan pengertian yang

mendalam. Setelah melewati proses justifikasi kemudian pengertian dapat memberikan

arti dalam pembuatan keputusan.

Gambar 4.4. The Knowledge-driven Model of Decision-making (Van Lohuizen, 1986)

Proses pembuatan keputusan model klasik oleh Lasswell (1975)

mengidentifikasikan tujuh langkah yang dimulai dari adanya masalah. Model ini

menekankan pada kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan dalam masalah yang

dihadapi. Kebutuhan ini dimasukkan dalam daftar. Lalu dipilih perkiraan-perkiraan

solusi. Setelah dipertimbangkan keuntungan dan kerugian dari pilihan-pilihan tersebut

maka selanjutnya dipilih yang terbaik. Pilihan tersebut kemudian dilakukan, dimonitor,

kemudian dievaluasi.

Gambar 4.5. The Classical Model of the Decision-making Process (Lasswell,1975)

56

Beberapa model yang digambarkan di atas hanya sebagian dari model pengambilan

keputusan yang dapat diadopsi oleh seorang pengambil keputusan. Pada kenyataannya

yang ditemukan seringkali tidak sesederhana bahwa ketika masalah datang dan banyak

informasi dikumpulkan kemudian masalah dapat terpecahkan. Banyak hal dapat

mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Seorang Manajer ketika mengambil sebuah

keputusan mungkin perlu mempertimbangkan kepentingan pemberi dana bagi

institusi/perusahaannya, komunitas di sekitarnya, atau pendapat profesional lain. Seorang

manajer mungkin kadang juga perlu berkaca pada pengalaman masa lalu sebelum

mengambil keputusan. Lain lagi dengan seorang manajer institusi pemerintah yang

banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam mengambil keputusan. Beragam

pengaruh tersebut dapat menjadi masalah sekaligus tantangan yang menarik bagi

pengambil keputusan.

Dukungan sistem informasi manajemen pada pembuatan keputusan dalam suatu

organisasi dapat diuraikan menurut tiga tahapan, proses pembuatan keputusan, yaitu

pemahaman, perancangan (design), dan pemilihan. Dukungan SIM biasanya melibatkan

pengolahan, file komputer maupun non komputer.

Pada tahap pemahaman hubungannya dengan SIM adalah pada proses penyelidikan

yang meliputi pemeriksaan data baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan

cara khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem Informasi sendiri harus

meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi-situasi

yang jelas menuntut perhatian. Baik SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran

komunikasi untuk masalah-masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan kepada

organisasi tingkat atas sehingga masalah-masalah tersebut dapat ditangani. Pada tahap ini

juga perlu ditetapkan kemungkinan-kemungkinannya. Dukungan SIM memerlukan suatu

data base dengan data masyarakat, saingan dan intern ditambah metode untuk

penelusuran dan penemuan masalah-masalah.

Pada tahap perancangan (design), kaitannya dengan SIM adalah membuat model-

model keputusan untuk diolah berdasarkan data yang ada serta memprakarsai pemecahan-

pemecahan alternatif. Model-model yang tersedia harus membantu menganalisis

alternatif-altematif. Dukungan SIM terdiri dari perangkat lunak statistika serta perangkat

lunak pembuatan model lainnya. Hal ini melibatkan pendekatan terstruktur, manipulasi

model, dan sistem pencarian kembali data base. pada tahap pemilihan, SIM menjadi

57

paling efektif apabila hasil-hasil perancangan disajikan dalam suatu bentuk yang

mendorong pengambilan keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, maka peranan

SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian.

Dukungan SIM pada tahap pemilihan adalah memilih berbagai model keputusan

melakukan analisis kepekaan (analisis sensitivitas) serta menentukan prosedur pemilihan.

Dukungan SIM untuk pembuatan keputusan terdiri dari suatu database yang lengkap,

kemampuan pencarian kembali database, perangkat lunak statistika dan analitik liainnya,

serta suatu dasar model yang berisi perangkat lunak pembuatan model-model keputusan.

Pada dasarnya peranan SIM tersebut pada proses pemahaman, .yang menyangkut

penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah

pemahaman di sini mempunyai arti sama dengan pengenalan masalah. Kemudian pada

proses perancangan serta pada prosed pemilihan.

Sering orang menyatakan bahwa komputer akan mengambil keputusan, ini

merupakan suatu pemyataan yang salah kaprah dan tidak mengetahui letak peranan

komputer serta bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dilakukan. Keputusan

sebenarnya hanya dapat diambil atau dilakukan oleh manusia.

Oleh karena itu, manusia pengambil keputusan harus selalu menjadi bagian dari

suatu pemilihan. Suatu algoritma keputusan, suatu aturan keputusan atau suatu program

komputer hanya membantu dengan memberikan dasar untuk suatu keputusan, akan tetapi

pemilihan keputusan dilakukan oleh seorang manusia. Pernyataan komputer mengambil

keputusan pada umumnya didasarkan atas anggapan bahwa beberapa keputusan dapat

diprogramkan, sedangkan keputusan-keputusan yang lain tidak. Hal ini mengingatkan

bahwa klasifikasi tentang keputusan terprogram dan tidak terprogram sangat penting

untuk perancangan SIM. Ada suatu kecenderungan di antara para perancang SIM untuk

beranggapan, bahwa suatu database (pusat data) saja akan banyak memperbaiki

pengambilan keputusan. Pandangan demikian sebenarnya telah mengabaikan akan adanya

tiga unsur dalam pengambilan keputusan yang berperan penting, yaitu; data, model atau

prosedur keputusan, dan pengambil keputusan, itu sendiri. Oleh karena itu pengambilan

keputusan dapat diperbaiki dengan data yang lebih baik, model keputusan yang lebih

baik, atau pengambil keputusan yang lebih baik terlatih, lebih banyak pengalaman, dan

sebagainya).

58

Pada dasarnya, suatu sistem informasi memiliki sifat yang hampir sama dengan

sistem produksi yang mengkonversikan bahan baku menjadi produk yang mungkin

langsung digunakan oleh konsumen atau menjadi bahan baku untuk fase konversi

berikutnya. Sistem informasi mengkonversi data kasar menjadi suatu laporan yang dapat

dipakai atau menjadi input untuk proses lanjutan.

Banyak manajemen yang tidak puas dengan sistem informasi mereka dan secara

tajam langsung menyalahkan sistem komputer. Tiga alasan yang dapat menimbulkan hal

ini adalah:

1. Besarnya harapan yang tidak terpenuhi.

2. Tidak tepatnya analisis sistem

3. Sindroma komputer yaitu anggapan bahwa komputer mampu menanggulangi

segala kelemahan manajemen.

Komputer hanya dapat dimanfaatkan bila telah dianalisis berdasarkan

perbandingan biaya dengan efektifitasnya dan digunakan secara layak. Keunggulan

komputer sebagai suatu alat terletak di dalam kemampuannya mengolah data yang

banyak dan kompleks serta melakukan perhiturgan-perhitungan yang rumit dalam waktu

yang singkat.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan orang-orang di dalam

manajemen untuk bersikap terbuka dalam menyampaikan masalah-masalah yang ingin

dibantu pemecahannya dengan menggunakan komputer.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan

sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama

perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Adanya permasalahan pada sistem lama, berupa:

1. Adanya gangguan dalam sistem lama menyebabkan sistem tersebut tidak dapat

beroperasi sesuai dengan yang diharapkan

59

2. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem baru

3. Untuk memperoleh peluang

Perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan kemungkinan

peningkatan penyediaan informasi yang dapat mendukung dalam proses pengambilan

keputusan manajemen.

4. Adanya instruksi

Penyusunan sistem baru dapat terjadi karena adanya instruksi atasan, misalnya

Peraturan Pemerintah. Jika sistem baru sudah terbentuk maka diharapkan akan terjadi

peningkatan sistem tersebut yang meliputi:

1. Kinerja, yang dapat diukur dari beban kerja dan waktu respon. Beban kerja

adalah jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan pada saat tertentu. Waktu respon

adalah rata-rata waktu yang tertunda diantara dua transaksi atau pekerjaan

ditambah dengan waktu respon untuk menanggapi pekerjaan tersebut.

2. Informasi, terjadi peningkatan kualitas informasi yang disajikan.

3. Ekonomis, terjadi peningkatan manfaat atau keuntungan atau penghematan biaya.

4. Pengendalian, terjadi peningkatan pada pengendalian untuk mendeteksi dan

memperbaiki kesalahan serta kecurangan yang terjadi.

5. Efisiensi, terjadi peningkatan efisiensi operasi yang dapat diukur dengan cara

keluaran dibagi masukan.

6. Pelayanan, terjadi peningkatan pelayanan yang diberikan oleh sistem.

Proses pengembangan sistem melewati beberapa tahapan, mulai sistem itu

direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. Bila

operasi sistem yang dikembangkan masih terjadi permasalahan kritis tidak teratasi dalam

tahap pemeliharaan sistem, maka perlu dikembangkan lagi suatu sistem untuk

mengatasinya dan proses ini kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan

sistem. Siklus ini disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup

60

pengembangan sistem merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan

tahapan utama dan langkah-langkah dalam proses pengembangannya.

Tahapan utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari:

1. Perencanaan sistem 12,15

Perencanaan sistem yang terdiri dari estimasi kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja dan

dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta untuk mendukung

operasionalisasi setelah diterapkan. Pada tahap ini dilakukan penilaian kelayakan sistem

baik secara teknis, ekonomi dan organisasi.

2. Analisis sistem 12,15

Langkah-langkah pada analisis sistem hampir sama dengan yang dilakukan dalam

mendefinisikan proyek-proyek sistem pada tahap perencanaan. Perbedaannya terletak

dalam ruang lingkup tugasnya. Pada analisis sistem, ruang lingkup tugasnya lebih terinci

yaitu dilakukan penelitian terinci sedangkan pada tahap perencanaan sifatnya hanya

penelitian pendahuluan. Langkah-langkah dasar yang harus dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi masalah pada sistem lama

2. Memahami kerja sistem lama

3. Menganalisis sistem lama

4. Membuat laporan hasil analisis

1. Desain sistem 12,15

Tahap ini mempunyai dua tujuan utama yaitu:

Untuk memenuhi kebutuhan pada pemakai sistem Untuk memberikan gambaran yang

jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer yang terlibat.

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah:

1. Merancang pemodelan sistem yaitu model fisik dan logik dengan menggunakan

sistem bagan alir.

2. Merancang model pemasukan data atau komponen masukan pada sistem

61

3. Merancang tampilan keluaran dan laporan sistem

4. Merancang basis data sistem

5. Merancang tampilan menu sistem

6. Merancang teknologi sistem

7. Merancang pengendalian system

1. Pelaksanaan sistem 12,15

Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk

dioperasikan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan ini adalah:

1. Pemrograman atau pengkodean sistem

2. Pengujian sistem

3. Dokumentasi

4. Pemilihan dan pelatihan personil

5. Pemilihan tempat dan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak

6. Penggantian Sistem

7. Perawatan sistem 12,15

Setelah sistem terpasang, maka sistem tersebut harus dipertahankan. Pemeliharaan sistem

diadakan karena dua alasan. Pertama, untuk memperbaiki kesalahan dalam perangkat

lunak. Alasan kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan perangkat lunak dalam

merespons perubahan kebutuhan-kebutuhan organisasi.

Konsep Dasar Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Berdasarkan manual pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan yang

dikeluarkan WHO (2004), tahap-tahap pengembangan sistem informasi kesehatan adalah

sebagai berikut:

1. Peninjauan kembali sistem yang sudah ada.

Prinsip: jangan hapus atau tinggalkan sistem yang sudah ada; bangun kekuatan dan

belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada.

Langkah-langkah:

62

1. Buat inventarisasi format-format, buku register dan alat lainnya yang digunakan

untuk mencatat dan meringkas data pada setiap tingkat.

2. Menyelidiki kualitas data yang dikumpulkan menggunakan format yang ada pada

setiap tingkat. Aspek-aspek yang diselidiki adalah:

1. Keakuratan

2. Kelengkapan

3. Ketepatan

4. Ketepatan waktu

5. Tentukan masalah yang dihadapi dengan sistem pengumpulan data yang ada pada

setiap tingkat, termasuk waktu dan alur informasi.

6. Tentukan keadaan komponen lain sistem yang ada sekarang seperti:

1. Pengolahan data

2. Analisis data

3. Desiminasi data

4. Persediaan dan logistik

5. Pengembangan petugas

6. Koordinasi, kerjasama dan komunikasi dengan dan antara unit-unit pada

Kementerian Kesehatan dan organisasi-organisasi lain di luar kementerian.

7. Identifikasi aspek-aspek sistem yang dibutuhkan untuk:

1. Tetap ada

2. Diubah

3. Dihapus

4. Buatlah ringkasan hasil pengkajian dalam laporan resmi.

5. Diskusikan hasil kajian dengan pengambil kebijakan yang tepat

6. Menetapkan kebutuhan data dari unit yang sesuai dengan sistem kesehatan

Prinsip:

1. Tingkat administrasi yang berbeda dalam sistem kesehatan mempunyai peran

yang berbeda sehingga memiliki kebutuhan data yang berbeda

63

2. Tidak semua data yang dibutuhkan dihasilkan melalui sistem pengumpulan data

rutin. Data yang jarang dibutuhkan atau yang hanya diperlukan oleh beberapa

orang dapat dihasilkan melalui penelitian khusus atau survey sampel.

Langkah-langkah:

1. Tentukan peran/fungsi dari tiap-tiap tingkat, untuk setiap program-program

pokok. Umumnya sebagai berikut:

Tingkat Administratif Fungsi

Desa Penemuan kasus, pelayanan kesehatan

Kabupaten Pengawasan dan Supervisi

Provinsi Perencanaan program, evaluasi

Nasional Perumusan Kebijakan

b. Identifikasi indikator yang dibutuhkan dari setiap tingkat untuk melaksanakan

fungsinya. Perlu diingat bahwa beberapa tingkat, terutama tingkat adminstrasi yang

lebih tinggi membutuhkan data yang berasal dari kementerian atau bidang lainnya

yang berhubungan dengan sektor kesehatan.

c. Tentukan rumus dan identifikasi variabel atau elemen data yang dibutuhkan untuk

menghitung indikator-indikator.

d. Tentukan sumber dari elemen-elemen data yang berbeda yang dibutuhkan baik untuk

pembilang dan penyebut dari setiap indikator. Sumber utama dapat berupa:

1. Data rutin yang dihasilkan dari sistem informasi kesehatan kementerian

kesehatan

2. Penelitian khusus dan survey yang dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan

sesuai kebutuhan

3. Sistem informasi lainnya yang berhubungan dengan kesehatan dibawah tanggung

jawab para agen atau institusi lainnya (contohnya: sistem registrasi vital yang

biasanya dibawah BPS dan data gizi yang dikumpulkan oleh Kementrian

Pertanian).

3. Menentukan alur data yang paling tepat dan efektif.

Prinsip:

64

1. Tidak semua data yang dikumpulkan pada tingkat tertentu disampaikan ke tingkat

yang lebih tinggi.

2. Data yang paling rinci harus disimpan pada sumbernya dan laporan yang

diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi hanya minimal.

Langkah-langkah:

a. Tentukan data apa yang akan dilaporkan dan kepada siapa. Hal ini mencakup:

1. Identifikasi variabel/indikator yang dibutuhkan untuk dilaporkan pada tingkat

yang lebih tinggi

2. Identifikasi unit yang paling tepat dan pejabat yang akan disampaikan

laporannya.

Faktor utama yang menentukan dari langkah ini adalah fungsi dari kantor dan/atau orang

yang akann disampaikan data tersebut dalam hubungannya dengan informasi yang

dihasilkan dan penggunaan informasi tersebut.

b. Tentukan frekkwensi pelaporan pada setiap tingkat, dengan mempertimbangkan faktor-

fakto berikut:

1. Kebutuhan dari setiap tingkat

2. Seberapa umum kejadian yang diamati

Laporan akan kejadian yang jarang atau yang jarang dibutuhkan (seperti jumlah

kampanye imunisasi di desa) dapat dilaporkan tiap 4 bulan atau tiap semester daripada

bulanan.

c. Tentukan bentuk format data yang akan dilaporkan pada setiap tingkat.

1. Bentuk data mentah atau ringkas.

2. Bentuk cetakan atau file elektronik.

d. Buatlah diagram alur (flow chart) yang menunjukkan alur informasi dari perifer ke

tingkat yang lebih tinggi. Contohnya dapat ditunjukkan pada gambar 5.1.

4. Merancang alat pengumpulan dan pelaporan data.

Prinsip:

1. Kemampuan petugas dalam mengisi format harus diperhatikan.

2. Alat pengumpulan dan pelaporan data yang paling efektif adalah sederhana dan

singkat.

Langkah-langkah:

65

1. Buat rancangan awal dari setiap format yang dibutuhkan, gunakan sebagai

petunjuk daftar indikator yang digunakan unt uk program. Langkah ini

memerlukan modifikasi format yang sudah ada ataupun membuat format baru.

2. Bandingkan rancangan awal format yang dibuat dengan daftar indikator untuk

meyakinkan bahwa data yang dibutuhkan dapat dihasilkan dari format tersebut.

3. Presentasikan rancangan awal format kepada petugas yang sesuai dan diskusikan

dengan mereka aspek-aspek format baru berikut ini:

1. Bagaimana perbandingannya dengan format lama ?

2. Apa keuntungan dan kerugian format baru ?

3. Perubahan apa yang dibutuhkan pada format baru untuk meningkatkan

keuntungan dan meminimalisasi kerugian.

4. Untuk negara-negara yang mempunyai banyak dialek, penting untuk

menerjemahkan format ke dalam dialek utama yang digunakan di daerah.

5. Siapkan rancangan buku panduan pengisian format baru tersebut.

6. Uji coba penggunaan format baru sesuai dengan buku panduan.

7. Kaji hasil uji coba.

8. Modifikasi format dan buku panduan berdasarkan hasil uji coba.

5. Mengembangkan prosedur dan mekanisme pengolahan data.

Prinsip:

1. Cara data SIK diolah harus konsisten dengan tujuan pengumpulan data dan

rencana analisis dan penggunan data.

Langkah-langkah:

a. Kaji keuntungan dan kerugian pengolahan manual dibandingkan dengan menggunakan

komputer, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:

1. Biaya

1. Ketersediaan petugas dengan latar belakang/tingkat teknis ahli untuk

menggunakan sistem komputerisasi; terutama keahlian perangkat lunak petugas

pada level paling bawah dimana komputer akan digunakan.

2. Ketersediaan dukungan teknis jika terjadi kerusakan perangkat keras.

66

b. Jika sistem komputerisasi digunakan, tentukan tingkat paling bawah dimana komputer

digunakan untuk mengolah data. Diantara yang penting yang dipertimbangkan dalam

memilih tingkat ini adalah ketersediaan petugas terlatih untuk pemeliharaan sistem.

c. Tentukan spesifikasi pengembangan perangkat lunak, dikonsultasikan dengan

pengguna data pada tingkat yang berbeda. Aspek-aspek penting yang harus

dipertimbangkan adalah:

1. Laporan ringkas secara rutin dihasilkan

2. Mekanisme/pemeriksaan kontrol kualitas data harus menjadi bagian dari

perangkat lunak tersebut.

3. Kebutuhan analisis data dari pengguna data.

d. Kembangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengolahan data pada setiap

tingkat dimana komputer digunakan, berdasarkan spesifikasi yang diperlukan. Juga

mungkin dapat dilakukan perangkat lunak yang dirancang menghasilkan keluaran

yang mirip dengan SIK yang sudah ada, hanya membutuhkan sedikit penyesuaian dari

perangkat lunak tersebut. Keputusan selanjutnya diambil apakah mengembangkan

perangkat lunak yang baru atau yang sudah ada tetapi dimodifikasi.

e. Uji coba perangkat lunak tersebut, perhatikan:

1. Identifikasi cacat perangkat lunak

2. Kemampuan perangkat lunak menghasilkan data yang diinginkan

3. Kemampuan petugas menggunakannya.

f. Buat dan uji coba buku panduan perangkat lunak tersebut.

g. Rancang program pelatihan untuk melatih petugas dalam menggunakan perangkat

lunak tersebut.

6. Mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan penyedia data dan pengguna

data.

Prinsip:

a. Program pelatihan harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan tingkat kelompok

sasaran.

Langkah-langkah:

a. Lakukan kajian kebutuhan pelatihan untuk penyedia dan pengguna data. Empat jenis

pelatihan yang biasanya dilakukan. Diantaranya:

1. Pelatihan bagi pelatih

67

2. Pelatihan bagi penyedia data pada tingkat perifer tentang cara pengisian format

3. Pelatihan operator komputer dalam penggunaan perangkat lunak dan perangkat

keras.

4. Pelatihan petugas pada tingkat yang berbeda tentang penggunaan data.

Kajian kebutuhan yang terpisah harus dilakukan dari tiap jenis pelatihan. Variabel-

variabel yang harus dikumpulkan pada kajian kebutuhan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi dasar dari setiap petugas yang berhubungan dengan SIK

2. Peningkatan dari pelatihan sebelumnya pada kinerja fungsi tersebut

3. Kapan pelatihan diterima

4. Ketepatan pelatihan sebelumnya yang dapat meningkatkan kinerja fungsi yang

diharapkan

5. Keinginan terhadap area pelatihan

b. Kembangkan kurikulum dari setiap jenis pelatihan, berdasarkan hasil kajian kebutuhan

pelatihan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Kelompok sasaran (untuk siapa?)

2. Isi (Apa ?)

3. Strategi (Bagaimana ?)

4. Lamanya (Berapa lama ?) – menunjukkan total lamanya program pelatihan

sesuai alokasi waktu dari setiap topik dalam pelatihan.

Keluaran dari langkah ini adalah silabus kursus dari setiap program pelatihan yang akan

dilakukan.

c. Susun materi pelatihan. Materi pelatihan berikut yang diusulkan:

68

Peserta pelatihan bagi pelatih (TOT) harus diberikan salinan kamus data, panduan

bagi penyedia data dan panduan bagi pengguna data.

d. Perbanyak materi pelatihan. Karena ada peluang beberapa perubahan pada format,

stuktur dan isi materi pelatihan harus dibuat berdasarkan hasil evaluasi, maka jumlah

salinan yang diperbanyak harus dibatasi.

e. Rumuskan rancangan evaluasi program pelatihan. Ini penting untuk menentukan

kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, karena sebagian besar rancangan evaluasi

memerlukan data dasar tingkat pengetahuan peserta.

f. Identifikasi peserta yang paling tepat untuk setiap jenis pelatihan berdasarkan tugas

dan tanggung jawab mereka yang berhubungan dengan menghasilkan, mengelola

dan menggunakan data. Strategi yang efisien yang digunakan adalah

mengidentifikasi dan melatih petugas. Jika strategi ini digunakan, penting untuk

mempertimbangkan distribusi geografis peserta pelatihan bagi pelatih (TOT).

g. Lakukan pelatihan bagi penyedia data.

h. Lakukan pelatihan bagi pengguna data. Ini biasanya dilaksanakan setelah data yang

cukup dari SIK telah terkumpul sebagai contoh selama pelatihan.

i. Evaluasi program pelatihan, termasuk materi pelatihan yang digunakan.

69

7. Uji coba sistem dan jika perlu, merancang ulang sistem pengumpulan data, alur data,

pengolahan data dan penggunaan data.

Prinsip:

a. Sistem harus diuji cobakan pada kondisi sebisa mungkin yang menggambarkan

keadaan yang sebenarnya biasa terjadi selama pelaksanaannya.

Langkah-langkah:

a. Siapkan petunjuk untuk uji coba sistem. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Dimana ? pemilihan tempat uji coba akan dilaksanakan. Dibutuhkan

pengembangan kriteria pemilihan tempat uji coba. Ini termasuk factor teknis

seperti tingkat keahlian atau kualifikasi dari petugas pada daerah tersebut, atau

pertimbangan praktis seperti dekatnya area, adanya dukungan infrastruktur atau

tingkat kerjasama petugas.

2. Siapa ? Siapa yang mengikuti uji coba ? ini penting untuk tipe penyedia data dan

pengguna data yang berbeda yang berparisipasi pada uji coba.

3. Apa ? Apa tujuan khusus dari uji coba ?Terutama, aspek-aspek apa dari SIK yang

diuji coba?Apakah tujuan-tujuan yang berbeda harus diambil untuk mencapai

tujuan tersebut ?

4. Bagaimana ? Alat dan cara apa dari pengumpulan data yang digunakan untuk

mengumpulkan data yang dibutuhkan secara sistematis agar ujicoba format

efektif ?

5. Berapa lama ? Untuk berapa lama uji coba akan dilaksanakan ?

b. Berikan orientasi bagi petugas yang terlibat dalam uji coba sistem.

1. Sampaikan kepada mereka tujuan dan prosedur uji coba.

2. Latih pengguna data dan penyedia data pada area uji coba pada system yang baru.

3. Laksanakan kegiatan uji coba

4. Buat laporan hasil uji coba.

5. Rumuskan rekomendasi, berdasarkan hasil uji coba.

1. Mengawasi dan menilai sistem

Prinsip:

1. Tujuan pengawasan dan penilaian tidak dititikberatkan pada apa yang salah dan

sanksinya; tetapi lebih kepada aspek-aspek positif sistem yang membuatnya

bekerja dan mengidentifikasi ketika terjadi kesalahan sebagai dasar perbaikan

sistem.

Langkah-langkah:

70

1. Susun rencana pengawasan dan penilaian sistematis dari sistem.

1. Apa yang akan diawasi dan dinilai ?

2. Bagaimana akan dilakukan pengawasan dan penilaian ?

3. Siapa yang akan melakukan ?

4. Seberapa sering akan dilakukan ?

5. Bagaimana hasilnya didesiminasi secara sistematis ?

6. Bagaimana tindakan yang dihasil dari hasil evaluasi dilakukan ?

7. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana

pengawasan dan penilaian.

8. Prioritaskan kegiatan-kegiatan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang

dibutuhkan

9. Laksanakan rencana pengawasan dan penilaian.

10. Dokumentasi dan diseminasi hasil kegiatan pengawasan dan penilaian.

11. Buat rekomendasi berdasarkan hasil kegiatan pengawasan dan penilaian.

1. Mengembangkan desiminasi data dan mekanisme umpan balik.

Prinsip:

1. Cara yang efektif memotivasi prosedur data adalah melakukan secara tetap

umpan balik positif maupun negatif dari keadaan data yang dihasilkan petugas.

Langkah-langkah:

1. Tentukan cara yang paling efektif dan efisien untuk desiminasi data yang

dihasilkan dari SIK dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kepada siapa data harus didesiminasi ? kebutuhan kelompok sasaran perlu

dipertimbangkan.

2. Apa yang seharusnya didesiminasi ? Ini tidak hanya mencakup keluaran SIK,

tetapi juga umpan balik kepada siapa yang menggunakan informasi dan

apakah/bagaimana mereka menggunakannya

3. Seberapa sering data didesiminasi kepada kelompok sasaran yang berbeda?

71

4. Dalam bentuk format apa data didesiminasi kepada setiap kelompok sasaran yang

berbeda ? Seluruh cakupan format dan tempat desiminasi data harus

dipertimbangkan.

5. Identifikasi tenaga, dana dan sumber daya lain untuk melaksanakan rencana

desiminasi data.

6. Prioritaskan cara yang berbeda desiminasi data untuk dipakai berdasarkan

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

7. Laksanakan kegiatan desiminasi data.

8. Kembangkan dan terapkan sebuah sistem pengawasan dan penilaian kegiatan

desiminasi dan umpan balik yang dilakukan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan- seberapa luas materi diikuti sasaran pendengar.

2. Efek dari sistem umpan balik bagi petugas.

3. Derajat penggunaan oleh sasaran pendengar- apakah mereka benar menggunakan

data yang disampaikan dengan menggunakan materi yang telah disiapkan secara

berbeda.

10. Meningkatkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan.

Prinsip:

1. Pengembangan SIK biasanya berkembang menurut waktu. Ini merupakan usaha

yang dinamis ketika manajer dan petugas bekerja keras untuk tetap maju.

Langkah-langkah:

1. Tinjau ulang hasil kegiatan pengawasan dan penilaian yang dilaksanakan

terhadap SIK pada tahun berjalan.

2. Identifikasi aspek-aspek dari SIK yang membutuhkan pengembangan lanjut

untuk memfasilitasi fungsi utama sistem. Pertanyaan dasar harus dijawab adalah

“Kemana kita pergi selanjutnya ?” Aspek-aspek yang mungkin perlu diperhatikan

adalah:

1. Peningkatan dan institusionalisasi prosedur untuk memastikan kontrol kualitas

data.

2. Tingkatkan kapasitas untuk melaksanakan penelitian khusus dan survey sampel.

72

3. Tetapkan mekanisme koordinasi untuk penggunaan horisontal data yang

dihasilkan dari program vertikal.

4. Kembangkan strategi untuk menciptakan dan/atau mendukung petugas ada

tingkat yang berbeda agar menggunakan data untuk perencanaan, pengelolaan

dan penilaian program.

5. Tingkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program yang terlibat dalam aspek-

aspek yang berbeda dari SIK.

6. Padukan dan koordinasikan inisiatif-inisiatif sektor dan organisasi donor yang

terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan SIK.

7. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan pilihan-pilihan

yang berbeda dalam peningkatan SIK. Ini mencakup jenis-jenis sumber daya

khusus dari setiap kegiatan perluasan yang direncanakan; kebutuhan pembiayaan

(jika ada); dan sumer dukungan yang diinginkan untuk setiap jenis sumber daya

yang dibutuhkan.

8. Prioritaskan pilihan yang berbeda berdasarkan derajat dan urgensi kebutuhan dan

ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan yang tepat.

9. Siapkan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berbeda dari perluasan SIK.

10. Lakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda yang dibutuhkan untuk peningkatan

SIK yang diinginkan.

11. Awasi dan nilai efek dari aspek baru yang diterapkan pada SIK.

Penataan Kembali Sistem Informasi Kesehatan

Sistem Informasi Kesehatan memberikan dukungan informasi kepada proses

pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Dengan

demikian, Sistem Informasi Kesehatan harus sesuai dengan struktur manajemen

kesehatan dari Sistem Kesehatan. Pertanyaannya adalah: bagaimana cara yang praktis

untuk mengupayakan agar Sistem Informasi Kesehatan yang selama ini kurang memadai

dapat diubah menjadi alat manajemen yang efektif ?

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan hendaknya diselaraskan dan diintegrasikan dengan upaya menata kembali

73

Sistem Kesehatan dan Manajemen Kesehatan. Penataan kembali Sistem Informasi

Kesehatan merupakan suatu tantangan dan pekerjaan yang cukup rumit. Khususnya bila

dikaitkan dengan birokrasi pemerintahan kita. Selain faktor-faktor metodologi, yang

dapat juga mempengaruhi keberhasilan proses reformasi ini adalah keadaan politik, sosio-

budaya, dan administrasi. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas secara singkat tentang

aspek-aspek metodologi dari penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan.

Tatanan Sistem Kesehatan sebagaimana telah dikemukakan di atas merupakan

kerangka dasar yang baik dalam upaya menata kembali Sistem Informasi Kesehatan.

Sepanjang proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan, model Sistem

Kesehatan itu akan digunakan sebagai acuan konseptual bagi setiap tahap dari proses.

Jarang sekali proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan merombak

total Sistem Kesehatan di suatu daerah. Menurut pengalaman, proses penataan kembali

Sistem Informasi Kesehatan secara komprehensif bahkan kerap kali menjumpai

kegagalan. Lebih baik, penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan itu difokuskan

kepada aspek-aspek yang kurang berfungsi dalam Sistem Kesehatan. Atau direncanakan

dan diselenggarakan dalam kaitannya dengan proses penataan kembali Sistem Kesehatan

yang sedang berlangsung. Contohnya, reformasi dalam sistem manajemen keuangan akan

memerlukan pula reformasi terhadap Sistem Informasi Kesehatan yang berfokus pada

informasi keuangan. Sebelum dilakukan proses penataan kembali Sistem Informasi

Kesehatan, diperlukan suatu evaluasi yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan

dari Sistem Informasi Kesehatan yang ada. Selanjutnya, penataan kembali Sistem

Informasi Kesehatan difokuskan kepada bidang-bidang yang kurang berfungsi atau yang

merupakan prioritas bagi daerah yang bersangkutan.

Agar dapat dilakukan evaluasi yang sistematis terhadap Sistem Informasi

Kesehatan yang ada, kelima "subsistem" berikut dari Sistem Informasi Kesehatan

seyogianya diperhatikan:

1. Surveilans Epidemiologi untuk penyakit-penyakit menular tertentu, kondisi-

kondisi lingkungan tertentu, dan faktor-faktor risiko;

2. Pelaporan Rutin dari pelayanan-pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat,

Puskesmas, dan Rumah Sakit;

74

3. Pelaporan Program Kesehatan Khusus seperti pemberantasan tuberkulosis,

pemberantasan malaria, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan sekolah;

4. Pelaporan Administratif seperti pelaporan pembiayaan kesehatan (JPKM, dan

lain-lain), pelaporan pegawai/tenaga kesehatan, pelaporan obat dan logistik

kesehatan, pelaporan keuangan, pelaporan pendidikan dan pelatihan, pelaporan

penelitian dan pengembangan, dan dokumentasi kesehatan;

5. Registrasi Vital untuk kelahlran, kematian, dan perpindahan penduduk.

Proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan agar terpadu dengan Sistem

Kesehatan dapat diuraikan ke dalam lima tahap sesuai dengan dua komponen utama dari

Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Tiga tahap yang

pertama berkaitan dengan pengembangan proses pengelolaan informasi, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan indikator.

2. Menetapkan kebutuhan data, sumber-sumber data dan membuat instrumen-

instumen, serta menyelenggarakan pengumpulan data.

3. Merumuskan prosedur-prosedur pengiriman dan pengolahan data, serta

menyelenggarakan pengolahan, analisis data, dan pengemasan informasi.

Sedangkan dua tahap terakhir berkaitan dengan penataan struktur manajemen Sistem

Informasi Kesehatan untuk menjamin berlangsungnya proses pengelolaan informasi

kesehatan dan digunakannya informasi kesehatan tersebut, yaitu:

4. Merencanakan sumber daya bagi Sistem Informasi Kesehatan.

5. Merumuskan dan menetapkan peraturan-peraturan bagi manajemen Sistem

Informasi Kesehatan.

Pendekatan semacam ini dimaksudkan untuk menyesuaikan atau memadukan secara

cermat setiap tahap penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan dengan Sistem

Kesehatan yang ada. Dalam setiap "subsistem" yang dipilih untuk ditata kembali harus

tetap diingat bahwa ketersediaan informasi dan jaminan digunakannya informasi tersebut

dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan utama. Ketersediaan dan jaminan

75

penggunaan ini harus ada di setiap tingkat administrasi (sejak tingkat terbawah sampai ke

pusat) dan bagi fungsi-fungsi manajemen yang sesuai (pasien/klien, unit kesehatan, dan

sistem kesehatan).

BAB 5

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASIDAN PENETAPAN

INDIKATOR

alam Pokok Bahasan yang lalu telah dijelaskan bahwa agar efektif dan efisien

suatu Sistem Informasi Kesehatan harus terkait dan sesuai dengan

pengorganisasian Sistem Kesehatan setempat. Juga dinyatakan bahwa Sistem D

76

Informasi Kesehatan yang baik akan meningkatkan kinerja manajemen kesehatan dalam

Sistem Kesehatan tersebut. Untuk mencapai hal itu dengan cara merumuskan kebutuhan

informasi dan indikator.

Perumusan kebutuhan informasi dan indikator ini dilakukan atas dasar analisis

fungsi terhadap pelayanan kesehatan, dengan fokus pada manajemen pasien/klien,

manajemen unit kesehatan, dan manajemen sistem kesehatan. Penataan kembali Sistem

Informasi Kesehatan memang harus didahului dengan mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan agar kita dapat memfokuskan kepada hal-hal yang belum berfungsi dengan

baik.

Sejumlah data dapat digunakan secara langsung untuk membuat keputusan.

Misalnya, tingkat ketersediaan obat tertentu dapat dengan mudah mendorong diambilnya

keputusan tentang perlunya segera memesan obat tersebut. Namun demikian, dalam

banyak hal penggunaan secara langsung data mentah semacam ini tidaklah mungkin.

Oleh karena itu, indikator-indikator yang tepat akan membantu kita dalam mengubah data

mentah menjadi informasi yang sesuai bagi pengambilan keputusan.

Sampai saat ini kebutuhan informasi biasanya hanya ditentukan di pusat. Dengan

adanya kebijakan desentralisasi, maka kebutuhan informasi itu harus dirumuskan di

berbagai tingkat administrasi, termasuk di tingkat yang paling bawah. Kecenderungansaat

ini menunjukkan bahwa perumusan kebutuhan informasi harus didasarkan kepada

konsensus di antara para pelaku, yaitu yang mencakup baik para pengelola data dan

informasi maupun para pemakai informasi, khususnya para pengambil keputusan.

Kepentingan produsen maupun konsumen informasi harus dipertimbangkan.

Selain Sistem Informasi Kesehatan harus menghasilkan informasi yang

mencerminkan kebutuhan konsumen dan perencana, sistem ini juga harus dapat

memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik setempat. Walaupun Menteri Kesehatan dengan

Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No. 724 tahun 2001 telah

menetapkan adanya indikator-indikator menuju Indonesia Sehat 2010, sebaiknya

keputusan ini dipandang oleh Daerah sebagai acuan saja. Dari daftar indikator yang

terdapat dalam keputusan dapat diidentifikasi indikator-indikator yang diperlukan sampai

ke tingkat nasional. Selebihnya Daerah seyogianya mengembangkan sendiri indikator-

indikator yang memang sesuai dengan kebutuhan informasi setempat. Dengan demikian

maka visi Provinsi Sehat, atau Kabupaten Sehat, atau Kota Sehat kelak akan dapat dicapai

77

karena manajemen kesehatan ke arah itu benar-benar didukung oleh Sistem Informasi

Kesehatan.

Kerangka Umum

Di bawah ini disajikan kerangka umum dalam perumusan kebutuhan informasi

dan indikator. Kerangka umum ini didasarkan juga kepada premis bahwa informasi yang

dihasilkan adalah dalam rangka mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat

administrasi kesehatan.

Langkah ke-1: Melaksanakan analisis fungsi di setiap tingkat manajemen dan

administrasi kesehatan

Merumuskan kebutuhan informasi harus diawali dengan menganalisis fungsi-

fungsi dari berbagai tingkat manajemen dan Sistem Kesehatan. Analisis fungsi ini harus

difokuskan kepada: (1) masalah-masalah kesehatan prioritas, (2) tujuan dan strategi untuk

memecahkannya, (3) program dan pelayanan-pelayanan unggulan untuk mengatasi dan

mencegah masalah-masalah kesehatan prioritas tersebut, (4) pelaksana (pemerintah

maupun swasta/masyarakat) dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk

melaksanakan pelayanan-pelayanan unggulan, serta (5)proses-proses manajemen yang

penting untuk merencanakan, memantau dan mengendalikan pelayanan kesehatan serta

sumber dayanya. Hal ini mencakup baik fungsi-fungsi pelayanan kesehatan untuk

individu, pelayanan kesehatan masyarakat, maupun pengembangan Sistem Kesehatan.

Langkah ke-2: Mengidentiflkasi kebutuhan informasi dan memillh indikator

Bila program dan pelayanan-pelayanan kesehatan unggulan serta sumber dayanya

telah dapat ditentukan, maka akan mudah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan

guna memantau berfungsinya Sistem Kesehatan. Berdasarkan kepada kebutuhan

informasi yang telah diidentifikasi, dirumuskanlah indikator-indikator yang sesuai. Perlu

kiranya diingat bahwa indikator yang ditetapkan hendaklah seminimal mungkin. Oleh

karena itu diperlukan pertimbangan yang cerdas (expert judgement) dalam memilih

indikator, berkaitan dengan ketepatannya, kekhasannya, dan kemampuannya mengukur.

Selain itu juga perlu dipertimbangkan kemungkinan mengumpulkan datanya. Tercakup

dalam hal ini adalah penentuan sumber data, ketersediaan sumber daya untuk

mengumpulkan data tersebut, frekuensi pengumpulan, cara mengolah data, dan lain-lain.

78

Tentu saja, selain hal-hal tersebut di atas, satu hal yang harus selalu diingat

adalah bahwa kebutuhan informasi dari seluruh pelaku Sistem Kesehatan harus

diperhatikan. Perumusan kebutuhan informasi menggunakan kerangka ini akan

membantu untuk menghasilkan suatu Sistem Informasi Kesehatan yang proaktif, dinamis,

dan berorientasi kepada kegiatan (action oriented).

Namun demikian, apa yang akan dijelaskna dalam Pokok Bahasan ini bukanlah

sesuatu yang harus diterapkan secara kaku. Tujuannya adalah memberikan tuntunan

dalam rangka merumuskan kebutuhan informasi yang berorientasi kepada kegiatan dan

menetapkan indikator-indikatornya. Dengan demikian akan dapat dibatasi banyaknya

informasi dan indikator yang harus dikelola oleh Sistem Informasi Kesehatan. Pada

gilirannya, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya mutu data yang dikumpulkan.

Langkah-langkah yang ditempuh merupakan proses yang interaktif. Artinya, di

setiap langkah apa pun kita boleh saja kembali ke langkah sebelumnya untuk

memperbaiki langkah sebelumnya itu. Jadi, daftar indikator yang akhirnya didapatkan

pun masih mungkin untuk ditinjau kembali dan disempurnakan.

Analisis Fungsi Manajemen

Pencatatan dan pelaporan rutin dalam Sistem Informasi Kesehatan harus

mendukung tiga jenis fungsi manajemen (yaitu manajemen pasien/ klien, manajemen unit

kesehatan, dan manajemen Sistem Kesehatan) yang ada di setiap tingkat administrasi

(Kabupaten/Kota dan Provinsi).

Dengan dimulainya kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2001

kewenangan di bidang kesehatan telah dibagi-bagikan ke tingkat Kabupaten /Kota dan

tingkat Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka kini giliran masing-masing

tingkat administrasi itu untuk merumuskan bagaimana Sistem Kesehatan dan Manajemen

Kesehatan setempat.

Secara umum pembagian penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen di setiap

tingkat administrasi dapat dilihat dalam Tabel 5.1.

79

Tabel 5.1. Pembagian fungsi manajemen di tingkat Kecamatan, Kabupaten/

Kota dan Provinsi

Berikut ini akan diberikan contoh fungsi-fungsi manajemen di tingkat Kecamatan

(yaitu di Puskesmas) dan di tingkat Kabupaten/Kota (yaitu di Rumah Sakit Umum

Daerah dan Dinas Kesehatan). Fungsi-fungsi yang dicantumkan hanya sebagian saja,

yaitu yang dianggap sebagai unggulan dan perlu mendapat prioritas untuk didukung oleh

Sistem Informasi Kesehatan.

1. Fungsi Manajemen di Puskesmas

Sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah Puskesmas,

dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Puskesmas sebagai berikut.


Kegiatan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas pada dasarnya

dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (i) pelayanan kesehatan individu, yang

biasanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas, dan (ii) pelayanan kesehatan

masyarakat, yang biasanya dilakukan di luar gedung Puskesmas.

Adapun fungsi manajemen pasien yang seyogianya diberi prioritas untuk didukung

oleh Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas tersebut adalah sebagai berikut:

Pelayanan kesehatan individu (dalam gedung): (1) Manajemen pasien/klien pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KIA & KB), (2) Manajemen

pasien/klien pelayanan gizi, (3) Manajemen klien pelayanan imunisasi, dan (4)

Manajemen pasien/klien pelayanan pengobatan.

80

Pelayanan kesehatan masyarakat (luar gedung): (1) Manajemen klien penyuluhan

kesehatan masyarakat, (2) Manajemen pasien/klien pemberantasan penyakit menular, dan

(3) Manajemen klien upaya penyehatan lingkungan.

2. Manajemen Unit Puskesmas

Berkaitan dengan manajemen pasien/klien, sebagai manajer Puskesmas, Kepala

Puskesmas melakukan manajemen terhadap penyelenggaraan pelayanan-pelayanan

kesehatan oleh Puskesmas. Yaitu untuk mengetahui seberapa jauh mutu pelayanan-

pelayanan itu secara umum dan bagaimana efektivitas dan efisiensinya.

Oleh karena dukungan Sistem Informasi Kesehatan difokuskan dulu kepada fungsi-

fungsi manajemen pasien/klien tersebut di atas, maka fungsi manajemen unit Puskesmas

pun akan mengikuti pola itu. Manajemen unit Puskesmas yang akan mendapat prioritas

dukungan dari Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pelayanan KIA & KB, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan

masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan.

2. Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat, sarana, dan keuangan untuk

pelaksanaan pelayanan KIA & KB, pelayanan gizi, penyuluhan kesehatan

masyarakat, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan pengobatan.

3. Fungsi Manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Sesuai dengan analisis fungsi terhadap fungsi manajemen sejumlah RSUD

Kabupaten/Kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Rumah Sakit sebagai

berikut:


Rumah Sakit pada dasarnya merupakan unit pelayanan kesehatan rujukan, sehingga

fungsi utamanya adalah melaksanakan pelayanan medik. RSUD Kabupaten/ Kota adalah

unit pelayanan rujukan primer, yaitu rujukan pertama dan pelayanan kesehatan dasar

seperti Puskesmas.

Banyak kegiatan pelayanan medik yang diselenggarakan di RSUD Kabupaten/

Kota. Namun yang kiranya perlu mendapat prioritas dukungan dari Sistem Informasi

Kesehatan adalah: (i) Pelayanan Rawat Jalan, (ii) Pelayanan Rawat Inap, (iii) Pelayanan

Rawat Darurat, (iv) Pelayanan Penunjang Medik (terutama: gizi, farmasi. laboratorium,

dan radiologi), dan (v) Pelayanan Kamar Operasi.

2. Manajemen Unit Rumah Sakit

Sebagai manajer Rumah Sakit, Direktur dan para Wakil Direktur Rumah Sakit

melaksanakan manajemen terhadap kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh

81

Rumah Sakit. Yaitu untuk menjaga mutu dan efektivitas serta efisiensi dari pelayanan-

pelayanan tersebut.

Oleh karena dukungan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit akan diprioritaskan

kepada fungsi-fungsi manajemen pasien/klien tersebut di atas, maka fungsi manajemen

unit Rumah Sakit pun akan mengikutinya. Manajemen unit Rumah Sakit yang akan

mendapat prioritas dukungan Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Penunjang

Medik, dan Kamar Operasi.

2. Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, obat, sarana, dan keuangan untuk

pelaksanaan pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Penunjang

Medik, dan Kamar Operasi.

3. Fungsi Manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Sesuai dengan hasil analisis fungsi terhadap fungsi manajemen dari sejumlah Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota, dapat disajikan daftar prioritas fungsi manajemen Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut.

1. Manajemen Klien

Kegiatan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan pada hakikatnya hanyalah

pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun fungsi manajemen klien yang menjadi prioritas

untuk didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

tersebut adalah: (i) Penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, (ii)Penyehatan

lingkungan permukiman, (ii) Pembinaan kesehatan kerja di kantor/ perusahaan, (iv)

Surveilans epidemiologi penyakit dan penanggulangan wabah, (v)Kewaspadaan pangan

dan gizi, (vi) Penanggulangan penyalahgunaan napza, (vii)Pembinaan mutu dan

keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, dan (viii) Pembinaan terhadap

pengobatan tradisional.

2. Manajemen Unit Dinas Kesehatan

Manajemen unit Dinas Kesehatan juga dikaitkan dengan manajemen klien, yaitu

dari segi keaktifannya dan pendayagunaan sumber daya dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, maka fungsi manajemen unit Dinas Kesehatan yang

seyogianya mendapat prioritas dukungan Sistem Informasi Kesehatan adalah sebagai

berikut:i)

1. Manajemen pelayanan penyehatan lingkungan tempat-tempat umum, penyehatan

lingkungan permukiman, pembinaan kesehatan kerja di kantor/perusahaan,

82

surveilans epidemiologi penyakit dan penanggulangnn wabah, kewaspadaan

pangan dan gizi, penanggulangan penyalahgunaan napza, pembinaan mutu dan

keamanan industri rumah tangga makanan dan minuman, pembinaan terhadap

pengobatan tradisional.

2. Manajemen sumber daya tenaga kesehatan, peralatan, dan keuangan untuk

pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.

3. Manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota

Manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dipantau dan dievaluasi melalui dua

aspek, yaitu: (i) hasil dari Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota yang berupa pencapaian

Visi Pembangunan Kesehatan, dan (ii) kinerja kerjasama lintas sektor antara sektor

kesehatan dengan sektor-sektor terkait.

1. Pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota: (i) Derajat kesehatan,

(ii) Lingkungan sehat, (iii) Perilaku sehat, dan (iv) Pelayanan kesehatan yang

bermutu dan terjangkau.

2. Kinerja Kerjasama Lintas Sektor: Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

Kabupaten/Kota di bidang kesehatan, maka kinerja sektor kesehatan dalam

rangka mencapai Visi Pcmbangunan Kesehatan meliputi; (i) Perencanaan

kesehatan, (ii) Pendayagunaan tenaga kesehatan, (iii)Pembinaan dan

pengendalian sarana kesehatan, (iv) Pembinaan pembiayaan kesehatan melalui

JPKM/Askes/Dana sehat, (v) Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar

esensial, (vi) Koordinasi dan bimbingan kegiatan Puskesmas, (vii)Pelayanan

perawatan pasien di Rumah Sakit, (viii) Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan, serta (ix) Penelitian dan pengembangan kesehatan.

Sedangkan kinerja sektor-sektor lain terkait yang penting di Kabupaten/Kota

meliputi: (i) Keluarga Berencana: Promosi KB dan Pembinaan Keluarga, (ii)Pendidikan:

Peningkatan usaha kesehatan sekolah (UKS), (iii) Agama: Promosi kesehatan lingkungan

di tempat-tempat ibadah, pesantren, dan majelis taklim, (iv)Pertanian: Intensifikasi

pertanian tanaman pangan dan peternakan, (v)Prasarana wilayah: Pemenuhan kebutuhan

air bersih dan Pengelolaan sampah, (vi)Perindustrian: Pencegahan pencemaran oleh

industri kecil, (vii) Perkoperasian: Pengembangan koperasi sebagai Bapel JPKM, (viii)

Sosial: Penertiban/pembinaan wanita tuna susila (WTS), dan (ix) Swasta/Masyarakat:

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan skala Kab.

83

Identifikasi Kebutuhan Informasi

Informasi yang diidentifikasi di setiap tingkat administtasi adalah informasi yang

berorientasi kepada tindakan, yaitu pengambilan keputusan dalam tiga jenis manajemen

(manajemen pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen Sistem Kesehatan).

1. Informasi Untuk Manajemen Pasien/Klien

Walaupun banyak data tentang pasien dapat diperoleh pada saat yang bersangkutan

datang ke pelayanan kesehatan, tidak semua data itu perlu dicatat dan disimpan. Hanya

data yang amat penting untuk informasi bagi kontinuitas, integrasi, keparipurnaan, dan

kerasionalan pelayanan kesehatan yang perlu dicatat dan disimpan.

Inti dari pengumpulan data di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk manajemen

pasien/klien adalah rekam medik (medical record) dari individu-individu pasien/klien.

Sesungguhnya bila sistem rujukan antara Puskesmas dan Rumah Sakit berjalan dengan

baik, Rumah Sakit cukup melanjutkan pengisian rekam medik pasien/klien yang telah

dilakukan di Puskesmas.

Sebagian besar informasi yang diolah dari data rekam medik digunakan untuk

pengambilan keputusan dalam melayani individu-individu pasien/klien. Informasi tentang

pasien/klien di tingkat manajemen pasien/klien di Puskesmas sangat penting artinya

karena akan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada

pasien/klien dan menentukan mutu data yang digunakan di tingkat-tingkat

manajemen/administrasi selanjutnya (Rumah Sakit, Kabupaten/Kota dan Provinsi). Peran

informasi kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan akan semakin besar apabila

data rekam medik juga dilengkapi dengan data sensus terhadap penduduk yang tinggal di

wilayah kerja Puskesmas. Ciri-ciri utama dari mutu pelayanan kesehatan adalah

kontinuitas, integrasi, keparipurnaan, dan kerasionalan pelayanan kesehatan, yang

kesemuanya itu dapat ditingkatkan melalui dukungan Sistem Informasi Kesehatan.

Bila kita lanjutkan contoh di atas, khususnya fungsi manajemen Puskesmas, maka

akan dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut.

84

2. Informasi untuk Manajemen Unit Kesehatan

Untuk manajemen unit kesehatan diperlukan dua jenis informasi, yaitu: (a) informasi

tentang penggunaan atau cakupan pelayanan yang diselenggarakan, dan (b) informasi

tentang sumber daya unit kesehatan yang bersangkutan. Rincian informasinya tergantung

kepada jenis unit kesehatan itu (apakah Puskesmas, Rumah Sakit, atau lainnya), dan jenis

pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya.

Untuk memberikan informasi tersebut umumnya data pelayanan kesehatan (data

pasien/klien) dikombinasi dengan data tentang penduduk di wilayah kerja unit kesehatan

bersangkutan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah pelayanan yang digunakan oleh

penduduk tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Informasi tentang sumber daya yang dimiliki unit kesehatan akan memberikan

indikasi tentang bagaimana berfungsinya unit kesehatan tersebut. Yaitu apakah unit

kesehatan itu memiliki cukup sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan misi,

tugas pokok dan fungsinya. Tercakup di dalamnya mengenai memadai atau tidaknya

infrastuktur (bangunan, dan lain-lain), peralatan, bahan/logistik, prosedur-prosedur untuk

pengambilan keputusan, staf yang terlatih dan bermotivasi tinggi, dan lain scbagainya. Di

samping itu juga apakah modal dan sumber daya yang ada digunakan secara efisien.

Melanjutkan contoh di atas, khususnya fungsi manajemen Puskesmas, akan dapat

diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut:

Manajemen Unit Puskesmas Pengambil Keputusan Informasi yang dibutuhkan

85

1. KIA&KB

2. Gizi

3. Imunisasi

4. Pengobatan

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

1. Seberapa banyak kematian

ibu & bayi di wilayah

kerja.

2. Seberapa banyak ibu hamil

berkunjung ke Pusk. (Kl,

K4).

3. Seberapa banyak ibu

melahirkan ditolong Pusk.

4. Seberapa banyak bayi dan

anak yang dibawa

berkunjung ke Puskesmas.

5. Seberapa banyak peserta

KB di antara PUS

6. Persebaran status gizi ibu

hamil yg berkunjung ke

Pusk.

7. Persebaran status gizi bayi

dan anak yang berkunjung

ke Puskesmas.

8. Seberapa banyak bayi,

anak balita, ibu hamil tlh

imunisasi.

9. Pola penyakit yang diobati

di Puskesmas.

10. Persebaran kasus penyakit

di masyarakat wilayah

kerja.

86

5. Penyuluhan Kesehatan

Masyarakat

6. Pemberantasan Penyakit

Menular

7. Penyehatan Lingkungan

8. Tenaga Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

11. Seberapa banyak

masyarakat wilayah kerja

yang berobat ke

Puskesmas.

12. Persebaran Strata PHBS

dari keluarga pasien/klien.

13. Seberapa aktif kegiatan

penyuluhan kesehatan oleh

Puskesmas.

14. Persebaran kasus penyakit

di masyarakat wilayah

kerja.

15. Seberapa aktif kegiatan

pemberantasan penyakit

oleh Puskesmas.

16. Persebaran rumah, kakus,

pemb.sampah, persediaan

air

17. Kecukupan tenaga

Puskesmas terhadap beban

kerja per-kategori tenaga.

18. Kehadiran kerja (absensi)

19. Ketersediaan obat esensial

20. Kerasionalan penggunaan

obat

21. Kecukupan peralatan

kesehatan terhadap

petugas.

87

9. Obat

3. Peralatan

11. Keuangan

Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas

22. Kondisi peralatan

kesehatan yang ada.

23. Besar dana per-tahun dan

sumber-sumbernya.

24. Perimbangan antara dana

untuk investasi,

operasional, pemeliharaan

3. Informasi Untuk Manajemen Sistem Kesehatan

Informasi yang dibutuhkan untuk manajemen Sistem Kesehatan tergantung kepada

tingkat administrasinya (Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional). Informasi ini

diperlukan untuk mengetahui apakah Sistem Kesehatan setempat berfungsi dengan baik.

Dibutuhkan dua jenis informasi untuk manajemen Sistem Kesehatan, yaitu: (a) informasi

tentang seberapa jauh pencapaian visi Pembangunan Kesehatan, dan (b) informasi tentang

bagaimana kinerja kegiatan-kegiatan dalam mencapai visi tersebut.

Menggunakan contoh di atas, yaitu fungsi manajemen di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota, dapat diidentifikasi kebutuhan informasi sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota

Pencapaian

Aspek-Aspek Visi

Pengambil Keputusan Informasi yg dibutuhkan

1. Derajat Kesehatan

Forum Kerjasama LS

1. Besamya masalah

kematian bayi, ibu dan

anak balita

2. Besamya masalah

penyakit tertentu

3. Status gizi masyarakat

4. Pelaksanaan Perilaku

88

2. Perilaku Sehat

3. Lingkungan Sehat

4. Pelayanan kesehatan

yg bermutu dan

terjangkau

Forum Kerjasama LS

Forum Kerjasama LS

Forum Kerjasama LS

Forum Kerjasama LS

Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS)

5. Kondisi kesehatan

perumahan penduduk

6. Kecukupan tersedianya

sarana pelayanan

kesehatan

7. Banyaknya masyarakat

yang menggunakan

sarana pelayanan

kesehatan

89

Penetapan Indikator

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau

terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara

keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan

keseluruhan tersebut sebagaii suatu pendugaann (proxy) Misalnya, insidens diare yang

didapat dari mengolah data kunjungan pasien Puskesmas hanya menunjukkan sebagian

saja dari kejadian diare yang melanda masyarakat (yaitu mereka yang mengunjungi

Puskesmas saja).

Indikator sedapat mungkin harus mengarah kepada dilakukannya tindakan. Namun

demikian, dalam banyak hal, untuk sampai kepada dilakukannya tindakan,informasi yang

dikemas dari indikator yang ada masih perlu dilengkapi dengan informasi dari investigasi

lebih lanjut. Misalnya setelah dilakukannya kunjungan ke lokasi untuk menggali

informasi kualitatif atau setelah dilakukannya penelitian/kajian khusus.

Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif, dan umumnya terdiri atas

pembilang (numerator) dan penyebut (denominator). Walaupun dapat juga dibuat

indikator yang hanya berupa pembilang (numerator), khususnya untuk sesuatu yang

sangat langka tetapi penting. Pembilang adalah jumlah kejadian yang sedang diukur.

Sedangkan penyebut yang umum digunakan adalah besarnya populasi sasaran berisiko

90

dalam kejadian yang bersangkutan (misalnya: anak balita, ibu hamil, dan sebagainya).

Indikator yang mencakup pembilang dan penyebut sangat tepat untuk memantau

perubahan dari waktu ke waktu dan membandingkan satu wilayah dengan wilayah lain.

Sesuai dengan uraian dalam definisi indikator, terdapat paling sedikit empat jenis

indikator, yaitu: (1) indikator berbentuk absolut, (2) indikator berbentuk proporsi, (3)

indikator berbentuk angka atau rate, dan (4) indikator berbentuk rasio. Indikator

berbentuk absolut adalah indikator yang hanya berupa pembilang saja, yaitu jumlah dari

sesuatu hal/ kejadian. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang sangat jarang, seperti

misalnya kasus meningitis di Puskesmas. Indikator berbentuk proporsi adalah indikator

yang nilai resultantenya dinyatakan dengan persen karena pembilangnya merupakan

bagian dari penyebut. Misalnya proporsi Puskesmas yang memiliki dokter terhadap

seluruh Puskesmas yang ada. Indikator berbentuk angka atau rate adalah indikator yang

menunjukkan frekuensi dari suatu kejadian selama waktu (periode) tertentu. Biasanya

dinyatakan dalam bentuk per 1000 atau per 100.000 populasi (konstanta atau k). Angka

atau rate adalah ukuran dasar yang digunakan untuk melihat kejadian penyakit karena

angka merupakan ukuran yang paling jelas menunjukkan probabilitas atau risiko dari

penyakit dalam suatu masyarakat tertentu selama periode tertentu. Misalnya angka

malaria di kalangan anak balita yang dihasilkan dari pembagian jumlah kasus malaria

anak balita (pembilang) oleh jumlah populasi anak balita di pertengahan tahun

(penyebut). Indikator berbentuk rasio adalah indikator yang pembilangnya bukan

merupakan bagian dari penyebut. Misalnya rasio bidan terhadap penduduk suatu

Kabupaten.

Selain keempat jenis indikator tersebut, dikenal pula apa yang disebut Indeks atau

Indikator Komposit (Composite Indicator). Yaitu suatu istilah yang digunakan untuk

indikator yang lebih rumit (complex), memiliki ukuran-ukuran yang multidimensional

yang merupakan gabungan dari sejumlah indikator. Indeks ini biasanya dikembangkan

melalui penelitian khusus karena penggunaannya secara praktis sangat terbatas. Misalnya,

akhir-akhir ini untuk mengukur beban akibat penyakit (burden of disease), WHO

menyarankan digunakannya DALE (Disability-Adjusted Life Expectancy). Yaitu nilai

harapan hidup sejak lahir, yang berupa tahun-tahun yang bebas dari ketidakmampuan

akibat kematian prematur atau kasus-kasus ketidakmampuan yang terjadi sepanjang

waktu tertentu.

Terdapat banyak cara untuk mengklasifikasikan indikator, sesuai dengan bagaimana

mereka akan digunakan. Umumnya digunakan klasifikasi dengan berpegang pada

91

pendekatan sistem, sehingga terdapat: (1) indikator hasil atau keluaran, yang dapat

dibedakan lagi ke dalam indikator "output" dan indikator "outcome", (2) indikator

proses, dan (3) indikator masukan, yang dapat dibedakan lagi ke dalam indikator

sumber daya dan indikator determinan. Namun demikian kadang kala dijumpai kesulitan

dalam pengkalisifikasian ini secara tajam karena kekurang-jelasan konsep dalam

kategorisasi.

Indikator dapat pula diklasifikasikan menurut program. Memang pengklasifi-kasian

dengan cara ini dapat mendorong terjadinya vertikalisasi kegiatan dan mengakibatkan

membengkaknya jumlah indikator. Namun demikian, bila dalam peng-klasifikasian

tersebut selalu diacu pembagian kewenangan dan tugas sebagaimana telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang ada, maka masalah yang mungkin timbul

akan dapat dicegah.

Untuk menyedarhanakan penetapan indikator, maka uraian indikator, baik untuk

tingkat Kabupaten/Kota maupun untuk tingkat Provinsi, sesuai dengan kebutuhan

informasi, dikelompokkan ke dalam dua kategori saja, yaitu:

1. Indikator Hasil atau Keluaran, yaitu yang mengindikasikan informasi tentang

pencapaian visi Pembangunan Kesehatan, yang meliputi unsur-unsur (a) derajat atau

status kesehatan, (b) perilaku sehat, (c) lingkungan sehat, serta (d) pelayanan

kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

2. Indikator Kinerja, yaitu yang mengindikasikan baik keadaaan masukan maupun

proses dalam rangka kerjasama lintas sektor, yang mencakup sektor kesehatan dan

sektor-sektor lain terkait. Klasifikasi di sini tidak berdasar program, melainkan

berdasar sektor atau lembaga.

Berikut ini disajikan contoh indikator untuk masing-masing informasi, sebagaimana

tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial No.724 tahun

2001.

92

Penutup

Orang senang mengatakan bahwa Sistem Informasi Kesehatan yang baik tidak akan

ada gunanya apabila Manajemen Kesehatan yang harus didukungnya masih buruk.

Namun dari uraian di atas tersirat bahwa pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

yang diawali dengan identifikasi kebutuhan informasi diharapkan dapat memicu

perbaikan Manajemen Kesehatan. Yaitu dimulai dengan perbaikan manajemen

pasien/klien dan dilanjutkan dengan manajemen unit kesehatan serta manajemen Sistem

Kesehatan.

Ketepatan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi dapat pula menghasilkan

Sistem Informasi Kesehatan yang kurang memadai bilamana tidak berhasil ditetapkan

indikator-indikator yang esensial. Indikator yang esensial itu harus mengacu kepada sifat-

93

sifat indikator yang baik, yaitu spesifik dan sensitif. Spesifik artinya bahwa indikator

tersebut khusus menggambarkan informasi yang bersangkutan dan tidak tercampur-baur

dengan hal-hal lain. Misalnya, angka kematian tidak dapat digunakan untuk

menggambarkan informasi tentang pelayanan kesehatan karena angka kematian

dipengaruhi oleh banyak faktor selain pelayanan kesehatan. Sedangkan sensitif artinya

bahwa perubahan yang kecil saja dalam hal yang akan diketahui informasinya dapat

tergambarkan dengan indikator tersebut. Misalnya proporsi anak balita dengan gizi baik

mungkin dapat menjadi indikator yang sensitif bagi keadaan gizi masyarakat karena anak

balitalah yang seharusnya mendapat makanan yang baik.

BAB 6

Pengumpulan Data Rutindan Sewaktu-waktu

alam Pokok Bahasan yang lalu kita telah membahas bagaimana memilih

indikator yang sesuai untuk menyusun informasi bagi pengambilan keputusan

di berbagai tingkat administrasi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana

mengumpulkan data untuk indikator-indikator tersebut.

Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Untuk memudahkannya, kita

akan mengelompokkan cara mengumpulkan data itu ke dalam dua golongan, yaitu: (1)

metode rutin, dan (2) metode sewaktu-waktu (non-rutin). Pengumpulan data secara rutin

D

94

dilakukan untuk data yang berasal dari unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar

catatan atau rekam medik pasien/klien baik yang berkunjung ke unit kesehatan maupun

yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. Pengumpulan data secara rutin umumnya

dilakukan oieh petugas unit kesehatan. Akan tetapi pengumpulan data secara rutin juga

dapat dilakukan oleh masyarakat (kader kesehatan). Bentuk lain dari pengumpulan data

secara rutin adalah registrasi vital. Adapun pengumpulan data sewaktu-waktu umumnya

dilakukan melalui survei, survei cepat (kuantitatif atau kualitatif) dan studi-studi khusus.

Tidak ada satu pun cara pengumpulan data yang dapat mengumpulkan semua data

untuk perencanaan dan manajemen kesehatan. Suatu Sistem Informasi Kesehatan

umumnya menggunakan kombinasi dari kedua cara yaitu baik metode rutin maupun

metode sewaktu-waktu. Alasannya adalah karena adanya perbedaan sifat dan kegunaan

dari data yang diperoleh dengan masing-masing metode tersebut. Pengumpulan data

secara rutin umumnya diarahkan untuk mendapatkan data yang berbasis pelayanan

kesehatan dan data tentang mereka yang secara rutin menggunakan pelayanan kesehatan

tersebut.

Di daerah di mana penggunaan pelayanan kesehatan sangat rendah, pengumpulan

data secara rutin biasanya sukar dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih paripurna tentang masalah kesehatan yang dihadapi, diperlukan pengumpulan data

dengan cara lain, yaitu survei dan sejenisnya. Atau, pengumpulan data secara rutin

diperluas cakupannya sehingga meliputi data dari masyarakat. Data untuk angka kematian

misalnya, dapat diperoleh dari unit-unit kesehatan atau dan registrasi vital. Tetapi

kerapkali data untuk angka kematian itu diperoleh melalui penelitian prospektif atau

survei retrospektif terhadap penduduk. Secara nasional kita memiliki Survei Kesehatan

Rumah Tangga (SKRT), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Surve Demografi

dan Kependudukan Indonesia (SDKI), Sensus Penduduk (SP), dan lain-lain.

Pengertian Pengumpulan Data Rutindan Sewaktu-waktu

Fungsi manajemen yang akan menggunakan data dan jenis indikatornya kerapkali

menentukan bagaimana cara pengumpulan data yang paling tepat. Untuk lebih jelasnya

dapat disimak tabel 1 di halaman berikut.

Data untuk memantau program kesehatan yang sedang berjalan lebih mudah dan

lebih efisien didapat dengan pengumpulan data secara rutin. Sedangkan data untuk

95

mengevaluasi dampak (derajat kesehatan, lingkungan sehat, perilaku sehat, dan

keterjangkauan pelayanan kesehatan) akan lebih baik bila dikumpulkan sewaktu –waktu.

Namun demikian perlu diingat bahwa data yang sudah diperoleh melalui

pengumpulan data secara rutin dan sewaktu-waktu pun kerap kali tidak cukup untuk

memahami penyebab dari masalah-masalah kesehatan. Khususnya di daerah

Kabupaten/Kota. Biasanya orang lalu menambahinya dengan penyelidikan secara

informal atau mencari informasi kualitatif melalui diskusi dengan individu-individu atau

dengan kelompok-kelompok. Selain itu ditambah lagi dengan data sekunder dan sektor-

sektor lain terkait.

Pilihan cara pengumpulan data juga berkaitan dengan ciri-ciri tertentu dari cara itu

sendiri seperti misalnya kerumitan dan biayanya. Metode pengumpulan data sewaktu-

waktu seperti sensus atau survei dengan sampel besar umumnya memerlukan biaya

banyak, peralatan canggih, dan tenaga pelaksana yang terlatih. Untuk melaksanakan

pengumpulan data semacam ini Dinas Kesehatan mungkin memerlukan bantuan teknis

dari Perguruan Tinggi atau Departemen Kesehatan.

Cara apa pun yang digunakan, yang penting data yang dikumpulkan adalah data

yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan informasi dan indikator Untuk dapat

menetapkan data yang sesuai dengan indikator yang dibutuhkan, maka indikator-indikator

yang sudah ditetapkan dalam Pokok Bahasan III selanjutnya diterjemahkan ke dalam

bentuk kebutuhan data. Misalnya sebagaimana contoh berikut.

Kaitan antara Pengumpulan Data Rutin dan Sewaktu-waktu

96

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengumpulan data secara rutin dan

pengumpulan data sewaktu-waktu haruslah saling mengisi. Penjelasannya adalah:

Untuk membantu para manajer kesehatan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

berbeda. Kerap kali metode sewaktu-waktu digunakan untuk menjajagi penyebab-

penyebab dan kekurangan atau kelemahan yang teridentifikasi dari pelaporan rutin.

Misalnya, di suatu daerah diketahui melalui laporan rutin bahwa pelayanan kesehatan ibu

dain anak di Puskesmas sangat sedikit mendapat kunjungan anak. Suatu survei sederhana

yang dilakukan terhadap para ibu mengungkap informasi bahwa bagi para ibu tidak

masuk akal untuk membawa anaknya yang tidak sakit ke Puskesmas. Karena itu, mereka

sulit mencari alasan meninggalkan rumah membawa anaknya.

Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melangkapi dalam hal sumber

datanya. Metode rutin umumnya berbasis sarana/pelayanan kesehatan dan mengumpulkan

data dari sebagian masyarakat saja. Di daerah-daerah di mana penggunaan sarana

kesehatannya rendah, informasi yang didapat dari sistem informasi yang berbasis

sarana/pelayanan kesehatan saja akan sangat menyesatkan (bias). Sebaliknya, metode

sewaktu-waktu berbasis masyarakat, sehingga dapat diungkap informasi tentang latar

belakang sosial budaya masyarakat, harapan-harapannya, perilakunya, dan lain-lain

secara lebih lengkap.

Metode rutin dan metode sewaktu-waktu saling melengkapi dalam kaitannya dengan

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam

metode rutin digunakan untuk mengumpulkan data dari sebagian masyarakat, yaitu

mereka yang berkunjung ke unit-unit kesehatan. Karena metode sewaktu-waktu

digunakan untuk mengumpulkan data dari keseluruhan masyarakat (walaupun secara

sampling), maka dalam membuat instrumennya harus diperhatikan juga instrumen yang

digunakan dalam metode rutin.

Melihat uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil-hasil pengumpulan data

secara sewaktu-waktu harus diperbandingkan atau dipertautkan dengan hasil-hasil

pengumpulan data secara rutin. Jadi antara metode rutin dan metode sewaktu-waktu tidak

hanya pada tingkat pangkalan datanya, melainkan juga sampai ke tingkat analisis dan

penyusunan informasinya.

Pengumpulan Data Secara Rutin

1. Sumber Data

97

Pengumpulan data secara rutin dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis berdasarkan

sumber datanya, yaitu: (1) pengumpulan data unit kesehatan, (2) pengumpulan data

masyarakat, dan (3) pengumpulan data registrasi penduduk. Memang terdapat tumpang-

tindih di antara ketiga jenis pengumpulan data ini, sehingga umumnya Sistem Informasi

Kesehatan lalu menggunakan gabungan dari ketiganya.

Pengumpulan Data Unit Kesehatan

Jenis pengumpulan data rutin yang paling umum adalah pengumpulan data berbasis

pelayanan atau unit kesehatan. Dalam hal ini data dicatat oleh petugas-petugas kesehatan

yang bekerja di unit kesehatan sambil melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Cara

pengumpulan data ini memang merupakan cara paling mudah untuk (a) mengumpulkan

data pasien /klien, (b) memantau penggunaan sumber daya, dan (c) surveilans penyakit.

Contoh data minimal yang perlu dicatat dan dikumpulkan dari pasien/ klien di unit

kesehatan adalah:

Identitas: nama, alamat, jenis kelamin, usia, kepala/anggota keluarga, dan status sosial-

ekonomi keluarga.

Tindakan yang berkaitan dengan risiko: status imunisasi, tindak lanjut berkaitan dengan

resiko lain (perawatan antenatal, penimbangan balita. dan lain-lain).

Untuk wanita: jumlah dan usia anak, kontrasepsi, penyakit selama masa hamil, dan pasca-

persalinan. Data penting tentang episode penyakit (khususnya untuk penyakit kronis,

infeksi HIV, gangguan-gangguan perinatal pada bayi, penyakit-penyakit selama masa

kanak-kanak). Data tentang faktor-faktor risiko lain dan alergi-alergi.

Data tersebut di atas dari semua pasien/klien selanjutnya dapat dihimpun dalam

suatu pangkalan data pasien/klien, baik dalam bentuk file kartu-kartu (manual) ataupun

file dalam komputer.

Namun demikian pengumpulan data unit kesehatan ini juga sekaligus memiliki

banyak masalah. Misalnya buruknya mutu data yang terkumpul, terlalu banyaknya waktu

petugas kesehatan tersita untuk pencatatan, bahwa agregat datanya tidak mencerminkan

gambaran kesehatan masyarakat secara umum, dan lain-lain.

Betapa pun, pengumpulan data secara rutin di unit-unit kesehatan dapat menjadi alat

yang bermanfaat bagi perencanaan dan manajemen. Selain itu ia dapat juga menjadi

pemicu ditingkatkannya secara berkelanjutan iklim manajemen di unit-unit kesehatan

pemerintah (misalnya Puskesmas atau Rumah Sakit).

98

Salah satu cara untuk mengatasi masalah mutu data untuk pemanfaatannya di tingkat

administrasi yang lebih tinggi adalah dengan menggunakan titik-titik sentinel. Dari titik-

titik sentinel ini diminta untuk dilaporkan data yang lebih lengkap sebagai tambahan

terhadap pencatatan dan pelaporan data yang berlaku umum. Pelaporan sentinel pada

dasarnya juga merupakan bagian dari pelaporan data berbasis pelayanan/unit kesehatan.

Untuk itu staf dari sejumlah unit kesehatan terpilih (misalnya Puskesmas atau Rumah

Sakit) diberi pelatihan khusus dan disupervisi secara khusus pula untuk mengumpulkan

dan melaporkan data tertentu (data penyakit atau kegiatan). Hasil dari daerah sentinel

biasanya memang lebih lengkap dan lebih akurat. Jika dirasakan bahwa unit-unit

kesehatan di daerah terpencil tidak mungkin memberikan data yang cepat dan akurat,

maka pendekatan sintinel ini cukup baik untuk dilakukan, khususnya untuk surveilans

penyakit.

Masalah bahwa data dari unit kesehatan tidak mewakili keadaan masyarakat yang

sebenamya, dapat diatasi dengan memperluas pengumpulan data rutin sehingga

mencakup data dari masyarakat. Misalnya, dengan meningkatkan pelaporan dari para

bidan di desa atau dengan mengembangkan pencatatan dan pelaporan oleh para kader

kesehatan.

Masalah lain dari pengumpulan data rutin yang juga kita jumpai adalah terpecahnya

sistem menjadi sistem-sistem pengumpulan data khusus program-program kesehatan.

Sistem-sistem khusus itu cenderung berjalan sendiri-sendiri sebagai sistem-sistem

informasi "vertikal". Misalnya, pcmberantasan malaria memiliki sistem informasi vertikal

sendiri, demikian pula pemberantasan tuberkulosis, imunisasi, penyehatan lingkungan,

dan lain-lain. Masing-masing mengembangkan aparat sendiri, infrastruktur sendiri, dan

aturan-aturan sendiri sehingga terlepas satu sama lain. Walau berat, betapa pun integrasi

antar mereka harus diupayakan.

Pengumpulan Data Masyarakat

Pengumpulan data masyarakat dapat digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu antara lain:

1. Memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat oleh petugas

kesehatan atau oleh kader kesehatan.

2. Mendapatkan data yang lebih mewakili (representatif) tentang derajat kesehatan

dan lingkungan, termasuk kelahiran dan kematian, keadaan pertanian, keadaan

pendidikan, dan lain-lain.

99

3. Membantu perencanaan pelayanan-pelayanan kesehatan agar lebih terjangkau

oleh masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan di atas, pengumpulan data masyarakat dapat merupakan

perluasan dari pengumpulan data rutin pelayanan kesehatan. Petugas-petugas kesehatan

yang bertugas di masyarakat seperti para sanitarian dan bidan yang selalu berkunjung ke

keluarga-keluarga atau menyelenggarakan pelayanan di desa-desa, dapat diberi tugas

tambahan sebagai pencatat dan pengumpul data masyarakat. Akan lebih efektif lagi

bilamana mereka dapat dibantu oleh para kader kesehatan.

Mula-mula dapat dilakukan sensus kesehatan keluarga, yaitu semua keluarga yang

ada di wilayah kerja Puskesmas dikumpulkan data dasar dan daia kesehatannya. Data

dasar dan data kesehatan dari keluarga tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas Keluarga: alamat lengkap (termasuk desa dan kecamatannya).

2. Anggota Keluarga: kepala keluarga, isteri/suami, anak, dan lain-lain yang dirinci

ke dalam nama, jenis kelamin, tanggal lahir/usia, pendidikan terakhir, pekerjaan

terakhir, kondisi kesehatan (penyakit kronis, gizi, cacat fisik, cacat mental), dan

perilaku sehat (merokok/tidak, pecandu Napza/tidak, mandi per-hari, sikat gigi

per-hari, dll).

3. Kepesertaan Kepala Keluarga dan atau Isteri/Suami dalam Keluarga Berencana:

menjadi peserta atau tidak, dan metode kontrasepsi apa yang digunakan.

4. Fasilitas Kesehatan Lingkungan Keluarga: rumah, sumber air, jamban, tempat

sampah, kandang temak, dan lain-lain.

100

5. Keadaan Ekonomi Keluarga: penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga untuk

kesehatan (per-hari atau per-minggu atau per-bulan), dan status ekonomi (apakah

termasuk keluarga miskin/bukan). Kepesertaan Kepala Keluarga dan atau

Isteri/Suami dalam Pembiayaan Kesehatan Praupaya: menjadi peserta atau tidak,

dan jenis pembiayaan praupaya yang diikuti(dana sehat atau askes atau JPKM

atau lainnya).

Semua data keluarga yang didapat dan sensus ini kemudian dijadikan pangkalan data

(data base) di Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Bilamana Puskesmas atau Dinas

Kesehatan memiliki komputer yang cukup besar kemampuannya, maka dapat dibuat

pangkalan data dalam komputer tersebut (computerized data base). Bagi anggota keluarga

yang kemudian ternyata menjadi pasien/klien Puskesmas, pangkalan data ini akan

diinteraksikan dengan pangkalan data pasien/klien, sehingga pangkalan data keluarga

kemudian diperbarui (updated). Bagi mereka yang tidak menjadi pasien/klien Puskesmas,

peremajaan (updating) data dari pangkalan data keluarga dilakukan dengan laporan dari

petugas kesehatan (misalnya bidan di desa) atau dari kader kesehatan. Untuk itu perlu

dikembangkan formulir peremajaan (updating) yang harus diisi dan dilaporkan secara

berkala (misalnya seminggu sekali) ke Puskesmas.

1. Pengumpulan Data Registrasi Penduduk

Pengumpulan data dari registrasi penduduk juga merupakan bagian penting dari

pengumpulan data secara rutin. Bersama dengan data sensus, data registrasi penduduk

merupakan sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian.

Namun demikian, registrasi penduduk saat ini belum bisa banyak diharapkan, khususnya

berkaitan dengan pencatatan kematian. Dengan fasilitasi dari Badan Pusat Statistik dan

Departemen Dalam Negeri & Otonomi Daerah, diharapkan setiap Daerah akan dapat

menata dan mengembangkan registrasi penduduk ini.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Mutu dan digunakan atau tidaknya data yang dikumpulkan secara rutin sangat

ditentukan oleh relevansi, kesederhanaan, dan tata-letak (layout) dari instrumen

pengumpulan datanya. Berikut ini akan kita bahas mengenai perancangan formulir

pengumpulan data dan penggunaannya, untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam

101

meninjau kembali formulir-formulir pengumpulan data yang telah ada (kartu status

pasien/rekam medik, formulir SP2TP, formulir SPRS, dan lain-lain).

Instrumen Untuk Data Manajemen Pasien/Klien

Instrumen untuk pengumpulan data pasien/klien dapat berbentuk berbagai macam -

selembar kertas, selembar kartu yang dicetak, sebuah buku, atau file (worksheet)

komputer. Apa pun bentuknya, tujuan utamanya adalah untuk mencatat data yang dapat

digunakan membantu para pemberi pelayanan kesehatan dalam memberikan

pelayanannya kepada pasien/klien.

Kartu rekam medik merupakan salah satu jenis instrumen pengumpul data

pasien/klien yang digunakan untuk mencatat (merekam) data yang berkaitan dengan

status kesehatan pasien orang-perorang. Di Puskesmas, kartu rekam medik ini dikenal

dengan sebutan kartu status pasien. Isi dan format dari kartu rekam medik ini sebenarnya

tergantung dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Namun demikian, untuk

Puskesmas tentu tidak boleh kurang dari pelayanan kesehatan dasar wajib, yaitu

kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, kesehatan lingkungan, dan pengobatan

(pelayanan kuratif). Sedangkan untuk Rumah Sakit Kabupaten/Kota tentu tidak boleh

kurang dari pelayanan kesehatan rujukan primer wajib, yaitu obstetrik dan ginekologi,

anak, bedah, dan penyakit dalam.

Jenis lain dari instrumen pengumpulan data pasien/klien adalah formulir

laboratorium (formulir permintaan atau pun hasil), formulir pelayanan penunjang medik

lain (formulir rotgen, dan lain-lain), dan formulir rujukan pasien.

Untuk kejadian-kejadian penyakit akut di pelayanan kesehatan dasar (misalnya

Puskesmas), catatan tentang diagnosis sederhana dan perlakuan (treatment) terhadap

pasien kiranya cukup memadai. Catatan ini dibuat di formulir sederhana yang diberikan

kepada pasien atau disimpan di unit kesehatan. Tujuannya adalah sebagai pengingat bagi

pemberi pelayanan kesehatan pada saat seorang pasien kembali lagi ke unit pelayanan

yang bersangkutan. Untuk kejadian-kejadian penting lain (misalnya kehamilan, anak

balita, atau penyakit kronis), diperlukan data atau variabel pencatatan yang lebih banyak.

Kartu rekam medik Rumah Sakit dapat berisi catatan terinci tentang keadaan pasien

saat masuk, hasil-hasil laboratorium, jadwal diagnosis dan perlakuan yang berlangsung,

102

dan catatan-catatan tindak lanjut secara harian bahkan mungkin per-jam tergantung

kondisi pasien. Untuk kartu rekam medik rawat inap dapat pula disediakan kolom catatan

yang berisi ringkasan kesimpulan tentang kondisi pasien dan kemajuan manajemen

pasien yang bersangkutan.

Kartu rujukan harus memiliki sedikitnya dua bagian, yaitu: (a) bagian yang diisi oleh

unit pelayanan kesehatan yang mengirim/merujuk pasien, dan (b) bagian yang diisi oleh

unit pelayanan penerima kiriman/rujukan. Bila pasien rujukan itu setelah ditangani

kemudian dikembalikan ke unit pelayanan kesehatan pengirim, maka bagian b diisi

penjelasan tentang perlakuan dan hasil-hasil perlakuan yang dilakukan unit pelayanan

kesehatan rujukan, serta tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh unit pelayanan

kesehatan pengirim.

Perdebatan yang selalu timbul dalam hal ini adalah: siapa yang sebaiknya

menyimpan kartu rekam medik - pasien/klien atau unit kesehatan? Konsep yang

menyatakan bahwa kartu pasien sebaiknya dipegang oleh pasien sendiri muncul pada saat

diperkenalkan "Kartu Menuju Sehat" (KMS). Kartu yang berisi perkembangan

pertumbuhan bayi ini memang diberikan kepada para ibu pemilik bayi. Kartu itu

merupakan sarana yang baik untuk merangsang peran serta para ibu dalam

mengupayakan kesehatan bayi-bayinya. Tetapi kenyataan memang menunjukkan bahwa

banyak ibu yang kemudian menghilangkan kartunya. Jadi, apa tidak sebaiknya kartu

pasien itu disimpan oleh unit pelayanan kesehatan? Sulit untuk memberikan jawaban

yang memuaskan.

Mungkin jalan yang terbaik adalah dengan melakukan kombinasi. Misalnya seperti

yang dilakukan di beberapa Rumah Sakit (RS Persahabatan, salah satunya), kartu rekam

medik disimpan oleh unit kesehatan, dan kepada pasien diberikan kartu kecil (lebih baik

jika dibuat dari plastik seperti kartu kredit) yang mencantumkan nama dan nomor

registrasi dari pasien yang bersangkutan.

Untuk efisiensi tindak lanjut pasien/klien, dapat digunakan apa yang disebut "sistem

file pengingat". Teknologi yang sederhana tetapi tepatguna ini terdiri atas dua penyimpan

file, misalnya dua buah filing cabinet gantung atau dua buah kotak kayu. Kotak yang

pertama, disebut "kotak hari", dibagi ke dalam 31 slot. Kotak kedua, yaitu "kotak bulan",

dibagi ke dalam 12 slot. File-file pengingat sangat bermanfaat untuk pasien dengan

103

penyakit kronis seperti tuberkulosis atau hipertensi, dan untuk hal-hal yang bersifat

preventif. Begitu pasien selesai dilayani dan pulang, kartu catatan mediknya dimasukkan

ke dalam "slot hari" atau "slot bulan" sesuai dengan tanggal tindak-lanjutnya (kartu

dimasukkan ke dalam "slot bulan" apabila tindak lanjutnya tidak di bulan yang sama

dengan saat pelayanan). Dengan melihat kartu-kartu yang masih tertinggal di "slot hari"

yang sudah lewat, akan diketahui pasien-pasien yang melewatkan/mengabaikan tindak-

lanjutnya. Pada akhir bulan, semua kartu yang terdapat di "slot bulan" depan, dipindahkan

ke "slot-slot hari" sesuai dengan tanggal yang tercantum.

Tata-letak (layout) kartu pencatatan adalah sesuatu yang penting diperhatikan dalam

membuat instrumen pengumpulan data pasien/klien. Terutama jika kartu itu disimpan

oleh pasien/klien sendiri. Misalnya, butir-butir data seyogianya disusun dengan urutan

yang baik dan standar, sehingga memudahkan petugas pemberi pelayanan kesehatan saat

pemeriksaan. Untuk itu pada kartu sebaiknya sudah tercantum daftar penyakit atau

masalah kesehatan yang tercetak.

Kartu atau formulir pasien jarang yang mudah dimengerti (self-explanatory).

Kerapkali digunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat, dan istilah-istilah

serta prosedur-prosedur tidak diberi penjelasan atau definisi. Jika mungkin, sebaiknya di

bagian tertentu dari kartu atau formulir dicantumkan kepanjangan dari singkatan-

singkatan yang digunakan. Boleh juga di balik kartu itu dicantumkan petunjuk pengisian.

Tetapi jika tidak mungkin, maka "Buku Petunjuk" harus dibuat dan petugas-petugas

kesehatan harus dilatih dalam hal pengisian dan penggunaan kartu.

Jika digunakan bantuan komputer dalam pengumpulan data pasien/ klien, maka

harus diperhatikan agar perangkat lunak untuk "data entry" mudah digunakan dan bersifat

interaktif (user-friendly).

Instrumen Untuk Data Manajemen Unit Kesehatan

Di tingkat manajemen unit kesehatan, data dikumpulkan dalam rangka membantu

staf unit kesehatan tersebut mengambil keputusan-keputusan operasional. Keputusan-

keputusan ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu (a) keputusan yang

berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan (b) keputusan

104

yang berkaitan dengan manajemen sumber daya. Karena itu, instrumen pengumpulan

datanya pun mengikuti penggolongan itu.

• Instrumen Untuk Data Pelayanan Kesehatan

Tujuan utama dari pencatatan pelayanan kesehatan adalah untuk mengumpulkan data

bagi perencanaan dan manajemen pelayanan-pelayanan kesehatan yang diselenggarakan

di unit kesehatan. Misalnya, data pelayanan antenatal yang sudah diagregat dan

dikombinasikan dengan data kependudukan akan menghasilkan informasi tentang

cakupan pelayanan antenatal. Atau hasil olahan data pengobatan pasien dapat digunakan

untuk membuat informasi tentang sebaran geografis pasien.

Selain itu, data pelayanan kesehatan juga berguna bagi manajemen Sistem

Kesehatan. Data ini diagregat dan dikirim sebagai laporan ke tingkat adminstrasi

kesehatan lebih tinggi (misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten). Atau petugas dari tingkat

administrasi lebih tinggi (misalnya Dinas Kesehatan Kabupaten) akan menggunakan

agregat data itu untuk mengetahui mutu pelayanan suatu unit kesehatan (misalnya

Puskesmas) pada saat melakukan supervisi dan bimbingan.

• Instrumen Untuk Data Sumber Daya

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai jenis sumber

daya, yaitu: tenaga, peralatan, bahan, alat transpor, obat dan vaksin, serta dana. Hanya

data yang memang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang sebaiknya

dikumpulkan. Data sumber daya juga termasuk data yang diperlukan untuk manajemen

Sistem Kesehatan, sehingga agregatnya perlu dikirim ke tingkat adminstrasi lebih tinggi.

Bentuk catatan pelayanan kesehatan yang paling umum dijumpai adalah Buku

Register, di mana pasien atau klien dicatat berurutan dalam hal nama dan ciri-ciri

demografiknya (misalnya usia dan jenis kelamin). Kemudian kolom-kolom berikutnya

disediakan untuk mencatat data bagi indikator pelayanan kesehatan seperti kunjungan,

diagnosis, status gizi, dan sebagainya.

Register juga dapat digunakan untuk pasien rawat inap. Register ini jika dikombinasi

dengan catatan tentang perubahan-perubahan pasien di bangsal, akan dapat memberikan

secara cepat informasi tentang pemakaian tempat tidur dan lama perawatan.

Untuk instrumen pengumpulan data unit kesehatan, tata-letak yang baik dan

sederhana sangatlah penting karena dapat mempengaruhi ketepatan (accuracy) data.

Kolom-kolom dalam register dan ruang kosong untuk "tally" misalnya, harus cukup

lebar/luas untuk mencatat data yang diperlukan. Tajuk-tajuk kolom harus jelas

105

menunjukkan data apa yang harus diisikan ke dalam kolom tersebut. Bentuk "checklist"

dapat pula digunakan karena lebih mudah dan cepat pengisiannya serta lebih cepat pula

dalam mengagregasikannya. Misalnya untuk data "usia" dapat digunakan pilihan ( ) di

bawah 1 tahun, ( ) lebih 1 tahun - di bawah 5 tahun, ( ) 5 tahun - 10 tahun dan seterusnya.

Petugas tidak perlu lagi menulis, melainkan hanya membuat tanda (misalnya V atau X) di

dalam ( ) yang sesuai. Sedangkan urutan dari data yang harus dicatat dalam kartu atau

register sebaiknya mengikuti urutan (sekuen) dari prosedur pelayanan kesehatan yang

akan dilakukan petugas pemberi pelayanan.

Hal-hal yang berlaku untuk komputerisasi pencatatan data pasien/ klien, juga berlaku

untuk pencatatan data unit kesehatan. Hal ini karena pada hakikatnya keduanya harus

terkait secara erat. Oleh karena itu sebaiknya komputerisasi data unit kesehatan harus

dilakukan sekaligus dengan komputerisasi data pasien/klien. Namun demikian, untuk unit

kesehatan yang besar, sebelum mengambil keputusan untuk mengkomputerkan

pencatatan data, perlu dikaji dulu ketersediaan sumber daya seperti tenaga pengelola serta

sarana-sarana penyedia dan pemelihara perangkat keras dan perangkat lunak.

Instrumen Untuk Data Manajemen Sistem Kesehatan

Sebagai bagian dari sistem informasi rutin berbasis unit/pelayanan kesehatan, data

untuk manajemen Sistem Kesehatan dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu (a)

melalui data agregat yang dilaporkan unit-unit kesehatan, dan (b) melalui pengumpulan

data primer. Data primer yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan langsung

oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan secara berkala sambil melakukan supervisi

dan bimbingan.

• Instrumen Laporan Unit Kesehatan

Dalam sistem informasi rutin berbasis unit/pelayanan kesehatan, sebagian besar data yang

diperlukan untuk manajemen Sistem Kesehatan dikumpulkan oleh unit-unit kesehatan

dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi juga mendapat "laporan"

dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota). Jumlah formulir laporan, isi laporan, dan

frekuensi pengiriman tergantung kebutuhan para perencana kesehatan dan manajer Sistem

Kesehatan di tingkat administrasi kesehatan bersangkutan. Data yang dilaporkan terutama

berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan-pelayanan kesehatan yang

diselenggarakan, dan sumber daya yang digunakan. Agar terjamin penggunaan

informasinya, maka sebaiknya hanya data yang diperlukan untuk informasi pengambilan

keputusan di tingkat administrasi yang lebih yang dikirim sebagai laporan. Prinsip ini

106

juga berlaku dalam kaitannya dengan frekuensi pelaporan. Misalnya, jika data tentang

pemakaian obat hanya akan dianalisis setahun sekali oleh Dinas Kesehatan untuk

menetapkan standar paket-paket penyediaan obat bagi unit kesehatan, maka laporannya

pun cukup dilakukan setahun sekali saja.

Sebagaimana diutarakan di depan, sistem informasi rutin cenderung terkotak-kotak

akibat tekanan dari para perencana dan manajer proyek atau program kesehatan. Setiap

program atau proyek nasional membuat sendiri formulir laporannya, tanpa berkoordinasi

satu sama lain. Akibatnya, petugas-petugas kesehatan di tingkat bawah dibebani setiap

minggu, setiap bulan, setiap tiga bulan, setiap enam bulan, setiap tahun, mengisi berbagai

jenis formulir laporan yang banyak sekali duplikasinya. Oleh karena itu, salah satu

tantangan dalam menata kembali Sistem Informasi Kesehatan adalah merampingkan dan

mengintegrasikan berbagai sistem pencatatan dan pelaporan yang ada. Sedapat mungkin

diupayakan agar pelaporan dari unit-unit kesehatan dibuat komprehensif (terpadu dalam

satu pelaporan) dan dikirim melalui jalur hubungan manajerial yang baku. Misalnya

dengan cara mengembangkan profil-profil kesehatan (Profil Puskesmas, Profil Rumah

Sakit, Profil Kesehatan Kabupaten, dan lain-lain).

• Instrumen Pengumpulan Data Primer

Sebagaimana dikemukakan di atas, data yang diperlukan untuk manajemen Sistem

Kesehatan juga dapat dikumpulkan oleh staf Dinas Kesehatan dalam rangka supervisi dan

bimbingan rutin ke unit-unit kesehatan. Berdasarkan kepada pedoman standar untuk

pelayanan-pelayanan kesehatan yang akan disupervisi, dapat dibuat "checklist" untuk

dibawa oleh petugas supervisi. Dengan "checklist" ini akan terkumpul data yang dapat

digunakan oleh supervisor tadi untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan yang

disupervisinya. Dengan "cheklist" itu, data dikumpulkan dari pemeriksaan terhadap kartu

rekam medik (kartu status) Puskesmas dan kartu-kartu pelayanan lainnya, dari observasi

langsung petugas yang sedang melayani, atau kadang kala juga dari wawancara dengan

pasien/klien yang baru selesai menjalani pengobatan. Data yang terekam dalam "cheklist"

selanjutnya dapat diagregat dan diolah lebih lanjut di Dinas Kesehatan.

Tata-letak (layout) dari formulir dapat membantu ketepatan pengisian maupun

kemudahan penggunaannya oleh supervisor. Banyak dari hal-hal yang berlaku untuk

penyusunan tata-letak kartu rekam medik pasien/klien dan formulir pencatatan pelayanan

kesehatan juga berlaku dalam hal ini. Sedapat mungkin, formulir itu mudah dimengerti

(self-explanatory) dan membatasi digunakannya singkatan-singkatan yang tidak lazim.

Urutan data juga penting diperhatikan.

107

Kerap kali sebuah laporan harus dikirimkan ke berbagai pihak. Untuk itu diperlukan

beberapa salinan (duplikat) laporan. Di daerah di mana mudah dan murah pelayanan

fotokopi, duplikat laporan dapat dibuat dengan memfotokopi laporan asli. Di daerah lain

dapat dilakukan pengetikan menggunakan karbon walaupun hal ini sedikit merepotkan.

Tetapi cara yang paling baik sebenarnya adalah dengan komputerisasi dimana kemudian

dapat digunakan fasilitas jaringan komunikasi antar komputer, khususnya internet. Dalam

tatanan yang demikian ini maka, satu laporan dapat dikirim serentak ke sejumlah sasaran

tanpa perlu membuat duplikatnya.

3. Merancang Dan Melaksanakan Pengumpulan Data

Dalam proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan rutin, perancangan dan

pelaksanaan sistem pengumpulan data rutin ddilakukan segera setelah tahap identifikasi

kebutuhan informasi dan indikator. Perencana yang bertanggungjawab dalam hal ini

harus menjawab sejumlah pertanyaan praktis. Misalnya saja:

6. Instrumen pengumpulan data apa saja yang diperlukan dan berapa banyak

masing-masingnya agar dapat memenuhi kebutuhan informasi yang telah

diidentifikasi?

7. Apakah instrumen yang telah ada dapat digunakan? Atau perlu dimodifikasi?

8. Jika diperlukan instrumen baru, bagaimana membuatnya?

9. Bagaimana cara memperkenalkan instrumen pengumpulan data yang baru?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu jelas akan menentukan ruang lingkup dan

waktu yang dibutuhkan untuk penataan kembali sistem informasi kesehatan rutin.

Biasanya, instrumen pengumpulan data yang telah ada tidak sama sekali diabaikan,

melainkan ditinjau untuk dimodifikasi. Dengan begitu akan banyak dihemat waktu dalam

pembuatan instrumen pengumpulan data. Namun jika ternyata instrumen yang ada

memang sama sekali tidak bisa dipakai, pembuatan instrumen baru harus dilakukan

dengan cermat dan hati-hati. Konsensus harus didapat termasuk dengan para pelaksana

pencatatan dan pengumpul data di tingkat administrasi lebih rendah. Jika tidak, maka

tidak akan terdapat komitmen dan motivasi dari para pelaksana ini. Pengalaman

menunjukkan bahwa salah satu penyebab buruknya mutu data yang kita peroleh adalah

karena ketiadaan motivasi dari petugas-petugas kesehatan yang harus mencatat dan

mengumpulkannya. Selain itu, karena asal-muasal semua data dalam Sistem Informasi

108

Kesehatan adalah dari pasien/klien, maka harus benar-benar diupayakan agar

pengumpulan data ini terjamin (kecepatan, kebenaran, dan cakupannya).

Sehubungan dengan perlunya diupayakan kecepatan dan kebenaran data yang masuk

dari tingkat "akar rumput", maka sebaiknya Sistem Informasi Kesehatan yang

dikembangkan diawali dengan cakupan yang tidak terlalu luas dulu (start small). Ini

diperoleh dengan mencermati kegiatan analisis fungsi. Yaitu walaupun dari analisis

fungsi itu dijumpai banyak sekali fungsi untuk Puskesmas misalnya, dapat dilakukan

pentahapan dan pemrioritasan terhadap fungsi-fungsi mana yang akan terlebih dulu

didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan (selama kurun waktu tertentu). Demikian pun

berlaku untuk Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya, bila dukungan ini telah

berjalan dengan baik, barulah cakupan fungsi yang akan didukung diperluas.

Proses perancangan dan pelaksanaan pengumpulan data secara rutin dapat ditempuh

dalam tiga tahap, yaitu: (a) penetapan instiumen-instrumen pengumpulan data yang

diperlukan, (b) pembuatan format-format instrumen dan pengujian, serta (c) penerapan

instrumen-instrumen baru pengumpulan data.

Penetapan Instrumen-instrumen Yang Dibutuhkan

Fase pertama dalam perancangan kembali pengumpulan data secara rutin adalah

membandingkan kebutuhan data (yang berasal dari kebutuhan informasi dan indikator)

yang telah ditetapkan dengan instrumen-instrumen pengumpulan data yang telah ada.

Cara yang praktis untuk itu adalah dengan menggunakan format pembantu sebagaimana

dalam Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Format untuk membantu mengkaji instrumen pengumpulan data

yang telah ada

109

Analisis semacam ini juga akan membantu identifikasi tumpang-tindih yang terjadi

di antara instrumen-instrumen yang telah ada. Dengan mengenali tumpang-tindih

tersebut, maka akan dapat dilakukan integrasi beberapa instrumen. Dengan demikian

besar kemungkinan akan diperoleh instrumen baru yang lebih sedikit jenisnya dan lebih

sederhana (tidak terlalu banyak butir-butir datanya), namun tetap memenuhi kebutuhan.

Tentu saja instrumen yang masih dapat digunakan sepenuhnya, tidak perlu dihapus.

Aspek-aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan

pengumpulan data secara rutin adalah (a) standarisasi definisi kasus, (b) standarisasi

prosedur manajemen kasus, dan (c) standarisasi prosedur pengumpulan data. Tanpa

definisi yang baku tentang apa yang disebut kasus baru suatu penyakit dan apa itu

kunjungan ulang untuk suatu episod yang sama, maka data tentang kecenderungan

penyakit menjadi sulit dianalisis. Misalnya bila di suatu Puskesmas setiap kunjungan

tuberkulosis selalu dicatat sebagai kasus baru, sedangkan di Puskesmas lain kunjungan

tuberkulosis oleh pasien yang sama hanya dicatat sekali. Membandingkan data

tuberkulosis antara dua Puskesmas tersebut tentu tidak ada artinya sama sekali. Lebih

lanjut, informasi tentang mutu pelayanan kesehatan juga menjadi subyektif bila prosedur

manajemen kasus tidak distandarisasi.

Pembuatan Format Instrumen dan Pengetesan

Pembuatan format dapat sangat membantu dalam upaya menjamin penggunaan yang

lebih baik terhadap informasi yang dihasilkan. Terutama dalam rangka pengambilan

keputusan untuk manajemen pasien/klien (format yang dibutuhkan adalah kartu rekam

medik dan formulir pelaporannya).

Bila keputusan telah diambil berkaitan dengan instrumen-instrumen mana yang akan

direvisi, mana yang akan dihapus, dan apa saja yang akan dibuat baru, maka pembuatan

format-formatnya dapat diserahkan kepada sebuah Tim yang ahli dalam hal itu. Tim ini

harus memperhatikan berbagai issu berkaitan dengan cara pembuatan formulir dan tata-

letak (layout) setiap instrumen. Pertanyaan-pertanyaan khas yang harus dijawab antara

lain adalah:

10. Bagaimana urutan yang baik dari butir-butir dalam formulir?

11. Bagaimana kalimat-kalimat yang baik untuk setiap butir (pemilihan kata-katanya

agar tidak disalahtafsirkan, tata bahasanya, dan lain-lain)?

12. Apakah formulir perlu dilengkapi gambar? Bila ya, gambar apa saja?

110

13. Di mana diletakkan kepanjangan dari singkatan-singkatan (bila ada)?

14. Di mana diletakkan petunjuk cara pengisian dan penggunaan? Apakah perlu

dibuat buku tersendiri/terpisah?

15. Untuk kartu rekam medik, apakah ini untuk disimpan oleh pasien/klien atau oleh

unit kesehatan?

16. Untuk formulir data unit kesehatan, apakah akan digunakan buku register atau

lembar-lembar "tally"?

17. Data apa saja yang akan dimasukkan ke komputer?

18. Haruskah kartu atau formulir dicetak berwarna?

Pembuatan formulir adalah proses dengan banyak tahapan dan bersifat iteratif (dapat

kembali ke tahap yang telah lewat dan melakukan revisi, bila perlu). Perhatian harus

dicurahkan secara sungguh-sungguh agar data dapat dicatat tanpa keraguan dan agar kartu

atau formulir dapat diisi/digunakan dengan mudah. Hal ini akan dapat diketahui pada saat

dilakukan pengetesan (pretest).

Tidak ada aturan baku dalam menentukan jumlah unit kesehatan dan kurun waktu

untuk pengetesan instrumen. Idealnya, sampel unit kesehatan untuk pengetesan harus

serepresentatif mungkin. Variabel penting yang perlu diperhatikan adalah lokasi dari unit

kesehatan yang digunakan untuk pengetesan (perkotaan versus pedesaan, berbagai

tatanan budaya, berbagai daerah dengan bahasa berbeda), kondisi stafnya (kompetensi,

beban kerja), keadaan peralatan dan perlengkapan, dan pola penggunaan unit kesehatan

oleh masyarakat. Kurun waktu untuk pengetesan sebaiknya cukup panjang agar dapat

dikaji seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. Menurut

pengalaman diperlukan antara 3-6 bulan untuk pengetesan ini. Semua aspek dari

instrumen pengumpulan data harus dikaji selama masa ujicoba, yaitu meliputi:

19. Kelayakan: Mungkinkah dilakukan pengumpulan data dengan formulir tersebut

di unit kesehatan yang bersangkutan? Misalnya, punyakah unit itu laboratorium

(untuk pengumpulan data penyakit)?

20. Relevansi: Apakah data yang dikumpulkan dapat digunakan di unit kesehatan

bersangkutan untuk manajemen pasien/klien?

21. Beban: Seberapa beban waktu dan upaya yang harus ditanggung staf unit

kesehatan untuk mengisi instrumen pengumpulan data?

111

22. Tata-letak (layout): Apakah urutan butir-butir datanya bagus? Cukupkah ruang

kosong untuk mengisikan data?

23. Kejelasan: Apakah petunjuk pengisian/penggunaannya jelas dan membantu?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dapat diperoleh melalui observasi

oleh Tim Pengkajian dan melalui komentar-komeniai langsung dari para petugas

pencatat/pengumpul data. Untuk itu perlu disiapkan "cheklist" atau kuesioner untuk

dijawab.

Berdasarkan kepada hasil-hasil pengetesan (pretesting), instrumen-instrumen kemudian

diperbaiki dan difinalisasi untuk dilaksanakan penerapannya. Jika temyata perbaikannya

cukup banyak, maka diperlukan pengetesan untuk yang kedua kalinya.

Penerapan Instrumen-instrumen Baru

Tahap terakhir dari penataan kembali pengumpulan data secara rutin adalah

penerapan instrumen-instrumen dan prosedur-prosedur baru di unit-unit kesehatan. Proses

ini melibatkan sedikitnya tiga kegiatan, yaitu: (a) pencetakan dan distribusi instrumen-

instrumen, (b) pelatihan petugas kesehatan mengenai prosedur pengumpulan data, dan (c)

penghentian penggunaan instrumen-instrumen lama.

Pencetakan dan distribusi instrumen-instrumen baru pengumpulan data sebenarnya

merupakan proses yang menjemukan dan dapat merupakan hambatan bagi kelancaran

proses penataan kembali Sistem Informasi Kesehatan. Untungnya dengan kemajuan luar

biasa di bidang percetakan, yaitu dengan dimanfaatkannya komputer, pekerjaan

pencetakan sekarang menjadi jauh lebih ringan. Akan tetapi distribusi tampaknya miasih

merupakan masalah, oleh karena masih sangat tergantung kepada tranportasi. Oleh karena

distribusi ini harus direncanakan dengan baik, khususnya disinkronkan dengan jadwal

pelatihan petugas. Jangan sampai terjadi sesudah pelatihan dan kembali ke unitnya

masing-masing, petugas belum dapat menerapkan sistem baru karena instrumen-

instrumennya belum ada.

Pelatihan bagi petugas mungkin akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan di

Kabupaten/Kota. Namun demikian hendaknya diupayakan jangan terlalu lama dan

diselenggarakan secara bergelombang. Dengan demikian fungsi unit-unit (Puskesmas dan

Rumah Sakit) tidak terlalu terganggu karena ditinggalkan petugasnya. Lebih baik lagi bila

pelatihan ini dapat diintegrasikan sekaligus dengan pelatihan-pelatihan teknis program

atau pelayanan kesehatan. Selain itu, pelatihan hendaknya tidak terbatas pada bagaimana

112

mengisi kartu atau formulir, tetapi juga bagaimana menggunakan informasinya untuk

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Langkah terakhir adalah penghentian penggunaan instrumen-instrumen lama.

Langkah ini penting terutama bila memang terjadi perubahan yang sangat besar. Namun

demikian, langkah ini hendaknya dilakukan secara cermat, agar jangan sampai terjadi

kekosongan di unit-unit kesehatan. Pastikan dulu bahwa semua unit kesehatan telah

menerima instrumen-instrumen baru, sebelum dilakukan penghentian secara resmi

instrumen-instrumen lama. Mungkin baik pula dipertimbangkan penghentian secara

bertahap, sesuai dengan perkembangan distribusi instrumen-instrumen baru. Risikonya

memang adalah bahwa selama masa transisi, Dinas Kesehatan harus menangani dua

sistem sekaligus.

Pengumpulan Data Sewaktu-waktu

Sebagaimana telah dibahas di muka, pengumpulan data secara rutin dilakukan

bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan sehari-hari di unit-unit kesehatan.

Kebalikannya, pengumpulan data sewaktu-waktu dilakukan secara "ad hoc", sesuai

dengan keperluan, dalam rangka melengkapi data yang didapat secara rutin.

Terdapat berbagai metode untuk mengumpulkan data sewaktu-waktu. Secara umum,

metode-metode tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu (1) kajian

cepat atau "rapid assessment", (2) survei, dan (3) surveilans demografik. Adapun

perbedaan ketiga metode tersebut dapat diringkaskan dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Perbedaan antara ketiga golongan metode pengumpulan data sewaktu-

waktu

113

1. Kajian Cepat (Rapid Assessment)

Para manajer kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan harus memiliki

pengetahuan tentang tatanan sosio-budaya masyarakat di wilayah kerja unit

kesehatannya. Juga tentang perilaku sehat dari penduduk. Kesemuanya itu diperlukan

agar mereka dapat merancang dan melaksanakan pelayanan kesehatan yang efektif.

Dilema yang mereka hadapi adalah bahwa pencatatan dan pelaporan rutin tidak

memberikan informasi mendalam tentang perilaku masyarakat yang diperlukan untuk

meningkatkan "efektivitas" dari intervensi-intervensi kesehatan. Sementara itu,

penelitian-penelitian sosial - baik sosiologi maupun antropologi - terlalu mahal untuk

diselenggarakan dan dan memakan waktu terlalu lama. Padahal para pengambil

keputusan itu menginginkan informasi yang relatif segera. Oleh karena itu maka sejumlah

ahli menyarankan diselenggarakannya metode kualitatif secara sangat terfokus. Mereka

menamakan metode itu kajian cepat (rapid assessment). Contoh penggunaan dari metode

ini adalah: pengkajian terhadap risiko sosial dari penyakit-penyakit, pengkajian terhadap

persepsi masyarakat terhadap tindakan pencegahan, dan lain-lain.

Kajian cepat ini masih dapat diurai ke dalam berbagai metode lagi, yaitu observasi,

wawancara, diskusi kelompok fokus (focus group discussion), dan lain-lain. Adapun ciri-

ciri utama dari kajian cepat adalah: (a) jarak waktu yang pendek antara pengumpulan data

dan penyajian hasilnya, (b) digunakannya kombinasi antara metode kualitatif dan metode

kuantitatif, dan (c) orientasinya kepada tindakan, sehingga para pengambil keputusan

terlibat dalam menentukan apa yang akan dikaji.

Berikut ini disajikan secara ringkas penjelasan tentang observasi, wawancara

perorangan, dan diskusi kelompok fokus.

Observasi

Pengamat-pengamat yang telah dilatih diminta untuk mengikuti interaksi antara dua

orang, biasanya antara pasien dengan pemberi pelayanan. Para pengamat ini umumnya

tidak ikut terlibat dalam interaksi, walaupun hanya sekedar bertanya atau memberikan

komentar.

Observasi banyak digunakan untuk mengkaji mutu pelayanan kesehatan. Praktek-

praktek pelayanan kesehatan hasil pengamatan dibandingkan dengan apa yang tercantum

dalam standar pelayanan, baik dalam aspek teknis medisnya maupun aspek

kemanusiaannya (kepedulian). Observasi juga dapat digunakan untuk mengkaji alur

pasien dan waktu tunggu pasien di unit-unit pelayanan kesehatan.

Wawancara Perorangan

114

Metode ini merupakan metode yang paling dekat dengan metode antropologi yang

baku. Individu-individu dipilih berdasar kriteria tertentu. Untuk mendapatkan sebanyak-

banyaknya variasi pengalaman mereka. Wawancara biasanya diselenggarakan di tempat

yang tidak asing bagi responden (orang yang diwawancara). Di sini tidak digunakan

daftar pertanyaan (kuesioner), dan wawancara berlangsung secara bebas seperti

percakapan biasa. Namun demikian, pewawancara tetap harus memiliki pedoman

wawancara yang tersimpan dalam ingatannya, sehingga dapat membimbing percakapan

kepada issu-issu tertentu. Agar tidak kaku, pewawancara tidak sibuk mencatat, melainkan

merekam pembicaraan menggunakan tape recorder. Setelah selesai wawancara, rekaman

itu kemudian ditranskripsi (ditulis) dan dikode menurut konsep-konsep yang dikaji.

1. Diskusi Kelompok Fokus

Diskusi Kelompok Fokus atau Focus Group Disccusion (FGD) melibatkan

sekelompok kecil orang (7-12 orang) yang menjadi sasaran pengkajian. Peserta tidak

dipilih secara acak (random) melainkan berdasar kriteria tertentu. Misalnya mereka yang

tidak pendiam dan senang berdiskusi, masing-masing diperkirakan memiliki sudut

pandang yang berbeda, dan lain-lain. Seorang fasilitator menggunakan butir-butir issu

yang telah ditetapkan merangsang para peserta diskusi untuk menyampaikan pandangan-

pandangan mereka dan membahasnya. Fasilitator ini biasanya dibantu oleh seorang

pencatat yang memperhatikan dan mencatat hal-hal penting sesuai dengan pedoman

pengkajian.

Umumnya diskusi tidak berlangsung lama, yaitu kira-kira satu setengah jam. Agar

FGD berjalan baik dan benar diperlukan pelatihan fasilitator dan pencatat. Fasilitator

harus pandai-pandai memandu jalannya diskusi, sehingga diskusi tidak didominasi oleh

satu atau dua orang saja. la juga tidak perlu terlalu kaku berpegang pada urutan butir-butir

issu yang menjadi pedomannya. Bilamana diskusi tentang suatu butir issu menyinggung

butir issu lain yang tidak berurutan, peluang itu tak boleh dilewatkan. Fasilitator dapat

segera mengajak peserta diskusi untuk membahas butir issu tadi. Sebagaimana dengan

wawancara, setelah selesai diskusi, hasil pencatatan kemudian dikode menurut konsep-

konsep yang dikaji.

115

2. Survei

Metode survei tidak dapat dijelaskan dengan baik dalam kesempatan yang terbatas

ini. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dijelaskan secara ringkas dua jenis survei

yang sering dilakukan di bidang kesehatan, yaitu (a) survei kesehatan rumah tangga, dan

(b) survei pengguna pelayanan kesehatan.

Survei Kesehatan Rumah Tangga

Survei ini merupakan pengkajian terhadap rumah tangga yang pemilihan sampelnya

dilakukan secara gabungan antara metode acak (random) dengan metode mengikuti

kriteria tertentu (purposive). Tujuannya adalah untuk mengungkap berbagai aspek

kesehatan dari keluarga, seperti kesakitan, perilaku dalam mencari pertolongan kesehatan,

dan pengeluaran keluarga untuk kesehatan.

Walaupun survei semacam ini dapat menghasilkan data yang sangat tinggi validitas

dan ketepatannya, tetapi memerlukan biaya yang besar dan waktu penyelenggaraan yang

lama. Karena merupakan data yang diperoleh dari sampel, maka untuk menggeneralisasi

hasilnya juga diperlukan kecermatan. Sejak tahun 1972, Departemen Kesehatan telah

melaksanakan enam kali Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), yaitu pada tahun

1972, 1980, 1985/86, 1992, 1995, dan 2001. Dua SKRT terakhir dilakukan secara terpadu

dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan

Pusat Statistik (BPS). BPS juga mengumpulkan data kesehatan dalam cakupan terbatas

melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang telah diselenggarakan

sebanyak empat kali, yaitu tahun 1991, 1994, dan 1997 dan 2003.

Survei Kesehatan Nasional

Survei Kesehatan Nasional (Surkesnas) adalah pengembangan dari SKRT, yaitu

pengintegrasian SKRT dengan Susenas dan SDKI. Surkesnas akan diselenggarakan

dalam siklus tiga tahunan, yaitu 2001, 2004, 2007, 2010, dan seterusnya. Pengintegrasian

dilakukan melalui pemakaian rancangan sampling yang sama, penggunaan format

instrumen (kuesioner) yang seragam, kolaborasi dalam persiapan survei,

pelatihan,pelaksanaan lapangan, dan pemanfaatan data.

116

Surkesnas akan melibatkan potensi Daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai

sarana advokasi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kemampuan Daerah.

Dengan demikian, model Surkesnas diharapkan dapat memacu kemauan dan kemampuan

Daerah untuk menyelenggarakan Survei Kesehatan Daerah (Surkesda).

Tujuan umum Surkesnas adalah tersedianya data kesehatan berbasis masyarakat

(community based) untuk keperluan perencanaan, pemantauan, dan penilaian program

pembangunan kesehatan. Secara khusus Surkesnas 2001 akan: (1) merancang modul

kesehatan untuk Susenas 2001 serta menganalisis dan melaporkan kajian kesehatan

berdasar data Susenas 2001, (2) merancang modul KIA sebagai bagian dari SDKI 2002

serta menganalisis dan melaporkan kajian kesehatan berdasar data SDKI 2002, (3)

merancang studi morbiditas SKRT 2001 serta melaksanakan pengumpulan data,

menganalisis dan melaporkan kajian data morbiditas, (4) merancang studi mortalitas

SKRT 2001 serta melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan kajian

data mortalitas, (5) merancang studi tindak lanjut ibu hamil SKRT 2001 serta

melaksanakan pengumpulan data, menganalisis dan melaporkan kajian data ibu hamil.

Surkesnas diselenggarakan dengan prinsip jaringan, kolaborasi, kemitraan, dan

keterlibatan klien. Penanggung jawab Surkesnas adalah Departemen Kesehatan (c.q.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) di mana terdapat Tim Peneliti Inti dan

Sekretariat. Untuk mendukung pelaksanaan Surkesnas di masing-masing Propinsi,

dibentuk Sekretariat Surkesnas Provinsi. Tenaga lapangan (pengumpui data) untuk SKRT

direkrut dari tenaga kesehatan di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Puskesmas, yaitu

yang terdiri dari dokter iimum, bidan dan teknisi laboratorium. Sedangkan data kesehatan

pada modul kesehatan Susenas dan SDKI dikumpulkan oleh tenaga BPS (staf BPS,

mantis, dan mitra). Pembentukan Sekretariat Surkesnas Provinsi dan penggalangan tenaga

lapangan dari Daerah merupakan bagian dari upaya pemberdayaan Daerah dan awal

pengembangan kemampuan tenaga Daerah ke arah terselenggaranya Surkesda. Untuk

panduan lebih lanjut tentang bagaimana mengolah data Susenas untuk kepentingan

daerah dapat dirujuk Modul Pengolahan Data Susenas.

Survei Pengguna Pelayanan Kesehatan

Survei pengguna pelayanan kesehatan atau biasa disebut juga survei pemakai adalah

alat yang cukup efisien untuk mengkaji persepsi dari sebagian masyarakat yaitu mereka

117

yang menggunakan pelayanan kesehatan. Survei ini telah banyak digunakan dalam

rangka mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya

dan persepsi mereka terhadap mutu pelayanan tersebut. Penyederhanaan dari metode ini

adalah dalam bentuk penyediaan kotak-kotak keluhan/saran di unit-unit pelayanan

kesehatan. Namun demikian cara ini tidak begitu efektif karena sifatnya yang sangat tidak

terstruktur. Lamanya pengumpulan data tidak dapat diitetapkan dan jumlah respondennya

pun tidak tentu. Demikian pula issu yang masuk umumnya juga tidak terfokus.

3. Surveilans Demografik

Dampak upaya kesehatan dapat dirumuskan sebagai menurunnya kesakitan atau

menurunnya fertilitas. Sebagai ukuran kesakitan dapat digunakan morbiditas, seperti

misalnya kejadian dan lama berlangsungnya penyakit, tingkat ketidakmampuan akibat

sakit; atau mortalitas seperti misalnya angka kematian pada kelompok usia tertentu atau

menurut penyebabnya. Sebagai ukuran fertilitas, dampak dinyatakan dalam bentuk angka-

angka fertilitas pada usia tertentu dan angka fertilitas total sebagai ukuran tunggal

(integrasi dari angka-angka fertilitas usia tertentu). Kesemuanya itu dapat dikatakan

sebagai estimasi terhadap derajat kesehatan masyarakat.

Estimasi terhadap derajat kesehatan saat ini memegang peran penting dalam

perumusan kebijakan kcsehatan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

3. Sebagian besar kebijakan dan proyek kesehatan selalu mencantumkan rnening-

katnya derajat kesehatan sebagai tujuannya. Peningkatan derajat kesehatan ini

dinyatakan sebagai menurunnya angka mortalitas, morbiditas, atau fertilitas.

4. Penetapan prioritas pelayanan kesehatan didasarkan kepada kajian-kajian tentang

efektivitas-biaya, dengan menggunakan perbedaan antara derajat kesehatan saat

ini dan estimasi derajat kesehatan sesudah intervensi sebagai varaibel dampak.

Keputusan-keputusan yang diambil dan kelak berdampak jauh ke depan,

berlandaskan kepada estimasi ini.

5. Berdasar kepada estimasi efektivitas-biaya, ditetapkan pula paket-paket

pelayanan kesehatan dasar.

118

6. Dalam konteks peningkatan mutu pelayanan kesehatan, banyak orang

berpendapat bahwa dampak upaya kesehatan merupakan sesuatu yang penting

untuk diperhitungkan.

Walaupun indikator-indikator derajat kesehatan penting artinya bagi perumusan dan

penilaian kebijakan, namun indikator-indikator tersebut tidak pernah diukur secara

langsung. Terdapat lima alasan yang umumnya dikemukakan berkaitan dengan hal ini.

1. Banyak orang beranggapan bahwa dampak dari intervensi-intervensi kesehatan

dapat dinilai melalui panel dari ahli-ahli yang membahas hasil-hasil penelitian

yang berkaitan.

2. Biaya yang diperlukan untuk mengkaji dampak upaya kesehatan diperhitungkan

sangat tinggi.

3. Waktu yang diperlukan agar intervensi kesehatan menunjukkan dampaknya yaitu

3-5 tahun tidak memungkinkan dikumpulkannya data dampak dalam waktu

segera sebagaimana diharapkan oleh para pengambil keputusan

4. Banyak orang beranggapan bahwa indikator-indikator derajat kesehatan

merupakan hasil kerja berbagai sektor. Dengan demikian tidaklah relevan untuk

menyatakan bahwa perubahan dalam indikator derajat kesehatan harus

merupakan hasil perubahan dalam pclayanan kesehatan.

5. Terdapat cara lebih murah untuk mendapatkan informasi berharga mengenai

dampak upaya kesehatan, yaitu dengan menggunakan survei demografi dan

kesehatan

P e n u t u p

Untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen kesehatan Daerah.

Sistem Informasi Kesehatan Daerah harus mengumpulkan data dengan berbagai metode

yang meliputi tidak hanya metode rutin, melainkan juga metode sewaktu-waktu.

Metode pengumpulan data sewaktu-waktu digunakan untuk mencari data guna

mengisi kesenjangan informasi yang didapat dari metode pengumpulan data rutin. Data

tertentu seperti data dampak kesehatan dan perilaku kesehatan memang sulit untuk

diperoleh melalui pengumpulan data rutin yang berbasis sarana/pelayanan kesehatan.

Pengumpulan data secara rutin akan dapat mencakup data seperti itu apabila diperluas

dengan memasukkan petugas kesehatan di desa (sanitarian atau bidan) dan kader

119

kesehatan sebagai pengumpul data dari masyarakat. Akan tetapi, survei cepat atau survei

biasa dapat pula digunakan untuk mengumpulkan data tersebut dari masyarakat di

wilayah kerja unit kesehatan secara sewaktu-waktu. Mungkin cara ini bahkan lebih murah

dibanding memperluas cakupan pelaporan rutin sampai ke masyarakat.

Instrumen pengumpulan data merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan karena

dari situlah bermula validitas dan keakuratan data. Oleh karena itu, pengelolaan

instrumen sejak dari perancangannya, pengetesan-nya, pencetakan dan distribusinya

harus dilaksanakan dengan cermat. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah

konsistensinya terhadap kebutuhan informasi, indikator, dan data yang telah ditetapkan di

tahap sebelumnya.

BAB 7

PROSES MENGOLAH DATAMENJADI INFORMASI

alam pengertian yang sederhana, Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu

proses pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, dan diseminasi

informasi dalam Sistem Kesehatan. Proses ini memerlukan kebijakan dan

melibatkan para petugas kesehatan serta sejumlah prosedur, dan mungkin juga

menggunakan bantuan komputer.

Sebagaimana disebutkan dalam Pokok Bahasan terdahulu, Sistem Informasi

Kesehatan memiliki seperangkat komponen yang saling berkait, yang dapat

dikelompokkan ke dalam dua entitas, yaitu (1) proses informasi, dan (2) manajemen

Sistem Informasi Kesehatan. Melalui proses informasi, data mentah (masukan) diolah dan

diubah menjadi informasi dalam bentuk yang "dapat digunakan" dalam pengambilan

keputusan (keluaran). Proses informasi ini dapat diurai menjadi: (1) pengumpulan data,

D

120

(2) pengiriman data, (3) pengolahan data, (4) analisis data, serta (5) penyajian data dan

informasi untuk digunakan dalam manajemen.

Dalam Pokok Bahasan ini akan kita telaah perihal pengiriman data, yaitu tentang

bagaimana data disalurkan di antara para pelaksana Sisiem Kesehatan. Selain itu juga

tentang pengolahan data, yaitu tentang bagaimana data mentah diproses dan diubah

menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti oleh para petugas kesehatan.

Pengiriman Data

Dalam bentuknya yang paling sederhana, pengiriman data adalah penyaluran data

mentah dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat

administrasi kesehatan lebih tinggi atau ke penyelenggara survei dalam suatu Sistem

Kesehatan, untuk diolah.

Disadari bahwa data mentah yang terkumpul di suatu tingkat administrasi atau dari

lapangan belum tentu sesuai bentuk ataupun mutunya dengan tindakan-tindakan yang

akan didukungnya dalam manajemen kesehatan. Oleh karena itu, untuk medapatkan

kesesuaian dengan manajamen kesehatan. data tersebut harus diolah sehingga menjadi

informasi yang berguna untuk mendukung tindakan-tindakan di tingkat administrasi yang

bersangkutan. Untuk data rutin, data itu harus dipilih dan kemudian data terpilih dikirim

ke tingkat administrasi lebih tinggi.

Jadi, pengiriman data pada dasarnya adalah proses bagaimana data ditransfer di

antara para pelaku Sistem Kesehatan, sehingga dijamin bahwa di setiap tingkat

administrasi, semua keputusan administratif, politis maupun manajerial didasarkan

kepada informasi yang sesuai. Tugas dari pengiriman data adalah menjamin tersedianya

data yang sesuai untuk pengambilan keputusan.

Suatu Sistem Informasi Kesehatan yang baik akan menjamin bahwa data yang

dikirim akan relevan tidak saja bagi pengambilan keputusan di tingkat administrasi lebih

tinggi, tetapi juga bagi manajemen sehari-hari di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit. Ini

berarti bahwa perhatian terhadap mutu data harus dimulai sejak dari tingkat "akar

rumput" (yaitu Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota).

Berikut kita akan membahas dua jenis pengiriman data, yaitu pengiriman data secara

vertikal dan pengiriman data secara horizontal. Pengiriman data vertikal adalah

pengiriman data dari suatu tingkat administrasi kesehatan atau dari lapangan ke tingkat

121

administrasi kesehatan di atasnya atau ke penyelenggara survei. Sedangkan pengiriman

data horizontal adalah pengiriman data dari satu pelaku ke pelaku Sistem Kesehatan yang

lain dalam satu tingkat administiasi.

1. Pengiriman Data Vertikal

Sebagaimana disebutkan di atas, pengiriman data vertikal berfokus pada transfer data

antar tingkat administrasi kesehatan dalam Sistem Kesehatan atau dari lapangan ke

penyelenggara survei. Dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana

dibahas dalam Pokok Bahasan terdahulu, dapat disampaikan contoh-contoh pengiriman

data vertikal sebagai berikut.

2. Manajemen pasien/klien: rujukan rekam medik dari unit pelayanan kesehatan

dasar (Puskesmas) ke unit pelayanan kesehatan spesialistik (Rumah Sakit), atau

sebaliknya.

3. Manajemen unit kesehatan: pengiriman laporan ringkas tetapi cukup terinci

tentang persentase anak yang telah diimunisasi di suatu wilayah kerja Puskesmas

ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Atau pengiriman data tentang sikap masyarakat

terhadap pelayanan Puskesmas, dari lapangan ke penyelenggara survei di Dinas

Kesehatan.

4. Manajemen Sistem Kesehatan: pengiriman laporan ringkas tetapi cukup terinci

tentang kejadian penyakit dari Puskesmas-Puskesmas dan Rumah Sakit

Kabupaten ke Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka surveilans penyakit.

Atau pengiriman data tentang kemampuan masyarakat membayar pelayanan

kesehatan, dari lapangan ke penyelenggara survei di Dinas Kesehatan Provinsi.

Bila diperhatikan kondisi saat ini, maka pengiriman data vertikal di daerah,

khususnya data rutin, akan mengikuti jalur komunikasi administratif (hirarkhis). Akan

tetapi bila komputerisasi Sistem Informasi Kesehatan di suatu Daerah Provinsi sudah

berhasil diwujudkan, sehingga setiap unit kesehatan telah memiliki komputer dan setiap

komputer sudah terhubung secara langsung ke komputer induk (server) di Dinas

Kesehatan Provinsi melalui jaringan komputer luas, maka bisa jadi akan terbentuk pola

pengiriman data vertikal yang non-hirarkhis.

Bila dibuat perbandingan antara pengiriman data vertikal dengan jalur administrasi

dan pengiriman data vertikal dengan jaringan komputer luas, memang jauh lebih baik

yang menggunakan jaringan komputer luas. Dengan menggunakan jaringan komputer

122

luas, pengiriman data menjadi jauh lebih cepat (boleh dikatakan "seketika"), mutu data

jauh lebih terjamin dan aksesibiltas terhadap data pun menjadi jauh lebih besar. Akan

tetapi penggunaan komputer dan jaringan luas untuk pengiriman data ini memang

menjadi lebih rumit penyiapan dan pemeliharaannya. Diperlukan keahlian khusus (yaitu

telematika) untuk penyiapan dan pemeliharaan itu. Biaya investasi mungkin lebih tinggi,

tetapi biaya operasional mungkin akan lebih rendah (karena tidak diperlukan lagi

pencetakan dan distribusi instrumen serta pengiriman fisik laporan).

5. Pengiriman Data Horizontal

Pengiriman data horizontal yang bermakna transfer data di antara pelaku Sistem

Kesehatan di satu tingkat administrasi cenderung untuk meningkat. Kecenderungan ini

akibat akan semakin baiknya kerjasama lintas sektor di suatu Daerah dalam rangka

mencapai visi Pembangunan Kesehatan di Daerah tersebut. Juga karena semakin

diharusskannya komuniasi antara unit-unit kesehatan dengan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders), termasuk konsumen dan masyarakat umum.

Terdapat paling sedikit tiga fungsi yang didukung oleh proses pengiriman data

horizontal ini. Pertama, pengiriman data yang secara langsung dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan. Misalnya data tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan, data perubahan anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), dan lain-lain. Kedua, pengiriman data yang perlu diproses dulu sebelum

digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya data mentah dari apotik-apotik, data

mentah dari sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren, atau data mentah dari lintas sektor

lainnya. Ketiga, pengiriman umpan-balik, yaitu data yang berada di Bank Data Dinas

Kesehatan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya yang

diperlukan oleh Bappeda untuk perencanaan APBD, yang diperlukan kantor Bupati untuk

menyusun laporan tahunan kepada DPRD, dan lain-lain.

Sebagaimana pengiriman data vertikal, pengiriman data horizontal juga dapat sangat

ditingkatkan kecepatan dan ketepatannya bila telah digunakan jaringan komputer luas.

Apa lagi jika Dinas Kesehatan atau unit-unit kesehatan telah dapat memanfaatkan Internet

untuk menyajikan datanya. Yaitu melalui pembuatan dan pengelolaan situs atau website

atau homepage di Internet.

Pengolahan Data

123

Tujuan dari pengolahan data adalah dihasilkan dan disajikannya informasi yang

dapat membantu proses pengambilan keputusan di setiap tingkat administrasi kesehatan.

Proses pengolahan data ini dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan

bantuan komputer. Cara apa pun yang digunakan, pada dasarnya pengolahan data

mencakup tiga langkah pokok, yaitu: (1) pembersihan data, (2) pembuatan ringkasan

untuk analisis, dan (3) analisis data dan pengemasan informasi.

1. Pembersihan Data

Betapa pun, data mentah kerap kali mengandung hal-hal yang menyebabkan

kekurangtepatan atau kurang konsostensi. Pada umunya tidak ada data mentah yang

bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, data mentah perlu dievaluasi, diverifikasi dan

diperbaiki (bila perlu). Sumber kesalahan yang umum dijumpai adalah akibat adanya

variabel yang tidak terisi (kosong), atau mungkin bahkan duplikasi. Juga akibat adanya

angka yang meragukan (misalnya seorang ibu hamil berusia 92 tahun), adanya

kontradiksi (misalnya seorang yang lahir tahun 1949 disebutkan berusia 25 tahun pada

tahun 2001), atau adanya inkonsistensi dengan apa yang telah diketahui (misalnya

dilaporkan adanya 10.000 kelahiran di suatu daerah yang diketahui jumlah wanita usia

suburnyn hanya 2.000 orang).

Jadi, pembersilian data akan menjamin proses transformasi data mentah ke dalam

tabel-tabel atau indikator-indikator akan berlangsung mulus tanpa gangguan akibat

adanya kesalahan (error). Untuk mengatasi kesalahan terdapat sejumlah yang dapat

ditempuh. Lembar laporan atau kuesioner survei dapat dirujuk ke register data atau kartu

rekam medik aslinya. Prosedur ―imputasi" atau penetapan isi variabel yang kosong

dapat dilakukan dengan menggunakan perkiraan yang cerdik (informed guesswork). Data

di dalam komputer dapat dibersihkan dengan menjalankan program pembersih data.

Namun harus disadari bahwa sebaik-baiknya upaya pembersihan kerap kali masih saja

ada kesalahan yang tersisa akibat tidak terdeteksi. Pembersihan data pada hakikatnya

adalah untuk memperkecil kesalahan yang ada, sehingga tidak menyesatkan pengambilan

keputusan.

2. Pembuatan Ringkasan untuk Analisis

124

Tahap kedua dari pengolahan data adalah pembuatan ringkasan data yang berupa

tabel-tabel yang berisi indikator. Tabel-tabel dan indikator- indikator ini nanti akan

digunakan untuk menganalisis dan mengemas informasi sesuai dengan kebutuhan. Oleh

karena itu pembuatan tabel-tabel juga harus memperhatikan arah analisisnya. Untuk

kepentingan analisis ke arah penyajian informasi tentang kesetaraan jendel misalnya,

tabel-tabel tertentu perlu menyediakan kolom terpisah bagi jenis kelamin berbeda.

Tabel adalah sajian data atau indikator dimana data atau indikator tersebut disusun

dalam baris- baris dan kolom-kolom sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan

perbandingan-perbandingan. Terdapat beberapa jenis tabel, yaitu:

6. Tabel Induk (Master Table). Tabel ini berisi semua data/indikator yang tersedia

dari suatu hal/keadaan secara terinci, sehingga orang dapat memperoleh

gambaran lengkap dalam satu tabel. Tabel ini biasanya digunakan sebagai dasar

untuk membuat tabel-tabel lain yang lebih singkat. Contohnya tabel induk yang

berisi data demografik penduduk suatu kecamatan (lihatLampiran).

7. Tabel Teks(Text Table). Tabel ini adalah tabel kecil berisi beberapa

data/indikator, yang kelak dapat diletakkan diantara uraian atau teks. Tabel teks

memang merupakan tabel yang akan disisipkan untuk memperjelas narasi atau

teks. Contohnya tabel teks yang berisi data tentang cakupan imunisasi lengkap

terhadap anak balita di suatu kecamatan (lihat lampiran).

8. Tabel Distribusi Frekuensi (Frequency Distribution Table). Tabel ini dapat

berupa Tabel Induk, tetapi dapat juga berupa Tabel Teks.Isinya adalah frekuensi

kelas-kelas atau golongan-golongan tertentu dari suatu hal/keadaan. Contohnya

adalah tabel distribusi frekuensi pasien suatu Puskesmas menurut golongan

umur(lihat lampiran)

Tabel yang dibuat harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jelas, merupakan suatu

kesatuan (unitas), akurat, dan ekonomis. Bentuk tabel harus diatur sedemikian rupa

sehingga memperlihatkan semua isi tabel secara jelas dan terang. Jika dalam tabel

tersebut terdapat angka atau kolom yang ingin dibandingkan satu sama lain, maka hal

tersebut harus diungkapkan secara sistematik. Tiap tabel juga harus merupakan sebuah

unit. Pada hakikatnya tabel adalah jalan pintas untuk menyatakan fakta-fakta dan tiap

125

tabel harus merupakan suatu unit yang nyata tentang subyek yang ingin dipaparkan.

Jangan menggunakan sebuah tabel untuk membandingkan banyak hal dalam banyak

kategori, karena yang demikian itu akan membingungkan. Tiap butir dalam tabel harus

diperiksa beberapa kali, sehingga isi dari butir-butir tersebut benar-benar akurat. Tabel

juga harus ekonomis, yaitu tidak terlalu besar, walaupun juga tidak terlalu kecil.

3. Analisis Data dan Pengemasan Informasi

Setelah data diringkas dalam bentuk tabel-tabel, maka langkah selanjutnya adalah

memadukan data atau indikator yang terdapat dalam tabel-tabel tertentu sesuai dengan

informasi yang akan dihasilkannya. Kegiatan ini disebut dengan analisis data. Terdapat

empat jenis analisis data, yaitu: (a) analisis deskriptif, (b) analisis komparatif, (c) analisis

kecenderungan, dan (d) analisis hubungan.

9. Analisis Deskriptif adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel

sehingga dapat memberikan kejelasan tentang keadaan atau ciri-ciri sesuatu.

Misalnya kejelasan tentang bagaimana penggunaan pelayanan rawat inap Rumah

Sakit oleh masyarakat di suatu provinsi.

10. Analisis Komparatif adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel

sehingga dapat diperoleh perbandingan antara dua atau beberapa hal/keadaan.

Misalnya antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, antara sektor pemerintah

dengan sektor swasta, dan lain-lain.

11. Analisis Kecenderungan adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel

sehingga dapat ditunjukkan perkembangan suatu hal/keadaan dari waktu ke

waktu. Misalnya perkembangan kunjungan Puskesmas dari bulan ke bulan atau

dari tahun ke tahun.

12. Analisis hubungan adalah memadukan data atau indikator dalam tabel-tabel

sehingga dapat ditunjukkan ada/tidaknya hubungan (biasanya kausal) antara satu

hal/keadaan dengan satu atau beberapa hal/keadaan lain yang dianggap sebagai

faktor pengaruhnya. Analisis ini dapat dilakukan secara hipotetik (berdasar teori

yang berlaku), tetapi dapat juga (lebih baik) dilakukan melalui penghitungan

statistik (misalnya dengan regresi).

Kegiatan analisis data tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengemas informasi.

Artinya, dalam melakukan analisis data, sekaligus sudah harus diperhitungkan untuk

126

siapa hasil analisis itu akan diberikan. Sebagaimana dikemukakan di depan, informasi

yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Kesehatan akan diberikan kepada para pengambil

keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya (stakeholders).

Setiap kategori pemakai informasi tersebut pasti memiliki minat yang berbeda

karena masing-masing mengemban fungsi yang berbeda pula. Analisis tentang kasus

malaria di suatu Kabupaten misalnya, harus dikemas secara berbeda untuk konsumsi

Kepala Dinas Kesehatan, untuk konsumsi Bupati, atau untuk konsumsi Bappeda dan

DPRD. Untuk konsumsi Kepala Dinas Kesehatan yang akan memutuskan bagaimana

upaya pemberantasan malaria harus ditingkatkan, dapat disampaikan analisis deskriptif

tentang penyebaran kasus malaria menurut kecamatan, dan juga tentang sumber daya

yang tersedia.

Untuk konsumsi Bupati yang akan mengambil keputusan tentang perlu/tidaknya

peningkatan upaya pemberantasan malaria, informasi tentang malaria ini akan lebih

mengena bila dalam bentuk analisis kecenderungan jumlah kasus (misalnya menunjukkan

peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun) yang dilengkapi dengan analisis

komparatif (misalnya dibandingkan dengan Kabupaten tetangga). Untuk konsumsi

Bappeda dan DPRD yang akan memutuskan disetujui/tidaknya usulan anggaran

pemberantasan malaria, informasi tentang malaria akan lebih tepat dalam bentuk analisis

kecenderungan jumlah kerugian Daerah (dalam Rupiah) akibat semakin banyaknya

penduduk yang terserang malaria (sehingga tidak produktif untuk beberapa lama).

Terdapat berbagai macam bentuk kemasan atau sajian informasi. Bila informasi

sudah cukup jelas ditampilkan dalam bentuk tabel (misalnya tabel teks), maka biarkan

saja informasi tersebut dalam kemasan tabel. Tetapi informasi lain mungkin lebih tepat

bila dikemas dalam bentuk-bentuk lain, yaitu:

1. Histogram atau Bar Chart, yaitu sajian distribusi frekuensi yang berupa gambar

balok-balok. Interval kelasnya digambarkan sepanjang sumbu horisontal,

sedangkan frekuensinya digambarkan sepanjang sumbu vertikal. Kelas terendah

diletakkan paling kiri pada sumbu horisontal.

2. Poligon Frekuensi, yaitu sajian distribusi frekuensi untuk data yang bersifat

berlanjut (kontinyu). Data yang kontinyu apabila disajikan dalam bentuk

Histogram, balok-baloknyn akan berhimpitan (overlap), sehingga gambar bida

kelihatan ruwet. Agar tidak kelihatan ruwet, titik-titik tengah yang terletak di

127

puncak-puncak balok dihubungkan dengan garis lurus, kemudian bidang yang

terbentuk diblok/diwarnai/diarsir dan dinyatakan sebagai gambaran frekuensi.

3. Line Diagram, yaitu grafik yang berbentuk garis untuk menggambarkan

perkembangan atau perbandingan dua atau lebih hal/keadaan.

4. Bar Diagram, yaitu grafik yang berbentuk balok-balok untuk menggambarkan

perkembangan atau perbandingan beberapa hal/ keadaan. Terdapat tiga jenis Bar

Diagram yaitu Single Bars, Subdivided Bars, dan Multiple Bars.

5. Pie Diagram, yaitu grafik berbentuk lingkaran yang terbagi ke dalam beberapa

bagian untuk menggambarkan beberapa hal/keadaan yang merupakan bagian-

bagian dari suatu keseluruhan.

6. Scatter Diagram, yaitu grafik yang berupa kumpulan titik-titik yang berserak

yang menyajikan sepasang pengamatan (data) dari suatu hal/ keadaan (yang

diletakkan pada sumbu horisontal dan sumbu vertikal) untuk memperlihatkan

ada/tidaknya hubungan antara keduanya.

7. Pictogram, yaitu grafik yang berupa gambar bentuk-bentuk nyata seperti gambar

orang, gambar tempat tidur, gambar kapsul, dan lain-lain.

8. Peta, yaitu grafik yang diwujudkan dalam bentuk peta suatu daerah di mana

bagian-bagiannya menunjukkan distribusi frekuensi. Peta ini terutama digunakan

untuk menunjukkan distribusi sesuatu dikaitkan dengan geografi.

Contoh-contoh bentuk kemasan tersebut di atas dapat dilihat dalam Lampiran, dan untuk

panduan lebih lanjut tentang pengolahan data ini dapat dirujuk Modul Manajemen Data

Kesehatan.

Penggunaan Komputer

Dewasa ini komputer di sebagian besar wilayah Indonesia bukan lagi merupakan

barang langka. Namun demikian untuk menggunakan komputer dalam pengolahan data

atau Sistem Informasi Kesehatan, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan:

1. Kerumitan analisis. Kerumitan yang dimaksud di sini bukan tentang prosedur

statistik, melainkan tentang cara dan bentuk penyajian setelah data diolah. Bila

kemasan informasi yang dihasilkan hanya dalam bentuk tabel belaka, maka

penggunaan komputer tidak terlalu perlu. Tetapi jika dikehendaki adanya kemasan-

128

kemasan informasi berupa grafik, chart, peta, dan lain-lain, maka penggunaan

komputer akan sangat membantu.

2. Berfungsinya sistem yang ada. Jika Sistem Informasi Kesehatan belum ditata

kembali sehingga berfungsi dengan baik, maka penggunaan komputer memang

"cost-effective". Tetapi bila Sistem Informasi Kesehatan masih tidak teratur, belum

didasarkan kepada kebutuhan informasi, data yang dikelola buruk mutunya, dan

belum mengacu kepada indikator-indikator yang sudah dibakukan sehingga tidak

mungkin dilakukan perbandingan-perbandingan, penggunaan komputer tidak

banyak artinya. Ada kata-kata bijak yang layak untuk diingat dalam hal ini, yaitu

"Jika Anda dapat melakukannya secara manual, penggunaan komputer akan

membuatnya lebih efisien. Tetapi jika Anda belum dapat melakukannya secara

manual, penggunaan komputer justru akan memperparah keadaan."

3. Volume data yang diolah. Jika volume data yang diolah sangat sedikit, penggunaan

komputer tidaklah efisien. Kecuali jika penggunaan komputer tersebut tidak hanya

untuk mengolah data, tetapi juga untuk menangani pekerjaan-pekerjaan

administrasi seperti mengetik, menyimpan arsip, dan lain-lain.

4. Tenaga Pengelola komputer. Jika di suatu tempat sulit didapatkan tenaga yang

mampu mengoperasikan dan memelihara komputer, maka penggunaan komputer

mungkin akan mengundang banyak masalah. Tetapi, mengangkat seorang yang

memiliki kemampuan khusus di bidang komputer kerapkali juga sulit karena

standar gaji yang tidak memadai. Jalan tengah yang mungkin ditempuh adalah

memberikan bekal tambahan di bidang komputer kepada tenaga statistisi.

Pembahasan tentang penggunaan komputer dalam pengolahan data atau dalam

Sistem Informasi Kesehatan selalu berdasar pada empat masalah penting, yaitu (1)

perangkat keras, (2) perangkat lunak, (3) pangkalan data, dan (4)jaringan.

1. Perangkat Keras

Dengan telah majunya teknologi komputer, dewasa ini komputer mikro menjadi

perangkat keras yang dapat digunakan di mana pun karena kemampuannya yang besar

dengan bentuk fisik yang kecil. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan lagi

kemampuan komputer mikro itu, banyak perangkat keras lain yang dapat ditambahkan.

Oleh karena itu berikut ini akan disajikan secara singkat uraian tentang perangkat-

perangkat keras tersebut.

1. Komputer Mikro. Bila ingin aman, memang sebaiknya dibeli komputer mikro

yang bermerek (branded), seperti IBM, Compac, Hewlet-Packard, atau Acer.

129

Tetapi harga komputer bermerek ini memang relatif sangat tinggi. Oleh karena

itu, dapat saja dibeli komputer yang tidak bermerek (istilah populernya

"komputer jangkrik"), asalkan diperhatikan benar ciri-ciri pokoknya. Ciri-ciri

pokok itu meliputi kecepatan prosesor, kapasitas memori, dan kapasitas harddisk.

Komputer itu sebaiknya yang Modular sehingga mudah untuk mengganti

komponen-komponennya bila terjadi kerusakan atau bila ingin ditingkatkan

kemampuannya. Komponen-komponen yang biasanya diganti-ganti adalah

harddisk, floppy disk (disket) drives, video adapters, dan power supply. Sering

kali terdapat pula CD-ROM drive untuk memainkan Compact Disc.

2. Tenaga Listrik. Aliran listrik yang stabil sangat vital bagi komputer, karena

komponen-komponen dalam Central Processing Unit (CPU) komputer sangat

peka terhadap fluktuasi tenaga listrik. Jika tenaga listrik tidak stabil (tegangan

sering naik/turun), maka sebaiknya dipasang stabiliser. Bila aliran listrik sering

padam secara tiba-tiba, maka sebaiknya dipasang batere cadangan atau

uninterruptible power supply (UPS) untuk setiap komputer. Atau dapat pula

digunakan komputer notebook (portable) yang memiliki cadangan tenaga dari

batere. Bila memungkinkan dapat pula didayagunakan tenaga matahari (solar

panel) untuk power supply komputer. Guna mencegah kebakaran atau kerusakan

komputer, sebaiknya instalasi listrik memiliki kabel bumi (earth wires).

3. Pencetak (Printer). Terdapat tiga jenis pencetak (printer) yang dapat dipilih,

dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yaitu Dot matrix, Inkjet,

dan Laser. Tabel berikut meringkas kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing jenis printer.

Tabel 7.1 Jenis Printer dengan kelebihan dan kekurangannya

130

4. Jaringan. Bila dikehendaki hubungan antara satu komputer dengan komputer lain

secara lokal, maka dapat dipasang fasilitas jaringan lokal (local area network).

Yang saat ini cukup populer adalah fasilitas jaringan Ethernet atau 10Base-T.

Bentuk konfigurasi jaringannya biasanya adalah konfigurasi bintang,

menggunakan kabel seperti kabel telepon dengan penghubung-penghubung

(jacks) Modular yang dirangkai melalui serangkaian concentrator, jika jarak

antara satu komputer dengan komputer lain cukup jauh biasanya digunakan kabel

serat optik untuk menghubungkannya.

5. Modem. Dengan berkembangnya Internet, tampaknya bermanfaat pula bila

komputer yang ada dapat digunakan untuk mengakses Internet melalui telepon.

Untuk itu bagi setiap komputer perlu dipasang modem. Selain untuk mengakses

Internet, dengan dipasangnya modem, komputer dapat digunakan untuk

mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik (electronic mail atau e-mail),

fax, dan files. Agar dapat bekerja secara leluasa, sebaiknya untuk hubungan

komputer ke komputer ini disediakan sambungan telepon tersendiri.

131

6. Penyimpan Cadangan Data. Untuk mencegah hilangnya data karena rusak atau

terhapus, sebaiknya disediakan sarana untuk menyimpan cadangan data (backup

data). Sarana ini dapat berupa portable tape drive atau Bernoulli-type portable

hard drive yang dihubungkan ke komputer melalui parallel port. Bila tidak, maka

setiap kali harus dilakukan penyimpanan cadangan data ke dalam floppy disk

(disket).

2. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang terbaik adalah yang dibuat khusus untuk Sistem Informasi

Kesehatan yang sedang dikembangkan. Namun perlu disadari bahwa pembuatan

perangkat lunak khusus ini, bila menggunakan jasa pembuat perangkat lunak (software

house), memerlukan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu berikut ini disajikan

uraian secara ringkas tentang perangkat-perangkat lunak standar, yang dapat digunakan

dalam komputerisasi Sistem Informasi Kesehatan.

1. Perangkat Lunak Otomasi Perkantoran. Walaupun komputerisasi yang dilakukan

adalah dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan, perangkat lunak otomasi

perkantoran diperlukan juga. Terutama untuk tujuan pembuatan laporan naratif.

Perangkat lunak dari jenis ini yang harus dimiliki minimal adalah paket pengolah

kata (word processor) dan electronic spread-sheet. Kedua paket tersebut dapat

pula dimanfaatkan untuk keperluan berjaringan, yaitu misalnya diintegrasikan

dengan pelayanan jaringan dalam rangka e-mail. Untuk panduan lebih lanjut

tentang hal ini dapat dirujuk Modul Otomasi Perkantoran dalam Bidang

Kesehatan dan Modul Petunjuk Penggunaan E-mail.

2. Perangkat Pengembangan Aplikasi. Sebagian besar perangkat lunak untuk

aplikasi Sistem Informasi Kesehatan dibuat dengan menggunakan perangkat

lunak manajemen pangkalan data komersial generasi ketiga dan keempat untuk

komputer mikro. Bahasa-bahasa pemrograman tingkat rendah seperti C atau

Pascal juga digunakan, tetapi penggunaannya membutuhkan keahlian yang tinggi

dalam pemrograman komputer. Di samping itu, perangkat lunak yang dihasilkan

cenderung sulit untuk modifikasi dan pemeliharaannya. Sebagian besar perangkat

lunak untuk aplikasi Sistem Informasi Kesehatan juga dibuat dengan perangkat

lunak yang dapat mengkompilasi program-program yang boleh digunakan tanpa

membayar royalti atau lisensi.

132

3. Perangkat Lunak Manajemen Pangkalan Data. Perangkat lunak apa pun yang

digunakan untuk manajemen pangkalan data, hendaknya diingat agar perangkat

lunak itu mudah digunakan. Mudah yang dimaksud di sini termasuk pengertian

"user friendly" atau interaktif, yaitu membimbing pemakainya, sehingga mereka

yang awam komputer pun dapat menggunakannya. Akan lebih baik jika bahasa

yang digunakan untuk interaksi adalah bahasa Indonesia. Untuk panduan lebih

lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Manajemen Pangkalan Data.

4. Perangkat Lunak Analisis Statistik. Untuk dapat menganalisis data secara efektif,

ke dalam komputer sebaiknya dipasang perangkat lunak analisis statistik. Di

pasar dapat dijumpai banyak paket perangkat lunak ini. Untuk analisis sederhana

di Puskesmas misalnya, Epi Info cukup memadai. Perangkat lunak yang dibuat

oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat ini mudah

digunakan khususnya untuk menganalisis data survei epidemiologis kecil-

kecilan. Misalnya pada saat terjadinya wabah di suatu desa. Perangkat lunak ini

memiliki berbagai macam alat untuk membuat kuesioner, memasukkan (entri)

data, menganalisis data, dan membuat sajian dalam bentuk tabel atau grafik.

Karena sudah menjadi milik masyarakat (public domain), maka untuk

memperolehnya pun tidak memerlukan banyak biaya. Perangkat lunak komersial

yang saat ini juga banyak pemakainya adalah Microsoft Excel. Jika data yang

diolah cukup banyak, maka perlu dipasang paket perangkat lunak yang lebih

canggih seperti SAS, JMP, atau SPSS. Untuk panduan lebih lanjut tentang

penggunaan Epi Info dan SPSS dapat dirujuk Modul Penggunaan Epi Info dan

Modu Penggunaan SPSS.

5. Perangkat Lunak Informasi Geografi. Bentuk analisis yang semakin dirasakan

pentingnya dalam Sistem Informasi Kesehatan adalah analisis yang berkaitan

dengan penyebaran dan kecenderungan geografis dari pelayanan kesehatan.

Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis ini adalah yang dikenal dengan

perangkat lunak Geographic Information System (GIS). Perangkat lunak ini

sangat membantu dalam pemetaan penyebaran dan cakupan dari pelayanan

kesehatan. Juga sebagai alat untuk mengidentifikasi sasaran kegiatan pelayanan

kesehatan berdasarkan wilayah kerja. Beberapa perangkat lunak GIS telah dibuat

oleh lembaga-lembaga non-komersial,seperti misalnya IDRISI oleh dark

University, PopMap oleh United Nation Population Fund, dan Epi Map oleh

133

WHO bekerjasama dengan Centers for Disease Control and Prevention. Untuk

panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Penggunaan Sistem

Informasi Geografis.

6. Perangkat Lunak Penyajian Grafik. Penyajian dalam bentuk grafik memegang

peran penting dalam Sistem Informasi Kesehatan. Walaupun sejumlah perangkat

lunak pengolah kata dan spreadsheet juga dapat menghasilkan grafik, ada baiknya

juga dimiliki perangkat lunak yang khusus menghasilkan grafik. Perangkat lunak

semacam ini akan sangat membantu pada saat diselenggarakan penyajian

multimedia atau penayangan slides. Yang saat ini cukup banyak digunakan

adalah Power Point, juga Harvard Graphic, Corel, dan lain-lain. Untuk panduan

lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk buku-buku petunjuk (manual)

penggunaan perangkat lunak yang ingin digunakan.

7. Perangkat Lunak Utilitas. Salah satu perangkat lunak utilitas yang semakin

dirasakan pentingnya adalah perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus

seperti Norton, McAfee Virus Scan, dan lain-lain sebaiknya dipasang di setiap

komputer untuk mencegah masuknya virus ke dalam komputer tersebut. Akan

tetapi, oleh karena virus-virus baru selalu muncul, maka sebaiknya perangkat

lunak antivirus itu diperbarui secara berkala. Kini perbaruan perangkat lunak

antivirus dapat dilakukan melalui Internet. Perangkat lunak utilitas lain yang

perlu adalah misalnya perangkat lunak untuk perbaikan perangkat keras

(hardware troubleshooting), perangkat lunak untuk membuat data cadangan

(backup), perangkat lunak untuk pemeliharaan harddisk, dan perangkat lunak

untuk komunikasi. Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk buku-

buku petunjuk (manual) penggunaan perangkat lunak yang ingin digunakan.

8. Pangkalan Data

Pangkalan data adalah sekumpulan data yang disimpan dalam komputer secara

teratur sehingga dapat dilakukan penemuan kembali secara mudah dan cepat Dalam suatu

pangkalan data dapat disimpan, ditemukan kembali, dan dimodifikasi banyak sekali data.

Terdapat dua jenis pangkalan data, yaitu (a) pangkalan data tree structured dan (b)

pangkalan data relasional. Pangkalan data tree structured menyimpan data secara

hirarkhis, di mana setiap butir dalam pangkalan data disusun secara logik Yaitu misalnya,

"Kabupaten" berisi "Kecamatan", dan "Kecamatan" berisi "Desa". Pangkalan data

134

relasional tersusun dari beberapa satuan (entitas) yang mirip seperangkat catatan

(records). Misalnya "Entitas Anak" berisi empat bidang (field) yaitu "Nama", "Umur",

"Berat Waktu Lahir", dan "Nama Ibu". Entitas ini akan berkait dengan "Entitas Ibu" yang

berisi empat bidang, yaitu "Nama", "Umur", "Status Kesehatan", dan "Alamat". Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 7.1.

Gambar7.1 Pangkalan Data Tree Structured dan Relasional

Dalam pangkalan data tree structured, data dapat disusun secara (a) sekuensial atau (b)

tree structured. Untuk jelasnya dapat disimak Gambar 7.2.

Gambar 7.2. Susunan data dalam pangkalan data tree structured

135

Misalnya kita akan mencari kembali suatu catatan/rekaman (record) yang berisi

tentang Desa 3, yang ada di Kecamatan b, Kabupaten N. Bila data tersusun secara

sekuensial, maka komputer akan membaca record demi record – Aa1, Aa2, Aa3, Ab1,

dan seterusnya sampai ketemu record Nb3. Proses pencarian kembali tersebut akan lebih

cepat bila data tersusun secara tree structured. Dalam hal ini komputer mula-mula akan

mencari di strata "Kabupaten" sampai menemukan Kabupaten N. Setelah itu, computer

akan menelusur Kecamatan, tetapi hanya Kecamatan yang ada di Kabupaten N, sampai

menemukan Kecamatan b. Selanjutnya komputer akan menelusur Desa-desa yang ada di

kecamatan b sampai ketemu Desa 3.

Dalam pangkalan data relasional, pencarian kembali data akan berlangsung secara

berbeda. Misalnya kita ingin menemukan record tentang ibu yang memiliki bayi dengan

berat badan waktu lahir 2.000 gram. Dalam hal ini pertama-tama komputer akan

menggabung "Entitas Anak" dengan "Entitas Ibu" sehingga diperoleh "Entitas Baru".

Penggabungan ini dengan menggunakan field "Nama Ibu" yang merupakan field yang

sama-sama dimiliki baik oleh "Entitas Anak" maupun "Entitas Ibu". Records yang berada

dalam "Entitas Baru" kemudian ditelusur, sehingga ditemukan Ibu-ibu yang memiliki

Anak dengan Berat Lahir 2.000 gram. Secara umum dapat dikatakan bahwa banyak data

set statistik yang memiliki struktur mirip dengan susunan pangkalan data realasional.

Untuk panduan lebih lanjut tentang hal ini dapat dirujuk Modul Manajemen Pangkalan

Data.

4. Jaringan

Jaringan atau network adalah gabungan komputasi dengan komunikasi, yaitu suatu

sistem komputer yang memungkinkan seorang pemakai yang menggunakan terminal di

tempat yang terpisah dapat berinteraksi secara elektronik dengan komputer pusat.

Interaksi ini dilakukan dengan menggunakan modem dan sambungan telepon atau

perangkat lain. Sebuah komputer dapat bertukar informasi dengan komputer-komputer

lain dan bahkan "meminjam" processing unit-nya melalui sebuah janngan.

Terdapat beberapa jenis jaringan menurut tatanan fisiknya atau topologinya. Yang

cukup dikenal ada tiga, yaitu (a) topologi bintang, (b) topologi cincin, dan (3) topologi

bus. Topologi Bintang adalah tatanan di mana setiap komputer terminal dihubungkan

secara langsung dengan komputer pusat yang berfungsi sebagai prosesor dan pengatur

pengiriman data dari satu terminal ke terminal lain. Topologi cincin adalah tatanan

136

dimana semua komputer dalam janngan berhubungan secara setara dalam suatu lingkaran,

dan setiap paket data berjalan mengelilingi lingkaran dengan membawa "tanda" yang

menunjukkan terminal mana pengirim atau penerima data tersebut. Sedangkan Topologi

Bus adalah tatanan yang merangkai semua komputer dalam jaringan dengan satu kabel

"tulang punggung" (backbone) yang memiliki penghenti sinyal (signal terminator) di

kedua ujungnya. Konfigurasi ini dikenal juga sebagai Ethernet, yang merupakan salah

satu jaringan paling disukai saat ini. Lebih jelasnya dapat disimak Gambar 7.3.

Gambar 7.3. Topologi-topologi jaringan komputer

Jaringan lokal atau local area network (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan

sejumlah komputer dalam satu gedung menggunakan kabel atau gelombang radio.

Sedangkan jaringan luas atau wide area network (WAN) adalah jaringan yang

menghubungkan sejumlah komputer dengan fasilitas komunikasi jarak jauh. Dalam LAN

terdapat satu komputer pusat yang disebut server, yang mengendalikan jaringan dan

biasanya dilengkapi dengan program-program komputer yang umum dipakai dan

pangkalan data.

WAN menghubungkan komputer-komputer di berbagai tempat yang berjauhan

melalui sambungan telepon, gelombang mikro, atau Internet. Internet adalah sebuah

jaringan skala dunia dari jaringan- jaringan komputer. Saat ini sudah lebih dari 100 juta

137

komputer tergabung dalam Internet untuk saling bertukar informasi dengan topik-topik

yang tak terhingga banyaknya. Kita dapat mengakses berbagai macam informasi yang

bermanfaat yang berada di tempat atau bahkan negara lain dengan "mengunjungi

homepage yang terpampang di World Wide Web (WWW). WWW inilah yang akan

memberitahu kita lokasi elektronik dari sumber informasi tertentu yang ditulis dengan

HTML (hypertext markup language). Sudan tentu, kita pun dapat membuat homepage

untuk menyajikan informasi yang kita miliki agar dapat diakses oleh siapa pun.

P e n u t u p

Telah dibahas tiga hal penting dalam kaitannya dengan manajemen data, yaitu

mengupayakan mutu data, pengiriman data, dan pengolahan data. Pembahasan tentang

mutu data berkisar pada hal-hal yang dapat mempengaruhi mutu data dan bagaimana

upaya untuk mendapatkan data yang baik. Pembahasan tentang pengiriman data

menyangkut perihal bagaimana data ditransfer di antara pelaku-pelaku Sistem Kesehatan

dalam rangka mengupayakan agar keputusan-keputusan baik administratif, politik

maupun manajemen didasarkan kepada informasi yang dapat diandalkan (realible).

Dalam hal ini telah dibahas pengiriman data secara vertikal dan pengiriman data secara

horizontal. Sedangkan pembahasan tentang pengolahan data menyangkut perihal

bagaimana data mentah diproses untuk mengubahnya menjadi informasi yang berguna

bagi para pelaku Sistem Kesehatan. Dalam pembahasan ini tercakup uraian tentang

pembersihan data, pembuatan tabel-tabel sebagai ringkasan data, dan pembuatan sajian-

sajian informasi dalam berbagai bentuk.

Telah dibahas pula tentang penggunaan komputer dalam pengolahan data pada

khususnya dan Sistem Informasi Kesehatan pada umumnya.

138

BAB 8

MANAJEMEN SISTEMINFORMASI KESEHATAN

engelola Sistem Informasi Kesehatan, sebagaimana mengelola sistem-

sistem yang lain, memerlukan manajemen yang baik. Oleh karena Sistem

Informasi Kesehatan harus terdapat di semua tingkat administrasi kesehatan

(Operasional, Kabupaten/Kota, dan Provinsi), maka manajemen Sistem Informasi

Kesehatan pun harus diselenggarakan di semua tingkat administrasi kesehatan tersebut.

Pokok Bahasan ini tidak akan menguraikan perihal manajemen secara ilmiah dan

berpanjang-panjang, melainkan hanya akan membahas hal-hal yang bersifat praktis.

Asumsinya, semua peserta sudah memahami uraian secara teoritis tentang manajemen

secara umum.

Pengertian Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

Harold Koontz, seorang pakar manajemen, menyatakan bahwa manajemen itu dapat

didekati dari berbagai sudut, yaitu (1) dari sudut proses, (2) dari sudut empiris, (3) dari

sudut perilaku manusia, (4) dari sudut sistem sosial, (5) dari sudut teori keputusan, dan

(6) dari sudut matematik.

Dari sudut proses dikatakan bahwa "manajemen adalah proses mengupayakan agar

segala sesuatu dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu

organisasi." Dari sudut empiris dikatakan bahwa "manajemen adalah kajian terhadap

pengalaman-pengalaman dalam memecahkan masalah untuk diterapkan dalam situasi/

yang lain". Dari sudut perilaku manusia dikatakan bahwa "karena manajemenbersangkut-

paut dengan manusia, maka inti dari manajemen adalah hubungan pribadi antar manusia".

Dari sudut sistem sosial dikatakan bahwa "manajemen harus memperhatikan saling-kait

antar berbagai budaya yang dibawa oleh anggota-anggota organisasi". Dari sudut teori

keputusan dikatakan bahwa "gerak dari manajemen ditentukan oleh kecepatan dan

ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan‖. Sedangkan dari sudut matematik

dikatakan bahwa "pengambilan keputusan dapat didukung dengan model-model

matematik seperti riset operasi, dan lain-lain". Kesemuanya itu juga berlaku bagi

manajemen Sistem Informasi Kesehatan.

M

139

Selanjutnya Harold Koontz menyatakan bahwa sebagai suatu proses, manajemen

terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengem-bangan

tenaga, (4) bimbingan dan pengarahan, serta (5) pengendalian. Hal ini pun berlaku pula

bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan.

Theo Lippeveld, Rainer Sauerbom, dan Claude Bodart dalam buku Design and

implementation of health information system (WHO, 200) menyatakan bahwa pada

hakikatnya apa yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan manajemen adalah berkaitan

dengan sumber daya. Dalam tahap perencanaan, maka yang dilakukan adalah menetapkan

pengalokasian dana, tenaga, peralatan, waktu, dan lain-lain untuk mencapal tuiuan yang

telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian dan pengembangan tenaga, yang dilakukan

adalah menetapkan pembagian tugas dan fungsi dan orang-orang atau kelompok-

kelompok orang, yang kemudian diwadahi dalam suatu struktur. Dalam bimbingan dan

pengarahan, yang dilakukan adalah mengupayakan keseimbangan antara sumber daya

manusia dengan sumber daya lain, agar tenaga-tenaga yang ada dapat bekerja dengan

baik. Selain itu juga diciptakan organisasi pembelajaran dan diterapkan teknik-teknik

motivasi yang sesuai bagi orang-orang yang bekerja. Sedangkan dalam pengendalian,

yang dilakukan adalah penetapan kebijakan dan peraturan-peraturan yang diperlukan

sebagai rambu-rambu agar orang-orang selalu bekerja dalam koridor yang sesuai untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar ini maka mereka menyatakan bahwa

walaupun manajemen Sistem Informasi Kesehatan secara terinci mungkin berbeda antara

satu Daerah dengan Daerah lain, tetapi pada hakikatnya sama, yaitu secara konseptual

membutuhkan suatu struktur manajemen. Struktur manajemen terhadap Sistem Informasi

Kesehatan mencakup paling sedikit dua komponen yaitu (1) sumber daya, dan (2)

peraturan perundang-undangan. Pengembangan kedua komponen inilah yang berbeda

antara satu Daerah dengan Daerah lain, dan bervariasi pula dalam keluasan serta

kedalamannya.

Sumber daya penting yang harus diperhatikan meliputi tenaga, perangkat keras

komputer, perangkat lunak komputer, bahan-bahan, dan dana. Sedangkan peraturan

perundang-undangan diperlukan untuk menjamin penggunaan yang optimum terhadap

sumber daya bagi Sistem Informasi Kesehatan.

Kebutuhan Sumber Daya

140

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan tidak hanya harus mempertimbangkan

kebutuhan informasi, melainkan juga sumber daya yang tersedia di suatu daerah.

Keberhasilan atau kegagalan Sistem Informasi Kesehatan di waktu-waktu yang lalu

banyak berkaitan dengan masalah-masalah sumber daya di tingkat operasional (yang

merupakan titik menentukan dalam pengumpulan data) dan juga di tingkat

Kabupaten/Kota.

1. Tenaga

Di banyak Daerah, kalau tidak boleh dikatakan semua Daerah, proses pengumpulan

data merupakan sesuatu yang sangat mengganggu. Perawat atau bidan harus

menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengisi laporan. Padahal waktu itu sebenarnya

sangat berharga bagi pelayanan pasien atau klien. Oleh karena itu dalam penataan

kembali Sistem Informasi Kesehatan, haruslah diingat bahwa tugas utama pemberi

pelayanan kesehatan adalah melayani pasien/klien. Tugas mencatat data haruslah

dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas utama tersebut.

Sedangkan untuk tugas membuat laporan sebaiknya dipertimbang-kan adanya tenaga

khusus (misalnya Statistisi) yang sekaligus mengelola Sistem Informasi Kesehatan.

1. Di Unit Pelayanan Kesehatan Dasar

Di unit pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, tenaga kesehatan bertugas

melaksanakan manajemen pasier/klien agar dapat dicapai pelayanan kesehatan kuratif dan

preventif yang efektif. Oleh karena itu tugas-tugas administratif, termasuk pencatatan

data, haruslah sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas melayani

pasien/klien. Mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk

menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tugas utama dari pengelola

Sistem Informasi Kesehatan di unit itu. Mengumpulkan data di luar itu hanya akan

menambah beban dan merupakan pemborosan tenaga yang sebenarnya terbatas.

Pembagian tugas di bidang informasi kesehatan antara tenaga kesehatan dan tenaga

informasi (misalnya Statistisi) di unit pelayanan kesehatan dasar adalah sebagai berikut.

Tenaga kesehatan;

1. Mencatat data pasien/klien sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang

diselenggarakannya,

2. Setiap hari (usai jam pelayanan) menghitung data yang dicatat dan

menyerahkannya kepada Statistisi.

Statistisi:

141

1. Mengagregat data harian yang diserahkan oleh para petugas kesehatan.

2. Membuat laporan bulanan/kuartalan ke Dinas Kesehatan.

3. Menghitung cakupan wilayah untuk pelayanan-pelayanan penting dan membuat

petanya.

4. Memantau indikator-indikator kunci menggunakan grafik, tabel atau bentuk-

bentuk lain.

5. Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi untuk manajemen

dan mendiskusikannya dengan Pimpinan Unit.

6. Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi untuk masyarakat

dan mendiskusikannya dengan para kader dan pemuka masyarakat.

7. Membantu para kader untuk menyelenggarakan sensus, registrasi vital, dan survei

mawas diri.

Apabila Statistisi yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang

kesehatan, maka keterlibatan Pimpinan Unit atau tenaga kesehatan yang ditugasi, sangat

penting dalam analisis data.

3. Di Rumah Sakit Kabupaten/Kota

Rumah Sakit memerlukan Sistem Informasi Kesehatan yang tugas utamanya

melayani fungsi-fungsi klinik dan administratif yang secara langsung dapat meningkatkan

mutu pelayanan. Fungsi klinik mencakup rekam medik, hasil diagnosis, akses kepada

kode diagnosis dan prosedur standar (misalnya ICD-10), catatan untuk informasi esensial

tentang pasien (evaluasi terhadap risiko obstetrik), atau peringatan bila terjadi

ketidaksesuaian obat dan kontra indikasi. Sedangkan fungsi administratif mencakup arus

pasien antara registrasi dan instalasi-instalasi, akuntansi dan penagihan, serta inventarisasi

perbekalan farmasi.

Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit memantau kondisi keuangan Rumah

Sakit, mutu pelayanan, jenis dan volume pelayanan, lama perawatan, angka kematian,

dan angka kesakitan.

Sebagaimana di unit pelayanan kesehatan dasar, tugas pencatatan data pelayanan di

Rumah Sakit juga dibebankan kepada para pemberi pelayanan kesehatan atau tenaga

kesehatan (dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain). Selanjutnya pengelolaan

data rekam medik itu sebaiknya diserahkan kepada tenaga khusus, yaitu Perekam Medik.

142

Sedangkan tugas pencatatan data administratif dibebankan kepada tenaga administratif

(tata usaha, kepegawaian, logistik, dan lain-lain). Selanjutnya pengelolaan catatan data

administratif sebaiknya diserahkan kepada tenaga khusus, yaitu Statistisi. Perekam Medik

dan Statistisi ini secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sistem

Informasi Kesehatan dari Rumah Sakit yang bersangkutan.

Pembagian tugas di bidang informasi kesehatan antara tenaga kesehatan, tenaga

administrasi, dan tenaga informasi (yaitu Perekam Medik dan Statistisi) di Rumah Sakit

adalah sebagai berikut.

Tenaga Kesehatan:

1. Mencatat data pasien/klien sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang

diselenggarakannya.


menyerahkannya kepada Perekam Medik.

Tenaga Administrasi:

1. Mencatat data administrasi sebagai bagian dari pelayanan administratif yang

diselenggaraknnya.


menyerahkannya kepada Statistisi.

Tenaga Informasi (Perekam Medik dan Statistisi):

1. Mengagregat data harian pasien dan data harian administrasi yang diserahkan

oleh tenaga kesehatan dan tenaga administrasi.

2. Membuat laporan bulanan/tiga bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. Memantau kegiatan-kegiatan Rumah Sakit yang esensial (penerimaan pasien,

lama perawatan, kematian, waktu tunggu, dan waklu pelayanan).

4. Memantau kesehatan keuangan Rumah Sakit (khususnya Cost Recovery).

5. Mengevaluasi berfungsinya sistem rujukan.

6. Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi dan mendis-

kusikannya dengan Pimpinan Rumah Sakit.

7. Mengupayakan penggunaan informasi untuk peningkatan mutu pelayanan Rumah

Sakit.

8. Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

143

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus memberikan dukungan informasi kepada

unit-unit kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain) di wilayahnya. Di samping

itu, Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga harus

menyediakan informasi bagi manajemen Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu dengan

memenuhi kebutuhan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan, Forum Kerjasama Lintas

Sektor, dan pihak-pihak berkepentingan (stake holders) lainnya.

Di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebaiknya diangkat minimal dua orang

Statistisi senior (paling rendah Ajun Statistisi Muda, golongan II/d) sebagai tenaga purna-

waktu pengelola Sistem Informasi Kesehatan yang purna-waktu. Walaupun tugas-tugas

yang ada mungkin dapat ditangani hanya oleh seorang Statistisi, tetapi sebaiknya

diangkat dua orang Statistisi. Hal ini agar tugas tetap dapat dijalankan apabila salah

seorang dari mereka berhalangan. Lagi pula, dengan dikerjakan oleh dua orang tugas-

tugas akan lebih cepat selesai dan mutunya mungkin dapat lebih baik. Akan lebih baik

lagi bila untuk Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten/Kota dapat diperbantukan

secara paruh-waktu tenaga Epidemiolog.

Tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan sebaiknya dilibatkan dalam kegiatan

bimbingan dan supervisi ke unit-unit kesehatan, karena mereka juga harus memberikan

bimbingan dalam pengumpulan data. Adapun-tugas mereka secara lebih lengkap adalah

sebagai berikut:

1. Mengagregasi data yang dikirim (melalui laporan) oleh unit-unit kesehatan.

2. Mengumpulkan data dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan.

3. Memantau indikator-indikator kunci dan menyusun Profil Kesehatan

Kabupaten/Kota serta mendistribusikannya.

4. Membuat laporan tiga bulanan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

5. Membuat dan atau meremajakan peta cakupan pelayanan wilayah Kabupaten/Kota.

6. Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi dan mendis-kusikannya

dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala-kepala Subdinas Kesehatan dan Forum

Kerjasama Lintas Sektor.

7. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di unit-unit

kesehatan.

8. Di Dinas Kesehatan Provinsi

144

Dinas Kesehatan Provinsi bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan

membimbing Dinas-dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam hal

pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Informasi yang dihasilkan juga harus dapat

memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan manajemen Sistem Kesehatan Provinsi,

yaitu kebutuhan dari Kepala Dinas Kesehatan, para Kepala Subdinas Kesehatan, dan

Forum Kerjasama Lintas Sektor.

Di Dinas Kesehatan Provinsi sebaiknya juga diangkat minimal dua orang Statistisi

senior (paling rendah Ajun Statistisi Madya, golongan III/a) sebagai tenaga purna-waktu

pengelola Sistem Informasi Kesehatan. Juga akan lebih baik apabila dapat diperbantukan

secara paruh-waktu tenaga Epidemiolog senior.

Tugas Statistisi di Dinas Kesehatan Provinsi ini adalah sebagai benkut:

1. Mengagregasi data yang dikirim (melalui laporan) oleh Dinas-dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

2. Mengumpulkan data dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan

3. Memantau indikator-indikator kunci dan menganalisis variasi besaran indikator

antar Kabupaten/Kota.

4. Menyusun Profil Kesehatan Provinsi dan mendistribusikannya.

5. Membuat laporan tiga bulanan ke Departemen Kesehatan.

6. Membuat dan atau meremajakan peta cakupan pelayanan wilayah Provinsi.

7. Mengolah dan menganalisis data serta menyajikan informasi dan mendiskusi-

kannya dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala-kepala Subdinas Kesehatan, dan

Forum Kerjasama Lintas Sektor.

8. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.

9. Pelatihan Tenaga

Efektivitas Sistem Informasi Kesehatan dalam menyediakan dukungan informasi

kepada para pengambil keputusan, manajer, dan pemberi pelayanan kesehatan tergantung

kepada adanya tenaga-tenaga pengelola yang terlatih. Tenaga pengelola Sistem Informasi

Kesehatan tidak hanya harus menguasai teknik-teknik pengelolaan data, melainkan juga

harus akrab dengan definisi kasus dan standar-standar pelayanan kesehatan. Oleh karena

itu kepada mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan secara terencana. Untuk efisiens

145

pelatihan bagi tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan di Daerah seyogianya

diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan.

Pelatihan untuk tenaga pengelola Sistem Informasi Kesehatan mencakup pelatihan

dasar, kursus-kursus penyegar, pelatihan pengembangan, dan bimbingan reguler dalam

supervisi. Pelatihan dasar diberikan sekaligus untuk memenuhi persyaratan menduduki

jabatan fungsional Statistisi. Dalam buku Pedoman Jabatan Fungsional Statistisi di

lingkungan Departemen Kesehatan R.I. disebutkan bahwa syarat untuk pengangkatan

pertama kali sebagai Statistisi adalah:

1. Berstatus sebagai pegawai negeri sipil.

2. Berijazah serendah-rendahnya Diploma I bidang Statistik atau SMTA ditambah

pendidikan/pelatihan bidang Statistik.

3. Memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang tertentu yang

berhubungan dengan kegiatan perstatistikan.

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 minimal bernilai baik.

5. Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena Statistisi ini bekerja di bidang kesehatan dan sesuai dengan

perkembangan penerapan teknologi komputer, maka pelatihan dasar bagi Statistisi

sebaiknya juga mancakup materi epedemiologi dan penggunaan komputer.

Pelatihan-pelatihan pengembangan, selain untuk menambah kemampuan di bidang

Statistik, sebaiknya juga diarahkan agar para Statistisi selalu dapat mengikuti

perkembangan teknologi komputer atau telematika.

10. Peralatan dan Bahan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sistem Informasi Kesehatan,

pemerintah harus menyediakan cukup peralatan dan bahan bagi Sistem Informasi

Kesehatan di berbagai tingkat administrasi. Selain itu, diperlukan juga prosedur

pengadaan, penyimpanan, dan distribusi yang efektif, sehingga bahan-bahan itu tersedia

pada saat dibutuhkan. Contoh dari peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk Sistem

Informasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kartu rekam medik pasien/klien (untuk Puskesmas dan Rumah Sakit).

2. Kartu indeks pasien/klien.

3. Register untuk pasien rawat jaian dan lembar untuk "tally".

146

4. Register untuk pasien rawat inap dan lembar untuk "tally".

5. Register perawatan ibu.

6. Register khusus (keluarga berencana, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan

penyakit-penyakit penting lainnya).

7. Register data masyarakat (outreach).

8. Karton/kertas lebar untuk membuat chart dari indikator-indikator kunci.

9. Formulir-fbrmulir catatan dan laporan keuangan.

10. Kartu stok obat.

11. Formulir-formulir laporan bulanan/tiga bulanan.

12. Pedoman-pedoman.

13. Alat-alat tulis.

14. Kalkulator.

15. Komputer (perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan-bahan), termasuk

peralatan periferi dan peralatan untuk berjaringan.

4. Dana

Dana merupakan sumber daya yang paling penting, karena semua sumber daya lain

dan kegiatan-kegiatan Sistem Informasi Kesehatan sangat ditentukan oleh ketersediaan

dana. Dana yang disediakan mencakup dana untuk investasi, dana untuk kegiatan, dan

dana untuk pemeliharaan sumber daya. Ketiga komponen dana itu hendaknya berimbang.

Setiap investasi, apakah itu berupa rekrutmen tenaga atau pengadaan peralatan, harus

diimbangi dengan biaya untuk operasionalisasi dan pemeliharaannya. Dana untuk

pemeliharaan tenaga adalah berupa dana untuk pendidikan/pelatihan.

Sangat sulit untuk menetapkan berapa dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan

Sistem Informasi Kesehatan. Dalam kondisi terbatasnya kemampuan keuangan

pemerintah, lebih baik pengembangan Sistem Informasi Kesehatan yang menyesuaikan

dengan kemampuan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk itu. Untuk Daerah-

daerah yang mendapat alokasi dana melalui proyek-proyek tertentu, penyediaan dana

untuk Sistem Informasi Kesehatan pun harus mempertimbangkan kemampuan Daerah

untuk melanjutkannya.

147

Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya sumber daya untuk Sistem Informasi Kesehatan saja tidaklah cukup.

Seperangkat peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjamin penggunaan

yang optimum terhadap sumber-sumber daya yang ada dalam mendukung proses

menghasilkan informasi. Peraturan perundang-undangan itu yang diperlukan itu berupa

(1) aturan untuk manajemen Sistem Informasi Kesehatan secara menyeluruh, (2) standar

untuk pengumpulan data, (3) aturan dalam rangka pengiriman dan pengolahan data serta

pelaporan, (4) aturan berkaitan dengan kerahasiaan dan privasi, (5) aturan dan standar

berkaitan dengan pelatihan, (6) aturan tentang pengadaan dan distribusi peralatan dan

bahan, dan (7) aturan berkaitan dengan jaminan mutu.

1. Aturan Untuk Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

Salah satu dan keputusan-keputusan awal yang dihadapi Daerah dalam menata

kembali Sistem Informasi Kesehatannya adalah di mana meletakkan tanggung jawab

untuk manajemen Sistem Informasi Kesehatan tersebut. Letak dari unit yang

bertanggung-jawab terhadap manajemen Sistem Informasi Kesehatan menunjukkan

seberapa jauh informasi kesehatan dianggap penting di Daerah tersebut. Letak ini juga

menentukan seberapa besar daya jangkau yang dimiliki oleh unit tersebut.

Di Daerah yang menghargai pentingnya Sistem Informasi Kesehatan, unit

penanggung-jawabnya diletakkan cukup tinggi di dalam struktur organisasi Dinas

Kesehatan. Selain cukup tinggi, letaknya pun sedemikian rupa sehingga daya jangkaunya

mencakup seluruh Dinas Kesehatan (misalnya dengan meletakkannya langsung di bawah

Kepala Dinas, atau di bawah Kepala Bagian Tata Usaha, dan bukan di bawah salah satu

Kepala Subdinas).

Pengaturan tentang letak unit penanggung jawab Sistem Informasi Kesehatan tentu

harus tercantum dalam Peraturan Daerah tentang organisasi Dinas Kesehatan.

Aturan juga harus dibuat tentang bagaimana menjamin agar Sistem Informasi

Kesehatan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi dari mereka yang

berkepentingan (stakeholders) terhadap Pembangunan Daerah di bidang Kesehatan. Juga

aturan yang menjamin diperolehnya data yang bermutu dan berlangsungnya pengirman

data baik secara vertikal maupun horizontal.

2. Standar Untuk Pengumpulan Data

148

Data akan dapat diperbandingkan hanya apabila dikumpulkan dengan menggunakan

pendekatan yang sama. Atau jika data itu telah divalidasi bahwa pendekatan yang berbeda

menghasilkan data yang sama. Untuk itu maka diperlukan standar prosedur, baik prosedur

pengumpulan data maupun prosedur validasi data.

Standar pengumpulan data juga mencakup definisi-definisi yang jelas tentang kasus

baik untuk klinik maupun pelayanan-pelayanan lain. Karena adanya perbedaan

kemampuan petugas, maka pedoman tentang standar harus dibuat sesuai dengan tingkat

kemampuan petugas. Misalnya, untuk Rumah Sakit, pedoman tentang definisi kasus

dapat diambil dari ICD-9 atau ICD-10. Tetapi untuk Puskesmas mungkin cukup

digunakan kategorisasi penyakit berdasar gejala. Para petugas pelayanan rawat jalan

harus dapat membedakan pasien baru dan pasien lama untuk penyakit yang sama. Selain

itu perlu adanya aturan yang menjamin agar data dilaporkan dengan cara yang sama di

semua unit kesehatan. Misalnya, jika kasus tertentu harus dilaporkan menurut golongan

umur, maka semua unit kesehatan harus mematuhi hal ini. Jika tidak, maka data yang

terkumpul tidak dapat dianalisis dari segi umur.

3 . Aturan Pengiriman dan Pengolahan Data serta Pelaporan

Data akan digunakan hanya jika data itu tersedia pada saat dibutuhkan. Untuk itu

diperlukan aturan yang menetapkan tentang jadwal yang jelas dan realistik bagi

pengiriman data. Jadwal ini mencakup pengiriman dan tingkat administrasi terendah

sampai pengiriman dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Jadwal ini sekaligus juga akan

menunjukkan kapan setiap unit kesehatan harus menyelesaikan pengolahan datanya.

Jadwal yang pasti juga harus ditetapkan untuk pengiriman umpan-balik serta

pelaksanaan bimbingan dan supervisi. Jadwal untuk umpan-balik dan supervisi

seyogianya disamakan karena keduanya saling menunjang.

Kegiatan administrasi, termasak manajemen keuangan dan persediaan, biasanya

dilaporkan bulanan atau tiga bulanan. Sedangkan inventarisasi tenaga, inventarisasi

peralatan, dan kondisi fisik dari unit kesehatan dapat dilaporkan setahun sekali. Periode

laporan apa pun yang dipilih, jadwal yang pasti harus ditetapkan dan dikomunikasikan ke

seluruh unit kesehatan. Jika interval pelaporan cukup panjang, maka diperlukan sistem

pengingat atau teguran.

4. Aturan Tentang Kerahasiaan dan Privasi

149

Pasien/klien berharap agar kerahasiaan dan privasinya dilindungi pada saat ia

memberikan data tentang dirinya kepada petugas kesehatan. Oleh karena itu diperlukan

pengaturan yang menjamin bahwa informasi tentang pasien/klien tidak keluar dari unit

kesehatan dan dapat keluar hanya atas izin/sepengetahuan pasien/klien bersangkutan.

Sebagai prinsip, semua data pasien/klien harus dianggap suatu yang bersifat rahasia.

Prinsip ini tidak boleh dilanggar, walaupun kepada keluarga pasien/klien. Namun

demikian terdapat beberapa perkecualian di mana privasi tadi harus dikalahkan, yaitu

kewajiban untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan yang serius. Penyakit-

penyakit tertentu yang wajib dilaporkan termasuk dalam kategori ini.

5. Aturan dan Standar Untuk Pelatihan

Sebagaimana disebutkan di muka, para pengelola Sistem Informasi Kesehatan

memerlukan pelatihan, baik berupa kursus penyegar maupun pelatihan pengembangan.

Untuk menjaga mutu pelatihan diperlukan berbagai macam aturan dan standar. Harus

dibuat aturan yang menetapkan siapa (unit mana) yang bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan pelatihan dan berhak mengeluarkan sertifikat pelatihan. Perlu pula

disusun pedoman prosedur untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan (training need

assessment). Juga perlu ditetapkan standar penyelenggaraan pelatihan (kurikulum

pelatihan, lama pelatihan, kualifikasi pelatih, dan lain-lain) serta standar modul pelatihan.

6. Aturan Pengadaan dan Distribusi Peralatan dan Bahan

Dalam rangka pengadaan peralatan, maka yang penting diupayakan adalah adanya

standar yang akan memudahkan dalam perawatan dan pengembangannya (merek yang

sama, konfigurasi yang serupa, dan lain-lain). Standar ini misalnya akan memungkinkan

dilakukannya tukar-menukar suku cadang. Dalam hal perangkat lunak komputer,

standarisasi akan memudahkan dalam pelatihan penggunaan perangkat lunak tersebut.

Hal yang sama berlaku untuk bahan-bahan atau instrumen seperti kartu rekam medik,

register, formulir laporan, dan lain-lain.

Distribusi peralatan dan bahan untuk Sistem Informasi Kesehatan sebaiknya

menggunakan sistem distribusi yang digunakan untuk obat dan alat/bahan kesehatan. Hal

ini akan memudahkan dalam pemantauannya karena sistem distribusi obat dan alat/bahan

kesehatan umumnya sudah berjalan cukup lama.

150

Berakitan dengan pengaturan dan standarisasi pengadaan dan distribusi peralatan dan

bahan, kiranya perlu diatur juga prosedur penyimpanan dan pemeliharaannya.

7. Aturan Tentang Jaminan Mutu

Pelatihan petugas dalam rangka Sistem Informasi Kesehatan tidak menjamin akan

diperolehnya data yang bermutu dan dipatuhinya pelaporan. Karena itu masih diperlukan

aturan-aturan yang dapat menambah jaminan akan mutu data. Aturan ini adalah tentang

bimbingan dan supervisi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke unit-unit kesehatan,

dan dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Dinas-dinas Kesehatan Kahupaten/Kota.

Bimbingan dan supervisi harus terstruktur dan harus secara sistematis mengevaluasi

kegiatan-kegiatan Sistem Informasi Kesehatan menggunakan "checklist". Tidak semun

hal harus dicakup dalam bimbingan dan supervisi. Petugas bimbingan dan supervisi

sebaiknya memfokus hanya pada hal-hal yang memerlukan peningkatan.

Penutup

Manajemen Sistem Informasi Kesehatan akan menjamin terselenggaranya dengan

baik fungsi Sistem Informasi Kesehatan dalam mengembangkan lingkungan yang kaya

akan informasi. Selain itu, juga akan menjamin berperannya dengan baik Sistem

Informasi Kesehatan dalam perencanaan dan manajemen kesehatan (manajemen

pasien/klien, manajemen unit kesehatan, dan manajemen Sistem Kesehatan).

Landasan bagi manajemen Sistem Informasi Kesehatan adalah struktur manajemen

yang solid, yang mencakup sumber daya dan peraturan perundang-undangan yang

diperlukan untuk mendukung proses dari Sistem Informasi Kesehatan.

Bab ini telah memberikan petunjuk tentang bagaimana merencanakan, mendapatkan

dan mengelola sumber daya Sistem Informasi Kesehatan yang efisien dengan situasi

pembiayaan yang diberikan. Juga dijelaskan bagaimana menyusun aturan-aturan

organisasi yang menjamin kualitas dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan.

Manajer Sistem Informasi Kesehatan di tingkat nasional, regional dan daerah memegang

peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan aturan-aturan ini dan

menyesuaikannya dengan aturan negara.

151

BAB 9

SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI INDONESIA

epartemen Kesehatan sudah sejak lama mengembangkan Sistem Informasi

Kesehatan Nasional (SIKNAS), yaitu semenjak diciptakannya Sistem

Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) pada awal tahun

1970an. Pengembangan SIKNAS ini semakin ditingkatkan dengan dibentuknya Pusat

Data Kesehatan pada tahun 1984.

Namun demikian, walau sudah terjadi banyak kemajuan, pengembangan SIKNAS

ini masih menghadapi hambatan-hambatan yang bersifat klasik, yang akhirnya

menimbulkan masalah-masalah klasik pula, yaitu berupa kurang akurat, kurang sesuai

kebutuhan, dan kurang cepatnya data dan informasi yang disajikan.

Untuk mendukung Reformasi di bidang Kesehatan, jelas strategi pengembangan

SIKNAS harus diubah. Reformasi di bidang Kesehatan telah menetapkan Visi

D

152

Pembangunan Kesehatan yang tercermin dalam motto "INDONESIA SEHAT 2010".

Dengan adanya perubahan dinamis pembangunan kesehatan dan adanya penyesuaian

dengan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, maka Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan mengalami revisi dengan Visi Pembangunan Kesehatan 2010-

2014 “ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.

Kedudukan SIK dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sejalan dengan perubahan Visi Pembangunan Kesehatan yang tercermin dalam Visi

Kementerian Kesehatan 2010-2014 “ Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”,

maka motto menjadi Indonesia Cinta Sehat yang juga sangat ditentukan oleh pencapaian

Provinsi-provinsi Sehat, Kabupaten-kabupaten Sehat, dan Kota-kota Sehat. Bahkan juga

oleh pencapaian Kecamatan-kecamatan Sehat dan Desa-desa Sehat.

Menurut World Health Organization (WHO) dalam buku ―Design and

Implementaiton of Health Information System‖ (2000) bahwa suatu sistem informasi

kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem

kesehatan. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi

proses pengambilan keputusan semua jenjang. Sistem informasi harus dijadikan sebagai

alat yang efektif bagi manajemen. WHO juga menyebutkan bahwa SIK merupakan salah

satu dari 6 ―building blocks‖ atau komponen utama dalam suatu sistem kesehatan.

Enam komponen Sistem kesehatan tersebut adalah:

1. Service Delivery / Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

2. Medical products, vacines, and technologies / Produk Medis, Vaksin, dan

Teknologi Kesehatan

3. Health Workforce / Tenaga Kesehatan

4. Health System Financing / Sistem Pembiayaan Kesehatan

5. Health Information System / Sistem Informasi Kesehatan

6. Leadership and Governance / Kepemimpinan dan Pemerintahan

SIK disebut sebagai salah satu dari 7 komponen yang mendukung suatu sistem

kesehatan, dimana sistem kesehatan tidak bisa berfungsi tanpa satu dari komponen

tersebut. SIK bukan saja berperan dalam memastikan data mengenai kasus kesehatan

dilaporkan tetapi juga mempunyai potensi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi

153

dan transparansi proses kerja. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari dari tujuh subsistem,

yaitu :

1. Upaya kesehatan;

2. Penelitian dan pengembangan kesehatan;

3. Pembiayaan kesehatan;

4. Sumber daya manusia kesehatan;

5. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;

6. Manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan

7. Pemberdayaan masyarakat.

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem

manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem manajemen dan informasi

kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan,

administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan

mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya

guna. Dengan subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan yang berhasil guna

dan berdaya guna dapat mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain dalam

sistem kesehatan nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Terdapat beberapa prinsip Informasi Kesehatan dalam SKN diantaranya:

1. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan yang

berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain.

2. Informasi kesehatan mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai

jenjang administrasi kesehatan.

3. Informasi kesehatan disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk

pengambilan keputusan.

4. Informasi kesehatan yang disediakan harus akurat dan disajikan secara cepat dan

tepat waktu, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.

154

5. Pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data

melalui cara-cara rutin (yaitu pencatatan dan pelaporan) dan cara-cara nonrutin

(yaitu survei, dan lain-lain).

6. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan

yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.

Pada uraian Bentuk Pokok Informasi Kesehatan disebutkan bahwa Sistem Informasi

Kesehatan Nasional (SIKNAS) dikembangkan dengan memadukan sistem informasi

kesehatan daerah dan sistem informasi lain yang terkait. Sumber data sistem informasi

kesehatan adalah dari sarana kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan yang teratur dan

berjenjang serta dari masyarakat yang diperoleh dari survai, survailans dan sensus. Data

pokok sistem informasi kesehatan mencakup derajat kesehatan, upaya kesehatan,

pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan serta manajemen kesehatan. Pengolahan

dan analisis data serta pengemasan informasi diselenggarakan secara berjenjang, terpadu,

multidisipliner dan komprehensif. Penyajian data dan informasi dilakukan secara

multimedia guna diketahui masyarakat secara luas untuk pengambilan keputusan di

bidang kesehatan.

Agar Sistem Kesehatan Nasional dapat bergerak, maka setiap penyelenggara harus

bergerak pula. Artinya, setiap penyelenggara harus melaksanakan Manajemen Kesehatan

yang efektif, efisien dan strategis dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan

Kesehatan setempat. Oleh karena Sistem Informasi pada hakikatnya dikembangkan untuk

mendukung Manajemen Kesehatan, maka setiap penyelenggara Sistem Kesehatan harus

memiliki Sistem Informasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SIKNAS adalah

suatu sistem informasi yang dibangun dari kesatuan Sistem-sistem Informasi dari para

penyelenggara Sistem Kesehatan Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Sistem Informasi

Kesehatan sangat penting dalam menunjang keberhasilan Manajemen Kesehatan yang

merupakan salah satu Subsistem SKN.

Masalah-masalah SIK di Indonesia

Pada perkembangannya Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia selalu menghadapi

hambatan-hambatan yang bersifat klasik, yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah

155

klasik pula, yaitu berupa kurang akurat, kurang sesuai kebutuhan, dan kurang cepatnya

data dan informasi yang disajikan.

Berdasarkan penelitian Bambang dkk. (1991) terdapat beberapa masalah pada sistem

informasi kesehatan di Indonesia diantaranya:

1. Data yang harus dicatat dan dilaporkan di unit-unit operasional sangat banyak,

sehingga beban para petugas menjadi berat.

2. Proses pengolahan data menjadi lama, sehingga hasil pengolahan data menjadi

lama, menyebabkan hasilnya menjadi tidak tepat waktu ketika disajikan dan

diumpanbalikkan.

3. Data yang dikumpulkan terlalu banyak dibanding kebutuhannya, maka banyak

data yang akhirnya tidak dimanfaatkan.

Masalah-masalah klasik di atas akan diuraikan secara jelaskan berikut ini.

Sistem Informasi Kesehatan masih Terfragmentasi

Sebagaimana diketahui, di Departemen Kesehatan terdapat berbagai Sistem

Informasi Kesehatan yang berkembang sejak lama, tetapi satu sama lain kurang

terintegrasi. Sistem-sistem Informasi Kesehatan tersebut antara lain adalah:

1. Sistem Informasi Puskesmas

2. Sistem Informasi Rumah Sakit

3. Sistem Sun'eilans Terpadu

4. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

5. Sistem Informasi Obat

6. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang mencakup:

4. Sistem Informasi Kepegawaian Kesehatan

5. Sistem Informasi Pendidikan Tenaga Kesehatan

6. Sistem Informasi Diklat Kesehatan

7. Sistem Informasi Tenaga Kesehatan

1. Sistem Informasi IPTEK Kesehatan/Jaringan Litbang Kesehatan

Masing-masing sistem informasi tersebut cenderung untuk mengumpulkan data

sebanyak-banyaknya menggunakan cara dan format pelaporannya sendiri. Akibatnya

unit-unit terendah (operasional) seperti Puskesmas dan Rumah Sakit yang harus mencatat

156

data dan melaporkannya menjadi sangat terbebani. Dampak negatifnya adalah berupa

kurang akuratnya data dan lambatnya pengiriman laporan data.

Fragmentasi juga terjadi dalam kancah lintas sektor. Derajat kesehatan masyarakat

sesungguhnya sangat ditentukan oleh sektor-sektor yang berkaitan dengan perilaku

manusia dan kondisi lingkungan hidup, di samping oleh sektor kesehatan. Akan tetapi

selama ini informasi yang berasal dari sektor-sektor terkait di luar kesehatan tidak pemah

tereakup dalam Sistem Informasi Kesehatan. Hal ini terutama disebabkan kurang jelasnya

konsep kerjasama lintas sektor, sehingga tidak pernah dirumuskan secara konkrit peran

atau kegiatan penting apa yang perlu dilakukan oleh sektor-sektor terkait bagi suksesnya

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (critical success

factors).

Sebagian Besar Daerah Belum Memiliki Kemampuan Memadai

Walaupun Otonomi Daerah sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2001, tetapi fakta

menunjukkan bahwa sebagian besar Daerah Kabupaten dan Daerah Kota belum memiliki

kemampuan yang memadai, khususnya dalam pengembangan Sistem Informasi

Kesehatannya. Selama berpuluh-puluh tahun kemampuan tersebut memang kurang

dikembangkan, sehingga untuk dapat membangun Sistem Informasi Kesehatan yang baik,

Daerah masih memerlukan fasilitasi.

Beberapa Daerah Provinsi tampaknya sudah mulai mengembangkan Sistem

Informasi Kesehatannya karena adanya berbagai proyek pinjaman luar negeri (ADB3,

CHN3, HP5, PHP, dan lain-lain). Akan tetapi tampaknya pengembangan yang dilakukan

masih kurang mendasar, kurang komprehensif, dan tidak mengatasi masalah-masalah

klasik yang ada. Setiap proyek cenderung menciptakan sistem informasi kesehatan sendiri

dan kurang memperhatikan kelangsungan sistem. Banyak fasilitas komputer akhirnya

kadaluwarsa (out of date) atau rusak sebelum Sistem Informasi Kesehatan yang

diinginkan terselenggara. Yang belum rusak pun pada umumnya bervariasi baik dalam

spesifikasi perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya, sehingga satu sama lain tidak

bersesuaian (compatible).

Pemanfaatan Data dan Informasi oleh Manajemen Belum Optimal

157

Sistem informasi dengan manajemen adalah ibarat sistem saraf dengan jaringan

tubuh. Sistem saraf yang baik pun tidak akan ada artinya apabila jaringan tubuh yang

ditopangnya mati (nekrosis). Apa lagi bila ternyata sistem sarafnya pun buruk pula.

Selama ini manajemen kesehatan yang dipraktekkan, khususnya di Daerah dan

tingkat operasional (Rumah Sakit, Puskesmas, dan lain-lain) tidak pernah jelas benar.

Puskesmas mengalami kelebihan beban yang sangat hebat (overburdened) karena adanya

"keharusan dari atas" untuk melaksanakan sedemikian banyak program kesehatan.

Jangankan untuk berperan sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan, untuk melaksanakan

"tugas dari atas" saja sudah tidak sempurna.Rumah sakit masih terombang-ambing antara

manajemen yang harus menghasilkan profit atau manajemen lembaga sosial. Daerah tidak

kunjung dapat merumuskan Sistem Kesehatan Daerahnya karena masih belum jelasnya

Otonomi Daerah.

Kegalauan dalam manajemen kesehatan tersebut sudah barang tentu sangat besar

pengaruhnya bagi pemanfaatan informasi. Segala sesuatu yang serba "dari atas" juga

menyebabkan para manajer tidak pernah memikirkan perlunya memanfaatkan data untuk

mendukung inisiatifnya.

Pemanfaatan Data dan Informasi Kesehatan oleh Masyarakat Kurang

Dikembangkan

Akhir-akhir ini minat masyarakat untuk memanfaatkan data dan informasi, termasuk

di bidang kesehatan, sesungguhnya tampak meningkat secara nyata. Hal ini terutama

karena dipacu oleh revolusi di bidang telekomunikasi dan informatika (telematika) akibat

makin meluasnya penggunaan komputer danjaringannya (intranet dan internet). Namun

demikian, tuntutan masyarakat yang meningkat ini tampak kurang berkembang di bidang

kesehatan karena kurangnya respon.

Pemanfaatan Teknologi Telematika Belum Optimal

Kelemahan ini sebenarnya merupakan penyebab dari timbulnya kelemahan nomor 4

di atas. Masalahnya tampaknya bukan karena biaya untuk teknologi telematika yang

memang besar, tetapi lebih karena apresiasi terhadap penggunaan teknologi telematika

158

yang masih kurang, akibat pengaruh budaya (kultur). Dalam banyak hal, rendahnya

apresiasi ini juga dikarenakan alasan-alasan yang masuk akal, yaitu rasio manfaat-biaya

(cost-benefit ratio) yang kurang memadai. Investasi untuk teknologi telematika yang

begitu besar belum dapat dijamin akan menghasilkan manfaat yang sepadan.

Lingkaran setan ini memang sulit ditentukan dari mana untuk memulai

memutuskannya. Namun demikian tentunya akan ideal apabila dapat dilakukan

pendekatan serempak mengembangkan pemanfaatan teknologi telematika dalam Sistem

Informasi Kesehatan yang dilandasi dengan upaya menggerakkan pemanfaatannya

(terutama melalui pengembangan praktek-praktek manajemen yang benar).

Dana untuk Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terbatas

Kelemahan ini pun berkait dengan masalah rasio biaya-manfaat yang masih sangat

rendah. Padahal selain investasi, Sistem Informasi Kesehatan juga memerlukan biaya

yang tidak sedikit untuk pemeliharaannya. Banyak investasi yang sudah dilakukan,

khususnya yang berupa pemasangan komputer, pelatihan petugas, pencetakan formulir,

dan lain-lain akhirnya tidak berlanjut karena ketiadaan dana untuk mendukung

kelangsungannya. Apa lagi selama ini ketersediaan dana Daerah umumnya kurang

mencukupi. Oleh karena itu, pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan yang dalam

kenyataannya "tidak bermanfaat", tentu akan kecil prioritasnya dalam pengalokasian

dana.

Kurangnya Tenaga Purna-waktu untuk Sistem Informasi Kesehatan

Selain dana, kelangsungan Sistem Informasi Kesehatan juga sangat ditentukan oleh

keberadaan tenaga purna-waktu yang mengelolanya. Selama ini di banyak tempat,

khususnya di Daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang

merangkap jabatan atau tugas lain. Di beberapa tempat memang dijumpai adanya tenaga-

tenaga purna waktu. Akan tetapi mereka itu dalam kenyataan tidak dapat sepenuhnya

bekerja mengelola data dan informasi karena imbalannya yang kurang memadai. Untuk

memperoleh imbalan yang cukup, maka mereka bersedia melakukan pekerjaan apa saja

(diluar pengelolaan data dan informasi) yang ditawarkan oleh program atau proyek-

proyek lain. Kelemahan ini masih ditambah dengan kurangnya keterampilan dan

pengetahuan mereka di bidang informasi, khususnya teknologi informasi dan manfaatnya.

159

Selama ini sudah terdapat jabatan-jabatan fungsional untuk para pengelola data dan

informasi, yaitu Pranata Komputer dan Statistisi, yang memberi tunjangan jabatan

sebagai imbalan. Namun demikian untuk dapat memangku jabatan-jabatan tersebut

diperlukan persyaratan tertentu yang sulit dipenuhi oleh para pengelola data dan

informasi kesehatan.

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Situasi SIK di Indonesia

Kebutuhan terhadap data/informasi yang akurat makin meningkat namun ternyata

sistem informasi saat ini masih belum dapat menghasilkan data yang akurat, lengkap dan

tepat waktu. Berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan SIK, diantaranya

adalah belum adanya persepsi yang sama diantara penyelenggara kesehatan terutama

penyelenggara SIK terhadap SIK. Penyelenggaraan SIK itu sendiri masih belum

dilakukan secara efisien, terjadi “Redundant” data, dan duplikasi kegiatan, selain itu

kualitas data yang dikumpulkan masih rendah, bahkan ada data yang tidak sesuai dengan

kebutuhan, ketepatan waktu laporan juga masih rendah, sistem umpan balik tidak berjalan

optimal, pemanfaatan data/informasi di tingkat daerah (Kabupaten/Kota) untuk advokasi,

perencanaan program, monitoring dan manajemen masih rendah serta tidak efisiennya

penggunaan sumber daya. Hal ini antara lain karena adanya “overlapping” kegiatan

dalam pengumpulan, dan pengolahan data, di setiap unit kerja di tingkat pusat maupun

tingkat daerah. Selain itu kegiatan pengelolaan data/informasi belum terintegrasi dan

terkoordinasi dengan baik.

Hal tersebut merupakan masalah-masalah yang dihadapi SIK saat ini dan perlu

dilakukan upaya untuk perbaikan dan penguatannya. Pada tahun 2007, Pusat Data dan

Informasi telah melakukan evaluasi SIK dengan mengguna-kan perangkat Health

Metricts Network-World Health Organization (HMN-WHO). Evaluasi ini meliputi 6

komponen utama SIK yaitu sumber daya (meliputi pengelolaan dan sumber daya),

indikator, sumber data, manajemen data (pengumpulan; pengolahan dan analisis data),

kuali-tas data, diseminasi dan penggunaan data. Hasil yang diperoleh adalah ―ada tapi

tidak ade-kuat‖ untuk sumber daya (47%), indikator (61%), sumber data (51%), kualitas

data (55%), penggunaan dan diseminasi data (57%) serta ―tidak adekuat sama sekali

untuk manajemen data (35%). Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa keseluruhan

160

SIK masih dalam status ―Ada tapi tidak adequat‖ dan masih perlu ditingkatkan. Pada

gambar di bawah dapat dilihat hasil capaian untuk komponen-komponen SIK.

Gambar 9.1. Hasil Evaluasi SIK Tahun 2007

Pengelolaan sistem informasi kesehatan nasional saat ini masih terfragmentasi

dimana pengelola program dan pemangku kepentingan mempunyai sistem informasi yang

tersendiri. Banyaknya sistem informasi yang ―stand alone‖ serta ditambahkan dengan

sistem informasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan Kementerian lainnya di luar

Kementerian Kesehatan, Pemerintah daerah dan juga program bantuan donator.

Hal ini mengakibatkan banyaknya duplikasi kerja dalam pencatatan dan pelaporan

yang dilakukan petugas di lapangan sehingga berdasar hasil penilaian di tahun 2010,

Dinas Kesehatan Provinsi harus melaporkan secara rutin 301 tipe laporan dan memakai 8

jenis SIK (aplikasi software) yang berbeda.

Permasalahan SIK ini semakin mulai tampak jelas sejak pelaksanaan desentralisasi

pada tahun 2004, cukup banyak puskesmas, rumah sakit, dinas kabupaten/kota dan dinas

provinsi yang menginvestasikan dana untuk upaya modernisasi SIK dengan pemakaian

TIK tanpa adanya pedoman atau panduan. Sebagai akibatnya saat ini terdapat beberapa

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang memiliki software aplikasi yang berbeda dari segi

data, struktur, dan fungsi yang dikumpulkan sehingga data tidak dapat direkapitulasi di

tingkat Provinsi karena tidak dapat berkomunikasinya software-software tersebut.

161

Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan SIK juga

menjadi faktor yang mengakibatkan lemahnya SIK terutama dalam hal manajemen data.

Jumlah SDM yang tersedia di lapangan masih kurang bila dibandingkan dengan jumlah

inisiatif penguatan SIK secara manual ataupun terkomputerisasi.

Dari evaluasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan hingga saat ini, dapat

disimpulkan isu-isu strategis yang perlu menjadi prioritas untuk ditanggulangi dalam

rencana pengembangan dan penguatan SIK. Isu strategis tersebut adalah :

1. Kemampuan Pengelolaan SIK masih terbatas, antara lain tentang landasan

hukum, kerja sama dan koordinasi.

2. Data dan informasi serta indikator yang perlu dikumpulkan dan digunakan belum

seluruhnya dan setepatnya ditetapkan.

3. Kemampuan sumber data untuk menyediakan data dan informasi pada umumnya

masih lemah.

4. Kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta informasi masih

belum menyeluruh, tepat mekanisme dan belum terselenggara secara efektif serta

efisien.

5. Dukungan sumber daya terutama sumber daya manusia, Teknologi Informasi dan

Komunikasi, sarana dan prasarana serta pembiayaan masih terbatas.

6. Kemampuan pengembangan dan peningkatan mutu data dan informasi kesehatan

masih kurang.

7. Data dan informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya didesiminasikan kepada

para pemangku kepentingan yang berkaitan dan belum digunakan dengan

semestinya.

Visi dan Misi

Sistem Informasi merupakan ―jiwa dari suatu institusi, demikian pula Sistem

Informasi Kesehatan merupakan ―jiwa dari institusi kesehatan. Kondisi Sistem

Informasi Kesehatan yang kuat akan mampu mendukung upaya-upaya dari Institusi

Kesehatan. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan secara tidak langsung akan turut pula

memperkuat Sistem Kesehatan Nasional. Agar Visi dan Misi Sistem Informasi Kesehatan

tercapai maka upaya penguatan harus terarah, saling terkait dan dengan langkah-langkah

162

dan strategi yang jelas dan komprehensif oleh karena itu perlu disusun suatu Roadmap

Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

192/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi

Kesehatan Indonesia maka strategi pengembangan SIKNAS mengacu pada Keputusan

tersebut dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/ V/2002 tentang

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Untuk itu Visi yang ditetapkan untuk pengembangan SIKNAS mengacu pada

Kepmenkes Nomor 192 Tahun 2012 dan mendukung visi Kementerian Kesehatan yaitu: “

Terwujudnya Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi pada tahun 2014 yang

mampu mendukung proses pembangunan kesehatan dalam menuju masyarakat

sehat yang mandiri dan berkeadilan “

Guna mendukung misi kementerian kesehatan dan untuk mencapai visi SIK,

ditetapkan misi dari SIK dengan mengacu pada isu-isu strategis dan masukan komponen

SIK menurut HMN-WHO, sebagai berikut:

1. memperkuat pengelolaan SIK yang meliputi landasan hukum, kebijakan dan

program, advokasi dan koordinasi.

2. menstandarisasi indikator kesehatan agar dapat menggambarkan derajat

kesehatan masyarakat.

3. memperkuat sumber data dan membangun jejaringnya dengan semua pemangku

kepentingan termasuk swasta dan masyarakat madani.

4. meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang meliputi pengumpulan, penyim-

panan, dan analisis data, serta diseminasi informasi.

5. memperkuat sumber daya Sistem Informasi Kesehatan yang meliputi

pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia,

pembiayaan, sarana dan prasarana.

6. Memperkuat kualitas data kesehatan dengan menerapkan jaminan kualitas dan

sistem pengendaliannya.

163

7. meningkatkan budaya penggunaan data dan informasi untuk penyelenggaraan

upaya kesehatan yang efektif dan efisien serta untuk mendukung tata kelola

kepemerintahan yang baik dan bagi masyarakat luas.

164

Kebijakan

Penyelenggaraan Misi dalam rangka mencapai Visi diatas dilakukan dengan

memperhatikan rambu-rambu dalam koridor kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan dan standar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

SIK yang terintegrasi, yang dapat menyediakan data secara real time yang

mudah diakses dan berfungsi sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan

(Decision Support System).

2. Penguatan manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan dititik-beratkan

pada ketersediaan standar operasional yang jelas, pengembangan dan penguatan

kapasitas SDM,dan pemanfaatan TIK, serta penguatan advokasi bagi

pemenuhan anggaran.

3. Peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk meningkatkan

statistik vital melalui upaya penyelenggaraan Registrasi Vital di seluruh wilayah

Indonesia dan upaya inisiatif lainnya.

4. Penetapan kebijakan dan standar SIK dilakukan dalam kerangka desentralisasi di

bidang kesehatan.

5. Peningkatan penyelenggaraan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis,

penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data/ informasi dalam kerangka

kebijakan SIK terintegrasi.

6. Pengembangan Bank Data Kesehatan harus memenuhi berbagai kebutuhan dari

para pemangku kepentingan dan dapat diakses dengan mudah, serta

memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan dan etika yang berlaku di bidang

kesehatan dan kedokteran.

7. Pemanfaatan TIK dilakukan dalam menuju upaya pengumpulan data

disaggregate/individu.

8. Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan dilaksanakan

dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lintas sektor terkait

serta terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan lainnya.

9. Pengembangan dan penyelenggaraan SIK dilakukan dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan termasuk lintas sektor dan masyarakat madani.

165

10. Peningkatan budaya penggunaan data melalui advokasi terhadap pimpinan di

semua tingkat dan pemanfaatan forum-forum informatika kesehatan yang ada.

11. Peningkatan penggunaan solusi-solusi eHealth untuk mengatasi masalah

infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumberdaya manusia dalam sistem

kesehatan.

Strategi Pengembangan SIKNAS

Berdasarkan kepada analisis situasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka

ditetapkan Strategi Pengembangan SIKNAS yang juga dalam rangka mendukung

pencapaian misi SIKNAS sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar SIK.

2. Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator kesehatan serta memperbaiki

tatacara pemuktahirannya.

3. Memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas.

4. Membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor.

5. Memperkuat manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan.

6. Meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan dan

diseminasi data secara sistematis melalui penggunaan TIK

7. Melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya memperkuat sumber daya SIK.

8. Advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk

meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan

9. Memperkuat pendanaan, SDM dan infrastruktur

10. Mendorong tersedia dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data

11. Mendorong budaya dan melembagakan penggunaan informasi dalam manajemen

kesehatan

12. Mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas

Mengembangkan dan menetapkan kebijakan dan standar SIK

166

Sistem Informasi Kesehatan yang ada saat ini masih terfragmentasidan dikerjakan

oleh berbagai unit atau program. Kebutuhan akan data dan informasi, menyebabkan

masing-masing unit atau program melakukan inisiatif untuk membuat dan

mengembangkan sistem informasi sendiri. Belum adanya peraturan SIK yang

komprehensif, serta belum tersedianya pedoman teknis dan standar, menjadikan sistem

informasi yang ada di unit atau program menjadi tidak terintegrasi dan tidak harmonis.

Dalam rangka harmonisasi pengintegrasian SIK, regulasi, kerangka kerja dan

pedoman-pedoman teknis serta standar perlu disusun dan diperkuat. Pedoman-pedoman

teknis ini akan diarahkan pada SIK yang memanfaatkan TIK, baik untuk model manual,

transisi, maupun komputerisasi. Dalam penyusunan peraturan dan pedoman, diperlukan

koordinasi aktif dan masukan dari semua pemangku kepentingan SIK baik dalam

lingkungan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta

diluar Kementerian Kesehatan seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan

Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, Bappenas, Perguruan Tinggi,

lembaga donor, organisasi massa, LSM dan lain-lain.

Kebijakan dan standar yang dikembangkan akan bersifat mengikat bagi setiap pelaku

yang terkait dengan SIK, baik dari segi pembiayaan, SDM, dan teknis pelaksanaan.

Dengan demikian, dapat dipastikan seluruh pemangku kepentingan memahami model

sistem informasi yang baru dan peran mereka di dalam sistem tersebut. Diharapkan SIK

dapat berjalan harmonis dan terintegrasi dengan adanya aturan yang jelas dan terstandar.

Peraturan perundangan ini akan mengakomodir kebutuhan akan struktur organisasi SIK

yang bervariasi di tiap daerah. Sehingga kedudukan para pengelola SIK menjadi jelas

dalam struktur organisasi/institusi tempat dia bekerja.

Komite Ahli dan Tim Perumus penyusun rancangan Peraturan Pemerintah, pedoman

dan roadmap yang beranggotakan para ahli dan semua pemangku kepentingan SIK

bertugas melakukan rapat koordinasi guna memberikan masukan terkait kebijakan dan

standar SIK. Selanjutnya setelah regulasi, roadmap dan standar SIK tersusun, Komite

Ahli dan Tim Perumus penyusun PP, pedoman dan roadmap akan digabung menjadi

Komite Ahli SIK.Untuk memastikan inisiatif SIK senantiasa terkoordinasi, Komite Ahli

SIK akan mendiskusikan isu-isu terkini SIK secara rutin, serta memberikan rekomendasi

terhadap pelaksanaan Roadmap SIK. Hasil rekomendasi dari Komite Ahli SIK akan

dilaksanakan melalui kelompok kerja yang dibangun dari berbagai pemangku

kepentingan SIK.Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah untuk SIK.

167

2. Menyusun Pedoman SIK.

3. Mensosialisasikan RPP, standar/pedoman SIK.

4. Membentuk Komite Ahli penyusun RPP, pedoman dan roadmap yang melakukan

pertemuan secara berkala.

5. Membentuk Tim Perumus penyusun RPP, pedoman dan roadmap yang

melakukan pertemuan secara berkala.

6. Membentuk Komite Ahli SIK yang melakukan pertemuan secara berkala.

7. Membentuk Kelompok Kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi Komite Ahli

SIK.

Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator kesehatan serta memperbaiki

tatacara pemuktahirannya

Indikator kesehatan yang ada saat ini sangat banyak, beberapa terjadi tumpang tindih

satu dengan lainnya (duplikasi), dikelola oleh berbagai pihak, serta tidak terstandar. Hal

ini membebani petugas di lapangan dalam penggumpul datanya karena terlalu banyak,

terkadang datanya tidak bisa dikumpulkan (terlalu sulit), sehingga mengaki-batkan

indikator tidak bisa dipantau. Kondisi ini menyebabkan indikator yang ada saat ini belum

dapat menggambarkan situasi kesehatan secara nyata dan membebani petugas kesehatan

di lapangan.

Untuk memperkuat indikator kesehatan, akan dilakukan koordinasi di tingkat Pusat.

Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dilakukan untuk mengevaluasi

indikator-indikator kesehatan yang ada, mencari duplikasi serta mengevaluasi kesesuaian

dengan standar internasional.Selanjutnya akan disusun dan ditetapkan suatu indikator

kesehatan standar.

Saat ini pengelolaan indikator kesehatan dilakukan oleh berbagai pihak, hal ini

menyebabkan terjadinya indikator yang tidak terstandar. Di masa depan, bila standar

indikator kesehatan yang dikelola satu pintu telah terwujud, Pusdatin sebagai

penanggungjawab akan berkordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam

memastikan standar indikator ini senantiasa termuktahirkan. Untuk ini, akan disusun

suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengambarkan mekanisme koordinasi

pemuktahiran yang harus disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan.

168

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melakukan evaluasi dan standarisasi indikator yang ada.

2. Membuat SPO untuk pemuktahiran indikator kesehatan.

3. Sosialisasi dan advokasi penerapan SPO pemuktahiran indikator kesehatan

4. Melakukan review periodik terhadap dataset minimal yang digunakan dan

dikoordinasikan ke program-program di dalam dan ke luar lingkungan

Kementerian Kesehatan

Memperkuat pengumpulan data kesehatan berbasis fasilitas dan komunitas.

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan saat ini termasuk juga sistem

pengumpulan data masih belum terintegrasi. Situasi saat ini petugas kesehatan di

lapangan dibebani dengan tanggung jawab pelaporan bermacam-macam format dari

berbagai program dan unit, yang pada dasarnya informasinya sama. Keadaan ini

menyebabkan terjadinya duplikasi data dan data tersebar dimana-mana, serta menjadi

tidak memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.

Seluruh pemangku kepentingan terkait SIK perlu berkoordinasi untuk melakukan

inisiatif pengintegrasian sistem pelaporan dari unit pelayanan kesehatan melalui standar

pelaporan baru yang akan menghilangkan duplikasi dan memenuhi semua kebutuhan dari

berbagai program dan unit. Pusdatin akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan

pengumpulan data/ informasi kesehatan termasuk untuk data survei dan sensus. Upaya ini

dimulai dengan memperbaiki pencatatan dan pelaporan indikator kesehatan dengan

merevisi petunjuk teknis SIP (Sistem Informasi Puskesmas) dan SIRS (Sistem Informasi

Rumah Sakit). Mengembangkan mekanisme dan prosedur pengumpulan data berdasarkan

jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan untuk mendapatkan data dari

pelayanan Pemerintah maupun Swasta.

Selain itu akan dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan indikator kesehatan

yang bersumber dari unit-unit pelayanan kesehatan yang lainnya seperti Balai

Kesehatan/UPTP/UPTD dan lain-lain. Sehingga pengumpulan data kesehatan dapat

terintegrasi dalam SIK. Agar data/informasi terkumpul menjadi lengkap dan akurat perlu

adanya koordinasi tukar-menukar data/informasi kesehatan di setiap tingkat administrasi.

Sehingga perlu disusun suatu SPO koordinasi tukar-menukar data.

169

Saat ini, sistem statistik vital masih lemah sehingga diperlukan inisiatif penguatan

seperti melakukansample registration system (SRS). Balitbangkes dengan bekerjasama

dengan pemangku kepentingan terkait akan mengembangkan SRS untuk mendapatkan

model yang efektif dan feasible. Pelatihan otopsi verbal bagi petugas lapangan akan

diperkuat agar penyebab kematian (cause of death) dapat diperoleh. Dalam upaya

mendukung SRS Pusdatin akan menjajaki pemanfaatan teknologi mHealth untuk

pengumpulan dan pengiriman statistik vital ke tingkat pusat.

Upaya pembangunan kesehatan masyarakat perlu dipantau dengan melakukan

pengumpulan data komposit berupa Indeks Pembangunan Kesehatan yang diperoleh dari

hasil riset berbasis masyarakat dan atau fasilitas. Untuk memantau kesetaraan dan

keadilan gender akan dikembangkan Indeks Kesetaraan dan Keadilan gender. Selain itu

akan dikumpulkan data sosial budaya kesehatan yang merupakan faktor-faktor diluar

kesehatan yang mempengaruhi kesehatan,serta data tumbuhan obat, jamu yang

dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Agar dapat mengetahui instalasi farmasi yang sesuai

standar, akan dilakukan inventaris dari sarana penyimpanan, sarana distribusi dan sarana

penunjang di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota. Pengembangan eHealth terutama

telemedicine memerlukan master patient index agar data dapat bertransaksi, yang akan

dikumpulkan dari fasilitas kesehatan, selain itu akan dikembangkan pula diseases

registry.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Menyederhanakan sistem pencatatan dan pelaporan indikator dengan merevisi

petunjuk teknis SIP (Sistem Informasi Puskesmas) dan SIRS (Sistem Informasi

Rumah Sakit).

2. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan data/ indikator kesehatan

bersumber dari unit -unit lainnya yang terkait dengan SIK

3. Melakukan penguatan koordinasi tukar-menukar data kesehatan di semua tingkat

4. Melakukan studi SRS (Sample Registration System)

5. Mengembangkan dan memperluas inisiatif mHealth untuk pengumpulan data

statistik vital (melalui otopsi verbal), sebagai solusi sementara

6. Melaksanakan pelatihan otopsi verbal bagi petugas kesehatan di lapangan

170

7. Melakukan sosialisasi pelaksanaan registrasi vital ke semua pelaksana dan

pemangku kepentingan terkait.

8. Menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan meliputi : IPKM (Indeks

Pembangunan Kesehatan Masyarakat), Indeks Puskesmas, Indeks Rumah Sakit,

Indeks Laboratorium dan lain-lain.

9. Mengembangkan Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender

10. Menyusun daftar sosial budaya terkait kesehatan, tumbuhan obat, jamu yang

dimanfaatkan masyarakat Indonesia.

11. Mengembangkan Master Patient Index dan diseases registry.

12. Melakukan inventarisasi sarana penyimpanan, sarana distribusi dan sarana

penunjang di instalasi farmasi provinsi/kabupaten/kota.

Membangun mekanisme aliran data kesehatan dari lintas sektor.

Saat ini data kesehatan yang bersumber dari lintas sektor yang penting untuk

menjadi dasar melakukan upaya atau intervensi pembangunan kesehatan tidak selalu

mudah diakses. Data ini merupakan data kesehatan yang bersumber dari survei atau

sensus ataupun dari fasilitas lintas sektor yang meliputi data terkait kesehatan lingkungan,

iklim, cuaca, data kesehatan terkait pariwisata, kegiatan lalu lintas kendaraan/transportasi,

ketenagakerjaan, terkait masalah sosial, hukum dan lain-lain. Hal ini karena belum

terjalinnya kerjasama dan tata hubungan kerja terkait aliran data tersebut. Untuk

mengatasinya perlu dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi data/informasi dan

sumbernya serta disusun suatu standar prosedur operasional mekanisme dan hubungan

kerja tentang aliran dan pertukaran data kesehatan dengan pemangku kepentingan terkait.

Selanjutnya akan dijajaki untuk menyusun keputusan bersama Kementerian/Badan

tentang mekanisme dan hubungan kerja terkait aliran/pertukaran data kesehatan tersebut.


1. Melakukan identifikasi data/informasi yang bersumber dari lintas sektor

171

2. Menyusun SPO mekanisme dan hubungan kerja tentang aliran dan pertukaran

data kesehatan bersama lintas sektor.

3. Menyusun keputusan bersama Kementerian/Badan tentang mekanisme dan

hubungan kerja terkait aliran/pertukaran data kesehatan.

4. Membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk koordinasi operasional tentang

aliran dan pertukaran data kesehatan.

Memperkuat manajemen SIK pada semua tingkat sistem kesehatan.

Dengan adanya payung hukum SIK berupa peraturan perundang-undangan,

diharapkan seluruh komponen SIK akan dapat dikelola dengan lebih baik. Pusdatin

selaku koordinator SIK bersama dengan unit lain serta lintas sektor perlu melakukan

upaya peningkatan manajemen SIK. Hal ini akan dimulai dari penataan manajemen SIK

di tingkat Kementerian Kesehatan melalui suatu rangkaian kegiatan pengembangan

organisasi yang meliputi pengkajian fungsi, beban kerja, dan kompetensi petugas.

Selanjutnya akan disusun petunjuk teknis pengelolaan SIK untuk di lingkungan

Kementerian Kesehatan.

Upaya penguatan SIK telah banyak dilakukan, tetapi upaya yang dilakukan unit-unit

maupun daerah saat ini masih belum terdata. Oleh sebab itu sebelum melaksanakan upaya

penguatan manajemen SIK akan dilakukan inventarisasi seluruh inisiatif dalam upaya

penguatan SIK dan mengkoordinasikan pelaksanaannya.

Penataan manajemen SIK juga akan dilakukan dengan menyusun standar kodefikasi.

Saat ini standar kodefikasi tentang wilayah, Puskesmas, Rumah Sakit, Apotek, KKP,

B/BTKL, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pedagang Besar Farmasi, obat dan hasil

laboratorium serta standar klasifikasi penyakit telah ada namun perlu dimutakhirkan dan

diadaptasi dengan kebutuhan di Indonesia. Klasifikasi dan kodefikasi penyakit serta

kodefikasi tindakan akan dikembangkan menggunakan ICD, ICD IX CM dan ICHI

(International Codification of Health Intervention) serta Snomed CT untuk mendapatkan

terminologi klinis. Sarana dan pelayanan pengobatan tradisional dan komplementer dan

pelayanan kesehatan lain yang belum dikodefikasi akan dilakukan penyusunan standar

kodefikasinya. Standar kodefikasi dan klasifikasi yang telah tersusun dan termutakhirkan

ini akan disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Tugas Pemerintah Pusat termasuk pengelola SIK di pusat adalah melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program. Saat ini belum tersedia

172

standar petunjuk bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap SIK. Oleh sebab itu

langkah penguatan manajemen SIK perlu dilakukan pula dengan menyusun petunjuk

teknis bimbingan teknis, termasuk supervisi suportif dan on the job training, serta

monitoring dan evaluasi SIK.


1. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan SIK dilingkungan Kementerian

Kesehatan.

2. Melakukan inventarisasi seluruh inisiatif dalam upaya penguatan SIK dan

mengkoordinasikan pelaksanaannya termasuk untuk inisiatif baru

3. Menyusun dan memuktahirkan standar kodefikasi :

1. Menyusun petunjuk teknis kode klasifikasi penyakit dan tindakan yang

telah diadaptasi.

2. Menyusun pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis kode unit pelayanan

kesehatan dan fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS,

Laboratorium,Instalasi/gudang farmasi, Balai Besar dan Balai, Politeknik

Kesehatan) yang mukta-hir.

3. Menyusun dan mengembangkan kode obat-obatan, hasil laboratorium.

4. Menyusun dan mengembangkan kode sarana kesehatan tradisional dan

komplementer.

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan standar kodefikasi.

2. Melakukan pelatihan kode klasifikasi penyakit yang mutakhir (ICD).

3. Menyusun standar petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring

evaluasi SIK.

4. Mengembangkan dan melakukan pelatihan analisis dan pemanfaatan data.

5. Melakukan pemetaan fasilitas kesehatan dan geocoding.

Meningkatkan dan menyelenggarakan sistem pengumpulan, penyimpanan dan

diseminasi data secara sistematis melalui penggunaan TIK.

173

Informasi harus memenuhi berbagai kebutuhan dari para pemangku kepentingan dan

dapat diakses dengan mudah, akurat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengembangan

penggunaan TIK akan fokus pada tiga kegiatan, yaitu pengumpulan, penyimpanan, serta

diseminasi data dan informasi. Inisiatif ini akan menjadi model SIK yang diperbaharui.

Keterbatasan dana yang ada dapat menyebabkan hambatan dalam upaya modernisasi

SIK. Dalam memenuhi kebutuhan untuk memodernisasi SIK perlu dilakukan koordinasi

penjajakan pendanaan dari mitra lokal, nasional, dan internasional. Kementerian

Kesehatan akan membantu Dinas Kesehatan untuk melakukan advokasi ke Pemerintah

Daerah maupun mengupayakan bantuan luar negeri yang tidak mengikat. Untuk

memastikan keberlanjutan SIK yang sudah komputerisasi, Kementerian Kesehatan akan

melakukan advokasi agar Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran operasional dan

pemeliharaan SIK secara rutin.

Saat ini belum ada mekanisme pertukaran informasi diantara para pemangku

kepentingan sistem informasi. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah pengembangan

kebijakan dan Standar Prosedur Operasional untuk pertukaran informasi dengan

penekanan pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data/informasi.

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) yang telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan

untuk mendukung operasional komputer dan penggunaan TIK akan didorong menerapkan

SIK model baru, yang mengumpulkan data individu/ disaggregate. Perangkat lunak

generik akan dikembangkan untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota/Provinsi dan RS. Daerah dapat tetap menggunakan perangkat lunaknya

apabila telah dipastikan sesuai atau memenuhi standar yang telah ditentukan dalam

pedoman SIK, agar data dapat mengalir antara daerah dan Bank Data Pusat. Perangkat

lunak ini memungkinkan terjadinya proses otomatisasi di Puskesmas dan RS dalam

pengumpulan dan pengiriman data individu /disaggregat ke Pusat.

Di tingkat Pusat, akan dikembangkan sebuah ―data “warehouse” Bank Data untuk

menyimpan data/informasi. Data warehouse ini akan memiliki platform koneksi untuk

pertukaran data ke sistem informasi di unit pelayanan kesehatan baik yang generik

maupun yang tidak. Pusdatin juga akan mengembangkan suatu portal online terpusat

untuk diseminasi informasi sehingga memudahkan akses informasi kesehatan. Metadata

dictionary juga akan disusun dalam rangka penyempurnaan manajemen SIK. Metadata

sangat diperlukan untuk memahami informasi yang disimpan dalam data warehouse.

Agar sistem baru dapat berlangsung dan terjamin pelaksanaannya di semua tingkat,

perlu dikembangkan dan diterapkan suatu strategi change management. Untuk itu akan

174

dibuat suatu petunjuk pelaksanaan strategi change management, yang dapat menjadi

acuan bagi semua tingkat dalam pelaksanaannya.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksan

1. Mengembangkan program TIK untuk mengumpulkan, menyimpan, dan

diseminasi data yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Menjajaki kerjasama pendanaan nasional, internasional dan lokal untuk

modernisasi SIK (komputerisasi).

3. Mengembangkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk

mekanisme pertukaran data/informasi diantara pemangku kepentingan dan sistem

informasi dengan penekanan pada prinsip keamanan dan kerahasiaan data/

informasi.

4. Mengembangkan perangkat lunak generik SIKDA.

1. Mengembangkan perangkat lunak SIKDA generik puskesmas dan Dinas

Kesehatan.

2. Mengembangkan perangkat lunak SIKDA generik RS.

1. Menerapkan SIKDA generik di Kabupaten/Kota yang belum mempunyai SIKDA

elektronik.

2. Membangun Data Warehouse / Bank Data untuk meningkatkan penyelenggaraan

manajemen data.

3. Membangun struktur database dan metadata.

4. Mengadopsi protokol untuk pertukaran data dan interoperability.

5. Menyusun dan melakukan sosialisasi data dictionary.

175

6. Menyusun dan mengembangkan petunjuk strategi change management untuk

menjamin kelangsungan penerapan sistem baru.

Melakukan advokasi dan koordinasi dalam upaya memperkuat sumber daya SIK.

Kualitas Manajemen SIK dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya SIK,

melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan anggaran, dan infrastruktur. Penguatan

ini dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian pengembangan SIK pada semua tingkat

yang mengacu pada peraturan dan pedoman operasional yang telah ditetapkan.

Agar upaya penguatan sumber daya SIK dapat terlaksana, maka diperlukan advokasi

kepada pemangku kepentingan terutama dalam kaitan penyediaan anggaran yang

didukung dengan adanya Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota tentang SIK.

Ketersediaan anggaran menjadi penting karena SIK memerlukan infrastruktur penunjang

dan upaya pemeliharaannya.

Sebagai bahan acuan advokasi SIK, akan dikembangkan penelitian bekerjasama

dengan Perguruan Tinggi tentang ―pemakaian TIK dalam penguatan sistem pengelolaan

informasi kesehatan terhadap dampak kesehatan dan menentukan investasi minimal (cost

per unit) yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan TIK‖. Hasil penelitian ini akan

diadvokasikan kepada pimpinan tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota agar

mendapatkan dukungan pendanaan untuk implementasi, operasional, dan pemeliharaan

TIK bagi pengelolaan informasi kesehatan

Upaya berikutnya adalah advokasi kepada pemangku kepentingan terkait

peningkatan kapasitas SDM SIK. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan pelembagaan

penggelola SIK sebagai jabatan fungsional. Akan diupayakan pembentukan jabatan

fungsional SIK (Informatika Kesehatan) pada semua tingkat dengan jenjang karir yang

jelas.


7. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran

operasional dan pemeliharaan SIK secara rutin yang diperkuat antara lain dengan

Peraturan tentang SIK.

8. Melakukan penelitian tentang ―pemakaian TIK dalam penguatan sistem

pengelolaan informasi kesehatan terhadap dampak kesehatan dan menentukan

investasi minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan TIK‖.

176

9. Melakukan assessment untuk pelembagaan tenaga pengelola SIK melalui jabatan

fungsional dan terhadap jumlah, jenis dan cara capacity building tenaga SIK

(Training Need Assessment).

10. Pelembagaan tenaga pengelola SIK sebagai pejabat fungsional.

1. Menyusun rancangan Jabatan fungsional Informatika Kesehatan dan memproses

ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.

2. Memproses rancangan Jabatan fungsional Informatika Kesehatan sampai ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Penyusunan petunjuk teknis Jabatan fungsional Informatika Kesehatan.

4. Pembentukan Tim Penilai Jabatan fungsional Informatika Kesehatan.

Advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk

meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan TIK dapat mengubah sistem manajemen dan pelayanan kesehatan

secara mendasar. Manfaat penerapan TIK dalam bidang kesehatan diantaranya mencakup

pengurangan waktu tunggu untuk pasien, pengurangan kesalahan medis, peningkatan

efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan, perencanaan dan penggunaan sumberdaya

yang lebih baik, sehingga manajemen sistem kesehatan menjadi lebih baik. Diantara

beberapa contoh pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan (biasa disebut eHealth) adalah

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen Farmasi dan

inventaris, telemedicine, e-learning, mHealth dan internet. Saat ini penerapan TIK di

pelayanan kesehatan masih relatif rendah. Penggunaan model mHealth dan teknologi

Telemedicine akan lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan sebagaimana diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 3 tahun 2010.

Selain itu pemanfaatan TIK juga akan dikembangkan untuk memperkuat

administrasi pemerintahan agar efisien dan efektif, serta transparan. Pemanfaatan ini

dilakukan dengan mengembangkan atau memperluas penggunaan aplikasi eGovernment.


1. Mengembangkan model mHealth dan Telemedicine untuk mengatasi masalah

infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumber daya manusia dalam sistem

kesehatan.

177

2. Mengembangkan eGoverment untuk mendukung manajemen dan pelayanan

kesehatan.

Memperkuat pendanaan, SDM dan infrastruktur.

Sumber daya SIK harus dijamin ketersediaannya, agar SIK dapat berjalan baik. Perlu

ada dukungan pendanaan yang berkesinambungan baik di pusat maupun daerah melalui

advokasi. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan perencanaan kebutuhan tenaga SDM

SIK, pengadaan tenaga SDM SIK melalui pelatihan sesuai kebutuhan, pendayagunaan

tenaga SDM SIK meliputi pendistribusian, pemanfaatan dan pengembangan, pembinaan

dan pengawasan mutu tenaga SDM SIK. Langkah selanjutnya adalah penguatan SDM

SIK pada semua tingkat yang dilakukan melalui perluasan kursus singkat ―Pemantapan

Tenaga SIK‖ dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pelatihan rutin yang telah berjalan saat ini perlu diperkuat dengan meningkatkan

koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM SIK

baik di tingkat Pusat dan Daerah. Pengembangan program kursus singkat ―Pemantapan

Tenaga SIK‖ akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang akan

menjadi ―center of excelent‖ SIK. Hal ini bertujuan untuk menyediakan materi atau

kurikulum standar bagi petugas kesehatan yang bekerja pada bidang SIK.

Selain itu akan dilakukan pula kajian terhadap pemanfaatan jaringan SIK yang ada di

Kabupaten/kota, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatannya. Sehingga

dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di Kabupaten/kota yang telah

tersambung dan demikian pula di Kabupaten/kota yang baru tersambung. Advokasi

kepada pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk meningkatkan infrastuktur melalui

perluasan dan pemeliharaan sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kesehatan

Kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Kesehatan (antara lain RS dan Puskesmas).

Diharapkan perluasan sambungan jaringan dapat bekerja sama dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika sehingga dapat memanfaatkan jaringan backbone

komunikasi nasional.


1. Mengupayakan penyediaan insentif kinerja bagi pelaksana pengelolaan SIK di

kabupaten/kota,dan provinsi.

2. Memperkuat SDM SIK di semua tingkat melalui :

1. Perencanaan kebutuhan tenaga SDM SIK melalui kajian

178

2. Pengadaan tenaga SDM SIK melalui pelatihan formal SIK

3. Perluasan perguruan tinggi center of excellent yang melaksanakan program

pemantapan informasi kesehatan bagi petugas SIK.

4. Melakukan kajian tentang optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di

Kabupaten/kota.

5. Mengupayakan penyediaan Peralatan TIK untuk Kabupaten/kota dan puskesmas

di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan.

6. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan dengan :

1. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kese-

hatan Kabupaten/kota.

2. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh puskesmas.

3. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh RS

Pemerintah.

4. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh unit

kesehatan vertikal lainnya (UPT).

5. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Kementerian

Komunikasi dan Informasi

6. Membangun Disaster Recovery Center (DRC) untuk memback up data center

7. Memperkuat pertukaran data melalui penyediaan infrastuktur pertukaran data.

8. Memenuhi standar kompetensi individu pengelola SIK, serta layanan mutu dan

manajemen keamanan informasi infrastruktur.

Upaya berikutnya adalah advokasi kepada pemangku kepentingan terkait peningkatan

kapasitas SDM SIK. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan pelembagaan penggelola

SIK sebagai jabatan fungsional. Akan diupayakan pembentukan jabatan fungsional SIK

(Informatika Kesehatan) pada semua tingkat dengan jenjang karir yang jelas.


179

1. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran

operasional dan pemeliharaan SIK secara rutin yang diperkuat antara lain dengan

Peraturan tentang SIK.

2. Melakukan penelitian tentang ―pemakaian TIK dalam penguatan sistem

pengelolaan informasi kesehatan terhadap dampak kesehatan dan menentukan

investasi minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan penggunaan TIK.

3. Melakukan assessment untuk pelembagaan tenaga pengelola SIK melalui jabatan

fungsional dan terhadap jumlah, jenis dan cara capacity building tenaga SIK

(Training Need Assessment).

4. Pelembagaan tenaga pengelola SIK sebagai pejabat fungsional.

1. Menyusun rancangan Jabatan fungsional Informatika Kesehatan dan memproses

ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan.

2. Memproses rancangan Jabatan fungsional Informatika Kesehatan sampai ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Penyusunan petunjuk teknis Jabatan fungsional Informatika Kesehatan.

4. Pembentukan Tim Penilai Jabatan fungsional Informatika Kesehatan.

Advokasi dan koordinasi penggunaan TIK di sektor kesehatan sebagai alat untuk

meningkatkan manajemen dan pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan TIK dapat mengubah sistem manajemen dan pelayanan kesehatan

secara mendasar. Manfaat penerapan TIK dalam bidang kesehatan diantaranya mencakup

pengurangan waktu tunggu untuk pasien, pengurangan kesalahan medis, peningkatan

efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan, perencanaan dan penggunaan sumberdaya

yang lebih baik, sehingga manajemen sistem kesehatan menjadi lebih baik. Diantara

beberapa contoh pemanfaatan TIK dalam bidang kesehatan (biasa disebut eHealth) adalah

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, Sistem Informasi Manajemen Farmasi dan

inventaris, telemedicine, e-learning, mHealth dan internet. Saat ini penerapan TIK di

pelayanan kesehatan masih relatif rendah. Penggunaan model mHealth dan teknologi

Telemedicine akan lebih dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan sebagaimana diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 dan Nomor 3 tahun 2010.

180

Selain itu pemanfaatan TIK juga akan dikembangkan untuk memperkuat

administrasi pemerintahan agar efisien dan efektif, serta transparan. Pemanfaatan ini

dilakukan dengan mengembangkan atau memperluas penggunaan aplikasi eGovernment.


1. Mengembangkan model mHealth dan Telemedicine untuk mengatasi masalah

infrastruktur, komunikasi, dan kekurangan sumber daya manusia dalam sistem

kesehatan.

2. Mengembangkan eGoverment untuk mendukung manajemen dan pelayanan

kesehatan.

Memperkuat pendanaan, SDM dan infrastruktur.

Sumber daya SIK harus dijamin ketersediaannya, agar SIK dapat berjalan baik. Perlu

ada dukungan pendanaan yang berkesinambungan baik di pusat maupun daerah melalui

advokasi. Penguatan SDM SIK dilakukan dengan perencanaan kebutuhan tenaga SDM

SIK, pengadaan tenaga SDM SIK melalui pelatihan sesuai kebutuhan, pendayagunaan

tenaga SDM SIK meliputi pendistribusian, pemanfaatan dan pengembangan, pembinaan

dan pengawasan mutu tenaga SDM SIK. Langkah selanjutnya adalah penguatan SDM

SIK pada semua tingkat yang dilakukan melalui perluasan kursus singkat ―Pemantapan

Tenaga SIK‖ dan peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Pelatihan rutin yang telah berjalan saat ini perlu diperkuat dengan meningkatkan

koordinasi dengan Badan PPSDM Kesehatan dalam penyelenggaraan pelatihan SDM SIK

baik di tingkat Pusat dan Daerah. Pengembangan program kursus singkat Pemantapan

Tenaga SIK‖ akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang akan

menjadi center of excelent‖ SIK. Hal ini bertujuan untuk menyediakan materi atau

kurikulum standar bagi petugas kesehatan yang bekerja pada bidang SIK.

Selain itu akan dilakukan pula kajian terhadap pemanfaatan jaringan SIK yang ada di

Kabupaten/kota, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemanfaatannya. Sehingga

dapat dilakukan optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di Kabupaten/kota yang telah

tersambung dan demikian pula di Kabupaten/kota yang baru tersambung. Advokasi

kepada pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk meningkatkan infrastuktur melalui

181

perluasan dan pemeliharaan sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kesehatan

Kabupaten/kota dan Unit Pelayanan Kesehatan (antara lain RS dan Puskesmas).

Diharapkan perluasan sambungan jaringan dapat bekerja sama dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika sehingga dapat memanfaatkan jaringan backbone

komunikasi nasional.


1. Mengupayakan penyediaan insentif kinerja bagi pelaksana pengelolaan SIK di

kabupaten/kota,dan provinsi.

2. Memperkuat SDM SIK di semua tingkat melalui :

1. Perencanaan kebutuhan tenaga SDM SIK melalui kajian

2. Pengadaan tenaga SDM SIK melalui pelatihan formal SIK

3. Perluasan perguruan tinggi center of excellent yang melaksanakan program

pemantapan informasi kesehatan bagi petugas SIK.

4. Melakukan kajian tentang optimalisasi pemanfaatan jaringan SIK di

Kabupaten/kota.

5. Mengupayakan penyediaan Peralatan TIK untuk Kabupaten/kota dan puskesmas

di daerah terpencil, tertinggal dan kepulauan.

6. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan dengan :

1. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh Dinas Kese-

hatan Kabupaten/kota.

2. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh puskesmas.

3. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh RS

Pemerintah.

4. Memperluas dan memelihara sambungan jaringan ke seluruh unit

kesehatan vertikal lainnya (UPT).

5. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Kementerian

Komunikasi dan Informasi

6. Membangun Disaster Recovery Center (DRC) untuk memback up data center

182

7. Memperkuat pertukaran data melalui penyediaan infrastuktur pertukaran data.

8. Memenuhi standar kompetensi individu pengelola SIK, serta layanan mutu dan

manajemen keamanan informasi infrastruktur.

Mendorong tersedia dan terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data

Kualitas data masih merupakan masalah di bidang kesehatan. Data yang ada masih

belum akurat, belum lengkap dan belum up to date. Karena data belum mempunyai

kualitas yang baik sehingga data ini pun belum layak untuk dipergunakan sebagai bahan

pembuat keputusan oleh pimpinan.

Meningkatkan kualitas data dapat dicapai dengan mendorong tersedianya dan

terlaksananya prosedur yang menjamin kualitas data dengan cara mengembangkan SPO

pengelolaan data dari semua jenjang administrasi. Prinsip jaminan kualitas dan sistem

pengendaliannya harus tergambarkan dalam aktivitas pencatatan data dalam SPO

pelayanan kesehatan. Selanjutnya akan disusun pedoman evaluasi kualitas data, dan

dilakukan pelatihan evaluasi kualitas data, serta dilakukan evaluasi terhadap kualitas data

secara rutin.

Data yang berkualitas salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan jaminan

kualitas decision-making and improved service outcomes. Untuk menjamin kualitas data

akan dikembangkan suatu sistem evaluasi kualitas data atau ―Data Quality Self-

assessment (DQS). DQS akan dilakukan secara rutin terhadap data yang dikumpulkan

dan diumpanbalikkan ke Dinas Kesehatan dan sumber/pengirim data lainnya untuk

memperbaiki kualitas data secara terus-menerus. Selain itu akan dilakukan pelatihan

tentang kualitas data yang memasukkan unsur penggunaan ICD dan klasifikasi standar,

sistem registrasi vital dan International Health Regulation.


1. Mengembangkan SPO pengelolaan data dari semua jenjang administrasi dan

memasukkan prinsip jaminan kualitas data dan sistem pengendaliannya dalam

semua SPO pelayanan kesehatan.

2. Menyusun pedoman evaluasi kualitas data.

3. Melakukan pelatihan evaluasi kualitas data.

4. Melakukan evaluasi kualitas data rutin dan diumpanbalikkan ke Dinas Kesehatan

dan sumber/pengirim data lainnya.

183

5. Melakukan pelatihan kualitas data termasuk penggunaan ICD dan klasifikasi

standar, sistem registrasi vital dan International Health Regulation.

Mendorong budaya dan melembagakan penggunaan informasi dalam manajemen

kesehatan.

Kesadaran tentang pentingnya menggunakan data / informasi dalam proses bekerja

perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, terutama pada Pimpinan/Manajer dari sistem

kesehatan dan sektor terkait. Apabila pimpinan/manajer telah menyadari kebutuhan data/

informasi yang akurat secara cepat, petugas kesehatan yang melayani para manajer ini

secara alami akan mementingkan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan

informasi yang akurat.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan data dan

informasi ditingkat para Manajer dapat dilakukan dengan cara mengadakan lokakarya dan

atau pelatihan tentang pemanfaatan data dan informasi. Dalam hal ini, Pusdatin akan

bekerjasama dengan Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan untuk

memperkuat kurikulum pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural agar semua

Manajer kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan data yang terkini.

Selain itu, Pusdatin bersama Pusdiklat Aparatur dan Pusdiklat Tenaga Kesehatan akan

menyusun materi lokakarya untuk memperluas budaya pemanfaatan data dalam

pengambilan keputusan. Diharapkan semua orang baik para pemangku kepentingan

maupun para staf mendapatkan pengetahuan tentang manfaat pengambilan keputusan dan

perencanaan kegiatan dengan menggunakan data berbasis bukti.


1. Mengembangkan dan atau mengadopsi tools analisis data sebagai alat penunjang

pemanfaatan data dalam pembuatan keputusan.

2. Mengembangkan dan menyelenggarakan lokakarya Pemanfaatan data untuk

melakukan advokasi.

3. Melakukan penyusunan materi pemanfaatan data dan informasi bagi aparatur dan

tenaga kesehatan untuk memperkuat kurikulum pendidikan, pelatihan dan

penjenjangan.

4. Menyusun dan melakukan regular diseminasi informasi terhadap laporan yang

meliputi indikator utama kesehatan termasuk MDG.

184

Mendorong budaya penggunaan informasi di masyarakat luas.

Dalam rangka mewujudkan sistem kepemerintahan yang baik, penggunaan data dan

informasi dalam pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan perencanaan, menjadi

hal yang penting. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang dapat

memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Data dapat pula menjadi knowledge dan

wisdom. Sehingga pertukaran informasi menjadi hal yang penting dalam

mengembangkan wawasan. Untuk itu, perlu dibentuk suatu wadah atau forum- forum

Informatika Kesehatan di Indonesia yang diselenggarakan secara rutin. Pusdatin berperan

memfasilitasi penyelenggaraan forum–forum informatika tersebut, yang bertujuan untuk

menyatukan semua pemangku kepentingan dalam upaya membuat jejaring dan pertukaran

pengetahuan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Mendukung dibentuknya wadah atau forum informatika kesehatan untuk

memajukan kesadaran/pengembangan TIK dalam penggunaan informasi.

Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional

SIK Nasional yang diharapkan adalah SIK Terintegrasi yaitu sistem informasi yang

menyediakan mekanisme saling hubung antar sub sistem informasi dengan berbagai cara

yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat

melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Hal ini melingkupi

sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi antar satu sama lain) dan konten

(data set yang sama). Aliran informasi antar sistem sangat bermanfaat bila data dalam file

suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi

input bagi sistem lainnya. Bentuk fisik dari SIK Terintegrasi adalah sebuah aplikasi

sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi sistem informasi

puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga secara

interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. Dengan SIK Terintegrasi, data entri

hanya perlu dilakukan satu kali sehingga data yang sama akan disimpan secara elektronik

dan bisa dikirim dan diolah. SIK Terintegrasi yang berbasis elektronik adalah strategi

pengembangan yang akan diadopsi untuk meringankan beban pencatatan dan pelaporan

petugas kesehatan di lapangan. Dalam rangka mewujudkan SIK Terintegrasi,

dikembangkan model SIK Nasional yang menggantikan sistem yang saat ini masih

diterapkan di Indonesia. Model ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan

185

komunikasi tetapi tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang

masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (seperti pasokan listrik dan peralatan

komputer serta jaringan internet). Kedepan semua pemangku kepentingan SIK bisa

bergerak menuju ke arah SIK Komputerisasi dimana proses pencatatan, penyimpanan dan

diseminasi informasi bisa lebih efisien dan efektif serta keakuratan data dapat

ditingkatkan.

Bila digambarkan model SIK yang terintegrasi adalah seperti pada gambar 8.2. Pada

model ini terdapat 7 komponen yang saling terhubung dan saling terkait, yaitu :

1. Sumber Data Manual

2. Sumber Data Komputerisasi

3. Sistem Informasi Dinas Kesehatan

4. Sistem Informasi Pemangku Kepentingan

5. Bank Data Kesehatan Nasional

Gambar 9.2. Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib

menyampaikan laporan sesuai standar dataset minimal dan jadwal yang telah ditentukan.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan

pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam

bentuk hardcopy (kertas) berupa data rekapan/agregat ke dinas kesehatan kabupaten/kota.

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi offline, laporan dikirim dalam

bentuk softcopy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Fasilitas

186

pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke

Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Petugas kesehatan di

lapangan (bidan desa, perawat desa/perawat perkesmas, posyandu, polindes) melapor

kepada puskesmas yang membinanya, berupa data rekapan/agregat sesuai jadwal yang

telah ditentukan.

Selanjutnya akan dikembangkan program mobile health (mHealth) dengan teknologi

informasi dan komunikasi sehingga data individual dapat langsung masuk ke Bank Data

Kesehatan Nasional. Di dinas kesehatan kabupaten/kota, laporan hardcopy dari semua

fasilitas pelayanan kesehatan (kecuali milik pemerintah provinsi dan pemerintah pusat)

akan dientri ke dalam aplikasi SIKDA generik. Laporan softcopy yang diterima, akan

diimpor ke dalam aplikasi SIKDA Generik selanjutnya semua bentuk laporan diunggah

ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas kesehatan provinsi melakukan hal yang sama

dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk laporan dari unit pelayanan kesehatan milik

Provinsi. Informasi yang bersumber dari luar fasilitas kesehatan (misalnya

kependudukan) akan diambil dari sumber yang terkait (contohnya BPS) dan dimasukkan

ke dalam Bank Data Kesehatan Nasional. Semua pemangku kepentingan yang

membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari bank

Data Kesehatan Nasional melalui website Kemenkes.

Implementasi Model Sistem Informasi Kesehatan Nasional

Implementasi model SIK Nasional akan dilakukan secara bertahap :

1. Tahap 1 – Pengembangan fasilitas Bank Data Kesehatan Nasional dan platform

(dashboard) diseminasi informasi. Bank Data Kesehatan Nasional menyimpan

data kesehatan individu (data disaggregat), data survei, sensus, penelitian dan

data lintas sektor. Platform desiminasi informasi akan berperan sebagai pintu

utama akses data kesehatan dimana semua pemangku kepentingan dan pemakai

data kesehatan bisa mengakses secara online dari mana saja dan melakukan “data

mining” atau pembuatan laporan secara fleksibel dan terkomputerisasi. Pelaksana

tahap ini adalah Pusdatin Kemenkes.

2. Tahap 2 – Implementasi SIK komputerisasi di semua komponen sistem kesehatan

(puskesmas, RS, dinkes kabupaten/kota/provinsi). Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah mengalokasikan dana dan melaksanakan implementasi ini

secara bertahap.

187

3. Tahap 3 – Pengembangan dan Implementasi mHealth untuk petugas kesehatan di

lapangan. Melihat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan

memiliki banyak lokasi terpencil, mHealth perlu dikembangkan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pelaporan, dan pembelajaran.

4. Tahap 4 - Pengembangan dan Implementasi e-Health lainnya, termasuk

telemedicine, distance learning, dll.

SIKDA Generik

Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik ini adalah upaya dari Kemenkes dalam

menerapkan standarisasi Sistem Informasi Kesehatan, sehingga dapat tersedia data dan

informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi

informasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang

kesehatan di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kementerian Kesehatan. SIKDA Generik

merupakan aplikasi elektronik yang dirancang untuk mampu menjembatani komunikasi

data antar komponen dalam sistem kesehatan nasional yang meliputi puskesmas, rumah

sakit, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian

Kesehatan. SIKDA Generik terdiri dari 3 aplikasi sistem informasi elektronik yaitu

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Dinas Kesehatan,

dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIKDA Generik ini akan didistribusikan

kepada seluruh fasilitas kesehatan dalam rangka pengembangan SIK komputerisasi.

Pengorganisasian

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Sistem

Informasi Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan strategi pengembangan

dan pengelolaan SIK. Semua pemangku kepentingan SIK mempunyai kewajiban untuk

mengikuti penetapan dan kebijakan yang ditentukan serta mempunyai peran untuk

memperkuat SIK di Indonesia. Koordinasi lintas sektor merupakan hal yang penting

karena SIK bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan tetapi juga bidang lain yang

terkait di setiap jenjang. Di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan SIK juga harus

didukung oleh suatu kebijakan yang memperkuatnya sebagai pijakan pelaksanaan bagi

pengelola SIK di daerah. Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat peraturan

daerah mengenai SIK yang sejalan dengan SIK Nasional. Selain itu Kepala fasilitas

188

pelayanan kesehatan juga dapat mengeluarkan keputusan terkait SIK sesuai wilayah

kerjanya, untuk memastikan pelaksanaan operasional.

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

dan pengembangan SIK merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pem-bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus

pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan

SIK daerah.

2. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan

mengurus pengelolaan SIK skala Provinsi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak dan kewajiban untuk

mengatur dan mengurus pengelolaan SIK skala Kabupaten/Kota.

Pemerintah daerah dapat melakukan pengembangan SIK dalam skala terbatas dan

mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah.

Organisasi

Pengelolaan SIK merupakan suatu hal yang penting dan tidak mudah sehingga

memerlukan unit khusus yang fokus dan kompeten. Pengelolaan SIK diselenggarakan

oleh semua tingkatkan manajemen kesehatan di pusat maupun daerah dan melibatkan

semua pemangku kepentingan (bidang kesehatan dan selain bidang kesehatan). Berikut

ini diuraikan organisasi penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan

pelayanan kesehatan.

Penyelenggara Tingkat Pusat

Penyelenggara SIK di pusat dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pusat Data dan

Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan sebagai pusat jaringan SIK Nasional. Dalam

rangka memperkuat koordinasi SIK Nasional dibentuk Dewan SIK Nasional. Dewan SIK

Nasional terdiri atas semua pemangku kepentingan dan terdiri dari komite ahli, tim

perumus, dan kelompok kerja. Tugas dan mekanisme kerja Dewan SIK Nasional akan

ditentukan kemudian.

189

Penyelenggara Tingkat Provinsi

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang petunjuk

teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang menangani data dan

informasi di dinas kesehatan provinsi seyogyanya dibentuk UPT Dinas (UPTD). Dalam

rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Provinsi perlu dibentuk Tim SIKDA. Tim SIKDA

terdiri dari:

1. Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

2. Koordinator: Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab terhadap data dan

informasi

3. Sekretaris: Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab terhadap data dan

informasi

4. Anggota: Semua pemangku kepentingan di tingkat provinsi

Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang petunjuk

teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang menangani data dan

informasi di dinas kesehatan kabupaten/kota seyogyanya dibentuk UPT Dinas (UPTD).

Dalam rangka penyelenggaraan SIK di tingkat Kabupaten/Kota perlu juga dibentuk Tim

SIKDA. Tim SIKDA terdiri dari:

1. Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2. Koordinator: Pejabat Eselon III yang bertanggung jawab terhadap data dan

informasi

3. Sekretaris: Pejabat Eselon IV yang bertanggung jawab terhadap data dan

informasi

4. Anggota: Semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota

Penyelenggara Tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

190

Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat dasar, rujukan dan jaringannya baik

milik pemerintah dan swasta, harus memiliki unit/tim yang menangani SIK. Untuk di

pelayanan kesehatan tingkat dasar dibentuk tim pengelola SIK/data yang terdiri dari staf

dengan kompetensi pengelolaan SIK dan TIK. Di rumah sakit di bentuk unit yang

menangani sistem informasi dan komunikasi seperti yang diamanatkan dalam UU No 44

tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

BAB 10

SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT

umah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk

melakukan upaya kesehatan dasar atau kesehatan rujukan dan atau upaya

kesehatan penunjang, yang dapat juga digunakan untuk kepentingan

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kesehatan.

Undang-undang Tentang Kesehatan juga mengharuskan bahwa pelayanan kesehatan

yang diberikan di rumah sakit harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi mutu dan

perkembangan ilmu kedokteran terkini. Dalam mencapai itu peran manajemen sangat

penting disamping sumber daya pendukung.

R

191

Dengan pelayanan yang semakin kompleks diharapkan rumah sakit menyediakan

informasi yang adekuat dalam mendukung terciptanya manajemen pelayanan dan

administrasi yang bermutu untuk meningkatkan kinerja rumah sakit. Disinilah peran

Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dikatakan penting, sebagai tulang punggung

manajemen rumah sakit.

Konsep Dasar Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)

Pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit

Sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan

pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan

informasi serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit.

Sistem informasi rumah sakit bertugas menyiapkan informasi untuk kepentingan

pelayanan rumah sakit. Subsistemnya antara lain : subsistem pengembangan dan

subsistem operasional.

Menurut Wandaningsih (1995), ada beberapa aspek penting dari sistem informasi

rumah sakit yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Aspek kualitas

Kualitas suatu aspek informasi tergantung pada tiga (3) hal, seperti keakuratan,

ketepatan waktu, dan manfaat informasi bagi rumah sakit.

2. Aspek dimensi

terdapat 6 (enam) dimensi informasi yang menunjukkan besar kecilnya suatu

informasi, yaitu : sistem informasi, jenis informasi, metode pengukuran yang dipakai,

waktu kebutuhan informasi, tempat pengambilan keputusan yang membutuhkan

informasi, penggunaan informasi oleh pengambil keputusan

Jenis Sistem Informasi Rumah Sakit

Menurut Austin (1983), secara umum sistem informasi rumah sakit dapat digolongkan

menjadi :

1. Sistem informasi klinik atau medic

Sistem ini dirancang untuk membantu proses audit medis yang dapat menjamin agar

standar mutu pelayanan selalu dipenuhi.

2. Sistem informasi administrasi

192

Sistem ini dirancang untuk membantu memantau kegiatan pendayagunaan sumber-

sumber untuk pelayanan medis, seperti sistem informasi akuntansi, sistem informasi

logistik dan sistem informasi ketenagaan.

3. Sistem informasi manajemen perencanaan dan pengawasan

Sistem informasi ini ditujukan untuk perencanaan evaluasi penampilan rumah sakit dan

juga untuk menilai dampak pelayanan di masyarakat.

Tujuan Sistem Informasi Rumah Sakit

Menurut Siregar (1986), administrasi rumah sakit, anggota dewan rumah sakit dan

staf medis menggunakan sistem informasi untuk mendukung hal-hal berikut :

1. Jaminan oleh kualitas pelayanan

Informasi klinik dari catatan medis penderita bagi proses kesehatan untuk menilai

pelaksanaan diagnostik dan pengobatan di rumah sakit. Sistem Informasi rumah sakit

yang menggunakan komputer dapat menelusuri data seperti ini untuk penilaian tindakan

perbaikan.

2. Perbaikan biaya dan peningkatan produksi

sistem informasi dengan komputer sangat baik untuk melakukan analisa biaya dan

laporan produksi yang dapat digunakan untuk administrasi rumah sakit untuk

memperbaiki efektifitas kegiatan. Sistem ini dapat mengintegrasi informasi klinik dan

keuangan.

3. Analisa penggunaan dan penaksiran permintaan

Sistem informasi rumah sakit yang lengkap dapat menyajikan penggunaan pelayanan

rumah sakit baik sekarang maupun masa lalu. Informasi ini berguna untuk analisa

efektifitas penggunaan sumber daya dan merupakan dasar bagi peramalan permintaan

masyarakat.

4. Perencanaan program dan evaluasi

Informasi yang digunakan untuk ketiga tujuan diatas merupakan masukan utama untuk

menilai pelayanan saat ini. Bila digabung dengan proyeksi tentang perubahan penduduk

yang dilayani maka sistem ini membantu peramalan program mana yang akan datang.

5. Penyederhanaan laporan internal dan eksternal

Setiap rumah sakit memerlukan pencatatan yang akurat mengenai informasi medis dan

keuangan.

6. Penelitian klinik

193

Terutama bagi rumah sakit yang beraliansi dengan institusi pendidikan. Dengan sistem

informasi yang baik maka ini dapat menyajikan informasi bagi kebutuhan studi

longitudinal dan perbandingan.

7. Pendidikan

Sistem informasi yang baik dapat membantu dalam penalaran atau latihan kedokteran

atau profesi kesehatan lain dengan menyajikan data medis masa lalu dan sekarang untuk

kepentingan pendidikan.

Rekam Medik

Pengertian Rekam Medik

Rekam Medis merupakan catatan yang berisikan semua informasi tentang identitas

dan riwayat seorang pasien selama menerima pelayanan medik di sebuah organisasi

kesehatan, dan disajikan secara kronologis sesuai dengan kejadiannya sampai dengan

pemeriksaan, tindakan dan pengobatan serta diagnosa akhir.

Tujuan dan Kegunaan Rekam Medis

Tujuan Rekam Medis adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam

rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu

sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah

sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi

merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalam upaya pelayanan kesehatan di

rumah sakit. Tujuan rekam medis secara rinci akan terlihat dan analog dengan kegunaan

rekam medis itu sendiri.

Kegunaan Rekam Medis dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Aspek Administrasi (Administration)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut

tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan

paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis karena rekam medis dipakai sebagai

dasar untuk merencanakan pengobatan terhadap seorang pasien.

3. Aspek Hukum (Legal)

194

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya mengandung jaminan

hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum dan penyediaan tanda

bukti untuk penegak keadilan.

4. Aspek Keuangan (Financial)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai keuangan karena dapat dijadikan penetapan

berapa biaya yang harus dibayar saat menerima pelayanan.

5. Aspek Penelitian (Research)

Suatu berkas rekam medis dapat dijadikan bahan penelitian karena didalamnya berisikan

informasi data medis untuk pengembangan ilmu kesehatan.

6. Aspek Pendidikan (Education)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya disajikan secara

kronologis sesuai dengan kejadiannya mulai dari pemeriksaan, tindakan, pengobatan dan

diagnosa akhir, sehingga dapat dijadikan bahan referensi pendidikan di bidang

profesinya.

7. Aspek Dokumentasi (Documentation)

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menjadi sumber

ingatan yang harus disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban laporan rumah sakit.

Dari beberapa aspek kegunaan rekam medis di atas, terlihat bahwa rekam medis

tidak hanya menyangkut pasien dan pemberi pelayanan saja melainkan mempunyai

kepentingan dan kegunaan yang luas yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil

bagian dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada pasien.

2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/ perawatan yang harus diberikan

kepada seorang pasien.

3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit

dan pengobatan selama pasien berkunjung/ dirawat di rumah sakit.

4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan

tenaga kesehatan lainnya.

195

6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian

dan pendidikan.

7. Sebagai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medik terhadap

pasien.

8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan

pertanggungjawaban dan laporan.

Perkembangan Rekam Medis di Indonesia

Rekam Medis di Indonesia telah dikenal semenjak masa pra kemerdekaan, hanya

saja masih belum dilaksanakan dengan baik, penataan atau mengikuti sistem informasi

yang benar tetapi dibuat/ dilaksanakan sesuai selera pimpinana rumah sakit tersebut.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960, kepada semua petugas

kesehatan diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran, termasuk berkas rekam

medis. Kemudian pada tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

034/Birhup/1972, ada kejelasan bagi rumah sakit menyangkut kewajiban untuk

menyelenggarakan medical record. Bab I pasal 3 menyatakan bahwa guna menunjang

terselenggaranya rencana induk (master plan) yang baik, maka setiap rumah sakit :

1. Mempunyai dan merawat statistik yang up to date

2. Membuat medical record yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan

Maksud dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar di institusi

pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit, penyelenggaraan rekam medis dapat berjalan

dengan baik. Diharapkan dengan diberlakukannya Permenkes No. 749a tahun 1989

tentang Rekam Medis/ Medical Record yang merupakan landasan hukum, semua tenaga

medis dan paramedis di rumah sakit yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis

dapat melaksanakannya. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa hal-hal teknis yang belum

diatur dan petunjuk pelaksanaan peraturan akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai

dengan bidang tugas masing-masing.

Sistem Informasi Perumahsakitan di Indonesia

Sistem Informasi Perumahsakitan di Indonesia sudah dikembangkan sejak tahun

1972, dengan ditetapkannya Sistem Pelaporan Rumah Sakit melalui Keputusan Menteri

Kesehatan R.I. No. 651/XI-AU/PK/72 tanggal 27 Nopember 1972.

196

Sistem pelaporan Rumah Sakit tersebut telah beberapa kali mengalami revisi, dan

revisi yang terakhir dilakukan adalah revisi ketiga dengan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan R.I. No. 691A/Menkes/SK/XII/84, disertai beberapa perubahan dengan adanya

SKB Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Direktur Jenderal PPM & PLP No.

68)/Yanmed/lnfo/SK/IV/1987 dan No. 280-I/EI/01.01.01 sebagai tindak lanjut rapat

konsultasi survailans nasional yang diadakan di Ball bulan Maret 1987, dimana telah

dicapai suatu konsensus untuk mengadakan integrasi pengumpulan data survailans

epidemiologi dari rumah sakit dalam rangka efisiensi sistem informasi.

Melalui keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No.HK.00.05. 1.4.5482

tanggal 2 Januari 1997, dilakukan penyempurnaan dari isi (substansi) laporan.

Pembakuan dari Sistem Pelaporan Rumah Sakit merupakan landasan di dalam upaya

memantapkan sistem informasi perumahsakitan, karena salah satu modal utama untuk

menunjang kelancaran informasi adalah tersedianya data dasar yang didapatkan dari unit

pelapor. Disamping itu tidak kalah pentingnya adalah proses tindak lanjut berupa

pengolahan serta penyajian dan analisa.

Proses Penyusunan Informasi Perumahsakitan

Penyusunan informasi perumah sakitan melalui tahapan-tahapan proses, yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

2. Pengolahan Data

3. Penyajian dan Analisa

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mendapatkan data primer dari

rumah sakit berdasarkan Sistem Pelaporan Rumah Sakit yang berlaku.

1. Jenis data yang dikumpulkan meliputi :

1. Data kegiatan rumah sakit.

2. Data keadaan morbiditas pasien

3. Data inventarisasi (data dasar) rumah sakit

4. Data ketenagaan rumah sakit

5. Data peralatan rumah sakit

1. Data Kegiatan Rumah Sakit

197

Dilaporkan dengan menggunakan formulir RL.1, merupakan formulir rekapitulasi yang

mencakup berbagai kegiatan rumah sakit, yaitu :

1. Pelayanan rawat inap

2. Pengunjung rumah sakit

3. Kunjungan rawat jalan

4. Pelayanan rawat darurat

5. Kesehatan jiwa

6. Kegiatan kebidanan dan perinatology

7. Kegiatan pembedahan (menurut gol. & Spes)

8. Kegiatan radiology

9. Kegiatan pelayanan khusus

10. Kegiatan pemeriksaan laboratorium

11. Kegiatan farmasi rumah sakit

12. Kegiatan rehabilitasi medic

13. Kegiatan keluarga berencana

14. Kegiatan penyuluhan kesehatan

15. Kegiatan kesehatan gigi dan mulut

16. Kegiatan transfusi darah

17. Kegiatan pelatihan/kursus/penataran

18. Cara pembayaran

19. Kegiatan rujukan

20. Data Keadaan Morbiditas Rumah Sakit

Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari:

1. Keadaan morbiditas individual pasien rawat inap meliputi:

198

1. Morbiditas untuk pasien umum (formulir RL 2.1.) yang isinya mencakup : jati

diri pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar, diagnosis, penyebab luar cedera

dan keracunan, operasi/tindakan, keadaan keluar rumah sakit dsb.

2. Morbiditas khusus untuk pasien kebidanan dan penyakit kandungan (formulir

RL.2.2.) yang isinya mencakup jati diri pasien, tanggal masuk dan tanggal keluar,

cara melahirkan, diagnosis utama, masa gestasi, operasi/tindakan, keadaan keluar

rumah sakit, tanggal melahirkan, paritas, jumlah kelahiran hidup/mati dsb.

3. Rekapitulasi data keadaan morbiditas rawat inap di rumah sakit (formulir RL 2a,

dan RL 2.a.1 untuk laporan survailans terpadu), memuat data kompilasi

penyakit/morbiditas pasien rawat inap yang dikelompokkan menurut daftar

tabulasi dasar KIP. Untuk masing-masing kelompok penyakit dilaporkan

Mengenai jumlah pasien keluar menurut golongan umur dan menurut seks, serta

jumlah pasien keluar mati.

4. RL 2.c. Data Status Imunisasi ( sebagai lampiran RL 2.a.1.), memuat informasi

tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

5. Rekapitulasi data keadaan morbiditas pasien rawat jalan di rumah sakit (formulir

RL 2.b dan RL 2.b.1 untuk laporan survailans terpadu), memuat data kompilasi

penyakit/morbiditas pasien rawat jalan yang dikelompokkan menurut Daftar

Tabulasi Dasar KIP. Untuk masing-masing kelompok penyakit dilaporkan

mengenai jumlah kasus baru menurut golongan umur dan menurut seks serta

jumlah kunjungan.

6. Data Inventarisasi (Data Dasar) Rumah Sakit

Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari: identitas rumah sakit, surat izin,

penyelenggara, direktur rumah sakit, fasilitas kesehatan gigi, fasilitas tempat tidur,

fasilitas unit rawat jalan.

7. Data Ketenagaan Rumah Sakit

Data keadaan morbiditas rumah sakit terdiri dari:

1. RL4, memuat rekapitulasi data jumlah tenaga yang bekerja di rumah sakit

menurut kualifikasi pendidikan dan status kepegawaian.

2. RL4.a. merupakan data individual ketenagaan rumah sakit, memuat data pribadi,

data pekerjaan, pendidikan lanjutan, pengalaman kerja, latihan jabatan dan status

kepegawaian.

199

3. Data Peralatan Rumah Sakit

Dilaporkan dengan menggunakan formulir:

1. RL5, memuat rekapitulasi data jumlah peralatan medik yang ada di rumah sakit

menurut sumber pengadaan dan keadannya.

2. RL5.a. merupakan data individual peralatan medik di rumah sakit, memuat

nama/jenis alat, tipe/model, kapasitas dan sebagainya.

3. Periode Pelaporan

Periode pelaporan disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu:

1. Data Kegiatan Rumah Sakit (RL1)

Formulir RL1 dibuat setiap triwulan oleh masing-masing rumah sakit berdasarkan

pencatatan harian yang dikompilasi setiap bulan. Data yang dilaporkan mencakup

keadaan mulai tanggal 1 bulan pertama sampai dengan tanggal 30/31 bulan ketiga padas

etiap triwulan yang bersangkutan.

2. Data Keadaan Morbiditas Pasien Rawat Nginap RL2a dikumpulkan

setahun sekali, sedangkan RL2a1 dan RL2c dikumpulkan tiap bulan mencakup semua

pasien yang keluar rumah sakit (hidup+mati) dari semua pelayanan rawat nginap.

3. Data Keadaan Morbiditas Pasien rawat Jalan RL2b di kumpulkan setahun sekali,

sedangkan RL2b1 dikumpulkan tiap bulan mencakup semua kunjungan yang

datang berobat jalan pada semua unit rawat jalan/poliklinik.

4. Data Inventarisasi ( RL3 )

Formulir RL3 diisi satu kali dalam setahun. Data yang dilaporkan sesuai dengan keadaan

pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.

5. Data Keadaan Ketenagaan Rumah Sakit ( RL4 )

Formulir RL4 dibuat dua kali setahun. Data yang di laporkan sesuai dengan keadaan pada

tanggal 30 Juni dan 31 Desember.

6. Data Keadaan Peralatan Rumah Sakit ( RL5)

Formulir RL5 dibuat sekali setahun.Data yang di laporkan sesuai dengan keadaan pada

tanggal 31 Desember.

7. Khusus untuk data yang hanya dikirimkan ke Depkes

Seperti formulir data individual mengenai penyakit pasien rawat nginap (RL2.1, RL2.2,

& RL2.3), dibuat bagi setiap pasien yang keluar Rumah Sakit ( hidup & meninggal) pada

tangga! 1-10 bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sedangkan data individual

200

ketenagaan Rumah sakit (RL4a) dibuat untuk setiap tenaga sesuai dengan keadaan per 31

Desember dan diperbaharui pada tahun selanjutnya jika ada perubahan.

8. Jadwal Pengiriman Laporan

Pengiriman laporan mmah sakit menurut masing-masing formulir standar

dilaksanakan paling lambat 15 hari sesudah jangka waktu periode pelaporan yang

ditetapkan.

9. Saluran Pengiriman Laporan

Laporan dibuat rangkap (kecuali untuk laporan yang bersifat individual cukup dibuat

rangkap 2. Rangkap pertama dikirimkan langsung ke Bagian Informasi Pelayanan Medik.

Rangkap kedua dan berikutnya dikirimkan ke:

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. I

2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tk. II

3. Bagi Rumah Sakit yang tidak diselenggarakan oleh Depkes, Pemda satu exemplar

laporan dikirimkan kepada pemilik/penyelenggara Rumah Sakit yang

bersangkutan.

4. Arsip Rumah Sakit

Khusus formulir individual pasien rawat nginap, ketenagaan dan Peralatan

(RL2.1. RL2.2, RL2.3, RL4a dan RL5a) dibuat rangkap dua. Lembaran pertama

dikirimkan ke Bagian Informasi Pelayanan Medik, sedangkan lembaran kedua untuk arsip

RS.

Proses Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pra-komputer (manual) dan tahapan komputer

(EDP).

1. Tahapan manual meliputi:

1. Registrasi Laporan Masuk

2. Koreksi Dokumen dan Koding

1. Registrasi Laporan Masuk

Setiap laporan Rumah Sakit yang diterima di Bagian Informasi Pelayanan

Medik di registrasi, yaitu dicatat tanggal dan bulan laporan tersebut diterima.

201

Pada saat registrasi tersebut, komputer mengecek nomor kode RS yang

bersangkutan.

2. Koreksi Dokumen dan Koding

Koreksi dokumen ataupun Koding dilakukan sesuai dengan jenis laporan,

yaitu:

1. Data kegiatan ( RL1 )

Koreksi yang dilakukan meliputi kelengkapan jumlah lembar maupun pengisianpada tiap-

tiap paragraf, khususnya beberapa paragraf yang dalam bentuk tabel, dimana kolom-

kolom dalam tabel ada korelasi nya.

2. Data individual morbiditas pasien rawat nginap (RL2.1, RL2.2, RL2.3)

Pengisian kode diagnosis penyakit oleh RS tidak selalu benar dan justru ada yang kosong,

maka sebelum data tersebut diproses lebih lanjut perlu dilakukan koreksi.

3. Data morbiditas rawat nginap dan rawat jalan (RL2a, RL2a1, RL2c, RL2B

RL2b1,). Dilakukan koreksi khususnya menyangkut kelayakan golongan umur

serta jenis kelamin pasien pada golongan penyakit tertentu.

4. Data inventarisasi RS ( RL3).

Kelengkapan data inventarisasi RS perlu diperbandingkan dengan data tahun sebelumnya.

Untuk itu dilakukan pengecekan manual sebelum data tersebut di entry ke komputer,

dengan demikian seandainya ada data yang meragukan perlu dikonfirmasikan lebih

dahulu ke rumah sakit yang bersangkutan.

5. Data Ketenagaan RS (RL4 & RL4a)

Data ketenagaan yang sifatnya rekapitulasi (RL4) dilakukan pengecekan total tenaga

dengan keadaan tenaga tahun sebelumnya. Apabila terjadi perbedaan yang menyolok,

maka dikonfirmasikan dengan rumah sakit yang bersangkutan. Untuk data individual

ketenagaan (RL4a) dilakukan koding pada beberapa jenis yang sudah ada pembakuannya

seperti kode jenis tenaga, kode jabatan, dll.

6. Data Peralatan RS (RL5 & RL5a)

Data peralatan yang sifatnya rekapitulasi dilakukan pengecekan jumlah menurut sumber

maupun jumlah menurut keadaan/kondisinya.

7. Tahapan komputer meliputi:

202

8. Entry Data

9. Validasi dan Balancing

10. Update/Insert

11. Print (output)

1. Entry data

Entry data merupakan kegiatan yang paling banyak membutuhkan waktu dan tenaga

dalam hal pengolahan data, karena memindahkan laporan satu per satu kedalam

komputer.Walaupun beberapa aspek komputer mampu mengidentifikasi kesalahan

operator, tetapi akhirnya faktor manusia pula yang menentukan.

2. Validasi dan Balancing

Untuk membersihkan data yang salah, dibuatkan list koreksi, yang pada prinsipnya

untuk hal-hal yang berkaitan dengan file yang sudah baku, maka data tersebut

diperbandingkan (match) sehingga dapat diketahui cocok atau tidak. Apabila tidak sama

maka keluarlah list validasi.

Untuk list balancing akan dikeluarkan pada data-data yang dapat dikontrol

jumlahnya, baik sesuai kolom maupun barisnya. Apabila total perincian tersebut tidak

sesuai dengan jumlah yang ada maka keluarlah list balancing.

Sesuai dengan jenis formulirnya, maka data-data yang dikeluarkan dalam list tersebut

berisi kode RS, kode medical record dan sebagainya, dimana selanjut nya diikuti dengan

variabel-variabel yang salah.

Petugas koreksi mengecek kebenaran data tersebut dengan dokumen aslinya. Apabila

temyata data dari komputer yang salah (kesalahan operator yang mengentry) maka list

diperbaiki, tetapi apabila dalam dokumen yang salah dan kesalahannya dapat ditolerir,

maka dokumen dan list diperbaiki. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang tidak dapat diatasi

seperti umpama adanya "Penyakit Cacar" maka perlu konfirmasi dari rumah sakit yang

bersangkutan.

3. Update/Insert

Untuk list yang telah selesai dikoreksi di updatekan dan apabila ada data yang

ketinggalan di insertkan, sebagaimana proses entry data.

203

Untuk beberapa jenis laporan tertentu dilakukan validasi/balancing lebih dari satu

kali, hal ini untuk menjaga kualitas data.

4. Print (output)

Setelah diyakini data-data sudah bersih maka dibuatkan tabel-tabel sesuai dengan

bentuk-bentuk program komputer yang telah disiapkan. Dalam bagan dapat

digambarkan arus pengolahan data ( lihat lampiran 3). Kelancaran arus pengolahan

data sering terganggu dengan adanya laporan yang datangnya diluarjadwal

pengiriman data.

Penyajian dan Analisa

Penyajian data menurut sifatnya dapat berupa :

1. Data Deskriptif

2. Data Analitis

Kedua bentuk tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Data deskriptif

masih menggambarkan keadaan apa adanya, belum memberikan gambaran makna dari

pada keadaan tsb.

Deskriptif kuantitatif menggambarkan satu keadaan dalam bentuk angka mutlak

sedangkan deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan dalam bentuk ratio, rate,

prosentase. Kedua-duanya belum dapat memberikan gambaran kurang atau lebih maupun

baik dan kurang baik.

Data analitis sudah dapat memberikan makna dari pada keadaan sesuatu, jadi sudah

bisa memberikan suatu informasi yang dapat dipakai sebagai bahan tindak lanjut oleh

decision maker.

Penyajian secara analitis kuantitatif sudah diikuti suatu pernyataan bahwa nilai

tersebut mengandung makna kurang, cukup atau lebih. Sedangkan penyajian secara

analitis kualitatif sudah ada satu pernyataan yang memberikan gambaran mutu,

kecenderungan (baik atau kurang).

Untuk menyajikan data yang bersifat analitis, mutlak perlu adanya suatu nilai

parameter dari berbagai indikator penilaian, karena pada dasarnya analisa dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dengan membandingkan antara keadaan yang

sebenarnya dengan keadaan yang diharapkan, sehingga dapat dilakukan upaya tindak

lanjut. Contoh: BOR suatu rumah sakit 60 %. Untuk memberikan pernyataan apakah nilai

60% tersebut baik atau tidak harus ada suatu nilai parameter dari BOR yang seharusnya

204

diharapkan. Disamping itu juga harus dikaitkan dengan indikator-indikator lain yang

dipakai untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur RS yaitu LOS, TOI,

BTO, karena nilai yang sama dari satu rumah sakit dengan rumah sakit lain belum tentu

memberikan gambaran tingkat efisiensi yang sama.

Penyajian data rumah sakit yang telah dilaksanakan saat ini sebagian besar masih

bersifat deskriptif, meskipun ada juga yang telah disajikan secara analitis kuantitatif. Hal

itu tidak terlepas dari berbagai faktor, diantaranya :

1. Belum adanya indikator-indikator berikut nilai parameternya yang sudah

dibakukan. Kalaupun ada lebih banyak masih mengacu pada keadaan di luar

negeri.

2. Khusus menyangkut data ketenagaan, standard ketenagaan yang berlaku dewasa

ini (Permenkes 262) dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan

pelayanan kesehatan masa kini sehingga tidak valid lagi apabila digunakan untuk

merencanakan kebutuhan tenaga, sementara standard-standard lain yang ada

masih berupa rancangan yang belum dibakukan.

Penyebaran Informasi Rumah Sakit

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik setiap tahunnya menerbitkan buku berbagai

data rumah sakit yang meliputi:

1. Daftar Rumah Sakit di Indonesia

2. Kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit (Seri 1)

3. Ketenagaan Rumah Sakit (Seri 2)

4. Morbiditas/Mortalitas Rumah Sakit (Seri 3)

Dari tahun ketahun, penyajian buku tersebut diupayakan untuk dapat lebih sempurna.

Buku berbagai data rumah sakit tersebut didistribusikan kepada rumah sakit pemerintah,

Kantor Wilayah Depkes Rl, Dinas Kesehatan Propinsi, Unit-Unit kerja di Departemen

Kesehatan khususnya Ditjen Pelayanan Medik serta unit-unit lain baik di lingkungan

Depkes maupun diluar Depkes yang memintanya.

Disamping itu Bagian Informasi Ditjen Pelayanan Medik juga memberikan tayanan

khusus untuk data-data lain yang belum ada di dalam publikasi berbagai data, sepanjang

205

data tersebut ada didalam laporan rumah sakit. Adapun data-data rumah sakit yang dapat

disajikan baik dalam bentuk tabel maupun grafik menurut jenis datanya, yaitu :

Data Kegiatan Rumah Sakit

Data yang disajikan dapat berupa resume pelayanan yang berisi angka-angka mutlak

(angka penjumlahan) maupun data yang berupa indikator-indikator (angka rata-rata atau

angka perbandingan), diantaranya :

1. Jumlah penderita dirawat

2. Jumlah penderita keluar hidup

3. Jumlah penderita keluar mati, baik mati < 48 jam maupun mati > 48 jam

4. Jumlah lamanya dirawat untuk pasien yang sudah keluar rumah sakit

5. Jumlah hari perawatan rumah sakit

6. Jumlah kunjungan baru rumah sakit

7. Jumlah seluruh kunjungan rumah sakit

8. Jumlah kegiatan kesehatan jiwa (Psikotes, Konsultasi, Terapi medikamentosa,

Play Therapy)

9. Jumlah pasien rujukan dan pasien dirujuk

10. Tingkat Pemanfaatan Rumah Sakit (Cara Pembayaran)

11. Bed Occupancy rate (BOR)

12. Length of Stay (LOS)

13. Bed Turn Over (BTO)

14. Turn Over Interval (TOI)

15. Nett Death Rate (NDR)

16. Gross Death rate (GDR)

17. % mati kurang dari 48 jam

18. Rata-rata kunjungan baru/hari

206

19. o Rata-rata kunjungan/hari, dsb

Data Morbiditas

Data yang dapat disajikan diantaranya :

1. Pola penyakit

2. Jumlah pasien menurut jenis penyakit, kelompok umur, jenis kelamin

3. Nosokomial Infection rate

4. "Average Post Operative Length of Stay" untuk setiap jenis penyakit dengan

operasi.

5. "Average Pre Operative Length of Stay" untuk setiap jenis penyakit dengan

operasi.

6. "Average Length of Stay" untuk masing-masing jenis penyakit pasien rawat

nginap

7. "Case Fatality Rate", setiap jenis penyakit rawat nginap.

8. "Proportional Morbidity Rate", dsb.

Data Inventarisasi Rumah Sakit


1. Daftar rumah sakit diperinci menurut propinsi

2. Daftar rumah sakit diperinci menurut jenis

3. Daftar rumah sakit diperinci menurut pengelola

4. Daftar rumah sakit diperinci menurut kelas

5. Daftar nama Direktur rumah sakit

6. Daftar perizinan rumah sakit

7. Distribusi RS dan tempat tidur menurut jenis dan pengelola RS

8. Perincian tempat tidur menurut jenis pelayanan

207

9. Perincian tempat tidur menurut kelas perawatan

10. Ratio tempat tidur RS dengan penduduk

11. Kecenderungan peningkatan tempat tidur rumah sakit, dsb.

Data Ketenagaan Rumah Sakit


1. Jumlah tenaga medis menurut kualifikasi pendidikan (jenis keahlian)

2. Jumlah tenaga asisten ahli menurut keahlian dan status

3. Jumlah tenaga medis menurut status kepegawaian

4. Jumlah tenaga paramedis perawatan menurut kualifikasi pendidikan

5. Jumlah tenaga paramedis perawatan menurut status kepegawaian

6. Jumlah tenaga paramedis non perawatan menurut kualifikasi pendidikan

7. Jumlah tenaga paramedis non perawatan menurut status kepegawaian

8. Jumlah tenaga non medis menurut kualifikasi pendidikan

9. Jumlah tenaga non medis menurut status kepegawaian

10. Jumlah tenaga menurut jenis dan golongan gaji

11. Ratio tenaga menurut jenis dengan tempat tidur

12. Ratio tenaga menurut jenis dengan kunjungan

13. Kebutuhan tenaga minimal menurut jenis tenaga, dsb.

Data Peralatan Rumah Sakit

1. Jumlah alat menurut jenis dan sumber pengadaannya

1. Jumlah alat menurut jenis dan kondisinya

Penggunaan Indikator Program Rumah Sakit

Tujuan dan sasaran suatu program dapat berbeda tergantung dari eselon atau tingkat

perencanaan atau pelaksana yang harus melakukan monitoring atau evaluasi.

Di tingkat operasional rumah sakit, monitoring terhadap indikator program dilakukan

dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat mutu dan efisiensi pelayanan.

2. Membuat perbandingan mutu dan efisiensi diantara unit-unit (bagian) di dalam

rumah sakit.

208

Dengan kata lain, indikator dapat dipakai untuk menilai peningkatan kemampuan

manajemen dan efisiensi serta mutu pelayanan.

Meningkatkan Kemampuan Manajemen dan Efisiensi.

Sebenamya indikator untuk sasaran ini tidak lain sama dengan indikator efisiensi di

rumah sakit. Kemampuan manajemen rumah sakit dapat diandalkan jika manajemen

dilakukan dengan efisien. Pengertian efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian

perbandingan antara input sumber daya (tenaga, dana, alat, metoda) dan output yang

dihasilkan dalam satuan. Secara tradisional output pelayanan di rumah sakit selalu

dinyatakan dalam bentuk Jumlah Hari Rawat, Jumlah Pasien yang Masuk Dirawat, atau

Jumlah Pasien yang Keluar.

Efisiensi Penampilan Rumah Sakit dinyatakan dalam bentuk Biaya Per Satu Hari

Rawat, Persentase Okupasi, Rata-rata Lama Hari Rawat, Bed Turnover Internal,Turnover

Rate. Apakah betul demikian ? Marilah kita lihat dua buah rumah sakit A dan B. Rumah

Sakit A adalah rumah sakit khusus merawat pasien kronis (Jiwa atau TB Paru)

mempunyai B0R 90 % dengan AvLOS 20 hari. Rumah Sakit B adalah rumah sakit umum

Kelas B dengan pelayanan spesialisasi dan sub-spesialisasi mempunyai BOR 70 %

dengan AvLOS 9 hari. Jika dua rumah sakit tersebut diperbandingkan maka jelas rumah

sakit A kurang efisien dibandingkan dengan rumah sakit B. Contoh ekstrim ini

menunjukkan bahwa memperbandingkan dua buah atau lebih rumah sakit yang berbeda

dalam hal fasilitas pelayanan yang disediakan, penggunaan teknologi pelayanan , dan

sumber daya yang tersedia akan dapat menyesatkan. Di rumah sakit B juga dirawat

banyak pasien kronis (jiwa misalnya) yang menunjukkan BOR tinggi dan AvLOS

panjang untuk ruangan pasien kronis ini, walaupun angka BOR untuk seluruh rumah sakit

tercatat ± 60 %. Perbedaan sifat pasien, perbedaan dalam hal tindakan medik dan

teknologi intervensi ini disebut dengan "Case Mix". Karena adanya "Case Mix" inilah

maka harus dicari indikator lain yang lebih sesuai untuk memperbandingkan tingkat

efesiensi dari dua atau lebih rumah sakit, atau untuk memperbandingkan dan

menggambarkan tingkat efisiensi unit (bagian) didalam rumah sakit sendiri.

Indikator yang selama ini dipakai untuk menilai tingkat efisiensi di rumah sakit

adalah gambaran Grafik Barber- Johnson. Grafik ini digambarkan dari 4 jenis variabel,

yaitu BOR, AvLOS, Turnover Interval dan Bed Turnover Ratio. Kelemahan disini adalah

karena variabel diperoleh dari angka rata-rata, di dalam angka rata-rata ini mengandung

209

variasi angka yang tidak mungkin kita dapat abaikan begitu saja. Namun walaupun begitu

Grafik ini pasti sangat bermanfaat, terutama untuk memonitor kecenderungan dari tingkat

efisiensi di dalam rumah sakit itu sendiri.

Di Amerika dikembangkan indikator yang lebih tajam lagi untuk menilai tingkat

efisiensi rumah sakit dengan cara memperkecil pengaruh "Case Mix". Indikator yang

banyak digunakan adalah:

1. AvLOS pasien pre-operative.

2. AvLOS penyakit tertentu yang disebut dengan Tracer Conditions.

Pasien yang harus mengalami operasi biasanya diharuskan terlebih dahulu menjalani

pemeriksaan diagnostik lengkap Radiologi dan Laboratorium atau harus masuk rumah

sakit untuk observasi terhadap keadaan tertentu. Jadi pasien sudah menggunakan sumber

daya rumah sakit tidak sedikit sebelum dia di operasi. Lebih lama pasien dirawat, atau

lebih banyak dia harus menjalani tes diagnostik sebelum saatnya dioperasi lebih banyak

pasien tersebut akan menghabiskan sumber daya rumah sakit. Disini ada unsur

pemborosan yang harus diperhitungkan atau dengan kata lain ada unsur in-efisiensi.

Lebih singkat Av LOS pre-operasi, lebih hemat dan lebih efisien pelayanan yang

diberikan.

Indikator yang lebih tajam lagi untuk menilai efisiensi rumah sakit adalah dengan

cara menghitung Av LOS dari beberapa jenis penyakit tertentu (Tracer Conditions) yang

dicatat di rumah sakit. Perkembangan paling akhir terjadi di Amerika untuk mencari

indikator efisiensi rumah sakit paling andal yang sekaligus digunakan untuk menilai

tingkat mutu pelayanan. Pencarian ini dirintis lewat riset intensif menggunakan teknologi

komputer canggih. Hasilnya adalah penyusunan sekelompok diagnose penyakit yang

dinamakan sebagai Diagnosis Related Group (DRG). Di dalam DRG ini dikumpulkan 83

kelompok besar penyakit dan kemudian masih dibagi menjadi sub-kelompok sehingga

akhirnya tersusun 383 jenis penyakit. Tiap jenis penyakit dapat dikatakan mempunyai Av

LOS yang tidak berbeda panjangnya, tidak berbeda cara penanganan mediknya, dan

menghabiskan sumber daya yang kurang lebih sama besamya.

DRG disusun dari kumpulan diagnosis penyakit dari ICD ke IX WHO. Pada saat ini

DRG sudah dipergunakan oleh hampir setiap rumah sakit di Amerika untuk menghitung

unit cost penyakit, menyusun tarif, menyusun anggaran belanja, dan untuk

memperbandingkan mutu pelayanan diantara rumah sakit.

Mutu Pelayanan

210

Konsep dan pengertian tentang mutu pelayanan di rumah sakit agak sulit untuk

dijelaskan karena adanya persepsi sebagian orang bersifat subyektif. Terdapat banyak

sekali variabel bebas yang mempengaruhi pelayanan ini. Negara yang paling banyak

mempersoalkan penilaian mutu dan kemudian melakukan banyak sekali riset tentang

mutu pelayanan rumah sakit adalah negara Amerika. Riset ini dilakukan untuk mencari

jalan keluar dan berusaha untuk memberikan pengertian operasional tentang mutu,

mencari pendekatan untuk menilai mutu dan mencari cara yang tepat dan obyektif

sebagaimana mutu rumah sakit dilakukan. Salah satu hasil dari riset tersebut adalah DRG

yang telah dijelaskan di atas.

Pada umumnya para ahli sekarang sudah sepakat bahwa indikator untuk membuat

analisa tentang mutu pelayanan rumah sakit (bukan mengukur mutu) adalah sebagai

berikut:

1. AvLOS DRG

2. AvLOS Postoperative.

3. AvLOS Tracer Conditions.

4. Net Death Rate Hospital.

5. Infection Rate Postoperative.

6. Postoperative Death Rate.

Pemerataan Pelayanan.

Pemerataan pelayanan rumah sakit mempunyai arti orang dapat diberikan pelayanan

yang lebih banyak, cakupan pelayanan rumah sakit keluar lebih luas, atau lebih banyak

jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh rumah sakit.

Pengertian pemerataan mengandung unsur wilayah kerja, jumlah penduduk, dan

kesempatan penduduk menggunakan sarana yang tersedia di rumah sakit (tempat tidur,

poliklinik, kamar operasi, unit darurat dan lain sebagainya).Pengertian pemerataan ini

mengharuskan rumah sakit mengetahui luas cakupan pelayanan yang biasanya disebut

dengan "Service Area" atau "Catchment Area" rumah sakit.

Untuk mengetahui luas service area ini ada beberapa cara. Yang paling sederhana, akan

tetapi memakan waktu lama dan rumit, adalah mencatat alamat dari semua pasien yang

pernah datang berobat di rumah sakit. Cara lain adalah menghitung kelahiran bayi di

rumah sakit dibandingkan dengan angka kelahiran bayi di masyarakat. Rumusannya

adalah sebagai berikut:

211

Service area population

X = Jumlah kelahiran di rumah sakit.

Y = Jumlah kelahiran di daerah diluar mmah sakit.

Z = Jumlah penduduk di daerah.

Perhitungan ini dibuat sederhana karena adanya anggapan bahwa kelahiran terjadi

secara merata di kalangan penduduk di satu daerah.

Cara lain untuk mengetahui luas cakupan dan indikasi pemerataan, adalah

perbandingan dari jumlah pasien yang masuk dirawat nginap di rumah sakit dan jumlah

penduduk di satu daerah tertentu, yang disebut dengan : Admission Use Rate.

Permasalahan dan Upaya Pemecahannya

Pada pelaksanaan Sistem Informasi Rumah Sakit, dijumpai masalah, baik yang

dikarenakan faktor dari luar maupun faktor dari dalam. Permasalahan yang perlu segera

mendapatkan pemecahan dapat di identifikasikan sbb:

Faktor Dari Luar (Unit Pelapor)

1. Keterlambatan laporan yang menyebabkan data tidak bisa diproses secara

serentak, sehingga dampak dari pada keterlambatan tersebut adalah terjadinya

keterlambatan didalam penyajiannya. Untuk mengatasi masalah ini perlu adanya

sanksi batas waktu akhir penyampaian laporan. Apabila sampai batas waktu yang

ditentukan data tidak masuk, dimasukkan data periode sebelumnya, dan apabila

data periode sebelumnya juga tidak masuk diambil angka perkiraan

(ekstrapolasi).

2. Kecermatan pengisian laporan seringkali kurang diperhatikan sehingga

menyebabkan bertambahnya waktu yang di pergunakan untuk proses pengolahan

(dikarenakan menunggu datangnya perbaikan). Untuk itu perlu dilakukan

pengawasan kecermatan pelaporan di rumah sakit secara berjenjang sesuai

dengan hierarkhi kewenangannya, serta melatih tenaga-tenaga pelaksana.

Faktor Dari Dalam

1. Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal di dalam proses

manajemen

212

2. Tidak tersedia dana (kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit) untuk keperluan

bimbingan teknis langsung ke rumah sakit.

3. Adanya kecenderungan meningkatnya jumlah laporan yang dimintakan ke rumah

sakit (penambahan secara lebih rinci, untuk keperluan program) yang menyebabkan

bertambahnya beban kerja rumah sakit dalam hal pelaporan.Untuk mengatasi

masalah tersebut perlu adanya pembatasan yang jelas

Informasi-informasi mana yang dapat diperoleh melalui bentuk pelaporan rutin, serta

informasi-informasi mana yang hanya dapat diperoleh melalui survei atau pengumpulan

data yang bersifat insidentil.

BAB 11

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS)

alam Sistem Kesehatan Nasional puskesmas adalah sebagai ujung tombak

dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat yang

dikenal sebagai Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) strata pertama di setiap

kecamatan. Puskesmas bertanggung jawab atas masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

D

213

Di dalam sistem kesehatan daerah puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas

pada dinas kesehatan kota/kabupaten, dan merupakan unit struktural pemerintah daerah

kota/kabupaten.

GBHN tahun 1993 telah mengamanatkan antara lain tentang perlunya dibangun

suatu sistem informasi yang terpadu dalam rangka meningkatkan daya guna manajemen

pembangunan. Dengan demikian, sistem informasi perlu dikembangkan dalam rangka

mendukung kelancaran proses manajemen institusi kesehatan pemerintah di berbagai

jenjang administrasi, termasuk di tingkat Puskesmas.

Pengembangan sistem informasi manajemen Puskesmas pada hakekatnya bertolak

dari pemahaman bahwa pelaksanaan SP2TP perlu ditingkatkan sehingga tidak hanya

berorientasi pada pencatatan dan pelaporan saja, namun informasi yang dihasilkan oleh

SP2TP itu diharapkan dapat menjadi masukan bagi peningkatan proses manajemen

Puskesmas, perbaikan pelaksanaan kegiatan bulanan maupun rencana operasional

tahunan Puskesmas, dan sebagai dasar penggerakan pelaksanaan staf Puskesmas melalui

lokakarya mininya.

Bagi manajemen Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, informasi yang dipasok oleh

sistem ini perlu dikonfirmasikan dan dipadukan dengan berbagai informasi yang

dihasilkan oleh sistem lain, dalam upaya mengetahui gambaran keadaan dan masalah

kesehatan di wilayahnya. Dengan mengetahui keadaan dan masalah kesehatan secara

benar, diharapkan dapat diambil langkah-langkah pemecahan atau penanggulangannya

secara memadai.

Konsep Dasar SIMPUS

Pengertian

Pusat kesehatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Puskesmas adalah

institusi pemerintah paling depan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat diwilayah kerjanya. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor

128/MENKES/SK/II/2004, dijelaskan tentang pengertian puskesmas sebagai berikut:

‖Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja‖.

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan

pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan turut membina peran serta masyarakat

dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat

di wilayah kerjanya dalam bentuk beberapa kegiatan pokok kesehatan.

214

Hingga kini belum ada kesepakatan terhadap batasan istilah Sistem Informasi

Manajemen Puskesmas (SIMPUS). Definisi yang cukup memadai sebagai berikut :

"Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah suatu tatanan

manusia/peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen

Puskesmas mencapai sasaran kegiatannya". Sumber informasi utamanya adalah SP2TP,

sedangkan informasi lain yang ada, berperan sebagai pelengkap.

Tujuan SIMPUS

Tujuan umum SIMPUS adalah meningkatnya kualitas manajemen Puskesmas secara

lebih berhasil-guna dan berdaya-guna, melalui pemanfaatan secara optimal data SP2TP

dan informasi lain yang menunjang.

Sedangkan tujuan khusus SIMPUS adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP)

2. Sebagai dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas

(Lokakarya Mini)

3. Sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas

(PWS dan Stratifikasi Puskesmas)

4. Untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan kegiatan pokok Puskesmas.

Penyelengaraan SIMPUS

Sumber Informasi

Sebagaimana diketahui, SP2TP terdiri dari komppnen pencatatan dan komponen

pelaporan. Yang terutama dibutuhkan untuk menunjang kegiatan manajemen Puskesmas

adalah komponen pencatatannya, oleh karena informasi yang dapat dihasilkan dari

komponen ini lebih lengkap daripada komponen pelaporannya. Pencatatan-pencatatan

yang utama, antara lain adalah:

1. Kartu individu, seperti Kartu Rawat Jalan, Kartu Ibu, Kartu TB, Kartu Rumah

dan sebagainya,

2. Register, seperti Register Kunjungan, Register KIA, Register Filariasis, Register

Posyandu, dan sebagainya;

3. Laporan Kejadian Luar Biasa dan Laporan Bulanan Sentinel;

215

4. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK atau Family Folder), yang diberikan khusus

untuk keluarga berisiko antara lain :

1. salah seorang anggotanya menderita TB Paru;

2. salah seorang anggotanya menderita Kusta;

3. salah seorang anggotanya mempunyai risiko tinggi seperti: ibu hamil, neonatus

risiko tinggi (BBLR) dan balita kurang energi kronis (KEK)

4. salah satu anggotanya menderita gangguan jiwa.

Di samping SP2TP juga diperlukan informasi dari instansi di luar sektor

kesehatan ataupun sumber-sumber lainnya, seperti informasi kependudukan, hasil

kegiatan sector lain yang terkait, seperti BKKBN, Pertanian, Bangdes, Depdikbud, PU,

dan lain-lain. Hasil pengolahan data SP2TP dan informasi lainnya dimanfaatkan untuk

meningkatkan manajemen Puskesmas.

Mekanisme

Mekanisme kerja SIMPUS adalah sebagai berikut:

1. Data SP2TP dan data lainnya diolah, disajikan dan diinterpretasikan sesuai

dengan Petunjuk Pengolahan dan Pemanfaatan Data SP2TP serta Petunjuk dari

masing-masing program yang ada (seperti program ISPA, Malaria, Imunisasi,

Kesehatan Lingkungan, KIA, Gizi, Perkesmas dan sebagainya).

2. Pengolahan, analisis, interpretasi dan penyajian dilakukan oleh para penanggung-

jawab masing-masing kegiatan di Puskesmas dan pengelola program di semua

jenjang adminstrasi.

3. Informasi yang diperoleh dari pengolahan dan interpretasi data SP2TP dan

sumber lainnya, dapat bersifat kualitatif (seperti meningkat, menurun dan tidak

ada perubahan) dan bersifat kuantitatif dalam bentuk angka seperti jumlah,

persentase dan sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa laporan tahunan

Puskesmas.

Pemanfaatan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan SIMPUS:

1. Informasi yang diperoleh dari SP2TP dan informasi lainnya dimanfaatkan untuk

menunjang proses manajemen di tingkat Puskesmas, sebagai bahan untuk

216

penyusunan rencana tahunan Puskesmas, penyusunan rencana kerja operasional

Puskesmas, bahan pemantauan evaluasi dan pembinaan.

2. Informasi dari SP2TP dan sumber lainnya akan membantu Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten dalam penyusunan perencanaan tahunan, penilaian kinerja

Puskesmas berdasarkan beban kerja dan pencapaian hasil kegiatan Puskesmas,

sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di

wilayahnya, untuk menentukan prioritas masalah dan upaya pemecahan dan

tindak lanjutnya.

3. Informasi dari SP2TP akan membantu kelancaran perencanaan (P1), penggerakan

pelaksanaan (P2) dan pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) program-program,

sebagai masukan untuk diskusi UDKP.

Peranan Kota/Kabupaten dalam Pembinaan SIMPUS

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten bertugas membina Puskesmas sehingga

Simpus dapat terselenggara di setiap Puskesmas. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten membentuk Tim yang terdiri dari para

pengelola program serta menyediakan sarana termasuk peningkatan kemampuan dan

penyediaan sumber daya manusia.

Dalam pemanfaatan Simpus Kota/Kabupaten perlu menyadari bahwa sistem

informasi manajemen Puskesmas pada hakekatnya merupakan suatu subsistem informasi

dalam sistem informasi manajemen kesehatan Kota/Kabupaten. Sehingga masukan yang

diperoleh dari subsistem ini perlu dikonfirmasi atau dipadukan dengan subsistem

informasi lainnya sebagai dasar pemikiran untuk pengambilan keputusan di

Kota/Kabupaten.

Tugas Tim Kota/Kabupaten dalam pembinaan SIMPUS adalah :

1. Melakukan pembinaan Simpus. Dalam pembinaan ini memperhatikan pada

ketepatan waktu laporan, kualitas data, pengolahan dan pemanfaatan data oleh

Puskesmas dan oleh tingkat Kota/Kabupaten.

2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi

manajemen Puskesmas.

3. Mengorganisir pertemuan berkala sesuai dengan jadwal yang disepakati di

Kota/Kabupaten, untuk membahas SIMPUS di wilayahnya.

217

4. Memberikan umpan-balik hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

sistem informasi manajemen Puskesmas kepada Puskesmas.

5. Mengorganisir supervisi berkala ke Puskesmas dalam rangka pembinaan

pelaksanaan SIMPUS.

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

Pengertian SP2TP

Beberapa definisi komponen-komponen SP2TP:

”Sistem” adalah satu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan,

berintegrasi dan mempunyai tujuan tertentu.

"Terpadu" diartikan sebagai gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan

kesehatan Puskesmas yang tidak tumpang tindih, sehingga dapat dihindarkan pencatatan

dan pelaporan lain, yang akan memperberat beban kerja petugas Puskesmas.

Puskesmas di sini sudah mencakup Puskesmas, Puskesmas dengan tempat tidur,

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di desa.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa SP2TP adalah sistem pencatatan dan

pelaporan gabungan berbagai macam kegiatan upaya pelayanan kesehatan Puskesmas dan

jajarannya dalam menunjang manajemen program Puskesmas.

Ruang Lingkup SP2TP

Pelaksanaan SP2TP menganut konsep wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu

mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas (Puskesmas Pembantu,

Puskesmas Keliling, termasuk Bidan di desa).

Jenis data yang dikumpuikan dan dicatat da!am SP2TP adalah seluruh kegiatan di

Puskesmas yang meliputi data :

1. Umum dan demografi di wilayah kerja Puskesmas.

2. Ketenagaan di Puskesmas.

3. Sarana yang dimiliki Puskesmas.

4. Kegiatan pokok Puskesmas yasig dilakukan di dalam dan di luar gedung

Puskesmas

218

Variabel atau indikator yang dilaporkan adalah data/informasi yang sensitif, mudah

diperoleh, spesifik dan sederhana, serta bermanfaat untuk pemantauan dan evaluasi, yang

dapat menggambarkan aksesibilitas, masalah, manajemen dan dampak program.

Diharapkan pencatatan di Puskesmas dan laporan yang diterima di Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, serta Pusat, diolah dan dimanfaatkan oleh

pengambil keputusan dan penanggung jawab program guna meningkatkan pelaksanaan

programnya.

Laporan SP2TP mempergunakan sistem tahun kalender. Periode laporan dari Puskesmas

ke Kota/Kabupaten adalah bulanan dan tahunan. Periode laporan dari Kota/Kabupaten ke

Propinsi dan Pusat adalah triwulan.

Pengorganisasian

Dalam peiaksanaan SP2TP pengorganisasian di berbagai jenjang administrasi adalah

sebagai berikut:

Tingkat Puskesmas

1. Pengorganisasian.

1. Penanggung jawab : Kepala Puskesmas

2. Koordinator : Petugas yang ditunjuk Kepala Puskesmas

3. Anggota : Pelaksana Kegiatan di Puskesmas

2. Tugas Penanggung Jawab SP2TP.

4. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Pencatatan dan

Pelapoian Terpadu di Puskesmas.

5. Memberikan bimbingan kepada koordinator SP2TP dan para pelaksana kegiatan

di Puskesmas.

3. Tugas Koordinator SP2TP.

1. Mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan

2. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan

mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

3. Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan

mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten paling lambat

tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

219

4. Menyimpan arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan.

5. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala

Puskesmas

6. Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala

Puskesmas dengan pelaksana kegiatan untuk menilai pelaksanaan kegiatan

SP2TP.

4. Tugas Pelaksana Kegiatan.

1. Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada.

2. Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa

3. Melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan Puskesmas

Pembantu serta Bidan di desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi/membuat

laporan SP2TP.

4. Setiap tanggal 5 mengisi/rnembuat laporan SP2TP dari hasil kegiatan masing-

masing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada Koordinator P2TP Puskestnas.

Dengan rincian satu rangkap untuk arsip Koordinator SP2TP Puskesmas dan satu

rangkap oleh Koordinator SP2TP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten.

5. Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang

diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya

6. Bertanggungjawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya.

Tingkat Kota/Kabupaten

Di Kota/Kabupaten dibentuk Tim SP2TP dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

2. Koordinator : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Pelaksana : Urusan Rencana dan Informasi

4. Anggota : Pengelola Program

220

Pengorganisasian di atas didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten Pola Maksimal sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No.21/94

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Kesehatan.

Dalam hal Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten menganut Pola

Minimal, maka Koordinator Tim SP2TP Kota/Kabupaten adalah Kepala Seksi Pelayanan

Kesehatan dan sebagai pelaksananya adalah Kepala Sub Sie Puskesmas.


1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SP2TP.

2. Memberikan bimbingan kepada koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP

3. Mengadakan pertemuan berkala setiap 3 bulan sekali untuk menilai hasil

pelaksanaan SP2TP.

4. Memanfaatkan data laporan SP2TP dalam penyusunan laporan tahunan, profil

dan perencanaan kesehatan Kota/Kabupaten.


1. Mengkoordinasikan laporan SP2TP yang diterima dari Puskesmas.

2. Mengkoordinir pelaksanaan entri data/pengolahan data laporan SP2TP.

3. Menyampaikan hasil olahan/rekapitulasi/hasil entri data laporan SP2TP kepada

pengelola program di Kota/Kabupaten.

4. Setiap tanggal 20 dari triwulan dimaksud mengirimkan hasil entri data/

rekapitulasi data SP2TP kepada Dinas Kesehatan Propinsi, dan Direktorat

Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan.

5. setiap akhir bulan Februari tahun berikutnya mengirimkan hasil entri data/

rekapitulasi laporan tahunan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktorat

Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

6. Tugas Pelaksana SP2TP.

1. Menerima laporan SP2TP dari koordinator SP2TP Kota/Kabupaten.

2. Melakukan entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP.

3. Menyerahkan hasil entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP kepada koordinator

SP2TP Kota/Kabupaten.

221

4. Mengarsipkan laporan SP2TP Puskesmas yang telah di rekap/di entri.

5. Menyimpan arsip hasil entri data/rekapitulasi data laporan SP2TP.

6. Tugas Anggota ( Pengelola Program ).

1. Menerima hasil entri/rekapitulasi data laporan SP2TP dari koordinator SP2TP.

2. Melakukan koreksi data hasil entri/rekapitulasi dan menyampaikan hasilnya

kepada pelaksana SP2TP.

3. Mengolah dan memanfaatkan hasil entri/rekapitulasi laporan SP2TP sebagai

bahan untuk umpan balik dan bimbingan teknis ke Puskesmas serta tindak lanjut

yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program yang menjadi

tanggungjawabnya.

4. Tim SP2TP Kota/Kabupaten juga bertanggung jawab dalam pembinaan

pelaksanaan SP2TP di tingkat Puskesmas.

Tingkat Propinsi

Di Propinsi dibentuk Tim SP2TP dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Pengorganisasian.

Pengorganisasian di tingkat propinsi terdiri dari:

1. Pembina : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

2. Penanggungjawab : Kepala Sub Dinas Bina Program

3. Koordinator : Kepala Sub Dinas Bina Pelayanan Kesehatan

4. Pelaksana/Sekretaris I : Kepala Sie Puskesma

II:Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Kesehatan

5. Anggota : Pengelola Program


1. Bertanggung jawab terhadap pelaksana SP2TP tingkat Propinsi.

2. Memberikan bimbingan kepada koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP

tingkat propinsi, Kota/Kabupaten dan Puskesmas.

3. Mengadakan pertemuan evaluasi berkala setiap 6 bulan sekali dengan

koordinator, pelaksana dan anggota tim SP2TP tingkat propinsi.

222


1. Mengkoordinir laporan SP2TP yang diterima dari Kota/Kabupaten.

2. Mengirimkan laporan hasil entri/rekapitulasi data SP2TP ke pengelola program

untuk dianalisis.

3. Mengirimkan umpan balik hasil olahan/analisis program setiap triwulan ke

Kota/Kabupaten, paling lambat tanggal 20 dua bulan berikutnya dari triwulan

yang bersangkutan.

4. Mengirimkan hasil entri/rekapitulasi data SP2TP ke Kantor Wilayah Departemen

Kesehatan.

1. Tugas Pelaksana/Sekretaris I dan Sekretaris II SP2TP .

1. Mengolah laporan/entri data SP2TP yang diterima oleh koordinator SP2TP

Propinsi

2. Menyampaikan hasil olahan/entri data ke koordinator SP2TP Propinsi.

3. Mengarsipkan laporan SP2TP dari Kota/Kabupaten yang telah diolah/dientri.

4. Menyampaikan hasil olahan Propinsi ke Depkes.

1. Tugas Anggota SP2TP ( Pengelola Program ).

1. Menerima laporan hasil entri/olahan data SP2TP dari koordinator SP2TP

Propinsi,

2. Mengolah dan menganalisis laporan yang diterima dan melaksanakan tindak

lanjutnya.

1. Tim SP2TP juga bertanggung jawab dalam pembinaan

pelaksanaan SP2TP di tingkat Kota/Kabupaten.

Pengelolaan SP2TP

Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) terdiri

dari pencatatan, pelaporan dan pengolahan serta pemanfaatan data.

Pencatatan

Kegiatan pokok Puskesmas baik yang dilakukan di dalam gedung maupun di luar

gedung Puskesmas, Puskesmas Tempat Tidur dan Puskesmas Pembantu serta Bidan di

desa, harus dicatat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme pencatatan yang baik,

formulir yang cukup serta cara pengisian yang benar dan teliti.

223

1. Formulir pencatatan.

Formulir pencatatan SP2TP terdiri dari :

1. Rekam Kesehatan Keluarga (RKK) atau yang disebut "Family Folder".

Yang dimaksud RKK adalah himpunan kartu-kartu individu suatu keluarga yang

memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas. Adapun kegunaan RKK adalah:

1. untuk mengikuti keadaan kesehatan di suatu keluarga.

2. untuk mengetahui gambaran penyakit di suatu keluarga.

Penggunaan RKK diutamakan pada keluarga yang anggotanya mengidap salah satu

penyakit/kondisi, antara lain:

1. salah seorang anggota keluarga adalah penderita TB Paru.

2. salah seorang anggota keluarga adalah penderita Kusta.

3. keluarga risiko tinggi yaitu ibu hamil risiko tinggi, neonatus risiko tinggi

(BBLR), balita kurang energi kronis (KEK).

4. salah seorang anggota keluarga adalah penderita gangguan jiwa.

Keluarga yang menggunakan RKK diberi kartu tanda pengenal keluarga (KTPK)

yang merupakan alat bantu untuk memudahkan pencarian berkas/tile keluarga yang telah

terdaftar/mendapatkan pelayanan pada saat meminta pelayanan ulang di Puskesmas.

KTPK dibuat 2 rangkap, 1 dibawa oleh keluarga pengunjung Puskesmas, dan 1 disimpan

di Puskesmas.

5. Kartu Tanda Pengenal (KTP).

KTP diberikan kepada individu yang berkunjung/berobat ke Puskesmas dan merupakan

alat bantu untuk memudahkan pencarian berkas/file bagi individu yang telah

terdaftar/mendapat pelayanan pada saat meminta pelayanan ulang di Puskesmas.

Khusus untuk akseptor KB, penyakit kusta dan TB paru mempergunakan KTP khusus

yaitu kartu KB, kartu penderita kusta dan kartu penderita TB Paru, atas namanya sendiri.

Maksud pemberian kartu ini adalah apabila yang bersangkutan pindah, maka kartu dan

rekam kesehatan/berkasnya dibawa pindah (untuk memudahkan/mengetahui pelayanan

yang telah diberikan/ didapatkan oleh yang bersangkutan).

6. Kartu Rawat Jalan atau kartu rekam medik pasien adalah alat untuk mencatat

identitas dan status pasien yang berkunjung ke Puskesmas untuk memperoleh

pelayanan rawat jalan.

224

7. Kartu Rawat Tinggal atau kartu rekam medik pasien adalah alat untuk mencatat

identitas dan status pasien yang di rawat di Puskesmas yang mempunyai ruang

rawat inap.

8. Kartu Penderita Kusta.

Kartu ini khusus untuk penderita kusta, yang berisi identitas penderita kusta yang dilayani

di gedung Puskesmas.Kartu Indeks Penyakit Khusus Kusta, merupakan alat untuk

mengetahui riwayat dan perkembangan penyakit kusta.

9. Kartu Penderita TB Paru.

Kartu ini khusus untuk penderita TB Paru, yang berisi identitas penderita TB Paru yang

dilayani di gedung Puskesmas Kartu Indeks Penyakit Khusus TB Paru adalah alat untuk

mengetahui keadaan dan perkembangan penyakit TB Paru pasien yang dilayani di gedung

Puskesmas.

10. Kartu Ibu adalah alat untuk mengetahui identitas dan status kesehatan serta

riwayat kehamilan ibu sampai kelahiran bayinya.

11. Kartu Anak adalah alat untuk mengetahui identitas, status kesehatan dan

pelayanan baik pelayanan preventif-promotif maupun pengobatan dan

rehabilitatif yang telah diberikan kepada balita dan anak prasekolah.

12. KMS balita adalah alat untuk mengetahui identitas dan mencatat pertumbuhan

balita dan pelayanan yang telah diperoleh oleh balita tersebut.

13. KMS anak sekolah adalah alat untuk mengetahui identitas dan mencatat

pertumbuhan dan pelayanan yang telah didapat oleh anak sekolah.

14. KMS ibu hamil adalah alat untuk mengetahui identitas dan mencatat

perkembangan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang telah diterima

yang bersangkutan.

15. KMS Usila adalah alat untuk mencatat kesehatan usia lanjut secara pribadi baik

fisik maupun psiko-sosialnya, sehingga dapat digunakan untuk memantau

kesehatannya, menemukan penyakit pada usia lanjut secara dini dan menilai

kemajuan kesehatan usia lanjut.

16. Kartu Tumbuh Kembang Balita adalah alat untuk mencatat tumbuh kembang

balita, sehingga apabila terdapat kelainan dapat dideteksi sedini mungkin

225

17. Kartu Rumah adalah alat untuk mengetahui dan mengikuti keadaan sanitasi

lingkungan perumahan.

18. Register.

Adalah formulir untuk mencatat/merekap data kegiatan di dalam dan di luar gedung

Puskesmas, yang telah dicatat di kartu-kartu dan catatan lainnya.

Jenis-jenis register dimaksud adalah :

1. Register Nomor Indeks Pengunjung Puskesmas

2. Register Kunjungan

3. Register Rawat Jalan

4. Register Rawat Inap

5. Register KIA

6. Register Kohort Ibu

7. Register Kohort Balita

8. Register Deteksi Tumbuh Kembang

9. Register Gizi

10. Register Kapsul Minyak Beryodium

11. Register Pengamatan Penyakit Menular

12. Register Kusta

13. Register Pemeriksaan Kontak Penderita Kusta

14. Register Pemeriksaan Anak Sekolah (untuk Peny. Kusta)

15. Register Malaria

16. Register Pes

17. Register Antrak

18. Register Rabies

19. Register Kohort TB Paru

226

20. Register Kasus DBD

21. Register Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD

22. Register Acute Flaccid Paralysis (AFP)

23. Register Tetanus Neonatorum

24. Register Frambusia

25. Register Filaria

26. Buku Inventarisasi Peralatan Puskesmas

27. Register Perawatan Gawat Darurat Puskesmas

28. Register Kohort Pembinaan Keluarga

29. Register Rawat Jalan Gigi

30. Register Laboratorium

31. Register PKM

32. Register PSM

33. Register Data Dasar Kesehatan Lingkungan

34. Register Kegiatan Kesehatan Lingkungan

35. Rekapitulasi Kegiatan Penjaringan

36. Register Kegiatan UKS

37. Register Data Dasar Sekolah

38. Register Kegiatan Posyandu

39. Register Pelayanan Kesehatan Olah Raga

40. Register Pembinaan Kelompok / Klub Olah Raga.

41. Register Perawatan Kesehatan Masyarakat untuk Keluarga dan Individu (Reg. A).

42. Register Perawatan Kesehatan Masyarakat untuk Kelompok/Masyarakat (Reg.

B). Untuk kegiatan Keluarga Berencana (KB), pencatatan kegiatannya

227

menggunakan register KB sesuai dengan pedoman dari Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

43. Mekanisme Pencatatan.

Pada prinsipnya seorang pasien yang berkunjung pertama kali atau kunjungan ulang

ke Puskesmas harus melalui loket untuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal atau

mengambil berkasnya dari petugas loket. Pasien tersebut disalurkan pada unit

pelayanan yang dituju. Apabila pasien mendapat pelayanan kesehatan di luar gedung

Puskesmas, maka pasien tersebut akan dicatat dalam register yang sesuai dengan

pelayanan yang diterima.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Pelaporan

Pelaporan terpadu Puskesmas menggunakan tahun kalender yaitu dari bulan

Januari sampai dengan Desember dalam tahun yang sama.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat

No.590/BM/DJ/Info/V/96 diberlakukan formulir laporan yang baru. Sedangkan untuk

kebutuhan Dari II dan Propinsi diberikan kesempatan mengembangkan variabel laporan

sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan kemampuan/beban kerja petugas di

Puskesmas.

1. Formulir Laporan :

1. Laporan dari Puskesmas

ke Kota/Kabupaten.

228

i). Laporan Bulanan.

1. Data Kesakitan(LB.1)

2. Data Obat-obatan (LB.2)

3. Gizi, KIA, Imunisasi dan Pengamatan Penyakit Menular (LB.3)

4. Data Kegiatan Puskesmas (LB.4)

Kegiatan Puskesmas meliputi : Kunjungan Puskesmas, Rawat Tinggal,

Perawatan Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Medik Dasar Kesehatan Gigi,

Pelayanan JPKM, Kesehatan Sekolah, Kesehatan Olah Raga, PKM, Kesehatan

Lingkungan dan Laboratorium

1. Laporan Sentinel.

Bentuk dari laporan sentinel adalah :

1. Laporan

bulanan

Sentinel (LB 1

S)

Laporan ini memuat data penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

(PD3I), penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare, menurut umur dan

status imunisasi. Puskesmas yang membuat LB1S adalah Puskesmas yang ditunjuk (1

Puskesmas dari tiap Kota/Kabupaten) dengan periode laporan bulanan serta dilaporkan ke

Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat (Ditjen. PPM &

PLP).

2. Laporan

bulanan

Sentinel (LB2S)

Laporan ini memuat data KIA, Gizi, Tetanus Neonatorum dan penyakit akibat kerja.

Hanya Puskesmas dengan ruang rawat inap (Puskesmas RRI) yang membuat LB2S dan

periode laporan bulanan serta dilaporkan ke Dinas Kesehatan Dati 11, Dinas Kesehatan

Propinsi dan Pusat (Ditjen Binkesmas).

2. Laporan Tahunan ;

Laporan ini mencakup :

1. Data Dasar Puskesmas (LT-1)

229

2. Data Kepegawaian (LT-2)

3. Data Peralatan (LT-3)

2. Laporan dari

Kota/Kabupaten ke

Propinsi dan Pusat.

Laporan dari Kota/Kabupaten dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan Pusat

(Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat) dalam disket/rekapitulasi dari laporan

SP2TP.

Laporan ini terdiri dari:

i). Laporan Triwulan.

1. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LB1




ii) Laporan tahunan :

1. Hasil entri data/rekapitulasi laporan LT-1



1. laporan kejadian luar

biasa (KLB) dan wabah.

Laporan ini mengacu pada Petunjuk Laporan KLB dan wabah serta Keputusan

Direktur Jenderal PPM & PLP No.451-I/PD.03.04.IS/1991 tentang Pedoman

Penyelidikan dan Penanggulangan KLB.

2. Frekuensi Pelaporan.

1. Laporan dari Puskesmas

ke Kota/Kabupaten.

Laporan ini menggunakan formulir standard yang terdiri dari:

1. 1). Laporan bulanan LB1, LB2, LB3 dan LB4, dilakukan setiap bulan dan paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya dikirim ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten

230

2. Khusus laporan LB2, 1 kopi laporan dikirimkan pula ke Gudang Farmasi

PropinsiT (GFK).

3. Laporan bulanan sentinel LB1S dan LB2S setiap tanggal 10 bulan berikutnya

dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, Propinsi dan Pusat (untuk LB1S

ke Ditjen PPM & PLP dan LB2S ke Ditjen Binkesmas).

4. Laporan tahunan (LT-1, LT-2, dan LT-3) dikirimkan selambat-lambatnya tanggal

31 Januari tahun berikutnya.

Khusus untuk laporan LT-2 (data kepegawaian) hanya diisi bagi pegawai yang

baru/belum pernah mengisi formulir Data Kepegawaian

1. Laporan dari

Kota/Kabupaten ke

Propinsi dan Pusat.

Laporan ini dalam disket hasil entri data/rekapitulasi dari laporan SP2TP. Frekuensi

laporan adalah :

1. Laporan triwulanan :

Laporan ini dikirimkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang

dimaksud kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

2. Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi

3. Depkes RI Cq. Ditjen Binkesmas

2. Laporan tahunan :

Laporan ini dikirimkan paling lambat akhir bulan Februari dari tahun berikutnya, kepada:

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi

2. Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi

3. Depkes RI Cq. Ditjen Binkesmas.

3. Mekanisme Pelaporan.

a. Tingkat Puskesmas.

1. Laporan dari Puskesmas Pembantu dan laporan dari Bidan di desa disampaikan

ke pelaksana kegiatan di Puskesmas.

231

2. Pelaksana kegiatan merekapitulasi data yang dicatat baik di dalam gedung

maupun di luar gedung serta laporan yang diterima dari Puskesmas Pembantu

dan Bidan di desa.

3. Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan dimasukkan ke formulir laporan dalam

2 rangkap, untuk disampaikan kepada koordinator SP2TP Puskesmas.

4. Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan diolah dan dimanfaatkan untuk tindak

lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya.

b. Tingkat Kota/Kabupaten

1. Pengolahan data SP2TP di Kota/Kabupaten menggunakan piranti lunak yang

ditetapkan oleh Departemen Kesehatan.

2. Laporan SP2TP dari Puskesmas yang diterima oleh Dinas Kesehatan

Kota/Kabupaten (Koordinator SP2TP Kota/Kabupaten), disampaikan kepada

Pelaksana SP2TP untuk direkapitulasi/di entri data.

3. Hasil rekapitulasi/entri data, setiap tanggal 15 disampaikan ke pengelola

program di Kota/Kabupaten,

4. Hasil rekapitulasi/entri data, dikoreksi, diolah dan dimanfaatkan sebagai

bahan untuk umpan balik, bimbingan teknis ke Puskesmas dan tindak lanjut

yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program.

5. Hasil rekapitulasi/entri data setiap 3 bulan di buat dalam 3 disket untuk

dikirimkan ke Dinas Kesehatan Propinsi, dan Departemen Kesehatan cq.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

1. Tingkat Propinsi

1. Pengolahan dan pemanfaatan Data SP2TP di Propinsi mempergunakan piranti

lunak yang sama dengan Kota/Kabupaten.

2. Laporan dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, diterima oleh Dinas Kesehatan

Propinsi (Koordinator Tim SP2TP) dalam bentuk disket diteruskan kepada

Pelaksana SP2TP, untuk dikompilasi/direkapitulasi.

232

3. Hasil kompilasi disampaikan kepada pengelola program Propinsi untuk diolah

dan dimanfaatkan dalam rangka tindak lanjut , bimbingan dan pengendalian yang

diperlukan.

4. Hasil kompilasi yang telah di olah tersebut di umpan balikkan ke Dinas

Kesehatan Kota/Kabupaten.

1. Tingkat Pusat.

Hasil olahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat

paling lambat dua bulan setelah berakhimya triwulan tersebut disampaikan kepada

pengelola program terkait dan Pusat Data Kesehatan untuk dianalisis dan dimanfaatkan

serta dikirimkan ke Pusat sebagai umpan balik.

Pengolahan, Penyajian dan Interpretasi Data SP2TP

Indikator

Berdasarkan sumber data yang ada, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan

menggunakan formula dan tabel tertentu akan dihasilkan indikator, yang meliputi:

2. Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan.

233

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan upaya kesehatan telah ditetapkan oleh

masing-masing program/kegiatan, seperti: cakupan vaksinasi campak, cakupan kunjungan

neonatal, cakupan pengobatan TB, cakupan antenatal K1, cakupan TT WUS, cakupan

kasus pneumonia, D/S, dan sebagainya.

3. Indikator yang menggambarkan keadaan umum/lingkungan.

Indikator keadaan umum/lingkungan yang telah ditetapkan oleh masing-masing

program/kegiatan antara lain : % pemeriksaan air bersih, % sekolah yang melaksanakan

kegiatan UKS, % rumah yang memenuhi sanitasi dasar dan sebagainya.

4. Indikator yang menggambarkan derajat kesehatan.

Indikator yang digunakan antara lain : Pola 10 besar penyakit. Diperoleh dari pengolahan

LB1.

Ukuran Statistik dan Tendensi Sentral

Dalam penyajian dan interpretasi data dapat dipergunakan ukuran-ukuran

Statistik maupun ukuran-ukuran Tendensi Sentral, sehingga data termaksud memiliki

fonnat tertentu dan mempunyai suatu makna sebagai informasi yang berguna untuk

menarik suatu kesimpulan.

Ukuran statistik dan tendensi sentral yang umum dipergunakan adalah sebagai

berikut:

1. Ukuran - ukuran Statistik

a. Rasio.

1. Rasio adalah suatu ukuran frekuensi relatif terjadinya suatu peristiwa/ kejadian

dibandingkan dengan frekuensi peristiwa/kejadian yang lain

2. (perbandingan antara suatu nilai dengan nilai yang lain).

3. Rasio dapat juga menunjukkan tingkat hubungan atau keterkaitan antara suatu

variabel dengan variabel lainnya dan menunjukkan suatu arti tertentu.

4. Rumus:

X = Jumlah kejadian, orang, dan lain-lain yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu.

Y = Jumlah kejadian, orang yang memiliki satu atau lebih ciri-ciri tertentu, namun ciri

tersebut berbeda dengan ciri-ciri pada kelompok X.

K = 1

234

Contoh:

1. Rasio tambal-cabut gigi (penambalan gigi tetap dan pencabutan gigi tetap).

Jumlah penambalan gigi tetap adalah 100 gigi dan jumlah pencabutan gigi tetap adalah

150 gigi, berarti rasio tambal-cabut gigi di Puskesmas tersebut adalah :

100 gigi: 200 gigi = 1/2 atau setiap penambalan 1 gigi tetap ada pencabutan 2 gigi tetap.

5. Seks rasio.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan A adalah 875 orang dan 961

orang, berarti seks rasio di Kecamatan A adalah :

961 : 875 = 1,1 atau setiap 10 orang laki-laki ada 11 orang perempuan.

b. Rate.

- Rate adalah suatu ukuran frekuensi suatu peristiwa/kejadian pada suatu populasi

tertentu, baik pada suatu saat maupun selama periode waktu tertentu.

- Rumus:

X = Jumlah orang di dalam suatu kelompok masyarakat tertentu (berdasarkan waktu,

tempat dan orang) yang mengalami suatu kejadian (kasus) selama periode waktu tertentu.

Y = Jumlah orang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu selama jangka waktu yang

sama dengan munculnya kasus. Biasanya populasi ini diambil dari jumlah populasi pada

pertengahan jangka waktu tertentu.

K = Suatu angka konstanta yang biasanya dibuat sehingga rate yang terkecil yang dapat

dipakai dalam perhitungan paling kurang satu desimal (4,2/100 bukan 0,42/1000).

- Dalam epidemiologi, rate dipakai sebagai "incidence rate, prevalensi rate dan attack

rate".

Contoh :

Jumlah penderita campak umur < 15 tahun yang berobat ke Puskesmas A tahun 1996

adalah 20 penderita. Jumlah penduduk berumur < 15 tahun pada wilayah Puskesmas A

adalah 1200 orang. Maka incidence rate di wilayah Puskesmas A pada tahun 1996 adalah

:

20 penderita campak berobat umur < 15 tahun x 1000

1200 penduduk berumur < 15 tahun

= 17 penderita per 1000 penduduk < 15 tahun

c. Proporsi

235

- Disebut pula sebagai distribusi proporsional yaitu persentase (proporsi) di antara jurnlah

keseluruhan peristiwa/kejadian dari suatu seri data yang muncul dalam suatu kategori dari

seri data termaksud.

- Rumus :

X = Jumlah kejadian atau penderita dan lain-lain, yang timbul dalam suatu katagori atau

subgrup tertentu dari suatu kelompok yang lebih besar.

Y = Jumlah keseluruhan dari kejadian, atau penduduk dan lain-lain muncul pada semua

kategori dari suatu seri data tertentu.

K = Selalu sama dengan 100

Contoh :

1. Jumlah Posyandu di Puskesmas B adalah 16, dan 6 diantaranya adalah Posyandu

Pratama. Berarti proporsi Posyandu Pratama pada Puskesmas B adalah :

2. Jumlah sarana air bersih di Puskesmas M adalah 100, dengan rincian Sumur Gali

(SG) 40; Penampungan Mata Air (PMA) 50; dan Sumur Pompa Tangan (SPT)

10. Dengan demikian proporsi dari masing-masing (jenis) SAB adalah 40 % SG;

50 % PMA dan 10% SPT.

2. Ukuran - ukuran Tendensi Sentral

a. Mean (angka rata-rata)

1. Mean adalah nilai rata-rata dari nilai seperangkat data.

2. Pada dasarnya semua data yang berskala rasio atau interval dapat dibuat rata-rata.

3. Contohnya antara lain berat badan, tinggi badan dan jumlah kunjungan. Dengan

demikian tidak semua data dibuat rata-rata.

4. Namun tidak semua data dapat bermanfaat sebagai informasi dengan dihitung

angka rata-ratanya.

5. Angka rata-rata (mean) hanya dapat memberikan manfaat dan dapat dipercaya

untuk data yang distribusinya normal, dalam arti tidak ada nilai ekstrim di dalam

seperangkat data termaksud.

6. Rata-rata dapat menggambarkan suatu kecenderungan (trend) kejadian yang

diamati dari waktu ke waktu di dalam suatu wilayah tertentu.

236

7. Cara perhitungannya adalah :

Dengan membagi hasil penjumlahan nilai-nilai individu dalam seperangkat data tertentu

dengan banyaknya individu dalam perangkat data tersebut.

8. Rumus:

X = Aritmetik mean (angka rata-rata).

Xi = Nilai masing-masing individu dalam seperangkat data.

N = Banyaknya individu dalam seperangkat data.

Contoh :

Sederetan angka jumlah kunjungan Puskesmas di Puskesmas Z (Januari-

Desember1995):1025, 750, 800, 925, 850, 825. 875, 775, 1050, 800, 1000,925.

Rata-rata kunjungan Puskesmas per bulan adalah:

Apabila dalam satu bulan diperhitungkan 25 hari kerja, maka rata-rata kunjungan perhari

adalah 883 : 25 = 35 orang.

b. Median (nilai tengah).

1. Median adalah sebagai angka yang membagi suatu distribusi data menjadi 2

bagian sama besamya, setelah datanya diurutkan dari yang paling kecil ke yang

paling besar.

2. Median dapat diartikan pula sebagai nilai yang dimiliki oleh peristiwa/ kejadian

atau individu yang letaknya tertengah, setelah nilai-nilai individu dalam suatu seri

data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar.

3. Cara untuk memperoleh nilai median dari data yang tidak berkelompok adalah

sebagai berikut:

1. Buat rangking atau urutan nilai individu dari kecil ke besar atau dari besar

ke kecil.

2. Tentukan titik tengah dari urutan tersebut.

237

4. Jika banyak individu adalah ganjil, maka individu yang berada di

tengah urutan nilai-nilai individu, merupakan titik tengah.

5. Jika banyak individu adalah genap, maka titik tengah dari dua nilai

yang terdapat di tengah urutan nilai individu tersebut adalah titik

tengah dari seperangkat data tersebut.

1. Ambil nilai individu yang berada di titik tengah sebagai nilai median dalam

seperangkat data tersebut.

1. Rumus :

Contoh :

Sederetan data yang banyaknya individu adalah genap.

2. Kunjungan penderita diare di Puskesmas X (Januari-Desember 1995) adalah 58, 30,

46, 68, 84, 81, 15, 156, 79, 92, 88,96

3. Buat urutan kunjungan penderita tersebut dari kecil ke besar atau besar ke kecil.

30, 46, 58, 68, 79, 81, 84, 88, 92, 96, 156

1. Titik tengah : 12 : 2 = 6

2. Kunjungan penderita diare dengan urutan ke 6 dan ke 7 adalah 79 dan 80, maka

median adalah :

Median biasanya dipergunakan untuk seperangkat data, dimana terdapat nilai individu

yang ekstrim.

c. Mode (nilai terbanyak).

3. Mode merupakan nilai yang paling sering muncul dalam seperangkat data.

4. Mode adalah kelas interval yang mempunyai frekwensi kejadian terbesar.

5. Mode tidak dapat digunakan dalam perhitunganstatistik yang lebih teliti dan

tepat.

238

Contoh :

Penimbangan anak balita di Posyandu Z bulan Januari 1996 ada 12 orang dengan berat

adalah 6 kg; 8 kg; 10 kg; 9 kg; 7 kg; 10 kg, 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 7 kg; 7 kg; maka Mode

berat anak balita adalah 7 kg (karena berat anak balita 7 kg ada 4 kali atau yang

terbanyak).

Pengolahan Data

Tujuan pengolahan data adalah untuk mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi

informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu.

Sebelum melakukan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan :

1. Koreksi data (data editing).

Setiap data yang dikumpulkan atau diterima, diteliti/dicek kebenaran datanya.

Contoh : ada penderita Tetanus Neonatorum pada umur kelompok 1-4 tahun, jelas hal ini

salah. Karenanya perlu dikoreksi atau diperbaiki.

2. Tabulasi data.

Dari data yang telah dikumpulkan/diterima dibuat "Master table" (tabel utama)

yang merupakan kumpulan data dalam kelompok besar sebelum disajikan dalam grafik

atau tabel.

Dari "Master tabel" data kemudian disajikan dalam bentuk tabel sederhana (yang hanya

1-2 variabel) atau grafik sehingga mudah dipahami.

Pengolahan data dapat dilakukan secara "Manual" (tangan) dan dengan komputer.

Pengolahan data secara "manual" biasanya menggunakan tabel. Sedangkan pengolahan

data dengan komputer perlu beberapa persyaratan antara lain adanya "coding data",

program pengolahan (untuk entri data) sudah tersedia.

Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan secara sederhana antara lain dengan cara visualisasi

dalam bentuk tabel, grafik batang, garis, dan pie (lingkaran), pemetaan dan sebagainya.

Tujuan penyajian data dalam bentuk grafik antara lain adalah agar pembaca dapat melihat

secara cepat informasi yang ingin disampaikan tanpa harus melihat tabel, agar menarik

239

dan mengurangi kejenuhan dalam penyajian data/informasi serta agar pengambilan

keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

240

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat penyajian grafik adalah:

6. arah dan tujuan analisis data

7. ketersediaan data

8. ketersediaan alat bantu pembuatan grafik

9. ketepatan dalam memilih salah satu grafik yang akan disajikan, karena masing-

masing grafik mempunyai karakteristik informasi tersendiri.

Bentuk penyajian grafik, antara lain :

1. Grafik batang /

balok ( bar

chart).

Tujuan dari grafik ini adalah :

1. melihat kecenderungan data / pengamatan menurut waktu (dimana sumbu X

berisi data waktu dan sumbu Y menunjukkan frekuensi nilai dari variabel data).

2. Membandingkan beberapa pengamatan data menurut tempat dan jenis atau

kategori tertentu.

1. Grafik

lingkaran ( pie

chart).

Bentuk penyajian ini adalah penyajian data yang menggambarkan distribusi dari

suatu data. Biasanya grafik lingkaran penyajiannya berbentuk persentase. Satu

lingkaran menggambarkan proporsi 100%, yang terbagi menjadi komponen-

komponennya

2. Grafik garis.

Bentuk penyajian ini untuk melihat kecenderungan dari waktu ke waktu dalam suatu

pengamatan. Pada sumbu Y dapat berupa angka mutlak, persentase, rasio dan rate.

Sedangkan pada sumbu X berisi data waktu (tahun, bulan dan minggu atau hari

tergantung kepentingan dan tujuan analisisnya).

3. Grafik

Gambar

(Pictogram)

241

Bentuk penyajian ini digunakan untuk menggambarkan suatu visualisasi data bagi

masyarakat yang tidak biasa membaca data. Biasanya gambar yang digunakan adalah

simbol-simbol atau gambar-gambar tertentu, yang masing-masing simbol

menggambarkan jumlah tertentu,

4. Grafik Peta

(Cartogram)

Bentuk dari penyajian ini untuk menggambarkan suatu data (absolut)berdasarkan

letak geografis (peta). Untuk menggambarkan jumlah kejadian digunakan gambar

sebagai simbol.

5. Grafik Pencar

(Scatter

diagram)

Grafik ini dipakai untuk menyajikan hubungan (korelasi) antara dua varibel yang

saling berkaitan.Dalam penyajian data dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga)

variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Penyajian menurut variabel tempat.

Penyajian ini dapat di buat menurut Desa, Kecamatan, Puskesmas, Posyandu dan

lain-lain.

2. Penyajian menurut variabel waktu .

Penyajian data/informasi dibuat menurut waktu yang dapat disajikan dalam

mingguan, bulanan dan tahunan.

3. Penyajian menurut variabel orang.

Dalam penyajian data menurut variabel orang dapat dikelompokkan lagi menjadi

kelompok umur, jenis kelamin maupun pekerjaannya.

Data yang dimasukkan dalam tabulasi atau visualisasi dapat berupa:

1. Angka absolut

Sebagai contoh :

Jumlah penderita DHF/DBD per bulan di puskesmas (A) Kabupaten (X), Tahun 1993 -

1995

242

Data absolut tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Di samping itu, data tersebut dapat

disajikan dalam bentuk grafik garis sebagai contoh berikut ini:

Grafik

JUMLAH PENDERTTA DHF/DBD PER BULAN

DI PUSKESMAS (A) KABUPATEN (X) TAHUN 1993 -1995

b. Persentase

Sebagai contoh:

1. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan termasuk yang didampingi tenaga

kesehatan per desa selama 2 tahun dalam bentuk tabel yang kemudian dibuat

grafik batang, sehingga pola persamaan di desa dapat dilihat kecenderungannya.

243

Hubungan jumlah kasus Poliomyelitis dan cakupan polio 4, dalam tabel dan grafik.

244

Dari LB 1 khususnya penyakit Rongga Mulut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan

grafik sebagai berikut:

245

Dari laporan LB3 khususnya Gizi, dapat dibuat tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel: Cakupan Vit. A pada Anak Balita

di Kodya (A), Tahun 1994 dan 1995

246

Sumber: LB3 (SP2TP)

Grafik: Cakupan Vit. A pada anak balita

di Kodya (A) Tahun 1994 dan 1995

c. Rasio.

247

Misal: Rasio bidan di desa terhadap jumlah penduduk sasaran.

Data Rasio bidan di desa per penduduk sasaran (ibu hamil), didapat dari jumlah bidan di

desa dibagi jumlah penduduk sasaran (ibu hamil) di desa tersebut. Sebagai contoh sebagai

berikut:

Tabel: Rasio Bidan di desa per penduduk sasaran (Ibu hamil)

Puskesmas (S) Kabupaten (A) Tahun 1994

Sumber : Ketenagaan Puskesmas (SP2TP)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata di Puskesmas (S) 1 (satu) bidan di desa

melayani sekitar 40 ibu hamil.

Pemanfaatan Data

Semua data dasar, data sumber daya dan kegiatan dicatat di Puskesmas,

sedangkan pelaporannya (LB1, LB2, LB3, LB4, LT1, LT2 dan LT3) yang dikirim ke

Kota/Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan informasi di tingkat Kota/Kabupaten,

Propinsi dan Pusat.

Dengan demikian hasil pencatatan kegiatan yang relatif lengkap tersebut dapat digunakan

sebagai data sekunder bagi Facility Based Survey.

Pemanfaatan data SP2TP harus dikaitkan dengan prioritas nasional, kesepakatan

global, keterpaduan lintas program dan sektor terkait, masalah penyakit yang berpotensi

KLB/Wabah serta efektivitas pelayanan.

A. Umum.

Informasi yang diperoleh dari pengolahan data SP2TP dapat dipergunakan atau

dimanfaatkan untuk:

1. Pemantauan.

248

Pemantauan diperlukan untuk mengambil tindakan perbaikan segera dan yang

paling penting untuk dilakukan di tingkat Puskesmas.

Gambaran kesenjangan pelayanan kesehatan dapat diketahui dengan cara

membandingkan cakupan hasil pelayanan dengan target/norma yang telah ditetapkan,

misalnya:

1. Cakupan imunisasi DPT3 tahun 1995 (Januari s/d Desember 1995) di Puskesmas

A mencapai 65 %. Target DPT3 di Puskesmas A 80 %. Dari data tersebut terlihat

adanya kesenjangan antara cakupan yang seharusnya dicapai dengan kenyataan.

2. Adanya kesenjangan antara jenis pelayanan juga menggambarkan adanya

"missed opportunity", misalnya kunjungan K4 mencapai 75% sedangkan cakupan

TT2 bumil hanya 60%.

3. Dalam melihat kesenjangan pelayanan kesehatan dapat pula dibandingkan

dengan norma atau target untuk tingkat Kota/Kabupaten, Propinsi bahkan

Nasional.

4. Penilaian atau evaluasi

Apabila pemantauan dilakukan pada saat kegiatan dalam fase pelaksanaan dan

biasa dilakukan secara periodik, maka penilaian dilakukan setelah kegiatan selesai

dilaksanakan.

Dalam pemantauan diamati masukan, proses dan kefuaran dari suatu kegiatan. Sedangkan

penilaian melihat dampak dari kegiatan termaksud. Hasil penilaian tidak dapat digunakan

untuk segera mengambil tindakan perbaikan, tetapi harus melalui perencanaan kembali.

Misalnya dalam kegiatan pemberantasan malaria.

Pemantauan mengamati:

1. Masukan, yaitu tenaga penyemprot, insektisida, spraycan dan lain

sebagainya.

2. Proses, bagaimana penyemprotan rumah dilakukan.

3. Keluarannya adalah jumlah rumah yang disemprot.

Penilaian akan melihat Annual Parasite Incidene (API) atau Parasite Rate (PR).

5. Mendeteksi Kemungkinan terjadinya wabah / kejadian luar biasa.

Penyakit yang harus diwaspadai kemungkinannya menjadi wabah adalah diare,

demam berdarah dengue (DBD ), campak dan malaria.

249

Dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya wabah perlu dilakukan pemantauan

harian atau mingguan. Data yang dicatat dalam Register kunjungan, Register Rawat Inap

dan beberapa register penyakit menular dapat dimanfaatkan sebagai sumber

data/informasi.

Pemanfaatan data dalam Manajemen Kesehatan di Puskesmas adalah :

1. Pemanfaatan data untuk PI (Perencanaan) Tingkat Puskesmas.

1. Perencanaan di tingkat Puskesmas meliputi:

2. Perencanaan awal berupa usulan kegiatan Puskesmas, kebutuhan obat-obatan,

dan kebutuhan sumber daya (sarana, tenaga dan dana) sesuai dengan masalah dan

kondisi setempat yang akan dilaksanakan untuk tahun anggaran berikut. Dalam

menyusun perencanaan ini data SP2TP dan informasi lain yang diperlukan antara

lain:

1. Data dasar seperti: vital statistik, sasaran kegiatan pokok puskesmas, sarana, dan

informasi umum lainnya yang mendukung upaya kesehatan.

2. Data pola penyakit dan distribusi penyakit menurut tempat, waktu dan orang

(umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya) dari kartu individu, register

dan laporan LB1.

3. Data permintaan dan pemakaian obat-obatan dari laporan LB2.

4. Data cakupan kegiatan yang dihitung dari hasil kegiatan pokok Puskesmas

bersumber dari Laporan LB3 dan LB4,

5. Perencanaan pelaksanaan kegiatan (POA), dibuat setelah alokasi dana diterima

oleh Puskesmas. Penyusunan POA disesuaikan dengan hasil kegiatan pokok

Puskesmas dan kondisi tenaga serta wilayah kerjanya.

6. Perencanaan kegiatan bulanan, dibuat setelah pembuatan POA dengan maksud,

pembagian kerja/tugas dari setiap staf pada bulan dimaksud yang didasari oleh

hasil kegiatan bulan lalu.

7. Pemanfaatan data untuk penggerakan pelaksanaan (P2).

Lokakarya Mini bulanan yang dihadiri seluruh staf Puskesmas, membahas hasil

kegiatan bulan lalu, baik yang merupakan keberhasilan maupun yang merupakan

masalah/hambatan dengan maksud mencari penyebab hambatan dan rencana tindakan

yang akan dilakukan. Sedangkan Lokakarya Mini tribulan melibatkan lintas sektor tingkat

250

kecamatan, berdasar hasil kegiatan tribulan dan informasi lainnya disajikan untuk dibahas

termasuk untuk ditindaklanjuti oleh yang berkepentingan.

8. Pemanfaatan data untuk pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3).

Untuk Stratifikasi, digunakan data hasil kegiatan tahunan dan hasil olahan SP2TP

termasuk pula informasi lainnya yang diperlukan. Stratifikasi adalah merupakan alat

evaluasi Puskesmas, dimana dalam Stratifikasi hasil kegiatan pokok Puskesmas selama 1

(satu) tahun kalender dihitung dan dibandingkan dengan indikator yang ada, sehingga

diketahui tingkat/strata Puskesmas tersebut.

Data dari LB-3 dan LB-4 juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan Triwulanan Proyek, khususnya Bagian Proyek PPKM di

Kota/Kabupaten ( form B. 1 .a). Data termaksud misalnya jumlah bumil risti yang

ditangani, jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan, jumlah keluarga berisiko yang dibina.

B. Khusus

Pemanfaatan data SP2TP sebagaimana pada ruang lingkup yaitu kartu individu, register,

laporan bulanan dan tahunan adalah sebagai berikut:

1. Data yang terdapat pada kartu individu dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan

informasi mengenai:

1. Kelengkapan pelayanan kepada klien.

2. Rencana follow-up kasus dan penderita.

3. Sebagai dasar untuk merujuk pasien.

4. Sumber informasi bagi program dan sektor terkait lain.

5. Alat untuk sistim isyarat dini adanya KLB/Wabah dan intervensi

penyakit/keadaan tertentu.

1. Data yang tercantum dalam Kartu Indeks Penyakit dapat dimanfaatkan untuk:

6. Alat untuk sistim isyarat dini adanya KLB/Wabah dan intervensi

penyakit/keadaan tertentu.

7. Sebagai alat memantau kejadian penyakit di suatu lokasi.

1. Data yang tercantum dalam register dapat dimanfaatkan untuk melihat:

8. Jumlah kunjungan kasus: meningkat, menurun atau tetap.

251

9. Menilai kelengkapan pelayanan kepada klien.

10. Rencana follow-up kasus.


12. Mengetahui hasil pelayanan di masing-masing wilayah/desa

1. Data yang tercantum dalam register kohort dapat dimanfaatkan untuk:

13. Menilai kelengkapan pelayanan.

14. Menilai keterpaduan pelayanan.

15. Memantau kesinambungan pelayanan yang diterima klien.

16. Rencana follow-up kasus.


1. Data yang tercantum dalam LB1 dapat dimanfaatkan untuk:

18. Gambaran pola penyakit di tingkat pelayanan kesehatan

19. Gambaran mengenai distribusi penyakit menumt kelompok umur.

20. Gambaran pola musiman penyakit.

21. Gambaran pola minimal dan maksimal kesakitan suatu penyakit 5 tahunan.

22. Kecenderungan penyakit tertentu.

23. Sebagai sumber informasi untuk perencanaan, intervensi dan tindak lanjut kasus.

24. Perencanaan obat.


25. Mengendalikan tingkat stok obat.

26. Perencanaan distribusi obat.

27. Gambaran 10 jenis obat yang paling sering digunakan sebagai bahan evaluasi

penggunaan obat secara rasional dikaitkan dengan pola 10 penyakit terbesar.

28. Merencanakan kebutuhan obat dalam setahun


252

29. Penghitungan cakupan program Gizi, KIA, Imunisasi dan pengamatan penyakit

menular.

30. Rencana tindak lanjut program terhadap kematian maternal, kematian neonatal.

BBLR, BGM, LILA WUS < 23,5 cm, AFP, tetanus neonatorum, demam berdarah

dengue.

31. Kesenjangan cakupan terhadap target.

32. Melihat dropout dan missed opportunity baik program yang bersangkutan

maupun keterkaitannya dengan program lain.


33. Mengetahui jangkauan program Perkesmas, UKS, penyuluhan kesehatan

masyarakat, kesehatan olah raga, kesehatan gigi dan kesehatan lingkungan.

34. Rencana tindak lanjut program terhadap risiko pencemaran air bersih, keluarga

dengan penderita TB, kusta, tetanus neonatorum, BBLR.

35. Mengetahui jangkauan pelayanan dan pemanfaatan Puskesmas, Puskesmas

dengan rawat inap, sarana laboratorium.

1. Data yang tercantum dalam LT1 dapat dimanfaatkan untuk:

36. Sebagai denominator / penyebut dalam penghitungan dan pengolahan data

seperti: jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah desa, jumlah rumah, jumlah

sekolah, dan sebagainya.

37. Gambaran mengenai ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan.

38. Gambaran mengenai peran serta masyarakat seperti: jumlah posyandu, polindes,

pos kesehatan pesantren, pos UKK, dukun bayi, kader, dan sebagainya.

1. Data Kepegawaian (LT2) dimanfaatkan di Kota/Kabupaten untuk pengelolaan

ketenagaan Puskesmas.

2. Data laporan Ketersediaan dan Permintaan peralatan puskesmas (LT3) dimanfaatkan

untuk:

39. Mengetahui jumlah total alat Puskesmas yang dirinci menurut fasilitas pelayanan

di Puskesmas/Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu dan bidan di desa.

253

40. Untuk mengetahui kebutuhan dasar alat yang diperlukan di Puskesmas dan

jumlah permintaan alat yang diajukan ke Kota/Kabupaten.

41. Untuk mengetahui penerimaan alat di Puskesmas.

Alternatif Tindak Lanjut

Dari hasil interpretasi dan pemanfaatan seperti diuraikan data di atas, dapat

diperoleh berbagai informasi penting bagi program yang sangat bermanfaat untuk

menentukan alternatif pemecahan masalah dan tindak lanjut, seperti:

1. Perbaikan input.

1. Pengerahan atau realokasi sumber daya seperti tenaga pelaksana pelayanan,

sarana pelayanan (obat-obatan, vaksin), dan biaya operasional puskesmas.

2. Perbaikan manajemen upaya kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan dasar dan

tingkat Kota/Kabupaten seperti peningkatan kemampuan petugas, dukungan

politis, dukungan peraturan/perundang-undangan, dan sebagainya.

3. Perbaikan proses pelaksanaan kegiatan.

1. Perbaikan manajemen yang meliputi metodologi seperti pendekatan risiko,

keterpaduan pelaksanaan.

2. Peningkatan pembinaan dan supervisi.

3. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kegiatan.

Contoh:

4. Hasil Interpretasi Imunisasi DPT-1

254

Catatan:

- K = kurang

- B = baik

- J = jelek

Setelah dilakukan interpretasi maka terlihat status dan masing-masing desa dan

untuk masing-masing desa. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut maka ditentukan

alternatif tindakan sebagai berikut:

1. Bagi desa yang mempunyai status baik atau cukup, pola penyelenggaraan perlu

diteruskan, mungkin diperlukan beberapa penyesnaian atau peningkatan tertentu.

2. Bagi desa yang mempunyai status kurang atau terutama yang jelek diperlukan

analisa penyebab masalah, sehingga altematif tindak lanjut dapat terfokus untuk

menghilangkan penyebab masalah tersebut.

Setiap keputusan untuk tindak lanjut hams dijabarkan dalam bentuk rencana operasional

jangka pendek (1-3 bulan) sesuai dengan keadaan masalah dan keadaan daerah (area

spesifik) rencana operasional tersebut meliputi :

1. Intervensi dan kegiatan teknis termasuk penyediaan logistik yang perlu

dibicarakan dalam Lokakarya Mini Puskesmas.

2. Intervensi dan kegiatan non teknis yang perlu konsultasi dengan camat, Tim

Penggerak PKK Kecamatan dan pertemuan koordinasi tingkat Kecamatan.

255

BAB 12

Sistem Informasi Geografisdan Penerapannya

penggunaan Sistem Informasi Geografi (SIG) meningkat tajam sejak tahun 1980-an.

Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, militer, akademis, atau

bisnis terutama di negara-negara maju. Perkembangan teknologi digital sangat besar

peranannya dalam perkembangan penggunaan SIG dalam berbagai bidang. Hal ini

dikarenakan teknologi SIG banyak mendasarkan pada teknologi digital ini sebagai alat

analisis.

Sebelum membahas permasalahan teknis Sistem Informasi Geografi (SIG) lebih

dalam, ada baiknya bila terlebih dahulu memahami makna, manfaat, dan peran SIG dalam

penyelesaian permasalahan. Siapakah sebenamya yang dapat terbantu oleh adanya

teknologi SIG ini? Apa kelebihan-kelebihan yang diperoleh dengan menguasai teknologi

SIG? Bagaimana operasionalisasi dari teknologi tersebut agar mendapatkan hasil yang

efektif dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kiranya dapat menjadi dasar

pemahaman dalam usaha penguasaan teknologi SIG ini.

Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis(SIG)

Pengertian

Seperti tergambar dari namanya, SIG merupakan sebuah sistem yang saling

berangkaian satu dengan yang lain. BAKOSURTANAL menjabarkan SIG sebagai

kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data

geografi, dan personel yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki,

memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi

geografi.

256

Dengan demikian, basis analisis dan SIG adalah data spasial dalam bentuk digital

yang diperoleh melalui data satelit atau data lain terdigitasi. Analisis SIG memerlukan

tenaga ahli sebagai interpreter, perangkat keras komputer, dan software pendukung.

Gambar 12.1 Pola Keterkaitan GIS

Pranoto mengartikan Sistem informasi geografis (SIG) sebagai suatu komponen

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis dan sumber daya

manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan,

memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan,

menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis (Pranoto,

2001).

Secara definisi SIG adalah suatu perangkat untuk mengumpulkan, menyimpan,

menampilkan dan mengkorelasikan data spasial dari fenomena geografis untuk dianalisis

dan hasilnya dikomunikasikan kepada pemakai data bagi keperluan pengambilan

keputusan.

Manfaat SIG

Dalam SIG terdapat berbagai peran dari berbagai unsur, baik manusia sebagai ahli dan

sekaligus operator, perangkat alat (lunak /keras) maupun objek permasalahan. SIG adalah

sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan analisis

spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer untuk melakukan

pengolahan data seperti:

1. Perolehan dan verifikasi

2. Kompilasi

3. Penyimpanan

257

4. Pembaruan dan perubahan

5. Manajemen dan pertukaran

6. Manipulasi

7. Penyajian

8. Analisis

Pemanfaatan SIG secara terpadu dalam sistem pengolahan citra digital adalah untuk

memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian, peranan teknologi SIG dapat diterapkan

pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Pengembangan teknologi penginderaan

jauh satelit dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 12.2 GIS dalam sistem digital satelit

Mengingat sumber data sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh baik

satelit maupun terrestrial terdigitasi, maka teknologi sistem informasi geografi (SIG) erat

kaitannya dengan teknologi penginderaan jauh. Namun demikian, penginderaan jauh

bukanlah satu-satunya ilmu pendukung bagi sistem ini.

Sumber data lain berasal dari hasil survei terrestrial (uji lapangan) dan data-data

sekunder lain seperti sensus, catatan, dan laporan yang terpercaya. Secara diagram hal

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

258

Gambar 12.3 Sistem kerja SIG

Data spasial dari penginderaan jauh dan survei terestrial tersimpan dalam basis

data yang memanfaatkan teknologi komputer digital untuk pengelolaan dan pengambilan

keputusannya.

Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital yang

tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia nyata dijabarkan dalam data peta digital

yang menggambarkan posisi dari ruang (space) dan klasifikasi, atribut data, dan

hubungan antar item data. Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besamya satuan

pemetaan terkecil yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan kerincian itu

tergantung dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut sebagai peta dasar.

Memperoleh Data SIG

Data Sistem Informasi Geografi berupa data digital yang berformat raster dan

vektor. Vektor menyimpan data digital dalam bentuk rangkaian koordinat (x,y). Titik

disimpan sebagai sepasang angka koordinat dan poligon sebagai rangkaian koordinat

yang membentuk garis tertutup. Raster menyatakan data grafis dalam bentuk rangkaian

bujursangkar yang disimpan sebagai pasangan angka menyatakan baris dan kolom dalam

suatu matriks.

Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau data foto udara digital serta

foto udara yang terdigitasi (scanning). Data lain dapat berupa peta dasar terdigitasi.

Masing-masing sumber data tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama pada

keincian dan keluasan data yang dapat diperoleh. Dengan demikian, pemanfaatan kedua

jenis data tersebut secara saling melengkapi sangatlah menguntungkan.

Metode digitasi dapat dilakukan secara manual dengan alat digitizer atau

menggunakan perangkat lunak dengan teknik digitasi on screen. Perangkat lunak yang

dapat digunakan untuk digitasi ini misalnya AutaCAD, R2V dan lain-lain.

Perangkat keras lain sebagai alat bantu digitasi adalah scanner. Scanner akan

mengubah gambar analog (gambar pada selembar kertas) menjadi data digital elektronik

yang dapat direkam pada media magnetik seperti disk, CD dan lain-lain.

Ada sedikitnya lima metode perolehan data digital yang dikenal saat ini yaitu:

1. Digitasi peta-peta yang ada dengan menggunakan digitizer

259

2. Scanning peta

3. Produksi peta foto digital

4. Masukan manual dari koordinat terkomputasi dan perhitungan

5. Transfer dari sumber data digital

Pengolahan Data SIG

SIG dengan kemampuan mempunyai karakteristik sebagai perangkat pengelola

basis data (database management system-DBMS) seperti yang telah diuraikan di atas,

juga sebagai perangkat analisis keruangan (spatial analysis) serta merupakan proses

komunikasi untuk pengambilan keputusan. Adapun dalam hal kemampuan fungsi analisis

spasial terdiri (Prahasta, 2002):

1. Klasifikasi (reclassify)

Fungsi analisis untuk mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan kembali suatu

data spasial atau atribut menjadi data spasial yang baru dengan menggunakan kriteria

tertentu. Misalnya data ketinggian suatu wilayah, kepadatan penduduk yang dapat

digolongkan dalam interval tertentu..

2. Jaringan (Network)

Yaitu fungsi analisis yang merujuk data spasial titik-titik (point) atau garis-garis

(lines) sebagai suatu jaringan yang tidak terpisahkan, fungsi ini dapat menghitung jarak

antara satu titik dengan titik lainnya. Biasanya digunakan dalam bidang transportasi,

saluran pipa air minum, saluran pembuangan.

3. Overlay

Yaitu suatu fungsi analisis yang menghasilkan data spasial baru dari minimal dua

data spasial yang menjadi masukannya. Misalnya hubungan distribusi jumlah penderita

kusta dengan tingkat kepadatan penduduk.

4. Buffering

Yaitu suatu fungsi analisis yang menghasilkan data spasial baru yang berbentuk

poligon atau zone dengan jarak tertentu dari data spasial yang menjadi masukannya. Data

spasial titik menghasilkan data spasial baru yang berupa lingkaran-lingkaran yang

mengelilingi titik-titik pusatnya, misalnya seperti untuk mengetahui jarak jangkauan

pelayanan dari sarana pelayanan kesehatan.

260

SIG dengan pendekatan analisis keruangan (spatial analysis) akan dapat

mengetahui pemencaran, penjalaran atau penyebaran suatu penyakit yang dikemukakan

dalam teori difusi (Bintarto, 1991), yaitu:

1. Difusi Ekspansi (expansion diffusion)

Yaitu suatu proses dimana informasi, material dan sebagainya menjalar melalui

suatu populasi dari suatu daerah ke daerah yang lain. Difusi ekspansi ada dua jenis, yaitu

1) difusi menjalar (contagious diffusion) dimana proses menjalarnya terjadi dengan

kontak yang langsung antar manusia atau antar daerah, misalnya menjalarnya penyakit

melalui kontak antar manusia, 2) difusi kaskade (cascade diffusion) adalah proses

penjalaran atau penyebaran fenomena melalui beberapa tingkat atau hirarki.

2. Difusi Penampungan (relocation diffusion)

Yaitu merupakan proses informasi, material dan sebagainya yang didifusikan

meninggalkan daerah yang lama dan berpindah atau ditampung didaerah yang baru.

Misalnya seperti perpindahan epidemi dari suatu populasi ke populasi yang lain.

Unsur-unsur dalam proses difusi adalah 1) daerah atau area atau lingkungan

dimana proses difusi terjadi, 2) waktu (time) dimana difusi dapat terjadi terus menerus

atau dalam waktu yang terpisah-pisah, dan 3) item yang dapat berbentuk material seperti

penduduk dan non material seperti penyakit (Bintarto, 1991)

Kepustakaan

1. Jogiyanto H. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi, 1999.

2. Lippeveld T and Sauerborn R. A Framework For Designing Health Information

Systems in Design and Implementation of Health Information Systems. Geneva:

WHO, 2000.

3. Levey and Loomba. Health Care Administration; a managerial perspective.

Philadelphia : JB Lippincolt Co., 1976.

4. Kendall KE. & Kendal JE. Analsis dan Perancangan Sistem, alih bahasa Thamin

Abdul HA. Jakarta : Pearson Education Asia Pte Ltd, 2003.

5. Hicks, JO, Jr. Management Information Systems: a user perspective, Third Edition.

USA : West Publishing Company, 1993.

6. Davis GB. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen, terjemahan dari

Conceptional Fondation Structure and Development, IPPM-PT Pustaka

261

Binamawas Prasindo.Jakarta : PT.Gramedia, 1992

7. Scott GM. Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen. Edisi Indonesia, Cetakan

ke-7, atas izin McGraw Hill Inc. Jakarta : PT Rajawali Grafindo, 2002.

8. Hartono B. Pengembangan SIK Daerah dalam : Pusdatin (eds). Materi Fasilitasi

Pengembangan SIK Daerah. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2002.

9. Sauerborn R and Lippeveld T. Introduction in : Lippeveld T. (ed). Design and

Implementation of Health Information Systems. Geneva : WHO, 2000.

10. Hartono B., Wandaningsih. Konsep Dasar Sistem Informasi Kesehatan dalam :

Medika No. 11 Tahun 17, November 1991. Jakarta : 1991.

11. Kenney N., Macfarlene A. Identifying problems with data collection at a local

level: survey of NHS maternity units in England. BMJ, 1999: 319: 816-22.

12. Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional 2004. Jakarta: Depkes RI, 2004.

13. Depkes RI. Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional

(SIKNAS). Jakarta: Depkes RI, 2002.

14. Depkes RI. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Buku 1: Konsep

Dasar SIMPUS. Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1997.

15. Depkes RI. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), Buku 3:

Pengolahan dan Pemanfaatan Data SP2TP. Jakarta : Departemen Kesehatan RI,

1997.

16. Budiyanto E. Sistem Informasi Geografis Menggunakan Arc View GIS.

Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

17. Depkes RI. Sistem Informasi Geografis (SIG). Jakarta: Departemen Kesehatan RI

Ditjen P2M & PL, Tanpa tahun.

18. WHO. Developing health management information systems: a practical guide for

developing countries. Geneva: WHO, 2004.

262

Lampiran-Lampiran

Contoh-Contoh Tabel

Contoh Tabel Induk (Master Table)

Data Distribusi Penduduk di Kecamatan A Tahun 2005

Desa/Kelurahan

Jumlah

penduduk Jumlah

KK

Jumlah Bayi Jumlah Balita Ibu

Hamil

263

Jumlah

Contoh Tabel Teks (Text Table)

Cakupan Imunisasi Lengkap terhadap Anak Balita di Kecamatan A Tahun 2005

Desa/Kelurahan

Imunisasi

DPT Polio Campak BCG

Jumlah

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi

Jumlah Pasien Puskesmas X menurut Golongan Umur Tahun 2005

Golongan Umur Jumlah Pasien

264

Laki - Laki Perempuan Total

0 - < 1

1 - < 5

5 - < 10

10 - < 15

15 - < 20

20 - < 25

25 - < 30

30 - < 35

35 - < 40

40 - < 45

45 - < 50

50 +

Jumlah

Contoh-Contoh Penyajian

265

266

267

268

269

PetunjukDiskusi

PETUNJUK DISKUSI KELOMPOK

MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN INFORMASI

DAN INDIKATOR

1. Mahasiswa dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok Puskesmas, Kelompok

Rumah Sakit, dan Kelompok Dinas Kesehatan.

2. Kelompok Puskesmas diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan

informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Pasien/Klien dan

Manajemen Unit di Pusat Kesehatan Masyarakat.

3. Kelompok Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan

informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Pasien/Klien dan

Manajemen Unit di Rumah Sakit.

4. Kelompok Dinas Kesehatan diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan

kebutuhan informasi dan indikator untuk mendukung Manajemen Klien,

Manajemen Unit, dan Manajemen Sistem Kesehatan di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota.

5. Kelompok dapat diberi "Formulir Kebutuhan Informasi dan Indikator"

sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu diskusi mereka.

Fungsi-Fungsi Manajemen Informasi yang dibutuhkan Indikator

270

6. Waktu untuk berdiskusi hendaknya dibatasi yaitu 30 menit. Selesai diskusi

kelompok, masing-masing kelompok diminta menyajikan hasil diskusinya dan

ditanggapi secara pleno (diskusi pleno).


MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA

DAN CARA MENGUMPULKANNYA

7. Mahasiswa tetap berada dalam tiga kelompok, yaitu Kelompok Puskesmas,

Kelompok Rumah Sakit, dan Kelompok Dinas Kesehatan.

8. Kelompok Puskesmas diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan data

untuk indikator-indikator yang diperlukan di Pusat Kesehatan Masyarakat (hasil

kerja kelompok yang lalu).

9. Kelompok Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan kebutuhan

data untuk indikator-indikator yang dibutuhkan di Rumah Sakit (hasil kerja

kelompok yang lalu).

10. Kelompok Dinas Kesehatan diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan

kebutuhan data untuk indikator-indikator yang dibutuhkan di Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota (hasil kerja kelompok yang lalu).

11. Kelompok dapat diberi " Formulir Kebutuhan Data dan Cara Mengumpulkannya "

sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu diskusi mereka.

Indikator Data yang dibutuhkan Sumber Data Cara Mengumpulkan

* Sumber Data: Unit Kesehatan/Masyarakat/Registrasi Penduduk

** Cara Mengumpulkan: Secara Rutin/Sewaktu-waktu

271

12. Waktu untuk berdiskusi hendaknya dibatasi yaitu 30 menit. Selesai diskusi

kelompok, masing-masing kelompok diminta menyajikan hasil diskusinya dan

ditanggapi secara pleno (diskusi pleno).


MENETAPKAN JENIS ANALISIS DAN BENTUK SAJIAN INFORMASI

1. Mahasiswa tetap berada dalam tiga kelompok. Kelompok I disebut Kelompok

Direktur Rumah Sakit, Kelompok II disebut Kelompok Bupati atau Walikota, dan

Kelompok III disebut Kelompok Ketua Bappeda/DPRD..

2. Kelompok Direktur Rumah Sakit diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan

jenis analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan

keputusan yang sering dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit

3. Kelompok Bupati atau Walikota diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan jenis

analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan

yang sering dilakukan oleh Bupati atau Walikota dalam rangka Pembangunan

Kesehatan dengan memilih butir informasi yang dihasilkan dari kerja kelompok

yang lalu).

4. Kelompok Ketua Bappeda/DPRD diberi tugas mendiskusikan dan merumuskan

jenis analisis dan bentuk sajian informasi yang sesuai dengan pengambilan

keputusan yang sering dilakukan oleh Ketua Bappeda/DPRD dalam rangka

Pembangunan Kesehatan

5. Kelompok dapat diberi Formulir " Jenis Analisis dan Sajian Informasi Untuk

Pengambilan Keputusan " sebagaimana tercantum di bawah ini, untuk membantu

diskusi mereka.

272

6. Waktu untuk berdiskusi hendaknya dibatasi yaitu 30 menit. Selesai diskusi kelompok,

masing-masing kelompok diminta menyajikan hasil diskusinya dan ditanggapi secara

pleno (diskusi pleno).

Tugas Akhir

ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PROGRAM KESEHATAN DI PUSKESMAS

SISTEMATIKA:

BAB I: PENDAHULUAN (Pembangunan Kesehatan hubungannya dengan Program)

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI

1. GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI

2. SOSIAL EKONOMI

3. STATUS KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN

BAB III: ANALISIS SITUASI PROGRAM

1. PELAKSANAAN PROGRAM

2. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROGRAM

BAB IV: PEMBAHASAN

A. ANALISIS MASALAH

1. Pelaksanaan Program (Cakupan/Kinerja dan Sumber Daya dll), divisualisasi dalam

bentuk analisis geografis (peta tematik)

2. Sistem Informasi (Indikator, Proses Informasi, Sumber Daya)

B. ANALISIS PEMECAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pelaksanaan Program

2. Sistem Informasi Manajemen Program

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

273

Pembagian Kelompok:

1. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

2. Program Perbaikan Gizi

3. Program Imunisasi

4. Program Pemberantasan Penyakit TB Paru

5. Program Pemberantasan Penyakit ISPA/Malaria

6. Program Pemberantasan DBD

7. Program Kesehatan Lingkungan

8. Program Promosi Kesehatan

Documents

KONSEP DASAR DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI ......2017/07/17 · kesehatan itu sendiri dan dasar-dasar dalam pengembangannya. Untuk dapat lebih memahami secara konseptual dan aplikasi