1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program PISEW 2017 merupakan program peningkatkan dan

pengembangkan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi

kawasan permukiman di kecamatan, dengan tujuan menyediakan atau

meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam

skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

pada tanggal 21 Maret 2017 no. 164/KPTS/M/2017 tentang penetapan lokasi

program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun

Anggaran 2017, lokasi program PISEW tahun anggaran 2017 berjumlah 400

(empat ratus) Kecamatan yang tersebar di 115 (seratus lima belas)

Kabupaten di 24 (dua puluh empat) Provinsi.

Kemajuan pelaksanaan program PISEW pada Tahapan Persiapan di tingkat

Pusat adalah sebagai berikut:

a. SK Menteri PUPR tentang Penetapan Lokasi PISEW Tahun 2017

b. Lokasi PISEW tahun 2017 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

164/KPTS/M/2017 tanggal 21 Maret 2017.

c. SE Dirjen Cipta Karya tentang Pedoman PISEW Tahun 2017

Pedoman PISEW Tahun 2017 telah diterbitkan melalui Surat Edaran

Direktur Jenderal Cipta Karya No: 09/SE/DC/2017 tentang Pedoman

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Tahun 2017

d. Penyusunan dan Penerbitan SK Satker Provinsi

Seluruh Satker PKP Provinsi telah dilengkapi dengan Surat Keputusan

pengangkatan Satker oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat.

e. Pengadaan KMP

Proses Pengadaan Konsultan Manajemen Pusat (KMP) telah selesai

dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) pada Satker Pengembngan

Kawsaan Permukiman.

2

f. Mobilisasi KMP

Konsultan Manajemen Proyek (KMP) telah dimobilisasi dan siap

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai KAK dan Pedoman PISEW tahun

2017.

g. Penyusunan Modul

Tim PISEW Pusat telah selesai melakukan penyusunan Modul dalam

rangka kegiatan Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping yang telah

dilaksanakan pada tanggal 6 – 10 Juni 2017.

h. Sosialisasi PISEW Tahun 2017

Kegiatan ini telah dilaksanakan sebelum Konsultan Manajemen Pusat

(KMP) dimobilisasi

i. Rapat Teknis Workshop Tenaga Pendamping

Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 - 10 Juni 2017 di

Mataram.

Tingkat Provinsia. Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi

Hingga periode Juli - Agustus 2017 seluruh Provinsi penerima program

PISEW telah membentuk Tim Pelaksana Provinsi (TPPr).

b. Seleksi dan Rekruitmen Tenaga Ahli Provinsi

Seluruh Provinsi telah melakukan proses seleksi dan rekruitmen Tenaga

Ahli Provinsi

c. Seleksi dan Rekruitmen Fasilitator Masyarakat (FM)

Seluruh Provinsi telah melakukan seleksi dan rekruitmen Fasilitator

Masyarakat.

d. Mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi

Saat ini seluruh provinsi telah melakukan mobilisasi Tenaga Ahli Provinsi

(TAPr).

e. Mobilisasi Fasilitator Masyarakat (FM) (masa kontrak)

Saat ini seluruh provinsi telah melakukan mobilisasi Fasilitator Masyarakat

(FM).

3

Tingkat Kabupatena. Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten

Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten (TPK) telah dilakukan di seluruh

Kabupaten di seluruh wilayah Provinsi penerima PISEW tahun 2017.

b. Sinkronisasi Kegiatan PISEW dengan RKPD

Hingga periode Agustus – September 2017 telah dilakukan terhadap 396

kecamatan dari total 400 kecamatan atau 99,00%.

Tingkat Kecamatana. Identifikasi Kelembagaan BKAD/Sejenis

Berdasarkan data SIM, hingga periode Agustus - September 2017 seluruh

kecamatan (400 kecamatan) telah melakukan identifikasi Kelembagaan

BKAD, atau 100%.

Tahapan Perencanaan

a. Pertemuan Kecamatan IHingga periode Agustus - September 2017 kegiatan pertemuan

Kecamatan I telah dilaksanakan di 398 kecamatan dari total 400

kecamatan, atau 99,50%.

b. Survey Identifikasi KawasanHingga periode Agustus - September 2017, kegiatan Survey Identifikasi

Kawasan telah dilaksanakan di 396 kecamatan dari total 400 kecamatan,

atau 99,00%.

c. Survei Rencana InfrastrukturHingga periode Agustus - September 2017, kegiatan Survey Rencana

Infrastruktur telah dilaksanakan di 396 kecamatan dari total 400

kecamatan, atau 99,00%.

d. Penyusunan Dokumen Profil KawasanHingga periode Agustus - September 2017 kegiatan penyusunan

Dokumen Profil Kawasan telah selesai dilaksanakan di 395 kecamatan

dari total 400 kecamatan, atau 98,50%.

e. Penyusunan DED RABHingga periode Agustus - Agustus 2017 kegiatan penyusunan DED RAB

telah selesai di 395 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 98,75%..

4

Tahapan Pelaksanaan dan Pasca

a. Rapat Pra PelaksanaanHingga periode Agustus - September 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan

di 374 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 93,50%.

b. Penandatanganan Kontrak Kerja (SP3)Penandatanganan kontrak kerja berupa Surat Perjanjian Pelaksanaan

Pekerjaan (SP3) dilaksanakan antara BKAD dengan PPK di Provinsi.

Hingga periode Agustus - September 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan

di 391 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 97,75%..

c. Pencairan Dana BPM Tahap I (70%) Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Tahap I

sebesar 70% hingga periode Agustus - September 2017 telah dicairkan di

sejumlah 327 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 81,75%.

d. Pelaksanaan KonstruksiPelaksanaan konstruksi dilakukan setelah proses pencairan dana Termin

I (40%).

Hingga periode Agustus - September 2017 terdapat 240 kecamatan yang

telah melakukan pencairan dana Termin I (40%), artinya sebanyak 240

kecamatan sudah mulai melakukan pembangunan konstruksi, dengan

progres fisik rata-rata nasional adalah 6,92%

e. Pencairan Dana BPM Tahap II (30%) Hingga periode Agustus - September 2017 dana BPM Tahap II telah

dicairkan di sejumlah 8 kecamatan dari total 400 kecamatan, atau 2,00%.

Kegiatan KMP Bulan inia. Penyebarluasan Informasi Program

Dalam kegiatan penyebarluasan Informasi Program, KMP melakukan

pemantauan terhadap kegiatan Rapat Koordinasi Awal Provinsi dan

membuat rekomendasi teknis dan non teknis untuk dijadikan masukan bagi

kegiatan di waktu mendatang.

b. Pengendalian Program

Dalam kegiatan Pengendalian Program, KMP telah menyusun RKTL yang

berisikan tentang rencana kerja KMP dalam rangka mengawal

pelaksanaan program PISEW, Mekanisme Monitoring dan Evaluasi. Selain

5

hal itu untuk kepentingan pengendalian Program, KMP melaksanakan

rapat-rapat koordinasi dengan Tim PISEW Pusat untuk membahas

mekanisme pengendalian, dan melaksanakan kunjungan ke lokasi

pekerjaan.

c. Monitoring Pelaksanaan Program

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Program yang dilakukan oleh KMP saat

ini adalah dengan melakukan pengamatan data SIM PISEW 2017 yang

telah dilakukan input oleh TAPr paling lambat dimulai pada dua minggu

setelah berakhirnya kegiatan Rapat Teknis Workshop tenaga Pendamping

yang diselenggarakan di Mataram pada awal bulan Juni yang lalu. Selain

itu juga menentukan lokasi Best Practise untuk bahan pembelajaran

PISEW.

d. Konsolidasi Data

Dalam kegiatan Konsolidasi Data, KMP telah menyiapkan aplikasi SIM

baik sistem online maupun offline. Sistem ini disiapkan untuk mendukung

komitmen bersama bahwa satu-satunya sumber data yang akan

dipergunakan sebagai bahan analisis adalah data SIM. Namun demikian

perbaikan/penyempurnaan sistem aplikasi ini terus dilakukan untuk

mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan Laporan.

e. Evaluasi Pelaksanaan Program

KMP telah melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan

dan penyerapan dana per dua mingguan.

f. Pelaporan dan Dokumentasi

Kegiatan ini sudah dimulai dengan penyusunan Laporan Mingguan,

Laporan Bulanan, dan Laporan Pendahuluan

Rencana Kerja KMP Bulan Berikutnya

a. Pengendalian Program

- Melanjutkan kegiatan Pengendalian pelaksanaan;

- Membantu pemberi tugas untuk melakukan evaluasi kinerja

pelaksana Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan Fasilitator

Masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap panduan Monev

yang disusun

6

- Pelaporan rutin kemajuan pelaksanaan kepada Tim Pelaksana

Pusat;

- Melakukan konsolidasi dan konsinyasi terkait laporan progres

Lapangan;

- Inventarisasi permasalahan di lapangan dan rekomendasi Tindak

Lanjut terhadap pengaduan yang diterima di tingkat pusat ke

depan;

- Random checking kunjungan lapangan, hasil DED dan RAB dan

rekomendasi kegiatan di tingkat pusat

b. Monitoring Pelaksanaan Program

- Melakukan komunikasi dengan TAPr secara langsung maupun

secara pelaporan tertulis;

- Menyusun lokasi-lokasi best practice yang dapat menjadi

pembelajaran pelaksanaan program PISEW;

c. Konsolidasi Data

- Melakukan review design, rekonstruksi, dan penyempurnaan SIM

PISEW yang ada, untuk menyesuaikan kebutuhan PISEW Tahun

2017;

- Mengumpulkan seluruh data (data collecting) secara berkala,

pemutakhiran data akhir (up dating) terkompilasi, analisa validitas

(validasi) di setiap lokasi sasaran melalui aplikasi SIM PISEW

serta memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil pengolahan

data.

d. Evaluasi Pelaksanaan Program

- Melakukan evaluasi berkala kemajuan tahapan pelaksanaan dan

penyerapan dana per dua mingguan.

e. Pelaporan dan Dokumentasi

- Penyusunan Laporan Mingguan, Bulanan

-

7

Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dari uraian sebelumnya adalah:1. Status kegiatan persiapan di tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan

tingkat Kecamatan telah selesai dilaksanakan.2. Kegiatan perencanaan telah dimulai dengan kegiatan Pertemuan

Kecamatan-I hingga Penyusunan DED RAB dengan capaian rata-rata sebesar 98,96%.

3. Tahapan kegiatan pelaksanaan telah dimulai meliputi kegiatan Rapat Pra Pelaksanaan, Penandatanganan SP3, Pencairan Dana Tahap I 70%, Pencairan Dana Tahap II 30%, dengan capaian rata-rata adalah 68,69%.

4. Beberapa hal yang menjadikan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu: belum siapnya DED RAB sesuai waktu yang telah ditetapkan, kelengkapan administrasi BKAD, sulitnya akses ke lokasi pekerjaan, faktor cuaca, dan kesulitan mendapatkan alat berat yang akan digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan fisik konstruksi.

Rekomendasi

Untuk kelancaran pelaksanaan program ke depannya, direkomendasikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengejar keterlambatan capaian kegiatan, diperlukan komunikasi yang lebih intensif dengan TAPr dalam rangka memberikan bantuan teknis jika diperlukan bantuan dari Tim Pusat.

2. Perlu segera disusun indikator kinerja TAPr dan dilakukan pembahasan di tingkat Pusat sebagai bahan untuk melakukan Evaluasi Kinerja TAPr.

3. Data SIM merupakan satu-satunya sumber informasi capaian pelaksanaan program, sehingga diperlukan pemantauan yang serius dan selalu mengkomunikasikan kepada TAPr agar kelengkapan dan validitas data bisa dicapai.