Menteri PPN/Kepala Bappenas

Hotel Kempinski Jakarta, 12-13 Juni 2013

OUTLINE

1. VISI JANGKA PANJANG

2. MAKRO EKONOMI

3. KESEMPATAN KERJA DAN PENGANGGURAN

4. KESEJAHTERAAN SOSIAL, KEMISKINAN, DAN MP3KI

5. PERLINDUNGAN SOSIAL

6. PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

2

Slide 2

VISI JANGKA PANJANG 1

Slide 3

VISI JANGKA PANJANG 2025

• UU No. 17 Tentang RPJPN menyebutkan visi pembangunan ekonomi nasional sampai dengan 2025 adalah ”mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”

• Dengan mengacu proyeksi pertumbuhan RPJMN yg berkisar 6,3% - 6,8% per tahun, pada tahun 2014 PDB Indonesia diperkirakan berkisar US$1.200 miliar dan PDB per kapita sedikit di bawah US$5.000.

• Untuk jangka waktu yang lebih panjang, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia:

• Dengan asumsi pertumbuhan riil 7-8 % per tahun, diperkirakan PDB pada tahun 2025 adalah antara US$ 3.760-4.730 miliar.

• Dengan proyeksi penduduk sekitar 293 juta jiwa, diperkirakan PDB per kapita akan berkisar antara US$ 12.855-16.160.

• Menurut proyeksi Goldmann Sachs dan Economist, pada tahun 2050 PDB Indonesia akan mencapai lebih dari US$ 26.000 miliar dan perekonomiannya akan menjadi kekuatan 6 besar dunia.

“Mendorong Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 10 besar dunia di tahun 2030 dan 6 besar dunia pada tahun 2050 melalui ”pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan”

Slide 4

MAKRO EKONOMI 2

Slide 5

INDIKATOR PEMBANGUNAN(%)

2013 2014

STATUS TARGET RPJM

TARGET APBN

TARGET RAPBN-P *)

TARGET RPJM

TARGET RKP

Pertumbuhan Ekonomi 6,7 - 7,4 6,8 6,3 7,0-7,7 6,4 – 6,9 (6,6)

Inflasi 3,5 – 5,5 4,9 7,2 3,5 – 5,5 4,5 + 1 (4,5)

Pengangguran 6,0 - 6,6 5,8 – 6,1 5,8 – 6,1

5,0-6,0 5,6 – 5,9

Kemiskinan 9,5 - 10,5 9,5 – 10,5 9,5 – 10,5 8,0-10,0 9,0 – 10,0

1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend

2 = Perlu Kerja Keras

2

1

1

2010 2011 2012

TARGET TARGET REALISASI

TARGET RPJM

TARGET REALISASI

TARGET RPJM

TARGET REALISASI

RPJM APBN-P APBN-P APBN-P

Pertumbuhan Ekonomi

5,5- 5,6 5,8 6,2 6,0 - 6,3 6,5 6,5 6,4 - 6,9 6,5 6,2

Inflasi 4,0 - 6,0 5,3 7,0 4,0 - 6,0 5,7 3,8 4,0 - 6,0 6,8 4,3

Pengangguran 7,6 8 7,1 7,3 - 7,4 7,0-7,4 6,6 6,7 - 7,0 6,4-6,6 6,14 (Agt)

Kemiskinan 12,0 - 13,5 12,0-13,5 13,33 11,5 - 12,5 11,5 - 12,5 12,49 10,5 - 11,5 10,5 - 11,5 11,66 (Sept)

*) Hasil Pembahasan dengan Badan Anggaran, kecuali untuk tingkat Inflasi persetujuan dari 6 Fraksi

Slide 6

1

1

PERTUMBUHAN MENGALAMI PERLAMBATAN

PENGELUARAN 2010 2011 2012 2013

I II III IV Jumlah I

Konsumsi Rumahtangga 4,74 4,71 4,94 5,24 5,57 5,36 5,28 5,17

Konsumsi Pemerintah 0,32 3,20 6,45 8,64 -2,81 -3,34 1,25 0,42

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

8,48 8,77 9,97 12,47 9,80 7,29 9,81 5,90

Perubahan Inventori -70,74 -1594,67 164,11 108,72 -9,51 -94,56 489,24 10,21

Ekspor Barang dan Jasa 15,27 13,65 8,23 2,63 -2,56 0,50 2,01 3,39

Impor Barang dan Jasa 17,34 13,34 8,95 11,33 -0,17 6,79 6,65 -0,44

PRODUK DOMESTIK BRUTO 6,22 6,49 6,29 6,36 6,16 6,11 6,23 6,02

• Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02 persen (y-o-y) terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan investasi PMTB

• Namun demikian, dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I tahun 2012, konsumsi rumah tangga yang mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2013, sedangkan investasi PMTB mengalami perlambatan pertumbuhan.

• Pertumbuhan harus mencerminkan pertumbuhan yang inklusif Peningkatan kesempatan kerja, jaminan dan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, penghidupan yang berkelanjutan, dan menurunnya angka kemiskinan.

Slide 7

KEWASPADAAN TERHADAP PERTUMBUHAN PMTB YANG MELAMBAT

-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

Bangunan

Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri

Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri

Alat Angkutan Dalam Negeri

Alat Angkutan Luar Negeri

Lainnya Dalam Negeri

Lainnya Luar Negeri

Bangunan Mesin dan

Perlengkapan Dalam Negeri

Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri

Alat Angkutan Dalam Negeri

Alat Angkutan Luar Negeri

Lainnya Dalam Negeri

Lainnya Luar Negeri

Q1-2012 7,21 3,08 18,33 9,52 32,78 -2,09 27,34

Q1-2013 7,19 0,17 -0,06 21,34 -0,09 22,30 0,20

Q1-2012

Q1-2013

Kontribusi Thd PDB (%) Q1-2012 Q1-2013

Investasi (PMTB) 24.38 24.35 Bangunan 17.52 17.71 Mesin dan Perlengkapan Dalam Negeri 0.57 0.54

Mesin dan Perlengkapan Luar Negeri 3.74 3.52 Alat Angkutan Dalam Negeri 0.36 0.42

Alat Angkutan Luar Negeri 1.36 1.28 Lainnya Dalam Negeri 0.46 0.53

Lainnya Luar Negeri 0.37 0.35

Perlambatan pertumbuhan investasi (PMTB): Penurunan permintaan

terhadap mesin dan perlengkapannya,

Penurunan permintaan alat angkut luar negeri Slide

8

INFLASI TAHUNAN & BULANAN 2008-2013

• Sepanjang periode 2008-2013 perkembangan inflasi cukup dinamis namun terkendali

• Pengendalian Inflasi, stabilitas harga, terutama harga bahan pokok makanan menjadi sangat penting, karena bahan pokok makanan merupakan komponen yang sangat dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan. Slide

9

KESEMPATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN 3

Slide 10

PERKEMBANGAN PASAR TENAGA KERJA

Tahun Angkatan

Kerja (Juta Orang)

Kesempatan Kerja

(Juta orang)

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Penganggur (Juta Orang)

TPT (%)

2002 100,77 91,64 4,4 9,13 9,06%

2003 102,75 92,81 4,7 9,93 9,67%

2004 103,97 93,72 5,0 10,25 9,86%

2005 105,80 94,95 5,7 10,85 10,26%

2006 106,28 95,18 5,5 11,10 10,45%

2007 108,13 97,58 6,3 10,55 9,75%

2008 111,48 102,05 6,1 9,43 8,46%

2009 113,74 104,49 4,5 9,26 8,14%

2010 116,00 107,41 6,1 8,59 7,41%

2011 119,40 111,28 6,5 8,12 6,80%

2012 120,42 112,80 6,23 7,61 6,32%

2013 121,19 114,02 6,02 (Trw-I) 7,17 5,92%

Pertumbuhan telah membawa perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja ke arah lapangan kerja yang baik (Decent Work). Angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 5,92 persen (Feb 2013) Investasi yang terus tumbuh baik, membawa perubahan dalam pasar tenaga kerja, kearah kegiatan ekonomi formal.

Data Ketenagakerjaan, Periode Februari Slide 11

PERUBAHAN STRUKTUR TENAGA KERJA

Kualitas pekerjaan terus

membaik.

Struktur lapangan kerja formal

mengalami peningkatan yang

berarti periode 2010-2013.

Jika tahun 2009, struktur

pekerja formal masih 30,5

persen telah meningkat menjadi

34,2 persen tahun 2011 dan 40

persen tahun 2013

Peningkatan tsb, diikuti dengan

perubahan struktur pekerja

non-pertanian dari 63,5 persen

tahun 2012 menjadi 64,8 persen

tahun 2013

30,17% 30,51% 31,41% 34,24%

37,29% 39,98%

69,83%

69,49% 68,59% 65,76%

62,71% 60,02%

0%

20%

40%

60%

80%

0

20

40

60

80

Feb-05 Feb-09 Feb-10 Feb-11 Feb-12 Feb-13

juta

ora

ng

Formal (dalam juta) Informal (dalam juta)

Slide 12

0

400

800

1200

1600

2000

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3* 1**

2007 2008 2009 2010 2011 2012

(rib

u r

up

iah

)

Upah Riil Buruh Industri 2007-2012 (2007=100)

Tekstil Kertas

Furniture Logam

Industri Total UMP Riil (2007=100)

Sumber: Data Upah, BPS.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ru

pia

h

Upah Buruh Per Hari 2007 - 2013

Buruh Bangunan

Buruh Tani

Upah pekerja pertanian, bangunan menunjukkan perbaikan, meskipun lamban Upah pekerja industri berfluktuasi, terutama untuk industri padat karya

PERKEMBANGAN UPAH PEKERJA

Slide 13

PASAR TENAGA KERJA MEMPERLIHATKAN TINGKAT PENGANGGURAN SEMAKIN MENURUN

• Dengan berpindahnya pekerja dari lapangan pekerjaan informal ke formal, telah mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka kelompok pendidikan SMA ke atas.

• Sedangkan tingkat pengangguran SD stagnan dan SMP mengalami peningkatan.

Slide 14

ARAH KEBIJAKAN

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi , seperti Pembangunan infrasruktur terutama untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa (Jalan, Pelabuhan, Transportasi dll).

2. Iklim Investasi yg mendorong industri padat pekerja. Pemerintah sedang mengkaji untuk menyusun kebijakan insentif, bagi industri padat pekerja.

3. Mendorong terwujudnya pasar tenaga kerja yang luwes. Seperti, penetapan KHL yang masih bersifat moving target, dan belum mempertimbangkan faktor peningkatan produktifitas. Pemerintah sedang menyusun konsep kebijakan pengupahan sebagai payung hukum. Termasuk kemungkinan diterapkannya international benchmarking.

4. Meminimalisasi Hambatan Perdagangan, untuk mengurangi biaya transaksi yg tinggi, serta peningkatan konektvitas antar wilayah dan antar daerah, terutama untuk menghubungkan sentra produksi dengan sentra pemasaran.

5. Mendorong usaha kecil dan menengah, terutama yang berpotensi menyerap tenaga kerja dengan ketrampilan rendah.

6. Menjaga daya beli pekerja di sektor pertanian dan pekerja informal, dengan memperbesar program-program pemberdayaan termasuk program padat karya seperti cash for work. Program- program tersebut sifatnya hanya jangka pendek. Hal yang lebih penting adalah meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan produktivitas usaha mikro dan kecil.

Slide 15

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, KEMISKINAN, DAN MP3KI 4

Slide 16

KONDISI UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

• Tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun, harapan hidup meningkat, partisipasi pendidikan meningkat, dsb.

• Terbentuknya kelas menengah yang jumlahnya meningkat.

Namun masih menyisakan permasalahan:

• KERENTANAN jumlahnya MASIH CUKUP signifikan

• KESENJANGAN antar kelompok pendapatan dan antar wilayah.

• AKSES PELAYANAN DASAR terutama bagi kelompok miskin kronis, masyarakat berkebutuhan khusus dan di daerah tertinggal dan terisolir.

Slide 17

PERKEMBANGAN KELAS MENENGAH DI BEBERAPA NEGARA

Sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi: Kelas menengah terus meningkat di hampir semua negara berkembang dan menengah baru, termasuk

Indonesia. Catatan: Kelas sosial adalah jumlah penduduk di atas 15 th yg memiliki rata2 pendapatan di suatu negara atau wilayah.

Kelas Sosial A: +200%; B: 150%- 200%; C: 100%-150%; D: 50%-100% dan E: < 50% dari pendapatan kotor.

Sumber: Euromonitor International from national statistics, 2011

Slide 18

19

PERKEMBANGAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN BEBERAPA NEGARA

Less Poverty and Less Poor: PRC

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

198119841987199019931996199920022005

num

ber of

poo

r ($

1.25

, 20

05 P

PP,

millio

n pe

ople

)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

pove

rty

inci

denc

e (%

of po

pula

tion)

number of poor people poverty incidence

More Poor Despite of Less Poverty: India

390

400

410

420

430

440

450

460

470

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

num

ber of poor ($1.25, 2005 P

PP

,

million people

)

0

10

20

30

40

50

60

70

poverty in

cid

ence (%

of popula

tio

n)

number of poor people poverty incidence

Less Poverty and Less Poor

($1.25) in Viet Nam

42.2

31.9

19.5

0

10

20

30

40

50

60

70

1992 2000 2006

million poor people ($1.25)

po

vert

y in

cid

en

ce (

$1.2

5, 2005 P

PP

, %

)

number (million people)

incidence (%)

Source: Armin Bauer, ADB, 2011

Catatan: Di beberapa negara, penurunan kemiskinan ($1,25) terjadi karena program-program penanggulangan kemiskinan, namun bukan dari pertumbuhan yang pro-poor karena pengurangan kemiskinan ($2) sangat kecil kerentanan.

Slide 19

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

34,01

49,50

47,97

38,70

37,90

38,40

37,3036,10

35,10

39,3037,17

34,96

32,53

31,02

30,02

29,8929,1328,59

17,47

24,23

23,43

19,14

18,41

18,20

17,42

16,66

15,97

17,75

16,58

15,42

14,15

13,33

12,49

12,36

11,96

11,66

0

10

20

30

40

50

60

Jumlah Pend. Miskin % Pend. Miskin

1. Pada saat krisis 1997/98, metode pengukuran kemiskinan diperbaiki. • Jenis komoditas pangan pokok utk

memenuhi 2100kkal/kapita/hari diperluas menjadi 52 komoditas.

• Kebutuhan non-pangan pokok dihitung berdasarkan 47 jenis komoditi di pedesaan dan 51 jenis komoditi di perkotaan.

2. Pada tahun 2005/06, tingkat kemiskinan meningkat, a.l. akibat kenaikan harga minyak dunia 2x setahun. • PSE 2005: data mikro kemiskinan

dimutakhirkan melalui PPLS 2008 dan 2011.

• Program-program dengan targeting ke Rumah Tangga/individu.

3. Setelah itu, tingkat kemiskinan senantiasa menurun, namun lajunya melambat. • Sasaran semakin sulit butuh intervensi

multi dimensi /lintas sektor. Slide 20

L e g e n d :

0 - 5

5 - 1 0

10 - 15

15 - 20

20 - 50

1000 0 1000 2000 Kilo m eter s

N

KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA

Banyak penduduk rentan terhadap

kemiskinan

Kemiskinan dari segi non-pendapatan (akses kepada air

bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dsb)

Ketimpangan kemiskinan antar wilayah & antara

kota dan desa

-

5,0

10,0

Poorest Poor

Near Poor Household Family

Tingkat Kemiskinan antar Wilayah

Slide 21

*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat di Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Makro Ekonomi dan Affirmative Action

RTSM

RTM

RTHM

Klaster-1

1. BEASISWA MISKIN

2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. BLT (bila diperlukan

saat krisis)

6. Dll.

Klaster-2

PROGRAM-PROGRAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(PNPM)

Klaster-3

KREDIT USAHA RAKYAT

dan UMKM

(KUR)

Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat di Perkotaan *)

KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat, serta

Perluasan dan

Peningkatan

Kesempatan Kerja

Pengurangan

Angka Kemiskinan

RTSM *)

RTM *)

RTHM

Slide 22

TANTANGAN UTAMA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

• Pertumbuhan penduduk masih cukup besar

• Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas

• Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah

• Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan

• Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan

• Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah

• Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif

• Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll

AKIBAT KONDISI KEMISKINAN SAAT INI DAN TANTANGAN KE DEPAN DIPERLUKAN RENCANA KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN

KEMISKINAN –MP3KI Slide 23

KERANGKA DESAIN MP3KI

SEJAHTERA, BEBAS DARI KEMISKINAN ABSOLUT DAN MEMILIKI KAPABILITAS PENGHIDUPAN YANG TINGGI DAN BERKELANJUTAN

• MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL

• MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN

• MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side

pendukung

Perluasan program bersasaran (targeted)

Pengembangan koridor pulau dan kawasan

khusus di pusat pertumbuhan dan non

pusat pertumbuhan

• PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI • PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI

MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR

VISI

STRATEGI UTAMA

STRATEGI PELAKSANAAN

MISI

Slide 24

MP3KI : GERAKAN NASIONAL PENGURANGAN KEMISKINAN PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP

Komponen Saat ini MP3KI

2013 - 2014 2015 - 2025

A. Mekanisme Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI)

- Stabilitas Ekonomi Makro

Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat

B. Afirmasi (Keberpihakan)

- Program 4 Klaster

Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan

• Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan

• Sinergi dengan program daerah dan CSR

• Konsolidasi program bantuan sosial unified data base

- Sistem Jaminan Sosial Sistem dan cakupan terbatas

• Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas

• Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage

- Program Livelihood Terbatas daya tahan penduduk miskin rentan

• Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI)

- Dukungan Data belum terpadu • Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP) Slide

25

PELAKSANAAN MP3KI

- Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu;

- Sistem jaminan sosial mencapai universal coverage.

KEBERLANJUTAN

(TAHUN 2021-2025)

- Transformasi program-program pengurangan kemiskinan;

- Peningkatan cakupan, terutama untuk Sistem Jaminan Sosial menuju universal coverage;

- Terbentuknya BPJS Tenaga Kerja;

- Penguatan sustainable livelihood.

TRANSFORMASI DAN EKSPANSI (TAHUN 2015-2020)

- Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 9% - 10% pada tahun 2014;

- Tidak ada program baru kemiskinan.

- Perbaikan pelaksanaan melalui cara “keroyokan” di kantong2 kemiskinan, sinergi lokasi dan waktu , serta perbaikan sasaran;

- Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial Terbentuknya BPJS kesehatan tahun 2014 .

- Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable livelihood ) penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI;

REKONSOLIDASI

(TAHUN 2013-2014)

Slide 26

PERLINDUNGAN SOSIAL

27

5

Slide 27

1. Karena perubahan struktur usia, Indonesia akan mengalami Bonus Demografi pada periode tahun 2020-2030.

Window of opportunity bagi peningkatan produktivitas yang tinggi, namun perlu disiapkan kebijakan mengatisipasi ledakan jumlah lansia setelah periode Bonus Demografi berakhir.

2. Amendemen UUD 1945, UU No. 40/2004, dan UU 24/2011 yang mengamanatkan negara mengembangkan sistim jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penyelenggaraan jaminan sosial mencakup Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian, yang dilakukan dengan mekanisme asuransi sosial.

3. Diperlukan transformasi kebijakan yang integratif agar kualitas penduduk Indonesia kompetitif, sehat dan berkualitas.

Dari upaya merespon permasalahan kemiskinan kepada pemenuhan hak konstitusional warga negara;

Dari pengaturan hanya untuk kelompok kepada pengaturan satu hukum yg menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara;

Di sisi masyarakat, dari kepesertaan program (eksklusif) menjadi klien pembangunan yang inklusif.

RATIONALE BAGI TRANSFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL

Bonus Demografi

Slide 28

Kualitas Cakupan

• Landasan Perlindungan Sosial adalah upaya sistematis transformasi dari penyelenggaraan jaminan dan bantuan sosial yang terpencar dengan kesenjangan cakupan menuju perlindungan sosial yang terintegrasi.

• Fokus untuk jaminan kesehatan, anak, pekerja, dan kelompok rentan (a.l. informal miskin, disabilitas dan lansia)

• LPS menilai kondisi program saat ini, gap pencapaian dan biayanya, serta rekomendasi perluasan akses pada kualitas dan cakupan manfaat secara bertahap.

Kualitas Perlindungan Sosial

Kualitas Cakupan

Masyarakat miskin Kelompok informal Sektor Formal

LANDASAN PERLINDUNGAN SOSIAL

SOCIAL PROTECTION FLOOR

Cakupan Perlindungan Sosial Slide

29

TRANFORMASI KEPESERTAAN PKH DARI KEMISKINAN KRONIS PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

Tambahan waktu kepesertaan PKH selama maks. 3 tahun bagi yang berdasarkan hasil resertifikasi masih berstatus sangat miskin dan memenuhi persyaratan PKH.

Manfaat yang diperoleh:

• Keterkaitan kepsertaan dengan bantuan sosial lainnya (Raskin, Jamkes, BSM, KUBE, rehab rumah tidak layak huni, dsb).

• Pendampingan melalui family development session (kesehatan, parenting education, dan financial literacy) secara rutin.

Ketentuan yang berlaku adalah:

• Peserta tetap memenuhi kewajibannya.

• Setelah transisi maks. 3 tahun, Peserta secara otomatis keluar dari program tanpa sertifikasi ulang.

Pelaksanaan PKH dan Resertifikasi

Family Development

Session

Penghidupan berkelanjutan

Garis Kemiskinan

Sangat miskin

Kredit Mikro/ Kegiatan Ekonomi

Pendampingan & Keterampilan kewiurasahaan

Perilaku hidup sehat & mementingkan pendidikan

Dukungan Konsumsi

6 tahun 3 Tahun

Targeting

Slide 30

PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

31

6

Slide 31

Sustainable Livelihood Approach merupakan pendekatan penanggulangan

kemiskinan yang terintegrasi untuk pemenuhan kelima aset individu sehingga

mandiri dan berkesinambungan. Kelima aset tersebut: aset alam, aset fisik, aset

sosial, aset finansial, dan aset manusia).

Bagi masyarakat hampir miskin diarahkan untuk pengembangan aset dan channeling dengan lembaga keuangan formal, peningkatan ketrampilan, dan akumulasi aset (saving).

G R A D U A T I O N

PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH)

Slide 32

PENTAHAPAN PELAKSANAAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN JANGKA PANJANG

Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui penghidupan berkelanjutan (SLA)

Sinergi pengembangan pusat pertumbuhan dan non-pusat pertumbuhan melalui penyempurnaan supply chain dan penguatan SDM terpadu

KEBERLANJUTAN (TAHUN 2021-2025)

Transformasi bertahap program-program pengurangan kemiskinan

Perluasan implementasi program penghidupan berkelanjutan (SLA) di kantong-kantong kemiskinan

Penguatan kelembagaan pelaksanaan Penghidupan Berkelanjutan

Penguatan supply chain produk dari non-pusat pertumbuhan ke pusat pertumbuhan

Penguatan SDM terpadu yang diarahkan pada penguatan produktivitas masyarakat

TRANSFORMASI DAN EKSPANSI (TAHUN 2015-2020)

Identifikasi potensi 5 aset di lokasi quick wins terpilih

Identifikasi kegiatan usaha masyarakat miskin di lokasi quick wins terpilih

Penguatan kelembagaan PNPM sebagai bagian dari pelaksanaan Penghidupan Berkelanjutan

Membangun keterkaitan dengan MP3EI terutama penguatan supply chain dari pusat pertumbuhan ke pusat non-pertumbuhan

Identifikasi penguatan SDM dalam menunjang kegiatan usaha masyarakat miskin

REKONSOLIDASI (TAHUN 2013-2014)

Slide 33

CONTOH PELAKSANAAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

• Daerah QW memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, SDM yang rendah, dan tingkat kematian bayi yang tinggi

• Telah dilaksanakan berbagai program kemiskinan klaster 1 sd 4

• Potensi daerah yang ada adalah produksi kacang mete dan jagung

• Pasar kacang mete masih belum terorganisasi dengan baik

• Kondisi infrastruktur jalan cukup bagus, namun lokasinya jauh dari pusat ekonomi (pasar)

• Infrastruktur irigasi dan sumber air minum kurang

• Interaksi antar warga cukup baik

KONDISI MASYARAKAT DAN INFRASTRUKTUR

• Aset SDM melalui pelatihan kewirausahaan

• Aset finansial ditingkatkan melalui penyaluran kredit yang diperlukan untuk membeli alat transportasi atau modal lainnya

• Akses terhadap pasar dengan membangun pasar pengumpul

• Aset infrastruktur air diperkuat melalui pembangunan sumber air minum dan pengairan perkebunan

• Aset sosial penduduk miskin diperkuat melalui meningkatkan mekanisme interaksi sosial petani miskin

ASET YANG PERLU DIPERKAYA

• Penduduk memiliki kemampuan wirausaha sebagai petani kacang mete

• Mekanisme pemasaran kacang mete yang terorganisasi dan menguntungkan rakyat

• Infrastruktur air untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan perkebunan

• Mekanisme interaksi sosial yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi dari petani miskin

OUTCOME

Slide 34

Nelayan Pemilik Usaha Kelompok memiliki kapal, usaha kecil semakin bertumbuh, dapat akses modal yang lebih besar

ILUSTRASI PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Slide 35

TERIMA KASIH