KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DI … 5.2 Rata-rata Anak Lahir Hidup menurut Daerah Tempat Tinggal 53 dan Kelompok Umur, 2009 ... Kelompok Umur, 2009 Tabel 4.4 Persentase Anak Berumur

KERJASAMA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

KONDISI

PEREMPUAN DAN ANAK

DI INDONESIA, 2010

ISSN 2087-7633

Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia, 2010------------------------------------------------------------------------

iii

KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA, 2010

ISSN : 2087 – 7633 Ukuran Buku: 17 Cm x 24 Cm Naskah: Badan Pusat Statistik (BPS) Gambar Kulit: Badan Pusat Statistik (BPS) Diterbitkan oleh: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) Dicetak oleh: CV. Asprindo Pelangi Nusa Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

-----------------------------------------------------------------------Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia, 2010

iv

SAMBUTAN

______________________________________________________________

Perkembangan yang terjadi selama beberapa dasawarsa ini, ditandai

dengan semakin pentingnya informasi dan pengelolaan data di dalam banyak aspek

kehidupan manusia. Tuntutan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah juga

semakin tinggi, sehingga pada akhirnya pengelolaan data dan informasi yang baik

menjadi suatu keharusan bagi pemerintah.

Para pengambil keputusan atau perencana memerlukan data dan informasi

dalam menyusun perencanaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Minimnya data

baik secara kuantitas maupun kualitas, tidak akan menghasilkan analisa yang

mendalam tentang suatu masalah dan tidak akan cukup kuat bila dijadikan sebagai

bahan pengambilan keputusan atau perencanaan.

Dalam upaya penyediaan informasi gender dan anak, maka disusunlah

publikasi ini, yang merupakan hasil kerjasama antara KPP dan PA dengan BPS.

Melalui publikasi ini dapat diketahui kondisi perempuan dan anak di berbagai bidang

pembangunan. Publikasi ini sangat bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan

penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dan peduli

anak.

Dengan tersusunnya publikasi ini, disampaikan apresiasi dan penghargaan

kepada tim penyusun atas upaya dan kerjasamanya. Diharapkan publikasi ini dapat

diterbitkan secara rutin untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang

terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia.

Jakarta, 3 Desember 2010

Menteri Negara PP dan PA

Republik Indonesia


v

KATA PENGANTAR

______________________________________________________________

Publikasi Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia, 2010 menyajikan

informasi tentang berbagai indikator sosial di Indonesia tahun 2010 yang telah

terpilah antara perempuan dan laki-laki. Sebagian besar data yang digunakan dalam

publikasi ini adalah bersumber dari sensus atau survei yang dilaksanakan oleh

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, yaitu antara lain hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2009, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) tahun 2009, dan dari Proyeksi Penduduk hasil Sensus Penduduk tahun

2000.

Upaya penyediaan informasi ini merupakan kerja sama antara Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik

Republik Indonesia. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kehidupan

perempuan dan anak di Indonesia pada tahun 2009, diharapkan dapat digunakan

sebagai dasar evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya

manusia yang dibedakan antara perempuan dan laki-laki, utamanya yang berkaitan

dengan masalah kependudukan, kerumah tanggaan, pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, sektor publik, perumahan dan lingkungan, serta anak terlantar dan

anak cacat.

Penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim yang telah

menyelesaikan publikasi ini dan diharapkan tanggapan, kritik, dan saran dari semua

pihak untuk lebih mendayagunakan publikasi ini.

Jakarta, 3 Desember 2010

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

REPUBLIK INDONESIA


vi


vii

ORGANISASI PENULISAN

______________________________________________________________

Penanggung Jawab:

S Happy Hardjo, M Ec

Ir. Lies Rosdianty, M.Si

Editor:

Gantjang Amannullah, MA

Ir. FB. Didiek Santosa

Ida Eridawaty H, S.Si

Nona Iriana, S.Si, M.Si

Penulis:

Nona Iriana, S.Si, M.Si

Ida Eridawaty H, S.Si

Yaya Setiadi, SST, MM

Gaib Hakiki, SE

Tini Suhartini, S.Si

Koriatun, M.Stat

Pengolah Data:

Ahmad Azhari, S.Si

Dhani Arief Hartanto, SST

Setting:

Maria Ulfa, SST

Gaib Hakiki, SE


viii


ix


x

DAFTAR ISI

______________________________________________________________

SAMBUTAN iv KATA PENGANTAR v ORGANISASI PENULISAN vii DAFTAR ISI ix DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TABEL xv BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 3 1.3 Sistematika Penyajian 3

BAB II. KEPENDUDUKAN 7

2.1 Penduduk Indonesia 8 2.2 Penduduk Golongan Muda (0-17 Tahun) 11 2.3 Penduduk Golongan Dewasa 12 2.3.1 Penduduk Pra Lansia (45-59 Tahun) 12 2.3.2 Penduduk Lansia (60+ Tahun) 12 2.3.3 Penduduk Produktif 13 2.4 Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah 14

BAB III. RUMAH TANGGA 17

3.1 Kepala Rumah Tangga 17 3.2 Anggota Rumah Tangga 19 3.2. Status Perkawinan 21 3.3. Status Pekerjaan 24

BAB IV. PENDIDIKAN 29 4.1 Angka Melek Huruf 30 4.2 Penduduk yang Tidak/Belum Pernah Sekolah 34 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 35 4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) 38 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) 40 4.6 Putus Sekolah 41 4.7 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 43


xi

4.8 Pendidikan bagi Anak-Anak Usia 0-6 Tahun (PAUD) 44 4.9 Akte Kelahiran 46

BAB V. KESEHATAN 49 5.1 Derajat Kesehatan Penduduk 49 5.2 Fertilitas (Tingkat Kelahiran) 51 5.3 Pemberian ASI dan Imunisasi 53 5.4 Status Kesehatan Penduduk 58 5.5 Pelayanan Kesehatan 62

BAB VI. KETENAGAKERJAAN 65 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 66 6.2 Tingkat Pengangguran 67 6.3 Penduduk yang Bekerja 70 6.4 Lapangan Pekerjaan 71 6.5 Status Pekerjaan 73 6.6 Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja 74 6.7 Pekerja Anak 75

BAB VII. SEKTOR PUBLIK 79 7.1 Politik dan Legislatif 79 7.2 Eksekutif 80 7.3 Yudikatif 82 7.4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 83

BAB VIII. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN 85 8.1 Kualitas Rumah Tinggal 86 8.2 Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah 89 8.3 Akses pada Informasi 91

BAB IX. ANAK PENYANDANG CACAT DAN ANAK TELANTAR 95 9.1 Anak Penyandang Cacat 95 9.2 Anak Telantar 99

LAMPIRAN TABEL 109


xii

DAFTAR GAMBAR

______________________________________________________________

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perkotaan) 9

Gambar 2.2 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perdesaan) 10

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perkotaan + Perdesaan) 10

Gambar 2.4 Persentase Luas Wilayah dan Penduduk menurut Pulau/ 15 Kepulauan, 2009

Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala 18 Rumah Tangga dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 3.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin 20 Kepala Rumah Tangga dan Rata-Rata Jumlah, Anggota RumahTangga 2009

Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala 22 Rumah Tangga dan Status Perkawinan, 2009

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala 25 Rumah Tangga yang Bekerja dan Daerah

Tempat Tinggal, 2009

Gambar 3.5 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala 26 Rumah Tangga yang Bekerja dan Status Pekerjaan, 2009

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas dan 31 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin, 2009

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Melek Huruf 33 menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 4.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang 35 Belum/Tidak Pernah Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, 13-15 Tahun 37 dan 16-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, 2009

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ 38 Paket B dan SM/MA/Paket C menurut Jenis Kelamin, 2009


xiii

Gambar 4.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/ 40 Paket B dan SM/MA/Paket C menurut Jenis Kelamin, 2009

Gambar 5.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup menurut 50 Jenis Kelamin, 2009

Gambar 5.2 Rata-rata Anak Lahir Hidup menurut Daerah Tempat Tinggal 53 dan Kelompok Umur, 2009

Gambar 5.3 Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun yang Pernah Diberi ASI 54 menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 5.4 Rata-rata Lama Pemberian ASI tanpa Makanan Tambahan 56 dan ASI dengan Makanan Tambahan menurut Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 5.5 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut 57 Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Gambar 5.6 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan 60 dan Mengobati Sendiri menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

Gambar 5.7 Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri menurut 61 Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan, 2009

Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk 66 Berumur 15+ menurut Jenis Kelamin, 2009

Gambar 6.2 TPT Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut 69 Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja 72 Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2009

Gambar 6.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 73 Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2009

Gambar 6.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja 75 Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009


xiv

Gambar 7.1 Persentase Anggota MPR, DPR, dan DPD menurut 80 Jenis Kelamin, 2009

Gambar 7.2 Banyaknya Menteri pada Kementerian di Kabinet Indonesia 81 Bersatu Jilid II menurut Jenis Kelamin, 2009-2014

Gambar 7.3 Banyaknya Pimpinan pada Mahkamah Agung menurut 82 Jenis Kelamin, 2009

Gambar 7.4 Banyaknya Pimpinan KPK menurut Jenis Kelamin, 2009 82

Gambar 7.5 Banyaknya Pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut 82 Jenis Kelamin, 2009

Gambar 7.6 Banyaknya Pimpinan Komisi Yudisial menurut 83 Jenis Kelamin, 2009

Gambar 7.7 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Eselon 1-5 84 menurut Jenis Kelamin, 2010

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin 88 Kepala Rumah Tangga dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan,2009

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala 91 Rumah Tangga dan Beberapa Fasilitas Perumahan, 2009

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas 92 Teknologi Informasi menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Jenis Fasilitas, 2009

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas 93 Internet menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Lokasi/Media Akses Internet, 2009

Gambar 9.1 Persentase Penyandang Cacat Berumur 5 Tahun ke Atas 99 menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur, 2009

Gambar 9.2 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut 103

Kategori Ketelantaran, 2009

Gambar 9.3 Persentase Anak Telantar Berumur 10-17 Tahun menurut 105 Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2009


xv


xvi

DAFTAR TABEL

______________________________________________________________

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, 11 Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 2.2 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Sekolah, 16 Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, 23 Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Perkawinan, 2009

Tabel 4.1 Angka Putus Sekolah Tingkat SD, SMP dan SM menurut Daerah 42 Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2009

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut 44 Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Jenjang

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009

Tabel 4.3 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan 45 Pra Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009

Tabel 4.4 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun menurut Daerah Tempat 47

Tinggal, Jenis Kelamin, dan Apakah Mempunyai Akte Kelahiran,

2009

Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Perempuan dan Anak Lahir Hidup menurut 52 Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Tabel 5.2 Persentase Balita 12-23 Bulan yang Pernah Mendapat ASI Saja 55

6 Bulan atau Lebih menurut Daerah Tempat Tinggal dan

Jenis Kelamin, 2009

Tabel 5.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan 58 Terganggu Aktivitasnya Sehari-hari menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 5.4 Persentase Anak Berumur 17 Tahun ke Bawah yang Mempunyai 59 Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktifitas Sehari-hari menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009


xvii

Tabel 5.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Fasilitas Kesehatan 62 menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 5.6 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Daerah 63 Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berumur 15 Tahun 68 Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15+ menurut Jenis Kegiatan 71 Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja 77 Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

Tabel 9.1 Perkiraan Jumlah (ribuan) dan Persentase Penyandang 97 Cacat menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Tabel 9.2 Perkiraan Jumlah (ribuan) dan Persentase Penyandang 98

Cacat menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal,

2009

Tabel 9.3 Variabel-variabel untuk Menentukan Derajat Ketelantaran 101

Tabel 9.4 Perkiraan Jumlah dalam (ribuan) dan Persentase Anak 101 menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kategori Ketelantaran, 2009

Tabel 9.5 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Kategori 104 Ketelantaran,Daerah Tempat Tinggal dan Partisipasi Sekolah, 2009

_____________________________________________________________________________________

Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia, 2010------------------------------------------------------------------------ 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran

kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, kepada yang kaya

maupun yang miskin. Namun disadari bahwa keterlibatan perempuan dalam proses

pembangunan, sebagian masih belum maksimal, sebagai contoh dari 30 orang menteri

yang memimpin kementerian pada periode 2009-2014, sebanyak 26 orang adalah laki-

laki dan hanya 4 orang perempuan. Kemudian dari setiap 100 orang kepala desa,

sebanyak 96 orang adalah laki-laki dan hanya 4 orang perempuan (Statistik Podes,

2008). Padahal dari sebanyak 231,4 juta penduduk Indonesia pada tahun 2009,

sekitar 50 persennya adalah perempuan atau sex ratio-nya 100,2 (Statistik Indonesia,

2009).

Gambaran di atas mengindikasikan masih adanya pembedaan peran antara

laki-laki dan perempuan. Pembedaan peran, status tanggung jawab, dan pembagian

kerja antara laki-laki dan perempuan seperti ini sering menciptakan ketidakadilan,

misalnya rata-rata upah pekerja perempuan di sektor industri pengolahan dengan

pendidikan lulusan universitas hanya 2,56 juta rupiah, jauh lebih rendah dibandingkan

laki-laki, 3,99 juta rupiah (BPS, Sakernas Februari 2009). Sehingga hal ini dapat

dikatakan terdapat ketidakadilan gender.

_____________________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------Kondisi Perempuan dan Anak di Indonesia, 2010 2

Istilah “Gender” digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan

dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah

pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki

dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan

laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau

kebiasaan masyarakat. Contoh laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin masyarakat,

sementara perempuan lebih pas melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun

“Gender” tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh

Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak.

Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan

menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah

kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan

struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem

tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan

perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di

mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan

harmonis.

Pengarus Utamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk

mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program

pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan

gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki

atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di

masyarakat. Karenanya perlu dibentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan

program yang responsif gender, yaitu program yang dilakukan untuk mengakomodir

_____________________________________________________________________________________


kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan DATA TERPILAH sehingga

intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran.

1.2 Tujuan

Menyimak latar belakang penyusunan publikasi ini, maka tujuan disusunnya

publikasi ini adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih

jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki yang terkait dengan masalah

kependudukan, masalah kerumahtanggaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan,

sektor publik, serta perumahan dan lingkungan. Data tentang anak yang berkaitan

dengan hak anak seperti pendidikan, kesehatan dan dilengkapi dengan anak terlantar

dan penyandang cacat.

1.3 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam sembilan bab, pada masing-

masing bab menerangkan bahasan yang berbeda. Bab pertama disajikan

pendahuluan, yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, maksud dan tujuan,

serta sistematika penyajiannya. Delapan bab berikutnya secara berturut-turut

menyajikan gambaran mengenai kondisi perempuan dibandingkan laki-laki, dan anak-

anak umur 0-17 tahun di Indonesia, pada beberapa bab dapat disajikan sampai

dengan level provinsi.

Bab kedua menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah

kependudukan, yang terdiri dari potret kependudukan Indonesia hasil proyeksi

penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, yang dirinci menurut provinsi

dan jenis kelamin. Pada bab ini juga diterangkan struktur umur penduduk menurut jenis

_____________________________________________________________________________________


kelamin yang disajikan dalam bentuk piramida penduduk dan dibedakan menurut

daerah perkotaan maupun pedesaan. Dalam bab ini juga diterangkan secara khusus

penduduk golongan muda, yaitu umur 0-17 tahun yang juga dibedakan menurut

kelompok umur, diantaranya umur 0-4 tahun, 5-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan

16-17 tahun, serta menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal. Pada bab ini,

bahasan khusus untuk penduduk golongan dewasa juga disajikan menurut kelompok

umur lima tahunan dan jenis kelamin. Penyajian lainnya adalah penduduk laki-laki

maupun perempuan yang dibedakan menurut kelompok umur produktif (15-64 tahun),

kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), dan kelompok umur lansia (65 tahun atau

lebih). Secara umum juga dijelaskan bahwa Pulau Jawa, yang luas wilayahnya terdiri

dari 6,8 persen atas keseluruhan luas wilayah Indonesia, namun ternyata mempunyai

jumlah penduduk sebanyak 57,7 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.

Bab ketiga membahas karakteristik kepala rumah tangga berdasarkan jenis

kelamin perempuan dan laki-laki. Berdasarkan hasil Susenas 2009, secara nasional

persentase kepala rumah tangga perempuan ada sebanyak 14,17 persen. Pada

umumnya jumlah anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki lebih

banyak daripada kepala rumah tangga perempuan dengan perbandingan 4 berbanding

3. Dilihat dari status perkawinan kepala rumah tangga, sebagian besar kepala rumah

tangga perempuan berstatus cerai, baik cerai hidup (14,08 persen) ataupun cerai mati

(69,70 persen). Sedangkan kepala rumah tangga laki-laki sebagian besar berstatus

kawin (94,64 persen). Ada sebanyak 60,54 persen kepala rumah tangga perempuan

yang bekerja, lebih rendah dari persentase kepala rumah tangga laki-laki yang bekerja

(lebih dari 90 persen)

_____________________________________________________________________________________


Pada bab keempat diterangkan masalah pendidikan penduduk Indonesia,

yang meliputi angka melek huruf penduduk laki-laki dibandingkan penduduk

perempuan, untuk kelompok umur 10 tahun ke atas maupun 15 tahun ke atas.

Selanjutnya diterangkan tentang penduduk umur 10 tahun ke atas yang tidak atau

pernah bersekolah, dimana untuk laki-laki hanya 3,84 persen sementara untuk

perempuan mencapai 9,41 persen. Bahasan berikutnya adalah menerangkan tentang

angka partisipasi sekolah untuk umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.

Untuk kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun menunjukkan partisipasi sekolah

perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sementara untuk kelompok umur

16-18 tahun menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada bab ini juga dibahas angka

partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, serta angka putus sekolah, di mana

diterangkan bahwa angka putus sekolah menunjukkan angka yang makin tinggi

sejalan dengan tingginya jenjang pendidikan. Salah satu hal penting ditunjukkan pada

bahasan pada bab ini adalah bahwa angka putus sekolah penduduk umur 16-18 tahun

adalah lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan, sedangkan untuk mereka yang

tinggal di daerah pedesaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan di

daerah perkotaan. Selain itu, ditunjukkan pula pendidikan tertinggi yang ditamatkan

oleh penduduk umur 15 tahun ke atas dan pendidikan usia dini untuk anak umur 0-6

tahun.

Bab kelima membahas masalah kesehatan penduduk Indonesia, meliputi

angka kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kelahiran, pemberian ASI dan

imunisasi, serta status kesehatan penduduk yang diukur dengan ada tidaknya keluhan

kesehatan selama sebulan yang lalu meliputi beberapa jenis penyakit, seperti panas,

batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala, sakit gigi, dan keluhan kesehatan

lainnya. Bahasan juga meliputi tingkat kesakitan, yaitu bagi mereka yang mengalami

keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari-harinya, yang secara

umum diterangkan bahwa persentase penduduk yang sakit lebih banyak laki-laki

_____________________________________________________________________________________


dibandingkan perempuan. Bahasan pada bab ini diakhiri dengan menerangkan

tentang persentase balita menurut penolong kelahiran terakhir, di mana untuk daerah

pedesaan masih cukup marak kejadian balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun,

yaitu mencapai lebih dari 31 persen.

Bab keenam membahas masalah ketenagakerjaan, di mana sumber data

utamanya adalah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional. Pada bab ini diterangkan

tentang tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), di mana secara umum TPAK laki-laki

(83,65 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (hanya 50,99 persen),

hal ini karena adanya peran ganda perempuan, selain bekerja juga harus mengasuh

dan membesarkan anak-anak. Bahasan dilanjutkan dengan menerangkan tentang

penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja, lapangan pekerjaan serta status

pekerjaannya. Selain itu, diterangkan pula tentang tingkat pendidikan penduduk umur

15 tahun ke atas yang bekerja dan juga tentang tingkat pengangguran.

Pada bab ketujuh dibahas tentang sektor publik, yaitu menerangkan peranan

perempuan dibandingkan laki-laki berkaitan dengan masalah politik, legislatif, dan

eksekutif, serta yudikatif. Juga diterangkan tentang keterlibatan mereka sebagai

pegawai negeri sipil.

Pada bab delapan diterangkan tentang perumahan dan lingkungan, yang

meliputi kualitas rumah tinggal dan kelengkapan fasilitas pokok rumah yang ditempati

oleh rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki maupun rumah tangga yang dikepalai

oleh perempuan.

Pada bab terakhir diuraikan tentang anak penyandang cacat dan anak

telantar, yang meliputi jumlah penyandang cacat menurut kelompok umur dan

partisipasi sekolah juga jumlah anak telantar menurut kelompok umur dan partisipasi

sekolah.

_____________________________________________________________________________________


KEPENDUDUKAN

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan

faktor penentu, karena tidak hanya berperan sebagai perilaku tetapi juga sebagai

sasaran pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada

pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga

mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan.

Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk

menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya. Informasi

yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai seberapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Di sisi lain,

informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan

gambaran berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk golongan muda

atau golongan tua.

Perkiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 yang digunakan sebagai

dasar untuk penyusunan tabulasi hasil Susenas 2009 adalah sebesar 230,87 juta jiwa.

Perkiraan jumlah penduduk ini dihitung berdasarkan Proyeksi Penduduk hasil Sensus

Penduduk (SP) 2000.

_____________________________________________________________________________________


2.1 Penduduk Indonesia

Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi

penduduk menurut jenis kelamin dan golongan umur adalah dengan piramida

penduduk, Piramida penduduk menunjukkan dengan jelas distribusi penduduk menurut

umur dan jenis kelamin, nampak pada Gambar 2.1 - 2.3 bahwa penduduk Indonesia

selain dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh adanya migrasi

masuk dan keluar.

Secara umum penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, hal yang

sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Namun untuk kelompok

umur 0-19 tahun dan kelompok umur 50-59 tahun jumlah penduduk laki-laki sedikit

lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Secara nasional sex ratio

penduduk Indonesia adalah 98,15. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk

perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki.

Bagi sebagian penduduk utamanya penduduk usia produktif, masih

beranggapan bahwa daerah perkotaan jauh lebih menarik dibandingkan daerah

perdesaan, terbukti dari Gambar 2.1 dan 2.2 yang memperlihatkan bahwa penduduk

umur 20-24 dan 25-29 tahun lebih banyak berada di daerah perkotaan baik penduduk

laki-laki (17,41 persen) maupun perempuan (17,71 persen) dibandingkan di daerah

perdesaan yang hanya 14,56 persen penduduk laki-laki dan 15,22 persen penduduk

perempuan. Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa kesempatan kerja di daerah

perkotaan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja di daerah

perdesaan sehingga penduduk usia kerja lebih banyak berada di daerah perkotaan.

Sementara itu komposisi penduduk Indonesia berdasarkan kelompok umur

dan jenis kelamin, yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk menunjukkan

bahwa frekuensi terbesar untuk penduduk laki-laki maupun perempuan berada pada

_____________________________________________________________________________________


kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun (Gambar 2.3). Hal ini mengindikasikan bahwa

tingkat kelahiran pada periode 5 dan 10 tahun yang lalu cukup tinggi.

Berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan (dependency

ratio) penduduk Indonesia sebesar 52,92. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif

(15-64 tahun) menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun

dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka ketergantungan, maka semakin besar

pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, hal ini dapat menjadi

hambatan dalam upaya perkembangan daerah.

Gambar 2.1 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perkotaan)

9,38

9,81

9,49

9,06

8,40

9,01

7,89

7,80

6,90

6,09

5,31

3,93

2,52

1,80

1,28

1,34

8,60

9,15

8,71

8,76

8,59

9,12

8,26

8,22

7,21

6,39

5,26

3,73

2,63

2,04

1,57

1,78

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

+75

Kel

om

pok

Um

ur

Persentase/Percentage

Laki-laki Perempuan

Persentase

Sumber : BPS RI - Susenas, 2009

_____________________________________________________________________________________


Gambar 2.2 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perdesaan)

9,74

10,96

11,16

9,11

6,95

7,61

6,98

7,39

6,53

5,97

5,16

3,91

2,93

2,15

1,62

1,84

9,03

10,17

9,89

8,16

7,05

8,17

7,67

7,96

6,82

6,40

5,04

3,81

3,15

2,49

1,98

2,22

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

+75

Kel

omp

ok U

mu

r


Laki-laki Perempuan

Persentase


Gambar 2.3 Piramida Penduduk Indonesia, 2009 (Perkotaan + Perdesaan)

9,56

10,40

10,35

9,09

7,65

8,28

7,42

7,59

6,71

6,03

5,23

3,92

2,73

1,98

1,46

1,60

8,82

9,67

9,32

8,45

7,79

8,63

7,95

8,08

7,00

6,39

5,15

3,77

2,90

2,27

1,78

2,01

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

+75

Kel

omp

ok U

mu

r


Laki-laki Perempuan

Persentase


_____________________________________________________________________________________


2.2 Penduduk Golongan Muda (0-17 Tahun)

Penduduk golongan usia muda, yaitu penduduk yang berumur 17 tahun ke

bawah. Di Indonesia jumlahnya mencapai 34,53 persen atau sepertiga lebih dari total

penduduk Indonesia. Jika dirinci menurut jenis kelamin, nampak bahwa penduduk usia

muda laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk usia muda perempuan yaitu 36.00

persen untuk laki-laki dan 33,09 persen untuk perempuan, atau sex ratio-nya adalah

106,85 yaitu dari setiap 100 penduduk usia muda perempuan terdapat 107 penduduk

usia muda laki-laki.

Tabel 2.1 Distribusi Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan Kelompok

umur

(tahun) L P L+P L P L+P L P L+P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0-4

5-6

7-12

13-15

16-17

9,38

3,64

11,77

5,66

3,79

8,60

3,42

10,84

5,35

3,61

8,99

3,53

11,30

5,51

3,70

9,74

4,03

13,66

6,43

3,81

9,03

3,79

12,32

5,71

3,41

9,38

3,91

12,99

6,07

3,61

9,56

3,84

12,74

6,06

3,80

8,82

3,61

11,61

5,54

3,51

9,19

3,73

12,17

5,80

3,65

Jumlah

(0-17 tahun) 34,24 31,82 33,03 37,67 34,26 35,95 36,00 33,09 34,53

18-44

45-59

≥60

43,47

15,34

6,94

44,77

15,37

8,03

44,13

15,35

7,49

38,75

15,05

8,53

40,66

15,26

9,83

39,71

15,15

9,19

41,04

15,19

7,76

42,65

15,31

8,96

41,85

15,25

8,37

Jumlah

(18+ tahun) 65,76 68,18 66,97 62,33 65,74 64,05 64,00 66,91 65,47

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah 55 281 295 56 337 821 111 619 116 59 076 876 60 172 437 119 249 313 114 358 171 116 510 258 230 868 429


_____________________________________________________________________________________


2.3 Penduduk Golongan Dewasa

Penduduk golongan dewasa adalah penduduk yang berumur 18 tahun ke

atas. Di Indonesia persentasenya mencapai 65,47 persen dari total seluruh penduduk

Indonesia. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kelamin penduduk dewasa perempuan

lebih banyak dibandingkan laki-laki yaitu 66,91 persen berbanding 64,00 persen.

Penduduk dewasa perempuan di perkotaan persentasenya mencapai 68,18 persen

sedangkan laki-laki hanya 65,76 persen, sementara jumlah penduduk dewasa

perempuan di perdesaan jumlahnya mencapai 65,74 persen sedangkan laki-laki hanya

62,33 persen.

2.3.1 Penduduk Pra Lansia (45-59 Tahun)

Penduduk pra lansia adalah penduduk yang berumur 45-59 tahun. Pada

kelompok ini tidak ada perbedaan yang berarti antara laki-laki dan perempuan baik di

daerah perkotaan maupun di perdesaan, semuanya berkisar di angka 15 persen.

2.3.2 Penduduk Lansia (60+ Tahun)

Penduduk Lansia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas.

Pada golongan umur ini jumlahnya tidak lagi sebanyak golongan umur di bawahnya.

Hal menarik yang dapat dilihat dari penduduk golongan ini adalah bahwa semua

penduduk lansia baik di perkotaan maupun di perdesaan, jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Penduduk perempuan di

perkotaan ada sebanyak 8,03 persen sedangkan penduduk laki-laki hanya

6,94 persen, demikian pula dengan keadaan di perdesaan dimana penduduk

perempuan ada sebanyak 9,83 persen dan laki-laki hanya 8,53 persen.

_____________________________________________________________________________________


2.3.3 Penduduk Produktif

Komposisi penduduk yang dipilah menurut golongan usia produktif (15-64

tahun) dan tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), terlihat bahwa 29,06

persen penduduk Indonesia berusia muda (umur 0-14 tahun), 65,39 persen yang

termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun), dan hanya 5,55 persen yang berumur 65

tahun lebih.

Proporsi penduduk usia produktif tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta

(71,47 persen) dan terendah di Nusa Tenggara Timur (57,38 persen). Hal ini

menunjukkan bahwa angka ketergantungan di DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan

di Nusa Tenggara Timur.

Proporsi penduduk usia muda tidak produktif tertinggi berada di Nusa

Tenggara Timur (37,25 persen) dan terendah di DI Yogyakarta (21,64 persen).

Sebaliknya penduduk usia tua tidak produktif tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta

(10,50 persen) dan terendah di Papua (1,09 persen). Tingginya persentase

penduduk usia muda tidak produktif di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa

provinsi tersebut didominasi penduduk usia muda, sehingga kebijakan dan program-

program pembangunan seyogyanya difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan

bagi penduduk usia muda. Sebaliknya sedikit penduduk usia tua di Provinsi Papua

mengindikasikan program-program kesehatan dan pendidikan di provinsi ini masih

harus lebih ditingkatkan lagi.

Dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk produktif ternyata lebih

banyak penduduk perempuannya dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 66,12 persen

berbanding 64,55 persen.

_____________________________________________________________________________________


2.4 Rasio Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Salah satu indikator (petunjuk) pertumbuhan suatu bangsa tercermin dari

peningkatan persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Di negara maju

sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Keadaan di Indonesia

merupakan kebalikannya, yaitu sebagian besar penduduknya tinggal di perdesaan.

Namun demikian, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Pada tahun 1980 penduduk perkotaan sebesar 22,4 persen

meningkat menjadi 30,9 persen pada tahun 1990 dan 48,3 persen pada tahun 2009.

Jumlah penduduk Indonesia menurut Susenas 2009 adalah 230 868 429

orang. Dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi maka untuk setiap luas

wilayah 1 kilometer persegi rata-rata dihuni oleh 121 orang penduduk. Pada tahun

1999, rata-rata banyaknya (kepadatan) penduduk per kilometer persegi masih 108

orang, sedangkan tahun 1980 dan 1990 (Sensus Penduduk), kepadatannya masih

sebesar 77 dan 93 orang.

Persebaran penduduk pada tahun 2009, baik antar pulau maupun antar

daerah tampaknya masih timpang walaupun program transmigrasi masih terus

berlangsung. Pulau Jawa yang luas wilayahnya hanya 129,4 ribu kilometer persegi

dihuni oleh 133,1 juta penduduk. Sebaliknya Maluku dan Papua yang luasnya

495,0 ribu kilometer persegi hanya dihuni oleh 5,1 juta penduduk. Namun demikian,

tingkat ketimpangannya sudah jauh menurun dibandingkan keadaan pada periode

1971-1980.

Dilihat dari kepadatan penduduknya (Gambar 2.4), ada indikasi bahwa

kawasan Indonesia bagian timur pertumbuhannya relatif lamban dibandingkan

kawasan Indonesia bagian barat, terutama bila dibandingkan dengan pulau Jawa.

_____________________________________________________________________________________


Lain lagi halnya dengan komposisi penduduk dilihat menurut luas wilayah

(pulau), maka terlihat suatu ketimpangan yang sangat besar antara penduduk yang

mendiami pulau Jawa dengan penduduk yang mendiami pulau Papua. Pulau Jawa

yang luasnya hanya 6,9 persen dari keseluruhan luas Indonesia didiami oleh 58,9

persen dari seluruh penduduk Indonesia, hal ini terjadi karena sejak dahulu Pulau Jawa

terkenal karena kesuburannya, selain itu semua fasilitas (pendidikan, kesehatan,

industri, dan lainnya) ada di Pulau Jawa sehingga menarik banyak penduduk dari

manapun untuk datang ke Pulau Jawa.

Gambar 2.4 Persentase Luas Wilayah dan Penduduk menurut Pulau/Kepulauan, 2009

25,221,4

6,8

57,7

3,85,4

28,5

5,9

9,97,3

25,9

2,2

0

10

20

30

40

50

60

Per

sen

Sumatera Jawa Nusa

Tenggara

Kalimantan Sulawesi Maluku &

Papua

Wilayah Penduduk


Jika dilihat menurut banyaknya penduduk yang mendiami provinsi-provinsi di

Indonesia, maka akan terlihat bahwa provinsi yang paling banyak penduduknya adalah

Provinsi Jawa Barat (18,15 persen) kemudian Jawa Timur (15,65 persen) dan Jawa

Tengah (14,01 persen) sementara provinsi yang penduduknya paling sedikit adalah

_____________________________________________________________________________________


Papua Barat (0,31 persen), Gorontalo (0,39 persen), dan Maluku Utara (0,42 persen),

Banyaknya penduduk yang mendiami provinsi Jawa barat kemungkinan besar

disebabkan Jawa Barat adalah daerah penyangga ibukota DKI Jakarta dimana banyak

sekali penduduk yang bekerja di DKI Jakarta berdomisili di sekitar Jakarta yaitu Jawa

Barat dan Banten.

Jika dilihat menurut kelompok umur pada jenjang pendidikan SD (7-12 tahun),

SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun) tidak terlihat adanya perbedaan yang

cukup berarti antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki lebih banyak sekitar 1

persen dibandingkan perempuan. Demikian pula halnya jika dilihat menurut daerah

tempat tinggal, dimana di daerah perkotaan penduduk laki-laki lebih banyak dibanding

perempuan walaupun bedanya hanya 1 persen untuk masing-masing kelompok umur.

Namun, tidak demikian halnya dengan di daerah perdesaan dimana perbedaannya

cukup banyak antara laki-laki dan perempuan yaitu di atas 2 persen untuk semua

kelompok umur.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Sekolah, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009

Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7-12 51,58 48,42 52,11 47,89 51,87 48,13

13-15 50,95 49,05 52,51 47,49 51,79 48,21

16-18 50,63 49,37 52,13 47,87 51,39 48,61

Perkotaan + PerdesaanPerdesaanKelompok

Umur

Perkotaan

Sumber : BPS RI – Susenas, 2009

_____________________________________________________________________________________


RUMAH TANGGA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai karakteristik kepala rumah tangga laki-

laki dan perempuan, mulai dari persentase kepala rumah tangga, jumlah anggota

rumah tangga, status perkawinan dan status pekerjaan. Definisi rumah tangga yang

biasa digunakan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian

atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasa tinggal bersama serta pengelolaan

kebutuhan sehari-hari menjadi satu. Definisi rumah tangga berbeda dengan definisi

keluarga, dalam masyarakat umum keluarga identik dengan kartu keluarga dan dalam

satu keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Dalam satu rumah tangga

bisa terdiri dari lebih satu keluarga.

3.1 Kepala Rumah Tangga

Di dalam rumah tangga biasanya ditunjuk seorang yang bertanggungjawab

sebagai kepala rumah tangga. Umumnya di masyarakat kepala rumah tangga atau

keluarga adalah laki-laki, namun ada juga kepala rumah tangga perempuan.

Kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk berumur 10 tahun ke atas

dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan

sehari-hari dari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai

kepala rumah tangga.

_____________________________________________________________________________________


Berdasarkan data Susenas 2009 kepala rumah tangga laki-laki sebanyak

85,83 persen dan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga hanya 14,17 persen.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kepala rumah tangga laki-laki jauh lebih

tinggi persentasenya dibandingkan dengan kepala rumah tangga perempuan. Hal ini

terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika kita bandingkan antara

daerah perkotaan dan perdesaan persentase kepala rumah tangga perempuan, di

daerah perkotaan lebih tinggi satu persen dibandingkan daerah perdesaan.

Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah

Tangga dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

85,11

14,89

86,51

13,49

85,83

14,17

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Laki-laki Perempuan


_____________________________________________________________________________________


Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan persentase kepala

rumah tangga perempuan yang paling tertinggi yaitu 21,59 persen dibandingkan

dengan provinsi lainnya. Sedangkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di

Provinsi Riau hanya 9,79 persen, merupakan persentase paling rendah dibandingkan

provinsi lainnya. (Lampiran Tabel 3.1)

Untuk daerah perdesaan, persentase kepala rumah tangga perempuan

dengan persentase tertinggi yaitu 21,51 persen adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

sedangkan daerah perkotaan adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 22,09 persen.

3.2. Anggota Rumah Tangga

Pada umumnya dalam satu rumah tangga akan mempunyai kepala rumah

tangga dan anggota rumah tangga bila anggota rumah tangga terdiri lebih dari satu

orang. Jika dalam satu rumah tangga hanya ada satu orang anggota rumah tangga

maka anggota rumah tangga tersebut merangkap sebagai kepala rumah tangga.

Hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa rata-rata banyaknya anggota rumah

tangga adalah 3,92 atau 4 orang. Jumlah anggota rumah tangga dengan kepala rumah

tangga laki-laki lebih banyak dibandingkan kepala rumah tangga perempuan. Rata-rata

anggota rumah tangga kepala rumah tangga laki-laki adalah 4 orang, sedangkan

kepala rumah tangga perempuan adalah 3 orang.

_____________________________________________________________________________________



Tangga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Rumah Tangga, 2009

2,61

30,59

6,58

36,86

42,71

37,69

45,03

20,29

41,52

15,50

6,40

14,21

0

10

20

30

40

50

Pe

rse

n

1 2-3 4-5 6+

Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan


Rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki yang anggota rumah

tangganya sebanyak 4-5 orang ada sebanyak 46,00 persen, sedangkan kepala rumah

tangga perempuan sebanyak 20,28 persen. Pada rumah tangga dengan anggota

rumah tangga sebanyak 2-3 orang terlihat bahwa rumah tangga dengan kepala rumah

tangga perempuan lebih tinggi persentasenya dibandingkan laki-laki.

Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa kepala rumah tangga laki-laki

dengan anggota rumah tangganya lebih dari 5 orang persentasenya jauh lebih tinggi

dibandingkan kepala rumah tangga perempuan yaitu 15,50 persen berbanding 6,40

persen. Pola yang berbeda terjadi pada rumah tangga yang anggotanya hanya satu,

yaitu dirinya sendiri. Pada rumah tangga tersebut, persentase kepala rumah tangga

perempuan jauh lebih tinggi dibanding kepala rumah tangga laki-laki. Kepala rumah

tangga perempuan yang tinggal sendiri 30,59 persen, sedankan kepala rumah tangga

laki-laki hanya 2,61 persen.

_____________________________________________________________________________________


Tingginya persentase perempuan yang menjadi kepala rumah tangga

kemungkinan karena kemandiriannya. Di daerah perkotaan terdapat 28,55 persen

kepala rumah tangga perempuan yang tinggal sendiri, hal ini kemungkinan karena

mereka adalah perempuan muda yang bekerja atau sekolah. Sementara itu di daerah

perdesaan, kepala rumah tangga perempuan yang tinggal sendiri ada sebanyak 32,71

persen yang kemungkinan mereka adalah perempuan tua.

3.2. Status Perkawinan

Status perkawinan untuk penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menjadi

kepala rumah tangga menunjukkan 2,87 persen berstatus belum kawin, 82,41 persen

berstatus kawin, 2,65 persen berstatus cerai hidup dan 12,07 persen berstatus cerai

mati. Dari hasil Susenas 2009, persentase tertinggi status perkawinan kepala rumah

tangga adalah berstatus kawin. Persentase tertinggi kepala rumah tangga dengan

status kawin sebagian besar adalah kepala rumah tangga laki-laki yang mencapai

94,64 persen.

Perempuan yang menjadi kepala rumah tangga bila dilihat menurut status

perkawinan sebagian besar adalah berstatus cerai, baik cerai hidup (14,08 persen)

maupun cerai mati (69,70 persen). Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan

menjadi kepala rumah tangga jika sudah tidak mempunyai suami atau berstatus cerai.

Hal ini menunjukkan, bila perempuan masih bersuami, sangat kecil kemungkinannya

menjadi kepala rumah tangga. Keadaan ini berhubungan erat dengan budaya

patrialisme yang ada di negeri ini, yaitu suami merupakan kepala rumah tangga,

meskipun yang menopang biaya hidup sehari-hari rumah tangga adalah isteri.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Perkawinan, 2009

2,04

7,90

2,87

94,64

8,32

82,41

0,76

14,08

2,65 2,56

69,70

12,07

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Belum kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati



Perbandingan menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa kepala rumah

tangga laki-laki pada semua kelompok umur umumnya berstatus kawin, sedangkan

kepala rumah tangga perempuan terdapat perbedaan status perkawinan per kelompok

umur. Pada kepala rumah tangga yang berumur 10-24 tahun terdapat 45,69 berstatus

belum kawin. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan yang berstatus kawin

(52,44 persen). Pada kelompok ini, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga

jauh lebih tinggi persentasenya dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki, 83,53

persen berbanding 33,79 persen. Pada kelompok umur 25-44 tahun, perempuan yang

menjadi kepala rumah tangga paling banyak berstatus cerai mati (31,73 persen).

Persentase kepala rumah tangga perempuan yang berstatus cerai hidup sedikit lebih

rendah dari cerai mati, yaitu 29,69 persen. Pada kelompok umur yang lebih tua, yaitu

45-59 tahun dan 60 tahun ke atas, persentase kepala rumah tangga perempuan yang

_____________________________________________________________________________________


berstatus cerai mati semakin tinggi, yaitu 73,59 persen dan 91,47 persen. Pola ini

sama pada daerah perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga menurut Daerah Tempat Tinggal, Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Perkawinan, 2009

Daerah Kelompok

Tempat Tinggal Umur Belum kawin Kawin Cerai hidup Cerai mati Belum kawin Kawin Cerai hidup Cerai mati

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Perkotaan 10-24 52,43 47,39 0,08 0,10 100,00 91,63 4,11 3,30 0,97 100,00

25-44 3,03 95,89 0,72 0,36 100,00 21,24 20,57 30,22 27,97 100,00

45-59 0,63 96,22 0,91 2,23 100,00 3,23 6,52 17,38 72,88 100,00

60+ 0,31 88,37 0,84 10,48 100,00 1,35 2,08 5,04 91,52 100,00

Total 3,15 93,62 0,79 2,45 100,00 12,58 7,45 14,25 65,72 100,00

Perdesaan 10-24 11,15 88,38 0,29 0,18 100,00 42,37 37,71 15,46 4,46 100,00

25-44 1,28 97,49 0,69 0,54 100,00 5,73 29,32 29,11 35,83 100,00

45-59 0,40 96,47 0,78 2,36 100,00 2,30 6,72 16,62 74,36 100,00

60+ 0,28 89,56 0,82 9,34 100,00 1,18 1,85 5,55 91,43 100,00

Total 1,02 95,59 0,73 2,66 100,00 3,03 9,23 13,91 73,83 100,00

Perkotaan + 10-24 33,79 65,89 0,18 0,14 100,00 83,53 9,63 5,29 1,55 100,00

Perdesaan 25-44 2,13 96,71 0,70 0,45 100,00 13,82 24,75 29,69 31,73 100,00

45-59 0,51 96,35 0,84 2,30 100,00 2,78 6,62 17,01 73,59 100,00

60+ 0,29 89,04 0,83 9,84 100,00 1,26 1,96 5,32 91,47 100,00

Total 2,04 94,64 0,76 2,56 100,00 7,90 8,32 14,08 69,70 100,00

Laki-lakiTotal

PerempuanTotal


Hal yang menarik untuk dilihat adalah perbandingan kepala rumah tangga

perempuan antar daerah pada kelompok umur 10-24. Di daerah perkotaan, mayoritas

(91,63 persen) mereka berstatus belum kawin, sedangkan di daerah perdesaan hanya

setengahnya (42,37 persen) berstatus belum kawin. Sebaliknya, mereka yang

berstatus kawin, cerai hidup ataupun cerai mati di perdesaan jauh lebih banyak

dibandingkan di daerah perkotaan.

_____________________________________________________________________________________


3.3 Status Pekerjaan

Pada umumnya dalam sebuah rumah tangga yang bertanggung jawab untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah kepala rumah tangga. Untuk memenuhi

kebutuhan tersebut kepala rumah tangga harus mempunyai pendapatan, yang

diperoleh dengan bekerja. Dari hasil Susenas 2009, kepala rumah tangga yang

bekerja ada sebanyak 87,74 persen. Lebih dari 90 persen kepala rumah tangga laki-

laki bekerja, sedangkan kepala rumah tangga perempuan yang bekerja hanya 60,54

persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga kepala rumah tangga

perempuan yang tidak bekerja menggantungkan hidupnya kepada orang lain (39,46

persen).

Gambar 3.4 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga yang Bekerja dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

89,46

55,24

84,36

94,80

66,03

90,92 92,23

60,54

87,74

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n




_____________________________________________________________________________________


Persentase kepala rumah tangga perempuan yang tidak bekerja di daerah

perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Keadaan ini dapat disebabkan

karena kepala rumah tangga perempuan yang bekerja di daerah perkotaan dengan

status belum kawin persentasenya lebih tinggi (12,58 persen) dibandingkan dengan

yang di perdesaan (3,03 persen). Pada umumnya sebagian besar perempuan tersebut

masih sekolah dan tinggal sendiri.

Pada sebagian besar provinsi, kepala rumah tangga perempuan yang bekerja

berkisar antara 40 sampai dengan 70 persen. Provinsi Papua Barat dan Papua

merupakan provinsi dengan persentase paling tinggi yaitu 78,61 persen dan 78,27

persen untuk kepala rumah tangga perempuan yang bekerja. Persentase yang

terendah diantara provinsi lainnya untuk kepala rumah tangga perempuan yang

bekerja adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 48,19 persen.

Kepala rumah tangga perempuan yang bekerja di daerah perdesaan

mencapai 80 persen, Provinsi Papua Barat (86,79 persen) dan Papua (87,95 persen)

merupakan provinsi dengan persentase paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya,

sedangkan provinsi dengan persentase paling rendah adalah Provinsi Kepulauan Riau

(28,29 persen). Untuk daerah perkotaan, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan

persentase paling tinggi kepala rumah tangga perempuan yang bekerja dibandingkan

dengan provinsi lainnya yaitu 73,93 persen, dan yang paling rendah adalah Provinsi

Kalimantan Barat (44,42 persen).

Status pekerjaan menunjukkan kedudukan dalam bekerja. Status pekerjaan

secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pengusaha dan pekerja. Pengusaha dibagi

menjadi 3 kategori, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar, dan

berusaha dibantu pekerja dibayar. Sementara itu pekerja dibagi menjadi 3 kategori,

pekerja tidak dibayar, pekerja bebas, dan buruh/karyawan. Status pekerjaan dapat juga

memperlihatkan tingkat pendapatan. Pekerja yang berusaha dengan dibantu oleh

pekerja/buruh dibayar umumnya adalah pengusaha yang pendapatannya lebih stabil

_____________________________________________________________________________________


dibandingkan dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu

oleh pekerja/buruh tidak dibayar. Sementara itu, buruh/karyawan pendapatannya lebih

baik dibanding pekerja bebas.

Kepala rumah tangga perempuan yang bekerja paling banyak berstatus

berusaha sendiri (38,14 persen), sedangkan kepala rumah tangga laki-laki paling

banyak bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan (32,45 persen). Artinya kepala

rumah tangga perempuan ini bekerja sendiri tanpa dibantu orang lain, baik anggota

rumah tangga ataupun orang lain. Biasanya pendapatan yang diperoleh tidak tetap dan

hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.


Tangga yang Bekerja dan Status Pekerjaan, 2009

0

10

20

30

40

24.77 25.38

4.78

32.45

11.66

0.96

38.14

21.35

3.59

21.74

13.39

1.78

Pe

rse

n

Laki-laki Perempuan


_____________________________________________________________________________________


Bila melihat antara kepala rumah tangga perempuan dan laki-laki yang

bekerja, kepala rumah tangga perempuan persentasenya lebih tinggi dibandingkan

dengan kepala rumah tangga laki-laki hanya pada status berusaha sendiri, pekerja

bebas dan pekerja keluarga. Pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap,

berusaha dibantu buruh tidak tetap dan status buruh/karyawan, kepala rumah tangga

laki-laki persentasenya lebih tinggi dari perempuan. Pola ini terjadi baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kepala

rumah tangga laki-laki yang bekerja lebih baik status pekerjaannya dibandingkan

kepala rumah tangga perempuan yang bekerja.

Kepala rumah tangga perempuan yang bekerja dengan status berusaha

sendiri di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 51,42 persen dan merupakan persentase

tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Status pekerjaan buruh/karyawan di Provinsi

Riau dengan persentase sebesar 53,56 merupakan persentase paling tinggi dari

provinsi lainnya untuk kepala rumah tangga perempuan yang bekerja. Untuk pekerja

bebas yang paling tinggi persentasenya dibandingkan provinsi lain adalah pada

Provinsi NTB dengan persentase sebesar 33,54 persen dan untuk pekerja keluarga/

pekerja tak dibayar persentase tertinggi adalah Provinsi Papua (5,59 persen).

Provinsi yang paling tinggi persentase status pekerjaan berusaha dengan

buruh tidak tetap dari kepala rumah tangga perempuan persentase paling tinggi adalah

Nusa Tenggara Timur (44,44 persen), sedangkan yang berusaha dengan buruh tetap

adalah Gorontalo dengan persentase sebesar 5,91.

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


PENDIDIKAN

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara, tidak terlepas dari

dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas salah

satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan masyarakatnya.

Indikator pendidikan seperti kemampuan membaca dan menulis, partisipasi

sekolah, angka putus sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan

angka yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia. Semakin

meningkatnya pendidikan masyarakat semakin berkualitas masyarakatnya dan akan

semakin baik tingkat kesejahteraannya, karena dengan memiliki sumber daya manusia

yang berkualitas akan lebih optimal berpartisipasi dalam pembangunan menuju

kesejahteraan bangsa.

Meningkatkan pendidikan masyarakat telah dicanangkan oleh pemerintah

dalam berbagai program dengan membuka kesempatan dan memberikan akses serta

menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan kepada masyarakat

untuk memperoleh pendidikan. Program GNOTA, wajib belajar 6 tahun yang diikuti

wajib belajar 9 tahun, serta program BOS merupakan usaha pemerintah untuk

mendukung semakin baik dan meningkatnya kualitas SDM di tanah air.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat

baik laki-laki maupun perempuan, karena pembangunan yang akan dilaksanakan oleh

_____________________________________________________________________________________


SDM yang berkualitas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan

jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka peran perempuan tidak

bisa dipandang sebelah mata. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki dalam rumah

tangga sebagai kepala rumahtangga dan yang bertanggung jawab terhadap keluarga,

maka peran perempuan dalam keluarga untuk menciptakan kader-kader bangsa

memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang

berkualitas diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas.

Bagaimana peran dan kedudukan perempuan dalam memperoleh akses, juga

peran serta dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai

seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan dan anak akan diulas pada

bab ini. Data dan informasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi dan

perkembangan keadaan perempuan dan laki-laki serta anak yang akan lebih memberi

informasi dan membantu para pengambil keputusan untuk kebijakan pemerintah agar

tepat sasaran dalam memberdaya peran perempuan dalam pembangunan juga dalam

mengevaluasi dampak intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki

termasuk anak.

4.1 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar dari

penduduk dalam upaya meningkatkan kualitas dan hidup yang lebih sejahtera. Dengan

kemampuan membaca dan menulis semakin terbuka kesempatan untuk menambah

pengetahuan dan mendapatkan informasi. Tingkat kemampuan membaca dan menulis

dari penduduk dapat dilihat dari angka melek huruf.

Program pemerintah yang mendukung peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui program pendidikan untuk mengurangi bahkan menghilangkan

_____________________________________________________________________________________


penduduk yang buta huruf antara lain dengan diadakan program pembinaan

perpustakaan dan pengembangan budaya bangsa untuk menumbuhkan minat dan

kegemaran membaca, yaitu dengan mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

dengan tujuan memelihara kemampuan membaca masyarakat yang telah terbebas

dari buta huruf sehingga tidak kembali buta huruf. Program lainnya yang sudah

berjalan dalam upaya pemberantasan buta huruf adalah program pemberantasan buta

aksara dan program keaksaraan fungsional.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk perempuan dan laki-laki dapat

dilihat dari angka melek huruf atau kebalikannya yaitu angka buta huruf. Tahun 2009,

angka melek huruf secara nasional sudah mencapai 93,41 persen untuk penduduk

berumur 10 tahun ke atas dan 92,58 persen untuk penduduk berumur 15 tahun ke

atas.

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas dan 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin, 2009

96,12

90,8093,41

95,65

89,68 92,58

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

10 tahun ke atas 15 tahun ke atas



_____________________________________________________________________________________


Angka melek huruf laki-laki lebih tinggi dibandingkan angka melek huruf

perempuan baik pada penduduk umur 10 tahun ke atas maupun umur 15 tahun ke

atas. Persentase penduduk laki-laki berumur 10 tahun ke atas sudah mampu

membaca dan menulis sebesar 96,12 persen sedangkan penduduk perempuan

persentasenya masih lebih rendah yaitu hanya sebesar 90,80 persen. Hal yang sama

terjadi pada penduduk berumur 15 tahun ke atas. Gambaran tersebut menunjukkan

bahwa tingkat kemampuan membaca dan menulis laki-laki masih lebih baik

dibandingkan perempuan walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu besar.

Bila melihat kemampuan membaca dan menulis antar provinsi baik untuk

penduduk berumur 10 tahun ke atas maupun 15 tahun ke atas, penduduk laki-laki

persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada Provinsi

Sulawesi Barat walaupun persentasenya relatif hampir sama, tetapi penduduk

perempuan berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf lebih tinggi persentasenya

dibandingkan dengan laki-laki yaitu 95,77 persen berbanding 95,66 persen (Lampiran

Tabel 4.2).

Provinsi Sulawesi Utara merupakan provinsi yang persentasenya penduduk

melek hurufnya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sedangkan

provinsi dengan persentase penduduk yang melek hurufnya paling rendah adalah

Provinsi Papua.

Persentase penduduk di daerah perkotaan sudah lebih banyak yang melek

huruf dibandingkan dengan penduduk daerah perdesaan akan tetapi perbedaan

antara penduduk laki-laki dan perempuan secara umum polanya sama, angka melek

huruf laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf perempuan.

Masih rendahnya angka melek huruf perempuan dibandingkan dengan

angka melek huruf laki-laki menunjukkan bahwa masih perlu ditingkatkannya program

pemberantasan buta huruf untuk perempuan agar semakin menurun perempuan yang

masih buta huruf. Semakin meningkatnya perempuan yang melek huruf akan semakin

_____________________________________________________________________________________


membuka peluang perempuan untuk memperoleh wawasan dan informasi yang lebih

luas sehingga menciptakan semakin banyaknya perempuan yang berkualitas. Semakin

banyaknya perempuan yang berkualitas diharapkan akan dapat menghasilkan

generasi yang lebih baik. Dari perempuan yang berkualitas akan lahir anak-anak

generasi penerus bangsa yang lebih baik dan berkualitas.

Anak merupakan aset bangsa yang akan menjadi modal dan sumber

pembangunan yang akan datang. Dengan kualitas yang baik anak-anak generasi

penerus akan menjadi SDM yang baik dan berkualitas dalam pembangunan bangsa.

Kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 7-17 tahun atau penduduk

yang tergolong anak pada tahun 2009 adalah sebesar 96,94 persen. Kemampuan

membaca dan menulis anak perempuan lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki,

hal ini dapat dilihat dari persentase melek huruf anak perempuan sebesar 97,27 persen

dan anak laki-laki sebesar 96,64 persen.

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

98,24 98,69 98,4695,31 96,05 95,66 96,64 97,27 96,94

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan



_____________________________________________________________________________________


Pola yang sama terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan dimana

persentase penduduk perempuan berumur 7-17 tahun yang melek huruf lebih tinggi

dibandingkan penduduk laki-laki berumur 7-17 tahun. Di daerah perkotaan penduduk

berumur 7-17 tahun yang melek huruf lebih baik bila dibandingkan dengan yang di

perdesaan. Hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa penduduk berumur 7-17 tahun

yang melek huruf pada semua provinsi telah mencapai lebih dari 90 persen, hanya

Provinsi Papua Barat yang baru mencapai 88,60 persen dan Papua 75 persen.

Secara umum penduduk perempuan berumur 7-17 tahun yang melek huruf

persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, namun pada Provinsi

Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua persentase penduduk

laki-laki yang melek huruf lebih tinggi dibanding perempuan.

4.2 Penduduk yang Tidak/Belum Pernah Sekolah

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang belum atau tidak

pernah sekolah menunjukkan bahwa masih adanya penduduk yang belum

memperoleh kesempatan pendidikan. Ada sebanyak 6,67 persen penduduk berumur

10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dengan 9,41 persen penduduk

perempuan dan 3,84 persen penduduk laki-laki. Tingginya persentase penduduk

perempuan yang tidak dan belum pernah sekolah dibandingkan dengan penduduk laki-

laki menunjukkan bahwa masih banyak penduduk perempuan yang belum atau tidak

menikmati pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap warga.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 4.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Belum/ Tidak Pernah Sekolah menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

1,96

5,88

3,96

5,63

12,77

9,26

3,84

9,41

6,67

0

2

4

6

8

10

12

14

Pe

rse

n

Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan



Pada semua provinsi penduduk perempuan yang belum/tidak pernah sekolah

lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Persentase paling

tinggi penduduk perempuan maupun laki-laki yang belum/tidak pernah sekolah adalah

Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Barat dengan persentase sebesar 25,72 persen

untuk laki-laki dan 36,01 persen untuk perempuan di Provinsi Papua, serta 9,75 persen

untuk laki-laki dan 20,06 persen untuk perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lampiran Tabel 4.4).

4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Penduduk usia sekolah yang telah mendapat kesempatan untuk mengecap

pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah atau tingkat

partisipasi sekolah.

_____________________________________________________________________________________


Tingginya angka partisipasi sekolah menunjukkan keberhasilan pembangunan

di bidang pendidikan sekolah khususnya dalam melihat jangkauan pelayanan

pendidikan kepada masyarakat. Angka partisipasi sekolah memberikan gambaran

secara umum tentang persentase anak kelompok umur tertentu yang sedang

bersekolah, tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

APS biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah mulai dari jenjang

pendidikan SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SLTA (16-18 tahun). Angka

partisipasi sekolah anak-anak pada kelompok umur 7-12 tahun pada umumnya sudah

diatas 95 persen, hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.4 dimana angka partisipasi

sekolah perempuan lebih tinggi (98,24 persen) dibandingkan angka partisipasi sekolah

laki-laki (97,68 persen).

Pada kelompok 13-15 tahun angka partisipasi sekolah masih berkisar 80

persen. Pada kelompok umur ini walaupun persentasenya tidak jauh berbeda akan

tetapi angka partisipasi sekolah perempuan masih lebih tinggi yaitu 86,65 persen

dibandingkan dengan angka partisipasi laki-laki sebesar 84,38 persen.

Angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun atau pada tingkat

sekolah menengah berkisar 50 persen dimana angka partisipasi sekolah laki-laki lebih

tinggi dibandingkan dengan perempuan yaitu 55,90 persen berbanding 54,37 persen.

Tingkat partisipasi sekolah perempuan pada pendidikan dasar yaitu umur

7-12 tahun dan 13-15 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada

umur 16-1 tahun atau tingkat sekolah menengah yaitu SMA/SMK angka partisipasi

sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa

pada tingkat pendidikan dasar atau pada era satu dasa warsa kebelakang dan pada

saat program pendidikan wajib belajar 9 tahun mulai dicanangkan kesempatan untuk

memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun menurut Jenis Kelamin, 2009

97,68 98,24 97,95

84,3886,65

85,47

55,9054,37 55,16

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

7-12 13-15 16-18



Secara umum Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun perempuan lebih

tinggi dibandingkan laki-laki, namun ada beberapa provinsi yang mempunyai pola

berbeda dimana APS 7-12 tahun laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu

pada Provinsi Bali, Kalimantan Barat , Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua dan

Papua Barat (Lampiran Tabel 4.5).

APS umur 13-15 tahun laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan hanya

terdapat pada 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Papua dan

Papua Barat. Sedangkan APS umur 16-18 tahun walaupun secara umum persentase

laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, akan tetapi provinsi yang APS

perempuannya lebih tinggi dari APS laki-laki ada sebanyak 17 provinsi dari 33

provinsi.

_____________________________________________________________________________________


4.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu tujuan dari program MDGs yang menyangkut program pendidikan

adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua. Target ini dilihat melalui APM pada

tingkat pendidikan dasar yaitu SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B .

Angka partisipasi murni merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia

sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pedidikan yang sesuai dengan

usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang

bersangkutan. Angka ini dapat digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang

dapat bersekolah tepat waktu.

Gambar 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SM/MA/Paket C menurut Jenis Kelamin, 2009

94,49 94,24 94,37

66,79 68,12 67,43

45,9744,20 45,11

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MA/Paket C



_____________________________________________________________________________________


Penduduk perempuan umur 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu di

jenjang SD sebesar 94,24 persen dan penduduk laki-lakinya sebesar 94,49 persen.

Persentase antara perempuan dan laki-laki pada jenjang pendidikan dasar ini relatif

tidak berbeda. Sedangkan pada tingkat SMP, walaupun persentasenya masih sekitar

60 persen akan tetapi APM perempuan yaitu 68,12 persen lebih tinggi dibandingkan

APM laki-laki (66,79 persen).

Pada Gambar 4.5. dapat dilihat bahwa pada pendidikan dasar, perempuan

dan laki-laki memperoleh dan memanfaatkan kesempatan yang sama dalam

pendidikan. Hanya pada tingkat sekolah menengah persentase laki-laki lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan yaitu 45,97 persen berbanding 44,20 persen

APM pada tingkat SD antara laki-laki dan perempuan relatif hampir sama,

keadaan ini juga terjadi pada semua provinsi. Provinsi Aceh merupakan provinsi

dengan APM tertinggi yaitu 96,95 dimana APM perempuan (96,96) sedikit lebih tinggi

dibandingkan APM laki-laki (96,95). Provinsi dengan APM terendah dibandingkan

dengan provinsi lainnya adalah Provinsi Papua yaitu 76,09 (laki-laki 76,67 dan

perempuan 75,39) (Lampiran tabel 4.6)

Pada tingkat SMP, APM perempuan lebih tinggi dari APM laki-laki, kecuali

pada 12 provinsi yang berbeda dimana APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan APM

perempuan.

Provinsi yang APM perempuannya lebih tinggi dibandingkan dengan APM

laki-laki pada tingkat SM hanya ada sebanyak 14 provinsi.

_____________________________________________________________________________________


4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu maka nilai APM

akan mencapai 100 persen. Nilai APK bisa lebih tinggi dari nilai APM, maka nilai APK

dapat melebihi angka 100 persen, karena nilai APK menyangkut anak di luar usia

sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

APK dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam

mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai. Pada jenjang SD, APK

sudah lebih dari 100 persen yaitu mencapai 110,42 persen. Ini menunjukkan bahwa

penduduk yang bersekolah di SD lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk

usia sekolah dasar (7-12 tahun). Persentase APK ini dapat digunakan untuk mengukur

keberhasilan program pembangunan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk

untuk mengenyam pendidikan. APK pada tingkat SD antara penduduk perempuan dan

laki-laki hampir sama yaitu 110,45 persen dan 110,38 persen.

Gambar 4.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SM/MA/Paket C menurut Jenis Kelamin, 2009

110,38 110,45 110,42

80,02 82,57 81,25

62,47 62,63 62,55

0

20

40

60

80

100

120

Pe

rse

n

SD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MA/Paket C



_____________________________________________________________________________________


Pada jenjang SMP, angka partisipasi kasar mencapai 81,25 persen, dengan

APK penduduk perempuan sebesar 82,57 persen dan untuk penduduk laki-laki hanya

80,02 persen. Pada Gambar 4.6 terlihat bahwa angka partisipasi kasar perempuan

sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, pada semua jenjang pendidikan.

APK pada tingkat SD pada semua provinsi telah mencapai lebih dari 100

persen hanya pada Provinsi Papua persentasenya baru mencapai 90 persen. Pada

tingkat SD maupun SMP sebagian besar provinsi APK perempuannya lebih tinggi

dibandingak dengan APK laki-laki. Pada tingkat SM, APK laki-laki lebih tinggi

dibandingkan APK perempuan akan tetapi hal ini terjadi hanya pada beberapa provinsi

(11 provinsi), sebagian besar provinsi APK perempuannya lebih tinggi dari APK laki-

laki (Lampiran Tabel 4.7).

4.6 Putus Sekolah

Putus sekolah salah satunya disebabkan karena penduduk yang seharusnya

masih bersekolah dan harus menamatkan pendidikan tidak mampu atau tidak

meneruskan pendidikan hingga tamat sampai jenjang pendidikan tertentu. Keadaan ini

dapat terjadi karena berbagai masalah. Angka putus sekolah atau penduduk yang tidak

menamatkan sekolah dapat disebabkan karena berbagai alasan. Angka putus sekolah

dapat dijadikan indikator yang menunjukkan tingkat kegagalan sistem pendidikan

menurut jenjangnya, yaitu mulai tingkat SD, SMP dan SM.

Untuk penduduk umur 7-12 tahun, tingkat putus sekolahnya adalah sebesar

0,43 persen artinya setiap 10 000 orang penduduk umur 7-12 tahun ada sebanyak

43 orang yang putus sekolah. Angka putus sekolah semakin tinggi seiring dengan

semakin naiknya usia yaitu sebesar 3,19 persen untuk penduduk umur 13-15 tahun

dan 8,44 persen untuk penduduk umur 16-18 tahun.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 4.1 Angka Putus Sekolah Tingkat SD, SMP dan SM menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2009

Daerah Tempat

Tinggal 7-12 13-15 16-18

(1) (2) (3) (4) (5)

Perkotaan Laki-laki 0,42 3,12 6,28

Perempuan 0,38 3,14 5,36

Laki-laki + Perempuan 0,40 3,13 5,82

Perdesaan Laki-laki 0,41 3,35 12,29

Perempuan 0,49 3,14 9,26


Perkotaan + Perdesaan Laki-laki 0,42 3,25 9,38

Perempuan 0,44 3,14 7,44


Jenis KelaminKelompok Umur (Tahun)


Pada kelompok umur 7-12 tahun atau penduduk usia sekolah dasar, angka

putus sekolah antara perempuan dan laki-laki adalah 0.44 persen dan 0,42 persen.

Terlihat bahwa pada kelompok umur 7-12 tahun angka putus sekolah penduduk

perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Pola yang sama terjadi pada

daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan polanya berbeda dimana penduduk

laki-laki lebih tinggi angka putus sekolahnya dibandingkan penduduk perempuan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka angka putus sekolah juga lebih

tinggi. Pada kelompok umur 13-15 tahun angka putus sekolah sebesar 3,19 persen.

Secara umum angka putus sekolah laki-laki pada kelompok umur 13-15 lebih tinggi

dibandingkan dengan perempuan. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal pola

antara daerah perkotaan dan perdesan berbeda, di daerah perkotaan angka putus

sekolah perempuan lebih tinggi dari laki-laki sedangkan di daerah perdesaan angka

putus sekolah laki-laki yang lebih tinggi.

_____________________________________________________________________________________


Angka putus sekolah pada kelompok umur 16-18 tahun adalah sebesar 8,44

persen, pada kelompok umur ini angka putus sekolah semakin tinggi dibandingkan

dengan kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Angka putus sekolah penduduk

laki-laki (9,3 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (7,44 persen). Di

daerah perkotaan maupun perdesaan angka putus sekolah mempunyai pola yang

sama dimana angka putus sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan angka

putus sekolah perempuan.

4.7 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat

dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat

pendidikan penduduknya semakin baik tingkat kesejahteraannya. Pendidikan tertinggi

yang ditamatkan oleh penduduk dapat menggambarkan tingkat kualitas sumber daya

manusia baik penduduk perempuan maupun penduduk laki-laki, selengkapnya

disajikan pada Tabel 4.2.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berumur 15 tahun ke

atas dengan persentase paling tinggi pada jenjang SD yaitu 29,31 persen dan

persentase yang paling rendah adalah pada jenjang perguruan tinggi yaitu 6,40

persen. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penduduk perempuan yang menamatkan

pendidikan dari jenjang pendidikan dasar (SD) hingga jenjang pendidikan tertinggi yaitu

PT, persentasenya masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan penduduk laki-laki masih lebih baik

dibandingkan pendidikan penduduk perempuan khususnya pada jenjang pendidikan

tinggi. Hal ini juga menggambarkan bahwa kualitas penduduk laki-laki masih lebih baik

dibandingkan dengan perempuan.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009.

Tidak/ Belum SD/ SMP/ SM/

Belum Sekolah Tamat SD Sederajat Sederajat Sederajat

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perkotaan Laki-laki 2,15 9,02 21,73 21,50 34,95 10,64 100,00

Perempuan 6,54 10,99 23,48 21,24 27,96 9,79 100,00

Laki-laki + Perempuan 4,40 10,03 22,63 21,37 31,37 10,20 100,00

Perdesaan Laki-laki 6,38 19,07 36,85 19,73 15,18 2,79 100,00

Perempuan 14,42 20,05 34,85 17,07 11,02 2,59 100,00


Perkotaan + Perdesaan Laki-laki 4,29 14,10 29,37 20,61 24,96 6,67 100,00

Perempuan 10,54 15,59 29,25 19,12 19,37 6,13 100,00


Jumlah

Jenjang Pendidikan

PTJenis KelaminDaerah Tempat Tinggal


4.8 Pendidikan bagi Anak-Anak Usia 0-6 Tahun (PAUD)

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia yang telah

menjadi komitmen global. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang

sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. PAUD

diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan

merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Pendidikan PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui

jalur pendidikan formal. nonformal dan informal seperti, Taman Kanak-Kanak (TK),

Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)

dan lainnya. Pendidikan anak pra sekolah dilakukan melalui pemberian rangsangan

_____________________________________________________________________________________


pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidikan Anak Usia Dini dikelompokkan menurut umur dimana umur 0-2

tahun adalah pendidikan pra sekolah seperti Pos PAUD, pada kelompok 3-4 tahun

pendidikan pra sekolah yang tergolong pada kelompok umur ini adalah play group dan

sejenisnya. Untuk kelompok umur 5-6 tahun, Taman Kanak-kanak dan RA termasuk

dalam kelompok ini.

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa anak umur 0-6 tahun yang mengikuti

pendidikan pra sekolah ada sebanyak 13,07 persen, anak perempuan lebih tinggi

persentasenya yaitu 13,58 persen dibandingkan dengan anak laki-laki 12,59 persen.

hal ini terjadi pada semua kelompok umur. Pada kelompok umur 5-6 tahun ada

sebanyak 27,22 persen yang mengikuti pendidikan pra sekolah sedangkan pada

kelompok 0-2 tahun hanya ada sebanyak 0,89 persen.

Tabel 4.3 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009

0 – 2 3 – 4 5 – 6 3 – 6 0 – 6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perkotaan Laki-laki 0,91 20,58 33,24 26,66 15,41

Perempuan 1,43 22,15 33,77 27,78 16,45

Laki-laki + Perempuan 1,16 21,34 33,5 27,21 15,91

Perdesaan Laki-laki 0,59 12,33 21,73 16,91 10,1

Perempuan 0,72 14,76 22,15 18,38 11,06


Perkotaan + Perdesaan Laki-laki 0,75 16,16 26,99 21,4 12,59

Perempuan 1,05 18,19 27,46 22,71 13,58


Daerah Tempat Tinggal Jenis KelaminKelompok Umur (Tahun)


_____________________________________________________________________________________


Semakin tinggi angka PAUD menunjukkan semakin banyak anak yang

menikmati pendidikan pra sekolah, menggambarkan semakin banyak keluarga yang

mampu dan sadar pentingnya pendidikan pra sekolah. Bagi anak umur 3-6 tahun

dimaksudkan untuk belajar bersosialisasi dan mengenal lingkungan sambil bermain.

Pada umur 0-6 tahun untuk anak yang mengecap pendidikan antara laki-laki dan

perempuan tidak terdapat perbedaan.

Pada sebagian besar provinsi penduduk yang mengikuti pendidikan pra

sekolah pada kelompok umur 5-6 tahun mempunyai persentase paling tinggi

dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, hanya pada 5 (lima) provinsi yang

persentase penduduk yang mengikuti pendidikan pra sekolah mempunyai persentase

paling tinggi di kelompok umur 3-4 tahun. Dari 5 (lima) provinsi tersebut yang

mempunyai persentase paling tinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 51,36

persen (Lampiran Tabel 4.9)

Provinsi Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan Maluku mempunyai persentase

paling tinggi pada kelompok umur 3-4 tahun dibandingkan kelompok umur lainnya

untuk penduduk laki-laki yang mengikuti pendidikan pra sekolah. Sedangkan penduduk

perempuan yang mengikuti pendidikan pra sekolah pada kelompok umur 3-4 tahun

dengan persentase paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya adalah Provinsi

Sumatera Selatan, Banten, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat.

4.9 Akte Kelahiran

Pada UU Perlindungan Anak (No 23 tahun 2002) tercantum bahwa setiap

anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam

akte kelahiran. Data mengenai akte kelahiran untuk penduduk berumur 0-6 tahun

diperoleh dari hasil Susenas 2009 modul pendidikan dan sosial budaya.

_____________________________________________________________________________________


Persentase penduduk berumur 0-6 tahun yang mempunyai akte kelahiran

sebanyak 55,65 persen, persentase ini tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Keadaan yang sama terjadi pada daerah perkotaan maupun perdesaan. Hanya

persentase penduduk berumur 0-6 tahun yang mempunyai akte kelahiran di daerah

perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan

Masih tingginya anak umur 0-6 tahun yang belum mempunyai akte kelahiran

yaitu 44,35 persen menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk

memberikan perlindungan kepada anak dengan memberikan identitas dan

kewarganegaraan secara hukum.

Tabel 4.4 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin, dan Apakah Mempunyai Akte Kelahiran, 2009

Dapat

Ditunjukkan

Tidak Dapat

DitunjukkanTidak Punya Tidak Tahu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Perkotaan Laki-laki 44,31 23,58 30,48 1,63 100,00

Perempuan 44,32 24,49 29,41 1,78 100,00


Perdesaan Laki-laki 26,99 13,66 56,78 2,56 100,00

Perempuan 26,33 13,76 57,30 2,61 100,00


Perkotaan + Perdesaan Laki-laki 35,13 18,32 44,43 2,13 100,00

Perempuan 34,74 18,78 44,26 2,22 100,00


Daerah Tempat Tinggal Jenis Kelamin

Akte Kelahiran

Jumlah


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan

masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang

lebih baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilihat dari beberapa

indikator antara lain: angka kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kelahiran

(fertilitas), pemberian ASI dan imunisasi, status kesehatan penduduk, dan pelayanan

kesehatan.

5.1 Derajat Kesehatan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia 2005-2025, angka kematian

bayi pada tahun 2009 adalah 26, ini artinya ada sebanyak 26 kematian bayi per 1000

kelahiran hidup. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, angka kematian bayi laki-laki

lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan, yaitu 30 kematian bayi laki-laki per 1000

kelahiran hidup bayi laki-laki berbanding 22 kematian bayi perempuan per 1000

kelahiran hidup bayi perempuan.

Angka harapan hidup penduduk Indonesia pada tahun 2009 adalah 70,7

tahun. Ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2009 diperkirakan rata-rata akan

dapat hidup selama 70,7 tahun dengan asumsi besarnya angka kematian atau kondisi

_____________________________________________________________________________________


kesehatan menurut umur tidak berubah. Jika dirinci menurut jenis kelamin, ternyata

angka harapan hidup pada waktu lahir dari penduduk perempuan jauh lebih tinggi

dibandingkan penduduk laki-laki. Angka harapan hidup dari penduduk perempuan

Indonesia pada tahun 2009 adalah 72,7 tahun sedangkan angka harapan hidup dari

penduduk laki-laki adalah 68,8 tahun.

Gambar 5.1 Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup menurut Jenis Kelamin, 2009

30,00

22,1026,20

68,8072,70 70,70

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Angka Kematian Bayi Angka Harapan Hidup


Sumber : BPS RI - Proyeksi Penduduk 2005-2025

Sementara itu, angka kematian bayi dan angka harapan hidup menurut

provinsi, dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.1. Dari hasil proyeksi, provinsi dengan

angka kematian bayi tertinggi pada tahun 2009 adalah Nusa Tenggara Barat

sebesar 41,9 kematian per 1 000 kelahiran hidup, sedangkan yang terendah di DKI

Jakarta yaitu 8,1 kematian per 1 000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk angka harapan

hidup, provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi pada tahun 2009 adalah DKI

Jakarta yaitu 76 tahun dan terendah yaitu Nusa Tenggara Barat yaitu 66,7 tahun.

_____________________________________________________________________________________


5.2. Fertilitas (Tingkat Kelahiran)

Anak Lahir Hidup (ALH) atau paritas yang paling mudah digunakan adalah

paritas menurut umur ibu. Paritas adalah ukuran fertilitas dari suatu kohor yang

mengukur fertilitas yang telah dicapai oleh wanita dari kelompok umur yang

berbeda-beda sampai dengan waktu pencacahan, misalnya wanita yang pada tahun

1999 berumur 20-24 tahun, akan berumur 30-34 tahun pada tahun 2009 maka

perbedaan paritas rata-rata wanita umur 20-24 tahun pada tahun 1999 dengan paritas

rata-rata wanita umur 30-34 tahun pada tahun 2009 merupakan rata-rata jumlah anak

yang dilahirkan pada periode tahun 1999-2009 oleh wanita berumur 20-24 tahun pada

tahun 1999.

Jika fertilitas konstan, maka paritas rata-rata dari wanita pada akhir masa

reproduksinya biasanya pada umur 49 tahun, sama dengan angka kelahiran total

(TFR). Dengan kata lain, jumlah anak paripurna (completed family size) sama dengan

jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengikuti angka fertilitas

menurut umur yang ada pada saat ini selama masa reproduksinya. Jika fertilitas

menurun, maka jumlah anak paripurna akan lebih besar daripada angka fertilitas total

pada saat tertentu.

Ada dua ukuran yang dapat dipakai untuk menganalisis paritas, yaitu rata-rata

ALH dan rata-rata paritas lengkap (rata-rata paritas wanita umur 45-49 tahun). Analisis

untuk ukuran pertama adalah melihat rata-rata paritas menurut kelompok umur ibu

sebagai pendekatan untuk melihat perbandingan tingkat fertilitas.

Dari data pada Tabel 5.1 tampak bahwa rata-rata ALH pada kelompok umur

muda (15-19 tahun) adalah yang terendah, mengingat peristiwa kelahiran pada wanita

kelompok umur tersebut masih rendah. Hal ini disebabkan kebanyakan dari mereka

belum lama melangsungkan perkawinan.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Perempuan dan Anak Lahir Hidup menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Kelompok

Umur Perkotaan Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

15-19 4 933 254 4 910 447 9 843 701 127 974 365 093 493 067

20-24 4 837 836 4 243 235 9 081 071 1 816 630 2 754 904 4 571 534

25-29 5 136 207 4 916 019 10 052 226 5 463 462 6 887 302 12 350 764

30-34 4 652 754 4 614 214 9 264 968 8 209 327 9 963 271 18 172 598

35-39 4 629 905 4 786 965 9 416 870 10 908 742 13 300 011 24 208 753

40-44 4 059 585 4 101 935 8 161 520 11 497 583 13 430 244 24 927 827

45-49 3 597 208 3 852 278 7 449 486 11 877 391 14 411 066 26 288 457

Jumlah Penduduk Perempuan Anak Lahir Hidup (ALH)


Asumsinya, semakin tua umur seorang wanita, semakin tinggi rata-rata ALH

karena semakin mendekati masa akhir reproduksinya. Selain itu, dari data pada Tabel

5.1 dapat juga diketahui besarnya rata-rata paritas lengkap, yaitu banyaknya ALH dari

wanita umur 45-49 tahun dibagi dengan banyaknya wanita umur 45-49 tahun dan

diperoleh rata-rata paritas lengkap sebesar 3,53 (Gambar 5.2). Hal ini dapat dikatakan

bahwa pada tahun 2009 tingkat kelahiran total (TFR) di Indonesia adalah sekitar 3,53

anak per wanita. Rata-rata anak lahir hidup wanita pernah kawin 15-49 tahun dapat

dilihat pada lampiran Tabel 5.2.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 5.2 Rata-rata Anak Lahir Hidup menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur, 2009

0,03

0,07

0,05

0,38

0,65

0,50

1,06

1,40

1,23

1,77

2,16

1,96

2,36

2,78

2,57

2,83

3,27

3,05

3,30

3,74

3,53

0

1

2

3

4

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49



5.3. Pemberian ASI dan Imunisasi

Salah satu faktor penting pertumbuhan dan perkembangan balita adalah

pemberian air susu ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling

dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi, selain itu ASI juga mengandung zat pembentuk

kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Hasil Susenas tahun 2009 menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat

13 184 199 balita umur 2-4 tahun, hampir 94 persen diantaranya pernah diberi ASI.

Ini artinya masih ada sebanyak 6 persen balita umur 2-4 tahun yang tidak pernah diberi

ASI. Jika dirinci menurut jenis kelamin ternyata balita perempuan umur 2-4 tahun yang

_____________________________________________________________________________________


paling banyak menerima asupan ASI dibandingkan balita laki-laki. Sedangkan menurut

daerah tempat tinggal, balita umur 2-4 tahun yang tinggal di perdesaan menerima

asupan ASI lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan balita yang tinggal di

perkotaan (95,20 persen berbanding 92,42 persen).

Gambar 5.3 Persentase Balita Berumur 2-4 Tahun yang Pernah Diberi ASI menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

92,11 92,76 92,4294,86 95,56 95,20 93,57 94,25 93,90

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n




Bila dilihat menurut provinsi, persentase balita 2-4 tahun yang pernah diberi

ASI baik balita laki-laki maupun perempuan yang terendah terdapat di Provinsi

Kepulauan Riau, sedangkan yang tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta untuk balita laki-

laki (96,85 persen) dan di Provinsi Sulawesi Barat (98,45 persen). Untuk lebih

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.3.

_____________________________________________________________________________________


Pemberian ASI eksklusif (diberi ASI saja 6 bulan atau lebih) pada kelompok

balita 12-23 bulan secara nasional mencapai 31,67 persen. Lamanya pemberian ASI

eksklusif balita perempuan lebih tinggi dibandingkan balita laki-laki. (33,18 persen

berbanding 30,29 persen). Sedangkan menurut daerah tempat tinggal, balita di

perdesaan lebih tinggi dibandingkan balita di perkotaan (32,81 persen berbanding

30,45 persen) (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Persentase Balita 12-23 Bulan yang Pernah Mendapat ASI Saja 6 Bulan atau Lebih menurut Daerah Tempat Tinggal dan

Jenis Kelamin, 2009


(1) (2) (3) (4)

Perkotaan 29,34 31,67 30,45

Perdesaan 31,19 34,57 32,81

Perkotaan + Perdesaan 30,29 33,18 31,67

Jenis KelaminDaerah Tempat Tinggal


Jika dilihat menurut provinsi, pemberian ASI eksklusif tertinggi terdapat di

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 50,18 persen untuk balita laki-laki dan di

Provinsi Nusa Tenggara Barat 55,45 persen untuk balita perempuan. Sedangkan

pemberian ASI eksklusif terendah terdapat di Provinsi Lampung untuk balita laki-laki

(17,01 persen) dan di Provinsi Banten untuk balita perempuan (20,98 persen).

(Lampiran Tabel 5.3).

Secara rata-rata balita yang memperoleh ASI di Indonesia selama 16,16

bulan. Menurut jenis kelamin tidak ada perbedaan lamanya pemberian ASI antara

balita laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut daerah tempat tinggal, balita yang

mendapatkan ASI di perdesaan lebih lama sebulan dibandingkan dengan di perkotaan

_____________________________________________________________________________________


(Lampiran Tabel 5.5). Lamanya pemberian ASI yang lebih dari setahun menunjukkan

tingginya tingkat kesadaran ibu-ibu akan pentingnya ASI, namun demikian pola

pemberian ASI saja (tanpa makanan tambahan) belum memenuhi kategori ASI

eksklusif, dimana pemberian ASI tanpa makanan tambahan hanya mencapai 4,03

bulan dari yang seharusnya 6 bulan (Gambar 5.4).

Gambar 5.4 Rata-rata Lama Pemberian ASI tanpa Makanan Tambahan dan ASI dengan Makanan Tambahan menurut Daerah Tempat Tinggal, 2009

3,91

11,56

4,13

12,63

4,03

12,13

0

5

10

15

Bu

lan


ASI tanpa Makanan Tambahan ASI dengan Makanan Tambahan


Pada lampiran Tabel 5.3 terlihat bahwa rata-rata lama pemberian ASI tertinggi

baik balita laki-laki dan balita perempuan terdapat di Provinsi Kalimantan Barat,

sedangkan yang terendah untuk balita laki-laki terdapat di Provinsi Lampung (13,38

persen) dan untuk balita perempuan terdapat di Provinsi Maluku (13,39 persen).

_____________________________________________________________________________________


Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan

beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting

adalah BCG, DPT, Polio, dan Campak untuk mencegah penyakit yang biasanya

menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian. Dari data Susenas

2009, diketahui bahwa 93,78 persen balita pernah diberi imunisasi. Menurut jenis

kelamin angka persentasenya tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan,

sedangkan menurut daerah tempat tinggal balita yang pernah diimunisasi lebih tinggi

angka persentase di perkotaan dibandingkan dengan di perdesaan (Gambar 5.5).

Persentase balita yang pernah diimunisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 5.4.

Gambar 5.5 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Jenis

Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

96,44 96,0792,26 91,59 91,53 91,56

93,89 93,67 93,78

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n




_____________________________________________________________________________________


5.4. Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi

kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan,

yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu

aktifitas sehari-harinya. Dari hasil Susenas 2009 menunjukkan bahwa dari 77 756 290

penduduk Indonesia yang mempunyai keluhan kesehatan, sebanyak 18,63 persen

diantaranya terganggu aktifitas sehari-hari. Persentase angka kesakitan lebih tinggi

laki-laki (18,89 persen) dibandingkan perempuan (18,38 persen). Menurut daerah

tempat tinggal terdapat perbedaan yang cukup jauh antara daerah perkotaan dan

perdesaan, angka kesakitan di daerah perdesaan lebih besar yaitu 19,99 persen

dibandingkan daerah perkotaan sebesar 17,18 persen (Tabel 5.3). Persentase

penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-hari

menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.5.

Tabel 5.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitasnya Sehari-hari menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009


(1) (2) (3) (4)

Perkotaan 17,48 16,89 17,18

Perdesaan 20,21 19,78 19,99


Daerah Tempat TinggalJenis Kelamin


_____________________________________________________________________________________


Pada kelompok anak (penduduk berumur 17 tahun ke bawah) secara nasional

angka kesakitan mencapai 20,17 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka

kesakitan penduduk Indonesia. Menurut jenis kelamin angka kesakitan anak laki-laki

berumur 17 tahun ke bawah lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, sedangkan

menurut daerah tempat tinggal angka kesakitan anak berumur 17 tahun ke bawah di

perkotaan tidak jauh berbeda dengan di perdesaan. Untuk angka kesakitan per

provinsi dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.6.

Tabel 5.4 Persentase Anak Berumur 17 Tahun ke Bawah yang Mempunyai

Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktifitas Sehari-hari menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009


(1) (2) (3) (4)

Perkotaan 20,43 20,01 20,22

Perdesaan 20,13 20,11 20,12


Jenis KelaminDaerah Tempat Tinggal


Tiga jenis keluhan kesehatan terbesar persentasenya adalah batuk (49,56

persen), pilek (47,86 persen), dan panas (38,65 persen), sedangkan keluhan lainnya

menempati urutan keempat yaitu sebesar 31,67 persen. Menurut jenis kelamin

penduduk laki-laki lebih tinggi persentasenya dibandingkan perempuan untuk ketiga

jenis keluhan. Persentase penduduk menurut jenis keluhan terbesar dapat dilihat pada

Lampiran Tabel 5.9.

Jika dilihat menurut komposisi jenis kelamin, persentase penduduk

yang mengobati sendiri saat mengalami keluhan kesehatan, laki-laki lebih tinggi

persentasenya dibandingkan dengan perempuan, yaitu 69,34 persen berbanding 67,52

_____________________________________________________________________________________


persen. Ini mengindikasikan bahwa saat mengalami keluhan kesehatan laki-laki lebih

banyak mengobati dirinya sendiri dibandingkan dengan perempuan. Jika dilihat

menurut daerah tempat tinggal, penduduk di perdesaan lebih tinggi persentase

mengobati sendiri dibandingkan dengan di perkotaan saat mengalami keluhan

kesehatan (69,74 persen berbanding 66,93 persen). Tabel persentase penduduk yang

mengobati sendiri menurut provinsi, daerah tempat tinggal, dan jenis kelamin dapat

dilihat pada Lampiran Tabel 5.7.

Gambar 5.6 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan

Mengobati Sendiri menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

68,1070,46

69,3465,81

69,0667,52 66,93

69,7468,41

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n




Dari penduduk yang mengobati sendiri baik laki-laki maupun perempuan lebih

tinggi persentase yang menggunakan obat modern dibandingkan obat tradisional yaitu

sekitar 91 persen untuk obat modern dan sekitar 24 persen untuk obat tradisional.

Lampiran Tabel 5.8 menunjukkan angka persentase penduduk yang mempunyai

keluhan kesehatan dan penggunaan obat menurut provinsi.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 5.7 Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan, 2009

24.05 24.44 24.24

91.12 91.15 91.13

5.46 5.27 5.36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pe

rse

n

Obat Tradisional Obat Modern Lainnya

Laki-Laki Perempuan Laki-laki + Perempuan


Fasilitas kesehatan bagi yang berobat jalan, persentase tertinggi berturut-turut

adalah puskesmas (34,00 persen), praktek dokter (27,20 persen), dan petugas tenaga

kesehatan (24,47 persen) (Tabel 5.5). Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal,

penduduk di perdesaan paling banyak berobat jalan ke puskesmas (36,57 persen),

kemudian ke praktek petugas kesehatan (32,18 persen), dan praktek dokter (19,09

persen). Sedangkan penduduk di perkotaan paling banyak berobat jalan ke praktek

dokter (35,86 persen), lalu ke puskesmas (31,25 persen) dan praktek petugas

kesehatan (16,22 persen).

_____________________________________________________________________________________


Tabel 5.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Fasilitas Kesehatan menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

Tempat

Fasilitas

Kesehatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rumah Sakit Pemerintah 7,13 6,76 6,94 5,04 4,58 4,80 6,05 5,64 5,84

Rumah Sakit Swasta 5,24 4,92 5,07 1,98 1,99 1,98 3,55 3,41 3,48

Praktek Dokter 37,23 34,61 35,86 19,32 18,88 19,09 27,93 26,52 27,20

Puskesmas 29,90 32,48 31,25 35,74 37,35 36,57 32,93 34,99 34,00

Petugas Tenaga Kesehatan 15,87 16,54 16,22 32,45 31,92 32,18 24,48 24,46 24,47

Praktek Batra 1,83 1,70 1,76 2,07 2,00 2,04 1,95 1,86 1,90

Dukun Bersalin 0,30 0,24 0,27 0,24 0,59 0,42 0,27 0,42 0,35

Lainnya 2,49 2,74 2,62 3,17 2,67 2,91 2,84 2,71 2,77

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L P L + PL P L + P L P L + P

Perkotaan + PerdesaanPerkotaan Perdesaan


Keterangan : L = Laki-laki

P = Perempuan

5.5. Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi diupayakan agar persalinan di

tolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Pada

tahun 2009 jumlah balita yang dilahirkan sebanyak 21 217 507 jiwa, 61,24 persen

diantaranya ditolong oleh bidan, dan yang ditolong oleh dokter hanya mencapai 15,28

persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, penolong kelahiran baik di daerah

perkotaan maupun di perdesaan, bidan menduduki urutan pertama sebagai penolong

kelahiran, yaitu 66,04 persen di perkotaan dan 56,94 persen di perdesaan. Dan urutan

kedua penolong kelahiran bayi di perkotaan ditangani oleh dokter (23,25 persen)

_____________________________________________________________________________________


sedangkan di perdesaan ditangani oleh dukun (31,70 persen). Untuk lebih lengkapnya

dapat dilihat di Tabel 5.6. Persentase balita menurut provinsi dapat dilihat pada

lampiran Tabel 9.

Tabel 5.6 Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran, Daerah Tempat

Tinggal dan Jenis Kelamin, 2009

L P L + P L P L + P L P L + P

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Dokter 23,89 22,58 23,25 8,33 7,91 8,12 15,70 14,82 15,28

Bidan 65,73 66,37 66,04 57,04 56,83 56,94 61,16 61,33 61,24

Tenaga Paramedis 0,70 0,63 0,66 0,94 0,97 0,96 0,83 0,81 0,82

Dukun 9,32 10,07 9,68 31,45 31,95 31,70 20,96 21,64 21,29

Famili/Keluarga 0,30 0,26 0,28 2,00 2,12 2,06 1,19 1,24 1,29

Lainnya 0,06 0,11 0,08 0,24 0,21 0,22 0,15 0,16 0,16

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

(N) 5 184 870 4 845 701 10 030 571 5 752 955 5 433 981 11 186 936 10 937 825 10 279 682 21 217 507

Penolong Kelahiran

Terakhir



Keterangan : L = Laki-laki

P = Perempuan

_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan

kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga

untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah

memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam

kegiatan perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat

dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan

kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur/

pengangguran. Banyaknya penduduk yang bekerja manunjukkan banyaknya penduduk

yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak

langsung menunjukkan juga banyaknya penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari.

Di Indonesia, data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah keterangan

perorangan dari setiap anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas.

Meskipun demikian, informasi yang disajikan dalam publikasi ini hanya informasi dari

penduduk berumur 15 tahun ke atas.

_____________________________________________________________________________________


6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk yang

termasuk angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan pengangguran terhadap

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).

Secara nasional terlihat bahwa pada tahun 2009 TPAK laki-laki (83,65

persen) lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (50,99 persen). Fenomena ini

umum terjadi, karena pada umumnya perempuan menyandang peran ganda, yaitu

selain aktif dalam kegiatan perekonomian mereka juga dituntut untuk berperan

didalam mengasuh anak-anak mereka. Namun apabila diklasifikasikan menurut

daerah tempat tinggal, TPAK untuk daerah perdesaan lebih tinggi (69,32 persen)

dibandingkan TPAK daerah perkotaan (64,58 persen). Hal ini umumnya terjadi pada

sektor informal, dimana di daerah perdesaan pada umumnya anggota rumah tangga

membantu kepala keluarga dalam melakukan pekerjaan pokoknya sebagai pekerja

keluarga baik dibayar/tidak dibayar.

Gambar 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Berumur 15+ menurut Jenis Kelamin, 2009

83,65

50,99

67,23

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n


Sumber : BPS RI - Sakernas, 2009

_____________________________________________________________________________________


6.2 Tingkat Pengangguran

Merupakan suatu hal yang umum terjadi di hampir setiap daerah, bahwa

peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti peningkatan yang memadai

pada permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja. Dengan demikian mereka yang

tidak mendapatkan penawaran bekerja akan menjadi pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka.

Yang dikategorikan dalam pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari

pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau mereka yang sudah diterima

bekerja tetapi belum mulai bekerja walaupun sudah mempunyai pekerjaan, dan

mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan.

Secara Nasional, pada tahun 2009 terdapat 8 962 617 orang yang termasuk

Pengangguran Terbuka, dengan TPT sebesar 7,87 persen. Jika dibedakan menurut

jenis kelamin, ternyata TPT perempuan (8,47 persen) lebih besar dan TPT laki-laki

(7,51 persen). Begitu juga apabila dibedakan menurut daerah tempat tinggal, ternyata

TPT di daerah perkotaan (10,66 persen) lebih besar daripada TPT daerah perdesaan

(5,82 persen).

Tingkat pengangguran selain berbeda menurut jenis kelamin dan daerah

tempat tinggal, ternyata juga berbeda menurut kelompok umur. Tabel 6.1. berikut

menunjukkan bahwa dengan berjalannya usia, semakin tua kelompok umur maka TPT

akan semakin kecil.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009

Laki-laki +

Perempuan

(1) (2) (3) (4)

15-19 26,64 28,88 27,54

20-24 18,56 19,31 18,85

25-29 9,35 11,12 10,00

30-34 4,89 6,43 5,46

35-39 3,62 4,60 4,00

40-44 3,12 3,60 3,31

45-49 3,01 3,06 3,03

50-54 2,76 2,27 2,58

55-59 2,85 1,88 2,49

60-64 0,90 0,79 0,86

Jumlah 7,51 8,47 7,87

PerempuanLaki-laki

Jenis KelaminKelompok

Umur


TPT ternyata juga berbeda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan,

TPT tertinggi adalah mereka yang memiliki pendidikan tertinggi SMTA kejuruan, yaitu

mencapai 14,59 persen pada tahun 2009, kemudian disusul oleh SMTA umum (14,50

persen), dan akademi/diploma I, II, III sebesar 13,66 persen.

Hal menarik yang juga perlu disimak adalah kaitannya antara TPT dengan

tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk laki-laki dominasi TPT adalah mereka yang tamat SMTA kejuruan,

yaitu sebesar 13,50 persen. Hal berbeda terdapat pada TPT tertinggi perempuan yaitu

_____________________________________________________________________________________


didominasi oleh mereka yang tamat SMTA umum (18,26 persen), diikuti oleh mereka

yang tamat SMTA kejuruan (17,06 persen) dan tamat universitas (S1, S2, S3) sebesar

16,98 persen.

Gambar 6.2 TPT Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009

1,5 1,43

3,022,34

5,054,67

7,92

9,23

12,59

18,26

13,50

17,06

10,52

16,28

10,24

16,98

0

5

10

15

20

Pe

rse

n

0 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Laki-laki Perempuan


Keterangan : 0 = Tidak/belum pernah sekolah 4 = SMTA Umum 1 = Tidak/belum tamat SD 5 = SMTA Kejuruan

2 = Sekolah Dasar 6 = Diploma I/II/III 3 = SLTP 7 = Universitas

_____________________________________________________________________________________


6.3 Penduduk yang Bekerja

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2009 berjumlah

169 328 208 jiwa, dari jumlah tersebut sebesar 113 833 280 jiwa (67,23 persen) adalah

termasuk angkatan kerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan

atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.

Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam

suatu usaha/kegiatan ekonomi. Apabila dibedakan menurut daerah tempat tinggal,

ternyata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan yang bekerja

sebanyak 61 671 806 jiwa (65,29 persen), sedangkan untuk daerah perkotaan sebesar

43 198 667 jiwa (57,70 persen).

Penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 77,37

persen, sedangkan untuk penduduk perempuan hanya sebanyak 46,68 persen.

Penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang menganggur lebih besar (6,28

persen) daripada perempuan (4,32 persen). Hal serupa juga terjadi pada penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai kegiatan utama seminggu yang lalu

bersekolah, yaitu sebesar 8,37 persen untuk laki-laki dan sebesar 7,94 persen untuk

perempuan, sedangkan untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai

kegiatan utama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga didominasi perempuan

(sebesar 37,35 persen) dibandingkan laki-laki (sebesar 1,82 persen) hal yang umum

terjadi dimana pada umumnya perempuan sebagai pekerja domestik.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 6.2 Persentase Penduduk Berumur 15+ menurut Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2009

Penduduk Kegiatan Seminggu

Usia Kerja yang Lalu Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

Angkatan Kerja Bekerja 77,37 46,68

Pengangguran 6,28 4,32

Bukan Angkatan Kerja Sekolah 8,37 7,94

Mengurus Rumah Tangga 1,83 37,35

Lainnya 6,15 3,71

Jenis Kelamin


6.4 Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan

pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut

bertumpu. Pada tahun 2009 secara nasional, terlihat bahwa sebagian besar penduduk

yang tinggal di daerah perkotaan, yaitu 70,35 persen (dibandingkan yang tinggal di

daerah pedesaan hanya 29,84 persen) bertumpu pada sektor industri, sektor

perdagangan, serta sektor jasa-jasa. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang

sangat dominan bagi lapangan pekerjaan utama di daerah perdesaan, yaitu sebesar

60,08 persen, apabila dibandingkan daerah perkotaan (sebesar 10,55 persen) yang

bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan sektor jasa kemasyarakatan.

_____________________________________________________________________________________


Secara nasional, peran perempuan pada sektor Industri pengolahan,

perdagangan, serta sektor jasa kemasyarakatan tersebut cukup besar yaitu masing-

masing sebesar 14,14 persen, 28,18 persen, dan 15,59 persen, dibandingkan dengan

laki-laki yang masing-masing sebesar 11,09 persen, 16,50 persen, dan 11,99 persen.

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2009

40,22

45,68

1,560,41

11,09

16,65

0,31 0,06

8,22

0,39

16,50

33,19

8,49

1,74 1,61 1,29

11,99

0,58

0

10

20

30

40

50

Pe

rse

n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Pekerjaan Utama

Laki-laki Perempuan

Sumber : BPS RI – Sakernas 2009

Keterangan : 1 = Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan 2 = Pertambangan dan Penggalian 3 = Industri Pengolahan 4 = Listrik, Gas, dan Air 5 = Bangunan/konstruksi 6 = Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 7 = Angkutan, pergudangan, dan Komunikasi 8 = Keuangnan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 9 = Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

_____________________________________________________________________________________


6.5 Status Pekerjaan

Secara nasional, pada tahun 2009 penduduk perempuan berumur 15 tahun

ke atas yang mempunyai pekerjaan sebagai ”Pekerja Keluarga” menempati posisi

tertinggi, yaitu sebesar 32,43 persen, sedangkan laki-laki hanya sebesar 8,14 persen.

Untuk pekerja yang berstatus ”Buruh/Karyawan/Pegawai” penduduk perempuan

berumur 15 tahun ke atas menempati posisi kedua yaitu sebesar 26,36 persen,

sedangkan untuk laki-laki sebesar 28,62 persen. Status pekerjaan ”Berusaha Dibantu

Buruh Tetap/Buruh Dibayar” menempati posisi terendah, yaitu hanya sebesar 1,30

persen untuk penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas, sedangkan untuk laki-

laki sebesar 3,86 persen.

Gambar 6.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan

Jenis Kelamin, 2009

21,13

18,33

25,25

13,82

3,86

1,30

28,62

26,36

5,74 5,38

7,25

2,38

8,14

32,43

0

10

20

30

40

Per

sen

1 2 3 4 5 6 7

Status Pekerjaan Utama

Laki-laki Perempuan


Keterangan : 1 = Berusaha sendiri 5 = Pekerja bebas di pertanian 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 6 = Pekerja bebas di non pertanian 3 = Berusaha dibantu buruh tetap 7 = Pekerja keluarga 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai

_____________________________________________________________________________________


Kondisi ini merupakan gambaran dari keadaan ketenagakerjaan di Indonesia,

dimana kaum perempuan berumur 15 tahun ke atas pada umumnya memiliki kegiatan

mengurus rumah tangga (37,35 persen), dan untuk membantu menambah penghasilan

biasanya para anggota rumah tangga ikut serta bekerja membantu kepala rumah

tangga sebagai ”Pekerja Keluarga” .

6.6 Tingkat Pendidikan Penduduk yang Bekerja

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas

yang bekerja selama seminggu yang lalu sangat penting diketahui untuk melihat

seberapa jauh mutu pekerja di suatu daerah.

Secara Nasional, pada tahun 2009 sebagian besar (28,27 persen) penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu hanya

berpendidikan tamat SD. Untuk perempuan angkanya mencapai 27,61 persen,

sedangkan untuk laki-laki angkanya mencapai 28,67 persen.

Mutu pekerja yang berpendidikan universitas (S1, S2, S3) mencapai angka

4,44 persen, dimana untuk perempuan 4,72 persen dan laki-laki mencapai angka

sebesar 4,27 persen. Persentase terendah untuk penduduk berumur 15 tahun ke atas

yang bekerja selama seminggu yang lalu adalah pekerja yang berpendidikan tertinggi

tamat Akademi/Diploma I, II, II yang hanya mencapai angka 2,66 persen, terdiri 3,71

persen perempuan dan 2,02 persen laki-laki.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 6.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009

4,07

8,71

17,23

20,69

28,6727,61

19,63

16,62

15,19

11,8

8,91

6,14

2,02

3,714,27

4,72

0

10

20

30

Per

sen

0 1 2 3 4 5 6 7

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Laki-laki Perempuan

6.7. Pekerja Anak

Dalam perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja anak

merupakan salah satu fenomena sosial yang eksistensi permasalahannya masih terus

berlangsung bahkan menjadi semakin kompleks. Keterlibatan anak-anak dalam

kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak disebabkan antara lain oleh kemiskinan yang

terjadi di dalam keluarga. Secara langsung maupun tidak langsung keterlibatan pekerja

anak telah memberikan kontribusi di dalam ekonomi keluarga. Namun, kondisi yang

demikian justru membatasi hak-hak anak itu sendiri karena bekerja bukanlah kewajiban

seorang anak.


Keterangan: 0 = Tidak/belum pernah sekolah 4 = SMTA Umum 1 = Tidak/belum tamat SD 5 = SMTA Kejuruan 2 = Sekolah Dasar 6 = Diploma I/II/III 3 = SLTP 7 = Universitas

_____________________________________________________________________________________


Konsep pekerja anak yang digunakan adalah penduduk umur 10-17 tahun

yang melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling

sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja

keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Pada Tabel 6.3. dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 sebagian besar

pekerja anak di Indonesia adalah pekerja anak laki-laki yakni sebesar 60,88 persen,

sedangkan pekerja anak perempuan sebesar 39,12 persen.

Jika dilihat menurut provinsi, pada tahun 2009 terdapat 5 provinsi yang

memiliki persentase pekerja anak perempuan di atas 44 persen, yaitu Provinsi DKI

Jakarta (65,37 persen), Bali (48,78 persen), Jawa Barat (46,38 persen), Banten (45,85

persen), dan DI Yogyakarta (44,26 persen). Khusus untuk DKI Jakarta merupakan

satu-satunya provinsi dengan proporsi pekerja anak perempuan (65,37 persen) lebih

tinggi dari pekerja anak laki-laki (34,63 persen). Untuk pekerja anak laki-laki terdapat 5

provinsi yang persentasenya di atas 71 persen, yaitu Gorontalo (79,80 persen),

Lampung ( 74,24 persen), Sulawesi Utara ( 73,35 persen), Jambi (71,76 persen), dan

Sulawesi Tengah (71,66 persen).

_____________________________________________________________________________________


Tabel 6.3 Persentase Penduduk Berumur 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

Aceh 66,18 33,82 100,00

Sumatera Utara 59,01 40,99 100,00

Sumatera Barat 66,68 33,32 100,00

Riau 69,86 30,14 100,00

Kepulauan Riau 65,45 34,55 100,00

Jambi 71,76 28,24 100,00

Sumatera Selatan 66,62 33,38 100,00

Kepulauan Bangka Belitung 70,89 29,11 100,00

Bengkulu 65,60 34,40 100,00

Lampung 74,24 25,76 100,00

DKI Jakarta 34,63 65,37 100,00

Jawa Barat 53,62 46,38 100,00

Banten 54,15 45,85 100,00

Jawa Tengah 60,33 39,67 100,00

DI Yogyakarta 55,74 44,26 100,00

Jawa Timur 62,06 37,94 100,00

Bali 51,22 48,78 100,00

Nusa Tenggara Barat 59,59 40,41 100,00

Nusa Tenggara Timur 61,84 38,16 100,00

Kalimantan Barat 57,82 42,18 100,00

Kalimantan Tengah 64,35 35,65 100,00

Kalimantan Selatan 58,84 41,16 100,00

Kalimantan Timur 60,11 39,89 100,00

Sulawesi Utara 73,35 26,65 100,00

Gorontalo 79,80 20,20 100,00

Sulawesi Tengah 71,66 28,34 100,00

Sulawesi Selatan 67,36 32,64 100,00

Sulawesi Barat 68,65 31,35 100,00

Sulawesi Tenggara 67,34 32,66 100,00

Maluku 60,95 39,05 100,00

Maluku Utara 67,15 32,85 100,00

Papua Barat 59,69 40,31 100,00

Papua 56,01 43,99 100,00

Indonesia 60,88 39,12 100,00

JumlahProvinsiJenis Kelamin


_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


SEKTOR PUBLIK

Negara Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki

dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan

antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun

1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Dengan

demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki

laki dalam berperan di semua bidang dan sektor. Tidak hanya di ranah domestik,

peranan perempuan juga telah diakui di sektor publik. Hal itu tampak pada partisipasi

perempuan yang menjadi anggota di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta

partai politik.

7.1 Politik dan Legislatif

Kesadaran berpolitik kaum perempuan ditandai dengan banyaknya

perempuan yang menjadi anggota legislatif, baik sebagai anggota DPR, MPR maupun

sebagai anggota DPD. Pada periode 2009-2014, perempuan yang menjadi anggota

DPR sebanyak 100 orang dari 560 anggota DPR (sekitar 18 persen). Sementara itu

perempuan yang menjadi anggota MPR ada sebanyak 136 orang atau sekitar 20

persen terhadap total anggota MPR (692 orang).

_____________________________________________________________________________________


Di partai politik, perempuan banyak berasal dari Partai Demokrat (34 orang),

hal ini bisa dimaklumi karena partai ini merupakan partai pemenang pemilu. Secara

persentase, perempuan dari partai PKB paling tinggi persentasenya (25 persen),

sedangkan yang terendah pada partai PKS, hanya 3 persen. Dari perwakian daerah,

terdapat 27 persen perempuan dan 73 persen laki-laki. Nilai persentase perempuan di

badan legislatif ini paling tinggi dibandingkan badan legislatif lainnya.

Gambar 7.1 Persentase Anggota MPR, DPR, dan DPD menurut Jenis Kelamin,

2009

20

80

18

82

27

73

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Anggota MPR Anggota DPR Anggota DPD

Perempuan Laki-laki Sumber : Website DPR – RI

7.2 Eksekutif

Menteri merupakan orang pilihan Presiden yang mempunyai keahlian khusus

dapat membantu Presiden menjalani roda pemerintahan. Dari 30 kementerian yang

dibentuk presiden, terdapat satu kementerian yang khusus menangani perempuan,

yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dipimpin oleh Menteri Perempuan.

_____________________________________________________________________________________


Dari 29 kementerian sisanya, hanya 3 kementerian yang dipimpin oleh

Menteri Perempuan, yaitu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian

Perencanaan Pembangunan (Ketua Bappenas), dan Kementerian Kesehatan.

Gambar 7.2 Banyaknya Menteri pada Kementerian di Kabinet Indonesia

Bersatu Jilid II menurut Jenis Kelamin, 2009-2014

Sumber : Website DPR – RI

Pada tahun 2007, telah terjadi sejarah baru dengan lahirnya gubernur

perempuan di Provinsi Banten, dan hanya satu-satunya perempuan yang menjadi

gubernur. Di tingkat kabupaten/kota, hanya terdapat 8 orang bupati atau walikota

perempuan dari 400 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Jumlah ini terlihat lebih

banyak dibandingkan dengan perempuan yang menjadi gubernur. Namun secara

persentase, perempuan yang menjadi gubernur lebih besar dibandingkan perempuan

yang menjadi bupati/walikota, yaitu 3 persen berbanding 1,8 persen.

Di tingkat desa/kelurahan, umumnya kepala desa/lurah adalah laki-laki.

Perempuan yang menjadi kepala desa/lurah hanya sebesar 4 persen. Tingkat

pendidikan tidak mempengaruhi seseorang menjadi kepala desa/lurah. Namun

demikian sebagian besar kepala desa/lurah, baik laki-laki maupun perempuan

berpendidikan minimal SMA atau SMTA.

_____________________________________________________________________________________


7.3 Yudikatif

Lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah

Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY)

merupakan lembaga yang belum responsif gender. Di 4 (empat) lembaga ini, hanya 1

(satu) yang mempunyai pemimpin perempuan, yaitu MK. Dari 9 pimpinan MK hanya 1

perempuan.

Gambar 7.3 Banyaknya Pimpinan pada Mahkamah Agung menurut Jenis Kelamin, 2009


Gambar 7.4 Banyaknya Pimpinan KPK menurut Jenis Kelamin, 2009


Gambar 7.5 Banyaknya Pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut Jenis Kelamin, 2009


_____________________________________________________________________________________


Gambar 7.6 Banyaknya Pimpinan Komisi Yudisial menurut Jenis Kelamin, 2009


7.4 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peran perempuan dalam pemerintahan terlihat dari banyak perempuan yang

menjadi pejabat struktural mulai dari eselon V (terendah) sampai dengan eselon I

(tertinggi). Pada Mei 2010 jumlah PNS sebanyak 4 732 472 orang, 46 persen

diantaranya adalah perempuan. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, persentase

perempuan yang bependidikan tinggi (S1 ke atas) tidak jauh berbeda dengan PNS laki-

laki, yaitu 31,2 persen berbanding 33,14 persen. Begitu pula bila dilihat dari kelompok

umur. Bila diasumsikan bahwa kelompok umur 29-60 tahun merupakan umur yang

mungkin menjadi pejabat struktural, persentase pada kelompok umur tersebut tidak

berbeda jauh yaitu persentase perempuan sebesar 95,31 persen, sedangkan laki-laki

sebesar 96,83 persen. Namun demikian, jumlah yang hampir seimbang tersebut tidak

memudahkan perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

Secara umum pejabat struktural di lingkungan PNS hanya 5 persen (236 582

orang), baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar pejabat struktural didominasi

oleh kaum laki-laki. Perempuan yang menjadi pejabat struktural hanya 22 persen.

Semakin tinggi jabatan semakin kecil persentase perempuan yang menduduki jabatan

tersebut. Dari 554 pejabat eselon I hanya 49 orang perempuan (8,8 persen), untuk

pejabat eselon II, III, IV dan V perempuan masing-masing sebanyak 539 (7,5 persen),

6 123 (15,2 persen), 43 067 (24,3 persen) dan 2 759 (23,8 persen).

_____________________________________________________________________________________


Gambar 7.7 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Eselon 1-5 menurut Jenis Kelamin, 2010

8.8

91.2

7.5

92.5

15.2

84.8

24.3

75.7

23.8

76.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Eselon 5

Perempuan Laki-laki Sumber : Website DPR – RI

_____________________________________________________________________________________


PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial,

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam

sekitar yang alamiah, maupun buatan manusia. Alam sekitar yang kelihatannya sangat

alamiah, kadang sewaktu-waktu dapat menjadi sangat ganas. Untuk itu, manusia

menciptakan tempat perlindungan berupa rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai

makhluk sosial, secara alamiah pula mempunyai keinginan untuk hidup bersama

dengan orang Iain sehingga berkumpul pula beberapa bangunan rumah tinggal dan

terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, permintaan terhadap rumah akan

terus meningkat karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia disamping

pakaian dan makanan. Meningkatnya permintaan rumah harus diimbangi dengan

penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk. Informasi tentang perumahan

menjadi penting untuk melihat sejauh mana masyarakat telah menikmati rumah.

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sepanjang

hidupnya selain kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga rumah dapat dikatakan

sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat terus

bertahan hidup. Jika kebutuhan primer tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mereka

akan sangat sulit untuk dapat hidup secara layak.

_____________________________________________________________________________________


Rumah, selain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, baik disaat

hujan maupun panas, juga diperlukan untuk memberi rasa aman bagi penghuninya dari

gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah juga merupakan tempat berkumpul

bagi para penghuninya, dan biasanya mereka merupakan suatu ikatan keluarga. Lebih

jauh lagi, rumah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan

pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula

tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa fasilitas perumahan yang dapat

menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah luas lantai rumah,

sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan tempat pembuangan kotoran

(tinja).

8.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga serta

sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Karenanya, kondisi

rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan para penghuninya.

Rumah yang tidak sehat dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota rumah

tangga yang menghuninya atau bahkan para tetangga di sekitarnya. Salah satu ukuran

yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan perumahan diantaranya adalah luas

lantai rumah atau tempat tinggal (dalam meter persegi). Luas lantai rumah tempat

tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial

masyarakat, secara tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan

lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan).

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk

melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat

diasumsikan semakin membaik pula tingkat kesejahteraan penghuninya. Rumah

tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer menggambarkan bahwa penghuninya

_____________________________________________________________________________________


mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari pada rumah tangga yang

menggunakan jenis lantai semen, ubin, atau tanah. Selain itu, jenis lantai rumah juga

dapat mempengaruhi kondisi kesehatan penghuninya. Semakin banyak rumah tangga

yang mendiami rumah dengan jenis lantai tanah, maka akan terpengaruh pada

rendahnya derajat kesehatan masyarakat, karena lantai tanah dapat menjadi media

yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit

tertentu, seperti diare, cacingan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2009 ada sebanyak 17,38 persen rumah tangga yang menempati

rumah tinggal dengan luas lantai per kapita kurang dari 9 m2, untuk rumah tangga yang

dikepalai laki-laki sebesar 18,58 persen diantaranya memiliki luas lantai kurang dari 9

m2, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 10,14 persen.

Propinsi Papua merupakan daerah dengan persentase terbesar (57,39 persen), hal

ini berarti bahwa sebanyak 57,39 persen rumah tangga di Papua menempati rumah

tinggal dengan luas lantai kurang dari 9 m2, dimana untuk rumah tangga yang dikepalai

laki-laki sebesar 59,08 persen diantaranya memiliki luas lantai kurang dari 9 m2,

sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 39,09 persen.

Selain itu, pada tahun 2009 terdapat sebanyak 11,95 persen rumah tangga

yang mendiami rumah tinggal dengan lantai tanah, dimana sebesar 11,5 persen

adalah rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan sebesar 14,64 persen adalah rumah

tangga yang dikepalai perempuan. Propinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah

dengan persentase rumah tangga yang berlantai tanah terbesar (40,39 persen),

dimana untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 39,45 persen diantaranya

dengan lantai tanah, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar

45,94 persen.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2009

18,58

10,14

17,38

11,5014,64

11,95

96,41 96,28 96,38

67,40

63,7366,88

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Luas Lantai < 9 m2 Lantai Tanah Atap Layak Dinding Permanen



Rumah tangga yang menempati rumah dengan atap yang layak, yaitu terbuat

dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes sebanyak 96,38 persen, dimana sebesar

96,41 persen adalah rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan sebesar 96,28 persen

adalah rumah tangga yang dikepalai perempuan. Propinsi Yogyakarta merupakan

daerah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan atap yang layak terbesar

(99,92 persen) , dimana untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki hampir semuanya

(99,90 persen) diantaranya dengan atap yang layak, sementara rumah tangga yang

dikepalai perempuan semuanya (100 persen) menggunakan atap yang layak.

Sementara itu rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding

permanen, yaitu dinding yang terbuat dari tembok sebanyak 66,88 persen, dimana

sebesar 67,40 persen adalah rumah tangga yang dikepalai laki-laki dan sebesar 63,73

persen adalah rumah tangga yang dikepalai perempuan. Propinsi DKI Jakarta

merupakan daerah dengan persentase rumah tangga yang menggunakan dinding

_____________________________________________________________________________________


permanen terbesar (91,92 persen) , dimana untuk rumah tangga yang dikepalai laki-

laki sebesar 91,87 persen diantaranya dengan dinding permanen, sementara rumah

tangga yang dikepalai perempuan sebesar 92,20 persen.

8.2. Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau

tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal.

Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk

dijadikan tempat tinggal antara lain adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air

bersih, serta jamban dengan tangki septik.

Secara Nasional, pada tahun 2009 ada sebanyak 93,54 persen rumah tangga

yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangannya, untuk rumah tangga yang

dikepalai laki-laki sebesar 93,61 persen di antaranya menggunakan listrik sebagai

sumber penerangannya, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar

93,11 persen. Propinsi DKI Jakarta merupakan daerah dengan persentase terbesar

(99,57 persen) hal ini berarti bahwa hampir semua rumah tangga di DKI Jakarta

menempati rumah tinggal dengan menggunakan listrik sebagai sumber

penerangannya, dimana untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 99,55

persen diantaranya menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, sementara

rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 99,70 persen.

Air bersih (yaitu air yang sumbernya berasal dari air sumur bor/pompa, sumur

terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja

terdekat 10 meter atau lebih) merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah

tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama

untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air

_____________________________________________________________________________________


bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2009, secara Nasional

ada sebanyak 53,70 persen rumah tangga yang dapat menikmati air minum bersih,

untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 53,68 persen diantaranya dapat

menikmati air minum bersih, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan

sebesar 53,83 persen.

Sistem pembuangan kotoran atau air besar manusia sangat erat kaitannya

dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit

saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan

atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan

tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap

sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam

pemeliharaan dan kebersihan sarana.

Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah

ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2009, secara nasional

ada sebanyak 73,56 persen rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan

tangki septik. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septic

antara yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan persentasenya tidak jauh berbeda

yaitu 73,44 persen dan 74,34 persen. Persentase ini menunjukkan cukup banyak

rumah tangga diluar kondisi tersebut dapat disebabkan karena tinggalnya di pulau-

pulau atau di bantaran sungai, yang langsung membuang kotoran ke laut atau ke

sungai.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Beberapa Fasilitas Perumahan, 2009

93,61 93,11 93,54

53,68 53,83 53,70

73,44 74,34 73,56

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Penerangan Listrik Air Minum Bersih Jamban Sendiri dengan Tangki

Septik



8.3. Akses pada Informasi

Seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi, alat komunikasi

seperti telepon, telepon selular (handphone), dan komputer menjadi salah satu fasilitas

perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya.

Berdasarkan data Susenas 2009, hanya sekitar 10,36 persen rumah tangga

di Indonesia yang memiliki telepon rumah, dimana untuk rumah tangga yang dikepalai

laki-laki sebesar 10,48 persen diantaranya menggunakan telepon rumah, sementara

rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 9,62 persen. Untuk rumah tangga

yang memiliki telepon selular ada sebesar 61,84 persen rumah tangga yang

memilikinya, sebesar 63,99 persen rumah tangga diantaranya dikepalai laki-laki,

_____________________________________________________________________________________


sedangkan rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 48,75 persen. Secara

nasional rumah tangga yang memiliki Desktop/PC sebesar 8,40 persen, dimana untuk

rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 8,76 persen diantaranya memiliki

Desktop/PC, sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 6,18

persen. Untuk rumah tangga yang memiliki Laptop/Notebook sebesar 5,27 persen,

sebesar 5,40 persen rumah tangga diantaranya dikepalai laki-laki, sedangkan rumah

tangga yang dikepalai perempuan sebesar 4,49 persen.

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas

Teknologi Informasi menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Jenis Fasilitas, 2009

10,48 9,62 10,36

63,99

48,75

61,84

8,766,18

8,405,40 4,49 5,27

0

20

40

60

80

Pe

rse

n

Telepon Rumah Telepon Seluler Desktop/PC Laptop/Notebook



Persentase rumah tangga yang paling sedikit satu anggota rumah tangganya

mengakses internet tertinggi melalui warnet yaitu sebesar 6,69 persen, sebesar 6,68

persen rumah tangga diantaranya dikepalai laki-laki, sedangkan rumah tangga yang

dikepalai perempuan sebesar 6,79 persen. Penggunaan internet di kantor menempati

_____________________________________________________________________________________


urutan kedua setelah warnet yaitu sebesar 3,41 persen, dimana sebesar 3,55 persen

rumah tangga diantaranya dikepalai laki-laki, sedangkan rumah tangga yang dikepalai

perempuan sebesar 2,55 persen. Akses internet rumah tangga melalui sekolah

menempati urutan ketiga yaitu sebesar 2,86 persen, untuk rumah tangga yang

dikepalai laki-laki sebesar 2,89 persen, sedangkan rumah tangga yang dikepalai

perempuan sebesar 2,70 persen.

Akses internet melalui komputer di rumah masih cukup rendah, yaitu 2,74

persen, dimana untuk rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 2,83 persen,

sementara rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 2,21 persen. Untuk

akses internet melalui media lainnya (kafe, hotel, dsb) merupakan yang terendah yaitu

sebesar 0,94 persen, dimana rumah tangga yang dikepalai laki-laki sebesar 0,95

persen dan rumah tangga yang dikepalai perempuan sebesar 0,92 persen.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Internet

menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Lokasi/Media Akses Internet, 2009

2,83

2,21

2,74

6,68 6,79 6,69

3,55

2,55

3,41

2,892,70

2,86

0,95 0,92 0,94

0

2

4

6

8

Pe

rse

n

Rumah Warnet Kantor Sekolah Lainnya



_____________________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________


ANAK PENYANDANG CACAT DAN ANAK TELANTAR

9.1 Anak Penyandang Cacat

Dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat (1)

didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan. Untuk data anak penyandang cacat, dalam bab ini

anak datanya dibagi dalam 2 kelompok umur, yaitu balita (0 - 4 tahun) yang

selanjutnya masuk kelompok balita dan kelompok umur 5-17 tahun. Khusus pengertian

anak adalah penduduk berumur 5 -17 tahun yang belum kawin.

Dengan demikian, anak penyandang cacat dapat didefinisikan sebagai

penduduk berumur 5-17 tahun yang belum kawin dan mempunyai kelainan fisik

dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan

baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.

Setiap anak penyandang cacat berhak mendapat hak kehidupan yang layak

dan fasilitas yang sama dimanapun dia bertempat tinggal. sebagaimana tertuang

dalam DEKLARASI HAK PENYANDANG CACAT yang dicetuskan oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975

di New York, yang menyebutkan bahwa ”Penyandang cacat berhak untuk hidup

dengan keluarga atau orang tua angkat mereka dan untuk berpartisipasi dalam semua

kegiatan sosial, kreatif, atau rekreasi”.

_____________________________________________________________________________________


Kecacatan (disabilitas) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Kecacatan

akibat kecelakaan, meliputi korban peperangan, kerusuhan, kecelakaan kerja/industri,

kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya; 2) Cacat sejak lahir atau ketika dalam

kandungan, termasuk golongan ini adalah mereka yang menderita cacat akibat

penyakit keturunan; 3) Cacat yang disebabkan oleh penyakit, seperti penyakit polio,

penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes, dan lain-lain.

Pada Tabel 9.1 memperlihatkan bahwa secara umum perkiraan jumlah

penyandang cacat untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, baik di

daerah perkotaan maupun di perdesaan. Penyandang cacat penduduk laki-laki

diperkirakan sebesar 0,99 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, sedangkan

penyandang cacat penduduk perempuan diperkirakan sebesar 0,85 persen. Apabila

diperhatikan berdasarkan tipe daerah, sebagian besar penyandang cacat berada di

perdesaan baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Penyandang cacat

penduduk perempuan di perdesaan sekitar 0,94 persen, sedangkan di perkotaan

hanya sebesar 0,76 persen. Sementara itu penyandang cacat penduduk laki-laki di

perdesaan sekitar 1,07 persen, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 0,90 persen.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 9.1 Perkiraan Jumlah (Ribuan) dan Persentase Penyandang Cacat

menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Jenis Kelamin Perkotaan PerdesaanPerkotaan +

Perdesaan

(1) (2) (3) (4)

Laki-laki (L)

Jumlah Penyandang Cacat (000) 500,30 630,50 1 130,80

Jumlah Penduduk (000) 55 281,30 59 076,90 114 358,20

% Penyandang Cacat Terhadap

Jumlah Penduduk 0,90 1,07 0,99

Perempuan (P)

Jumlah Penyandang Cacat (000) 428,30 567,70 996,00

Jumlah Penduduk (000) 56 337,80 60 172,40 116 510,30



L + P

Jumlah Penyandang Cacat (000) 928,60 1 198,20 2 126,80

Jumlah Penduduk (000) 111 619,10 119 249,30 230 868,40



Sumber : BPS RI - Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, 2009

Penyandang cacat pada kelompok umur balita (0-4 tahun) dan anak-anak

(5-17 tahun) mempunyai persentase yang lebih rendah bila dibandingkan pada

kelompok umur lainnya (Tabel 9.2). Namun demikian persentase anak umur 5-17

tahun penyandang cacat lebih tinggi dibandingkan balita (0-4 tahun), yaitu 18,16

persen berbanding 2,48 persen. Hal ini kemungkinan kecacatan pada anak berumur 5-

17 tahun lebih disebabkan akibat kecelakaan atau penyakit yang diderita (seperti

polio), disamping kecacatan akibat bawaan sejak lahir.

_____________________________________________________________________________________


Secara absolut anak penyandang cacat lebih banyak ditemukan di perdesaan

(sekitar 210,0 ribu) daripada di perkotaan (sekitar 176,2 ribu), walaupun secara

persentase di perkotaan lebih besar (18,97 persen) daripada di perdesaan (17,53

persen).

Tabel 9.2 Perkiraan Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase Penyandang Cacat menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

Kelompok Umur

(Tahun) Jumlah Jumlah Jumlah

(000) (000) (000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

0 – 4 20,5 2,21 32,3 2,7 52,7 2,48

5 – 17 176,2 18,97 210 17,53 386,2 18,16

18 – 30 191,2 20,59 242,1 20,21 433,3 20,37

31 – 59 336,3 36,22 382,1 31,89 718,4 33,78

60 + 204,4 22,01 331,8 27,69 536,2 25,21

Jumlah 928,60 100,00 1 198,20 100,00 2 126,80 100,00

% % %

Perkotaan (K) Perdesaan (D) K + D


Pada Gambar 9.1 memperlihatkan persentase penyandang cacat berumur 5

tahun ke atas menurut partisipasi sekolah dan kelompok umur. Berdasarkan gambar

tersebut persentase anak penyandang cacat pada kelompok umur 5-6 tahun yang

tidak/belum pernah sekolah sangat mendominasi, yaitu mencapai 82,68 persen,

sedangkan yang masih sekolah hanya 16,82 persen dan sudah tidak sekolah lagi

relatif kecil, yaitu hanya 0,50 persen. Sementara itu persentase anak penyandang

cacat pada kelompok umur 7 – 24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak

sekolah lagi hampir seimbang, yaitu sekitar 39,47 persen dan 36,15 persen,

sedangkan anak penyandang cacat yang masih sekolah pada kelompok umur yang

sama hanya sekitar 24,38 persen.

_____________________________________________________________________________________


Gambar 9.1 Persentase Penyandang Cacat Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Kelompok Umur, 2009

82,68

16,82

0,50

39,47

24,38

36,15 34,88

0,09

65,03

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

5-6 7-24 25+

Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih Sekolah Tidak Sekolah Lagi


9.2 Anak Telantar

Anak merupakan generasi penerus dalam upaya mewujudkan cita-cita

bangsa yang mempunyai peranan untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa

dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung

jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh

dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak

mulia, serta upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah berupaya mencanangkan

berbagai program dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak tanpa

diskriminasi dalam prioritas nasional di bidang Kesejahteraan Rakyat. Keberadaan

_____________________________________________________________________________________


orang tua, kondisi ekonomi dan lingkungan mempengaruhi perkembangan anak dalam

proses pertumbuhannya. Salah satu permasalahan anak berkaitan dengan

kurang/tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik kebutuhan fisik, mental

spiritual dan sosial dikenal dengan istilah anak telantar (UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak). Keterbatasan yang dimiliki seorang anak dalam proses tumbuh

kembangnya berdampak pada perlunya perlindungan anak. Perlindungan anak

didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Berbagai problematika anak menjadi perhatian serius dari

pemerintah, dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya UU Perlindungan Anak dan

Lembaga Komisi Perlindungan Anak. Secara struktural, penanganan anak terintegrasi

di berbagai lembaga pemerintahan negara diantaranya Kementerian Koordinator

Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan

Nasional.

Dalam rangka mengidentifikasi apakah seorang anak dapat dikategorikan sebagai

anak telantar atau tidak telantar, maka digunakan kriteria ketelantaran berdasarkan

variabel-variabel pokok yang berkaitan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu

mencakup tingkat pemenuhan kebutuhan akan makanan pokok, lauk pauk yang

berprotein tinggi, pakaian dan kebutuhan sosial yang meliputi pendidikan dasar, tempat

tetap untuk tidur, keluhan kesehatan dan keberadaan ayah/bapak kandung.

Pemilihan jenis variabel kriteria ketelantaran tersebut berdasarkan kriteria hasil uji

validitas variabel Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada tahun 2002

yang merupakan kegiatan Studi Identifikasi Variabel Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial. Hasil studi tersebut mengidentifikasi beberapa kriteria untuk indikator anak telantar,

_____________________________________________________________________________________


lansia telantar maupun rumah tidak layak huni. Dari hasil kesepakatan antara BPS RI dan

Kemensos dibuat kriteria baru berdasarkan kriteria lama yang disempurnakan dan

penggunaan kriteria baru dimulai sejak Susenas 2003. Berikut ini disajikan tabel yang

berisi variabel-variabel untuk menentukan derajat ketelantaran.

Tabel 9.3. Variabel-variabel untuk Menentukan Derajat Ketelantaran

Jenis Indikator Jenis Variabel

(1) (2)

1. Tidak pernah diberi Air Susu Ibu (ASI)

2. Tidak mempunyai Bapak dan ibu kandung lagi 3. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu

4. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati 3 kali, hewani

2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu 5. Ibu balita yang bertanggung jawab terhadap anak ini bekerja selama seminggu

terakhir

1. Balita Telantar (Balita : penduduk

usia 0 – 4 tahun) Note: Kriteria 3 dan 4

tidak berlaku bagi balita usia 0-1 tahun

6. Bila balita sakit tidak diobati 7. Anak dititipkan/diasuh oleh orang lain (tetangga, lainnya atau ditinggal sendiri)

selama seminggu terakhir

1. Tidak/belum pernah sekolah atau tdk sekolah lagi dan

tidak tamat pendidikan dasar (wajar 9 tahun), sesuaikan dengan umur

2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu

3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani); nabati 3 kali,

hewani 2 kali atau kombinasi 4,2 dalam seminggu 4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel

5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur (BV R7a=2 atau R7a=1, R7b=2 atau R7a=1, R7b=1 dan R7c=1)

6. Bila sakit tidak di obati

7. Yatim piatu atau bapak kandung bukan art (BIV kol(12)=3 dan kol (13)=3 atau kol (12) Bpk=2 atau 3)

2. Anak Telantar (Anak : penduduk usia 5-17 thn dan belum

kawin) Note: Kriteria 1 tidak berlaku bagi anak usia 5-6 tahun

8. Bekerja/membantu memperoleh penghasilan (penduduk < 15 tahun)

1. Luas lantai per kapita - perkotaan : < 4 m2

- perdesaan : < 10 m2

2. Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya 3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya

4. Jenis lantai tanah

5. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri)

6. Sumber penerangan bukan listrik

7. Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan

kotoran/tinja kurang dari 10 m

3. Rumah Tidak Layak Huni

Jika memenuhi : 1 (satu) kriteria : Tidak telantar

2 (dua) kriteria : Hampir telantar

Lebih dari 2 kriteria : Telantar


_____________________________________________________________________________________


Pada Tabel 9.4 terlihat bahwa persentase anak hampir telantar dua kali lebih

tinggi dibandingkan anak telantar. Keadaan ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun

perdesaan. Dari jumlah sekitar 3,1 juta anak telantar, mayoritas anak telantar

terkonsentrasi di daerah perdesaan yaitu sebesar 76,2 persen (sekitar 2,4 juta anak)

dan sisanya di daerah perkotaan sebesar 26,9 persen (sekitar 720 ribu anak).

Tabel 9.4 Perkiraan Jumlah (ribuan) dan Persentase Anak menurut Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin dan Kategori Ketelantaran, 2009

Jumlah

(000)%

Jumlah

(000)%

Jumlah

(000)%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

K L 414,90 3,02 1 344,60 9,8 11 966,60 87,18 13 726,20 100,00

P 305,10 2,34 1 216,90 9,35 11 499,40 88,31 13 021,40 100,00

L + P 720,10 2,69 2 561,50 9,58 23 466,00 87,73 26 747,60 100,00

D L 1 343,30 8,16 2 520,40 15,31 12 596,30 76,53 16 460,00 100,00

P 1 052,40 7,03 2 093,20 13,99 11 818,50 78,98 14 964,20 100,00

L + P 2 395,70 7,62 4 613,70 14,68 24 414,80 77,69 31 424,20 100,00

K + D L 1 758,20 5,82 3 865,00 12,8 24 562,90 81,37 30 186,20 100,00

P 1 357,60 4,85 3 310,10 11,83 23 317,80 83,32 27 985,50 100,00

L + P 3 115,80 5,36 7 175,20 12,33 47 880,80 82,31 58 171,70 100,00

Daerah

Tempat

Tinggal

Jenis

Kelamin

Telantar Tidak TelantarJumlah Anak

(000)%

Hampir Telantar


Keterangan : K = Perkotaan D = Perdesaan L = Laki-laki P = Perempuan

_____________________________________________________________________________________


Gambar 9.2 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Kategori Ketelantaran, 2006 dan 2009

6,08 5,36

11,82 12,33

82,09 82,31

0

20

40

60

80

100

Pe

rse

n

Telantar Hampir Telantar Tidak Telantar

2006 2009


Pada tahun 2009 diperkiraan anak telantar sebesar 58,2 juta anak, dimana

sekitar 3,1 juta anak (5,36 persen) termasuk kategori anak telantar, selanjutnya sekitar

7,2 juta anak atau 12,33 persen dikategorikan anak hampir telantar dan 47,9 juta anak

(82,31 persen) termasuk kategori anak tidak telantar. Persentase anak telantar pada

tahun 2009 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2006.

Meskipun persentase anak telantar mengalami penurunan, namun persentase

anak yang termasuk kategori hampir telantar mengalami kenaikan selama tahun 2006-

2009, yaitu dari 11,82 persen pada 2006 menjadi 12,33 persen pada 2009. Hal ini perlu

mendapat perhatian serius dari pemerintah karena anak hampir telantar sangat

berpotensi untuk menjadi anak telantar.

_____________________________________________________________________________________


Tabel 9.5 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Kategori

Ketelantaran, Daerah Tempat Tinggal dan Partisipasi Sekolah, 2009

Tidak/Belum Masih Tidak

Pernah Sekolah Bersekolah Bersekolah Lagi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Telantar Perkotaan (K) 4,18 66,36 29,46 100,00

Perdesaan (D) 10,47 65,95 23,58 100,00

K + D 8,99 66,05 24,96 100,00

Hampir Telantar Perkotaan (K) 1,80 80,88 17,32 100,00

Perdesaan (D) 2,44 81,15 16,41 100,00

K + D 2,21 81,05 16,74 100,00

Tidak Telantar Perkotaan (K) 0,26 93,96 5,78 100,00

Perdesaan (D) 0,35 90,65 9,00 100,00

K + D 0,31 92,27 7,42 100,00

Jumlah Anak Perkotaan (K) 0,51 91,94 7,55 100,00

Perdesaan (D) 1,43 87,36 11,20 100,00

K + D 1,01 89,47 9,52 100,00

Daerah Tempat

Tinggal

Kategori

KetelantaranJumlah


Anak telantar berumur 7-17 tahun yang menikmati pendidikan masih sangat

terbatas. Berdasarkan tipe daerah, persentase anak telantar dan anak hampir telantar

yang tidak/belum pernah sekolah di perdesaan sekitar dua kali lipat lebih tinggi bila

dibandingkan di perkotaan. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang berarti

mengenai persentase anak tidak telantar antara daerah perkotaan dan perdesaan

(Tabel 9.5).

Apabila diperhatikan berdasarkan provinsi, ternyata persentase tertinggi anak

telantar berumur 7-17 tahun tidak/belum pernah sekolah terdapat di provinsi Papua

(42,13 persen) dan persentase terendah di provinsi Kepulauan Riau (2,17 persen).

Sementara itu, persentase tertinggi anak telantar yang tidak bersekolah terdapat

di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu 70,99 persen. Jika dilihat pada setiap provinsi

_____________________________________________________________________________________


ternyata Aceh mempunyai sebaran yang cukup baik untuk partisipasi sekolah bagi

anak telantar karena sebagian besar anak telantar masih bersekolah (82,72 persen),

sedangkan yang tidak/belum sekolah hanya sekitar 3,07 persen dan yang sudah tidak

bersekolah lagi sebesar 14,22 persen.

Dilihat menurut kegiatan seminggu terakhir, terdapat 46,17 persen anak

telantar sekolah, 34,45 persen bekerja, 4,95 persen mengurus rumah tangga dan

14,43 persen melakukan kegiatan lainnya. Dalam data ini apabila seminggu yang lalu

melakukan bekerja dikategorikan dalam bekerja. Anak telantar yang sekolah mungkin

saja juga bekerja sehingga cukup banyak anak yang bekerja meskipun anak yang

masih sekolah cukup tinggi.

Gambar 9.3 Persentase Anak Telantar Berumur 10-17 Tahun menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2009

34,45

46,17

4,95

14,43

Bekerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya


_____________________________________________________________________________________


Sementara itu, persentase anak telantar berumur 10-17 tahun yang bekerja

selama seminggu terakhir banyak ditemui di provinsi Bali. Hal ini kemungkinan

disebabkan Bali merupakan obyek wisata yang dominan, sehingga banyak anak

telantar yang mencari rezeki di tempat-tempat obyek wisata tersebut kemudian disusul

oleh Sulawesi Tenggara (53,36 persen) dan Papua (52,20 persen). Di provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sebaran untuk kegiatan utama bagi anak telantar tidak

cukup baik karena hampir 63,98 persen anak telantar bekerja, sedangkan yang

sekolah relatif cukup kecil, yaitu 9,55 persen. Sementara itu di DI Yogyakarta sekitar

65,04 persen anak telantar masih bersekolah dan hanya 18,96 persen saja yang

bekerja.

_____________________________________________________________________________________


LAMPIRAN TABEL

_____________________________________________________________________________________


(2) (3) (4)

1. Aceh 48,73 51,27 100,00

2. Sumatera Utara 49,36 50,64 100,00

3. Sumatera Barat 48,98 51,02 100,00

4. R i a u 51,39 48,61 100,00

5. Kepulauan Riau 51,27 48,73 100,00

6. J a m b i 50,18 49,82 100,00

7. Sumatera Selatan 49,94 50,06 100,00

8. Kepulauan Bangka Belitung 50,74 49,26 100,00

9. Bengkulu 50,78 49,22 100,00

10. Lampung 50,67 49,33 100,00

11. DKI Jakarta 49,05 50,95 100,00

12. Jawa Barat 49,96 50,04 100,00

13. Banten 50,72 49,28 100,00

14. Jawa Tengah 49,06 50,94 100,00

15. DI Yogyakarta 48,59 51,41 100,00

16. Jawa Timur 48,63 51,37 100,00

17. B a l i 49,97 50,03 100,00

18. Nusa Tenggara Barat 47,40 52,60 100,00

19. Nusa Tenggara Timur 49,50 50,50 100,00

20. Kalimantan Barat 49,95 50,05 100,00

21. Kalimantan Tengah 50,11 49,89 100,00

22. Kalimantan Selatan 49,25 50,75 100,00

23. Kalimantan Timur 51,43 48,57 100,00

24. Sulawesi Utara 50,52 49,48 100,00

25. Gorontalo 50,40 49,60 100,00

26. Sulawesi Tengah 50,84 49,16 100,00

27. Sulawesi Selatan 48,12 51,88 100,00

28. Sulawesi Barat 50,46 49,54 100,00

29. Sulawesi Tenggara 49,43 50,57 100,00

30. Maluku 50,14 49,86 100,00

31. Maluku Utara 50,70 49,30 100,00

32. P a p u a 51,72 48,28 100,00

33. Papua Barat 50,96 49,04 100,00

49,53 50,47 100,00Indonesia

Tabel 2.1. Persentase Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

(1)

Provinsi L P L+P

L P L+P L P L+P L P L+P

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 51,22 48,78 100,00 53,98 46,02 100,00 53,27 46,73 100,00Sumatera Utara 52,14 47,86 100,00 51,66 48,34 100,00 51,86 48,14 100,00Sumatera Barat 49,33 50,67 100,00 51,82 48,18 100,00 51,07 48,93 100,00R i a u 53,85 46,15 100,00 52,94 47,06 100,00 53,39 46,61 100,00Kepulauan Riau 49,16 50,84 100,00 51,60 48,40 100,00 50,86 49,14 100,00J a m b i 51,02 48,98 100,00 53,60 46,40 100,00 52,70 47,30 100,00Sumatera Selatan 52,10 47,90 100,00 53,30 46,70 100,00 52,87 47,13 100,00Kepulauan Bangka Belitung 51,42 48,58 100,00 50,97 49,03 100,00 51,09 48,91 100,00Bengkulu 53,25 46,75 100,00 53,14 46,86 100,00 53,19 46,81 100,00Lampung 50,30 49,70 100,00 49,89 50,11 100,00 50,11 49,89 100,00DKI Jakarta 51,23 48,77 100,00 - - - 51,23 48,77 100,00Jawa Barat 51,37 48,63 100,00 52,31 47,69 100,00 51,78 48,22 100,00Banten 51,95 48,05 100,00 52,23 47,77 100,00 52,10 47,90 100,00Jawa Tengah 51,62 48,38 100,00 54,79 45,21 100,00 52,73 47,27 100,00DI Yogyakarta 51,26 48,74 100,00 50,90 49,10 100,00 51,07 48,93 100,00Jawa Timur 53,17 46,83 100,00 52,33 47,67 100,00 52,80 47,20 100,00B a l i 53,93 46,07 100,00 52,22 47,78 100,00 53,20 46,80 100,00Nusa Tenggara Barat 53,40 46,60 100,00 53,47 46,53 100,00 53,45 46,55 100,00Nusa Tenggara Timur 51,78 48,22 100,00 51,65 48,35 100,00 51,67 48,33 100,00Kalimantan Barat 50,52 49,48 100,00 50,85 49,15 100,00 50,77 49,23 100,00Kalimantan Tengah 49,02 50,98 100,00 51,26 48,74 100,00 50,56 49,44 100,00Kalimantan Selatan 49,88 50,12 100,00 51,50 48,50 100,00 50,85 49,15 100,00Kalimantan Timur 50,05 49,95 100,00 52,59 47,41 100,00 51,09 48,91 100,00Sulawesi Utara 51,48 48,52 100,00 52,02 47,98 100,00 51,79 48,21 100,00Gorontalo 49,87 50,13 100,00 51,29 48,71 100,00 51,04 48,96 100,00Sulawesi Tengah 49,21 50,79 100,00 53,58 46,42 100,00 52,38 47,62 100,00Sulawesi Selatan 51,22 48,78 100,00 52,60 47,40 100,00 52,33 47,67 100,00Sulawesi Barat 49,64 50,36 100,00 48,88 51,12 100,00 49,10 50,90 100,00Sulawesi Tenggara 52,67 47,33 100,00 52,26 47,74 100,00 52,37 47,63 100,00Maluku 51,01 48,99 100,00 53,11 46,89 100,00 52,66 47,34 100,00Maluku Utara 54,90 45,10 100,00 52,57 47,43 100,00 53,16 46,84 100,00P a p u a 57,62 42,38 100,00 46,57 53,43 100,00 49,64 50,36 100,00Papua Barat 52,57 47,43 100,00 55,66 44,34 100,00 55,12 44,88 100,00

INDONESIA 51,58 48,42 100,00 52,11 47,89 100,00 51,87 48,13 100,00

Tabel 2.2. Persentase Penduduk 7-12 Tahun menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

(1)

Perkotaan+PerdesaanProvinsi

PerdesaanPerkotaan


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 50,95 49,05 100,00 52,51 47,49 100,00 51,79 48,21 100,00


ProvinsiPerkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

(1)


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 50,63 49,37 100,00 52,13 47,87 100,00 51,39 48,61 100,00

Perdesaan Perkotaan+Perdesaan

(1)


ProvinsiPerkotaan

(2) (3) (4)

1. Aceh 97,48 72.981,23 179

2. Sumatera Utara 96,00 42.012,89 107

3. Sumatera Barat 105,74 87.023,66 65

4. R i a u 100,73 8.201,72 191

5. Kepulauan Riau 99,76 50.058,16 57

6. J a m b i 103,17 91.592,43 79

7. Sumatera Selatan 102,72 16.424,06 63

8. Kepulauan Bangka Belitung 103,02 19.919,33 88

9. Bengkulu 105,21 34.623,80 224

10. Lampung 96,26 664,01 13.454

11. DKI Jakarta 99,83 35.377,76 1.184

12. Jawa Barat 96,31 9.662,92 1.076

13. Banten 94,50 32.800,69 986

14. Jawa Tengah 94,68 3.133,15 1.088

15. DI Yogyakarta 102,93 47.799,75 756

16. Jawa Timur 99,88 5.780,06 615

17. B a l i 90,11 18.572,32 250

18. Nusa Tenggara Barat 98,00 48.718,10 90

19. Nusa Tenggara Timur 99,80 147.307,00 32

20. Kalimantan Barat 100,43 153.564,50 16

21. Kalimantan Tengah 97,03 38.744,23 89

22. Kalimantan Selatan 105,88 204.534,34 15

23. Kalimantan Timur 102,10 13.851,64 163

24. Sulawesi Utara 103,41 11.257,07 80

25. Gorontalo 92,74 61.841,29 42

26. Sulawesi Tengah 97,75 46.717,48 168

27. Sulawesi Selatan 101,62 16.787,18 62

28. Sulawesi Barat 101,86 38.067,70 61

29. Sulawesi Tenggara 100,56 46.914,03 29

30. Maluku 102,84 31.982,50 30

31. Maluku Utara 103,93 319.036,05 6

32. P a p u a 107,13 97.024,27 7

33. Papua Barat 98,15 1.910.931,32 121

49,53 50,47 100

Keterangan:

*) Sumber dari Ditjen PUM Kemendagri kondisi Mei 2010

Indonesia

Tabel 2.5. Sex Ratio, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk per KM2, 2009

(1)

Provinsi Sex Ratio Luas WilayahKepadatan per

KM2


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 85,11 14,89 100,00 86,51 13,49 100,00 85,83 14,17 100,00

Tabel 3.1. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin KRT, 2009

(1)


PerdesaanPerkotaan

1 2-3 4-5 6 Total 1 2-3 4-5 6 Total 1 2-3 4-5 6 Total

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Aceh 2,43 30,07 44,94 22,56 100,00 27,58 42,91 22,57 6,94 100,00 7,58 32,70 40,36 19,36 100,00Sumatera Utara 1,59 29,02 45,20 24,19 100,00 23,61 43,60 24,70 8,09 100,00 4,96 31,25 42,06 21,73 100,00Sumatera Barat 2,48 30,13 43,26 24,14 100,00 28,22 42,00 20,96 8,83 100,00 6,64 32,04 39,65 21,66 100,00R i a u 2,09 31,82 47,07 19,02 100,00 18,94 40,92 28,89 11,25 100,00 3,74 32,71 45,29 18,25 100,00Kepulauan Riau 3,59 38,89 44,39 13,14 100,00 21,01 40,23 27,84 10,92 100,00 6,15 39,09 41,96 12,81 100,00J a m b i 2,06 34,84 47,69 15,42 100,00 23,37 46,12 23,54 6,98 100,00 4,31 36,03 45,13 14,52 100,00Sumatera Selatan 1,66 32,65 48,22 17,47 100,00 18,54 46,66 25,71 9,09 100,00 3,40 34,09 45,90 16,61 100,00Kepulauan Bangka Belitung 3,30 36,14 45,75 14,81 100,00 30,40 42,15 19,90 7,55 100,00 6,67 36,89 42,54 13,90 100,00Bengkulu 2,41 30,96 52,05 14,58 100,00 30,56 40,98 23,53 4,93 100,00 5,42 32,03 49,00 13,55 100,00Lampung 1,92 36,65 47,18 14,25 100,00 26,73 43,84 23,29 6,13 100,00 4,44 37,38 44,75 13,42 100,00DKI Jakarta 4,28 35,98 43,95 15,79 100,00 22,07 40,63 24,56 12,75 100,00 6,97 36,68 41,01 15,33 100,00Jawa Barat 2,15 39,93 45,72 12,20 100,00 34,64 41,65 18,37 5,33 100,00 6,30 40,15 42,23 11,33 100,00Banten 3,22 31,16 45,49 20,13 100,00 23,82 40,69 25,93 9,55 100,00 5,72 32,31 43,12 18,85 100,00Jawa Tengah 2,58 39,69 45,84 11,89 100,00 35,93 42,93 16,97 4,17 100,00 7,67 40,18 41,43 10,71 100,00DI Yogyakarta 9,29 40,94 40,69 9,08 100,00 51,62 32,03 12,75 3,60 100,00 17,61 39,19 35,20 8,01 100,00Jawa Timur 2,53 42,35 43,78 11,34 100,00 34,65 42,20 18,95 4,19 100,00 7,88 42,33 39,64 10,15 100,00B a l i 3,72 37,36 43,10 15,82 100,00 47,87 38,06 10,57 3,50 100,00 7,44 37,42 40,35 14,78 100,00Nusa Tenggara Barat 2,63 40,26 43,23 13,88 100,00 23,15 54,56 19,71 2,58 100,00 7,06 43,35 38,15 11,44 100,00Nusa Tenggara Timur 2,72 24,87 40,34 32,07 100,00 18,17 44,68 25,67 11,47 100,00 4,92 27,69 38,25 29,14 100,00Kalimantan Barat 2,44 31,71 46,09 19,76 100,00 21,38 43,52 24,94 10,17 100,00 4,35 32,90 43,95 18,79 100,00Kalimantan Tengah 2,74 38,74 45,62 12,90 100,00 26,94 50,57 17,57 4,92 100,00 5,00 39,85 43,00 12,16 100,00Kalimantan Selatan 3,40 39,42 45,14 12,03 100,00 31,78 42,98 19,11 6,14 100,00 7,53 39,94 41,36 11,18 100,00Kalimantan Timur 3,38 34,47 44,37 17,79 100,00 23,05 42,99 23,45 10,50 100,00 5,05 35,19 42,59 17,17 100,00Sulawesi Utara 3,03 39,42 45,13 12,42 100,00 30,90 47,80 14,95 6,36 100,00 6,41 40,43 41,47 11,69 100,00Gorontalo 0,71 32,35 47,82 19,12 100,00 15,76 52,20 25,18 6,87 100,00 2,21 34,33 45,56 17,90 100,00Sulawesi Tengah 2,65 30,43 45,66 21,26 100,00 25,49 45,44 21,51 7,55 100,00 5,01 31,98 43,17 19,84 100,00Sulawesi Selatan 2,62 28,59 43,78 25,00 100,00 25,01 42,40 21,52 11,07 100,00 6,64 31,07 39,79 22,50 100,00Sulawesi Barat 2,59 26,05 41,61 29,74 100,00 17,80 45,29 24,59 12,32 100,00 4,80 28,84 39,14 27,22 100,00Sulawesi Tenggara 1,92 25,56 45,57 26,95 100,00 19,20 43,09 26,31 11,40 100,00 4,78 28,46 42,38 24,37 100,00Maluku 2,30 23,63 40,77 33,31 100,00 20,30 40,93 24,64 14,14 100,00 4,48 25,73 38,81 30,98 100,00Maluku Utara 2,08 25,57 42,04 30,31 100,00 18,33 39,00 26,35 16,32 100,00 3,77 26,97 40,41 28,85 100,00P a p u a 2,44 38,03 40,99 18,54 100,00 16,97 48,48 26,45 8,10 100,00 3,67 38,92 39,76 17,65 100,00Papua Barat 3,11 33,53 40,07 23,29 100,00 23,56 46,89 16,90 12,65 100,00 5,05 34,80 37,87 22,28 100,00

INDONESIA 2,61 36,86 45,03 15,50 100,00 30,59 42,71 20,29 6,40 100,00 6,58 37,69 41,52 14,21 100,00

Tabel 3.2. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Banyaknya Anggota Rumah Tangga,

2009

(1)

Laki-laki+PerempuanProvinsi

PerempuanLaki-laki


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 89,46 55,24 84,36 94,80 66,03 90,92 92,23 60,54 87,74

Tabel 3.4. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT yang Bekerja, dan Daerah Tempat Tinggal, 2009

(1)


PerdesaanPerkotaan

Laki-laki

ProvinsiBerusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tdk tetap/

buruh tdk bayar

Berusaha dibantu

buruh tetap/buruh

dibayar

Buruh/karyawan/

pegawaiPekerja bebas

Pekerja tdk

dibayar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 33,73 23,65 6,96 27,50 7,32 0,84Sumatera Utara 23,97 25,23 5,49 37,04 7,60 0,67Sumatera Barat 31,42 22,44 5,93 26,75 12,61 0,86R i a u 32,37 11,56 7,31 41,35 6,32 1,09Kepulauan Riau 30,36 25,58 5,93 30,74 6,92 0,47J a m b i 25,29 35,31 3,83 30,07 4,76 0,73Sumatera Selatan 25,89 34,59 4,96 26,00 7,90 0,66Kepulauan Bangka Belitung 23,51 36,19 4,14 24,16 11,08 0,92Bengkulu 29,48 13,83 7,80 39,91 8,54 0,43Lampung 44,60 2,78 2,73 42,94 6,76 0,19DKI Jakarta 24,02 6,91 6,49 57,41 4,53 0,64Jawa Barat 26,59 16,83 4,49 35,24 16,14 0,71Banten 20,03 30,08 4,56 27,16 17,10 1,06Jawa Tengah 14,96 30,89 5,26 33,68 12,87 2,34DI Yogyakarta 20,84 28,56 5,08 29,96 14,35 1,21Jawa Timur 27,83 14,53 4,22 44,12 8,90 0,40B a l i 14,80 28,99 4,02 40,05 10,74 1,41Nusa Tenggara Barat 20,23 32,29 4,22 22,55 19,33 1,38Nusa Tenggara Timur 21,87 52,35 2,71 18,64 2,59 1,83Kalimantan Barat 24,80 36,39 3,82 28,79 4,78 1,42Kalimantan Tengah 30,69 27,84 4,35 29,50 6,57 1,05Kalimantan Selatan 27,82 25,81 5,15 33,72 7,01 0,49Kalimantan Timur 29,83 12,60 3,73 48,30 5,11 0,42Sulawesi Utara 38,65 11,24 4,86 32,32 12,47 0,45Gorontalo 29,30 35,86 4,83 23,15 6,15 0,70Sulawesi Tengah 29,46 34,89 4,89 26,34 3,27 1,15Sulawesi Selatan 28,30 37,52 4,58 24,47 4,60 0,52Sulawesi Barat 34,49 19,99 5,86 29,52 9,83 0,31Sulawesi Tenggara 29,19 37,76 5,24 22,76 4,15 0,88Maluku 33,10 36,06 2,64 24,75 3,07 0,38Maluku Utara 30,67 32,88 5,64 23,00 6,44 1,37P a p u a 28,86 30,03 2,40 33,83 4,36 0,51Papua Barat 26,41 44,91 1,87 20,04 2,40 4,36

INDONESIA 24,77 25,38 4,78 32,45 11,66 0,96

Tabel 3.5.1. Persentase Rumahtangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Pekerjaan KRT, 2009

Perempuan

ProvinsiBerusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tdk tetap/

buruh tdk bayar

Berusaha dibantu

buruh tetap/buruh

dibayar

Buruh/karyawan/

pegawaiPekerja bebas

Pekerja tdk

dibayar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


INDONESIA 38,14 21,35 3,59 21,74 13,39 1,78

Tabel 3.5.2. Persentase Rumahtangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Status Pekerjaan KRT, 2009


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 99,40 98,71 99,05 97,76 94,37 95,99 98,24 95,62 96,87Sumatera Utara 99,37 98,03 98,68 98,28 94,80 96,50 98,79 96,32 97,53Sumatera Barat 99,36 98,78 99,06 97,92 94,62 96,21 98,42 96,07 97,21Riau 99,29 98,38 98,85 98,76 96,74 97,77 99,03 97,56 98,31Kepulauan Riau 98,86 96,00 97,41 98,08 92,80 95,43 98,34 93,85 96,07Jambi 99,19 97,95 98,55 98,20 95,54 96,88 98,58 96,51 97,53Sumatera Selatan 99,24 97,46 98,33 96,95 90,95 94,00 97,74 93,33 95,54Kepulauan Bangka Belitung 98,94 95,29 97,09 97,07 91,37 94,29 97,56 92,46 95,05Bengkulu 98,51 95,75 97,11 97,28 92,00 94,73 97,85 93,85 95,87Lampung 99,07 97,66 98,37 98,57 89,68 94,41 98,82 93,97 96,46DKI Jakarta 99,56 98,48 99,01 - - - 99,56 98,48 99,01Jawa Barat 98,69 96,25 97,47 97,04 92,92 94,95 98,02 94,88 96,44Banten 96,59 90,33 93,38 92,90 83,48 88,02 94,71 86,82 90,64Jawa Tengah 97,35 91,26 94,22 92,62 78,23 85,17 95,67 86,58 90,98DI Yogyakarta 97,00 91,36 94,09 90,52 78,30 84,17 93,69 84,65 89,01Jawa Timur 98,93 96,48 97,71 96,48 92,44 94,49 97,96 94,89 96,44Bali 96,48 88,42 92,36 89,89 76,58 83,18 93,67 83,46 88,48Nusa Tenggara Barat 91,22 80,64 85,50 87,35 75,17 80,77 89,01 77,51 82,80Nusa Tenggara Timur 98,44 96,78 97,60 90,13 85,78 87,90 91,66 87,76 89,66Kalimantan Barat 97,48 91,66 94,59 93,74 85,33 89,50 94,81 87,10 90,94Kalimantan Tengah 99,22 97,15 98,17 98,33 96,52 97,43 98,63 96,74 97,68Kalimantan Selatan 99,17 97,87 98,50 96,70 91,46 94,04 97,72 94,15 95,90Kalimantan Timur 99,19 97,37 98,30 96,87 93,76 95,37 98,30 96,00 97,18Sulawesi Utara 99,67 99,44 99,55 99,25 98,85 99,05 99,43 99,11 99,27Gorontalo 99,67 98,60 99,13 96,68 94,16 95,45 97,32 95,15 96,25Sulawesi Tengah 96,94 93,93 95,35 88,96 82,33 85,45 91,56 86,10 88,67Sulawesi Selatan 98,83 96,16 97,44 94,67 87,75 91,15 95,66 89,81 92,66Sulawesi Barat 97,92 97,88 97,90 95,28 95,45 95,36 96,11 96,25 96,18Sulawesi Tenggara 95,65 91,65 93,63 90,19 83,55 86,87 92,04 86,35 89,19Maluku 99,43 99,17 99,29 98,15 96,23 97,19 98,49 97,08 97,77Maluku Utara 99,59 97,47 98,50 97,13 93,17 95,20 97,86 94,54 96,22Papua 98,67 96,87 97,80 70,22 58,09 64,33 76,93 67,24 72,23Papua Barat 99,45 97,46 98,47 94,39 88,37 91,49 95,90 91,17 93,60

INDONESIA 98,08 94,48 96,25 94,26 87,29 90,71 96,12 90,80 93,41

Perkotaan + Perdesaan

(1)

PerdesaanPerkotaan

Tabel 4.1. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009

Provinsi


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 99,34 98,55 98,93 97,36 93,53 95,33 97,95 94,99 96,39Sumatera Utara 99,33 97,80 98,54 97,95 93,94 95,88 98,61 95,79 97,15Sumatera Barat 99,39 98,64 99,01 97,58 93,77 95,59 98,24 95,50 96,81Riau 99,34 98,19 98,78 98,56 96,29 97,43 98,95 97,25 98,11Kepulauan Riau 98,71 95,49 97,07 97,79 91,71 94,73 98,09 92,97 95,51Jambi 99,11 97,69 98,38 97,96 94,92 96,44 98,41 96,04 97,21Sumatera Selatan 99,23 97,08 98,12 96,54 89,63 93,14 97,46 92,35 94,90Kepulauan Bangka Belitung 98,85 94,69 96,73 96,70 90,13 93,49 97,27 91,41 94,37Bengkulu 98,36 95,35 96,82 97,01 90,98 94,09 97,65 93,16 95,41Lampung 98,97 97,43 98,19 98,39 88,65 93,74 98,68 93,38 96,08DKI Jakarta 99,59 98,34 98,94 - - - 99,59 98,34 98,94Jawa Barat 98,54 95,82 97,18 96,59 91,97 94,22 97,76 94,25 95,98Banten 96,18 89,25 92,59 91,91 81,43 86,43 94,02 85,26 89,46Jawa Tengah 97,13 90,59 93,73 91,84 76,47 83,76 95,26 85,53 90,18DI Yogyakarta 96,70 90,48 93,46 89,34 76,10 82,38 92,96 83,09 87,80Jawa Timur 98,87 96,02 97,45 95,95 91,13 93,55 97,74 94,14 95,95Bali 96,07 87,35 91,56 88,66 74,01 81,23 92,92 81,80 87,22Nusa Tenggara Barat 89,90 78,43 83,61 84,87 71,61 77,54 87,07 74,56 80,18Nusa Tenggara Timur 98,29 96,37 97,31 88,35 83,47 85,81 90,24 85,85 87,96Kalimantan Barat 97,15 90,71 93,93 92,90 83,22 88,00 94,13 85,35 89,70Kalimantan Tengah 99,10 96,81 97,95 98,18 96,01 97,09 98,50 96,29 97,39Kalimantan Selatan 99,14 97,64 98,36 96,32 90,39 93,28 97,49 93,45 95,41Kalimantan Timur 99,15 97,08 98,14 96,64 92,92 94,84 98,19 95,51 96,89Sulawesi Utara 99,66 99,37 99,51 99,25 98,73 99,00 99,43 99,02 99,22Gorontalo 99,67 98,44 99,05 96,30 93,31 94,84 97,04 94,50 95,78Sulawesi Tengah 96,68 93,16 94,82 87,05 79,80 83,15 90,29 84,19 87,02Sulawesi Selatan 98,77 95,81 97,23 93,74 85,78 89,63 94,97 88,28 91,51Sulawesi Barat 97,77 97,66 97,71 94,67 94,82 94,75 95,66 95,77 95,71Sulawesi Tenggara 94,95 90,90 92,87 88,72 80,85 84,75 90,87 84,41 87,59Maluku 99,33 99,06 99,18 97,86 95,61 96,72 98,26 96,63 97,42Maluku Utara 99,53 97,15 98,30 96,77 92,29 94,56 97,62 93,88 95,74Papua 98,55 96,68 97,64 67,88 54,63 61,34 75,52 64,89 70,29Papua Barat 99,36 97,25 98,31 93,94 86,80 90,53 95,57 90,13 92,94

INDONESIA 97,88 93,86 95,82 93,46 85,62 89,42 95,65 89,68 92,58

ProvinsiPerkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

(1)

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 97,91 98,38 98,14 95,31 95,68 95,49 95,98 96,40 96,18Sumatera Utara 98,39 98,84 98,61 96,12 97,08 96,58 97,10 97,83 97,45Sumatera Barat 96,53 98,11 97,35 93,90 95,88 94,88 94,72 96,60 95,66Riau 97,47 98,94 98,17 96,54 97,09 96,80 96,99 97,99 97,46Kepulauan Riau 99,20 99,58 99,39 98,11 97,36 97,78 98,59 98,49 98,54Jambi 96,13 98,48 97,34 94,16 96,35 95,25 94,76 97,04 95,90Sumatera Selatan 97,00 99,14 98,08 95,34 97,09 96,17 95,94 97,89 96,89Kepulauan Bangka Belitung 98,25 98,70 98,47 96,02 97,04 96,50 97,05 97,83 97,42Bengkulu 98,58 99,16 98,86 94,78 96,73 95,69 96,16 97,65 96,87Lampung 98,62 99,24 98,93 96,09 96,79 96,43 96,76 97,45 97,09DKI Jakarta 99,05 99,65 99,35 - - - 99,05 99,65 99,35Jawa Barat 98,43 98,27 98,35 96,30 96,80 96,54 97,51 97,65 97,58Banten 97,57 98,24 97,90 94,40 95,24 94,80 96,13 96,90 96,50Jawa Tengah 98,68 99,13 98,89 97,59 98,11 97,84 98,11 98,60 98,35DI Yogyakarta 98,70 100,00 99,33 98,38 99,37 98,83 98,58 99,78 99,15Jawa Timur 98,60 99,28 98,93 97,83 98,01 97,92 98,20 98,62 98,41Bali 98,80 98,82 98,81 96,52 96,96 96,73 97,82 98,03 97,92Nusa Tenggara Barat 95,17 94,95 95,06 93,24 95,00 94,08 94,01 94,98 94,48Nusa Tenggara Timur 98,44 98,47 98,46 90,76 91,77 91,24 91,93 92,83 92,36Kalimantan Barat 97,90 97,31 97,61 94,00 94,45 94,22 95,04 95,22 95,13Kalimantan Tengah 98,98 99,00 98,99 95,83 96,67 96,24 96,82 97,44 97,12Kalimantan Selatan 97,99 98,70 98,34 96,00 97,45 96,70 96,78 97,96 97,35Kalimantan Timur 99,12 99,15 99,13 96,33 96,95 96,63 97,96 98,29 98,12Sulawesi Utara 99,13 99,93 99,52 96,74 98,22 97,43 97,73 98,96 98,32Gorontalo 96,30 99,38 97,84 93,57 94,26 93,91 94,37 95,76 95,06Sulawesi Tengah 97,82 98,74 98,28 93,79 94,87 94,31 94,54 95,62 95,07Sulawesi Selatan 95,38 97,15 96,29 92,97 94,72 93,80 93,64 95,48 94,54Sulawesi Barat 95,26 95,62 95,43 90,82 91,91 91,34 92,19 93,03 92,59Sulawesi Tenggara 98,24 97,86 98,05 93,51 94,47 93,97 94,46 95,22 94,83Maluku 98,87 98,00 98,44 95,25 95,22 95,23 96,12 95,90 96,01Maluku Utara 96,78 98,56 97,66 93,04 92,03 92,56 93,99 93,78 93,89Papua 98,65 96,37 97,57 70,85 68,24 69,68 75,96 73,85 75,00Papua Barat 97,96 92,33 95,56 88,02 83,47 85,73 91,23 85,76 88,60

INDONESIA 98,24 98,69 98,46 95,31 96,05 95,66 96,64 97,27 96,94

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Melek Huruf menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 0,91 2,12 1,53 2,96 7,22 5,19 2,36 5,76 4,13Sumatera Utara 0,54 1,81 1,19 1,86 5,44 3,69 1,24 3,73 2,51Sumatera Barat 0,44 1,11 0,78 1,72 4,17 2,98 1,27 3,1 2,21Riau 0,85 2,19 1,51 2,69 5,84 4,24 1,77 4,03 2,87Kepulauan Riau 1,76 3,89 2,83 2,94 13,4 7,83 2,34 8,29 5,23Jambi 1,25 4,99 3,15 2,89 8,9 5,91 2,36 7,62 5,01Sumatera Selatan 0,83 2,56 1,72 2,9 6,27 4,57 2,11 4,78 3,45Kepulauan Bangka Belitung 1,69 4,84 3,29 5,06 11,09 7,97 3,49 8,01 5,73Bengkulu 0,61 2,46 1,56 3,27 8,35 5,77 2,36 6,2 4,28Lampung 1,82 5,14 3,5 3,46 9,38 6,35 3,03 8,2 5,58DKI Jakarta 0,91 3,09 2,03 - - - 0,91 3,09 2,03Jawa Barat 1,68 5,06 3,37 3,77 9,74 6,8 2,53 6,99 4,77Banten 2,19 6,35 4,25 4,32 11,11 7,67 3,03 8,22 5,61Jawa Tengah 3,02 9,28 6,23 5,83 14,68 10,41 4,45 12,05 8,37DI Yogyakarta 2,24 8,46 5,44 7,34 21,79 14,83 4,05 13,25 8,79Jawa Timur 2,4 7,69 5,13 8,33 19,8 14,29 5,43 13,92 9,82Bali 3,44 11,57 7,6 9,83 23,75 16,85 6,17 16,67 11,51Nusa Tenggara Barat 7,6 17,09 12,72 11,37 22,29 17,27 9,75 20,06 15,32Nusa Tenggara Timur 1,32 2,88 2,11 7,85 12,02 9,99 6,65 10,38 8,56Kalimantan Barat 3,45 9,99 6,69 7,99 16,97 12,51 6,7 15,01 10,87Kalimantan Tengah 1,2 3,17 2,19 2,03 4,64 3,34 1,74 4,13 2,94Kalimantan Selatan 1,23 2,02 1,64 2,66 7,9 5,33 2,07 5,43 3,79Kalimantan Timur 1,15 3,19 2,15 4,27 7,94 6,04 2,35 5 3,64Sulawesi Utara 0,47 0,58 0,52 0,98 1,31 1,14 0,76 0,98 0,87Gorontalo 0,88 1,14 1,01 2,46 2,73 2,59 1,97 2,2 2,08Sulawesi Tengah 0,19 1,36 0,78 2,96 5,59 4,25 2,37 4,65 3,49Sulawesi Selatan 2,67 5,21 4,01 9,98 15,73 13,02 7,6 12,31 10,09Sulawesi Barat 3,44 6,82 5,15 7,73 13,92 10,82 6,27 11,47 8,87Sulawesi Tenggara 1,78 4,69 3,3 4,73 10,84 7,84 4,04 9,33 6,75Maluku 0,31 0,98 0,66 3,65 6,44 5,05 2,76 4,87 3,84Maluku Utara 0,33 2,54 1,46 3,56 7,39 5,43 2,6 5,84 4,21Papua 1,59 3,49 2,51 33,17 46,06 39,43 25,72 36,01 30,72Papua Barat 0,46 1,05 0,75 4,74 10,86 7,69 3,46 7,84 5,59

INDONESIA 1,96 5,88 3,96 5,63 12,77 9,26 3,84 9,41 6,67

Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis

Kelamin, 2009


(1)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 98,83 99,35 99,07 93,15 95,57 94,31 70,53 74,92 72,74Sumatera Utara 98,51 98,92 98,70 90,30 92,64 91,43 65,13 67,60 66,34Sumatera Barat 97,54 98,52 98,02 86,13 91,28 88,79 61,87 68,38 65,25Riau 98,03 99,15 98,55 90,84 92,40 91,58 62,48 65,50 63,92Kepulauan Riau 98,66 99,23 98,95 90,52 92,41 91,26 53,41 77,85 64,62Jambi 97,41 98,84 98,11 83,41 86,74 85,10 53,77 56,43 55,13Sumatera Selatan 97,26 98,41 97,80 81,35 88,02 84,65 53,01 55,27 54,12Kepulauan Bangka Belitung 96,56 97,29 96,90 76,36 83,65 79,98 44,54 48,99 46,70Bengkulu 97,96 99,17 98,53 86,29 88,67 87,47 57,40 60,42 58,80Lampung 98,35 98,73 98,53 83,71 88,30 85,92 50,79 50,04 50,44DKI Jakarta 98,68 99,47 99,06 91,43 90,04 90,75 69,13 55,14 61,53Jawa Barat 98,05 98,39 98,22 80,81 82,96 81,85 48,76 45,15 47,06Banten 97,69 98,04 97,85 81,08 80,63 80,86 53,91 45,35 49,96Jawa Tengah 98,61 99,02 98,80 82,84 86,50 84,59 53,53 52,09 52,84DI Yogyakarta 99,51 99,81 99,65 91,50 95,59 93,42 74,23 70,34 72,26Jawa Timur 98,30 98,86 98,57 87,40 88,69 88,00 61,15 55,57 58,44Bali 98,55 98,48 98,52 90,40 86,15 88,43 66,76 62,28 64,59Nusa Tenggara Barat 97,78 98,52 98,12 85,38 86,24 85,81 60,57 53,42 56,92Nusa Tenggara Timur 95,28 96,74 95,99 77,17 81,67 79,28 45,22 50,97 47,95Kalimantan Barat 97,01 96,87 96,94 84,55 83,27 83,92 49,01 50,65 49,83Kalimantan Tengah 98,71 98,28 98,50 84,49 88,79 86,64 53,41 53,93 53,65Kalimantan Selatan 97,15 98,04 97,59 79,34 80,35 79,83 49,96 48,88 49,43Kalimantan Timur 98,19 98,66 98,42 90,41 92,78 91,55 62,61 65,51 64,07Sulawesi Utara 97,51 98,17 97,82 84,41 92,77 88,40 53,06 60,31 56,56Gorontalo 95,59 97,46 96,55 77,63 84,80 80,94 47,73 49,73 48,77Sulawesi Tengah 97,10 97,34 97,22 80,43 86,69 83,41 47,36 51,35 49,30Sulawesi Selatan 95,93 97,19 96,53 79,86 82,04 80,96 51,34 51,98 51,67Sulawesi Barat 95,26 96,20 95,71 77,06 77,12 77,09 39,93 47,44 43,58Sulawesi Tenggara 97,37 98,04 97,69 84,22 90,35 87,20 59,33 59,04 59,19Maluku 97,73 98,04 97,87 90,77 93,28 91,98 67,78 75,96 72,28Maluku Utara 97,00 96,68 96,85 89,95 90,10 90,02 65,70 61,15 63,38Papua 76,67 75,39 76,09 75,47 71,63 73,68 51,77 42,46 47,51Papua Barat 94,37 92,34 93,35 88,77 88,37 88,59 61,79 53,50 57,95

INDONESIA 97,68 98,24 97,95 84,38 86,65 85,47 55,90 54,37 55,16

Provinsi7-12 13-15 16-18

Tabel 4.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Formal dan Non Formal 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun menurut Provinsi,

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2009



INDONESIA 94,49 94,24 94,37 66,79 68,12 67,43 45,97 44,20 45,11

Tabel 4.6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SM menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

ProvinsiSD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MA/Paket C



INDONESIA 110,38 110,45 110,42 80,02 82,57 81,25 62,47 62,63 62,55

Tabel 4.7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SM/MA/Paket C menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

ProvinsiSD/MI/Paket A SMP/MTs/Paket B SM/MA/Paket C

Tabel 4.8

0-2 3-4 5-6 3-6 0-6 0-2 3-4 5-6 3-6 0-6 0-2 3-4 5-6 3-6 0-6

(2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6)


INDONESIA 0,75 16,16 26,99 21,40 12,59 1,05 18,19 27,46 22,71 13,58 0,89 17,15 27,22 22,04 13,07

(1)

Laki-laki+Perempuan

Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Kelompok

Umur, 2009

ProvinsiPerempuanLaki-laki

ProvinsiAngka Kematian

Bayi

Angka Harapan

Hidup

(1) (2) (3)

Aceh 31,7 69,2

Sumatera Utara 22,1 71,9

Sumatera Barat 25,5 70,9

Riau 21,3 72,1

Kepulauan Riau 20,1 72,5

Jambi 26,3 70,7

Sumatera Selatan 24,4 71,2

Kepulauan Bangka Belitung 25,5 70,9

Bengkulu 27,7 70,3

Lampung 23,9 71,3

DKI Jakarta 8,1 76,0

Jawa Barat 26,3 70,7

Banten 30,7 69,5

Jawa Tengah 19,9 72,5

DI Yogyakarta 8,3 75,8

Jawa Timur 23,6 71,4

Bali 12,7 74,2

Nusa Tenggara Barat 41,9 66,7

Nusa Tenggara Timur 30,1 69,6

Kalimantan Barat 26,9 70,5

Kalimantan Tengah 22,0 71,9

Kalimantan Selatan 32,9 68,9

Kalimantan Timur 17,8 73,0

Sulawesi Utara 10,9 74,8

Gorontalo 29,7 69,8

Sulawesi Tengah 33,9 68,6

Sulawesi Selatan 26,6 70,6

Sulawesi Barat 26,6 70,6

Sulawesi Tenggara 28,2 70,2

Maluku 30,9 69,4

Maluku Utara 33,1 68,9

Papua 29,7 69,8

Papua Barat 30,5 69,5

INDONESIA 26,2 70,7

Tabel 5.1. Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup menurut

Provinsi, 2009

Perkotaan PerdesaanPerkotaan +

Perdesaan

(1) (5) (6) (7)

Aceh 2,54 2,79 2,72

Sumatera Utara 2,61 3,15 2,90

Sumatera Barat 2,37 2,88 2,71

Riau 2,35 2,60 2,48

Kepulauan Riau 2,05 2,63 2,32

Jambi 2,29 2,45 2,40

Sumatera Selatan 2,49 2,56 2,54

Kepulauan Bangka Belitung 2,11 2,42 2,27

Bengkulu 2,43 2,47 2,46

Lampung 2,36 2,42 2,40

DKI Jakarta 2,00 - 2,00

Jawa Barat 2,29 2,41 2,34

Banten 2,34 2,84 2,54

Jawa Tengah 2,22 2,24 2,23

DI Yogyakarta 1,89 1,85 1,88

Jawa Timur 2,00 2,01 2,01

Bali 1,97 2,22 2,08

Nusa Tenggara Barat 2,34 2,56 2,47

Nusa Tenggara Timur 2,52 3,16 3,05

Kalimantan Barat 2,46 2,51 2,50

Kalimantan Tengah 2,14 2,33 2,27

Kalimantan Selatan 2,17 2,34 2,27

Kalimantan Timur 2,20 2,34 2,25

Sulawesi Utara 2,10 2,16 2,14

Gorontalo 2,27 2,62 2,51

Sulawesi Tengah 2,28 2,67 2,59

Sulawesi Selatan 2,43 2,64 2,57

Sulawesi Barat 2,97 3,08 3,05

Sulawesi Tenggara 2,64 2,90 2,84

Maluku 2,55 3,25 3,06

Maluku Utara 2,44 2,96 2,81

Papua 2,24 2,53 2,47

Papua Barat 2,68 2,63 2,64

INDONESIA 2,23 2,45 2,34

Provinsi

Rata-rata ALH Wanita pernah kawin 15-49

Tabel 5.2. Rata-rata Angka Lahir Hidup Wanita Pernah Kawin 15-49 Tahun

menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 95,30 95,87 95,58 24,64 28,14 26,25 16,02 15,96 15,99Sumatera Utara 92,87 92,05 92,47 27,61 31,53 29,56 13,93 14,13 14,03

Sumatera Barat 96,09 96,60 96,33 44,98 41,10 42,98 16,15 16,09 16,12Riau 92,85 92,54 92,71 34,13 31,56 32,93 15,57 15,74 15,65Kepulauan Riau 75,04 85,64 80,62 31,87 25,64 29,03 16,62 16,53 16,58Jambi 94,23 95,36 94,74 37,32 34,44 35,91 16,32 16,99 16,65Sumatera Selatan 92,74 92,94 92,84 40,55 48,99 44,10 16,23 15,88 16,07Kepulauan Bangka Belitung 87,84 88,07 87,95 32,63 42,02 37,16 15,69 16,14 15,91Bengkulu 95,75 97,11 96,39 25,70 37,46 31,60 14,23 15,01 14,61Lampung 94,04 95,50 94,77 17,01 26,87 20,53 13,38 17,35 15,47DKI Jakarta 92,80 91,36 92,09 31,54 30,07 30,87 13,65 13,73 13,69Jawa Barat 94,09 95,25 94,66 28,36 34,63 31,40 16,83 16,84 16,83Banten 93,19 92,17 92,69 21,92 20,98 21,49 17,43 17,49 17,46Jawa Tengah 95,40 96,87 96,11 43,14 33,49 38,35 16,97 16,92 16,94DI Yogyakarta 96,85 97,79 97,31 26,57 30,03 28,24 15,76 16,12 15,94Jawa Timur 92,09 92,73 92,40 23,79 26,46 25,09 15,08 15,02 15,05Bali 92,55 96,35 94,33 17,67 29,06 22,95 15,70 16,12 15,90Nusa Tenggara Barat 95,97 97,69 96,77 47,70 55,45 51,49 17,18 17,01 17,10Nusa Tenggara Timur 95,77 96,00 95,88 50,18 47,85 49,11 15,94 15,85 15,90Kalimantan Barat 90,16 91,65 90,88 25,63 34,88 30,07 19,08 18,60 18,85Kalimantan Tengah 93,00 92,31 92,66 34,67 35,23 34,92 17,57 18,44 17,98Kalimantan Selatan 93,93 95,92 94,91 36,40 32,85 34,62 17,11 17,07 17,09Kalimantan Timur 92,72 91,85 92,31 36,32 38,70 37,51 15,94 15,78 15,86

Sulawesi Utara 87,72 90,17 88,92 31,88 30,23 31,15 14,04 15,39 14,69Gorontalo 93,22 91,87 92,54 26,41 28,43 27,40 16,53 17,09 16,80Sulawesi Tengah 92,35 91,92 92,15 48,36 53,98 51,21 15,24 15,68 15,45Sulawesi Selatan 94,84 96,26 95,52 36,73 41,98 39,18 16,22 16,34 16,28Sulawesi Barat 95,08 98,45 96,65 27,01 24,28 25,64 16,44 16,59 16,51Sulawesi Tenggara 95,98 95,79 95,88 49,75 55,21 52,04 17,12 17,16 17,14Maluku 95,87 94,13 95,06 44,14 42,75 43,48 13,69 13,39 13,55Maluku Utara 93,55 94,36 93,94 26,62 33,82 30,14 14,16 13,66 13,92Papua 91,61 91,04 91,33 44,06 30,81 37,37 15,61 15,42 15,52Papua Barat 94,20 95,10 94,64 31,35 32,86 32,06 15,95 15,90 15,92

INDONESIA 93,57 94,25 93,90 30,29 33,18 31,67 16,08 16,24 16,16

Tabel 5.3. Persentase Balita 2-4 Tahun Pernaqh Mendapat ASI, Balita 12-23 Bulan Pernah Mendapat ASI 6 Bulan atau Lebih, Rata-

rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

Provinsi

Balita 2-4 Tahun Pernah

Mendapat ASI

Balita 12-23 Bulan Pernah

Mendapat ASI 6 Bulan atau

Lebih

Rata-rata Lama Pemberian ASI

(Bulan)

BCG DPT Polio Campak BCG DPT Polio Campak BCG DPT Polio Campak

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Aceh 85,32 83,87 85,98 74,93 85,32 82,44 85,00 73,19 85,32 83,17 85,50 74,08Sumatera Utara 83,17 80,11 83,98 69,31 82,07 80,30 84,93 69,26 82,63 80,21 84,45 69,28Sumatera Barat 89,80 87,10 87,00 72,74 87,62 83,97 83,93 71,08 88,76 85,60 85,53 71,94Riau 89,48 86,39 87,58 75,44 88,77 87,39 87,44 75,14 89,15 86,85 87,52 75,30

Kepulauan Riau 91,60 89,34 90,24 76,90 90,53 87,24 89,30 79,66 91,10 88,36 89,80 78,19Jambi 89,17 86,26 85,93 76,74 88,14 85,09 86,23 74,03 88,70 85,72 86,07 75,50Sumatera Selatan 93,39 90,46 89,38 77,23 92,33 90,08 90,24 77,12 92,87 90,27 89,80 77,18Kepulauan Bangka Belitung 91,10 88,40 87,61 78,18 89,70 87,24 86,97 75,40 90,43 87,85 87,30 76,85Bengkulu 93,60 90,84 91,04 79,38 93,81 90,60 89,43 79,89 93,70 90,73 90,30 79,61Lampung 94,60 92,07 90,91 79,37 94,25 90,71 90,66 78,87 94,42 91,40 90,79 79,12DKI Jakarta 97,17 94,46 93,51 79,02 97,05 94,40 93,76 79,04 97,11 94,43 93,63 79,03Jawa Barat 93,83 91,26 92,00 79,25 93,67 90,96 91,99 79,37 93,75 91,11 92,00 79,31Banten 90,50 88,19 90,30 70,86 92,71 89,35 90,93 76,25 91,58 88,75 90,61 73,49Jawa Tengah 97,28 94,26 94,63 81,38 96,50 93,33 93,43 81,43 96,91 93,82 94,06 81,40DI Yogyakarta 99,42 97,07 97,30 84,45 99,00 96,18 96,73 82,79 99,21 96,62 97,01 83,61Jawa Timur 93,13 90,12 91,32 77,61 93,74 90,49 91,06 78,61 93,43 90,30 91,19 78,10Bali 98,08 94,60 94,62 83,69 97,65 95,46 95,68 82,12 97,88 95,00 95,12 82,96Nusa Tenggara Barat 96,33 91,65 92,49 80,78 97,26 93,48 92,35 81,28 96,77 92,52 92,42 81,02Nusa Tenggara Timur 90,51 88,23 88,34 78,75 90,83 88,53 88,67 78,77 90,67 88,38 88,51 78,76Kalimantan Barat 84,32 81,22 81,54 72,43 83,90 81,06 82,40 70,70 84,12 81,14 81,96 71,58Kalimantan Tengah 90,18 88,00 88,34 78,89 90,42 88,45 89,53 79,64 90,30 88,21 88,91 79,25Kalimantan Selatan 87,17 84,06 83,90 71,13 87,54 83,71 84,18 71,80 87,36 83,88 84,04 71,46Kalimantan Timur 96,13 94,06 94,21 83,52 95,62 92,03 91,58 81,13 95,88 93,08 92,95 82,37Sulawesi Utara 97,13 93,33 92,83 81,47 96,39 93,89 92,91 81,00 96,78 93,59 92,87 81,25Gorontalo 92,94 89,76 89,84 77,72 92,96 89,29 88,92 79,23 92,95 89,53 89,39 78,46

Sulawesi Tengah 86,75 83,86 84,65 72,43 85,59 82,88 84,41 73,14 86,19 83,39 84,53 72,77Sulawesi Selatan 90,36 86,94 87,24 75,01 90,19 87,41 87,41 77,04 90,28 87,17 87,32 75,99Sulawesi Barat 80,67 77,74 80,12 70,75 76,56 74,91 75,93 67,90 78,78 76,44 78,19 69,44Sulawesi Tenggara 89,69 86,98 87,26 78,58 90,33 87,42 87,55 78,65 90,01 87,20 87,40 78,62Maluku 79,43 77,64 80,46 70,32 79,46 77,01 80,31 68,79 79,45 77,34 80,39 69,60Maluku Utara 81,42 79,10 83,40 73,52 81,86 79,73 83,89 73,63 81,63 79,41 83,64 73,57Papua 74,11 72,26 73,97 63,43 69,98 68,22 70,75 61,78 72,11 70,30 72,41 62,63Papua Barat 90,56 89,59 89,47 78,73 86,47 84,89 85,47 75,80 88,56 87,29 87,52 77,29

INDONESIA 92,03 89,22 90,01 77,15 91,77 88,94 89,78 77,37 91,90 89,08 89,90 77,26

Tabel 5.4. Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

Provinsi

(1)

Laki-laki + PerempuanPerempuanLaki-Laki

Laki-laki PerempuanLaki-laki +

PerempuanLaki-laki Perempuan

Laki-laki +

Perempuan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Aceh 20,26 22,37 21,34 20,26 21,34 20,78Sumatera Utara 17,96 17,12 17,53 16,76 15,87 16,33Sumatera Barat 19,95 18,41 19,17 18,46 17,69 18,08Riau 17,53 17,33 17,43 18,03 17,55 17,81Kepulauan Riau 21,05 21,70 21,36 15,49 14,72 15,12Jambi 17,16 16,09 16,63 14,27 15,19 14,72Sumatera Selatan 15,33 15,26 15,30 17,83 17,82 17,82Kepulauan Bangka Belitung 24,12 24,08 24,10 19,19 18,09 18,65Bengkulu 19,02 18,65 18,84 24,31 24,84 24,56Lampung 18,84 18,14 18,49 23,49 26,03 24,71DKI Jakarta 18,52 16,94 17,71 23,17 23,19 23,18Jawa Barat 18,29 17,00 17,65 19,64 19,34 19,50Banten 19,69 19,41 19,55 19,82 19,28 19,56Jawa Tengah 16,60 16,48 16,54 21,56 22,31 21,92DI Yogyakarta 17,69 17,77 17,73 21,77 21,46 21,62Jawa Timur 18,43 17,91 18,16 21,01 21,62 21,30Bali 23,34 23,57 23,46 23,28 22,29 22,81Nusa Tenggara Barat 20,76 21,17 20,98 18,75 19,54 19,13Nusa Tenggara Timur 31,73 32,52 32,13 30,68 30,75 30,72Kalimantan Barat 19,61 19,65 19,63 19,21 18,94 19,08Kalimantan Tengah 17,07 17,27 17,17 18,60 17,97 18,29Kalimantan Selatan 19,57 18,81 19,18 21,37 21,10 21,24Kalimantan Timur 17,24 17,41 17,32 21,10 20,84 20,97Sulawesi Utara 24,85 24,04 24,45 25,35 26,00 25,66Gorontalo 29,43 27,74 28,59 26,50 26,65 26,57Sulawesi Tengah 26,08 25,98 26,03 19,56 19,15 19,36Sulawesi Selatan 19,32 18,85 19,08 21,73 22,51 22,11Sulawesi Barat 23,34 23,14 23,24 31,73 31,13 31,43Sulawesi Tenggara 22,90 23,66 23,28 23,57 21,60 22,64Maluku 24,34 24,25 24,30 25,12 25,09 25,11Maluku Utara 21,13 21,98 21,55 21,82 22,15 21,98Papua 18,46 17,17 17,84 19,59 21,22 20,39Papua Barat 19,82 19,42 19,62 16,47 17,10 16,76INDONESIA 18,89 18,38 18,63 20,27 20,06 20,17

Tabel 5.5. Persentase Penduduk dan Anak Berumur 17 Tahun ke Bawah yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitas Sehari-

hari menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

Provinsi

Penduduk Anak Berumur 17 tahun ke Bawah

Batuk Pilek Panas Lainnya Batuk Pilek Panas Lainnya Batuk Pilek Panas Lainnya

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)Aceh 47,40 42,07 44,53 30,03 42,41 40,59 39,68 36,15 44,67 41,26 41,88 33,37Sumatera Utara 46,38 40,59 47,69 32,44 42,43 39,30 43,41 34,85 44,36 39,93 45,50 33,67Sumatera Barat 46,48 42,70 46,89 32,69 40,34 39,64 44,43 37,87 43,35 41,14 45,64 35,33Riau 53,87 51,68 45,25 21,77 50,25 48,79 42,32 24,40 52,10 50,27 43,82 23,05

Kepulauan Riau 60,95 60,30 57,36 18,30 54,37 51,73 51,68 25,13 57,61 55,95 54,48 21,77Jambi 45,79 39,82 39,58 30,81 40,16 37,39 35,47 32,19 43,00 38,62 37,54 31,49Sumatera Selatan 49,40 47,95 34,17 28,94 43,39 43,40 31,38 34,15 46,36 45,65 32,76 31,58Kepulauan Bangka Belitung 48,29 44,62 39,84 37,66 43,96 41,28 35,42 39,38 46,12 42,94 37,62 38,52Bengkulu 45,69 46,29 33,48 32,51 40,69 42,90 31,15 33,91 43,21 44,61 32,32 33,20Lampung 57,21 56,34 36,69 29,61 51,91 50,01 32,97 35,10 54,58 53,20 34,85 32,33DKI Jakarta 62,04 57,12 42,67 23,54 57,02 52,83 37,63 28,84 59,44 54,90 40,06 26,28Jawa Barat 51,64 51,16 41,99 30,66 46,61 46,55 37,45 35,42 49,13 48,85 39,72 33,04Banten 53,91 50,98 41,67 27,96 49,05 47,46 38,10 33,46 51,47 49,21 39,87 30,72Jawa Tengah 53,90 54,19 34,42 31,75 48,98 51,01 31,04 35,63 51,34 52,54 32,66 33,77DI Yogyakarta 59,13 59,10 26,32 30,83 52,52 53,95 23,64 35,82 55,68 56,42 24,92 33,43Jawa Timur 53,21 50,52 37,42 29,23 47,46 45,84 33,26 34,39 50,21 48,08 35,25 31,92Bali 50,12 49,37 49,90 30,91 45,00 45,12 45,94 35,59 47,53 47,22 47,90 33,28Nusa Tenggara Barat 49,25 50,61 46,80 36,60 41,66 43,57 41,11 41,29 45,21 46,86 43,76 39,10Nusa Tenggara Timur 66,04 62,15 51,60 27,09 64,71 61,67 50,98 28,62 65,35 61,90 51,28 27,88Kalimantan Barat 50,11 45,56 39,97 26,57 43,43 43,17 36,35 29,17 46,68 44,33 38,11 27,90Kalimantan Tengah 48,69 48,67 38,82 18,35 46,31 47,92 37,05 21,54 47,48 48,29 37,92 19,97Kalimantan Selatan 53,68 47,92 40,57 24,49 48,04 42,83 36,20 29,89 50,76 45,28 38,31 27,28Kalimantan Timur 52,01 50,82 38,87 24,71 47,60 46,61 34,67 28,00 49,80 48,71 36,76 26,36Sulawesi Utara 53,05 50,58 42,83 26,41 49,49 48,49 39,15 29,91 51,27 49,53 40,98 28,16Gorontalo 47,99 34,42 65,85 23,31 44,03 31,92 61,70 24,01 46,02 33,18 63,79 23,66

Sulawesi Tengah 42,35 35,49 44,47 31,76 38,37 32,50 40,68 34,76 40,36 33,99 42,57 33,26Sulawesi Selatan 38,19 34,37 39,91 30,54 32,21 29,89 34,30 33,62 35,04 32,01 36,96 32,16Sulawesi Barat 41,66 39,87 42,16 27,65 36,93 36,38 35,42 32,58 39,29 38,12 38,78 30,12Sulawesi Tenggara 40,49 35,54 45,80 24,19 33,95 30,29 40,93 29,36 37,05 32,77 43,24 26,91Maluku 57,91 45,48 48,54 28,67 51,11 43,02 42,72 34,11 54,40 44,21 45,54 31,48Maluku Utara 44,77 24,49 44,81 26,77 41,47 25,17 41,96 27,83 43,09 24,83 43,35 27,31Papua 54,35 50,66 41,31 29,04 51,70 49,55 38,23 29,73 53,07 50,12 39,82 29,37Papua Barat 54,36 45,68 48,11 36,69 47,10 45,92 42,92 42,60 50,68 45,80 45,48 39,69

INDONESIA 52,18 49,85 40,71 29,44 47,05 45,96 36,69 33,79 49,56 47,86 38,65 31,67

Provinsi

Tabel 5.6. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Jenis Keluhan Terbesar menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009

(1)

Laki-laki + PerempuanPerempuanLaki-laki


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 71,24 71,05 71,14 72,24 71,93 72,07 71,99 71,72 71,84Sumatera Utara 66,72 66,07 66,39 72,99 74,00 73,51 70,43 70,80 70,62Sumatera Barat 54,75 52,67 53,69 65,45 63,21 64,30 62,31 60,14 61,20Riau 75,68 72,65 74,22 75,89 74,30 75,11 75,79 73,56 74,70

Kepulauan Riau 70,55 66,01 68,22 57,52 67,02 62,29 64,00 66,51 65,27Jambi 65,00 64,30 64,64 77,31 79,08 78,17 73,95 74,67 74,31Sumatera Selatan 80,68 78,71 79,67 75,19 74,39 74,79 77,54 76,29 76,91Kepulauan Bangka Belitung 66,63 65,98 66,29 72,20 71,78 71,99 69,51 68,87 69,19Bengkulu 70,89 68,66 69,82 69,36 71,05 70,20 69,88 70,27 70,07Lampung 66,96 66,26 66,61 72,87 70,40 71,65 71,32 69,28 70,31DKI Jakarta 62,31 61,26 61,76 - - - 62,31 61,26 61,76Jawa Barat 69,53 66,38 67,97 73,30 70,20 71,73 71,11 68,02 69,57Banten 72,22 68,00 70,14 80,82 82,47 81,67 75,54 73,94 74,74Jawa Tengah 65,31 62,83 64,01 63,99 63,36 63,66 64,64 63,10 63,84DI Yogyakarta 64,87 59,09 61,86 64,96 62,60 63,73 64,90 60,39 62,55Jawa Timur 66,10 64,40 65,21 65,53 63,56 64,51 65,82 63,98 64,86Bali 62,17 60,91 61,53 57,03 53,91 55,45 59,76 57,65 58,69Nusa Tenggara Barat 68,36 65,87 67,05 70,18 67,09 68,52 69,38 66,57 67,88Nusa Tenggara Timur 71,66 68,10 69,90 62,52 59,93 61,17 64,01 61,15 62,53Kalimantan Barat 69,05 72,28 70,71 79,92 77,97 78,92 77,15 76,53 76,83Kalimantan Tengah 78,85 77,21 78,02 77,94 77,62 77,78 78,24 77,49 77,86Kalimantan Selatan 83,50 80,48 81,92 84,40 82,77 83,56 84,02 81,80 82,87Kalimantan Timur 69,67 69,10 69,38 68,52 69,20 68,86 69,24 69,14 69,19Sulawesi Utara 68,29 67,05 67,65 72,65 73,46 73,05 70,87 70,70 70,79

Gorontalo 76,69 73,76 75,25 87,83 87,31 87,57 84,81 83,77 84,29

Sulawesi Tengah 77,32 76,32 76,81 77,85 76,97 77,41 77,74 76,84 77,29Sulawesi Selatan 65,05 64,43 64,73 69,56 68,79 69,15 68,15 67,47 67,79Sulawesi Barat 69,01 72,11 70,61 72,91 71,32 72,12 71,84 71,55 71,69Sulawesi Tenggara 75,77 75,24 75,48 74,80 71,46 73,05 75,02 72,34 73,61Maluku 85,76 83,76 84,78 80,96 79,15 80,01 82,11 80,13 81,09Maluku Utara 83,81 82,99 83,37 83,39 85,07 84,23 83,51 84,41 83,97Papua 65,52 63,17 64,40 52,89 52,55 52,73 55,55 54,73 55,16Papua Barat 65,45 65,12 65,28 67,19 59,88 63,53 66,58 61,78 64,15

INDONESIA 68,10 65,81 66,93 70,46 69,06 69,74 69,34 67,52 68,41

Tabel 5.7. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri menurut Provinsi, Daerah

Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009


Obat

Modern

Obat

TradisionalLainnya

Obat

Modern

Obat

TradisionalLainnya

Obat

Modern

Obat

TradisionalLainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 89,81 33,52 5,37 89,39 34,21 6,10 89,58 33,90 5,77Sumatera Utara 90,31 24,55 5,25 89,83 24,77 5,03 90,06 24,66 5,14Sumatera Barat 79,87 41,65 5,81 79,98 41,23 4,92 79,93 41,44 5,36

Riau 91,51 29,04 6,04 90,41 30,23 7,10 90,98 29,61 6,55

Kepulauan Riau 91,60 23,37 5,12 87,70 25,77 4,75 89,58 24,61 4,93Jambi 91,03 27,95 6,35 91,85 27,74 4,84 91,44 27,85 5,60Sumatera Selatan 90,43 30,78 8,13 90,28 31,24 7,39 90,36 31,01 7,76Kepulauan Bangka Belitung 93,96 22,63 7,33 94,30 23,08 7,78 94,13 22,86 7,55Bengkulu 87,69 32,02 6,77 89,35 31,42 5,28 88,51 31,72 6,03Lampung 89,86 22,97 8,40 89,61 23,40 9,51 89,74 23,18 8,94DKI Jakarta 93,37 14,75 4,93 92,39 16,63 4,79 92,87 15,71 4,86Jawa Barat 94,59 17,74 3,44 94,99 17,34 3,21 94,79 17,55 3,33Banten 93,30 20,53 5,12 94,99 19,46 4,68 94,14 20,00 4,90Jawa Tengah 92,30 20,40 5,88 91,79 22,78 6,40 92,04 21,63 6,15DI Yogyakarta 88,66 18,74 7,66 86,75 24,51 7,57 87,70 21,64 7,61Jawa Timur 89,84 29,42 6,28 90,35 27,95 5,22 90,11 28,66 5,73Bali 81,38 42,92 4,93 80,21 47,35 4,56 80,80 45,12 4,75Nusa Tenggara Barat 89,23 24,99 3,18 89,69 24,22 2,21 89,47 24,58 2,67Nusa Tenggara Timur 83,82 33,63 7,28 85,15 32,93 7,49 84,49 33,28 7,39Kalimantan Barat 91,24 25,64 7,72 91,47 26,97 7,13 91,36 26,32 7,42Kalimantan Tengah 91,05 22,14 7,91 91,87 22,33 6,92 91,47 22,24 7,41Kalimantan Selatan 96,41 17,90 2,83 96,64 17,98 2,98 96,53 17,94 2,91Kalimantan Timur 91,29 20,94 4,78 91,56 19,56 4,85 91,43 20,25 4,82Sulawesi Utara 92,70 12,80 5,10 93,58 12,85 5,60 93,14 12,82 5,35

Gorontalo 96,93 18,63 5,29 97,19 18,10 4,40 97,06 18,36 4,85Sulawesi Tengah 93,16 20,50 4,72 92,57 20,70 4,51 92,87 20,60 4,61Sulawesi Selatan 89,86 25,46 3,74 89,97 26,88 3,79 89,92 26,20 3,77Sulawesi Barat 88,90 26,46 8,63 88,73 26,93 9,02 88,82 26,69 8,83Sulawesi Tenggara 89,89 22,84 4,14 88,70 24,00 4,63 89,28 23,44 4,39Maluku 87,53 32,11 5,99 87,72 30,90 5,72 87,62 31,49 5,85Maluku Utara 85,00 43,01 5,10 86,37 40,78 5,16 85,70 41,87 5,13Papua 72,25 50,17 9,05 70,89 51,02 8,79 71,60 50,58 8,92Papua Barat 84,58 33,24 7,08 85,07 33,76 5,70 84,82 33,49 6,41

INDONESIA 91,12 24,05 5,46 91,15 24,44 5,27 91,13 24,24 5,36

Tabel 5.8. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,

2009

Provinsi


Perkotaan

Dokter BidanTenaga Paramedis

LainDukun

Famili/

KeluargaLainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)Aceh 16,50 79,46 0,64 3,15 0,24 - - 100,00Sumatera Utara 20,35 77,32 0,21 1,96 0,14 0,02 - 100,00Sumatera Barat 24,90 71,66 1,01 1,72 0,51 0,18 - 100,00Riau 22,40 71,95 0,35 4,57 0,35 0,38 - 100,00Kepulauan Riau 34,60 61,59 0,48 3,33 - - - 100,00Jambi 14,79 72,04 0,33 12,48 0,21 0,15 - 100,00Sumatera Selatan 24,97 68,65 0,48 5,51 0,38 - - 100,00Kepulauan Bangka Belitung 22,60 72,87 1,22 3,20 0,11 - - 100,00Bengkulu 23,81 72,18 0,57 2,75 0,69 - - 100,00Lampung 14,56 75,30 0,76 9,06 0,16 0,16 - 100,00DKI Jakarta 35,44 62,00 0,69 1,70 0,11 0,05 - 100,00Jawa Barat 18,75 61,01 0,69 19,28 0,17 0,09 - 100,00Banten 23,53 64,07 0,55 11,76 0,02 0,08 - 100,00Jawa Tengah 21,06 70,12 0,50 8,25 0,07 0,01 - 100,00DI Yogyakarta 44,78 53,60 - 1,62 - - - 100,00Jawa Timur 25,05 69,32 0,37 5,08 0,04 0,13 - 100,00Bali 46,39 52,67 0,31 0,64 - - - 100,00Nusa Tenggara Barat 13,04 66,49 0,73 18,87 0,84 0,04 - 100,00Nusa Tenggara Timur 19,19 58,43 1,11 14,98 5,44 0,85 - 100,00Kalimantan Barat 13,61 71,27 0,81 14,21 0,06 0,03 - 100,00Kalimantan Tengah 8,80 67,36 4,99 18,38 0,47 - - 100,00Kalimantan Selatan 20,23 69,58 0,65 9,01 0,44 0,08 - 100,00Kalimantan Timur 27,22 65,05 0,62 6,41 0,62 0,08 - 100,00Sulawesi Utara 44,63 43,63 1,00 10,38 0,14 0,23 - 100,00Gorontalo 27,60 57,90 2,54 11,21 0,74 - - 100,00Sulawesi Tengah 21,48 54,45 6,39 15,38 2,29 - - 100,00Sulawesi Selatan 21,18 67,68 1,12 9,42 0,61 - - 100,00Sulawesi Barat 8,59 54,96 0,96 35,50 - - - 100,00Sulawesi Tenggara 14,85 59,67 0,34 24,14 1,00 - - 100,00Maluku 21,04 51,74 1,33 23,98 1,91 - - 100,00Maluku Utara 25,53 53,57 0,25 20,08 0,56 - - 100,00Papua 32,04 53,46 4,73 3,22 6,32 0,23 - 100,00Papua Barat 22,25 58,92 2,47 15,28 0,74 0,34 - 100,00

INDONESIA 23,25 66,04 0,66 9,68 0,28 0,08 - 100,00

Tabel 5.9.a. Persentase Balita menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Penolong Kelahiran, 2009

Provinsi Jumlah

Penolong Kelahiran

Perdesaan


LainDukun

Famili/

KeluargaLainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Aceh 5,80 75,37 0,55 17,20 1,04 0,03 - 100,00Sumatera Utara 6,96 73,95 0,79 14,59 3,19 0,51 - 100,00Sumatera Barat 13,54 70,05 0,97 14,73 0,54 0,13 0,04 100,00Riau 8,09 60,22 0,90 30,01 0,18 0,60 - 100,00Kepulauan Riau 4,90 69,86 1,07 23,92 0,24 - - 100,00Jambi 5,92 55,55 0,80 37,38 0,27 0,08 - 100,00Sumatera Selatan 6,39 61,38 0,98 30,28 0,77 0,21 - 100,00Kepulauan Bangka Belitung 9,88 65,10 0,36 23,69 0,68 0,29 - 100,00Bengkulu 7,63 71,13 1,00 19,54 0,63 0,08 - 100,00Lampung 6,89 63,28 1,19 27,96 0,53 0,15 - 100,00DKI Jakarta - - - - - - - -Jawa Barat 7,08 47,63 0,63 44,53 0,06 0,06 - 100,00Banten 3,19 35,28 0,23 60,87 0,12 0,31 - 100,00Jawa Tengah 10,65 66,87 0,27 21,97 0,18 0,07 - 100,00DI Yogyakarta 21,15 72,93 - 5,59 - 0,34 - 100,00Jawa Timur 12,60 64,69 0,59 21,66 0,33 0,14 - 100,00Bali 25,90 65,69 0,37 4,89 3,10 0,05 - 100,00Nusa Tenggara Barat 4,87 60,36 0,33 33,40 0,96 0,07 - 100,00Nusa Tenggara Timur 4,74 38,27 1,54 45,19 9,70 0,55 - 100,00Kalimantan Barat 4,23 42,37 2,94 48,74 1,54 0,18 - 100,00Kalimantan Tengah 3,75 47,32 2,39 45,91 0,54 0,09 - 100,00Kalimantan Selatan 6,74 57,99 0,59 34,16 0,33 0,19 - 100,00Kalimantan Timur 8,85 59,75 2,59 27,88 0,87 0,06 - 100,00Sulawesi Utara 21,16 54,19 2,47 21,07 0,82 0,25 0,04 100,00Gorontalo 7,70 42,85 1,64 46,35 1,39 0,07 - 100,00Sulawesi Tengah 5,57 49,24 3,00 37,90 4,08 0,20 - 100,00Sulawesi Selatan 5,87 53,02 0,73 36,42 3,54 0,43 - 100,00Sulawesi Barat 4,01 34,50 1,13 54,98 4,81 0,58 - 100,00Sulawesi Tenggara 3,25 37,75 1,03 57,37 0,50 0,10 - 100,00Maluku 3,20 28,16 1,42 65,14 1,81 0,29 - 100,00Maluku Utara 3,07 30,12 2,06 60,29 4,34 0,12 - 100,00Papua 6,03 26,45 3,50 18,47 44,05 1,50 - 100,00Papua Barat 8,80 36,89 6,75 31,39 14,80 1,37 - 100,00

INDONESIA 8,12 56,94 0,96 31,70 2,06 0,22 0,00 100,00

Jumlah

Tabel 5.9.b. Persentase Balita menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Penolong Kelahiran, 2009

Provinsi

Penolong Kelahiran

Perkotaan + Perdesaan


LainDukun

Famili/

KeluargaLainnya TT

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Aceh 8,77 76,51 0,58 13,30 0,82 0,02 - 100,00Sumatera Utara 12,74 75,41 0,54 9,14 1,87 0,30 - 100,00Sumatera Barat 17,29 70,58 0,99 10,44 0,53 0,14 0,02 100,00Riau 15,67 66,43 0,61 16,53 0,27 0,48 - 100,00Kepulauan Riau 21,46 65,25 0,74 12,44 0,11 - - 100,00Jambi 8,86 61,00 0,65 29,15 0,25 0,10 - 100,00Sumatera Selatan 13,70 64,24 0,78 20,53 0,62 0,13 - 100,00Kepulauan Bangka Belitung 15,86 68,75 0,76 14,06 0,41 0,15 - 100,00Bengkulu 12,88 71,47 0,86 14,10 0,65 0,05 - 100,00Lampung 8,88 66,40 1,08 23,05 0,43 0,15 - 100,00DKI Jakarta 35,44 62,00 0,69 1,70 0,11 0,05 - 100,00Jawa Barat 13,97 55,54 0,67 29,62 0,13 0,08 - 100,00Banten 15,60 52,84 0,42 30,91 0,06 0,17 - 100,00Jawa Tengah 15,53 68,39 0,38 15,53 0,13 0,04 - 100,00DI Yogyakarta 36,86 60,08 - 2,95 - 0,11 - 100,00Jawa Timur 18,84 67,01 0,48 13,35 0,18 0,14 - 100,00Bali 37,70 58,19 0,33 2,44 1,32 0,02 - 100,00Nusa Tenggara Barat 8,07 62,76 0,49 27,71 0,91 0,06 - 100,00Nusa Tenggara Timur 6,98 41,40 1,47 40,51 9,04 0,60 - 100,00Kalimantan Barat 6,70 49,98 2,38 39,65 1,15 0,14 - 100,00Kalimantan Tengah 5,59 54,62 3,34 35,88 0,51 0,06 - 100,00Kalimantan Selatan 12,48 62,92 0,61 23,47 0,38 0,15 - 100,00Kalimantan Timur 20,75 63,18 1,31 13,98 0,71 0,08 - 100,00Sulawesi Utara 31,40 49,58 1,83 16,41 0,52 0,24 0,02 100,00Gorontalo 13,79 47,46 1,92 35,59 1,19 0,05 - 100,00Sulawesi Tengah 8,60 50,23 3,64 33,63 3,74 0,16 - 100,00Sulawesi Selatan 10,84 57,78 0,86 27,64 2,59 0,29 - 100,00Sulawesi Barat 5,45 40,93 1,07 48,85 3,30 0,40 - 100,00Sulawesi Tenggara 5,61 42,22 0,89 50,60 0,61 0,08 - 100,00Maluku 7,39 33,69 1,40 55,48 1,83 0,22 - 100,00Maluku Utara 9,16 36,48 1,57 49,39 3,32 0,09 - 100,00Papua 12,31 32,97 3,80 14,79 34,94 1,19 - 100,00Papua Barat 12,25 42,53 5,65 27,26 11,20 1,11 - 100,00

INDONESIA 15,28 61,24 0,82 21,29 1,22 0,16 0,00 100,00

Provinsi

Penolong Kelahiran

Jumlah

Tabel 5.9.c. Persentase Balita menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Penolong Kelahiran, 2009

L P L+P Perkotaan Perdesaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 79,79 45,70 62,50 60,85 63,26

Sumatera Utara 83,36 55,32 69,14 64,37 73,15

Sumatera Barat 79,53 49,70 64,19 59,41 66,48

Riau 84,55 37,22 62,08 60,19 62,98

Kepulauan Riau 84,04 46,54 64,58 69,01 47,63

Jambi 84,48 48,10 66,65 61,95 68,61

Sumatera Selatan 84,58 51,88 68,31 62,01 71,71

Kepulauan Bangka Belitung 84,53 43,17 65,06 63,65 66,18

Bengkulu 84,73 55,27 70,18 64,21 72,69

Lampung 85,68 49,06 67,77 64,05 68,88

DKI Jakarta 82,90 51,21 66,60 66,60 -

Jawa Barat 83,15 42,43 62,89 62,15 63,71

Banten 83,04 44,16 63,74 64,52 62,62

Jawa Tengah 82,69 56,29 69,27 67,12 70,79

DI Yogyakarta 80,26 60,19 70,23 66,48 75,82

Jawa Timur 84,69 54,31 69,25 65,87 71,63

Bali 85,11 70,47 77,82 75,40 80,33

Nusa Tenggara Barat 82,62 56,38 68,66 66,92 69,77

Nusa Tenggara Timur 84,16 60,46 72,09 59,57 74,67

Kalimantan Barat 87,28 59,34 73,45 62,90 77,58

Kalimantan Tengah 87,70 53,08 71,22 64,08 74,41

Kalimantan Selatan 87,43 55,93 71,61 66,02 75,22

Kalimantan Timur 85,03 41,38 64,41 63,26 65,78

Sulawesi Utara 83,51 39,84 62,05 63,94 60,82

Gorontalo 84,62 42,80 63,77 62,43 64,30

Sulawesi Tengah 86,57 51,27 69,27 61,43 71,47

Sulawesi Selatan 81,97 44,94 62,48 61,00 63,27

Sulawesi Barat 84,32 51,91 68,07 60,79 69,90

Sulawesi Tenggara 85,25 56,10 70,39 60,84 73,19

Maluku 79,20 51,44 65,44 59,04 68,18

Maluku Utara 80,57 47,48 64,19 59,69 66,06

Papua 86,91 67,73 77,75 61,38 82,16

Papua Barat 84,14 50,96 68,52 61,80 71,49

INDONESIA 83,65 50,99 67,23 64,58 69,32

Tabel 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Penduduk Berumur 15 +

menurut Propinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, Sakernas Agustus 2009

Jenis Kelamin Daerah Tempat TinggalProvinsi


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 7,52 10,74 8,71 9,50 8,36

Sumatera Utara 7,04 10,52 8,45 12,20 5,69

Sumatera Barat 7,43 8,79 7,97 11,92 6,28

Riau 6,87 12,80 8,56 12,44 6,80

Kepulauan Riau 7,56 9,03 8,11 8,38 6,63

Jambi 5,18 6,18 5,54 6,97 5,00



Bengkulu 4,33 6,25 5,08 8,97 3,63

Lampung 5,29 9,03 6,62 10,20 5,62

DKI Jakarta 11,31 13,42 12,15 12,15 -

Jawa Barat 10,13 12,60 10,96 12,59 9,17

Banten 13,80 17,21 14,97 15,56 14,12

Jawa Tengah 7,75 6,74 7,33 9,31 6,00

DI Yogyakarta 6,72 5,05 6,00 7,48 4,07

Jawa Timur 5,34 4,70 5,08 7,69 3,39

Bali 3,66 2,49 3,13 4,04 2,24







Sulawesi Utara 6,52 19,31 10,56 12,94 8,94

Gorontalo 3,62 10,40 5,89 7,52 5,26

Sulawesi Tengah 3,61 8,63 5,43 8,82 4,61


Sulawesi Barat 3,91 5,49 4,51 6,17 4,15


Maluku 8,62 13,63 10,57 15,99 8,56

Maluku Utara 4,94 9,92 6,76 11,47 5,00

Papua 3,81 4,46 4,08 12,29 2,43

Papua Barat 6,95 8,69 7,56 14,91 4,75

INDONESIA 7,51 8,47 7,87 10,66 5,82

Tabel 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Berumur 15 + menurut

Propinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, Sakernas Agustus 2009



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 73,79 40,79 57,05 55,07 57,97

Sumatera Utara 77,49 49,50 63,30 56,52 68,99

Sumatera Barat 73,62 45,34 59,08 52,33 62,31

Riau 78,74 32,46 56,77 52,71 58,69

Kepulauan Riau 77,68 42,34 59,34 63,23 44,47

Jambi 80,10 45,12 62,96 57,63 65,19



Bengkulu 81,06 51,82 66,61 58,45 70,04

Lampung 81,15 44,63 63,29 57,51 65,01

DKI Jakarta 73,52 44,34 58,51 58,51 -

Jawa Barat 74,73 37,08 56,00 54,33 57,87

Banten 71,58 36,56 54,19 54,49 53,78

Jawa Tengah 76,29 52,50 64,19 60,87 66,54

DI Yogyakarta 74,87 57,15 66,01 61,51 72,74

Jawa Timur 80,17 51,76 65,73 60,81 69,20

Bali 81,99 68,72 75,39 72,35 78,52







Sulawesi Utara 78,06 32,15 55,50 55,66 55,39

Gorontalo 81,56 38,35 60,01 57,74 60,92

Sulawesi Tengah 83,45 46,85 65,51 56,01 68,18


Sulawesi Barat 81,03 49,06 65,00 57,04 67,00


Maluku 72,38 44,42 58,52 49,60 62,35

Maluku Utara 76,59 42,77 59,85 52,85 62,75

Papua 83,60 64,71 74,58 53,84 80,16

Papua Barat 78,30 46,53 63,34 52,58 68,10

INDONESIA 77,37 46,68 61,93 57,70 65,29

Tabel 6.3. Persentase Penduduk Berumur 15 + Yang Bekerja Selama seminggu yang

Lalu menurut Propinsi, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, Sakernas


Laki-laki

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 48,10 0,83 3,57 0,30 9,36 14,56 6,53 0,67 16,08 100,00Sumatera Utara 46,00 0,60 8,81 0,26 8,45 15,93 8,77 1,31 9,88 100,00Sumatera Barat 46,32 1,77 5,32 0,30 7,07 17,49 8,67 1,37 11,69 100,00R i a u 51,61 2,82 6,26 0,57 6,58 13,56 6,26 1,40 10,93 100,00Kepulauan Riau 16,45 2,15 20,60 0,86 9,49 18,52 13,12 3,26 15,56 100,00J a m b i 56,47 2,23 3,72 0,18 5,99 12,29 7,00 0,98 11,15 100,00Sumatera Selatan 61,64 1,17 4,57 0,22 5,83 10,50 7,44 0,62 8,00 100,00Kepulauan Bangka Belitung 30,26 27,53 4,08 0,23 6,84 13,88 3,90 1,45 11,83 100,00Bengkulu 58,69 1,22 3,25 0,31 6,21 10,72 6,35 0,87 12,38 100,00Lampung 55,42 0,99 8,83 0,12 6,78 12,53 5,70 0,68 8,95 100,00DKI Jakarta 0,89 0,55 15,60 0,38 6,99 33,95 13,67 7,38 20,58 100,00Jawa Barat 25,23 0,81 16,31 0,37 8,43 21,80 11,55 1,85 13,64 100,00Banten 20,51 1,05 21,19 0,61 6,50 21,90 12,22 3,01 13,01 100,00Jawa Tengah 38,85 1,10 14,43 0,24 10,97 16,14 6,68 1,10 10,49 100,00DI Yogyakarta 28,37 1,32 11,85 0,16 13,07 19,64 6,49 3,20 15,89 100,00Jawa Timur 43,97 1,04 11,29 0,24 8,25 15,35 7,48 1,23 11,14 100,00B a l i 32,71 0,49 13,18 0,49 10,62 19,01 6,57 2,55 14,39 100,00Nusa Tenggara Barat 45,34 1,98 7,96 0,55 8,14 10,89 10,53 1,06 13,55 100,00Nusa Tenggara Timur 67,92 1,79 2,64 0,20 4,46 5,01 7,11 0,75 10,13 100,00Kalimantan Barat 59,90 4,50 3,94 0,16 6,27 10,77 4,41 0,63 9,43 100,00Kalimantan Tengah 59,39 6,89 2,71 0,19 6,08 7,94 5,79 0,83 10,19 100,00Kalimantan Selatan 42,95 5,34 5,82 0,24 7,09 16,61 7,69 0,98 13,28 100,00Kalimantan Timur 37,18 7,96 6,07 0,46 9,08 15,70 7,43 1,90 14,21 100,00Sulawesi Utara 42,01 2,66 6,47 0,53 10,09 10,53 12,95 1,63 13,12 100,00Gorontalo 46,88 2,27 6,37 0,18 9,70 10,53 12,05 0,85 11,16 100,00Sulawesi Tengah 63,40 1,59 3,78 0,13 5,59 8,01 5,92 0,70 10,87 100,00Sulawesi Selatan 51,71 0,77 6,05 0,39 7,97 14,29 8,44 1,38 8,99 100,00Sulawesi Barat 66,43 0,44 4,75 0,22 5,49 6,98 4,99 0,42 10,28 100,00Sulawesi Tenggara 52,96 3,72 4,73 0,30 6,53 9,01 8,16 0,89 13,71 100,00Maluku 56,68 0,46 6,58 0,36 6,98 8,04 7,92 0,90 12,09 100,00Maluku Utara 59,03 2,19 2,17 0,97 6,01 5,54 9,56 0,56 13,97 100,00P a p u a 70,71 1,77 2,09 0,21 3,07 5,84 5,53 0,62 10,16 100,00Papua Barat 54,69 4,50 4,27 0,32 6,99 6,39 6,99 0,75 15,11 100,00

INDONESIA 40,22 1,56 11,09 0,31 8,22 16,50 8,49 1,61 11,99 100,00

Tabel 6.4.1. Persentase Penduduk Berumur 15 + Yang Bekerja Selama seminggu yang Lalu menurut Propinsi, Jenis Kelamin, dan Lapangan

Pekerjaan Utama, Sakernas Agustus 2009

ProvinsiLapangan Pekerjaan Utama

Total

*) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5. Bangunan 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah

Makan dan Hotel 7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan

Perorangan

Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


INDONESIA 38,79 0,35 14,14 0,05 0,33 28,18 1,48 1,10 15,59 100,00



Perorangan

Lapangan Pekerjaan UtamaTotal



Provinsi

Laki-laki+Perempuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


INDONESIA 39,68 1,10 12,24 0,21 5,23 20,93 5,83 1,42 13,35 100,00



Perorangan




Total

Perkotaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)


INDONESIA 10,55 0,80 17,13 0,37 6,16 31,40 8,93 2,85 21,81 100,00


Total



Perorangan



Perdesaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Aceh 62,59 0,66 4,06 0,10 5,51 11,68 3,71 0,27 11,42 100,00Sumatera Utara 70,63 0,45 4,91 0,08 2,98 10,62 3,07 0,32 6,95 100,00Sumatera Barat 59,33 1,55 6,30 0,08 3,60 15,17 4,00 0,60 9,37 100,00R i a u 65,37 1,31 4,49 0,26 3,20 12,00 3,73 0,35 9,30 100,00Kepulauan Riau 55,09 2,01 4,39 - 4,60 16,08 2,85 0,29 14,67 100,00J a m b i 70,42 1,84 2,59 0,09 2,71 10,93 3,03 0,38 8,01 100,00Sumatera Selatan 79,50 0,66 3,30 0,05 1,78 6,98 2,66 0,11 4,95 100,00Kepulauan Bangka Belitung 46,77 24,79 3,77 0,09 2,35 12,66 1,67 0,51 7,40 100,00Bengkulu 76,50 0,98 2,72 0,07 2,47 7,90 2,47 0,19 6,71 100,00Lampung 65,10 0,81 8,86 0,07 3,66 12,88 2,65 0,23 5,73 100,00DKI Jakarta - - - - - - - - - -Jawa Barat 43,19 0,70 14,06 0,17 5,89 20,44 6,45 0,54 8,56 100,00Banten 44,40 1,04 13,60 0,20 5,42 20,66 6,45 0,57 7,66 100,00Jawa Tengah 52,32 1,02 13,31 0,08 6,76 15,94 2,96 0,44 7,17 100,00DI Yogyakarta 51,24 0,98 9,86 - 8,07 14,28 3,03 1,58 10,96 100,00Jawa Timur 59,88 0,98 9,36 0,06 4,78 14,13 3,15 0,42 7,24 100,00B a l i 54,54 0,60 12,84 0,12 6,16 14,59 2,51 1,16 7,49 100,00Nusa Tenggara Barat 58,87 2,09 10,15 0,15 3,64 12,43 4,92 0,23 7,51 100,00Nusa Tenggara Timur 76,94 1,82 6,34 0,07 2,09 3,74 3,13 0,24 5,64 100,00Kalimantan Barat 77,55 3,48 2,59 0,06 2,25 7,00 1,56 0,22 5,29 100,00Kalimantan Tengah 75,28 5,45 2,50 0,06 2,68 6,34 2,45 0,17 5,07 100,00Kalimantan Selatan 61,56 3,39 6,06 0,08 3,75 14,02 3,00 0,19 7,96 100,00Kalimantan Timur 62,44 5,43 3,04 0,13 4,08 11,02 2,91 0,50 10,45 100,00Sulawesi Utara 52,73 2,35 5,54 0,31 6,21 12,92 7,18 1,03 11,72 100,00Gorontalo 53,04 1,95 7,31 0,14 6,07 12,23 6,41 0,62 12,23 100,00Sulawesi Tengah 70,65 1,23 3,79 0,09 3,22 10,47 2,88 0,31 7,38 100,00Sulawesi Selatan 68,42 0,54 5,46 0,08 3,81 11,65 4,36 0,26 5,41 100,00Sulawesi Barat 69,51 0,37 5,92 0,10 2,45 10,37 2,50 0,24 8,53 100,00Sulawesi Tenggara 62,76 2,79 5,32 0,15 3,54 11,07 4,08 0,26 10,03 100,00Maluku 72,48 0,31 7,64 0,13 3,36 7,45 3,12 0,09 5,42 100,00Maluku Utara 74,09 1,79 2,17 0,37 3,05 6,28 3,87 0,22 8,16 100,00P a p u a 86,60 0,90 1,52 0,05 1,08 4,19 1,51 0,11 4,04 100,00Papua Barat 71,81 1,56 3,82 0,16 3,92 7,44 2,47 0,17 8,64 100,00

INDONESIA 60,08 1,32 8,82 0,10 4,58 13,59 3,67 0,41 7,43 100,00



Perorangan




Total

Perkotaan

Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak tetap/

Buruh tidak

Berusaha dibantu

buruh tetap/

buruh dibayar

Buruh/

Karyawan/

Pegawai

Pekerja

bebas di

pertanian

Pekerja bebas

di non

pertanian

Pekerja

keluargaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 21,87 11,83 5,61 45,33 0,78 3,15 11,44 100,00Sumatera Utara 23,91 10,97 4,60 43,70 1,53 5,02 10,27 100,00Sumatera Barat 25,22 13,78 4,69 38,46 1,35 6,69 9,82 100,00R i a u 26,98 8,23 5,80 47,54 0,77 4,06 6,62 100,00Kepulauan Riau 20,62 7,06 3,29 62,09 0,43 3,30 3,21 100,00J a m b i 24,70 10,22 4,55 46,33 1,29 4,87 8,04 100,00Sumatera Selatan 29,40 9,83 3,05 44,11 0,63 3,45 9,54 100,00Kepulauan Bangka Belitung 28,26 8,48 6,53 46,24 0,32 4,67 5,50 100,00Bengkulu 18,33 13,31 5,94 43,89 1,64 6,23 10,66 100,00Lampung 27,48 11,52 3,40 39,52 1,75 6,96 9,37 100,00DKI Jakarta 23,81 7,47 4,20 57,72 0,04 2,01 4,75 100,00Jawa Barat 24,33 10,57 3,59 46,16 2,51 7,10 5,74 100,00Banten 24,61 7,17 3,26 57,00 0,33 2,83 4,79 100,00Jawa Tengah 22,46 14,75 3,85 38,05 3,36 8,04 9,50 100,00DI Yogyakarta 17,76 15,12 4,16 42,76 2,81 7,44 9,95 100,00Jawa Timur 22,25 14,03 3,43 40,03 4,11 5,56 10,59 100,00B a l i 23,04 13,88 4,06 41,87 1,17 5,57 10,41 100,00Nusa Tenggara Barat 25,22 14,77 3,07 28,20 6,63 9,80 12,31 100,00Nusa Tenggara Timur 19,56 11,81 4,08 50,60 0,37 3,07 10,51 100,00Kalimantan Barat 24,10 10,24 3,62 47,03 0,78 4,42 9,81 100,00Kalimantan Tengah 20,90 10,59 3,44 50,83 0,75 2,73 10,76 100,00Kalimantan Selatan 26,15 10,67 5,04 41,91 0,57 4,51 11,14 100,00Kalimantan Timur 18,17 9,16 3,69 58,62 0,94 3,40 6,02 100,00Sulawesi Utara 31,22 7,65 3,33 45,33 1,49 5,81 5,18 100,00Gorontalo 30,20 7,38 5,33 44,73 1,45 5,34 5,57 100,00Sulawesi Tengah 23,15 11,35 4,52 48,69 0,56 3,06 8,66 100,00Sulawesi Selatan 18,83 12,90 3,46 48,29 1,07 4,92 10,53 100,00Sulawesi Barat 27,86 12,04 4,62 43,07 1,29 2,40 8,72 100,00Sulawesi Tenggara 21,10 11,20 3,54 50,17 0,81 3,25 9,93 100,00Maluku 30,60 7,62 4,46 47,33 0,04 2,48 7,48 100,00Maluku Utara 25,64 11,44 2,71 49,62 0,15 1,23 9,21 100,00P a p u a 19,33 5,55 4,11 59,60 0,39 2,69 8,33 100,00Papua Barat 25,77 4,80 2,77 58,97 0,17 2,05 5,48 100,00

INDONESIA 23,41 11,54 3,83 45,27 2,20 5,57 8,19 100,00

Tabel 6.5.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, (Agustus

2009)

(1)

Provinsi


Perdesaan

Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak tetap/

Buruh tidak

Berusaha dibantu

buruh tetap/

buruh dibayar

Buruh/

Karyawan/

Pegawai

Pekerja

bebas di

pertanian

Pekerja bebas

di non

pertanian

Pekerja

keluargaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Aceh 19,96 22,35 3,48 25,34 3,96 2,39 22,53 100,00Sumatera Utara 17,59 25,39 2,28 16,69 7,01 3,21 27,82 100,00Sumatera Barat 21,84 24,32 3,34 15,02 10,42 4,70 20,37 100,00R i a u 27,86 17,07 3,53 25,17 8,24 2,55 15,58 100,00Kepulauan Riau 45,17 7,52 1,60 24,65 6,83 3,72 10,50 100,00J a m b i 21,89 23,98 3,28 20,15 6,27 1,81 22,62 100,00Sumatera Selatan 15,81 29,86 1,52 13,74 4,79 1,40 32,88 100,00Kepulauan Bangka Belitung 28,36 14,68 4,95 24,62 5,16 8,29 13,94 100,00Bengkulu 15,25 30,71 1,71 11,52 5,72 2,72 32,37 100,00Lampung 14,52 29,91 1,72 12,58 6,99 5,27 29,00 100,00DKI Jakarta - - - - - - - -Jawa Barat 21,71 23,63 2,53 17,10 12,87 9,22 12,93 100,00Banten 22,07 23,80 2,13 22,85 9,25 7,29 12,60 100,00Jawa Tengah 16,06 28,43 1,73 14,32 8,70 8,36 22,39 100,00DI Yogyakarta 10,00 34,78 1,46 19,41 2,99 7,94 23,41 100,00Jawa Timur 14,89 28,73 2,51 14,09 10,14 5,25 24,38 100,00B a l i 14,82 28,47 1,79 16,62 5,69 5,48 27,13 100,00Nusa Tenggara Barat 17,24 26,35 2,52 10,40 14,09 7,73 21,67 100,00Nusa Tenggara Timur 12,51 37,21 1,01 8,19 1,15 1,43 38,50 100,00Kalimantan Barat 16,79 30,26 1,63 14,44 2,31 1,25 33,32 100,00Kalimantan Tengah 16,50 29,55 1,74 18,91 2,62 1,54 29,14 100,00Kalimantan Selatan 20,98 24,51 2,21 18,56 5,89 3,64 24,21 100,00Kalimantan Timur 22,27 25,06 1,57 26,47 2,49 1,45 20,69 100,00Sulawesi Utara 30,03 17,73 5,37 20,52 7,46 5,89 13,01 100,00Gorontalo 24,23 21,56 2,43 17,87 8,88 8,57 16,45 100,00Sulawesi Tengah 18,75 31,06 2,60 12,05 5,29 2,10 28,16 100,00Sulawesi Selatan 16,82 32,80 2,63 12,34 6,00 2,07 27,35 100,00Sulawesi Barat 18,64 30,97 1,92 15,56 3,88 1,68 27,35 100,00Sulawesi Tenggara 17,30 28,37 2,08 15,52 1,42 2,16 33,16 100,00Maluku 21,45 27,99 1,48 10,99 0,60 0,72 36,77 100,00Maluku Utara 23,89 27,92 1,99 12,63 3,95 1,39 28,22 100,00P a p u a 14,91 32,87 0,49 9,22 0,81 0,28 41,42 100,00Papua Barat 16,31 33,65 1,39 16,14 1,95 1,59 28,98 100,00

INDONESIA 17,73 27,48 2,24 15,50 7,99 5,29 23,77 100,00

(1)


2009)

Provinsi


Laki-laki

Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak tetap/

Buruh tidak

Berusaha dibantu

buruh tetap/

buruh dibayar

Buruh/

Karyawan/

Pegawai

Pekerja

bebas di

pertanian

Pekerja bebas

di non

pertanian

Pekerja

keluargaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


INDONESIA 21,13 25,25 3,86 28,62 5,74 7,25 8,14 100,00


2009)

Provinsi


(1)

Perempuan

Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak tetap/

Buruh tidak

Berusaha dibantu

buruh tetap/

buruh dibayar

Buruh/

Karyawan/

Pegawai

Pekerja

bebas di

pertanian

Pekerja bebas

di non

pertanian

Pekerja

keluargaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


INDONESIA 18,33 13,82 1,30 26,36 5,38 2,38 32,43 100,00


2009)

Provinsi


(1)

Laki-laki+Perempuan

Berusaha

sendiri

Berusaha dibantu

buruh tidak tetap/

Buruh tidak

Berusaha dibantu

buruh tetap/

buruh dibayar

Buruh/

Karyawan/

Pegawai

Pekerja

bebas di

pertanian

Pekerja bebas

di non

pertanian

Pekerja

keluargaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


INDONESIA 20,07 20,91 2,89 27,76 5,61 5,41 17,35 100,00


2009)

Provinsi


(1)

Laki-laki

Umum Kejuruan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)Aceh 2,25 12,64 23,79 23,66 25,48 4,41 2,46 5,31 100,00

Sumatera Utara 1,15 13,48 22,67 25,61 20,70 11,52 1,43 3,44 100,00

Sumatera Barat 1,28 22,49 21,49 22,18 17,12 9,77 2,24 3,44 100,00

R i a u 1,46 15,87 26,55 22,76 19,08 8,28 2,06 3,93 100,00

Kepulauan Riau 2,29 12,14 17,07 16,36 24,05 16,44 4,90 6,75 100,00

J a m b i 2,89 18,37 27,90 21,92 15,78 7,08 2,06 4,00 100,00

Sumatera Selatan 1,52 21,30 30,59 19,52 16,76 6,26 1,51 2,54 100,00

Kepulauan Bangka Belitung 2,74 23,21 28,64 17,71 13,69 8,92 2,13 2,96 100,00

Bengkulu 2,27 18,79 23,76 22,82 17,63 8,03 1,80 4,90 100,00

Lampung 2,30 21,97 27,55 23,21 13,16 7,19 1,72 2,89 100,00

DKI Jakarta 0,45 5,06 13,04 19,81 25,70 19,73 4,54 11,67 100,00

Jawa Barat 2,26 14,12 36,45 17,49 13,64 9,18 2,28 4,59 100,00

Banten 2,65 17,13 25,14 18,82 16,72 12,29 2,37 4,89 100,00

Jawa Tengah 4,60 17,50 35,08 19,67 10,48 7,84 1,86 2,96 100,00

DI Yogyakarta 3,92 12,41 18,90 20,28 15,94 16,10 4,31 8,15 100,00

Jawa Timur 6,19 18,41 29,36 19,18 12,62 9,08 1,28 3,88 100,00

B a l i 6,22 13,13 20,24 17,19 23,43 9,46 4,07 6,25 100,00

Nusa Tenggara Barat 12,04 22,52 20,73 17,59 16,74 4,25 1,58 4,56 100,00

Nusa Tenggara Timur 7,78 28,82 29,60 14,51 10,01 4,90 1,75 2,63 100,00

Kalimantan Barat 5,71 26,74 25,63 19,56 13,57 4,88 1,94 1,97 100,00

Kalimantan Tengah 1,61 15,20 35,42 22,80 15,49 4,38 1,94 3,15 100,00

Kalimantan Selatan 1,60 22,86 30,10 19,85 14,50 5,90 1,88 3,30 100,00

Kalimantan Timur 2,13 14,73 21,74 19,39 21,36 12,74 2,54 5,36 100,00

Sulawesi Utara 0,31 17,36 23,25 22,90 21,46 7,70 1,62 5,41 100,00

Gorontalo 1,12 42,82 24,15 14,66 9,11 4,49 1,02 2,64 100,00

Sulawesi Tengah 2,32 18,44 32,42 21,17 14,23 5,70 1,73 3,99 100,00

Sulawesi Selatan 7,77 21,18 23,58 18,88 16,66 5,96 1,24 4,73 100,00

Sulawesi Barat 6,73 28,51 25,45 16,44 11,79 5,70 1,83 3,55 100,00

Sulawesi Tenggara 4,65 19,20 21,84 21,16 20,64 4,95 2,27 5,31 100,00

Maluku 2,13 18,44 25,00 19,72 21,15 7,57 1,78 4,21 100,00

Maluku Utara 2,48 18,96 24,51 20,65 21,10 4,74 2,04 5,51 100,00

P a p u a 34,43 12,91 13,46 14,49 14,46 5,32 1,76 3,18 100,00

Papua Barat 8,00 16,43 20,49 18,94 18,29 9,45 2,34 6,07 100,00

INDONESIA 4,07 17,23 28,67 19,63 15,19 8,91 2,02 4,27 100,00

Sekolah

DasarSLTP

SMU

(1)

Universitas Total

Tabel 6.6.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Provinsi dan Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan (Agustus 2009)

ProvinsiTidak/Belum

pernah

bersekolah

Tidak/Belum

tamat SD

Diploma I, II,

III, /Akademi

Perempuan

Umum Kejuruan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 5,00 16,09 25,15 18,18 17,45 3,06 8,15 6,92 100,00

Sumatera Utara 3,16 18,29 23,19 21,02 18,29 8,41 3,64 3,99 100,00

Sumatera Barat 2,18 25,77 19,37 18,82 14,20 7,57 6,18 5,91 100,00

R i a u 3,41 19,31 22,55 18,02 17,62 5,50 7,04 6,56 100,00

Kepulauan Riau 1,78 11,00 11,30 12,30 27,66 24,73 5,99 5,24 100,00

J a m b i 6,39 25,51 25,01 14,82 12,47 6,10 4,91 4,78 100,00



Bengkulu 4,56 26,80 23,47 18,66 12,95 4,53 4,37 4,65 100,00

Lampung 4,80 28,01 27,18 19,97 9,31 5,09 3,12 2,53 100,00

DKI Jakarta 1,21 8,15 18,57 20,02 17,98 15,13 7,21 11,74 100,00

Jawa Barat 4,70 17,32 34,68 17,00 11,33 6,10 4,10 4,76 100,00

Banten 4,61 19,73 25,24 20,08 14,20 8,26 3,69 4,19 100,00

Jawa Tengah 10,12 21,13 32,06 16,31 8,68 5,21 3,00 3,50 100,00

DI Yogyakarta 10,07 14,80 19,89 17,67 12,20 12,53 5,15 7,69 100,00

Jawa Timur 13,38 22,04 28,11 14,91 9,76 4,99 2,27 4,54 100,00

B a l i 14,66 17,95 22,55 15,37 13,81 7,09 4,03 4,54 100,00







Sulawesi Utara 0,35 14,66 19,18 19,10 20,93 11,21 4,21 10,36 100,00

Gorontalo 1,25 31,71 23,71 13,40 13,97 6,73 3,98 5,24 100,00

Sulawesi Tengah 3,54 21,11 32,59 16,21 11,27 4,77 4,97 5,53 100,00


Sulawesi Barat 11,80 29,24 24,52 13,70 9,26 4,44 3,46 3,58 100,00


Maluku 3,54 22,01 27,04 16,33 16,35 5,13 4,67 4,93 100,00

Maluku Utara 2,68 26,88 26,72 15,04 13,66 3,35 5,36 6,32 100,00

P a p u a 51,84 14,79 10,08 9,94 6,15 3,10 1,46 2,64 100,00

Papua Barat 22,16 20,57 20,11 12,23 11,01 4,95 4,28 4,70 100,00

INDONESIA 8,71 20,69 27,61 16,62 11,80 6,14 3,71 4,72 100,00

(1)

SLTPSMU



Universitas TotalProvinsi

Tidak/Belum

pernah

bersekolah

Tidak/Belum

tamat SD

Sekolah

Dasar

Diploma I, II,

III, /Akademi

Laki-laki+Perempuan

Umum Kejuruan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 3,25 13,89 24,28 21,67 22,57 3,92 4,52 5,90 100,00

Sumatera Utara 1,95 15,39 22,87 23,79 19,74 10,29 2,31 3,66 100,00

Sumatera Barat 1,63 23,78 20,65 20,85 15,97 8,90 3,79 4,41 100,00

R i a u 1,99 16,80 25,46 21,47 18,69 7,53 3,41 4,64 100,00

Kepulauan Riau 2,10 11,72 14,93 14,86 25,39 19,51 5,30 6,19 100,00

J a m b i 4,12 20,88 26,89 19,42 14,62 6,74 3,06 4,28 100,00



Bengkulu 3,15 21,87 23,65 21,22 15,83 6,68 2,79 4,81 100,00

Lampung 3,16 24,05 27,42 22,10 11,83 6,46 2,20 2,77 100,00

DKI Jakarta 0,74 6,27 15,20 19,89 22,69 17,94 5,58 11,70 100,00

Jawa Barat 3,06 15,17 35,87 17,33 12,88 8,16 2,88 4,64 100,00

Banten 3,31 18,00 25,17 19,24 15,88 10,94 2,81 4,65 100,00

Jawa Tengah 6,89 19,01 33,82 18,27 9,73 6,75 2,33 3,18 100,00

DI Yogyakarta 6,58 13,44 19,33 19,15 14,32 14,55 4,67 7,95 100,00

Jawa Timur 9,07 19,86 28,86 17,47 11,48 7,44 1,68 4,14 100,00

B a l i 10,05 15,32 21,29 16,37 19,07 8,39 4,05 5,47 100,00







Sulawesi Utara 0,32 16,59 22,09 21,82 21,31 8,70 2,36 6,82 100,00

Gorontalo 1,16 39,28 24,01 14,26 10,66 5,20 1,96 3,47 100,00

Sulawesi Tengah 2,75 19,37 32,48 19,43 13,19 5,38 2,87 4,53 100,00


Sulawesi Barat 8,65 28,79 25,09 15,41 10,83 5,22 2,45 3,56 100,00


Maluku 2,66 19,79 25,77 18,45 19,34 6,65 2,87 4,48 100,00

Maluku Utara 2,55 21,76 25,29 18,67 18,47 4,25 3,21 5,80 100,00

P a p u a 41,64 13,69 12,06 12,60 11,02 4,40 1,64 2,96 100,00

Papua Barat 12,90 17,86 20,36 16,62 15,77 7,89 3,01 5,60 100,00

INDONESIA 5,83 18,54 28,27 18,49 13,90 7,86 2,66 4,44 100,00



(1)

ProvinsiTidak/Belum

pernah

bersekolah

Tidak/Belum

tamat SD

Sekolah

DasarSLTP

Diploma I, II,

III, /AkademiUniversitas Total

SMU

< 9 M2 per

Kapita

> 9 M2

per

KapitaTotal < 9 M

2 per

Kapita

> 9 M2

per

KapitaTotal < 9 M

2 per

Kapita

> 9 M2

per

KapitaTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Aceh 24,88 75,12 100,00 11,38 88,62 100,00 22,11 77,89 100,00Sumatera Utara 24,00 76,00 100,00 10,12 89,88 100,00 21,88 78,12 100,00Sumatera Barat 21,87 78,13 100,00 9,59 90,41 100,00 19,89 80,11 100,00R i a u 19,68 80,32 100,00 13,67 86,33 100,00 19,09 80,91 100,00Kepulauan Riau 25,71 74,29 100,00 23,38 76,62 100,00 25,36 74,64 100,00J a m b i 17,89 82,11 100,00 9,59 90,41 100,00 17,01 82,99 100,00Sumatera Selatan 28,08 71,92 100,00 19,30 80,70 100,00 27,17 72,83 100,00Kepulauan Bangka Belitung 15,04 84,96 100,00 6,79 93,21 100,00 14,01 85,99 100,00Bengkulu 22,01 77,99 100,00 13,04 86,96 100,00 21,05 78,95 100,00Lampung 12,06 87,94 100,00 5,87 94,13 100,00 11,43 88,57 100,00DKI Jakarta 41,30 58,70 100,00 27,21 72,79 100,00 39,17 60,83 100,00Jawa Barat 19,49 80,51 100,00 9,57 90,43 100,00 18,22 81,78 100,00Banten 21,67 78,33 100,00 12,16 87,84 100,00 20,52 79,48 100,00Jawa Tengah 5,27 94,73 100,00 3,12 96,88 100,00 4,94 95,06 100,00DI Yogyakarta 7,48 92,52 100,00 4,88 95,12 100,00 6,97 93,03 100,00Jawa Timur 9,37 90,63 100,00 5,24 94,76 100,00 8,68 91,32 100,00B a l i 22,52 77,48 100,00 12,66 87,34 100,00 21,69 78,31 100,00Nusa Tenggara Barat 34,27 65,73 100,00 24,88 75,12 100,00 32,24 67,76 100,00Nusa Tenggara Timur 44,43 55,57 100,00 27,64 72,36 100,00 42,04 57,96 100,00Kalimantan Barat 24,93 75,07 100,00 13,81 86,19 100,00 23,80 76,20 100,00Kalimantan Tengah 22,34 77,66 100,00 10,39 89,61 100,00 21,23 78,77 100,00Kalimantan Selatan 21,41 78,59 100,00 11,88 88,12 100,00 20,03 79,97 100,00Kalimantan Timur 23,11 76,89 100,00 18,06 81,94 100,00 22,68 77,32 100,00Sulawesi Utara 30,43 69,57 100,00 13,21 86,79 100,00 28,34 71,66 100,00Gorontalo 32,40 67,60 100,00 16,00 84,00 100,00 30,77 69,23 100,00Sulawesi Tengah 26,78 73,22 100,00 14,32 85,68 100,00 25,49 74,51 100,00Sulawesi Selatan 18,04 81,96 100,00 9,64 90,36 100,00 16,53 83,47 100,00Sulawesi Barat 30,65 69,35 100,00 16,02 83,98 100,00 28,53 71,47 100,00Sulawesi Tenggara 23,22 76,78 100,00 15,54 84,46 100,00 21,95 78,05 100,00Maluku 32,67 67,33 100,00 22,64 77,36 100,00 31,46 68,54 100,00Maluku Utara 22,15 77,85 100,00 12,60 87,40 100,00 21,15 78,85 100,00P a p u a 59,08 40,92 100,00 39,09 60,91 100,00 57,39 42,61 100,00Papua Barat 28,45 71,55 100,00 15,70 84,30 100,00 27,25 72,75 100,00

INDONESIA 18,58 81,42 100,00 10,14 89,86 100,00 17,38 82,62 100,00

Tabel 8.1. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin KRT, dan Luas Lantai per Meter Persegi Perkapita, 2009

(1)

Laki-laki+Perempuan

Provinsi

PerempuanLaki-laki

Lantai Bukan

Tanah

Lantai

TanahTotal

Lantai Bukan

Tanah

Lantai

TanahTotal

Lantai Bukan

Tanah

Lantai

TanahTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 88,50 11,50 100,00 85,36 14,64 100,00 88,05 11,95 100,00

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Jenis Lantai Terluas, 2009

(1)

Laki-laki+Perempuan

Provinsi

PerempuanLaki-laki

Atap LayakAtap Tidak

LayakTotal Atap Layak

Atap Tidak

LayakTotal Atap Layak

Atap Tidak

LayakTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


INDONESIA 96,41 3,58 100,00 96,28 3,73 100,00 96,38 3,61 100,00

Laki-laki+Perempuan

Tabel 8.3. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Jenis Atap Terluas, 2009

(1)

Provinsi

Laki-laki Perempuan

Tembok Kayu Bambu Lainnya Total Tembok Kayu Bambu Lainnya Total Tembok Kayu Bambu Lainnya Total

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


INDONESIA 67,40 22,50 8,89 1,22 100,00 63,73 22,65 12,25 1,37 100,00 66,88 22,52 9,36 1,24 100,00

Tabel 8.4. Persentase Rumahtangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Jenis Dinding Terluas, 2009

(1)

Laki-laki+PerempuanProvinsi

PerempuanLaki-laki

Menggunakan

Listrik

Menggunakan Air

Bersih

Menggunakan

Listrik

Menggunakan Air

Bersih

Menggunakan

Listrik

Menggunakan Air

Bersih

(2) (3) (4) (5) (6) (7)


INDONESIA 93,61 53,68 93,11 53,83 93,54 53,70

Laki-laki+Perempuan

Tabel 8.5. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Menggunakan Listrik dan Air Bersih, 2009

(1)

Provinsi

Laki-laki Perempuan

Tangki/

SPAL

Kolam/

sawah

Sungai/

danau/

laut

Lobang

tanahTotal

Tangki/

SPAL

Kolam/

sawah

Sungai/

danau/

laut

Lobang

tanahTotal

Tangki/

SPAL

Kolam/

sawah

Sungai

/

danau/

Lobang

tanahTotal

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)


INDONESIA 67,40 22,50 8,89 1,22 100,00 63,73 22,65 12,25 1,37 100,00 66,88 22,52 9,36 1,24 100,00

Tabel 8.6. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Sendiri menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Tempat

Pembuangan Akhir, 2009

(1)

Laki-laki+Perempuan

Provinsi

PerempuanLaki-laki

Ada Telepon RumahAda Telepon

Seluler

Ada Telepon

Rumah

Ada Telepon

Seluler

Ada Telepon

Rumah

Ada Telepon

Seluler

(2) (3) (4) (5) (6) (7)


INDONESIA 10,48 63,99 9,62 48,75 10,36 61,84

Laki-laki+Perempuan

Tabel 8.7. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Keberaadan Telepon di Rumah dan HP, 2009

(1)

Provinsi

Laki-laki Perempuan

Ada Komputer

Desktop/PC

Ada Laptop/

Notebook

Ada Komputer

Desktop/PC

Ada Laptop/

Notebook

Ada Komputer

Desktop/PC

Ada Laptop/

Notebook

(2) (3) (4) (5) (6) (7)


INDONESIA 8,76 5,40 6,18 4,49 8,40 5,27

Laki-laki+Perempuan

Tabel 8.8. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Keberaadan Komputer Desktop/PC dan

Laptop/Notebook, 2009

(1)

Provinsi

Laki-laki Perempuan

Warnet Kantor Sekolah Rumah Lainnya Warnet Kantor Sekolah Rumah Lainnya Warnet Kantor Sekolah Rumah Lainnya

(2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (14) (15) (16) (17) (18)

Aceh 4,58 3,21 1,63 1,54 0,54 4,58 1,05 1,38 0,37 0,15 4,58 2,77 1,58 1,30 0,46

Sumatera Utara 5,38 1,78 1,83 1,45 0,20 4,25 1,76 0,99 1,63 0,15 5,21 1,78 1,70 1,48 0,19

Sumatera Barat 8,48 3,90 3,28 2,71 0,31 10,36 2,03 3,30 2,71 0,20 8,78 3,59 3,29 2,71 0,29

R i a u 5,88 4,40 3,24 3,44 0,48 7,91 2,51 6,01 1,47 1,22 6,08 4,22 3,51 3,25 0,55

Kepulauan Riau 5,92 5,75 2,54 3,32 1,01 4,57 4,58 1,28 3,15 0,38 5,72 5,58 2,35 3,30 0,91

J a m b i 4,00 2,06 1,26 1,37 0,38 5,19 1,22 1,43 0,94 0,25 4,13 1,97 1,28 1,33 0,36

Sumatera Selatan 5,84 2,35 1,91 1,68 0,45 7,31 2,19 2,95 2,09 0,37 5,99 2,33 2,02 1,72 0,44

Kepulauan Bangka Belitung 5,71 2,68 2,59 2,10 0,48 3,95 1,73 1,13 2,50 0,42 5,49 2,56 2,41 2,15 0,48

Bengkulu 6,14 2,55 2,02 2,43 0,84 9,02 1,13 1,72 1,17 2,00 6,45 2,40 1,99 2,30 0,97

Lampung 2,62 1,20 1,39 0,91 0,31 6,30 1,41 1,27 3,55 0,45 2,99 1,22 1,37 1,18 0,32

DKI Jakarta 15,75 15,20 6,54 11,88 8,43 13,31 16,29 6,90 11,67 9,51 15,38 15,36 6,59 11,85 8,59

Jawa Barat 7,15 4,05 3,40 3,58 0,61 6,65 2,73 2,54 2,28 0,49 7,08 3,88 3,29 3,41 0,59

Banten 5,55 5,16 2,46 3,79 3,26 5,18 1,67 1,48 1,67 1,66 5,51 4,74 2,34 3,53 3,07

Jawa Tengah 6,41 2,01 3,35 1,50 0,51 5,64 1,20 2,68 0,90 0,51 6,29 1,88 3,25 1,40 0,51

DI Yogyakarta 20,04 6,97 9,04 5,91 1,41 21,43 5,60 11,18 5,96 2,16 20,31 6,70 9,46 5,92 1,56

Jawa Timur 7,39 2,96 3,22 2,37 0,42 6,66 1,77 2,75 1,65 0,31 7,27 2,76 3,14 2,25 0,40

B a l i 6,52 3,94 2,57 3,24 0,59 6,73 3,29 2,28 3,79 0,31 6,54 3,89 2,55 3,29 0,57

Nusa Tenggara Barat 3,64 1,85 1,46 1,48 0,37 5,29 0,58 1,75 0,93 0,24 4,00 1,57 1,52 1,36 0,34

Nusa Tenggara Timur 1,95 1,74 0,62 1,00 0,10 3,17 1,30 0,55 0,88 0,08 2,12 1,67 0,61 0,98 0,09

Kalimantan Barat 4,45 2,10 1,27 1,59 0,35 4,75 1,47 0,89 1,54 0,34 4,48 2,03 1,23 1,58 0,35

Kalimantan Tengah 2,93 2,08 0,64 1,92 0,36 4,63 0,64 0,35 0,85 0,49 3,08 1,94 0,61 1,82 0,37

Kalimantan Selatan 6,11 3,08 1,50 3,09 0,60 6,12 2,17 1,08 2,16 0,80 6,11 2,95 1,44 2,95 0,63

Kalimantan Timur 8,37 8,15 3,79 6,09 1,02 8,08 4,23 1,72 3,39 0,71 8,35 7,82 3,62 5,86 0,99

Sulawesi Utara 6,27 3,30 2,16 3,28 1,08 9,67 2,81 3,87 2,56 1,70 6,68 3,24 2,37 3,19 1,16

Gorontalo 5,72 3,03 1,88 1,22 0,49 8,55 4,06 2,30 3,25 0,14 6,00 3,13 1,92 1,43 0,45

Sulawesi Tengah 3,34 1,35 0,90 0,92 0,37 5,75 1,81 1,20 0,71 0,20 3,59 1,40 0,93 0,90 0,35

Sulawesi Selatan 6,20 2,38 1,66 2,39 0,55 6,94 1,67 2,35 1,97 0,68 6,34 2,25 1,78 2,32 0,58

Sulawesi Barat 1,01 1,01 1,49 1,33 0,23 1,08 0,95 1,85 0,54 1,35 1,02 1,00 1,54 1,22 0,39

Sulawesi Tenggara 3,70 2,28 0,77 1,95 0,52 3,94 2,22 0,97 1,61 0,63 3,74 2,27 0,80 1,89 0,54

Maluku 4,91 1,58 0,47 0,98 1,59 6,27 0,78 0,70 0,78 2,13 5,08 1,48 0,50 0,95 1,65

Maluku Utara 3,28 2,34 0,82 1,10 0,21 6,78 1,57 2,26 0,45 0,09 3,64 2,26 0,97 1,03 0,20

P a p u a 1,94 2,83 0,83 1,57 2,37 1,51 2,76 1,65 1,06 2,94 1,90 2,83 0,90 1,53 2,42

Papua Barat 1,72 5,12 1,68 2,01 0,53 4,87 5,51 0,45 0,95 2,95 2,02 5,16 1,57 1,91 0,76

INDONESIA 6,68 3,55 2,89 2,83 0,95 6,79 2,55 2,70 2,21 0,92 6,69 3,41 2,86 2,74 0,94

Tabel 8.9. Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, dan Keberadaan Art yang

Mengakses Internet, 2009

(1)

Laki-laki+Perempuan

Provinsi

PerempuanLaki-laki

ProvinsiTidak/blm

pernah sekolah

Masih

Bersekolah

Tidak

Bersekolah

Lagi

Total

(1) (2) (3) (4) (5)

Aceh 3,07 82,72 14,22 100,00

Sumatera Utara 3,91 77,05 19,04 100,00

Sumatera Barat 5,99 64,82 29,19 100,00

Riau 3,89 72,72 23,38 100,00

Kepulauan Riau 2,17 53,07 44,77 100,00

Jambi 4,65 64,72 30,63 100,00

Sumatera Selatan 6,05 64,60 29,35 100,00

Kepulauan Bangka Belitung 4,96 24,05 70,99 100,00

Bengkulu 8,53 60,72 30,75 100,00

Lampung 3,44 61,84 34,72 100,00

DKI Jakarta 4,58 61,95 33,47 100,00

Jawa Barat 5,56 65,93 28,51 100,00

Banten 8,05 55,72 36,23 100,00

Jawa Tengah 11,67 74,49 13,84 100,00

DI Yogyakarta 8,35 64,09 27,56 100,00

Jawa Timur 16,47 65,39 18,14 100,00

Bali 3,14 70,95 25,92 100,00

Nusa Tenggara Barat 5,58 74,13 20,29 100,00

Nusa Tenggara Timur 11,10 65,33 23,58 100,00

Kalimantan Barat 5,96 72,09 21,95 100,00

Kalimantan Tengah 3,77 51,91 44,32 100,00

Kalimantan Selatan 6,77 72,92 20,31 100,00

Kalimantan Timur 2,98 66,16 30,86 100,00

Sulawesi Utara 5,31 53,43 41,26 100,00

Gorontalo 8,23 60,90 30,87 100,00

Sulawesi Tengah 7,29 58,12 34,59 100,00

Sulawesi Selatan 7,51 59,81 32,67 100,00

Sulawesi Barat 5,48 71,77 22,75 100,00

Sulawesi Tenggara 7,27 72,52 20,20 100,00

Maluku 6,15 76,39 17,46 100,00

Maluku Utara 42,13 51,24 6,63 100,00

Papua 13,89 69,03 17,08 100,00

Papua Barat 8,99 66,05 24,96 100,00

INDONESIA 8,99 66,05 24,96 100,00

Tabel 9.1. Persentase Anak Telantar Berumur 7-17 Tahun menurut Provinsi dan

Partisipasi Sekolah, 2009

Provinsi Bekerja SekolahMengurus

RutaLainnya Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Aceh 23,71 64,61 2,92 8,76 100,00

Sumatera Utara 45,37 42,75 2,63 9,26 100,00

Sumatera Barat 33,60 43,89 6,19 16,32 100,00

Riau 26,07 54,30 4,05 15,58 100,00

Kepulauan Riau 46,92 42,55 3,05 7,48 100,00

Jambi 33,59 50,55 3,72 12,13 100,00



Bengkulu 25,32 51,92 6,67 16,09 100,00

Lampung 42,77 39,23 7,71 10,29 100,00

DKI Jakarta 21,28 51,53 0,86 26,33 100,00

Jawa Barat 18,42 49,70 6,05 25,83 100,00

Banten 19,49 52,24 4,37 23,90 100,00

Jawa Tengah 34,85 34,80 6,63 23,73 100,00

DI Yogyakarta 18,96 65,04 0,00 16,00 100,00

Jawa Timur 31,83 45,42 4,18 18,58 100,00

Bali 72,94 25,59 0,00 1,47 100,00







Sulawesi Utara 21,37 51,80 8,64 18,19 100,00

Gorontalo 31,37 42,74 10,02 15,87 100,00

Sulawesi Tengah 39,83 41,63 8,75 9,79 100,00


Sulawesi Barat 43,26 37,77 4,21 14,76 100,00


Maluku 30,88 52,84 7,78 8,50 100,00

Maluku Utara 27,79 56,43 5,30 10,48 100,00

Papua 52,20 35,36 2,00 10,44 100,00

Papua Barat 26,17 50,62 3,70 19,52 100,00

INDONESIA 34,45 46,17 4,95 14,43 100,00

Tabel 9.2. Persentase Anak Telantar Berumur 7-17 Tahun menurut Provinsi dan

Kegiatan Utama Seminggu Terakhir, 2009

Documents

KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK DI … 5.2 Rata-rata Anak Lahir Hidup menurut Daerah Tempat Tinggal 53 dan Kelompok Umur, 2009 ... Kelompok Umur, 2009 Tabel 4.4 Persentase Anak Berumur