of 57/57
i Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan) LAPORAN AKHIR PENELITIAN HIBAH BERSAING MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN Tahun ke II dari rencana 2 tahun DIPA DIREKTORAT JENDEREAL PENDIDIKAN TINGGI NO 042.061.1 401516/2016, TANGGAL 7 DESEMBER 2015 Nalil Khairiah, S. IP., M. Pd (Ketua Peneliti) NIDN. 0130116804 Dra. Nurzannah, M. Ag (Anggota) NIDN. 08116086401 Harisman, SH., M.H (Anggota) NIDN: 01030473020 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA OKTOBER, 2016

Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kode/Rumpun Ilmu: 594/Ilmu Administrasi (Niaga, Negara

LAPORAN AKHIR
MAHASISWA DI KOTA MEDAN
401516/2016, TANGGAL 7 DESEMBER 2015
Nalil Khairiah, S. IP., M. Pd (Ketua Peneliti) NIDN. 0130116804
Dra. Nurzannah, M. Ag (Anggota) NIDN. 08116086401
Harisman, SH., M.H (Anggota) NIDN: 01030473020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
BAB 4. METODE PENELITIAN ........................................................................ 13
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI .......................................................................... 22
BAB 6. PENUTUP .................................................................................................. 34
Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ............................................................... 42
Lampiran 3. Biodata ketua peneliti .............................................................................. 43
Lampiran 4. Biodata Anggota 1 ................................................................................... 46
Lampiran 5. Biodata Anggota 2 ................................................................................... 52
Lampiran 6. Foto-Foto Kegiatan .................................................................................. 85
iv
PRAKATA
Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha
esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga laporan kemajuan penelitian
hibah bersaing ini dapat kami selesaikan. Demikian pula halnya, kami mengucapkan
terimakasih kepada kemristekdikti dan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada kami dalam
melakukan penelitian hibah bersaing periode ke- dua ini.
Good Governance (tata kelola yang baik) merupakan issu yang kuat pada era
reformasi ini di sektor publik. Good Govnance tidak hanya menjadi tuntutan lokal, nasional
tetapi juga internasional. Hal ini terjadi akibat trend globalisasi yang mengarapkan adanya
standar pelayanan dalam manejemen publik itu sama. Jika Good Governance terwujud di
berbagai kelembagaan/institusi, maka masyarakat akan merasakan sejahtera sebab di dalam
Good Governance terkandung nilai-nilai transparan, akuntabel, jujur, bertanggungjawab,
profesional, non diskriminatif, partisipatif, dan berdasar hukum. Panenerapan Good
Governance yang konsisten dapat melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk korupsi.
Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti masalah ini bagi mahasiswa karena mahasiswa
merupakan generasi pemimpin masa yang akan datang. Mahasiswa diharapkan mampu
melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat.
Hasil penelitian ini tentang model dan modul good governanve semoga dapat
bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan memajukan sistem administrasi baik di daerah
maupun nasional dalam era globalisasi ini.
Demikian prakata ini kami sampaikan, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan penelitian,
dan kami terbuka untuk menerima saran yang konstruktif untuk perbaikan. Terimakasih
Medan, 31 Oktober 2016
Hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi mahasiswa terhadap tindakan
korupsi dan penerapan Good Governance di Kota medan menunjukkan bahwa 80,6% responden
menyatakan setuju bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Indikator yang
dipersepsikan adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk
kepentingan pribadi, mengabaikan tugas karena lalai/sengaja. Hal yang sama dengan
pelaksanaan Good Governance. Responden memiliki persepsi yang negatif terhadap
pelaksanaan Good Governance, yakni sebesar 78,4%. Indikator yang dipersepsikan adalah
pelayanan yang profesional, adil, bertanggung jawab, transparan, berdasarkan hukum,
partisipatif, dan visioner. menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah resep ampuh mencegah korupsi yang tidak hanya
berkaitan dengan fisik tetapi diperlukan tindakan preventif dengan membentuk kesadaran
masyarakat, baik kesadaran hukum maupun sosial budaya. Kesadaran masyarakat tentang
bahaya korupsi harus ditingkatkan dengan cara pendidikan ( Public Education) sehingga
partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi sistem politik yang bersih akan menunjang
sistem politik yang sehat.
agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada “world Confrense higher
education di Paris tahun 1998, bahwa misi dan fungsi pendidikan tinggi adalah untuk
membantu melindungi dan memperkuat nilai-nilai sosial dengan melatih mahasiswa dalam
nilai-nilai yang membentuk dasar kewarganegaraan demokratis.
Oleh sebab itu, pada penelitian Hibah bersaing Tahun ke 2 ini telah dihasilkan sebuah
modul dan ujicoba model pembelajaran terpadu yang memadukan pembelajaran agama
islam, Hukum, dan sosial. Metode yang digunakan adalah riset pengembangan dengan
metode penelitian deskriptif analisis kwalitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
FGD, penyebaran angket, observasi, dan tes baik pra pelatihan maupun pasca pelatihan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa meningkat setelah
dilakukan ujicoba, dan 72 % responden menginginkan Good Governance dijadikan mata
kuliah tersendiri.
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu agenda yang di tuntut dalam peristiwa gerakan reformasi 1998
adalah penghapusan korupsi-kolusi dan nepotisme KKN). Namun setelah 16
tahun berlalu masalah korupsi tidak tertuntaskan hingga saat ini, bahkan
semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya politisi maupun kepala
daerah yang terjebak dan terseret dalam masalah ini. Merujuk hasil survei yang
dilakukan oleh sebuah lembaga biro konsultan Risiko Politik dan Ekonomi (Perc)
yang berbasis di hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari
12 negara di Asia. Indonesia memperoleh angka hampir sepuluh dengan skors
9,25 (sepuluh adalah skor tertinggi). Sementara, India 8,90, Vietnam 8,67,
Piliphina 8,33. Kategori negara terbersih dari korupsi adalah Singapura (0,5), dan
Jepang (3,5). Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan menepati posisi ke 3, dengan
perolehan skor masing-masing 3,60, 6,10, dan 6,67. (Budiwinarno : 2008: 64,
Septiana Dwiputrianti:2009:241). Data diatas menunjukan bahwa korupsi bukan
hanya menjadi masalah nasional tetapi juga global.
Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan. Hal ini dapat ditinjau dari segi
bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio. Kata ini
memiliki kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak,
menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan
atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan
pribadi atau orang lain.
dapat melumpuhkan suatu negara. Hal ini terjadi karena korupsi menimbulkan
kerugian ekonomi yang mengacaukan insentif : kerugian politik karena
meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, kerugian sosial : karena kekayaan
dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak maka korupsi berkembang
sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi penghormatan terhadap hak-hak orang
lain, aturan hukum dianggap remeh, iklim investasi rendah dan akibatnya
pembangunan ekonomi-politik akan lumpuh.
yang berakibat sebagai tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan
tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pribadi dengan maksud tertentu
yang bertentangan dengan prinsip Good Governance. Tindakan maladministrasi
berkaitan dengan tindakan atau perilaku penyelenggara administrasi
pemerintahan dalam pelayanan publik yang menyimpang atau bertentangan
dengan norma hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dikategorikan sebagai
penyalahgunaan wewenang. (Nirahua: 2013)
Secara normatif, upaya pemberantasan korupsi telah tertuang pada UU 1945,
kebijakan-kebijakan seperti TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR
No.XI/MPR/1998, UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyeleng garaan
Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantas- an Tindak Pidana Korupsi, Keppres RI No.81 Tahun 1999
tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, UU No.20
Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999, dan UU No.30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun, usaha itu belum menurunkan tingkat tindakan korupsi secara
signifikan. Berdasar hasil penelitian Tranparency Internasional (TI) di 170
negara pada tahun 2013, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada
peringkat ke 64 dan 114 dalam urutan negara paling bersih dari korupsi.
(Republika online 10-6- 2014). Sementara hasil survei persepsi masyarakat
terhadap integritas pemilu tahun 2013, 71 % responden menyatakan praktik
politik uang masih menjadi hal lumrah (Tribunnews, Rabu 3-12-2014), dan
menurut Global Corruption Barometer 2013 Partai Politik serta parlemen
sebagai salah satu institusi yang sarat korupsi.
Hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi mahasiswa
terhadap tindakan korupsi dan penerapan Good Governance di Kota medan
menunjukkan bahwa 80,6% responden menyatakan setuju bahwa telah terjadi
penyalahgunaan kekuasaan. Indikator yang dipersepsikan adalah penyalahgunaan
kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, mengabaikan
tugas karena lalai/sengaja. Hal yang sama dengan pelaksanaan Good
3
Good Governance, yakni sebesar 78,4%. Indikator yang dipersepsikan adalah
pelayanan yang profesional, adil, bertanggung jawab, transparan, berdasarkan
hukum, partisipatif, dan visioner. menggunakan kekuasaan untuk kepentingan
pribadi.
Oleh sebab itu, diperlukan sebuah resep ampuh mencegah korupsi yang
tidak hanya berkaitan dengan fisik tetapi diperlukan tindakan preventif dengan
membentuk kesadaran masyarakat, baik kesadaran hukum maupun sosial budaya.
Kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi harus ditingkatkan dengan cara
pendidikan ( Public Education) sehingga partisipasi masyarakat dalam
mengevaluasi sistem politik yang bersih akan menunjang sistem politik yang
sehat.
mampu menjadi agen perubahan. Seperti hasil deklarasi yang dirumuskan pada
“world Confrense higher education di Paris tahun 1998, bahwa misi dan fungsi
pendidikan tinggi adalah untuk membantu melindungi dan memperkuat nilai-nilai
sosial dengan melatih mahasiswa dalam nilai-nilai yang membentuk dasar
kewarganegaraan demokratis.
(www.kamusBahasaIndonesia.Org). Penerapan adalah proses, cara, perbuatan
menerapkan. Selain itu, penerapan dapat berarti sebagai suatu pemanfaatan.
Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan
mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan
tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau
golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa "good' dalam "good gevernace",
adalah, pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak
rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan,
berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, service memiliki makna aspek-aspek
fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan
tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut
"Good Governance" atau kepemerintahan yang baik.
Selain itu, istilah Good Governance sering dikemukakan sejalan dengan
menguatnya istilah demokrasi. Popularitas istilah ini di Indonesia,
dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan
hak asasi manusia dan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga
masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan
publik (abuse of public trust) dan semakin menuntut tanggungjawab dan
transparansi dan pejabat publik.
(UNDP) mendefenisikan governance (pemerintahan) sebagai berikut:
“governance is exercise of economic, political, and adminidtrative authority to a
country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion,
integration, and ensure thw well being of their population”. Dengan demikian
tampak bahwa istilah governance sebagai suatu eksercise dari kewenangan
politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengatur dan mengelola masalah-
masalah sosialnya. Istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat
bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial politiknya yang
tidak hanya digunakan untuk pembangunan tetapi juga di gunaka untuk kohesi,
integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya (Thoha:2005:60-61).
5
komponen rakyat ( civil society) harus memperoleh peran yang utama. Selain
itu, pihak swasta memperoleh ruang sebagai lingkungan yang menggerakan
ekonomi dan mendorong tercapainya kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintahan
berfungsi sebagai fasilitator dan pengawasan terhadap interaksi tersebut. Tidak
dapat dipungkiri bahwa dalam sistem demokratis itu kekuasaan tidak lagi hanya
berada dalam penguasa, tetapi pada rakyat. Hubungan ketiga unsur itu tampak
pada gambar dibawah ini :
Thoha (2005)
harus dianut dan di kembangkan dalam praktik penyelengaraan pemerintah yang
baik, meliputi : partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap
(respondsiviness) beorientasi consensus, berkeadila, efektif dan efisien,
akuntabilitas dan memiliki fisi strategis. Apabila menyimak relasi sektor swasta,
rakyat, pemerintah seperti gambar diatas, maka 9 nilai-nilai Good Governance
menjadi syarat terlaksananya relasi tersebut. Terlaksananya tata kelola
pemerintahan yang baik apabila menjunjung nilai keinginan rakyat, dan nilai-
Pemerintah
Rakyat
swasta
6
(nasional) seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial
serta aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam
pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Srijanti dkk:2006:223).
Selain itu, menurut Imawan (2002) pemahaman "Good Governance" lebih
menekankan tentang cara bagaimana Negara menggunakan kekuasaanya untuk
mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan (the
way state power is used in managing economic and social resources for
development of society). Pandangan Imawan ini lebih mengedepankan peran
negara. Sedangkan Sedarmayati (2003) meninjau good governance dari
aspek administrasi. Menurutnya Good Governance adalah suatu bentuk
manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan.
Dalam hal ini pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu
masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang.
Sebagai lembaga resmi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah
memberikan pengertian Good governance adalah penyelenggaraan
pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan
efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara
domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Sebagaimana yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-
prinsip kepemerintahan yang baik terdiri atas :
1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat
dengan biaya yang terjangkau.
segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara pemerintah dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di
dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup
prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses,
7
disiplin.
mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik
secara langsung maupun tidak langsung
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal
dan bertanggung jawab.
mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa
pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang
hidup dalam masyarakat.
apabila terjadi tindakan diluar norma hukum atau bertentangan dengan norma
hukum di sebut dengan maladministrasi. (Nirahua:2013). Menurut Sunaryati
Hartono,”Maladministrasi” diartikan secara umum sebagai perilaku tidak wajar
(termasuk penundaan pemberian pelayanan), kurang sopan dan tidak peduli
terhadap masalah yang menimpa seseorang disebabkan oleh perbuatan
penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan kekuasaan secara semena-mena
atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil,
intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian
atas ketentuan undang-undang atau fakta tidak masuk akal, atau berdasarkan
tindakan unreasonable, unjust, oppresive dan diskriminatif. Oleh sebab itu,
tindakan maladministrasi berkaitan dengan tindakan atau perilaku penyelenggara
administrasi pemerintahan dalam pelayanan publik yang menyimpang atau
bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Adanya tindakan menyimpang
yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku ini dapat dikategorikan
sebagai penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut Hartono menyatatakan bahwa
tindakan atau perilaku maladministrasi bukan sekedar merupakan penyimpangan
8
dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat pemerintahan,
tetapi juga dapat merupakan perbuatan melanggar hukum pemerintah.
Oleh sebab itu, LAN telah membuat instrumen dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (governance), dan sekaligus instrumen pencegahan
tindakan korupsi dan perlindungan bagi Hak Asasi Manusia.
2.3. Model Pembelajaran Terpadu
pembelajaran dalam tutorial. Merujuk Joyce dan Weil (Trianto: 2014), Setiap
model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta
mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut Joyce menyatakan model mengajar
merupakan model belajar, dengan model tersebut guru dapat membantu siswa
untuk mendapatkan
model dan metode yang digunakan agar usaha untuk mencapai tujuan
pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Pembelajaran terpadu adalah upaya yang dilakukan untuk menggunakan
berbagai pendekatan dan disiplin keilmuan dalam suatu proses pembelajaran
dengan memadukan antara berbagai disiplin ilmu. Tujuannya adalah agar
keterampilan pebelajar lebih nyata dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari yang sangat kompleks.
maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta
prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik.
Hal yang sama dikemukakan oleh Hadisubroto (Trianto:2014),
pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok
9
bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep
tertentu dikaitkan dengan konsep yang lain, yang dilakukan secara spontan atau
direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih dan dengan beragam
pengalaman belajar anak, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pentingnya
pembelajaran terpadu adalah pembelajaran ini mendekatkan siswa pada dunia
nyata, proses pemahaman siswa pada suatu konsep dalam suatu peristiwa objek
lebih terorganisir, pembelajaran akan lebih bermakna, memberi peluang siswa
mengembangkan kemampuan diri, memperkuat kemampuan yang diperoleh, dan
efisien. (Trianto:2014). Oleh sebab itu, pembelajaran terpadu sangat tepat
digunakan untuk memahahamkan dan mengasah keterampilan sosial siswa
membaca fenomena sekaligus memecahkan masalah. Hal ini terjadi karena
karakteristik pembelajaran terpadu yang bersifat holistik, bermakna, otentik dan
aktif.
laba-laba (webbed), Model keterpaduan (integreted), dan Model keterkaitan
(connected).(Siti Aisyah dkk: 2012). Adapun pada penelitian ini model
pembelajaran terpadu yang digunakan adalah pembelajaran terpadu connected.
Hadisubroto (dalam Trianto, 200) menyatakan pembelajaran
terpadu connected adalah pembelajaraan yang dilakukan dengan
mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya, mengaitkan
satu konsep dengan konsep lainnya, mengaitkan satu keterampilan dengan
keterampilan yang lain, dan mengaitkan pekerjaan hari itu dengan hari yang lain
atau hari berikutnya dalam suatu bidang studi. Menurut Fogarty (dalam Trianto,
2010: 45) mengartikan sebagai model integrasi inter bidang studi. Selain
itu model pembelajaran terpadu connected dikatakan pembelajaran yang
memadukan konsep antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam
satu mata pelajaran saja.
adalah model yang mkan memadukan topik-topik yang hampir sama dalam
satu mata pelajaran saja, misalnya topik-topik yang terdapat dalam
beberapa standar kompetensi. Secara garis besar model connected
10
bidang studi siswa mempunyai gambaran yang luas sebagaimana suatu
bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu, siswa dapat
mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga
terjadi proses internalisasi, dan pengintegrasian ide-ide dalam inter
bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi,
memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide dalam pemecahan masalah.
Menurut Hadisubroto (dalam Trianto, 2014) kelebihan model connected
adalah adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang
studi, siswa mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari beberapa
aspek tertentu yang mereka pelajari secara mendalam, konsep-konsep
kunci dikembangkan dengan waktu yang cukup sehingga lebih dapat dicerna
oleh siswa, kaitan-kaitan dengan sejumlah gagasan dalam satu bidang
studi memungkinkan siswa untuk dapat mengkonseptualisasi kembali dan
mengasimilasi gagasan secara bertahap, dan pembelajaran terpadu model
terhubung (connected) tidak mengganggu kurikulum yang sedang berlaku.
2.4. Kajian yang terdahulu
Rose Ackerman; Campante, Chor & Anh Do ( dalam Budi Setiyono
POLITIKA, Vol. I, No. 1, April 2010 ) menyatakan terdapat hubungan antara
transisi demokrasi dan korupsi. secara umum; transisi demokrasi
menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan yang menciptakan lahan subur
bagi korupsi. Hal ini terjadi karena tersedianya kesempatan untuk elite
memperkaya diri. Penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang persepsi
mahasiswa terhadap tindakan korupsi,
tentang Peran Good Goverment Governance untuk mewujudkan kinerja
pemerintahan daerah dan kepuasan masyarakat di era otonomi daerah dalam
menghadapi era global menunjukkan kondisi transparansi, akuntabilitas,
pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan pemerintah daerah baik di
11
menurut persepsi para aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Di sisi
lain, masyarakat di wilayah pemerintahan daerah masing-masing di Daerah
Istimewa Yogyakarta mempersepsikan bahwa kinerja SKPD di daerahnya
masing-masing pada tingkatan yang rendah demikian pula kepuasan
mereka atas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal
ini SKPD di daerahnya masing-masing.
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
3.1 . Tujuan Khusus
1. Jangka Panjang
modul.
menanamkan nilai-nilai good goverrnance
memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih baik. Konsekuensi negara
demokratis menuntut sinergitas partisipasi masyarakat, stakeholders, dan negara.
Sebagai negara berkembang, Indonesia dihadapkan pada persoalan pembangunan,
baik pembangunan infrastruktur maupun sumbersaya manusia. Selain itu, era
globalisasi telah meningkatkan ketergantungan antar negara untuk melakukan
kerjasama. Oleh sebab itu, ada standar internasional yang harus dimiliki oleh
setiap negara sebagai syarat untuk melancarkan hubungan bilateral tersebut.
Good Governance adalah instrumen untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan agar lebih baik. Pemerintah sebagai organisasi yang legitimate
harus melaksanakan peran sebagaimana tugasnya, yakni melakukan perlindungan
dan memberi keamanan bagi warga negara. Warga negara yang memiliki
12
mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sementara stakeholder (swasta)
membantu proses pelaksanaan pembangunan.
manusia. (PBB:2007). Hal ini tampak dari keterkaitan antara Good Governance
dan Hak Asasi manusia yang saling memperkuat. Prinsip Hak Asasi Manusia
menyediakan seperangkat nilai-nilai bagi pelaksanaan pemerintahan, dan Good
Governance menjadi indikator standar kinerja pemerintahan. Tanpa adanya
pemerintahan yang baik maka hak asasi manusia tidak dapat
dipertanggungjawaban dan dilindungi secara berkelanjutan. Hubungan antara
Good Governance dan HAM terletak pada demokrasi, pemberian pelayanan
negara, aturan hukum, dan langkah-langkah anti korupsi.
Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia telah menjadi preseden buruk
bagi Indonesia, baik di tingkat domestik dan Internasional. Di tingkat domestik,
pembangunan tidak berjalan dengan efektif dan menghambat kesejahteraan
masyarakat. Di tingkat Global, Indonesia memperoleh citra yang buruk bagi
investor. Oleh sebab itu pemerintah telah berkomitmen untuk memberantas
korupsi melalui kebijakan-kebijakan seperti : Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian Pemerintah
membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang
proses pidananya pula dilaksanakan oleh kelembagaan khusus berupa Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak
pidana korupsi.
ternyata masih belum efektif secara signifikan. Perlu suatu resep pencegahan
sedini mungkin, yakni internalisasi nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa
melalui proses pendidikan. Asumsinya adalah, mahasiswa komunitas yang idealis,
intelektual, agen perubahan dan regenerasi pemimpin kelak. Menurut Dewey
(Hasbullah:2005) pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan
fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.
13
Sementara menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh sebab
itu, penelitian ini merencanakan sebuah model pembelajaran untuk
menginternalisasikan nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa.
3.3. Temuan /Inovasi Yang Ditargetkan
a. Diterapkannya model dan modul pembelajaran terpadu dalam
menanamkan nilai-nilai Good Governance bagi mahasiswa.
b. Model dan Modul pembelajaran yang dihasilkan dijadikan rujukan
bahan mata kuliah anti korupsi di perguruan tinggi.
3.4. Penerapan Temuan dalam Pembangunan
Modul pembelajaran terpadu dalam menanamkan nilai-nilai Good
Governance sebagai upaya pencegahan korupsi dijadikan sebagai bahan rujukan
materi anti korupsi di perguruan tinggi.
BAB 4 METODE PENELITIAN
pengembangan (R&D). Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian dan
pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Untuk dapat
menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji
keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas,
14
(digunakan metode eksperimen).
Menurut Borg and Gall (Sugiyono: 2015), educational research and
development is a process used to develop and validate educational product,
artinya bahwa penelitian pengembangan (R&D) adalah sebuah proses yang
digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari
penelitian pengembangan tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah
ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan atau jawaban atas
permasalahan praktis. Sugiyono (2015) berpendapat bahwa, metode penelitian dan
pengembangan (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Untuk
dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji
keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka
diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut (digunakan metode
eksperimen).
Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian
terapan (applied research). Adapun penelitian R & D bertujuan untuk
menemukan, mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, dengan demikian
penelitian R & D bersifat longitudinal.
Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang
spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media
pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi,
model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu,
model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem
penggajian dan lain-lain (Sugiyono:2015). Senada dengan ini Sukmadinata
15
pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan
produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software maupun
hardware. Produk software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran
di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan,
pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen,dan sebagainya.
Sedangkan produk hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di
kelas dan laboratorium, paket, atau program pembelajaran. Penelitian dan
pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saran-
saran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang
langsung bisa digunakan.
Terkait karakteristik dari R & D, Borg and Gall (Sugiyono : 2015)
menjelaskan empat ciri utama dalam penelitian R & D, yaitu:
1. Studying research findings pertinent to the product to be develop
Artinya, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan
penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan.
2. Developing the product base on this findings
Artinya, mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut.
3. Field testing it in the setting where it will be used eventually
Artinya, dilakukannya uji lapangan dalam seting atau situasi senyatanya di
mana produk tersebut nantinya digunakan
4. Revising it to correct the deficiencies found in the field-testing stage.
Artinya, melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan.
4.3. Langkah-Langkah R & D
Menurut Sugiyono (2015), langkah-langkah penelitian R & D terdiri atasi
10 langkah sebagai berikut: (1) Potensi dan masalah, (2) Pengumpulan data, (3)
Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, (6) Ujicoba produk, (7)
16
Revisi produk, (8) Ujicoba pemakaian, (9) Revisi produk, dan (10) Produksi
masal.
Langkah-langkah tersebut secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila dapat
mendayagunakannya. Masalah akan terjadi jika terdapat penyimpangan
antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Masalah ini dapat diatasi
melalui R & D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu
model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat
digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah yang
dikemukakan dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik.
Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa
berdasarkan laporan penelitian orang lain atau dokumentasi laporan
kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.
17
up to date, selanjutnya dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur
yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu
yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Studi ini ditujukan
untuk menemukan konsep-konsep atau landasan-landasan teoretis yang
memperkuat suatu produk, khususnya yang terkait dengan produk
pendidikan, misal produk yang berbentuk model, program, sistem,
pendekatan, software dan sebagainya. Di sisi lain melalui studi literatur
akan dikaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi-
kondisi pendukung agar produk dapat digunakan atau diimplementasikan
secara optimal, serta keunggulan dan keterbatasannya. Studi literatur juga
diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah yang paling tepat dalam
pengembangan produk tersebut.
3. Desain Produk
dapat ditemukan kelemahan - kelemahan terhadap sistem tersebut.
Disamping itu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang
sistem kerjanya bagus. Selain itu harus mengkaji referensi mutakhir yang
terkait dengan sistem kerja yang modern berikut indikator sistem kerja
yang baik. Hasil akhir dari kegiatan ini berupa desain produk baru yang
lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik karena
efektivitasya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui
pengujian-pengujian. Desain produk harus diwujudkan dengan gambar
atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan
membuatnya, serta akan memudahkan pihak lain untuk memahaminya.
18
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah
rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan
lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena
validasi disini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional,
belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara
menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman
untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta
untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui
kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat dilakukan dalam forum
diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan proses penelitian
sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya.
5. Perbaikan Desain
tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki
desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau
menghasilkan produk tersebut.
Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba
dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan
produk tersebut yang diuji coba. Pengujian dapat dilakukan dengan
ekperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efesiensi sistem kerja
lama dengan yang baru.
Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut
menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari
19
tersebut dapat diberlakukan.
8. Ujicoba Pemakaian
revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa
sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup
yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai
kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.
9. Revisi Produk
terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya
pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal
ini adalah sistem kerja.
10. Pembuatan Produk Masal
telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal.
4.4. Alur Kerja penelitian Selama 1 tahun
Berdasarkan metode penelitian pengembangan, maka alur kerja
penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
20
Alur kerja penelitan penelitian selama satu tahun dilakukan dengan tahap-tahapan
berikut :
1. Penerapan Modul
FGD Dosen pengampu Mtk PKn Dari 10 PT di Kota Medan
Uji coba kelompok kecil
Analisis hasil uji coba
Uji coba modul dan model pada kelompok besar
Analisis Hasil
Kesimpulan dan Revisi Modul
2. Disposisikannya modul kepada dosen pengampu mata kuliah Pkn untuk
mendapatkan masukan-masukan yang terkait dengan materi.
3. Uji coba kelompok kecil
4. Analisis hasil uji coba
5. Penyempurnaan modul dan model
6. Uji coba modul dan model pada kelompok besar
7. Analisis Hasil
8. HAKI modul atau buku PKn berbasis Nilai-Nilai Good Governance
4.5 Lokasi Penelitian
Penelitian berlangsung di Kota Medan.
4.6 Indikator Pencapaian Yang Terukur
Indikator pencapaian yang terukur dilakukan dengan Tes. Pre tes dan pos
tes aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terkait dengan nilai-nilai Good
Governance. Selain itu dilakukan observasi dengan menggunakan metode
simulasi. Kegiatan tersebut tergambar pada gambar berikut :
No Aspek yang dinilai Indikator pencapaian terukur Metode
Kognitif Afektif Psikomotorik Tes
Sumber dan cara perolehan data penelitian ini adalah :
1. Hasil tes
5.1 Hasil FGD
Potensi dan Masalah
FGD yang dilakukan pada tanggal 03 Juni 2016, dihadiri oleh dosen
pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari beberapa universitas
di Medan, seperti; Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Tjut Nyak
Dhien dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tujuan diskusi ini
untuk memperoleh masukan terhadap rancangan modul yang akan digunakan
pada pelatihan, termasuk penyempurnaan materi, dan model pembelajaran.
Merujuk pada hasil penelitian Nalil Khairiah dkk (2015) tentang
persepsi mahasiswa terhadap tindakan korupsi dan penerapan Good
Governance di Kota Medan, menunjukkan bahwa 80,6% responden
menyatakan setuju bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Indikator
yang dipersepsikan adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan kekuasaan
untuk kepentingan pribadi, mengabaikan tugas karena lalai/sengaja. Hal yang
sama dengan pelaksanaan Good Governance. Responden memiliki persepsi
yang negatif terhadap pelaksanaan Good Governance, yakni sebesar 78,4%.
23
menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Pada penelitian lain juga memperlihatkan pelaksanaan Good
Governance masih rendah dan perlu adanya upaya terus menerus dan
berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam tata kelola
pemerintahan. Hasil penelitian Suryo Pratolo, yang berjudul "Peran Good
Government Governance Untuk Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah Dan
Kepuasan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan
Global (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Daerahistimewa
Yogyakarta), (http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/5.-PERAN-
pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan pemerintah daerah baik di
pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota adalah belum maksimal menurut
persepsi para aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Di sisi lain,
masyarakat di wilayah pemerintahan daerah masing-masing di Daerah Istimewa
Yogyakarta mempersepsikan bahwa kinerja SKPD di daerahnya masing-masing
pada tingkatan yang rendah demikian pula kepuasan mereka atas pelayanan publik
yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD di daerahnya masing-
masing. Oleh sebab itu, sebagai generasi pemimpin dan calon aparatur
pemerintahan, mahasiswa sedini mungkin perlu memahami hakikat Good
Governance. Istilah Good Governance selama ini sudah diketahui oleh
mahasiswa, tetapi masih terbatas pada satu materi kajian pada mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan . Hasil FGD menyimpulkan bahwa untuk
memahamkan Good Governance secara komprehensive, materi Good Governance
sebaiknya dipelajari secara tersendiri. Hal ini disebabkan jumlah nilai-nilai yang
terkandung dalam Good Governance memiliki karakteristik yang berbeda satu
dengan yang lain serta mahasiswa harus dapat memahami dengan baik setiap nilai
itu. Sebagai acuan kontruktif bagi seorang mahasiswa, sebenarnya sudah terletak
pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dharma yang memberikan tafsiran yang
begitu luas sebagaimana hakikat sosok mahasiswa yang ideal. Dharma yang
mengandung nilai-nilai yang begitu luhur. Tri Dharma yang mengandung makna
dharma pendidikan, dharma penelitian dan dharma pengabdian. sebagaimana
tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi di jelaskan bahwa “Mahasiswa sebagai
anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki
kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk
menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.”
Karena itu kedudukan dan hakikat mahasiswa sangat urgen bagi kemajuan
bangsa ini, tidak hanya menjadi calon intelektual muda yang dapat memberi ide
segar dalam membangun negeri tetapi juga menjadi ilmuwan serta praktisi di
semua lini, begitu pula dengan profesi-profesi lainnya
. Dengan demikian, sasaran pembelajaran Good Governanca bagi
mahasiswa menjadi hal yang utama, mengingat selain hakikat mahasiswa juga
perkembangan global saat ini yang sarat dengan kompetisi yang sangat kuat.
Usaha untuk membentuk karakter mahasiswa sudah dimulai sejak dari bangku
sekolah dasar hingga perguruan tinggi melalui pembelajaran PKn (Pendidikan
Kewarganegaraan. Namun, hasilnya hingga kini belum melekat menjadi karater
yang integratif. Pendidikan Kewarganegaraan masih berorientasi pada hasil
kognitif.
Selain itu potensi dan masalah yang terkait dengan pembelajaran PKn,
selama ini masih menggunakan metode Pembelajaran klasik yang berorientasi
pada dosen/Guru. Pembelajaran yang berorientasi pada guru merupakan metode
pembelajaran yang menempatkan guru memainkan peran yang sangat penting
karena mengajar dianggap memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar
(pebelajar). Dengan kata lain, penyelenggaraan pembelajaran dianggap sebagai
model transmisi pengetahuan (Tishman, 1993). Dalam model ini, peran guru
adalah menyiapkan dan mentransmisi pengetahuan atau informasi kepada siswa.
Sedangkan peran para siswa adalah menerima, menyimpan, dan melakukan
aktivitas-aktivitas lain yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Adapun
25
metode yang digunakan adalah ceramah. Kelemahan metode ini adalah materi
yang dapat dikuasai siswa sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang
dikuasai guru, selain itu ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat
mengakibatkan terjadinya verbalisme, dan siswa hanya mengandalkan
kemampuan auditifnya. Sedangkan, disadari bahwa setiap siswa memiliki
kemampuan yang tidak sama, termasuk dalam ketajaman menangkap materi
pembelajaran melalui pendengarannya.
baik, dengan metode ceramah akan membosankan. Sering terjadi walaupun
secara fisik siswa ada di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali
tidak mengikuti berlangsungnya proses pembelajaran, pikiran melayang kemana-
mana atau siswa mengantuk karena gaya bertutur guru tidak menarik. Apalagi
metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa telah
mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Walaupun ketika siswa diberi
kesempatan untuk bertanya, namun seringkali siswa/mahasiswa tidak bertanya
dan mereka tidak paham.
Oleh sebab itu, model pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan pendekatan SCL (Student Centered Learning), pembelajaran yang
terpusat pada siswa.
5.2. Pengumpulan Data
Hasil FGD yang dihadiri oleh dosen dan pakar untuk mereview modul
sebelum diujicobakan merekomendasikan perlunya perbaikan dalam penyusunan
modul. Seperti, membuat indikator pencapaian pembelajaran, mencantumkan
kompetensi yang akan dicapai, dan membuat feedback (umpan balik) materi.
Selain itu, sesuai dengan metoda yang digunakan, yakni metoda yang berorientasi
pada siswa, maka metode diskusi harus lebih banyak tergambar dengan membuat
kasus-kasus pada setiap materi.
Pada awalnya dalam mendesain Produk modul pembelajaran terpadu Good
Governance bersifat naratif sehingga mahasiswa belajar harus bersama dosen
(masih berpusat pada dosen) sehingga kemandirian dalam pembelajaran kurang.
Oleh sebab itu dilakukan desain ulang dengan menata dibuat berdasarkan SCL
(Student Centered Learning) dengan model pembelajaran modifikasi web spider.
Student Centered Learning atau pembelajaran yang terpusat pada siswa
merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta
didik (subyek) aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai adult
learner, bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya, serta mampu
belajar diluar kelas. Metode pembelajaran ini diharapkan dapat membekali lulusan
memiliki dan menghayati karakteristik pembelajaran seumur hidup, menguasai
hard skills, soft skills, dan life-skills yang saling mendukung. Di sisi lain, para
dosen beralih fungsi, dari pengajar menjadi mitra pembelajaran maupun sebagai
fasilitator (from mentor in the center to guide on the side).
Dengan demikian, pembelajaran yang terpusat kepada mahasiswa
berpotensi mendorong belajar lebih aktif, mandiri. Berkembang, dan disesuaikan
dengan usia peserta didik. Biasanya model pendekataan ini menggunakan metode
diskusi (small Group Discussion), bermain peran dan simulasi.
Adapun ujicoba modul pada pelatihan pembelajaran terpadu diikuti
oleh peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari berbagai fakultas dari beberapa
universitas. Antara lain fakultas Agama Islam, Hukum, Ekonomi, dan Fisipol.
Sementara utusan mahasiswa dari universitas lain adalah mahasiswa universitas
Tjut nyak Dhiin. Sesuai dengan rencana penelitian, peserta yang terlibat diwakili
oleh mahasiswa dari beberapa universitas di Kota Medan, namun karena pada
pelaksanaan penelitian ini bersamaan dengan libur semester, maka untuk melihat
perbedaan karakteristik perilaku terhadap pembelajaran akan dilakukan ujicoba
lagi.
untuk memahamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Good Governance.
Sebab, sebagai generasi muda dan calon aparatur negara tidak hanya menguasai
verbal, namun juga tercermin pada sikap dan perilaku.
27
maupun kelompok aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip
keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Pembelajaran terpadu akan terjadi
apabila peristiwa-peristiwa otentik atau eksplorasi tema menjdai pengendali di
dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan berpartisipasi di dalam eksplorasi tema
tersebut, para siswa belajar sekaligus melakukan proses dan siswa belajar
berbagai mata pelajaran secara serempak. Sedangkan, UNESCO memberikan
definisi tentang pembelajaran terpadu seperti yang dikemukakan oleh Anna
Poedjadi (Karli, 2003) bahwa pengajaran terpadu terdiri dari pendekatan-
pendekatan di mana konsep dan prinsip pembelajaran disajikan dalam satu paket
pembelajaran sehingga tampak adanya satu kesatuan pemikiran ilmiah dan
fundamental. dengan pendekatan antara pengetahuan dan perilaku. Karena
mahasiswa harus mampu mengenal nilai-nilai dan internalisasi seperti Good
Governance dari berbagai sudut pandang, dan mampu mengelaborasi dengan
nilai-nilai yang ada seperti hukum dan agama.
5.4. Hasil Penelitian Uji Coba Modul Tahap Pertama
1. Hasil Angket Sikap Mahasiswa
Setelah dilakukan uji coba terhadap modul pembelajaran tentang
"integrasi nilai-nilai Good Governance ", yang dilaksanakan pada tanggal 27
Juni 2016, maka telah dilakukan pula penyebaran angket kepada mahasiswa
untuk menjaring data tentang sikap mahasiswa terhadap pembelajaran nilai-
nilai Good Governance. Setelah dilakukan tabulasi, maka dapatlah diketahui
hasil rekap angket dimaksud sebagaimana di bawah ini:
28
Tabel 1: Hasil angket sikap mahasiswa terhadap pembelajaran nilai- nilai Good Governance
No Nama Jenis
Kelamin Pertanyaan
Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 a b a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 M.Razy Septiansyah L √ √ √ √ √ 2 Zetira Pratiwi P √ √ √ √ √ 3 Rafi Sukma Dita L √ √ √ √ √ 4 Sri Pita P √ √ √ √ √ 5 Arif Budiman Situmeang L √ √ √ √ √ 6 Mitra Triyuda L √ √ √ √ √ 7 Rizki Ananda L √ √ √ √ √ 8 Rizki Aditya L √ √ √ √ √ 9 Muhammad Ridho L √ √ √ √ √ 10 Adrian P. Zebua L √ √ √ √ √ 11 Siti Nurul Hasanah P √ √ √ √ √ 12 M. Ilham Ginting L √ √ √ √ √ 13 Rizkah Fadlani Lubis L √ √ √ √ √ 14 Syafni Arisanti P √ √ √ √ √ 15 Erwin Muara Harahap L √ √ √ √ √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 Abdillah Mutahar L √ √ √ √ √ 17 Indah Sri Rezeki P √ √ √ √ √ 18 Multi Andiva L √ √ √ √ √ 19 Sulaiman Z. Tambunan L √ √ √ √ √ 20 Subur Syahputra L √ √ √ √ √ 21 Pratiwi Irsan P √ √ √ √ √ 22 Rudi S.Miko L √ √ √ √ √ 23 Hafizun Akmal Siregar L √ √ √ √ √ 24 Ilham Mutuah Miko L √ √ √ √ √ 25 Jamaludin S.Situmorang L √ √ √ √ √ 26 Ahmad Syafiq L √ √ √ √ √ 27 R Halomoan L √ √ √ √ √
28 Muhammad Ridho L √ √ √ √ √ 29 Mulia Sembiring L √ √ √ √ √ 30 Ade Mufidah Santi P √ √ √ √ √ Jumlah 29
(9 6 % )
1 (4 % )
perguruan Tinggi, sebanyak 96% menyatakan setuju jika Good Governance
diajarkan, dan hanya 4 % yang menjawab tidak perlu. Artinya, sebagai
generasi muda mahasiswa memerlukan pengetahuan tentang tata kelola
pemerintahan yang baik.
Selain itu, agar pemahaman tentang Good Governance lebih baik maka
responden yang menjawab apakah Good Governance menjadi mata kuliah
tersendiri atau digabung dengan mata kuliah lain, sebanyak 72% responden
menyatakan Good Governance menjadi mata kuliah tersendiri, dan 28%
digabung dengan mata kuliah lain.
Hal ini menunjukkan bahwa Nilai-nilai yang terkandung dalam
Good Governance perlu dipahami secara tersendiri, karena nilai-nilai yang
terkandung dalam Good Governance memiliki konsep-konsep yang harus
dapat dipahami dan menjadi output dalam bentuk perilaku.
. Selain itu, sebesar 92% responden menyatakan bahwa Good
Governace dapat mencegah korupsi dan hanya 8 % yang tidak setuju Good
Governance dapat mencegah korupsi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa para responden memiliki keyakinan jika Good
Governance dilaksanakan secara komitmen dan konsisten, maka dapat
mencegah tindakan korupsi.
sudah dikenal dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dari jawaban responden
yang menjawab bahwa Good Governance sudah tersosialisasi di dalam
masyarakat, yakni sebesar 80% responden menyatakan sudah tersosialisasi,
dan 20% responden yang menyatakan belum tersosialisasi. Artinya,
walaupun istilah Good Governance sudah tersosialisasi, namun pada
pelaksaannya masih minim. Oleh sebab itu, pelatihan Good Governance ini
masih diperlukan karena sebanyak 96 % responden menyatakan pelatihan ini
menarik, dan 4 % menyatakan tidak menarik.
30
2. Nilai Pretest dan post test Uji Coba Pertama Modul Good
Governance
mengikuti ujicoba modul diperlukan tes. Tes dilakukan diawal sebelum
modul dibagikan, dan tes akhir setelah mahasiswa menerima modul. Hal ini
dilakukan untuk membandingkan apakah ada perbedaan hasil nilai
pemahaman terhadap materi. Pada tabel 2 berikut terlihat perbedaan hasil tes
antara pre tes dan post tes.
Tabel 2 : Hasil pre test dan post test
No Nama Skor Pretest
Fakultas/Univ
1 2 3 4 5 1 M.Razy Septiansyah 50 60 Hukum/UMSU 2 Zetira Pratiwi 60 70 Hukum/UMSU 3 Rafi Sukma Dita 70 80 Hukum/UMSU 4 Sri Pita 85 85 5 Arif Budiman Situmeang 80 80 Hukum/UMSU 6 Mitra Triyuda 65 50 7 Rizki Ananda 50 65 8 Rizki Aditya 50 60 9 Muhammad Ridho 90 85 10 Adrian P. Zebua 80 80 FISIP/UMSU 11 Siti Nurul Hasanah 60 70 FAI/UMSU 12 M. Ilham Ginting 70 60 Hukum/UMSU 13 Rizkah Fadlani Lubis 60 70 Hukum 14 Syafni Arisanti 60 50 Hukum 15 Erwin Muara Harahap 50 40 16 Abdillah Mutahar 60 70 17 Indah Sri Rezeki 60 60 Ekonomi 18 Multi Andiva 45 75 19 Sulaiman Z. Tambunan 60 60 Hukum/UMSU 20 Subur Syahputra 70 80 21 Pratiwi Irsan 80 80 Fisip/umsu 1 2 3 4 5
22 Rudi S.Miko 50 50 FISIP/UMSU 23 Hafizun Akmal Siregar 70 80 24 Ilham Mutuah Miko 50 50 25 Jamaludin S.Situmorang 85 75 FAI 26 Ahmad Syafiq 50 60 27 R Halomoan 40 55
31
28 Muhammad Ridho 80 80 FAI 29 Mulia Sembiring 70 70 Ekonomi/UMSU 30 Ade Mufidah Santi 65 70 Ekonomi/UMSU
Kategori Penilaian :
Rendah : 40-55
Sedang : 56-70
Tinggi : 71-85
Berdasarkan kategori diatas, hasil pretes kategori rendah sebanyak
9 orang (30%), kategori sedang sebanyak 14 orang (46%), dan kategori tinggi
sebanyak 7 orang (24%). Sementara hasil postes menunjukkan kategori tinggi
11 orang (36,7%), kategori sedang 13 orang (43,3) dan kategori rendah 6
orang (20%).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Uji coba telah modul dapat
meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang Nilai-Nilai Good Governance,
karena hasil antara pre tes dan posttes berbeda. Artinya terjadi perbedaan hasil
nilai pre tes dan posttes. Setelah dilakukan ujicoba, nilai dengan kategori rendah
yang sebelumnya 13 orang menurun menjadi 7 orang. Sementara itu, nilai tinggi
meningkat. Sebelum ujicoba 7 orang dan setelah ujicoba 9 orang, dan yang tetap
adalah nilai sedang, yakni 13 orang.
Dengan demikian, antara hasil nilai tes dengan kuesioner pentingnya
Nilai-nilai Good Governance diajarkan memiliki korelasi. Berdasarkan nilai
tersebut diatas, memperlihatkan responden yang memperoleh nilai tinggai hanya 9
orang (30 %), sedang 14 (46.7%) dan rendah 7 orang (23.3%), artinya tingkat
pengetahuan mahasiswa terhadap Good Governance pada tingkatan sedang.
5.4. Hasil Ujicoba Modul Tahap Kedua
Uji coba modul tahap kedua dilakukan untuk menguji pemahaman
mahasiswa tentang nilai-nilai good governance setelah revisi modul. Pelatihan
dilaksanakan pada hari sabtu, 07 September 2016. Instrumen dan peserta
32
pelatihan masih menggunakan instrumen pada tahap pertama. Hal ini dilakukan
untuk membandingkan hasil pemahaman sesuai modul yang direvisi.
Hasil Uji modul pada tahap ini tampak ada kenaikan pemahaman
mahasiswa terhadap materi. Namun tidak tinggi karena materi masih dalam
tataran teori, belum terlihat pada pelayanan publik umumnya.. Pada Tabel 3
berikut terlihat perbedaan hasil tes antara pre tes dan post tes.
Tabel 3 : Hasil Post test ujicoba tahap I dan II
No Nama Post test Tahap I
Post test Tahap II
Fakultas/Univ
1 2 3 4 5 1 M.Razy Septiansyah 60 70 Hukum/UMSU 2 Zetira Pratiwi 70 85 Hukum/UMSU 3 Rafi Sukma Dita 80 85 Hukum/UMSU 4 Sri Pita 85 88 5 Arif Budiman Situmeang 80 85 Hukum/UMSU 6 Mitra Triyuda 50 70 7 Rizki Ananda 65 70 8 Rizki Aditya 60 75 9 Muhammad Ridho 85 90 10 Adrian P. Zebua 80 90 FISIP/UMSU 11 Siti Nurul Hasanah 70 90 FAI/UMSU 12 M. Ilham Ginting 60 85 Hukum/UMSU 13 Rizkah Fadlani Lubis 70 80 Hukum 14 Syafni Arisanti 50 75 Hukum 15 Erwin Muara Harahap 40 70 16 Abdillah Mutahar 70 75 17 Indah Sri Rezeki 60 75 Ekonomi 18 Multi Andiva 75 75 19 Sulaiman Z. Tambunan 60 75 Hukum/UMSU 20 Subur Syahputra 80 80 21 Pratiwi Irsan 80 85 Fisip/umsu 22 Rudi S.Miko 50 75 FISIP/UMSU 23 Hafizun Akmal Siregar 80 85 24 Ilham Mutuah Miko 50 70 25 Jamaludin S.Situmorang 75 80 FAI 26 Ahmad Syafiq 60 70 27 R Halomoan 55 70 28 Muhammad Ridho 80 85 FAI 29 Mulia Sembiring 70 80 Ekonomi/UMSU 30 Ade Mufidah Santi 70 75 Ekonomi/UMSU
33
mahasiswa terhadap good Governance. Sebanyak 20 % (6 orang) berada pada
nilai kategori sedang, sementara 24 orang (80%) berada pada nilai kategori tinggi.
Artinya mahasiswa yang mengikuti pelatihan sudah lebih memahami good
governance. Seperti yang dikemukakan salah seorang peserta, bahwa Good
Governance biasanya terkait dengan pemerintahan, padahal setelah mengikuti
pelatihan ini Good Governance merupakan suatu sikap dan tindakan/ sesorang
dalam memberikan pelayanan, dimana saja. Bisa di pemerintahan bisa juga di
perusahaan swasta bahkan dalam kehidupan sehari-hari. "Hal ini ternyata sangat
penting diketahui bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin", sebagaimana yang
dikemukakan Subur Syahputra dan Sri Pita, mahasiswa yang ikut dalam pelatihan.
Berdasarkan perbandingan hasil uji coba tampak bahwa dengan model
pembelajaran terpadu mudah bagi mahasiswa untuk memahami nilai-nilai good
governance. Pendekatan nilai-nilai agama bisa membantu mengelaborasikan
dengan nilai-nilai good governance yang sejatinya adalah sebuah revolusi
paradigm dalam pengelolaan kekuasaan, dari paradigm "State" Negara kekuasaan
menjadi Negara kesejahteraan. Negara tidak lagi sebagai suatu lembaga yang
hanya "memerinta", tetapi harus dapat memunculkan inovasi pemikiran untuk
pembangunan dan kemajuan daerah. Untuk itu diperlukan partisipasi aktif dari
masyarakatnya.
Era pasar bebas ini, sinergitas antara pemerintah- rakyat dan pengusaha
sangat penting untuk mendorong inovasi dan kreatifitas itu. Untuk itu, nilai-nilai
responsive, visioner, dan akuntabiitas dari pemerintah perlu diperkuat untuk
menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Adapun hambatan-hambatan social dan
budaya yang masih ada di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan aspirasi/
pendapat maka perlu peningkatan sumber daya manusia masyarakat dengan cara
34
membahas pembangunan pada berbagai tingkatan pemerintahan.
Selain itu, dengan besinerginya pemerintah-masyarakat dan swasta, tingkat
pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan lebih mudah terawasi.
BAB 6. PENUTUP
pembelajaran terpadu dalam pemahaman nilai-nilai Good Governance diperlukan
bagi mahasiswa untuk membentuk karakter yang integratif seperti demokratis,
adil, jujur, transparan, bertanggung jawab, profesional, dan lain sebagainya.
Mahasiswa sebagai generasi pemimpin bangsa harus dapat melaksanakan
tridharma pendidikan, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian. Oleh sebab
itu pelaksanaan kegiatan penelitian ini sangat strategis.
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan pemahaman
mahasiswa terhadap nilai-nilai Good Governance yang terintegrasi dengan nilai-
nilai reliji misalnya. Hanya saja dalam proses pembelajaran, mahasiswa
mengingikan pembelajaran tentang Good Governance dilaksanakan tersendiri
dalam bentuk mata kuliah.
diharapkan dapat mencegah tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur
pemerintahan. Walaupun Good Governance sudah tersosialisi, Pelaksanaan Good
Governance masih rendah. Oleh sebab itu, model pembelajaran terpadu ini kelak
tidak hanya dilakukan pada mahasiswa, tetapi masyarakat. Hal ini disebabkan
masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
dan mendorong partisispasi masyarakat dalam pembangunan.
35
Jurnal Ilmu Administrasi Volume VI No.3. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2009
Eddyono, Suzanna. Kontrol Sosial dan Budaya Korupsi di Indonesi. Jurnal
Madani Volume VI No.3. Medan. UMSU. Oktober 2004 Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional. Jakarta: PT.RajaGrafindo. 2005. Harahap, Syahrin. Penegakan Moral Akademik Di dalam dan di luar Kampus.
Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005. Klitgaard, Robert, Ronald Maclean Abaroa, H.Lindsay Parris. Penuntun
Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005. Muhadjir, Noeng. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin.
1989 Mulyana, Rohmat. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alphabeta.
2004. Pope, Jeremy. Buku Panduan Transparency : Strategi Memberantas Korupsi
Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007. Pratolo, Suryo. PERAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE UNTUK
MEWUJUDKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL (Studi pada pemerintah kabupaten dan kota di DaerahIstimewa Yogyakarta) (http://asp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/5.-PERAN- GOOD-GOVERNMENT-GOVERNANCE-UNTUK-MEWUJUDKAN- KINERJA.pdf
Srijanti,A.Rahman dan Purwanto SK. Etika Berwarganegara , Pendidikan
Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Th.
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. 1989.
Sofia, Asriana Issa. Model Pembelajaran Mata Kuliah Anti Korupsi, Pendidikan
Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011.
Tilaar, H.A.R. Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia,
Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2002.
Thoha, Miftah. Birokrasi Politik di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo. 2005. Wardhani, Igak, dan Wihardi Kuswaya. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta :
Universitas Terbuka. 2012. Winarno, Budi. Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Jakarta:
PT.Gelora Aksara Pratama. 2006.
38
A. Identitas Diri 1 Nama Lengkap (dengan gelar) NALIL KHAIRIAH,S.IP.,M.Pd Jenis Kelamin P Jabatan Fungsional Lektor NIP/NIK/Identitas lainnya - NIDN 0130116804 Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 30 Nopember 1968 E-mail [email protected] No. Telphon/HP 081376468581 Alamat Kantor Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan Nomor Telp./Faks 061 – 6624567 Lulusan yang telah dihasilkan S1 = 250 S2 = 0 S3 = 0 Mata Kuliah yang diampu 1. Pengantar Ilmu Politik
2. Sistem Politik Indonesia 3. Organisasi dan Administrasi
Internasional
Muhammadiyah Yogyakarta
Bidang Ilmu Sosial Politik Teknologi Pendidikan Tahun masuk-lulus 1987 – 1993 2005-2009 Judul Skripsi/Tesis Kegagalan ideologi
Komunis semasa reformasi Gorbachev
Hubungan Antara Sikap Terhadap Model Pengkaderan dan Kemampuan Keterampilan Komunikasi interpersonal dengan Partisipasi Politik Perempuan di DPD PKS Kota Medan
Nama Pembimbing 1. Prof.Dr.Budi Winarno
2. Dra. Nur Azizah, M.Si.
Prof. Dr.M.Badiran,M.Pd. Prof.Dr.Harun Sitompul,M.Pd
No Tahun Judul penelitian Pendanaan Sumber* Jml (juta Rp)
1 2011 Penelitian Hibah Bersaing/Penerapan Model Pembangunan Partisipatif Dalam Meningkat Kinerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang, Sebagai Ketua,
PAB UMSU Rp. 5.000.000,-
2 2011 Pembinaan Moral Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok), sebagai Anggota
PAB UMSU Rp.2.500.000
3 2014 Model Pembelajaran Terpadu dalam menanamkan nilai-nilai Good Governance sebagai upaya pencegahan Korupsi Bagi mahasiswa di Kota Medan
DIKTI Rp. 52.500.000
4 2014 Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Good Governance di Kecamatan Medan Kota
PAB UMSU RP. 7.500.000
5 2015 Penelitian Tindakan Kelas Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
PAB UMSU RP. 7.000.000
40
Demikian data yang saya isikan dan tercantum ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Medan, 31 Oktober 2016
RIWAYAT HIDUP KETUA
A. Identitas Diri
2 Jenis Kelamin P 3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 1271105608640005
5 NIDN 0116086401 6 Tempat dan Tanggal Lahir Kisaran, 16 Agustus 1964
7 E-mail [email protected] 9 Nomor Telepon/HP 085358487605
10 Alamat Kantor Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan
11 Nomor Telepon/Faks - 12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1= 200 orang; S-2= …orang; S-3=
… orang
B. Riwayat Pendidikan
UMSU IAIN Suka Yogyakarta
-
Eksistensi Pelaksanaan SKB 3 Menteri di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kisaran
-
Aminuddin
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber Jml
(juta Rp)
1 2010 Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Islam Pada Anak Tk di Kecamatan Medan Area
Kementrian Agama Dirjen diktis
10
2 2011 Pembinaan Moral Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok)
PAB UMSU 2,5
Mandiri 2,5
PAB UMSU 7
5. 2015 Penerapan Model Pembelajaran Advance Organizer Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Evaluasi Belajar Pai Di Semester VI Fakultas Agama Islam UMSU TA. 2014-2015
PAB UMSU 5
6. 2015 Meningkatkan Motivasi dan Hasil belajar Mahasiswa dengan penerapan model pembelajaran Kooperatif
PAB UMSU 7.5
7 2015- 2016
Penerapan Authentic Assessment Pada Metode Pembelajaran Bervariasi Dalam Meningkatkan Akhlak Dan Hasil Belajar Mata Kuliah Studi Islam I Mahasiswa Semester I Prodi BK FKIP UMSU TA. 21015- 2016
PAB UMSU 9
8 2016 Analisis Buku Teks Pendidikan Agama Islam SD Awal (Terbitan Erlangga Dan Yudhistira)
PAB UMSU 12
43
*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No.
Tahun
masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.
E. Publikasi Artikel Ilmiah Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tah un 1 Demokrasi pendidikan dalam Islam Keskap (Fisip UMSU) 2014
2 Memaknai Idul Fitri dengan Tepat Koran Waspada 2014
3 Metode Pengembangan Nilai-Nilai Agama Bagi anak Usia Dini
Jurnal Pembangunan Kota Medan
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No Nama pertemuan ilmiah/semina
Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala RA, se Sumatera Utara
Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran RA
5 s.d Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 3 Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan Kompetensi Kepala MAl se-Sumut
Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran Madrasah Aliyah
Tanggal 12 s.d 17 Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 4 Pelatihan Kompetensi
mengajar guru-guru TK & RA di TK Muzdalifah Medan
Teknik Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH)
05 Agustus 2011 di TK Muzdalifah Medan
5 Pelatihan Guru-Guru Metode 12 Nopember 2009
Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar
Tempa1 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam UMSU
Penulisan Karya Tulis Ilmiah 20 Mei 2011 Di Aula UMSU Medan
2 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala RA, se Sumatera Utara
Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran RA
5 s.d Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan
44
Strategi Dan Evaluasi Pembelajaran Madrasah Aliyah
Tanggal 12 s.d 17 Desember 2011 Di Kampus LPP Pancing Medan 3 Pelatihan Kompetensi
mengajar guru-guru TK & RA di TK Muzdalifah Medan
Teknik Membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH)
05 Agustus 2011 di TK Muzdalifah Medan
4 Pelatihan Guru-Guru RA yang dilaksanakan oleh Kanwil Depag Sumut bekerjasama dengan IGRA Sumut
Metode Pengembangan Moral Dan Nilai-Nilai Agama Bagi Anak Usia Dini
12 Nopember 2009 di Kampus LPP Medan.
5 Darul Arqom Dasar Yang dilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas Agama Islam UMSU
Gender Dalam Islam
17 Maret 2012 Di Gd. Dakwah Muhammadiya h Cabang Perumnas Mandala 6 Darul Arqom DasarYang
dilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas Kedokteran UMSU
Gender Dalam Islam (Perbedaan Gender dan Kodrat Serta Budaya Patriarkhi)
3 Pebruari 2012 di Kampus I UMSU Jalan Gd. Arca Medan.
7 Darul Arqom Dasar Yang dilaksanakan oleh IMM Komisariat Fakultas
Gender Dalam Islam
8 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam”
Pembinaan Mora Remaja dalam Keluarga di Kelurahan Sei Rengas Permata Kecamatan Medan Area (Kasus Pelajar Perokok)
UMSU I, Jl. Gedung Arca No. 53 Medan, 2013.
9 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam”
Demokrasi Pendidikan dalam Islam
6 Mei 2014, UMSU III, Jl. Mukhtar Basri No. 10 Seminar Internasional
“peace of intereligious” Membangun perdamaian melalui pendidikan berbasis multikultural pada anak usia dini.
17 November 2014 di Aula Kampus UMSU Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan
45
11 Workshop Antar Bangsa “Pembangunan Berteraskan Islam” ke 8
The Concept Of Human Psyche Structure In Islamic Psychology
11 Juni 2015 di Aula Program Pasca Sarjana UMSU, Jln. Denai No. 217 Medan 12 Workshop Antar Bangsa
“Pembangunan Berteraskan Islam” ke 9
Penerapan Authentic Assessment Dengan Metode Pembelajaran Bervariasi Dalam Meningkatkan Akhlak Dan Hasil Belajar Mata Kuliah Studi Islam I Mahasiswa Semester I Prodi BK FKIP UMSU
Mei 2016 di Aula Pasca Sarjana UMSU, Jln. Denai No. 217 Medan
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman
Penerbit
1 Studi Islam I (Akidah dan Akhlak 2015 298 UMSU Press
2
3
Dst.
No.
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang
Telah
Tahun
46
J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Tahun
1
2
3 Dst.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Medan, Oktober 2016
( Dra. Nurzannah, M.Ag)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
a. Identitas Diri 1 Nama Lengkap (dengan gelar) Harisman, S.H.,M.H 2 Jenis Kelamin Laki-Laki 3 Jabatan Fungsional Lektor /3d 4 NIP/NIK/Identitas lainnya - 5 NIDN 0103047302 6 Tempat dan Tanggal Lahir Padangsidempuan, 3 April 1973 7 E-mail [email protected]:Idana
[email protected] 8 Nomor Telepon/HP 085276196933 9 Alamat Kantor Jl. Mukhtar Basri No. 3 Medan
10 Nomor Telepon/Faks - 11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = 10 orang; S-2 = … orang; S-3 = …
orang 12. Mata Kuliah yg Diampu
1. Hukum Hak Asasi Manusia 2. Hukum Internasional 3. Hukum Telematika
B. Riwayat Pendidikan S-1 S-2 S-3 Nama Perguruan Tinggi UMSU UNPAD - Bidang Ilmu Hukum Hukum - Tahun Masuk-Lulus 1991 – 1995 2001 – 2004 - Judul Skripsi/Tesis/Disertasi
Pembatalan Paten dan Akibat Hukumnya Bagi Pemegang Paten
Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Hutan dan Implementasinya Di Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor
Suhrawardi K. Lubis, S.H.
-
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber* Jml (Juta Rp)
1 2009 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Normatif Pembantu Rumah Tangga di Propinsi Sumatera Utara
DIKTIS Kementerian Agama RI
Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Anak Menurut Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
UMSU
6.000.000
Peningkatan Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam Penguasaan Mata Kuliah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Penerapan Model Jigsaw
UMSU
6.000.000
Peningkatan Proses Dan Hasil Pembelajaran Aspek Hukum Dalam Perdagangan Bebas pada Mahasiswa Semester V Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Melalui Penerapan Model Problem Based Learning
UMSU 6.000.000
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Sumber* Jml (Juta Rp)
1 - -
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tahun
...../........../
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar Judul
Artikel Ilmiah
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit
- - - - H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor
P/ID 1 - - - -
dalam 5 Tahun Terakhir
Tahun Tempat Penerapa n
Respon Masyarakat
1 - - - - J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya) No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan Tahun
1 - - - Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapatdipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Medan, 30 Oktober 2016
Harisman, S.H.,M.H NIDN: 010304730