SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUWI

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR . 19 TAHUN 2013

TENTANGPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI

UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak konstitusional WargaNegara Indonesia agar dapat memilih dalamPemilu, dan untuk menjamin kelancaran sertatertib penggunaan hak pilih Warga Negara yangtelah memiliki hak pilih dalam Pemilu;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1)huruf c dan huruf f, Pasal 9 ayat (1) huruf e, danPasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor15 Tahun 2011 ten tang Penyelenggara PemilihanUmum, Komisi Pemilihan Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Komisi PemilihanUmurn Kabupaten/Kota melaksanakan tugas danwewenang memutakhirkan data pemilihberdasarkan data kependudukan danmenetapkan sebagai daftar pemilih;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33ayat (3), dan 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,perlu menetapkan Peraturan Komisi PemilihanUmum tentang Penyusunan Daftar Pemilih diLuar Negeri untuk Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5189);

2. Undang ...

- 2 -

Memerhatikan

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor101, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, danJadual Penyelenggaraan Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Tahun 2014 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698),sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhirdengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 06 Tahun 2013.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umumtanggal 26 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANGPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERIUNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu,adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yangdilaksanakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

2. Pemilu ...

- 3 -

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah adalah Pemilu untuk memilih AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dalarn Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkatDPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkatDPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnyadisingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan Dewan dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KomisiPemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilusebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraanPemilu untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan WakilPresiden secara langsung oleh rakyat, serta untukmemilih gubernur, bupati, dan walikota secarademokratis.

7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakanPemilu.

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnyadisingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemiluyang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalahpenyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakanPemilu di kabupaten/kota.

10. Komisi ...

- 4 -

10. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkatKIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yangmerupakan bagian dari KPU dan diberi wewenangoleh Undang-Undang untuk menyelenggarakanPemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu AnggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRA dan DPRDKabupaten/Kota atau DPRK, Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintahan Aceh.

11. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disingkatPPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untukmelaksanakan Pemilu di Luar Negeri.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara LuarNegeri selanjutnya disingkat KPPSLN adalahkelompok yang dibentuk PPLN untuk melaksanakanpemungutan suara di tempat pemungutan suara diLuar Negeri.

13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri,selanjutnya disebut Pantarlih LN, adalah petugasyang dibentuk oleh PPLN untuk melakukanpendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnyadisingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannyapemungutan suara di luar negeri.

15. Kelompok Kerja Pemilihan Umum Luar Negeri,selanjutnya disingkat Pokja PLN adalah KelompokKerja yang dibentuk oleh KPU, sebagai tindak lanjutatas kerja sama antara KPU dengan KementerianLuar Negeri, selanjutnya disebut Pokja Pemilu LuarNegeri.

16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yangberdomisili di wilayah Republik Indonesia atau diluar negeri.

17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsaIndonesia asli dan orang-orang bangsa lain yangdisahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

18. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telahgenap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebihatau sudah/pernah kawin.

19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk PemiluAnggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota dan Perseorangan untuk PemiluAnggota DPD.

20. Data ...

- 5-

20. Data Kependudukan adalah data dalam bentuk dataagregat kependudukan per kecamatan, DataPenduduk Potensial Pemilih Pemilu selanjutnyadisingkat DP4 yang disediakan oleh Menteri DalamNegeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan data WargaNegara Indonesia yang bertempat tinggal di luarnegeri yang disediakan oleh Menteri Luar Negeri.

21. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri, DaftarPemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri,Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri, Daftar PemilihTambahan Luar Negeri selanjutnya disingkat DPSLN,DPSHPLN, DPTLN, DPTBLN.

22. Sinkronisasi adalah pencocokan dan penyesuaiandata penduduk dari Menteri Dalam Negeri dan dataWarga Negara Indonesia di luar negeri dari MenteriLuar Negeri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)Pemilu terakhir yang dimiliki oleh KPU.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untukmemperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dariMenteri Luar Negeri, serta dapat mempertimbangkanDPT Pemilu terakhir dengan cara melakukanverifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya untukdigunakan sebagai bahan penyusunan daftarpemilih sementara yang dilaksanakan oleh PPLNdengan dibantu oleh Pantarlih LN.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkatsistem dan teknologi informasi untuk mendukungkerja penyelenggara pemilu dalam menyusun,mengkoordinasi, mengumumkan dan memeliharadata pemilih.

25. Hari adalah hari berdasarkan kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;

e. tertib;

f. kepentingan ...

- 6 -

f. kepentingan umurn;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi; dan

1. efektivitas.

BAB II

HAK MEMILIH

Pasal 3

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutansuara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahunatau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyaihak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksudpada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Perniludalam daftar Pemilih.

Pasal 4

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, WargaNegara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilihkecuali yang ditentukan lain dalam peraturanperundang-undangan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangberada di luar negeri hanya memilih calon anggotaDPR dari daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta II.

Pasal 5

(1) Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalamdaftar Pemilih di PPLN/TPSLN.

(2) Dalam hal terdapat Pemilih yang belum tercantumdalam daftar dokumen laporan Warga NegaraIndonesia yang dimiliki oleh Perwakilan RepublikIndonesia, Pemilih bersangkutan mendaftarkanalamatnya.

(3) Dalam hal seorang Pemilih memiliki lebih dari 1(satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harusmenentukan satu di antaranya yang alamatnyasesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen

laporan ...

- 7 -

laporan Warga Negara Indonesia yang dimiliki olehPerwakilan Republik Indonesia untuk ditetapkansebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalamdaftar pemilih.

BAB III

PENYEDIAAN DATA PEMILIH

Bagian KesatuData Kependudukan

Pasal 6

(1) Pemerintah menyediakan Data Kependudukandalam bentuk data Warga Negara Indonesia yangbertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagiKPU dalam penyusunan daftar Pemilih sementara.

(2) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggaldi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri LuarNegeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas)bulan sebelum hari pemungutan suara, dalambentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik(softcopy), dan dituangkan dalam berita acara serahterima.

(3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disinkronisasi oleh Pemerintah bersama KPUdalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerimanya Data Kependudukan dari Menteri LuarNegeri.

(4) Data Kependudukan yang telah disinkronisasi olehPemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksudpada ayat (3) menjadi Data Penduduk PotensialPemilih Pemilu (DP4).

(5) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harusdiserahkan dalam waktu yang bersamaan olehPemerintah paling lambat 14 (empat belas) bulansebelum hari pemungutan suara dengan mekanismeMenteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.

(6) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggaldi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilihdengan memerhatikan data Pemilih pada Pemiluyang terakhir.

Pasal 7 ...

- 8-

Pasal 7

Penyerahan Data Kependudukan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh KepalaPerwakilan Republik Indonesia kepada KPU melaluiMenteri Luar Negeri dan tembusannya disampaikankepada PPLN yang dituangkan dalam berita acara serahterima dan disertai cetakan (hardcopy) dan dataelektronik (softcopy).

Pasal 8

Sebelum pelaksanaan penyerahan Data Kependudukandari Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada PPLNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPLN terlebihdahulu melakukan koordinasi dengan KepalaPerwakilan Republik Indonesia berkenaan denganvalidasi data.

Pasal 9

(1) PPLN menggunakan DP4 yang diterima dari KPUsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)sebagai bahan untuk menyusun daftar Pemilih diluar negeri.

(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling kurang memuat nomor kartu keluarga/nomorinduk kependudukan/paspor, nama, tanggal lahir,jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenisdisabilitas Warga Negara Indonesia yang mempunyaihak memilih.

(3) Dalam penyusunan daftar Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PPLN dibantu oleh PantarlihLN.

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran pemutakhiran data danpenyusunan daftar Pemilih di Luar Negeri, KPUdan/atau Pokja Pemilu Luar Negeri mengadakanbimbingan teknis dan sosialisasi kepada PPLN.

(2) Bimbingan teknis dan sosialisasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelumpemutakhiran data oleh PPLN.

Bagian ...

- 9 -

Bagian KeduaPemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri

Pasal 11

(1) PPLN melakukan Pemutakhiran Data Pemilihberdasarkan DP4 dari KPU sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan palinglama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DP4.

(3) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih digunakan sebagaibahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara LuarNegeri (DPSLN).

Pasal 12

PPLN dengan dibantu Pantarlih LN mengubah DP4menjadi data Pemilih dengan menggunakan formulir(Model A LN).

Pasal 13

(1) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PPLN dibantuoleh Pantarlih LN yang berasal dari Warga NegaraIndonesia yang bekerja di Perwakilan RepublikIndonesia atau warga masyarakat Indonesia yangtinggal di negara yang bersangkutan.

(2) Pantarlih LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

(3) Pantarlih LN berjumlah 1 (satu) orang untuk setiapTPSLN.

Pasal 14

Dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPLNdibantu Pantarlih LN mengadakan perbaikan dataantara lain:

a. meneliti nama-nama yang tercantum dalam DP4untuk memastikan telah memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. perubahan status anggota Tentara NasionalIndonesia dan Polisi Republik Indonesia menjadistatus atau purnatugas (dibuktikan dengan suratkeputusan pensiun dari pejabat yang berwenang);

c. perubahan ...

- 10-

c. perubahan status dari status sipil menjadi anggotaTentara Nasional Indonesia dan Polisi RepublikIndonesia (dibuktikan dengan surat keputusanpengangkatan dari pejabat yang berwenang);

d. tidak terdaftar dalam data penduduk/data Pemilih,tetapi telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;

e. telah meninggal dunia;

f. pindah domisili ke wilayah/daerah lain;

g. perbaikan penulisan identitas Pemilih;

h. menyusun data yang dapat didaftar di kota-kota diluar negeri wilayah kerjanya secara terpisah-pisah,setiap satu susun terdiri sebanyak-banyaknya 500(lima ratus) yang tercantum dalam Model A LN,dengan mernperhatikan rumah/tempat tinggal yangsaling berdekatan yang dalam pemungutan suara di1 (satu) TPSLN.

Pasal 15

Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dapat dilakukan dengan cara:

a. mendatangi Pemilih atau;

b. menghubungi Pemilih melalui telepon atau;

c. mengirim surat kepada Pemilih melalui pos atau;

d. mengirim surat elektronik (e-mail) kepada Pemilihatau;

e. mengumpulkan Pemilih di Kan tor PerwakilanRepublik Indonesia atau;

f. mengumumkan data Pemilih di laman KedutaanBesar Republik Indonesia untuk mendapatkanmasukan dari pemilih; atau

g. dengan cara lain sesuai dengan ketentuan yang bisadipertanggung jawabkan.

Bab IV .,

-11 -

BAB IV

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARALUAR NEGERI

Bagian KesatuDaftar Pemilih Sementara Luar Negeri

Pasal 16

(1) Hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14, digunakan oleh PPLNdengan dibantu oleh Pantarlih LN untuk menyusunDaftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)dengan menggunakan formulir (Model Al LN).

(2) DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berbasis TPSLN, dengan jumlah Pemilihpaling banyak 500 (lima ratus) Pemilih ataudisesuaikan dengan kondisi setempat.

(3) Penyusunan DPSLN dilaksanakan paling lama 1(satu) bulan sejak berakhirnya Pemutakhiran DataPemilih.

(4) DPSLN yang telah disusun, disahkan danditandangani oleh Ketua PPLN.

(5) PPLN mengirimkan DPSLN kepada KPU, selanjutnyaKPU mengumumkan informasi yang merupakanbagian DPSLN dalam laman KPU.

(6) KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negerimenyerahkan DPSLN dalam bentuk cakram padatdengan format PDF yang tidak bisa diubah kepadaperwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Pasal 17

(1) DPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat(4), diumumkan selama 14 (empat belas) hari olehPPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapandari masyarakat.

(2) Pengumuman DPSLN sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditempatkan pada Kantor PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri atau dengan caralain untuk dapat diketahui oleh masyarakatIndonesia di luar negeri, serta di laman KPU.

Pasal 18 ...

- 12 -

Pasal 18

(1) Masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadapDPSLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu)hari sejak DPSLN diumumkan.

(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimanadimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

a. telah memenuhi syarat sebagai pemilihsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. perubahan status anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara RepublikIndonesia menjadi status sipil atau purnatugas(dibuktikan dengan surat keputusanpensiun/pengangkatan dari pejabat TentaraNasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesiayang berhak mengangkat dan memberhentikananggota Tentara Nasional Indonesia dan PolisiRepublik Indonesia);

c. tidak terdaftar dalam DPSLN;

d. telah meninggal dunia;

e. pindah domisili;

f. perubahan status dari sipil menjadi anggotaTentara Nasional Indonesia atau KepolisianNegara Republik Indonesia; atau

g. perbaikan penulisan identitas.

(3) PPLN wajib memperbaiki DPSLN berdasarkanmasukan dan tanggapan dari masyarakat.

Bagian KeduaDaftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Luar Negeri

Pasal 19

(1) PPLN dibantu Pantarlih LN memperbaiki DPSLNberdasarkan masukan dan tanggapan darimasyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejakberakhirnya jangka waktu masukan dan tanggapanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1).

(2) Perbaikan ...

- 13 -

(2) Perbaikan DPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun ke dalam Daftar Pemilih Sementara HasilPerbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) denganmenggunakan formulir (Model A2 LN).

(3) DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disahkan dan ditandatangani oleh Ketua PPLN.

(4) DPSHPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3),digunakan oleh PPLN untuk bahan penyusunanDaftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP

LUAR NEGERI DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

LUAR NEGERI

Bagian KesatuDaftar Pemilih Tetap Luar Negeri

Pasal 20

(1) PPLN menyusun dan menetapkan DPTLNberdasarkan DPSHPLN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (4).

(2) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dengan basis TPSLN.

(3) PPLN dalam menyusun DPTLN menggunakanformulir (Model A3 LN ).

(4) DPTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan oleh PPLN kepada KPU dengantembusan kepada Kepala Perwakilan RepublikIndonesia, selanjutnya KPU mengumumkaninformasi yang merupakan bagian DPTLN dalamlaman KPU.

(5) DPTLN dengan basis TPSLN digunakan KPPSLNdalam melaksanakan pemungutan suara di TPSLN.

(6) KPU dan/atau Pokja Pemilu Luar Negerimenyerahkan DPTLN dalam bentuk cakram padatdengan format PDF yang tidak bisa diubah kepadaperwakilan Peserta Pemilu dan Bawaslu.

Pasal 21...

- 14 -

Pasal 21

(1) DPTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1), diumumkan oleh PPLN sampai dengan haripemungutan suara.

(2) Pengumuman DPTLN sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditempatkan pada Kan tor PerwakilanRepublik Indonesia di luar negeri atau dengan caralain untuk dapat diketahui oleh masyarakatIndonesia di luar negeri, serta di laman KPU.

Bagian KeduaDaftar Pemilih Tambahan Luar Negeri

Pasal 22

(1) DPTLN dengan basis TPSLN sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilengkapi denganDaftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTBLN)sampai hari/tanggal pemungutan suara.

(2) DPTBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas data Pemilih yang telah terdaftar dalamDPT/DPTLN di suatu TPS/TPSLN, tetapi karenakeadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknyauntuk memilih di TPS/TPSLN tempat yangbersangkutan terdaftar.

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain meliputi keadaan karena menjalankantugas pada saat pemungutan suara atau karenakondisi tidak terduga di luar kemauan dankemampuan Pemilih, misalnya karena sakit, menjaditahanan, bencana alam sehingga tidak dapatmenggunakan hak suaranya di TPS/TPSLN yangbersangkutan terdaftar.

(4) Penyusunan DPTBLN menggunakan formulir (ModelA4 LN).

(5) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTBLNsebagaimana dimaksud ayat (1), Pemilih harusmenunjukkan bukti identitas yang sah dan buktitelah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT/DPTLNdalam TPS/TPSLN asal.

(6) Pemilih ...

- 15-

(6) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5),melapor kepada PPS/PPLN asal untuk mendapatkansurat pemberitahuan DPTB (Model A5.LN.KPU) yangakan digunakan hak memilih di TPS/TPSLN lain.

Bagian KetigaRekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

Pasal 23

(1) PPLN melakukan Rekapitulasi DPTLN.

(2) PPLN menyampaikan Rekapitulasi DPTLN kepadaKPU dengan tembusan kepada Kepala PerwakilanRepublik Indonesia.

Pasal 24

Rekapitulasi DPTLN sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunanrencana pengadaan keperluan surat suara, formulir danalat perlengkapan Pemilu serta pendistribusiannya.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Pasal 25

(1) KPU dan PPLN dapat menggunakan sistem informasidata Pemilih untuk menyusun daftar Pemilih,DPSLN, DPSHPLN, dan DPTLN.

(2) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan padatingkat KPU dan PPLN, dengan memiliki fungsi yangberbeda-beda pada masing-masing tingkatan.

(3) Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan untukmendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalammenyusun, mengkoordinasi, mengumumkan danmemelihara data Pemilih, serta untuk melayaniPemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih danmemberikan masukan dan tanggapan terhadapdaftar Pemilih.

Bab VI ...

- 16-

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

(1) PPLN dapat menetapkan pedoman teknispelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih danpenyusunan daftar Pemilih kepada Pantarlih LN danKPPSLN dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

(2) PPLN dalam melaksanakan kegiatan pemutakhirandata Pemilih dan penyusunan daftar berpedomankepada Peraturan KPU tentang Tahapan, Program,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 27

Penggunaan formulir untuk kegiatan PemutakhiranoData Pemilih dan penyusunan daftar Pemilihsebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini,yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 28

KPU Provinsi untuk Provinsi Aceh dan KPUKabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh, dalamPeraturan ini disebut KIP Aceh dan KIPKabupaten/Kota.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 tentangTata Cara Penyusunan Daftar Pemilih di Luar NegeriUntuk Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 11 Maret 2013

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakartapada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013NOMOR 408

sesuai dengan aslinya

.T JENDERAL KPU

kum

ERAL

LAMPIRAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUMNOMOR 10 TAHUN 2013TENTANGPENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DILUAR NEGERI UNTUK PEMILIHANUMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT

JENIS FORMULIR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERIUNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

1. Model A-LN-KPU

2. ModelA.l-LN-KPU

3. Model A.2-LN-KPU

4. Model A.3-LN-KPU

5. Model A.4-LN-KPU

6. Model A.5-LN-KPU

7. Model A.6-LN-KPU

8. Model A.7-LN-KPU

9. Model A.8-LN-KPU

Formulir Data Pemilih Luar Negeri pada PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri padaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Daftar Pemilih Sementara Hasil PerbaikanLuar Negeri pada Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat.

Formulir Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri padaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri padaPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Surat Pemberitahuan Daftar PemilihTambahan Luar Negeri pada Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap LuarNegeri pada Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat.

Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap LuarNegeri seluruh TPS pada PPLN pada PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap LuarNegeri Seluruh PPLN pada Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat.

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

i dengan aslinya

ENDERAL KPU