Kompleksitas di dalam resolusi konflik

1. Kompleks-kompleks konflik dan resolusi konfliknya

2. PBB dan resolusi konflik3. Komunitas internasional dan resolusi konflik

1. Kompleks-kompleks konflik dan resolusi konfliknya

Konflik-konflik yang telah dibahas sebelumnya; konflik antar negara, konflik internal negara dan state formation conflict, memiliki resolusi konflik yang berbeda-beda, dan bisa ditangani dengan penyelesaian secara bilateral antara pihak-pihak yang berkonflik.

Bagaimana dengan konflik yang melibatkan banyak pihak, dan terjadi di suatu wilayah yang luas?

Konsep yang digunakan oleh Wallensteen untuk melihat keterhubungan antar konflik: conflict complex.

Pengantar:

1. Regional conflict complex, di mana pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah konflik berada di satu wilayah (region). Berdasarkan Uppsala Conflict Data Project terdapat 16 wilayah konflik.

2. Global conflict complex, untuk menggambarkan rivalitas aktual maupun potensial kekuatan-kekuatan besar

Conflict complex:

Kompleks Konflik Regional

16 kompleks konflik regional yang dikelompokkan oleh Uppsala, mewakili konflik dengan intensitas tinggi dan memiliki keterkaitan antara satu konflik dengan konflik lainnya.

Tabel berikut menggambarkan 16 kompleks konflik regional. Yang ditulis italic: adalah konflik yang memiliki perjanjian perdamaian, dan yang diberi garis bawah adalah konflik yang berakhir dengan kemenangan.

Konflik regional setelah Perang Dingin:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa konflik regional memiliki potensi untuk diselesaikan.

Misalnya konflik regional yang terjadi di Amerika Tengah. Atas inisiasi Presiden Kosta Rika, Oscar Arias, pada tahun 1987 negara-negara di Amerika Tengah sepakat untuk menyelesaikan konflik internal yang terjadi di negara masing-masing dengan menerapkan kebijakan konsiliasi nasional dan prinsip non-interference.

1. Pendekatan conflict by conflict: Konflik yang berpotensi untuk diselesaikan,

segera diselesaikan . Dengan terselesaikannya satu konflik diharapkan akan tercipta semangat di dalam kawasan untuk menyelesaikan konflik yang lain.

Hal yang mengancam keberhasilan pendekatan conflict by conflict adalah apabila keterkaitan antar konflik sangat kuat sehingga untuk menyelesaikan satu konflik sangat susah dilakukan.

Pendekatan kompleks konflik regional

2. Pendekatan the most difficult conflict first (bolder approach):

Maksudnya: konflik yang paling krusial, walaupun kelihatannya sangat sulit untuk diatur, akan diselesaikan terlebih dahulu. Harapannya, jika konflik tersebut berhasil diselesaikan maka konflik-konflik lain akan dengan mudah diselesaikan.

Pendekatan ini membutuhkan analisis mengenai apa isu-isu pokok konflik dan membutuhkan tindakan-tindakan komprehensif untuk menyelesaikannya.

Bolder approach memiliki fungsi lain yaitu menciptakan sebuah sistem keamanan di dalam sebuah wilayah, dengan aturan-aturan, norma-norma bukan hanya untuk konflik pada masa kini namun juga untuk masa yang akan datang.

Regional frameworks hubungan antara kompleks konflik regional dengan sistem keamanan misalnya: regional security communities, concerts of cooperation among leading states, regional balances of power:

1. Tailor-made frameworks pertemuan, forum dan kesepakatan lainnya yang bertujuan untuk menjembatani pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan menyediakan tempat untuk menyelesaikan konflik.

2. Needs-based frameworks penyelesaian konflik berdasarkan kepentingan bersama.

Penyelesaian konflik regional pasca Perang Dingin:

Kompleks Konflik Global

Apabila di dalam kompleks konflik regional terdapat keterlibatan beberapa major power, maka konflik tersebut akan bertransformasi menjadi konflik global.

Negara-negara yang dikategorikan sebagai major power di sini adalah negara-negara yang menjadi anggota DK-PBB dan India karena India memiliki kekuatan ekonomi, politik & militer yang sangat berpengaruh.

Terdapat kecenderungan persamaan sikap major power pada masa Perang Dingin maupun pasca Perang Dingin: menghindari konfrontasi lebih lanjut. Misalnya: negara-negara Barat tidak ingin ikut campur terhadap konflik di wilayah pengaruh Rusia,seperti Chechnya. Dan Rusia bersikap hati-hati untuk tidak ikut campur dalam permasalahan di Teluk (yang didominasi negara-negara Barat).

Persaingan antar major power dengan contoh kasus Perang Dingin:

a. Kapan Perang Dingin dimulai? ◦ 1948 dengan dikuasainya Cekoslowakia oleh

Komunis? 1945 dengan perjanjian Yalta tentang Polandia atau bahkan tahun 1917 dengan Revolusi Bolshevik?

b. Kapan Perang Dingin berakhir? ◦ 1989 dengan runtuhnya Tembok Berlin? Berakhirnya

komunisme di Polandia atau di Cekoslowakiac. Apakah perang terbuka antara AS dan Uni

Soviet terjadi?◦ “…major powers are often able to contain conflicts,

and will act strongly to prevent others from becoming involved”.

Bagaimana Perang Dingin berakhir?1. Intensitas hubungan diplomatik pemimpin-

pemimpin, terutama oleh Gorbachev2. Usaha untuk mengurangi intensitas

persaingan persenjataan. 3. Kondisi détente.4. Forum untuk mempertemukan pihak-pihak

yang berkonflik, misalnya Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

2. PBB dan Resolusi Konflik

Badan-badan PBB yang memiliki peran langsung di dalam penyelesaian sengketa secara damai adalah: DK-PBB, Majelis Umum dan Sekretariat.

Wewenang DK-PBB tercantum di Bab VI Piagam PBB. Keterlibatan DK-PBB dibatasi hanya pada konflik “yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.

Tugas Majelis Umum dicantumkan di dalam Pasal 10-14.

Peran utama: mendiskusikan dan merekomendasikan masalah-masalah.

Pasal 12: “Pada waktu Dewan Keamanan menjalankan kewajibannya bertalian dengan suatu perselisihan atau suatu keadaan, Majelis Umum tidak dapat mengajukan suatu rekomendasi yang berkenaan dengan masalah tersebut kecuali apabila Dewan Keamanan menghendakinya”

Tugas Sekretaris Jenderal PBB tercantum di Bab XV.

Pasal 99: “Seketaris Jenderal dapat meminta perhatian Dewan Keamanan mengenai sesuatu hal yang menurut pendapatnya dapat membayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.

DK-PBB, Majelis Umum dan Sekretaris Jenderal adalah badan-badan yang menangani penyelesaian masalah pada tingkat politik. Apabila sebuah masalah memerlukan pendekatan hukum maka wewenang akan diberikan kepada International Court of Justice (ICJ).

UN Peacekeeping dibentuk untuk menjaga keberlangsungan perdamaian di suatu daerah konflik.

Misi pertama UN Peacekeeping adalah tahun 1948, ketika DK-PBB mengeluarkan resolusi berupa pengiriman pasukan ke Timur Tengah untuk mengawasi Armistice Agreement antara Israel dan negara-negara Arab lainnya.

Hingga saat ini UN Peacekeeping telah menjalankan 63 misi perdamaian.

UN Peacekeeping

Istilah "peacekeeping" tidak terdapat di dalam Piagam PBB.

Dag Hammarskjöld, Sekjen PBB yang kedua menyebutnya sebagai bagian dari "Chapter Six and a Half" dari Piagam PNN metode yang menggabungkan antara metode penyelesaian masalah secara tradisional (negosiasi dan mediasi) di dalam Bab VI dan tindakan yang lebih persuasif di dalam Bab VII

Operasi dari UN Peacekeeping dijalankan atas mandat dari DK-PBB.

Mandat DK-PBB berbeda-beda dari waktu ke waktu, tergantung konflik dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Mandat DK-PBB untuk menurunkan UN Peacekeeping juga tergantung pada bentuk dan isi kesepakatan antara kelompok-kelompok yang berkonflik.

Biaya misi perdamaian PBB ditanggung oleh seluruh negara anggota PBB. Pembiayaan didasarkan pada skala kekayaan masing-masing negara dan anggota tetap DK PBB diharuskan membayar lebih karena mereka diamanatkan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Selain iuran dari negara-negara anggota, banyak juga negara yang memberi bantuan secara sukarela seperti bantuan transportasi, personel, dukungan finansial, suplai makanan, obat dll.

Pembiayaan

http://www.un.org/en/peacekeeping/