of 57 /57
i Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan) LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN Tahun ke II dari rencana 2 tahun DIPA DIREKTORAT JENDEREAL PENDIDIKAN TINGGI NO 042.061.1 401516/2016, TANGGAL 7 DESEMBER 2015 Nalil Khairiah, S. IP., M. Pd (Ketua Peneliti) NIDN. 0130116804 Dra. Nurzannah, M. Ag (Anggota) NIDN. 08116086401 Harisman, SH., M.H (Anggota) NIDN: 01030473020 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA OKTOBER, 2016

Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

i

Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan)

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN HIBAH BERSAING

MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA

MAHASISWA DI KOTA MEDAN

Tahun ke II dari rencana 2 tahun

DIPA DIREKTORAT JENDEREAL PENDIDIKAN TINGGI NO 042.061.1

401516/2016, TANGGAL 7 DESEMBER 2015

Nalil Khairiah, S. IP., M. Pd (Ketua Peneliti) NIDN. 0130116804

Dra. Nurzannah, M. Ag (Anggota) NIDN. 08116086401

Harisman, SH., M.H (Anggota) NIDN: 01030473020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

OKTOBER, 2016

Page 2: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

ii

Page 3: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................. iii

PRAKATA ................................................................................................................. iv

RINGKASAN ..............................................................................................................v

BAB 1. PENDAHULUAN ......................................................................................1

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................3

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................. 11

BAB 4. METODE PENELITIAN ........................................................................ 13

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI .......................................................................... 22

BAB 6. PENUTUP .................................................................................................. 34

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................. 35

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. 38

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran ............................................................................... 38

Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ............................................................... 42

Lampiran 3. Biodata ketua peneliti .............................................................................. 43

Lampiran 4. Biodata Anggota 1 ................................................................................... 46

Lampiran 5. Biodata Anggota 2 ................................................................................... 52

Lampiran 6. Foto-Foto Kegiatan .................................................................................. 85

Page 4: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

iv

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha

esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga laporan kemajuan penelitian

hibah bersaing ini dapat kami selesaikan. Demikian pula halnya, kami mengucapkan

terimakasih kepada kemristekdikti dan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan

penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada kami dalam

melakukan penelitian hibah bersaing periode ke- dua ini.

Good Governance (tata kelola yang baik) merupakan issu yang kuat pada era

reformasi ini di sektor publik. Good Govnance tidak hanya menjadi tuntutan lokal, nasional

tetapi juga internasional. Hal ini terjadi akibat trend globalisasi yang mengarapkan adanya

standar pelayanan dalam manejemen publik itu sama. Jika Good Governance terwujud di

berbagai kelembagaan/institusi, maka masyarakat akan merasakan sejahtera sebab di dalam

Good Governance terkandung nilai-nilai transparan, akuntabel, jujur, bertanggungjawab,

profesional, non diskriminatif, partisipatif, dan berdasar hukum. Panenerapan Good

Governance yang konsisten dapat melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk korupsi.

Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti masalah ini bagi mahasiswa karena mahasiswa

merupakan generasi pemimpin masa yang akan datang. Mahasiswa diharapkan mampu

melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat.

Hasil penelitian ini tentang model dan modul good governanve semoga dapat

bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan memajukan sistem administrasi baik di daerah

maupun nasional dalam era globalisasi ini.

Demikian prakata ini kami sampaikan, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan penelitian,

dan kami terbuka untuk menerima saran yang konstruktif untuk perbaikan. Terimakasih

Medan, 31 Oktober 2016

Tim Peneliti

Page 5: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

v

RINGKASAN PENELITIAN

Hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi mahasiswa terhadap tindakan

korupsi dan penerapan Good Governance di Kota medan menunjukkan bahwa 80,6% responden

menyatakan setuju bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Indikator yang

dipersepsikan adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk

kepentingan pribadi, mengabaikan tugas karena lalai/sengaja. Hal yang sama dengan

pelaksanaan Good Governance. Responden memiliki persepsi yang negatif terhadap

pelaksanaan Good Governance, yakni sebesar 78,4%. Indikator yang dipersepsikan adalah

pelayanan yang profesional, adil, bertanggung jawab, transparan, berdasarkan hukum,

partisipatif, dan visioner. menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah resep ampuh mencegah korupsi yang tidak hanya

berkaitan dengan fisik tetapi diperlukan tindakan preventif dengan membentuk kesadaran

masyarakat, baik kesadaran hukum maupun sosial budaya. Kesadaran masyarakat tentang

bahaya korupsi harus ditingkatkan dengan cara pendidikan ( Public Education) sehingga

partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi sistem politik yang bersih akan menunjang

sistem politik yang sehat.

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat berintelektual diharapkan mampu menjadi

agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada “world Confrense higher

education di Paris tahun 1998, bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk

membantu melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan melatih mahasiswa dalam

nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis.

Oleh sebab itu, pada penelitian Hibah bersaing Tahun ke 2 ini telah dihasilkan sebuah

modul dan ujicoba model pembelajaran terpadu yang memadukan pembelajaran agama

islam, Hukum, dan sosial. Metode yang digunakan adalah riset pengembangan dengan

metode penelitian deskriptif analisis kwalitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

FGD, penyebaran angket, observasi, dan tes baik pra pelatihan maupun pasca pelatihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa meningkat setelah

dilakukan ujicoba, dan 72 % responden menginginkan Good Governance dijadikan mata

kuliah tersendiri.

Page 6: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda yang di tuntut dalam peristiwa gerakan reformasi 1998

adalah penghapusan korupsi-kolusi dan nepotisme KKN). Namun setelah 16

tahun berlalu masalah korupsi tidak tertuntaskan hingga saat ini, bahkan

semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politisi maupun kepala

daerah yang terjebak dan terseret dalam masalah ini. Merujuk hasil survei yang

dilakukan oleh sebuah lembaga biro konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Perc)

yang berbasis di hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari

12 negara di Asia. Indonesia memperoleh angka hampir sepuluh dengan skors

9,25 (sepuluh adalah skor tertinggi). Sementara, India 8,90, Vietnam 8,67,

Piliphina 8,33. Kategori negara terbersih dari korupsi adalah Singapura (0,5), dan

Jepang (3,5). Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan menepati posisi ke 3, dengan

perolehan skor masing-masing 3,60, 6,10, dan 6,67. (Budiwinarno : 2008: 64,

Septiana Dwiputrianti:2009:241). Data diatas menunjukan bahwa korupsi bukan

hanya menjadi masalah nasional tetapi juga global.

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan. Hal ini dapat ditinjau dari segi

bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio. Kata ini

memiliki kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak,

menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan

atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan

pribadi atau orang lain.

Klitgard (2003) menyatakan Korupsi merupakan tindakan sistematis yang

dapat melumpuhkan suatu negara. Hal ini terjadi karena korupsi menimbulkan

kerugian ekonomi yang mengacaukan insentif : kerugian politik karena

meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial : karena kekayaan

dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak maka korupsi berkembang

sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi penghormatan terhadap hak-hak orang

lain, aturan hukum dianggap remeh, iklim investasi rendah dan akibatnya

pembangunan ekonomi-politik akan lumpuh.

Page 7: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

2

Dalam konteks administrasi negara, tindakan penyalahgunaan wewenang

yang berakibat sebagai tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan

tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pribadi dengan maksud tertentu

yang bertentangan dengan prinsip Good Governance. Tindakan maladministrasi

berkaitan dengan tindakan atau perilaku penyelenggara administrasi

pemerintahan dalam pelayanan publik yang menyimpang atau bertentangan

dengan norma hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai

penyalahgunaan wewenang. (Nirahua: 2013)

Secara normatif, upaya pemberantasan korupsi telah tertuang pada UU 1945,

kebijakan-kebijakan seperti TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR

No.XI/MPR/1998, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyeleng garaan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No.31 Tahun 1999 tentang

Pemberantas- an Tindak Pidana Korupsi, Keppres RI No.81 Tahun 1999

tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, UU No.20

Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999, dan UU No.30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, usaha itu belum menurunkan tingkat tindakan korupsi secara

signifikan. Berdasar hasil penelitian Tranparency Internasional (TI) di 170

negara pada tahun 2013, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada

peringkat ke 64 dan 114 dalam urutan negara paling bersih dari korupsi.

(Republika online 10-6- 2014). Sementara hasil survei persepsi masyarakat

terhadap integritas pemilu tahun 2013, 71 % responden menyatakan praktik

politik uang masih menjadi hal lumrah (Tribunnews, Rabu 3-12-2014), dan

menurut Global Corruption Barometer 2013 Partai Politik serta parlemen

sebagai salah satu institusi yang sarat korupsi.

Hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi mahasiswa

terhadap tindakan korupsi dan penerapan Good Governance di Kota medan

menunjukkan bahwa 80,6% responden menyatakan setuju bahwa telah terjadi

penyalahgunaan kekuasaan. Indikator yang dipersepsikan adalah penyalahgunaan

kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mengabaikan

tugas karena lalai/sengaja. Hal yang sama dengan pelaksanaan Good

Page 8: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

3

Governance. Responden memiliki persepsi yang negatif terhadap pelaksanaan

Good Governance, yakni sebesar 78,4%. Indikator yang dipersepsikan adalah

pelayanan yang profesional, adil, bertanggung jawab, transparan, berdasarkan

hukum, partisipatif, dan visioner. menggunakan kekuasaan untuk kepentingan

pribadi.

Oleh sebab itu, diperlukan sebuah resep ampuh mencegah korupsi yang

tidak hanya berkaitan dengan fisik tetapi diperlukan tindakan preventif dengan

membentuk kesadaran masyarakat, baik kesadaran hukum maupun sosial budaya.

Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi harus ditingkatkan dengan cara

pendidikan ( Public Education) sehingga partisipasi masyarakat dalam

mengevaluasi sistem politik yang bersih akan menunjang sistem politik yang

sehat.

Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat berintelektual diharapkan

mampu menjadi agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada

“world Confrense higher education di Paris tahun 1998, bahwa misi dan fungsi

pendidikan tinggi adalah untuk membantu melindungi dan memperkuat nilai-nilai

sosial dengan melatih mahasiswa dalam nilai-nilai yang membentuk dasar

kewarganegaraan demokratis.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(www.kamusBahasaIndonesia.Org). Penerapan adalah proses, cara, perbuatan

menerapkan. Selain itu, penerapan dapat berarti sebagai suatu pemanfaatan.

Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan

mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau

golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Page 9: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

4

2.2. Konsep Good Governance

istilah governance diartikan sebagai proses penyelenggaraaan

kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa "good' dalam "good gevernace",

adalah, pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak

rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat

dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan,

berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, service memiliki makna aspek-aspek

fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan

tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut

"Good Governance" atau kepemerintahan yang baik.

Selain itu, istilah Good Governance sering dikemukakan sejalan dengan

menguatnya istilah demokrasi. Popularitas istilah ini di Indonesia,

dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan

hak asasi manusia dan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga

masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan

publik (abuse of public trust) dan semakin menuntut tanggungjawab dan

transparansi dan pejabat publik.

Dalam konteks internasional United Nations Development Program

(UNDP) mendefenisikan governance (pemerintahan) sebagai berikut:

“governance is exercise of economic, political, and adminidtrative authority to a

country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion,

integration, and ensure thw well being of their population”. Dengan demikian

tampak bahwa istilah governance sebagai suatu eksercise dari kewenangan

politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur dan mengelola masalah-

masalah sosialnya. Istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat

bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial politiknya yang

tidak hanya digunakan untuk pembangunan tetapi juga di gunaka untuk kohesi,

integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya (Thoha:2005:60-61).

Page 10: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

5

Oleh sebab itu, dalam tata kelola pemerintahan (good govenance)

komponen rakyat ( civil society) harus memperoleh peran yang utama. Selain

itu, pihak swasta memperoleh ruang sebagai lingkungan yang menggerakan

ekonomi dan mendorong tercapainya kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintahan

berfungsi sebagai fasilitator dan pengawasan terhadap interaksi tersebut. Tidak

dapat dipungkiri bahwa dalam sistem demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya

berada dalam penguasa, tetapi pada rakyat. Hubungan ketiga unsur itu tampak

pada gambar dibawah ini :

Gambar 1. Tiga komponen goog governance (UNDP:1997), dikutip dari

Thoha (2005)

Berikutnya UNDP mengemukakan bahwa karakteristik yang

harus dianut dan di kembangkan dalam praktik penyelengaraan pemerintah yang

baik, meliputi : partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap

(respondsiviness) beorientasi consensus, berkeadila, efektif dan efisien,

akuntabilitas dan memiliki fisi strategis. Apabila menyimak relasi sektor swasta,

rakyat, pemerintah seperti gambar diatas, maka 9 nilai-nilai Good Governance

menjadi syarat terlaksananya relasi tersebut. Terlaksananya tata kelola

pemerintahan yang baik apabila menjunjung nilai keinginan rakyat, dan nilai-

Pemerintah

Rakyat

swasta

Page 11: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

6

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan

(nasional) seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial

serta aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Srijanti dkk:2006:223).

Selain itu, menurut Imawan (2002) pemahaman "Good Governance" lebih

menekankan tentang cara bagaimana Negara menggunakan kekuasaanya untuk

mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan (the

way state power is used in managing economic and social resources for

development of society). Pandangan Imawan ini lebih mengedepankan peran

negara. Sedangkan Sedarmayati (2003) meninjau good governance dari

aspek administrasi. Menurutnya Good Governance adalah suatu bentuk

manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu

masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang.

Sebagai lembaga resmi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah

memberikan pengertian Good governance adalah penyelenggaraan

pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan

efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara

domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sebagaimana yang

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas :

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat

dengan biaya yang terjangkau.

2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam

segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara pemerintah dan

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di

dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup

prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses,

Page 12: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

7

kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan

disiplin.

5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung

6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal

dan bertanggung jawab.

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat,

mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa

pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat.

Dalam aspek hukum administrasi, peraturan ini bersifat mengikat, sehingga

apabila terjadi tindakan diluar norma hukum atau bertentangan dengan norma

hukum di sebut dengan maladministrasi. (Nirahua:2013). Menurut Sunaryati

Hartono,”Maladministrasi” diartikan secara umum sebagai perilaku tidak wajar

(termasuk penundaan pemberian pelayanan), kurang sopan dan tidak peduli

terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan

penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena

atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil,

intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian

atas ketentuan undang-undang atau fakta tidak masuk akal, atau berdasarkan

tindakan unreasonable, unjust, oppresive dan diskriminatif. Oleh sebab itu,

tindakan maladministrasi berkaitan dengan tindakan atau perilaku penyelenggara

administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik yang menyimpang atau

bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Adanya tindakan menyimpang

yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ini dapat dikategorikan

sebagai penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut Hartono menyatatakan bahwa

tindakan atau perilaku maladministrasi bukan sekedar merupakan penyimpangan

Page 13: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

8

dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat pemerintahan,

tetapi juga dapat merupakan perbuatan melanggar hukum pemerintah.

Oleh sebab itu, LAN telah membuat instrumen dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang baik (governance), dan sekaligus instrumen pencegahan

tindakan korupsi dan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia.

2.3. Model Pembelajaran Terpadu

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau

pembelajaran dalam tutorial. Merujuk Joyce dan Weil (Trianto: 2014), Setiap

model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta

mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut Joyce menyatakan model mengajar

merupakan model belajar, dengan model tersebut guru dapat membantu siswa

untuk mendapatkan

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Oemar Hamalik : 1999).

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran membutuhkan adanya seperangkat

model dan metode yang digunakan agar usaha untuk mencapai tujuan

pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pembelajaran terpadu adalah upaya yang dilakukan untuk menggunakan

berbagai pendekatan dan disiplin keilmuan dalam suatu proses pembelajaran

dengan memadukan antara berbagai disiplin ilmu. Tujuannya adalah agar

keterampilan pebelajar lebih nyata dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan

sehari-hari yang sangat kompleks.

Menurut Joni, T.R (Trianto:2014) Pembelajaran terpadu merupakan suatu

sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual

maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hadisubroto (Trianto:2014),

pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok

Page 14: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

9

bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep

tertentu dikaitkan dengan konsep yang lain, yang dilakukan secara spontan atau

direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan beragam

pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pentingnya

pembelajaran terpadu adalah pembelajaran ini mendekatkan siswa pada dunia

nyata, proses pemahaman siswa pada suatu konsep dalam suatu peristiwa objek

lebih terorganisir, pembelajaran akan lebih bermakna, memberi peluang siswa

mengembangkan kemampuan diri, memperkuat kemampuan yang diperoleh, dan

efisien. (Trianto:2014). Oleh sebab itu, pembelajaran terpadu sangat tepat

digunakan untuk memahahamkan dan mengasah keterampilan sosial siswa

membaca fenomena sekaligus memecahkan masalah. Hal ini terjadi karena

karakteristik pembelajaran terpadu yang bersifat holistik, bermakna, otentik dan

aktif.

Ada beberapa model pembelajaran terpadu yakni Model Model jaring

laba-laba (webbed), Model keterpaduan (integreted), dan Model keterkaitan

(connected).(Siti Aisyah dkk: 2012). Adapun pada penelitian ini model

pembelajaran terpadu yang digunakan adalah pembelajaran terpadu connected.

Hadisubroto (dalam Trianto, 200) menyatakan pembelajaran

terpadu connected adalah pembelajaraan yang dilakukan dengan

mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan

satu konsep dengan konsep lainnya, mengaitkan satu keterampilan dengan

keterampilan yang lain, dan mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain

atau hari berikutnya dalam suatu bidang studi. Menurut Fogarty (dalam Trianto,

2010: 45) mengartikan sebagai model integrasi inter bidang studi. Selain

itu model pembelajaran terpadu connected dikatakan pembelajaran yang

memadukan konsep antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam

satu mata pelajaran saja.

Menurut Ruminiati (2008) model pembelajaran terpadu connected

adalah model yang mkan memadukan topik-topik yang hampir sama dalam

satu mata pelajaran saja, misalnya topik-topik yang terdapat dalam

beberapa standar kompetensi. Secara garis besar model connected

Page 15: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

10

memiliki kelebihan yaitu dengan pengintegrasian ide-ide dalam

bidang studi siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana suatu

bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu, siswa dapat

mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga

terjadi proses internalisasi, dan pengintegrasian ide-ide dalam inter

bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi,

memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam pemecahan masalah.

Menurut Hadisubroto (dalam Trianto, 2014) kelebihan model connected

adalah adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang

studi, siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa

aspek tertentu yang mereka pelajari secara mendalam, konsep-konsep

kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna

oleh siswa, kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan dalam satu bidang

studi memungkinkan siswa untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan

mengasimilasi gagasan secara bertahap, dan pembelajaran terpadu model

terhubung (connected) tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku.

2.4. Kajian yang terdahulu

Rose Ackerman; Campante, Chor & Anh Do ( dalam Budi Setiyono

POLITIKA, Vol. I, No. 1, April 2010 ) menyatakan terdapat hubungan antara

transisi demokrasi dan korupsi. secara umum; transisi demokrasi

menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan yang menciptakan lahan subur

bagi korupsi. Hal ini terjadi karena tersedianya kesempatan untuk elite

memperkaya diri. Penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi

mahasiswa terhadap tindakan korupsi,

Hasil penelitian Suryo Pratolo (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

tentang Peran Good Goverment Governance untuk mewujudkan kinerja

pemerintahan daerah dan kepuasan masyarakat di era otonomi daerah dalam

menghadapi era global menunjukkan kondisi transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan pemerintah daerah baik di

Page 16: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

11

pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota adalah belum maksimal

menurut persepsi para aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Di sisi

lain, masyarakat di wilayah pemerintahan daerah masing-masing di Daerah

Istimewa Yogyakarta mempersepsikan bahwa kinerja SKPD di daerahnya

masing-masing pada tingkatan yang rendah demikian pula kepuasan

mereka atas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal

ini SKPD di daerahnya masing-masing.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 . Tujuan Khusus

1. Jangka Panjang

1.1 Melakukan evaluasi pembelajaran yang terkait penerapan model dan

modul.

2. Jangka pendek

2.1 Menerapkan model dan modul pembelajaran terpadu untuk

menanamkan nilai-nilai good goverrnance

3.2. Urgensi Penelitian

Good Governance merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik. Konsekuensi negara

demokratis menuntut sinergitas partisipasi masyarakat, stakeholders, dan negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada persoalan pembangunan,

baik pembangunan infrastruktur maupun sumbersaya manusia. Selain itu, era

globalisasi telah meningkatkan ketergantungan antar negara untuk melakukan

kerjasama. Oleh sebab itu, ada standar internasional yang harus dimiliki oleh

setiap negara sebagai syarat untuk melancarkan hubungan bilateral tersebut.

Good Governance adalah instrumen untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan agar lebih baik. Pemerintah sebagai organisasi yang legitimate

harus melaksanakan peran sebagaimana tugasnya, yakni melakukan perlindungan

dan memberi keamanan bagi warga negara. Warga negara yang memiliki

Page 17: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

12

kedaulatan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pemerintah,

mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sementara stakeholder (swasta)

membantu proses pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, penerapan Good Governance dapat melindungi hak asasi

manusia. (PBB:2007). Hal ini tampak dari keterkaitan antara Good Governance

dan Hak Asasi manusia yang saling memperkuat. Prinsip Hak Asasi Manusia

menyediakan seperangkat nilai-nilai bagi pelaksanaan pemerintahan, dan Good

Governance menjadi indikator standar kinerja pemerintahan. Tanpa adanya

pemerintahan yang baik maka hak asasi manusia tidak dapat

dipertanggungjawaban dan dilindungi secara berkelanjutan. Hubungan antara

Good Governance dan HAM terletak pada demokrasi, pemberian pelayanan

negara, aturan hukum, dan langkah-langkah anti korupsi.

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia telah menjadi preseden buruk

bagi Indonesia, baik di tingkat domestik dan Internasional. Di tingkat domestik,

pembangunan tidak berjalan dengan efektif dan menghambat kesejahteraan

masyarakat. Di tingkat Global, Indonesia memperoleh citra yang buruk bagi

investor. Oleh sebab itu pemerintah telah berkomitmen untuk memberantas

korupsi melalui kebijakan-kebijakan seperti : Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian Pemerintah

membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang

proses pidananya pula dilaksanakan oleh kelembagaan khusus berupa Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak

pidana korupsi.

Kebijakan pemerintah untuk memberantas dan mencegah korupsi ini

ternyata masih belum efektif secara signifikan. Perlu suatu resep pencegahan

sedini mungkin, yakni internalisasi nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa

melalui proses pendidikan. Asumsinya adalah, mahasiswa komunitas yang idealis,

intelektual, agen perubahan dan regenerasi pemimpin kelak. Menurut Dewey

(Hasbullah:2005) pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan

fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.

Page 18: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

13

Sementara menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh sebab

itu, penelitian ini merencanakan sebuah model pembelajaran untuk

menginternalisasikan nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa.

3.3. Temuan /Inovasi Yang Ditargetkan

a. Diterapkannya model dan modul pembelajaran terpadu dalam

menanamkan nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa.

b. Model dan Modul pembelajaran yang dihasilkan dijadikan rujukan

bahan mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi.

3.4. Penerapan Temuan dalam Pembangunan

Modul pembelajaran terpadu dalam menanamkan nilai-nilai Good

Governance sebagai upaya pencegahan korupsi dijadikan sebagai bahan rujukan

materi anti korupsi di perguruan tinggi.

BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan

pengembangan (R&D). Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian dan

pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan

produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Untuk dapat

menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis

kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas,

Page 19: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

14

maka diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut

(digunakan metode eksperimen).

Menurut Borg and Gall (Sugiyono: 2015), educational research and

development is a process used to develop and validate educational product,

artinya bahwa penelitian pengembangan (R&D) adalah sebuah proses yang

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari

penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah

ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas

permasalahan praktis. Sugiyono (2015) berpendapat bahwa, metode penelitian dan

pengembangan (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Untuk

dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis

kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji

keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka

diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut (digunakan metode

eksperimen).

Lebih lanjut Borg and Gall (Sugiyono:2015) menyatakan bahwa untuk

penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat

hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar (basic research). Kemudian

untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut, digunakan

eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan.

Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian

terapan (applied research). Adapun penelitian R & D bertujuan untuk

menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, dengan demikian

penelitian R & D bersifat longitudinal.

Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang

spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media

pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi,

model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu,

model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem

penggajian dan lain-lain (Sugiyono:2015). Senada dengan ini Sukmadinata

Page 20: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

15

(2008), mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan

pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan

produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software maupun

hardware. Produk software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran

di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan,

pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen,dan sebagainya.

Sedangkan produk hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di

kelas dan laboratorium, paket, atau program pembelajaran. Penelitian dan

pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-

saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang

langsung bisa digunakan.

4.2. Karakteristik Dan Bidang Kajian R & D

Terkait karakteristik dari R & D, Borg and Gall (Sugiyono : 2015)

menjelaskan empat ciri utama dalam penelitian R & D, yaitu:

1. Studying research findings pertinent to the product to be develop

Artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan

penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan.

2. Developing the product base on this findings

Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut.

3. Field testing it in the setting where it will be used eventually

Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam seting atau situasi senyatanya di

mana produk tersebut nantinya digunakan

4. Revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage.

Artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang

ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan.

4.3. Langkah-Langkah R & D

Menurut Sugiyono (2015), langkah-langkah penelitian R & D terdiri atasi

10 langkah sebagai berikut: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3)

Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Ujicoba produk, (7)

Page 21: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

16

Revisi produk, (8) Ujicoba pemakaian, (9) Revisi produk, dan (10) Produksi

masal.

Secara skematik langkah-langkah tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian R & D menurut Sugiyono

Langkah-langkah tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi dan Masalah

Penelitian berawal dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah

segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.

Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila dapat

mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan

antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi

melalui R & D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu

model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat

digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah yang

dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.

Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa

berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dokumentasi laporan

kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.

Page 22: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

17

2. Mengumpulkan Informasi

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan

up to date, selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur

yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu

yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Studi ini ditujukan

untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis yang

memperkuat suatu produk, khususnya yang terkait dengan produk

pendidikan, misal produk yang berbentuk model, program, sistem,

pendekatan, software dan sebagainya. Di sisi lain melalui studi literatur

akan dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-

kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan

secara optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur juga

diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam

pengembangan produk tersebut.

3. Desain Produk

Produk yang dihasilkan dari penelitian R & D ada banyak

macamnya. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, harus dibuat rancangan

kerja baru berdasarkan penilaian terhadap system kerja lama, sehingga

dapat ditemukan kelemahan - kelemahan terhadap sistem tersebut.

Disamping itu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang

sistem kerjanya bagus. Selain itu harus mengkaji referensi mutakhir yang

terkait dengan sistem kerja yang modern berikut indikator sistem kerja

yang baik. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang

lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik karena

efektivitasya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui

pengujian-pengujian. Desain produk harus diwujudkan dengan gambar

atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan

membuatnya, serta akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya.

Page 23: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

18

4. Validasi Desain

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah

rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan

lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena

validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional,

belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara

menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman

untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta

untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui

kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum

diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian

sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.

5. Perbaikan Desain

Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan

para ahli lainnya maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan

tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki

desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau

menghasilkan produk tersebut.

6. Uji coba Produk

Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba

dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan

produk tersebut yang diuji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan

ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja

lama dengan yang baru.

7. Revisi Produk

Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut

menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari

Page 24: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

19

sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru

tersebut dapat diberlakukan.

8. Ujicoba Pemakaian

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada

revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa

sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup

yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai

kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.

9. Revisi Produk

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata

terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya

pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal

ini adalah sistem kerja.

10. Pembuatan Produk Masal

Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang

telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal.

4.4. Alur Kerja penelitian Selama 1 tahun

Berdasarkan metode penelitian pengembangan, maka alur kerja

penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Page 25: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

20

Skema alur kerja

Implementasi Modul Penerapan Nilai-Nilai Good Governance

Alur kerja penelitan penelitian selama satu tahun dilakukan dengan tahap-tahapan

berikut :

1. Penerapan Modul

FGD Dosen pengampu Mtk PKn Dari 10 PT di Kota Medan

Uji coba kelompok kecil

Analisis hasil uji coba

Penyempurnaan Modul dan Mode (Revisi)

Uji coba modul dan model pada kelompok besar

Analisis Hasil

HAKI Modul/Buku PKn berbasis Nilai-Nilai Good Governance

Kesimpulan dan Revisi Modul

Page 26: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

21

2. Disposisikannya modul kepada dosen pengampu mata kuliah Pkn untuk

mendapatkan masukan-masukan yang terkait dengan materi.

3. Uji coba kelompok kecil

4. Analisis hasil uji coba

5. Penyempurnaan modul dan model

6. Uji coba modul dan model pada kelompok besar

7. Analisis Hasil

8. HAKI modul atau buku PKn berbasis Nilai-Nilai Good Governance

4.5 Lokasi Penelitian

Penelitian berlangsung di Kota Medan.

4.6 Indikator Pencapaian Yang Terukur

Indikator pencapaian yang terukur dilakukan dengan Tes. Pre tes dan pos

tes aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terkait dengan nilai-nilai Good

Governance. Selain itu dilakukan observasi dengan menggunakan metode

simulasi. Kegiatan tersebut tergambar pada gambar berikut :

No Aspek yang dinilai Indikator pencapaian terukur Metode

Kognitif Afektif Psikomotorik Tes

1. Partisipasi

(Participation)

Observasi

2. Penegakan Aturan

Hukum ( Rule of

Law)

3. Transparan

(Transparancy)

4. Memiliki Daya

tanggap

(responsiveness)

5. Adil (Equality)

6. Konsensus (Consensus

Page 27: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

22

Orientasi)

7. Efektif dan efisien

(effectiveness dan

efficiency)

4.7. Sumber dan cara pengolahan Data

Sumber dan cara perolehan data penelitian ini adalah :

1. Hasil tes

2. Angket

3. Observasi

4. Wawancara

5. Fokus Discussion Group

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI

5.1 Hasil FGD

Potensi dan Masalah

FGD yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 2016, dihadiri oleh dosen

pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari beberapa universitas

di Medan, seperti; Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Tjut Nyak

Dhien dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan diskusi ini

untuk memperoleh masukan terhadap rancangan modul yang akan digunakan

pada pelatihan, termasuk penyempurnaan materi, dan model pembelajaran.

Merujuk pada hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang

persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi dan penerapan Good

Governance di Kota Medan, menunjukkan bahwa 80,6% responden

menyatakan setuju bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Indikator

yang dipersepsikan adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan

untuk kepentingan pribadi, mengabaikan tugas karena lalai/sengaja. Hal yang

sama dengan pelaksanaan Good Governance. Responden memiliki persepsi

yang negatif terhadap pelaksanaan Good Governance, yakni sebesar 78,4%.

Page 28: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

23

Indikator yang dipersepsikan adalah pelayanan yang profesional, adil,

bertanggung jawab, transparan, berdasarkan hukum, partisipatif, dan visioner.

menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Pada penelitian lain juga memperlihatkan pelaksanaan Good

Governance masih rendah dan perlu adanya upaya terus menerus dan

berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam tata kelola

pemerintahan. Hasil penelitian Suryo Pratolo, yang berjudul "Peran Good

Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah Dan

Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan

Global (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Daerahistimewa

Yogyakarta), (http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/5.-PERAN-

GOOD-GOVERNMENT-GOVERNANCE-UNTUK-MEWUJUDKAN-

KINERJA.pdf ), menunjukkan bahwa kondisi transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan pemerintah daerah baik di

pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota adalah belum maksimal menurut

persepsi para aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Di sisi lain,

masyarakat di wilayah pemerintahan daerah masing-masing di Daerah Istimewa

Yogyakarta mempersepsikan bahwa kinerja SKPD di daerahnya masing-masing

pada tingkatan yang rendah demikian pula kepuasan mereka atas pelayanan publik

yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD di daerahnya masing-

masing. Oleh sebab itu, sebagai generasi pemimpin dan calon aparatur

pemerintahan, mahasiswa sedini mungkin perlu memahami hakikat Good

Governance. Istilah Good Governance selama ini sudah diketahui oleh

mahasiswa, tetapi masih terbatas pada satu materi kajian pada mata kuliah

Pendidikan Kewarganegaraan . Hasil FGD menyimpulkan bahwa untuk

memahamkan Good Governance secara komprehensive, materi Good Governance

sebaiknya dipelajari secara tersendiri. Hal ini disebabkan jumlah nilai-nilai yang

terkandung dalam Good Governance memiliki karakteristik yang berbeda satu

dengan yang lain serta mahasiswa harus dapat memahami dengan baik setiap nilai

itu. Sebagai acuan kontruktif bagi seorang mahasiswa, sebenarnya sudah terletak

Page 29: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

24

pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dharma yang memberikan tafsiran yang

begitu luas sebagaimana hakikat sosok mahasiswa yang ideal. Dharma yang

mengandung nilai-nilai yang begitu luhur. Tri Dharma yang mengandung makna

dharma pendidikan, dharma penelitian dan dharma pengabdian. sebagaimana

tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi di jelaskan bahwa “Mahasiswa sebagai

anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki

kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk

menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.”

Karena itu kedudukan dan hakikat mahasiswa sangat urgen bagi kemajuan

bangsa ini, tidak hanya menjadi calon intelektual muda yang dapat memberi ide

segar dalam membangun negeri tetapi juga menjadi ilmuwan serta praktisi di

semua lini, begitu pula dengan profesi-profesi lainnya

. Dengan demikian, sasaran pembelajaran Good Governanca bagi

mahasiswa menjadi hal yang utama, mengingat selain hakikat mahasiswa juga

perkembangan global saat ini yang sarat dengan kompetisi yang sangat kuat.

Usaha untuk membentuk karakter mahasiswa sudah dimulai sejak dari bangku

sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui pembelajaran PKn (Pendidikan

Kewarganegaraan. Namun, hasilnya hingga kini belum melekat menjadi karater

yang integratif. Pendidikan Kewarganegaraan masih berorientasi pada hasil

kognitif.

Selain itu potensi dan masalah yang terkait dengan pembelajaran PKn,

selama ini masih menggunakan metode Pembelajaran klasik yang berorientasi

pada dosen/Guru. Pembelajaran yang berorientasi pada guru merupakan metode

pembelajaran yang menempatkan guru memainkan peran yang sangat penting

karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar

(pebelajar). Dengan kata lain, penyelenggaraan pembelajaran dianggap sebagai

model transmisi pengetahuan (Tishman, 1993). Dalam model ini, peran guru

adalah menyiapkan dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa.

Sedangkan peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan

aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Adapun

Page 30: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

25

metode yang digunakan adalah ceramah. Kelemahan metode ini adalah materi

yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang

dikuasai guru, selain itu ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat

mengakibatkan terjadinya verbalisme, dan siswa hanya mengandalkan

kemampuan auditifnya. Sedangkan, disadari bahwa setiap siswa memiliki

kemampuan yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi

pembelajaran melalui pendengarannya.

Kelemahan lainnya Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur

baik, dengan metode ceramah akan membosankan. Sering terjadi walaupun

secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali

tidak mengikuti berlangsungnya proses pembelajaran, pikiran melayang kemana-

mana atau siswa mengantuk karena gaya bertutur guru tidak menarik. Apalagi

metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa telah

mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Walaupun ketika siswa diberi

kesempatan untuk bertanya, namun seringkali siswa/mahasiswa tidak bertanya

dan mereka tidak paham.

Oleh sebab itu, model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini

menggunakan pendekatan SCL (Student Centered Learning), pembelajaran yang

terpusat pada siswa.

5.2. Pengumpulan Data

Hasil FGD yang dihadiri oleh dosen dan pakar untuk mereview modul

sebelum diujicobakan merekomendasikan perlunya perbaikan dalam penyusunan

modul. Seperti, membuat indikator pencapaian pembelajaran, mencantumkan

kompetensi yang akan dicapai, dan membuat feedback (umpan balik) materi.

Selain itu, sesuai dengan metoda yang digunakan, yakni metoda yang berorientasi

pada siswa, maka metode diskusi harus lebih banyak tergambar dengan membuat

kasus-kasus pada setiap materi.

5.3. Desain Produk

Page 31: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

26

Pada awalnya dalam mendesain Produk modul pembelajaran terpadu Good

Governance bersifat naratif sehingga mahasiswa belajar harus bersama dosen

(masih berpusat pada dosen) sehingga kemandirian dalam pembelajaran kurang.

Oleh sebab itu dilakukan desain ulang dengan menata dibuat berdasarkan SCL

(Student Centered Learning) dengan model pembelajaran modifikasi web spider.

Student Centered Learning atau pembelajaran yang terpusat pada siswa

merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta

didik (subyek) aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai adult

learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu

belajar diluar kelas. Metode pembelajaran ini diharapkan dapat membekali lulusan

memiliki dan menghayati karakteristik pembelajaran seumur hidup, menguasai

hard skills, soft skills, dan life-skills yang saling mendukung. Di sisi lain, para

dosen beralih fungsi, dari pengajar menjadi mitra pembelajaran maupun sebagai

fasilitator (from mentor in the center to guide on the side).

Dengan demikian, pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa

berpotensi mendorong belajar lebih aktif, mandiri. Berkembang, dan disesuaikan

dengan usia peserta didik. Biasanya model pendekataan ini menggunakan metode

diskusi (small Group Discussion), bermain peran dan simulasi.

Adapun ujicoba modul pada pelatihan pembelajaran terpadu diikuti

oleh peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai fakultas dari beberapa

universitas. Antara lain fakultas Agama Islam, Hukum, Ekonomi, dan Fisipol.

Sementara utusan mahasiswa dari universitas lain adalah mahasiswa universitas

Tjut nyak Dhiin. Sesuai dengan rencana penelitian, peserta yang terlibat diwakili

oleh mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan, namun karena pada

pelaksanaan penelitian ini bersamaan dengan libur semester, maka untuk melihat

perbedaan karakteristik perilaku terhadap pembelajaran akan dilakukan ujicoba

lagi.

Penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa tepat digunakan

untuk memahamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Good Governance.

Sebab, sebagai generasi muda dan calon aparatur negara tidak hanya menguasai

verbal, namun juga tercermin pada sikap dan perilaku.

Page 32: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

27

Model yang digunakan pada pelatihan ini adalah adalah pembelajaran

terpadu, yakni sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik individual

maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip

keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi

apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi tema menjdai pengendali di

dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan berpartisipasi di dalam eksplorasi tema

tersebut, para siswa belajar sekaligus melakukan proses dan siswa belajar

berbagai mata pelajaran secara serempak. Sedangkan, UNESCO memberikan

definisi tentang pembelajaran terpadu seperti yang dikemukakan oleh Anna

Poedjadi (Karli, 2003) bahwa pengajaran terpadu terdiri dari pendekatan-

pendekatan di mana konsep dan prinsip pembelajaran disajikan dalam satu paket

pembelajaran sehingga tampak adanya satu kesatuan pemikiran ilmiah dan

fundamental. dengan pendekatan antara pengetahuan dan perilaku. Karena

mahasiswa harus mampu mengenal nilai-nilai dan internalisasi seperti Good

Governance dari berbagai sudut pandang, dan mampu mengelaborasi dengan

nilai-nilai yang ada seperti hukum dan agama.

5.4. Hasil Penelitian Uji Coba Modul Tahap Pertama

1. Hasil Angket Sikap Mahasiswa

Setelah dilakukan uji coba terhadap modul pembelajaran tentang

"integrasi nilai-nilai Good Governance ", yang dilaksanakan pada tanggal 27

Juni 2016, maka telah dilakukan pula penyebaran angket kepada mahasiswa

untuk menjaring data tentang sikap mahasiswa terhadap pembelajaran nilai-

nilai Good Governance. Setelah dilakukan tabulasi, maka dapatlah diketahui

hasil rekap angket dimaksud sebagaimana di bawah ini:

Page 33: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

28

Tabel 1: Hasil angket sikap mahasiswa terhadap pembelajaran nilai-nilai Good Governance

No Nama Jenis

Kelamin Pertanyaan

Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 a b a b a b a b a b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 M.Razy Septiansyah L √ √ √ √ √ 2 Zetira Pratiwi P √ √ √ √ √ 3 Rafi Sukma Dita L √ √ √ √ √ 4 Sri Pita P √ √ √ √ √ 5 Arif Budiman Situmeang L √ √ √ √ √ 6 Mitra Triyuda L √ √ √ √ √ 7 Rizki Ananda L √ √ √ √ √ 8 Rizki Aditya L √ √ √ √ √ 9 Muhammad Ridho L √ √ √ √ √ 10 Adrian P. Zebua L √ √ √ √ √ 11 Siti Nurul Hasanah P √ √ √ √ √ 12 M. Ilham Ginting L √ √ √ √ √ 13 Rizkah Fadlani Lubis L √ √ √ √ √ 14 Syafni Arisanti P √ √ √ √ √ 15 Erwin Muara Harahap L √ √ √ √ √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 Abdillah Mutahar L √ √ √ √ √ 17 Indah Sri Rezeki P √ √ √ √ √ 18 Multi Andiva L √ √ √ √ √ 19 Sulaiman Z. Tambunan L √ √ √ √ √ 20 Subur Syahputra L √ √ √ √ √ 21 Pratiwi Irsan P √ √ √ √ √ 22 Rudi S.Miko L √ √ √ √ √ 23 Hafizun Akmal Siregar L √ √ √ √ √ 24 Ilham Mutuah Miko L √ √ √ √ √ 25 Jamaludin S.Situmorang L √ √ √ √ √ 26 Ahmad Syafiq L √ √ √ √ √ 27 R Halomoan L √ √ √ √ √

28 Muhammad Ridho L √ √ √ √ √ 29 Mulia Sembiring L √ √ √ √ √ 30 Ade Mufidah Santi P √ √ √ √ √ Jumlah 29

(96%)

1 (4%)

23(90%)

7 (10%)

25 (83%)

5 (20%)

29 (96%)

1 (4%)

28 (93%)

2 (7%)

Page 34: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

29

Pada pertanyaan apakah Good Governance perlu diajarkan pada

perguruan Tinggi, sebanyak 96% menyatakan setuju jika Good Governance

diajarkan, dan hanya 4 % yang menjawab tidak perlu. Artinya, sebagai

generasi muda mahasiswa memerlukan pengetahuan tentang tata kelola

pemerintahan yang baik.

Selain itu, agar pemahaman tentang Good Governance lebih baik maka

responden yang menjawab apakah Good Governance menjadi mata kuliah

tersendiri atau digabung dengan mata kuliah lain, sebanyak 72% responden

menyatakan Good Governance menjadi mata kuliah tersendiri, dan 28%

digabung dengan mata kuliah lain.

Hal ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam

Good Governance perlu dipahami secara tersendiri, karena nilai-nilai yang

terkandung dalam Good Governance memiliki konsep-konsep yang harus

dapat dipahami dan menjadi output dalam bentuk perilaku.

. Selain itu, sebesar 92% responden menyatakan bahwa Good

Governace dapat mencegah korupsi dan hanya 8 % yang tidak setuju Good

Governance dapat mencegah korupsi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa para responden memiliki keyakinan jika Good

Governance dilaksanakan secara komitmen dan konsisten, maka dapat

mencegah tindakan korupsi.

Sebagai suatu istilah dalam mengelola negara, Good Governance

sudah dikenal dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dari jawaban responden

yang menjawab bahwa Good Governance sudah tersosialisasi di dalam

masyarakat, yakni sebesar 80% responden menyatakan sudah tersosialisasi,

dan 20% responden yang menyatakan belum tersosialisasi. Artinya,

walaupun istilah Good Governance sudah tersosialisasi, namun pada

pelaksaannya masih minim. Oleh sebab itu, pelatihan Good Governance ini

masih diperlukan karena sebanyak 96 % responden menyatakan pelatihan ini

menarik, dan 4 % menyatakan tidak menarik.

Page 35: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

30

2. Nilai Pretest dan post test Uji Coba Pertama Modul Good

Governance

Untuk menguji pengetahuan dan pemahaman awal mahasiswa dalam

mengikuti ujicoba modul diperlukan tes. Tes dilakukan diawal sebelum

modul dibagikan, dan tes akhir setelah mahasiswa menerima modul. Hal ini

dilakukan untuk membandingkan apakah ada perbedaan hasil nilai

pemahaman terhadap materi. Pada tabel 2 berikut terlihat perbedaan hasil tes

antara pre tes dan post tes.

Tabel 2 : Hasil pre test dan post test

No Nama Skor Pretest

Skor Posttest

Fakultas/Univ

1 2 3 4 5 1 M.Razy Septiansyah 50 60 Hukum/UMSU 2 Zetira Pratiwi 60 70 Hukum/UMSU 3 Rafi Sukma Dita 70 80 Hukum/UMSU 4 Sri Pita 85 85 5 Arif Budiman Situmeang 80 80 Hukum/UMSU 6 Mitra Triyuda 65 50 7 Rizki Ananda 50 65 8 Rizki Aditya 50 60 9 Muhammad Ridho 90 85 10 Adrian P. Zebua 80 80 FISIP/UMSU 11 Siti Nurul Hasanah 60 70 FAI/UMSU 12 M. Ilham Ginting 70 60 Hukum/UMSU 13 Rizkah Fadlani Lubis 60 70 Hukum 14 Syafni Arisanti 60 50 Hukum 15 Erwin Muara Harahap 50 40 16 Abdillah Mutahar 60 70 17 Indah Sri Rezeki 60 60 Ekonomi 18 Multi Andiva 45 75 19 Sulaiman Z. Tambunan 60 60 Hukum/UMSU 20 Subur Syahputra 70 80 21 Pratiwi Irsan 80 80 Fisip/umsu 1 2 3 4 5

22 Rudi S.Miko 50 50 FISIP/UMSU 23 Hafizun Akmal Siregar 70 80 24 Ilham Mutuah Miko 50 50 25 Jamaludin S.Situmorang 85 75 FAI 26 Ahmad Syafiq 50 60 27 R Halomoan 40 55

Page 36: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

31

28 Muhammad Ridho 80 80 FAI 29 Mulia Sembiring 70 70 Ekonomi/UMSU 30 Ade Mufidah Santi 65 70 Ekonomi/UMSU

Kategori Penilaian :

Rendah : 40-55

Sedang : 56-70

Tinggi : 71-85

Berdasarkan kategori diatas, hasil pretes kategori rendah sebanyak

9 orang (30%), kategori sedang sebanyak 14 orang (46%), dan kategori tinggi

sebanyak 7 orang (24%). Sementara hasil postes menunjukkan kategori tinggi

11 orang (36,7%), kategori sedang 13 orang (43,3) dan kategori rendah 6

orang (20%).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Uji coba telah modul dapat

meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang Nilai-Nilai Good Governance,

karena hasil antara pre tes dan posttes berbeda. Artinya terjadi perbedaan hasil

nilai pre tes dan posttes. Setelah dilakukan ujicoba, nilai dengan kategori rendah

yang sebelumnya 13 orang menurun menjadi 7 orang. Sementara itu, nilai tinggi

meningkat. Sebelum ujicoba 7 orang dan setelah ujicoba 9 orang, dan yang tetap

adalah nilai sedang, yakni 13 orang.

Dengan demikian, antara hasil nilai tes dengan kuesioner pentingnya

Nilai-nilai Good Governance diajarkan memiliki korelasi. Berdasarkan nilai

tersebut diatas, memperlihatkan responden yang memperoleh nilai tinggai hanya 9

orang (30 %), sedang 14 (46.7%) dan rendah 7 orang (23.3%), artinya tingkat

pengetahuan mahasiswa terhadap Good Governance pada tingkatan sedang.

5.4. Hasil Ujicoba Modul Tahap Kedua

Uji coba modul tahap kedua dilakukan untuk menguji pemahaman

mahasiswa tentang nilai-nilai good governance setelah revisi modul. Pelatihan

dilaksanakan pada hari sabtu, 07 September 2016. Instrumen dan peserta

Page 37: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

32

pelatihan masih menggunakan instrumen pada tahap pertama. Hal ini dilakukan

untuk membandingkan hasil pemahaman sesuai modul yang direvisi.

Hasil Uji modul pada tahap ini tampak ada kenaikan pemahaman

mahasiswa terhadap materi. Namun tidak tinggi karena materi masih dalam

tataran teori, belum terlihat pada pelayanan publik umumnya.. Pada Tabel 3

berikut terlihat perbedaan hasil tes antara pre tes dan post tes.

Tabel 3 : Hasil Post test ujicoba tahap I dan II

No Nama Post test Tahap I

Post test Tahap II

Fakultas/Univ

1 2 3 4 5 1 M.Razy Septiansyah 60 70 Hukum/UMSU 2 Zetira Pratiwi 70 85 Hukum/UMSU 3 Rafi Sukma Dita 80 85 Hukum/UMSU 4 Sri Pita 85 88 5 Arif Budiman Situmeang 80 85 Hukum/UMSU 6 Mitra Triyuda 50 70 7 Rizki Ananda 65 70 8 Rizki Aditya 60 75 9 Muhammad Ridho 85 90 10 Adrian P. Zebua 80 90 FISIP/UMSU 11 Siti Nurul Hasanah 70 90 FAI/UMSU 12 M. Ilham Ginting 60 85 Hukum/UMSU 13 Rizkah Fadlani Lubis 70 80 Hukum 14 Syafni Arisanti 50 75 Hukum 15 Erwin Muara Harahap 40 70 16 Abdillah Mutahar 70 75 17 Indah Sri Rezeki 60 75 Ekonomi 18 Multi Andiva 75 75 19 Sulaiman Z. Tambunan 60 75 Hukum/UMSU 20 Subur Syahputra 80 80 21 Pratiwi Irsan 80 85 Fisip/umsu 22 Rudi S.Miko 50 75 FISIP/UMSU 23 Hafizun Akmal Siregar 80 85 24 Ilham Mutuah Miko 50 70 25 Jamaludin S.Situmorang 75 80 FAI 26 Ahmad Syafiq 60 70 27 R Halomoan 55 70 28 Muhammad Ridho 80 85 FAI 29 Mulia Sembiring 70 80 Ekonomi/UMSU 30 Ade Mufidah Santi 70 75 Ekonomi/UMSU

Page 38: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

33

Kategori Penilaian :

Rendah : 40-55

Sedang : 56-70

Tinggi : 71-85

Berdasarkan kategori diatas, terjadi kenaikan tingkat pemahaman

mahasiswa terhadap good Governance. Sebanyak 20 % (6 orang) berada pada

nilai kategori sedang, sementara 24 orang (80%) berada pada nilai kategori tinggi.

Artinya mahasiswa yang mengikuti pelatihan sudah lebih memahami good

governance. Seperti yang dikemukakan salah seorang peserta, bahwa Good

Governance biasanya terkait dengan pemerintahan, padahal setelah mengikuti

pelatihan ini Good Governance merupakan suatu sikap dan tindakan/ sesorang

dalam memberikan pelayanan, dimana saja. Bisa di pemerintahan bisa juga di

perusahaan swasta bahkan dalam kehidupan sehari-hari. "Hal ini ternyata sangat

penting diketahui bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin", sebagaimana yang

dikemukakan Subur Syahputra dan Sri Pita, mahasiswa yang ikut dalam pelatihan.

Berdasarkan perbandingan hasil uji coba tampak bahwa dengan model

pembelajaran terpadu mudah bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai good

governance. Pendekatan nilai-nilai agama bisa membantu mengelaborasikan

dengan nilai-nilai good governance yang sejatinya adalah sebuah revolusi

paradigm dalam pengelolaan kekuasaan, dari paradigm "State" Negara kekuasaan

menjadi Negara kesejahteraan. Negara tidak lagi sebagai suatu lembaga yang

hanya "memerinta", tetapi harus dapat memunculkan inovasi pemikiran untuk

pembangunan dan kemajuan daerah. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dari

masyarakatnya.

Era pasar bebas ini, sinergitas antara pemerintah- rakyat dan pengusaha

sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreatifitas itu. Untuk itu, nilai-nilai

responsive, visioner, dan akuntabiitas dari pemerintah perlu diperkuat untuk

menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Adapun hambatan-hambatan social dan

budaya yang masih ada di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan aspirasi/

pendapat maka perlu peningkatan sumber daya manusia masyarakat dengan cara

Page 39: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

34

memberikan sosialisasi, dan melibatkan masyarakat pada rapat-rapat yang

membahas pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, dengan besinerginya pemerintah-masyarakat dan swasta, tingkat

pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan lebih mudah terawasi.

BAB 6. PENUTUP

7.1. Simpulan dan Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, disimpulkan bahwa model

pembelajaran terpadu dalam pemahaman nilai-nilai Good Governance diperlukan

bagi mahasiswa untuk membentuk karakter yang integratif seperti demokratis,

adil, jujur, transparan, bertanggung jawab, profesional, dan lain sebagainya.

Mahasiswa sebagai generasi pemimpin bangsa harus dapat melaksanakan

tridharma pendidikan, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian. Oleh sebab

itu pelaksanaan kegiatan penelitian ini sangat strategis.

Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan pemahaman

mahasiswa terhadap nilai-nilai Good Governance yang terintegrasi dengan nilai-

nilai reliji misalnya. Hanya saja dalam proses pembelajaran, mahasiswa

mengingikan pembelajaran tentang Good Governance dilaksanakan tersendiri

dalam bentuk mata kuliah.

Pentingnya materi Good Governance adalah, dengan materi ini

diharapkan dapat mencegah tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur

pemerintahan. Walaupun Good Governance sudah tersosialisi, Pelaksanaan Good

Governance masih rendah. Oleh sebab itu, model pembelajaran terpadu ini kelak

tidak hanya dilakukan pada mahasiswa, tetapi masyarakat. Hal ini disebabkan

masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

dan mendorong partisispasi masyarakat dalam pembangunan.

Page 40: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

35

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, Siti. Pembelajaran Terpadu. Jakarta: universitas Terbuka. 2011

Azra, Azyumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2002.

Dwiputrianti, Septiana. Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.3. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2009

Eddyono, Suzanna. Kontrol Sosial dan Budaya Korupsi di Indonesi. Jurnal

Madani Volume VI No.3. Medan. UMSU. Oktober 2004 Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan

Internasional. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2005. Harahap, Syahrin. Penegakan Moral Akademik Di dalam dan di luar Kampus.

Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005. Klitgaard, Robert, Ronald Maclean Abaroa, H.Lindsay Parris. Penuntun

Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.

1989 Mulyana, Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alphabeta.

2004. Pope, Jeremy. Buku Panduan Transparency : Strategi Memberantas Korupsi

Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007. Pratolo, Suryo. PERAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE UNTUK

MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL (Studi pada pemerintah kabupaten dan kota di DaerahIstimewa Yogyakarta) (http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/5.-PERAN-GOOD-GOVERNMENT-GOVERNANCE-UNTUK-MEWUJUDKAN-KINERJA.pdf

Srijanti,A.Rahman dan Purwanto SK. Etika Berwarganegara , Pendidikan

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Th.

Page 41: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

36

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 1989.

Sofia, Asriana Issa. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi, Pendidikan

Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011.

Tilaar, H.A.R. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia,

Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002.

Thoha, Miftah. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005. Wardhani, Igak, dan Wihardi Kuswaya. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta :

Universitas Terbuka. 2012. Winarno, Budi. Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Jakarta:

PT.Gelora Aksara Pratama. 2006.

Page 42: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

37

Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Penelitian

Page 43: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

38

Lampiran 3. Biodata Ketua Tim Peneliti/Pelaksana

A. Identitas Diri 1 Nama Lengkap (dengan gelar) NALIL KHAIRIAH,S.IP.,M.Pd Jenis Kelamin P Jabatan Fungsional Lektor NIP/NIK/Identitas lainnya - NIDN 0130116804 Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 30 Nopember 1968 E-mail [email protected] No. Telphon/HP 081376468581 Alamat Kantor Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3

Medan Nomor Telp./Faks 061 – 6624567 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = 250 S2 = 0 S3 = 0 Mata Kuliah yang diampu 1. Pengantar Ilmu Politik

2. Sistem Politik Indonesia 3. Organisasi dan Administrasi

Internasional

B. Riwayat Pendidikan S-1 S-2 Nama Perguruan Tinggi Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Negeri Medan

Bidang Ilmu Sosial Politik Teknologi Pendidikan Tahun masuk-lulus 1987 – 1993 2005-2009 Judul Skripsi/Tesis Kegagalan ideologi

Komunis semasa reformasi Gorbachev

Hubungan Antara Sikap Terhadap Model Pengkaderan dan Kemampuan Keterampilan Komunikasi interpersonal dengan Partisipasi Politik Perempuan di DPD PKS Kota Medan

Nama Pembimbing 1. Prof.Dr.Budi Winarno

2. Dra. Nur Azizah, M.Si.

Prof. Dr.M.Badiran,M.Pd. Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

Page 44: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

39

(bukan Skripsi, tesis, maupun Disertasi)

No Tahun Judul penelitian Pendanaan Sumber* Jml (juta Rp)

1 2011 Penelitian Hibah Bersaing/Penerapan Model Pembangunan Partisipatif Dalam Meningkat Kinerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang, Sebagai Ketua,

PAB UMSU Rp. 5.000.000,-

2 2011 Pembinaan Moral Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok), sebagai Anggota

PAB UMSU Rp.2.500.000

3 2014 Model Pembelajaran Terpadu dalam menanamkan nilai-nilai Good Governance sebagai upaya pencegahan Korupsi Bagi mahasiswa di Kota Medan

DIKTI Rp. 52.500.000

4 2014 Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance di Kecamatan Medan Kota

PAB UMSU RP. 7.500.000

5 2015 Penelitian Tindakan Kelas Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia

PAB UMSU RP. 7.000.000

Page 45: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

40

Demikian data yang saya isikan dan tercantum ini adalah benar dan dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Medan, 31 Oktober 2016

Ketua

Nalil Khairiah, S.IP.,M.Pd

Page 46: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

41

Lampiran 4. Biodata Anggota 1

RIWAYAT HIDUP KETUA

A. Identitas Diri

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dra. Nurzannah, M.Ag.

2 Jenis Kelamin P 3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 1271105608640005

5 NIDN 0116086401 6 Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran, 16 Agustus 1964

7 E-mail [email protected] 9 Nomor Telepon/HP 085358487605

10 Alamat Kantor Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan

11 Nomor Telepon/Faks - 12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 200 orang; S-2= …orang; S-3=

… orang

1. Perencanaan Pembelajaran/Desain Instruksional 2. Evaluasi Pembelajaran PAI

3. Penelitian Tindakan Kelas 4. Studi Islam I

B. Riwayat Pendidikan

S1 S2 S3 Nama Perguruan Tinggi

UMSU IAIN Suka Yogyakarta

-

Bidang Ilmu Tarbiyah Pendidikan Islam

-

Tahun Masuk-Lulus 1994 – 1992 1996 - 1998 - Judul Skripsi/tesis/Disertasi

Eksistensi Pelaksanaan SKB 3 Menteri di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kisaran

Program Terpadu dan Hasil Belajar (Studi Kasus SMU Al- Azhar Medan)

-

Nama Pembimbing/Promotor

1. Drs. Mukhtar Abdullah 2. Dra. Nurlaili

Aminuddin

Prof. Noeng Muhadjir.

-

Page 47: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

42

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jml

(juta Rp)

1 2010 Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Anak Tk di Kecamatan Medan Area

Kementrian Agama Dirjen diktis

10

2 2011 Pembinaan Moral Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok)

PAB UMSU 2,5

3 2013 Meningkatkan Kemampuan Matematika Dasar anak melalui Kegiatan Pengembangan Motorik Halus di RA Ibnu Halim Medan

Mandiri 2,5

4 2014 Penerapan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran perencanaan pembelajaran pada mahasiswa semester v pendidikan Agama islam fai umsu tahun ajaran 2014-2015

PAB UMSU 7

5. 2015 Penerapan Model Pembelajaran Advance Organizer Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Evaluasi Belajar Pai Di Semester VI Fakultas Agama Islam UMSU TA. 2014-2015

PAB UMSU 5

6. 2015 Meningkatkan Motivasi dan Hasil belajar Mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran Kooperatif

PAB UMSU 7.5

7 2015-2016

Penerapan Authentic Assessment Pada Metode Pembelajaran Bervariasi Dalam Meningkatkan Akhlak Dan Hasil Belajar Mata Kuliah Studi Islam I Mahasiswa Semester I Prodi BK FKIP UMSU TA. 21015-2016

PAB UMSU 9

8 2016 Analisis Buku Teks Pendidikan Agama Islam SD Awal (Terbitan Erlangga Dan Yudhistira)

PAB UMSU 12

Page 48: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

43

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.

Tahun

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan Sumber* Jml (Juta

1

2

3

Dst. * Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada

masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tahun 1 Demokrasi pendidikan dalam Islam Keskap (Fisip UMSU) 2014

2 Memaknai Idul Fitri dengan Tepat Koran Waspada 2014

3 Metode Pengembangan Nilai-Nilai Agama Bagi anak Usia Dini

Jurnal Pembangunan Kota Medan

2015

Dst.

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama pertemuan ilmiah/semina

Judul Artikel

Ilmiah

Waktu dan Tempat

1 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam UMSU

Penulisan Karya Tulis Ilmiah

20 Mei 2011 Di Aula UMSU Medan

2 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala RA, se Sumatera Utara

Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran RA

5 s.d Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 3 Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Kompetensi Kepala MAl se-Sumut

Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran Madrasah Aliyah

Tanggal 12 s.d 17 Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 4 Pelatihan Kompetensi

mengajar guru-guru TK & RA di TK Muzdalifah Medan

Teknik Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH)

05 Agustus 2011 di TK Muzdalifah Medan

5 Pelatihan Guru-Guru Metode 12 Nopember 2009

Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar

Judul Artikel Ilmiah

Waktu dan

Tempa1 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam UMSU

Penulisan Karya Tulis Ilmiah 20 Mei 2011 Di Aula UMSU Medan

2 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala RA, se Sumatera Utara

Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran RA

5 s.d Desember 2011 Di KampusLPP PancingMedan

Page 49: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

44

2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala MAl se-Sumut

Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran Madrasah Aliyah

Tanggal 12 s.d 17 Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 3 Pelatihan Kompetensi

mengajar guru-guru TK & RA di TK Muzdalifah Medan

Teknik Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH)

05 Agustus 2011 di TK Muzdalifah Medan

4 Pelatihan Guru-Guru RA yang dilaksanakan oleh Kanwil Depag Sumut bekerjasama dengan IGRA Sumut

Metode Pengembangan Moral Dan Nilai-Nilai Agama Bagi Anak Usia Dini

12 Nopember2009 di Kampus LPP Medan.

5 Darul Arqom Dasar Yangdilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas AgamaIslam UMSU

Gender Dalam Islam

17 Maret 2012 Di Gd. Dakwah Muhammadiyah Cabang Perumnas Mandala 6 Darul Arqom DasarYang

dilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas Kedokteran UMSU

Gender Dalam Islam (Perbedaan Gender dan Kodrat Serta Budaya Patriarkhi)

3 Pebruari 2012 di Kampus I UMSU Jalan Gd. Arca Medan.

7 Darul Arqom Dasar Yang dilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas

Gender Dalam Islam

24 Pebruari 2012 Di Sibolangit

8 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam”

Pembinaan Mora Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok)

UMSU I, Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 2013.

9 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam”

Demokrasi Pendidikan dalam Islam

6 Mei 2014, UMSU III, Jl. Mukhtar Basri No. 10 Seminar Internasional

“peace of intereligious” Membangun perdamaian melalui pendidikan berbasis multikultural pada anak usia dini.

17 November 2014 di Aula Kampus UMSU Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan

Page 50: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

45

11 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam” ke 8

The Concept Of Human Psyche Structure In Islamic Psychology

11 Juni 2015 di Aula Program Pasca Sarjana UMSU, Jln. Denai No. 217 Medan 12 Workshop Antar Bangsa

“Pembangunan Berteraskan Islam” ke 9

Penerapan Authentic AssessmentDengan Metode Pembelajaran Bervariasi Dalam Meningkatkan Akhlak Dan Hasil Belajar Mata Kuliah Studi Islam I Mahasiswa Semester I Prodi BK FKIP UMSU

Mei 2016 di Aula Pasca Sarjana UMSU, Jln. Denai No. 217 Medan

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman

Penerbit

1 Studi Islam I (Akidah dan Akhlak 2015 298 UMSU Press

2

3

Dst.

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.

Judul/Tema HKI

Tahun

Jenis

Nomor P/ID 1

2 3

Dst.

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang

Telah

Tahun

Tempat Penerapan

Respon Masyarakat

1

2

3 Dst.

Page 51: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

46

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Tahun

1

2

3 Dst.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Medan, Oktober 2016

( Dra. Nurzannah, M.Ag)

Page 52: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

47

Lampiran 5 Biodata anggota 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Identitas Diri 1 Nama Lengkap (dengan gelar) Harisman, S.H.,M.H 2 Jenis Kelamin Laki-Laki 3 Jabatan Fungsional Lektor /3d 4 NIP/NIK/Identitas lainnya - 5 NIDN 0103047302 6 Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 3 April 1973 7 E-mail [email protected]:Idana

[email protected] 8 Nomor Telepon/HP 085276196933 9 Alamat Kantor Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan

10 Nomor Telepon/Faks - 11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 10 orang; S-2 = … orang; S-3 = …

orang 12. Mata Kuliah yg Diampu

1. Hukum Hak Asasi Manusia 2. Hukum Internasional 3. Hukum Telematika

B. Riwayat Pendidikan S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi UMSU UNPAD - Bidang Ilmu Hukum Hukum - Tahun Masuk-Lulus 1991 – 1995 2001 – 2004 - Judul Skripsi/Tesis/Disertasi

Pembatalan Paten dan Akibat Hukumnya Bagi Pemegang Paten

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Hutan dan Implementasinya Di Indonesia

Nama Pembimbing/Promotor

Suhrawardi K. Lubis, S.H.

Prof. DR. Yudha Utama, S.H.,M.H Prof. DR. Daud Silalahi , S.H.,M.H DR. M. Ramli, S.H.,M.H

-

Page 53: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

48

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber* Jml (Juta Rp)

1 2009 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Normatif Pembantu Rumah Tangga di Propinsi Sumatera Utara

DIKTIS Kementerian Agama RI

50.000.000

2

2014

Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UMSU

6.000.000

3. 2014

Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam Penguasaan Mata Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Penerapan Model Jigsaw

UMSU

6.000.000

4 2015

Peningkatan Proses Dan Hasil Pembelajaran Aspek Hukum Dalam Perdagangan Bebas pada Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Melalui Penerapan Model Problem Based Learning

UMSU 6.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Sumber* Jml (Juta Rp)

1 - -

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tahun

1 Legalitas Kepolisian Melakukan Tindakan Tegas Bagi Pelaku Kekerasan Dan Kerusuhan Dalam Demonstrasi di Indonesia

...../........../

2014

Page 54: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

49

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir

No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul

Artikel Ilmiah

Waktu dan Tempat

1 - - - G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit

- - - - H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor

P/ID 1 - - - -

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya

dalam 5 Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan

Tahun Tempat Penerapan

Respon Masyarakat

1 - - - - J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau

institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi

Penghargaan Tahun

1 - - - Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Medan, 30 Oktober 2016

Harisman, S.H.,M.H NIDN: 010304730

Page 55: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

50

Lampiran 6. Foto-Foto Kegiatan

Page 56: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

51

Page 57: Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

52