KONTROVERSI KEBIJAKAN MOBIL MURAHDI INDONESIA

K L I P I N G

Diajukan untuk Memenuhi TugasMata Kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial

Dosen Pengampu: M. Izzul Haq

oleh:

1. M. Aufal Marom2. Furqon3. Ruli Insani Adhitya 4. Hana Brilianti5. Noor Rohmah6. Imam Mucklis

JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2013

Artikel 1

Kencang Mobil Murah

Animo masyarakat untuk memiliki low cost green car (LCGC) atau lebih dikenal dengan mobil murah, tidak bisa dibendung lagi. Setidaknya tecermin dari arena Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 yang dibuka Wakil Presiden Boediono di Jakarta pekan lalu.

Tiga produsen mobil yang sudah memproklamirkan diri menjual mobil murah panen besar, meski konsumen harus bersabar selama tiga bulan untuk mendapatkan mobil impiannya. Di tengah hiruk-pikuk sambutan masyarakat tersebut, pro-kontra terhadap kebijakan program mobil murah tersebut semakin kencang.

Persoalannya, menyetop laju program mobil murah yang sempat tersendat selama setahun hal yang mustahil. Tak bisa dimungkiri kelahiran LCGC tak lepas dari semangat prokontra terutama berkaitan kemacetan dan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, dua alasan krusial (kemacetan dan konsumsi BBM bersubsidi) yang menjadi senjata pamungkas bagi pihak yang kontra dengan program tersebut, tidak bisa mencegah pemerintah pusat untuk mengizinkan kelahiran mobil murah itu.

Dasar kebijakan LCGC merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Kementerian Perindustrian mengakui program kebijakan mobil murah memang rawan diperdebatkan, karena itu beberapa alasan disiapkan untuk menjawab bagi pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, di antaranya mobil murah ramah lingkungan dan irit bahan bakar, penggunaan komponen dengan dominasi produksi dalam negeri, mendatangkan investasi dan menyikapi persaingan era pasar bebas.

Dua alasan terakhir tersebut sulit terbantahkan bahwa begitu penting menyikapi secara positif kebijakan mobil murah. Kementerian Perindustrian menyatakan lewat program LCGC melahirkan komitmen investasi sebesar USD3 miliar dari industri automotif dan USD3,5 miliar yang disumbangkan industri komponen automotif baru. Masuknya investasi tersebut berkorelasi langsung terhadap tenaga kerja yang terampil dalam bidang teknik automotif, manajemen produksi hingga jasa distribusi.

Dampak lanjutannya adalah tumbuhnya aktivitas ekonomi di daerah berkaitan dengan jasa perbengkelan dan bisnis komponen automotif yang ujungnya bisa meningkatkan pendapatan daerah melalui penarikan pajak. Alasan lainnya, bagaimana menyikapi persaingan zaman perdagangan bebas (free trade area/FTA) terutama menyambut diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015.

Saat FTA sesama negara ASEAN terwujud, Indonesia bakal menjadi pasar empuk bagi produk negara ASEAN lainnya, tak terkecuali mobil murah yang juga sudah diproduksi oleh Thailand. Siapa yang bisa menghalangi produksi mobil murah menyerbu pasar Indonesia? Kalau itu terjadi pada akhirnya negeri ini tetap akan kebanjiran mobil murah. Dalam kondisi tanpa FTA, Indonesia sudah menjadi pasar empuk.

1

Sebaliknya, Indonesia memanfaatkan peluang tersebut agar menjadi basis produksi mobil murah untuk di ekspor selain memenuhi kebutuhan pasar domestik yang sangat potensial. Memang harus diakui bahwa di balik program mobil murah, terpendam masalah yang bernama kemacetan. Karena itu, ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ketidaksetujuan terhadap mobil murah tidak bisa disalahkan, sebab kemacetan Jakarta yang sulit diurai selama ini bakal ketiban mobil murah yang terancam membanjiri jalanan di Ibu Kota.

Tetapi rasanya terlalu naif kalau atas nama kemacetan di Jakarta lantas program nasional itu harus dihentikan, bukankah pendistribusian mobil murah selain untuk ekspor juga untuk seluruh kota-kota di seluruh nusantara. Yang disayangkan, kebijakan program mobil murah itu tidak dibarengi kebijakan seputar infrastruktur jalan, terutama untuk kota-kota besar yang setiap hari didera macet. Ini menunjukkan bahwa kebijakan di negeri ini masih parsial belum dilakukan secara menyeluruh. Seandainya pemerintah pusat mengguyur dana infrastruktur untuk jalan dan transportasi umum yang memadai, pasti Jokowi yang paham soal bisnis dan investasi ikut mendukung program nasional itu.

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/332932 (diakses tanggal 29 September 2013)

Artikel 2

Pakar: Kebijakan Mobil Murah Hanya Pura-pura

Jakarta (Antara) - Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago menilai kebijakan mobil murah hanyalah pura-pura yang justru akan menjebak masyarakat. 

"Ada beberapa alasan Pemerintah membuat kebijakan mobil murah, tapi sesungguhnya hanya pura-pura murah," kata Andrinof Chaniago pada diskusi "Dialektika: Pro-Kontra Kebijakan Mobil Murah" di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Kamis. 

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota Komisi VI DPR RI Prof Hendrawan Supratikno dan aktivis lembaga swadaya masyarakat Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. 

Menurut Andrinof Chaniago, kebijakan mobil murah ini sama saja dengan kebijakan pura-pura murah. Ia mencontohkan, Pemerintah menerbitkan kebijakan mobil murah dengan alasan untuk pengendara sepeda motor yang ingin beralih ke moda transpotasi mobil tapi dengan harga yang relatif terjangkau. 

"Mobil murah ini ada beberapa varian, salah satunya di bawah Rp100 juta, tapi varian lainnya di atas Rp100 juta," katanya. 

Mobil murah tersebut, kata dia, hanya untuk menarik minat masyarakat, tapi setelah banyak masyarakat yang berminat harganya dinaikkan sehingga menjadi tidak murah lagi. 

2

Andrinof mengingatkan pada penjualan mobil Timor pada awal tahun 2000-an, yang dipasarkan dengan harga murah, tapi setelah banyak masyarakat yang memesannya harganya dinaikkan. 

Sementara itu, Aktivis LSM Instran, Darmaningtyas menilai, kebijakan mobil murah menunjukkan sikap pemerintah yang tidak konsisten. 

"Di satu sisi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena ingin efisiensi, tapi di sisi lain membuat kebijakan mobil murah," katanya. 

Ia menjelaskan, kebijakan mobil murah ini berdampak banyak masyarakat yang membeli sehingga penggunaan BBM juga akan semakin meningkat, padahal sebagian kebutuhan BBM diimpor dari negara lain. 

"Banyaknya mobil murah, maka konsumsi BBM juga semakin meningkat. Ini berarti pemborosan BBM, bukanhya hemat BBM," katanya. 

Darmaningtyas mengusulkan, jika pemerintah benar-benar konsisten ingin membuat moda transportasi yang lancar dan efisiensi BBM, maka sebaiknya mengembangkan moda transportasi massal, seperti kereta api dan perahu roro. (03)

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/pakar-kebijakan-mobil-murah-hanya-pura-pura-111336590.html (Diakses tanggal 28 September 2013).

Artikel 3

Dewan Transportasi: Mobil Murah Bohongi Masyarakat

Sabtu, 28 September 2013, 13:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi menilai kebijakan mobil murah yang dikenalkan sebagai program LCGC (Low Cost Green Car) membohongi masyarakat. Mobil murah dan ramah lingkungan menurutnya hanya sekedar kesan yang ingin dibangun pemerintah, padahal nyatanya kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat kebanyakan.

"Mobil yang seoalah-olah murah dan seolah-olah green car. Ada kebohongan dan kepalsuan dalam program LCGC itu," kata Tulus dalam diskusi bertajuk Mobil 'Murah Diuji Transportasi Layak Dinanti' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/9).

Setidaknya, lanjut Tulus, terdapat sembilan kebohongan yang diumbar pemerintah melalui kebijakan mobil murah tersebut. Pertama, konsep kendaraan berbiaya murah (low cost) yang digadang pemerintah. Menurut Tulus, justru konsep murah itu melecehkan masyarakat.

"Menteri Perindustrian bilang LCGC itu untuk kelas menengah ke bawah. Padahal kelas menengah bawah itu enggak mikirin mobil, mereka hanya mikirin kontrakan, kebutuhan pokok, dan bagaimana mendapatkan transportasi umum," ungkap Tulus.

3

Dari aspek harga, Tulus menjelaskan, mobil murah yang dikampanyekan pemerintah sebenarnya tidak semurah yang dibayangkan. Dengan komponen dan spesifikasi yang sama, mobil sejenis dilepas dengan harga di bawah Rp 50 juta di India. Sedangkan di Indonesia, harganya mendekati Rp 100 juta. Harga tersebut melambung dengan penjualan menggunakan metode kredit. Akhirnya, masyarakat sedikitnya mengeluarkan sekitar Rp 120 juta untuk memiliki mobil murah tersebut.

Kebohongan yang kedua, pemerintah menjual mobil murah dengan kelebihan sebagai kendaraan ramah lingkungan (green car). Tulus menganggap pemerintah melakukan pembohongan. Lantaran mobiltersebut tetap menggunakan bensin bersubsidi. Karena logikanya, mobilmurah tidak mungkin menggunakan bensin dengan harga yang lebih mahal. Apa lagi sebagian besar mobil itu akan digunakan di Jakarta, di mana per harinya konsumen menghabiskan sekitar 20 liter per hari di jalanan. Ditambah dengan penggunaan air conditioner (AC) di tengah kemacetan ibu kota.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/09/28/mttoai-dewan-transportasi-mobil-murah-bohongi-masyarakat (Diakses tanggal 28 September 2013).

Artikel 4

Jokowi Mau Buktikan Mobil Murah Tidak Tepat, Caranya?

Jumat, 27 September 2013, 05:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Keluarnya aturan terkait mobil murah ramah lingkungan, dipastikan akan menyedot animo masyarakat untuk ramai-ramai membelinya. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pun akan melihat dampak dari pembelian mobil murah tersebut dengan melakukan uji kemacetan di jalan raya.   

"Kalau saya inginnya uji kemacetan. Diuji mobil murah itu nambah kemacetan atau tidak. Nanti tambahan mobil berapa di Jabodetabek kan kita bisa tahu," kata Jokowi, di Balaikota DKI Jakarta, seperti dilansir situs beritajakarta.

Dengan adanya uji kemacetan tersebut, Jokowi ingin membuktikan bahwa keberadaan mobil murah itu tidak tepat. Yang lebih tepat yakni memperbaiki transportasi massal. Sehingga pengendara kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi massal.

Sementara itu, terkait rencana adanya pencantuman pemilik mobil murah pada pajak penghasilan sebagai langkah untuk pembatasan kendaraan, menurut Jokowi regulasi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Sebab harus sesuai dengan undang-undang dan aturan lainnya. "Mau melakukan itu harus ada tahapan, seperti membuat perda atau sesuai dengan undang-undang," jelasnya.

Menurutnya, sebelum regulasi tersebut selesai dibuat, mobil murah sudah berbondong-bondong menyerbu Jakarta. Pihaknya pun tidak bisa berbuat banyak dengan adanya kebijakan tersebut. Pemprov DKI Jakarta tetap fokus untuk memperbaiki transportasi

4

massal, seperti penambahan armada Transjakarta, pengadaan bus sedang, pembangunan mass rapid transit (MRT) dan monorel.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/27/mtr6hr-jokowi-mau-buktikan-mobil-murah-tidak-tepat-caranya (Diakses tanggal 28 September 2013)

Artikel 5

Pakar: Mobil Murah harus Pakai Pertamax

Antara – Sel, 24 Sep 2013

Jakarta (Antara) - Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Profesor Prawoto mengatakan mobil "Low Cost Green Car" (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan, harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti pertamax. 

"Salah satu syarat ramah lingkungan yaitu satu liter BBM bisa menempuh jarak 20 kilometer, dan harus mengunakan BBM dengan "ron" diatas 90 seperti pertamax," ujar Prawoto di Jakarta, Selasa. 

Menurut dia, kendaraan tersebut tidak lagi ramah lingkungan ketika menggunakan BBM subsidi dengan ron dibawah 90. 

Untuk itu, Prawoto mengusulkan agar produsen mobil untuk tidak memberi garansi, jika mobil tersebut menggunakan BBM subsidi. 

"Pemerintah harus konsisten mengawal kebijakan yang sudah ditetapkan itu."

Jika konsisten, lanjut dia, akan mampu mengurangi ketergantung dari BBM bersubsidi. Dia menilai keberadaan mobil LCGC tersebut ada baiknya, karena bisa menarik investasi, membuka lapangan kerja dan komponen mobik tersebut berasal dari dalam negeri. 

"LCGC juga harus diproduksi di Indonesia. Daripada harus impor mobil, alangkah bagusnya jika diproduksi di Tanah Air," jelas dia. 

Pemerintah mengeluarkan PP mengenai mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) dan emisi karbon rendah (LCE) pada Juni. 

Program LCGC dan LCE melalui regulasi itu ditujukan untuk semua produsen mobil. Dengan catatan, produsen harus memenuhi persyaratan. 

Dalam regulasi ini ditetapkan acuan insentif khusus untuk dua jenis kendaraan terbagi dalam tiga pilihan yakni 100 persen, 50 persen, atau 25 persen.(rr)

5

Sumber: http://id.berita.yahoo.com/pakar-mobil-murah-harus-pakai-pertamax-033352900--finance.html (Diakses tanggal 27 September 2013)

Artikel 6

Menperin: Mobil Murah Bukan Biang Kemacetan

Penulis :Didik PurwantoKamis, 19 September 2013 | 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat tetap mempertahankan pendapatnya bahwa mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) bukan penyebab kemacetan di Ibu Kota. Sebab, produksi mobil di Tanah Air belum meningkat signifikan. 

Hidayat menjelaskan, produksi mobil secara nasional hingga 2012 hanya 1,1 juta unit, sementara hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya akan melonjak menjadi 1,2 juta unit mobil. Khusus untuk mobil murah, Hidayat mengaku total produksinya hanya 3 persen dari total produksi mobil secara nasional. 

Sementara itu, pada tahun depan, produksi ditargetkan bisa mencapai maksimal 10 persen dari total produksi mobil secara nasional. "Artinya, tahun depan produksi mobil murah diperkirakan hanya 10 juta. Jadi, itu bukan faktor (penyebab) kemacetan," kata Hidayat saat ditemui di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Ia menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengantisipasi kemacetan dengan segala regulasi yang ada. Pemerintah pun juga tidak bisa melarang setiap masyarakat membeli mobil murah karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. 

Hidayat berdalih bahwa kebijakan mobil murah ini sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Bahkan, Kementerian Keuangan pun sudah menggodok berbagai aturan dan insentif yang ada bagi produsen mobil murah selama setahun terakhir.

"Kita akan atur bahwa mobil murah ini tidak akan menggunakan premium. Dengan Menteri Perekonomian kita juga bicara, peraturan itu segera mungkin akan dibuat agar dapat berjalan," jelasnya.

Pemerintah menjelaskan bahwa produksi mobil murah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.

Editor : Erlangga Djumena

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/19/1536537/Menperin.Mobil.Murah.Bukan.Biang.Kemacetan (Diakses tanggal 26 September 2013)

6

Artikel 7

Jokowi: Mobil Murah Itu Enggak Benar

Penulis :Fabian Januarius KuwadoKamis, 19 September 2013 | 11:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan atau LCGC tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9/2013) pagi.

Jokowi menegaskan, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah transportasi yang nyaman, aman, dan murah. Transportasi itu harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, persoalan polusi udara maupun kemacetan lalu lintas dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat.

Jokowi yakin, dengan adanya PP tersebut, masyarakat akan tergiur untuk membeli mobil karena harganya lebih terjangkau. Akibatnya, impian jalan-jalan di kota besar yang bebas dari kemacetan dipastikan tidak bisa terlaksana.

"Lihat saja nanti pelaksanaannya, siapa yang paling banyak beli, pasti warga di Jabodetabek. Saya tahu karena kita ini orang lapangan," ujarnya.

Meski menolak, Jokowi tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya bisa mengantisipasi efek negatif dari peraturan tersebut melalui kebijakan di Pemerintah Provinsi DKI. Jokowi memastikan sejumlah program tersebut akan dilaksanakan segera.

Secara berurutan, Jokowi akan menambah bus umum, pembatasan operasional kendaraan berdasarkan nomor ganjil-genap, dan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Pengadaan bus mulai dilaksanakan akhir 2013 hingga awal 2014. Adapun kebijakan ganjil-genap dan ERP masih dalam tahap kajian.

Editor : Laksono Hari Wiwoho

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/19/1159130/Jokowi.Mobil.Murah.Itu.Enggak.Benar (Dikases tanggal 26 September 2013)

7

Artikel 8

Menteri Perhubungan: Jangan Jual Mobil Murah di Kota Besar

Penulis : Sandro GatraRabu, 18 September 2013 | 14:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan keberatan dengan kebijakan produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurutnya, mobil murah bakal menambah parah kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta.

"Sekarang kalau sudah jadi (LCGC), mari kita berpikir macet. Kami tidak hambat (LCGC). Sekarang kalau sudah jadi, saran kami pikirkan supaya tidak tambah macet," kata Mangindaan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Mangindaan berharap agar penjualan LCGC jangan di kota-kota besar. Ia menyarankan LCGC didistribusikan di daerah yang tidak macet, terutama di luar Jawa. Jika saran itu tidak bisa dilakukan, ia berharap penggunaan LCGC di kota besar hanya pada hari Sabtu dan Minggu.

"Kalau demi kemajuan teknologi, kasihan rakyat (kota) mau beli mobil. Kalau boleh, mbokSabtu-Minggu, aja dipakai. Jangan Senin sampai Jumat, padat sekali. Kan selalu kita yang ditanya kalau macet," ujar politisi Partai Demokrat itu.

Sama seperti pandangan Pemprov DKI Jakarta, Mangindaan juga berharap agar ke depan diperbanyak produksi transportasi massal, seperti bus, MRT. Sebaiknya, kata dia, diproduksi juga bus murah.

Mangindaan menambahkan, jika memang LCGC tidak bisa dihadang masuk ke kota besar, Kementerian Perhubungan akan meresponsnya dengan meningkatkan kualitas transportasi massal.

"Kereta api kan makin bagus pelayanannya, tarif makin turun karena kita subsidi. Bus juga demikian," kata Mangindaan.

Seperti diberitakan, kontroversi mobil murah berawal dari adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi Produksi Mobil Ramah Lingkungan. Dengan peraturan itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.

Dikhawatirkan, kebijakan pemerintah pusat itu membuat kemacetan di Ibu Kota semakin parah. Saat ini, kemacetan sudah menjadi pemandangan biasa di Jakarta.

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

8

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2013/09/18/1448403/Menteri.Perhubungan.Jangan.Jual.Mobil.Murah.di.Kota.Besar (Diakses tanggal 26 September 2013)

Artikel 9

Program Mobil Murah Sebaiknya Perhatikan Infrastruktur

JAKARTA-Menteri Perhubungan Evert Erenst Mangindaan menginginkan program mobil murah dan ramah lingkungan memperhatikan kesiapan infrastruktur jalan raya di Indonesia.

"Mobil murah jangan terlalu banyak karena infrastruktur belum memadai," kata E.E. Mangindaan di Jakarta, Selasa.

Menurut Mangindaan, pihaknya mendukung program yang mendukung mobil murah dan berteknologi ramah lingkungan tetapi infrastruktur dinilai masih minim.

Menhub berpendapat, bila produksi mobil murah dipaksakan dalam jumlah banyak, dikhawatirkan akan menambah kemacetan lalu lintas yang kini sudah padat.

Hal tersebut, ujar dia, seperti di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang kerap dilanda kemacetan jalan sehari-hari.

Ia mengemukakan kecemasan itu mengingat program pembangunan MRT dan Monorail di Jakarta masih belum terealisasikan.

Untuk itu, Menhub mengutarakan keyakinannya bahwa bila pembangunan transportasi publik telah dapat diwujudkan, program mobil murah lebih dapat dilaksanakan dengan baik.

Mangindaan menegaskan bahwa semakin bertambahnya kendaraan bukanlah solusi atas kemacetan tetapi dengan membangun sistem transportasi publik massal yang nyaman dan memadai.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso mengingingkan agar fokus distribusi mobil murah hanya sedikit saja di Jabodetabek karena kawasan tersebut dinilai sudah terlalu padat.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan rencana kementeriannya mendorong pengembangan produksi mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) di Indonesia sebagai langkah persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN (masyarakat ekonomi ASEAN) 2015.

"LCGC ini sebetulnya persiapan menuju pasar bebas ASEAN 2015. Pada saat itu kita akan diserbu oleh produk yang sama, yang dijual oleh Thailand, Malaysia, dengan bebas," ujar M.S. Hidayat kepada wartawan di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (13/9).

9

Menteri menjelaskan bahwa Indonesia akan mempersilakan agen tunggal pemegang merek (ATPM) memproduksi LCGC dengan diberikan insentif pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Sejauh ini telah lima perusahaan otomotif besar yang menyatakan akan ikut serta dengan total investasi sebesar 3,5 miliar dolar AS.(ant/hrb)

Sumber: http://www.investor.co.id/home/program-mobil-murah-sebaiknya-perhatikan-infrastruktur/69054 (Diakses tanggal 26 September 2013)

10

A. ANALISIS STECKHOLDER

Analisis Steckholder adalah Sebuah cara dalam menganalisis sebuah permasalahan dengan memetakan aktor-aktor yang terkait dalam struktur sosial memberikan pengaruh terhadap permasalahan sosial yang berkaitan dengan posisi dan peran serta kepentingannya.1 Analisis ini juga dapat memudahkan seseorang dalam memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan kategorisasi atau bagian-bagian penting yang terkait dengan permasalahan. Kategorisasi atau pengelompokan ini akan lebih mudah disusun apabila menggunakan metoda stakeholder mapping, yaitu metode yang menghubungkan-hubungkan kekerabatan, pengaruh, dominasi, kultural, agama, dan sosial lainnya antara satu pihak dengan pihak lainnya. Terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh pemakalah dapat dijabarkan atau digambarkan sebagai berikut:

Keterangan: Skema ini dibuat dari kelompok satu, tanggal 29 september 2013, terkait keluarnya kebijakan mobil murah.

1Project Management Stakeholder Analysis & Mapping http://apapunditulis.blogspot.com/2010/02/project-management-stakeholder-analysis.html/ diunduh tanggal 29 setember 2013, pukul 12:54.

11

Kebijakan Mobil Murah

Pemerintah

Alasan menyetujui karena semakin banyaknya orang menggunakan mobil, maka

semakin banyak pajak yang didapat dan tingkat APBD dapat bertambah.

Alasan mendorong adanya kebijakan tersebut karena

berhubungan dengan salah satu langkah pemerintah dalam

menghadapi pasar ASEAN di tahun 2015, yangmana terkait dengan

pasar terbuka dlam menjalin kerjsama dalam bidang pemenuhan

kebutuhan negara

Kementrian Perindustrian Joko Widodo

Alasan ia menolak yakni, melihat dari aktor padatnya

penduduk dan jalur transportasi dijakarta yang

semakin mengalami kemacetan dan hal ini juga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dari

pihak tranportasi umum

Pengesah Kebijakan Pendorong Kebijakan Penolak Kebijakan

B. Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat dengan cara menyusun sebuah permasalahan melalui ilustrasi yag menyerupai pohon atau bagan organisasi. Dalam masalah terdiri dari daun, ranting, batang, dan akar yang kesemuanya saling mempengaruhi sebagai alur sebab-akibat. Adapun tahap-tahap dariproses pohon analisis, adalah2 :

1. Mengidentifikasikan dan menganalisis masalah dan kebutuhan-kebutuhan (gunakan pohon masalah = suatu teknik untuk mengidentifikasikan semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan memperagakan inforrmasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab-akibat).

2. Menentukan sasaran-sasaran yang harus diwujudkan untuk memecahkan masalah-masalah atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasikan (gunakan pohon sasaran = Teknik untuk mengidentifikasikan sasaran yang ingin diwujudkan. Pohon sasaran merupakan rangkaian sebab-akibat yang pernyataannya merupakan kebalikan dari pernyataan pada pohon masalah).

3. Mengembangkan alternatif pemecahan atau alternatif rencana tindakan untuk mewujudkan sasaran tersebut (gunakan pohon alternatif = Teknik untuk mmengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan atau tindakan yang dpat diambil untuk mewujudkan sasaran tertentu dan memperagakan informasi ini kedalam format yang sederhana).

Sebagai gambaran analisis pohon masalah sebagai berikut terkait dikeluarkannya kebijakan mobil murah:

2 Gerri Ikkanubun, Analisis Pohon, http://gerrikanubunjayapura.blogspot.com/2012/04/pohon-analisis.html/ diunduh tanggal 29 September 2013, Pukul 13:12

12

Memicu Kelangkaan BBM

Menimbulkan asumsi negatif pada Masyarakat

Membuat kebiasaan masyarakat menjadi hedonisme atau konsumeris

Transportasi menjadi tersingkirkan

13

Menambah kemacetan dan polusi

Meningkatnya jumlah kemiskinan

Kontroversi Kebjakan Mobil Murah

Kebijakan Pemerintah di anggap tidak tepat sasaran

(Menguntungkan sebelah Pihak)

Pemerintah yakin dengan dikeluarkannya kebijakan mobil murah ini maka dapat menambah APBN maupun APBD arena

semakin banyaknya pajak yang dibayar per unit mobil.

Asumsi pemerintah terkait dalam menghadapi pasar bebes ASEAN tahun

2015

Keyakinan Agama

Kebijakan pemerintah terkait pengadaan mobil murah dilihat dari sudut pandang agama adalah menumbuhkan sifat hedonisme di masyarakat, yang mana dengan adanya mobil murah masyarakat akan selalu berkeinginan, berangan-angan dan berkeyakinan untuk bisa mendapatkan barang-barang mewah seperti halnya mobil.

Masyarakat menengah ke atas akan semakin berperilaku konsumtif dengan membeli mobil mewah, bahkan fungsi mobil yang dulunya sebagai alat transportasi saja cenderung berubah menjadi barang koleksi untuk kepentingan gaya hidup mewah. Dengan gaya hidup mewah masyarakat yakin bahwa hal itu akan meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Hal ini tentunya akan menjerumuskan masyarakat pada hal-hal dan sifat-sifat buruk seperti halnya sombong, riya, dan sebagainya. Padahal agama melarang manusia untuk berbuat berlebihan (israf) dan hidup bermewah-mewahan.

Perilaku bermewah-mewahan dengan menjadikan kepemilikan barang mewah sebagai tolak ukur, akan membuat masyarakat menengah ke atas semakin lupa dengan aturan-aturan agamanya, lupa dengan kewajibannya terhadap sesama manusia, dan semakin lupa dengan akhiratnya.

Selain itu, pemerintah sebagai ulil amri yang memutuskan suatu kebijakan tentunya harus mempertimbangkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil. Dalam Islam sendiri, pemerintah itu berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dan bukan mendzoliminya. Jika benar kebijakan ini adalah untuk kepentingan pemilik modal dan orang-orang kaya, atau bahkan hanya untuk kepentingan politik segolongan orang atau salah satu pihak, maka pemerintah dalam hal ini telah berbuat dzolim kepada rakyatnya.

14

Pendapat Para Ahli

Pendapat yang Pro

1. Direktur Pusat Teknologi Industri dan Sistem Transportasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Profesor Prawoto Ia mengatakan mobil "Low Cost Green Car" (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan, harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti pertamax. Menurutnya, salah satu syarat ramah lingkungan yaitu satu liter BBM bisa menempuh jarak 20 kilometer, dan harus mengunakan BBM dengan "ron" diatas 90 seperti pertamax. Kendaraan tersebut tidak lagi ramah lingkungan ketika menggunakan BBM subsidi dengan ron dibawah 90. Prawoto mengusulkan agar produsen mobil untuk tidak memberi garansi, jika mobil tersebut menggunakan BBM subsidi. Pemerintah harus konsisten mengawal kebijakan yang sudah ditetapkan itu. Jika konsisten, lanjut dia, akan mampu mengurangi ketergantung dari BBM bersubsidi. Dia menilai keberadaan mobil LCGC tersebut ada baiknya, karena bisa menarik investasi, membuka lapangan kerja dan komponen mobik tersebut berasal dari dalam negeri. LCGC juga harus diproduksi di Indonesia. Daripada harus impor mobil, alangkah bagusnya jika diproduksi di Tanah Air. 

2. Menteri Perindustrian RI, MS HidayatIa menjelaskan, produksi mobil secara nasional hingga 2012 hanya 1,1 juta unit, sementara hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya akan melonjak menjadi 1,2 juta unit mobil. Khusus untuk mobil murah, Hidayat mengaku total produksinya hanya 3 persen dari total produksi mobil secara nasional. Sementara itu, pada tahun depan, produksi ditargetkan bisa mencapai maksimal 10 persen dari total produksi mobil secara nasional. Artinya, tahun depan produksi mobil murah diperkirakan hanya 10 juta. Jadi, itu bukan faktor (penyebab) kemacetan.Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengantisipasi kemacetan dengan segala regulasi yang ada. Pemerintah pun juga tidak bisa melarang setiap masyarakat membeli mobil murah karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. Ia berdalih bahwa kebijakan mobil murah ini sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Bahkan, Kementerian Keuangan pun sudah menggodok berbagai aturan dan insentif yang ada bagi produsen mobil murah selama setahun terakhir. Menurutnya mobil murah ini akan diatur supaya tidak menggunakan premium. Hal ini sudah dibicarakan bersama Menteri Perekonomian.Pemerintah menjelaskan bahwa produksi mobil murah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.

Pendapat yang Kontra:

1. Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof ChaniagoIa menilai kebijakan mobil murah hanyalah pura-pura yang justru akan menjebak masyarakat. Ada beberapa alasan Pemerintah membuat kebijakan mobil murah, tapi sesungguhnya hanya pura-pura murah. Mobil murah ini ada beberapa varian, salah satunya di bawah Rp100 juta, tapi varian lainnya di atas Rp100 juta. 

15

Menurutnya, kebijakan mobil murah ini sama saja dengan kebijakan pura-pura murah. Ia mencontohkan, Pemerintah menerbitkan kebijakan mobil murah dengan alasan untuk pengendara sepeda motor yang ingin beralih ke moda transpotasi mobil tapi dengan harga yang relatif terjangkau. Mobil murah tersebut, kata dia, hanya untuk menarik minat masyarakat, tapi setelah banyak masyarakat yang berminat harganya dinaikkan sehingga menjadi tidak murah lagi. Andrinof mengingatkan pada penjualan mobil Timor pada awal tahun 2000-an, yang dipasarkan dengan harga murah, tapi setelah banyak masyarakat yang memesannya harganya dinaikkan. 

2. Aktivis lembaga swadaya masyarakat Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas.Darmaningtyas menilai, kebijakan mobil murah menunjukkan sikap pemerintah yang tidak konsisten. Di satu sisi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena ingin efisiensi, tapi di sisi lain membuat kebijakan mobil murah. Ia menjelaskan, kebijakan mobil murah ini berdampak banyak masyarakat yang membeli sehingga penggunaan BBM juga akan semakin meningkat, padahal sebagian kebutuhan BBM diimpor dari negara lain. Banyaknya mobil murah, maka konsumsi BBM juga semakin meningkat. Ini berarti pemborosan BBM, bukanhya hemat BBM. Darmaningtyas mengusulkan, jika pemerintah benar-benar konsisten ingin membuat moda transportasi yang lancar dan efisiensi BBM, maka sebaiknya mengembangkan moda transportasi massal, seperti kereta api dan perahu roro.

3. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tulus Abadi Ia menilai kebijakan mobil murah yang dikenalkan sebagai program LCGC (Low Cost Green Car) membohongi masyarakat. Mobil murah dan ramah lingkungan menurutnya hanya sekedar kesan yang ingin dibangun pemerintah, padahal nyatanya kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat kebanyakan.

"Mobil yang seoalah-olah murah dan seolah-olah green car. Ada kebohongan dan kepalsuan dalam program LCGC itu,"

Setidaknya, menurutnya terdapat sembilan kebohongan yang diumbar pemerintah melalui kebijakan mobil murah tersebut. Pertama, konsep kendaraan berbiaya murah (low cost) yang digadang pemerintah. Menurut Tulus, justru konsep murah itu melecehkan masyarakat. Menteri Perindustrian bilang LCGC itu untuk kelas menengah ke bawah. Padahal kelas menengah bawah itu tidak memikirkan mobil, mereka hanya memikirkan kontrakan, kebutuhan pokok, dan bagaimana mendapatkan transportasi umum.Dari aspek harga, mobil murah yang dikampanyekan pemerintah sebenarnya tidak semurah yang dibayangkan. Dengan komponen dan spesifikasi yang sama, mobil sejenis dilepas dengan harga di bawah Rp 50 juta di India. Sedangkan di Indonesia, harganya mendekati Rp 100 juta. Harga tersebut melambung dengan penjualan menggunakan metode kredit. Akhirnya, masyarakat sedikitnya mengeluarkan sekitar Rp 120 juta untuk memiliki mobil murah tersebut.Kebohongan yang kedua, pemerintah menjual mobil murah dengan kelebihan sebagai kendaraan ramah lingkungan (green car). Tulus menganggap pemerintah melakukan pembohongan. Lantaran mobil tersebut tetap menggunakan bensin bersubsidi. Karena logikanya, mobil murah tidak mungkin menggunakan bensin

16

dengan harga yang lebih mahal. Apa lagi sebagian besar mobil itu akan digunakan di Jakarta, di mana per harinya konsumen menghabiskan sekitar 20 liter per hari di jalanan. Ditambah dengan penggunaan air conditioner (AC) di tengah kemacetan ibu kota.

4. Menteri Perhubungan RI, EE Mangindaan Ia keberatan dengan kebijakan produksi low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Menurutnya, mobil murah bakal menambah parah kemacetan di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Mangindaan berharap agar penjualan LCGC jangan di kota-kota besar. Ia menyarankan LCGC didistribusikan di daerah yang tidak macet, terutama di luar Jawa. Jika saran itu tidak bisa dilakukan, ia berharap penggunaan LCGC di kota besar hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Sama seperti pandangan Pemprov DKI Jakarta, Mangindaan juga berharap agar ke depan diperbanyak produksi transportasi massal, seperti bus, MRT. Sebaiknya, kata dia, diproduksi juga bus murah. Mangindaan menambahkan, jika memang LCGC tidak bisa dihadang masuk ke kota besar, Kementerian Perhubungan akan meresponsnya dengan meningkatkan kualitas transportasi massal.

17