Kondisi, Hambatan dan Peluang Percepatan 14 26 · Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur 3 v á { t r r v

Kondisi, Hambatan dan Peluang Percepatan

14

26

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur

1

Pendahuluan

triple track strategy

growth with equity triple track strategy

progrowth pro job

pro poverty alleviation

green economy)

triple track + 1 strategy.

propoverty alleviation

Arah Kebijakan Pemerintah

2

Handbook

Kondisi, Hambatan, dan Peluang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan

KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH PASCA DESENTRALISASI


3

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2004-2008 (dalam Triliun Rupiah)

Sumber: BPS, berbagai tahun.

Kawasan 2004 2005 2006 2007 2008

Kawasan Barat

Kawasan Timur

Rasio Barat/ Timur


4

Tabel 2 Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2008

Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Bukan Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta

Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

Sumber: BPS, berbagai tahun

Kondisi Sosial-Ekonomi Daerah.

point


5

KENDALA DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Identifikasi Kendala Global Terhadap Perekonomian Daerah.

contagious effect

contagious effect

Multiplier Effect

high cost economy


6

Identifikasi Kendala Perekonomian Lokal.

Ease of Doing Bussines


7

(i)masterplan

(ii)

(i)

entrepreneurship(ii)

(i)

stakeholder

(i)

(ii)

(i)

Identifikasi Kendala Pemerataan Pembangunan dan Hasil Pembangunan.

initialcondition


8PELUANG MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI DAERAH

domestic demand lead growth

multiplier effect

capital


9

PEMBANGUNAN DAERAH TER-TINGGAL, TERPENCIL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK


10


11

PENGENTASAN KEMISKINAN

a. Ketimpangan Tingkat Kemiskinan antar Provinsi Masih Cukup Besar.

b. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan Menurun, Namun Jumlahnya Masih Dominan

c. Secara Rata-rata, Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar Masih Rendah.


12

Tabel 3 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Susenas, Tahun 2008

Quintile

Calorieintake[kkal/kap/hari]

APSSD

[7-12]

APSSMP

[13-15]

APSSMA

[16-18]

Akseske

Dokter

Akses ke Puskes-

mas

AksesAir

Bersih

Akses ke Sanitasi

Total 1.983 98,9 84,8 55,1 30,3 35,6 54,1 73,9 Sumber: BPS, 2006

d. Beberapa Permasalahan Lain.


13

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan

b. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan

c. Pemberdayaan Masyarakat


14

Arah Kebijakan Pemerintah PRIORITAS DAN SASARAN POKOK RPJMN 2010-2014


15

Gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran


16

ASUMSI MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL 2011

Tabel 4 Indikator Makroekonomi 2011

Indikator APBN 2011

Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan Ekonomi (%) Nominal (miliar Rp)

Inflasi y.o.y (%)

Kurs Rupiah (Rp/US$)

SBI 3 Bulan Rata-rata (%)

Harga Minyak (US$/barel)

Lifting Minyak (juta barel/hari)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2011


17Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2011.

Pembangunan kesejahteraan.

Pembangunan demokrasi,

Penegakan hukum

domestic connectivity


18

POSTUR APBN 2011


19

Tabel 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 2005-2011

(Dalam Miliar Rupiah)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P RAPBN APBN

A. Pendapatan Negara dan Hibah 495,224.2 637,987.2 707,806.1 9,816,009.4 848,763.2 992,398.8 1,086,369.6 1,104,902.0

I. Penerimaan Dalam Negeri 493,919.4 636,153.1 706,108.3 979,305.4 847,096.6 990,502.3 1,082,630.1 1,101,162.5 1Penerimaan Perpajakan 347,031.1 409,203.0 490,988.6 658,700.8 619,922.2 743,325.9 839,540.3 850,255.5

a. Pajak Dalam Negeri 331,791.9 395,971.5 470,051.8 622,358.7 601,251.8 720,764.5 816,422.3 827,246.2 b. Pajak Perdagangan Internasional 15,239.2 13,231.5 20,936.8 36,342.1 18,670.4 22,561.4 23,118.0 23,009.3

2Penerimaan Negara Bukan Pajak 146,888.3 226,950.1 215,119.7 320,604.6 227,174.4 247,176.4 243,089.7 250,907.0 II. Hibah 1,304.8 1,834.1 1,697.7 2,304.0 1,666.6 1,896.5 3,739.5 3,739.5

B. Belanja Negara 509,632.4 667,128.7 757,649.9 985,730.8 937,382.1 1,126,146.5 1,202,046.2 1,229,558.5 I. Belanja Pemerintah Pusat 361,155.2 440,032.0 504,623.3 693,356.0 628,812.4 781,533.6 823,627.0 836,578.2

1. K/L 120,823.0 216,094.7 225,014.2 262,003.3 306,999.5 366,134.5 410,409.2 432,779.3 2. Non K/L 240,332.2 223,937.3 279,609.1 431,352.7 321,812.9 415,399.1 413,217.9 403,798.9

II. Transfer Ke Daerah 150,463.9 226,179.9 253,263.2 292,433.5 308,585.3 344,612.9 378,419.2 392,980.3 1 Dana Perimbangan 143,221.3 222,130.6 243,967.2 278,714.7 287,251.5 314,363.3 329,099.3 334,324.0 2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7,242.6 4,049.3 9,296.0 13,718.8 21,333.8 30,249.6 49,319.9 58,656.3

III. Suspen (1,986.7) 916.8 (236.5) (58.7) (15.6) 0.0 0.0 0.0

C. Keseimbangan Primer 50,791.4 49,941.1 29,962.6 84,308.5 5,163.2 (28,097.5) 726.2 (9,447.3)

D. Surplus Defisit Anggaran (A-B) (14,408.2) (29,141.5) (49,843.8) (4,121.3) (88,618.8) (133,747.7) (115,676.6) (124,656.5)

E. Pembiayaan 11,121.2 29,415.6 42,456.5 84,071.7 112,583.2 133,747.7 115,676.6 124,656.5 I. Pembiayaan Dalam Negeri 21,393.2 55,982.1 69,032.3 102,477.6 128,133.0 133,903.2 118,672.6 125,266.0 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (10,272.0) (26,566.5) (26,575.8) (18,405.9) (15,549.8) (155.5) (2,995.9) (609.5)

(3,287.0) 274.1 (7,387.3) 79,950.4 23,964.4 0.0 0.0 0.0Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

2011

Sumber: Kementerian keuangan, Nota Keuangan 2011

TRANSFER DANA KE DAERAH


20

Pokok-Pokok Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2011.

B


21

Gambar 2 Alokasi Dana Transfer, Tahun 2009 – 2011

Dana Alokasi Khusus.

medium term expenditure framework

performance based budgeting

4.


22

Dana Bagi Hasil.

Dana Otonomi Khusus.


23

Dana Penyesuaian.

Dana Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan.


24

Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan TP ke DAK

grand strategy


25

SEB Monitoring dan Evaluasi DAK.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKO-NOMI


26

PENGUATAN PERAN GUBERNUR DALAM PEMERINTAHAN DAERAH

WEWENANG DAN FUNGSI GUBERNUR

IDENTIFIKASI POTENSI TERKAIT PERAN GUBERNUR DAN ALTER-NATIF SOLUSINYA


27

SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


28

Gambar 3 Bagan Tugas dan Wewenang Gubernur pada Tahapan Pelaksanaan dan Implementasi

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

1) Melaksanakanprogram dan

kegiatandekonsentrasi,

tugaspembantuan danurusan bersamasesuai denganpetunjuk yang

ditetapkan olehmenteri/kepalaLembaga terkait

2) MenyelenggarakanForum Koordinasi Pimpinan

Daerah (MusyawarahPimpinan Daerah) dalam

rangka koordinasipelaksanaan pembangunan

daerah termasuk:

i) memberi dukunganterhadap kerja sama

antar kabupaten/kotadalam

penyelenggaraanurusan pemerintahan

ii) menyelesaikanperselisihan antar

kabupaten/kota dalampenyelenggaraan urusan

pemerintahan

iii) menetapkan kriteria, penetapan situasi sertamelakukan koordinasi

terhadap ancaman, tantangan, hambatandan gangguan daerahdan stabilitas politik

iv) menjaga pengamalanideologi Pancasila,

membangun kehidupandemokrasi dan menjaga

kerukunan hidupberagama

3) Menangani isu-isu lintaskabupaten/kota melaluikoordinasi, mediasi ataufasilitasi oleh Gubernur

dalam bidang :

i) penegakan peraturanperundang-undangan

ii) batas wilayah dan isukawasan

iii) penanggulanganbencana

iv) daerah otonom dankhusus

v) kerjasama daerah

vi) tata ruang

vii) ketentraman danketertiban masyarakat

viii) tugas-tugas yang diamanatkan

perundang-undanganlainnya

4) Melakukan fasilitasi dankonsultasi penyelenggaraan urusan

pemerintahan, termasuk:

i) Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan instansi vertikal di provinsi

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi

ii) Melakukan penyetaraankualitas pelayanan publikantarkabupaten/kota di

wilayah provinsi yang bersangkutan

iii) Melakukan fasilitasi dankonsultasi pengelolaan

kepegawaian kabupaten/kotadi wilayah provinsi yang

bersangkutan

iv) Melantik kepala instansivertikal dari kementerian dan

lembaga pemerintahnonkementerian yang

ditugaskan di wilayah provinsi

v) Membangun etos kerjapenyelenggaraan pemerintahan

vi) MemfasilitasiKesekretariatan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi


29

REVITALISASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

policy driven

budget driven

Gambar 4 Titik Kritis Musrenbang 2010


30

INSTRUKSI PRESIDEN, PERAN GUBERNUR DAN SINERGI PUSAT-DAERAH

Millennium Development Goals

“Penyusunan APBN dan APBD yang Sehat, Berkualitas, dan Berkesinambungan”

Pembangunan Kewilayahan dan Peningkatan Kawasan Strategis

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL


BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


31

multipliereffect

KAWASAN EKONOMI KHUSUS

[Type text] [Type text] Dukungan Pemda dalam Peningkatan Kawasan Strategis

32

customs & excisetax

OneStop Service

Perkembangan Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus.

Japan International Cooperation Agency




33

Strategi, Peluang, dan Tantangan Perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus.

One Stop Service

Terminal Handling Costhandling speed

World Class Labor Relation

good corporate governance

human capital


34

Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

demand-supply side

Law enforcement

KAWASAN PERTUMBUHAN EKO-

NOMI TERPADU (KAPET)




35

INTEGRASI DAN SINERGI KEK DAN KAPET DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI


36

Gambar 5 Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam Mendukung Kawasan Strategis

PeranPemerintahPusat:

1. Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;

2. Ketersediaan Norma, Standar, Prosedurdan Manual (NSPM);

3. Pengembanganskemainsentiffiskal dan non-fiskal; dan

4. Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.

5. Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;

6. Ketersediaan Norma, Standar, Prosedurdan Manual (NSPM);

7. Pengembanganskemainsentiffiskal dan non-fiskal; dan

8. Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.

PeranPemerintahDaerah:

1. Lahan,penataanruangdanprasarana;

2. Sistemperizinan/pelayananterpadu;

3. PeraturanDaerah yang kondusifbagiinvestasi;

4. Dukunganterhadapkeamanandanketertiban.

KawasanStrategis

Sumber: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas.

Documents

Kondisi, Hambatan dan Peluang Percepatan 14 26 · Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur 3 v á { t r r v