HUBUNGAN HUBUNGAN KEPAILITAN KEPAILITAN DAN HUKUM DAN HUKUM

JAMINANJAMINAN

TIMBULNYA JAMINAN KARENA TERDAPAT TIMBULNYA JAMINAN KARENA TERDAPAT PERJANJIAN UTAMA YAITU UTANG-PIUTANGPERJANJIAN UTAMA YAITU UTANG-PIUTANG

JENIS JAMINAN:JENIS JAMINAN:1.1. JAMINAN UMUMJAMINAN UMUM

PASAL 1131 KUHP: PASAL 1131 KUHP: SEMUA BARANG DEBITURSEMUA BARANG DEBITUR MENJADI MENJADI JAMINAN ATAS UTANGNYAJAMINAN ATAS UTANGNYA

PASAL 1132 KUHP: SEMUA BENDA TERSEBUT MENJADI PASAL 1132 KUHP: SEMUA BENDA TERSEBUT MENJADI JAMINAN BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA KREDITUR, JAMINAN BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA KREDITUR, KECUALI ADA ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKANKECUALI ADA ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN

2.2. JAMINAN KHUSUS: MEMPUNYAI HAK PREFERENSJAMINAN KHUSUS: MEMPUNYAI HAK PREFERENS JAMINAN PERORANGAN: BORGJAMINAN PERORANGAN: BORG JAMINAN KEBENDAANJAMINAN KEBENDAAN

a)a) GADAIGADAIb)b) HIPOTIKHIPOTIKc)c) FIDUCIAFIDUCIAd)d) HAK TANGGUNGANHAK TANGGUNGANe)e) CREDITVERBANDCREDITVERBAND

KEKUATAN EKSEKUTORIALKEKUATAN EKSEKUTORIAL

ADALAH KEKUATAN MENJUAL ADALAH KEKUATAN MENJUAL SENDIRI BARANG JAMINAN, SENDIRI BARANG JAMINAN, TANPA PROSES BERACARA TANPA PROSES BERACARA PERDATA DI PENGADILANPERDATA DI PENGADILAN

PADA HAK TANGGUNGAN PADA HAK TANGGUNGAN TERDAPAT PADA SERTIFIKAT TERDAPAT PADA SERTIFIKAT “DEMI KEADILAN BERDASAR “DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHAHAN YANG MAHA ESA”KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

KEPAILITAN DAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PENUNDAAN

PEMBAYARANPEMBAYARAN

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARANPEMBAYARAN

LATAR BELAKANG:LATAR BELAKANG: JAMINAN UMUM BELUM MENJAMIN AKAN JAMINAN UMUM BELUM MENJAMIN AKAN

DIBAYARKANNYA SELURUH UTANG DEBITURDIBAYARKANNYA SELURUH UTANG DEBITUR DIBUTUHKAN SEBUAH LEMBAGA YANG AKAN DIBUTUHKAN SEBUAH LEMBAGA YANG AKAN

MELAKUKAN PENYITAAN UMUM (EKSEKUSI MELAKUKAN PENYITAAN UMUM (EKSEKUSI MASAL) TERHADAP SELURUH HARTA MASAL) TERHADAP SELURUH HARTA KEKAYAAN DEBITUR MELALUI PUTUSAN KEKAYAAN DEBITUR MELALUI PUTUSAN HAKIM YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAGI HAKIM YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAGI KEPADA PARA KREDITUR SECARA KEPADA PARA KREDITUR SECARA PROPOSIONAL DI BAWAH PENGAWASAN PROPOSIONAL DI BAWAH PENGAWASAN PETUGAS YANG BERWENANG DAN PETUGAS YANG BERWENANG DAN DILAKUKAN DALAM WAKTU SINGKATDILAKUKAN DALAM WAKTU SINGKAT

PENGERTIAN PAILITPENGERTIAN PAILIT1.1. TERUTANG YANG DALAM KEADAAN BERHENTI TERUTANG YANG DALAM KEADAAN BERHENTI

MEMBAYAR, NAIK ATAS PELAPORAN SENDIRI MEMBAYAR, NAIK ATAS PELAPORAN SENDIRI ATAU PERMOHONAN SEORANG PENAGIH ATAU ATAU PERMOHONAN SEORANG PENAGIH ATAU LEBIH, DIMANA DENGAN PUTUSAN HAKIM LEBIH, DIMANA DENGAN PUTUSAN HAKIM DINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILITDINYATAKAN DALAM KEADAAN PAILIT

2.2. LEMBAGA HUKUM YANG BERISI PERNYATAAN LEMBAGA HUKUM YANG BERISI PERNYATAAN HAKIM TENTANG STATUS DEBITUR SEBAGAI HAKIM TENTANG STATUS DEBITUR SEBAGAI TELAH BERADA DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU TELAH BERADA DALAM KEADAAN TIDAK MAMPU MEMENUHI PRESTASINYA DAN OLEH KARENA ITU MEMENUHI PRESTASINYA DAN OLEH KARENA ITU SELURUH KEKAYAANNYA YANG ADA PADA SAAT SELURUH KEKAYAANNYA YANG ADA PADA SAAT PAILIT, MAUPUN YANG DIPEROLEH SELAMA PAILIT, MAUPUN YANG DIPEROLEH SELAMA KEPAILITAN, DISITA SECARA UMUM GUNA KEPAILITAN, DISITA SECARA UMUM GUNA KEPENTINGAN BERSAMA PARA KREDITUR KEPENTINGAN BERSAMA PARA KREDITUR

PIHAK YANG DIAJUKAN PAILITPIHAK YANG DIAJUKAN PAILIT

DEBITUR YANG MEMILIKI 2 ATAU LEBIH DEBITUR YANG MEMILIKI 2 ATAU LEBIH KREDITURKREDITUR

DEBITUR TERSEBUT TIDAK MEMBAYAR DEBITUR TERSEBUT TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA 1 UTANG YANG TELAH JATUH SEDIKITNYA 1 UTANG YANG TELAH JATUH TEMPOTEMPO

DEBITUR DAPAT: ORANG, BADAN HUKUM, DEBITUR DAPAT: ORANG, BADAN HUKUM, DAN HARTA WARISAN ORANG YANG TELAH DAN HARTA WARISAN ORANG YANG TELAH MENINGGALMENINGGAL

TIDAK DIPERSYARATKAN: DALAM POSISI TIDAK DIPERSYARATKAN: DALAM POSISI TIDAK MAMPU SECARA EKONOMITIDAK MAMPU SECARA EKONOMI

PIHAK YANG MENGAJUKAN PIHAK YANG MENGAJUKAN KEPAILITANKEPAILITAN

1.1. DEBITUR SENDIRIDEBITUR SENDIRI2.2. KEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUMKEJAKSAAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM3.3. BANK INDONESIA (DALAM HAL DEBITUR BANK INDONESIA (DALAM HAL DEBITUR

ADALAH BANK)ADALAH BANK)4.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

(DALAM HAL DEBITUR ADALAH (DALAM HAL DEBITUR ADALAH PERUSAHAAN EFEK DLL)PERUSAHAAN EFEK DLL)

5.5. MENTERI KEUANGAN (DALAM HAL MENTERI KEUANGAN (DALAM HAL DEBITUR ADALAH PERUSAHAAN DEBITUR ADALAH PERUSAHAAN ASURANSI)ASURANSI)

PENGAJUAN PAILITPENGAJUAN PAILIT KE PENGADILAN NIAGAKE PENGADILAN NIAGA HAKIM AKAN MEMUTUSKANHAKIM AKAN MEMUTUSKAN

1.1. PERNYATAAN BAHWA DEBITUR PAILITPERNYATAAN BAHWA DEBITUR PAILIT2.2. MENENTUKAN KURATORMENENTUKAN KURATOR

BERTUGAS MENGURUS DAN MEMBERESKAN BERTUGAS MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT SEJAK PUTUSAN HAKIMHARTA PAILIT SEJAK PUTUSAN HAKIM

3.3. PENGANGKATAN HAKIM PENGAWASPENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS BERTUGAS MENGADAKAN RAPATBERTUGAS MENGADAKAN RAPAT MENYETUJUI ATAU MENOLAK TAGIHANMENYETUJUI ATAU MENOLAK TAGIHAN MENDENGAR SAKSIMENDENGAR SAKSI MENGAWASI KURATORMENGAWASI KURATOR

4.4. MENENTUKAN BALAI HARTA MENENTUKAN BALAI HARTA PENINGGALANPENINGGALAN

TEMPAT PENYIMPANAN HARTA PAILITTEMPAT PENYIMPANAN HARTA PAILIT

PENUNDAAN PEMBAYARANPENUNDAAN PEMBAYARANCOUNTER PAILITCOUNTER PAILITUPAYA UNTUK MENUNDA UPAYA UNTUK MENUNDA

PEMBAYARAN SEHINGGA PEMBAYARAN SEHINGGA MEMUNGKINKAN DEBITUR MEMUNGKINKAN DEBITUR MENERUSKAN USAHANYA MESKIPUN MENERUSKAN USAHANYA MESKIPUN MENGALAMI KESULITAN ATAU MENGALAMI KESULITAN ATAU KESUKARAN PEMBAYARANKESUKARAN PEMBAYARAN

DIAJUKAN OLEH:DIAJUKAN OLEH:DEBITUR YANG TIDAK DAPAT DEBITUR YANG TIDAK DAPAT

MEMBAYARMEMBAYARDEBITUR YANG MEMPERKIRAKAN AKAN DEBITUR YANG MEMPERKIRAKAN AKAN

MENGALAMI KESULITAN ATAU TIDAK MENGALAMI KESULITAN ATAU TIDAK DAPAT MEMBAYAR UTANGNYADAPAT MEMBAYAR UTANGNYA

PENGAJUAN PENUNDAAN PENGAJUAN PENUNDAAN PEMBAYARANPEMBAYARAN

KE PENGADILAN NIAGAKE PENGADILAN NIAGA PUTUSAN PENGADILAN:PUTUSAN PENGADILAN:

MENGABULKAN SEMENTARAMENGABULKAN SEMENTARA MEMANGGIL KREDITUR DAN DEBITURMEMANGGIL KREDITUR DAN DEBITUR

AKIBAT HUKUM:AKIBAT HUKUM: DEBITUR TIDAK DAPAT DIPAKSA MEMBAYAR DEBITUR TIDAK DAPAT DIPAKSA MEMBAYAR

UTANG, MESKIPUN TELAH JATUH TEMPO UTANG, MESKIPUN TELAH JATUH TEMPO (KECUALI UNTUK: HAK GADAI, TANGGUNGAN, (KECUALI UNTUK: HAK GADAI, TANGGUNGAN, DAN JAMINAN YANG DIISTIMEWAKAN)DAN JAMINAN YANG DIISTIMEWAKAN)

PERBEDAAN ANTARA KEPAILITAN PERBEDAAN ANTARA KEPAILITAN DENGAN PENUNDAAN PEMBAYARANDENGAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

ASPEKASPEK KEPAILITANKEPAILITAN PENUNDAAN PENUNDAAN PEMBAYARANPEMBAYARAN

WAKTUWAKTU

PEMBERIANPEMBERIAN

APABILA TELAH ADA UTANG APABILA TELAH ADA UTANG YANG JATUH TEMPO, DENGAN YANG JATUH TEMPO, DENGAN 2 ATAU LEBIH KREDITUR2 ATAU LEBIH KREDITUR

HARUS DIAJUKAN SEBELUM HARUS DIAJUKAN SEBELUM DINYATAKAN PAILITDINYATAKAN PAILIT

BILA DIAJUKAN BERSAMAAN BILA DIAJUKAN BERSAMAAN DENGAN PAILIT, PENUNDAAN DENGAN PAILIT, PENUNDAAN PEMBAYARAN AKAN PEMBAYARAN AKAN DIPERIKSA LEBIH DAHULUDIPERIKSA LEBIH DAHULU

KEDUDUKAN KEDUDUKAN DEBITUR ATAS DEBITUR ATAS

HARTAHARTA

HILANGNYA KEWENANGAN HILANGNYA KEWENANGAN DEBITUR ATAS HARTADEBITUR ATAS HARTA

DEBITUR MASIH BERHAK DAN DEBITUR MASIH BERHAK DAN BERWENANG ATAS HARTABERWENANG ATAS HARTA

BALAI HARTA BALAI HARTA PENINGGALANPENINGGALAN

DIKENAL BHP DALAM KEPAILITANDIKENAL BHP DALAM KEPAILITAN BHP TIDAK DIKENAL DALAM BHP TIDAK DIKENAL DALAM PENUNDAAN PMBAYARAN, YANG PENUNDAAN PMBAYARAN, YANG ADA ADALAH LEMBAGA ADA ADALAH LEMBAGA PEMELIHARAAN DENGAN TUGAS: PEMELIHARAAN DENGAN TUGAS: BERSAMA DEBITUR MENGURUS BERSAMA DEBITUR MENGURUS KEPENTINGAN YANG TERTUNDAKEPENTINGAN YANG TERTUNDA

APA PERBEDAAN PAILIT DAN APA PERBEDAAN PAILIT DAN LIKUIDASI?LIKUIDASI?

LIKUIDASI = PEMBERESANLIKUIDASI = PEMBERESAN LIKUIDASI PASTI DIIKUTI DENGAN LIKUIDASI PASTI DIIKUTI DENGAN

KEPAILITANKEPAILITAN PADA PAILIT PERUSAHAAN MASIH PADA PAILIT PERUSAHAAN MASIH BISA BISA

DIHIDUPKANDIHIDUPKAN KEMBALI KEMBALI PADA LIKUIDASI KARENA SUDAH DICABUT PADA LIKUIDASI KARENA SUDAH DICABUT

IJIN DAN DIBUBARKANNYA PERUSAHAAN, IJIN DAN DIBUBARKANNYA PERUSAHAAN, SEHINGGA SEHINGGA TIDAK BISA HIDUP LAGITIDAK BISA HIDUP LAGI

PIHAK YANG TERKAIT (PENGADILAN NIAGA, PIHAK YANG TERKAIT (PENGADILAN NIAGA, BHP)BHP)