KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD

Modul

Persiapan

Penyusunan RPJPD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Masukan dari SKPD

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &

Daerah Lainnya

Perumusan visi dan misi

daerah

Perumusan sasaran pokok

dan arah kebijakan

Analisis isu-isu strategis

Rancangan Awal RPJPD

Musrenbang RPJPD

Konsultasi rancangan

akhir RPJPD dengan

MENDAGRI

Rancangan Akhir RPJPD

Pembahasan dan

penetapan Perda RPJPD

Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya

Analisis Gambaran umum kondisi

daerah

Penyelarasan visi, misi dan arah

kebijakan RPJPD Prov

0

1

2: 2.1 2.2 2.3

3

0

0 0

1. Laporan Pra-Pelingkupan

2. Laporan Pelingkupan

3. Laporan Draf Akhir

4. Laporan Akhir

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN

BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan Permasalahan Pembangunan

Daerah

Rancangan

Awal RPJMD

Musrenbang RPJMD

Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/

GUBERNUR

Rancangan Akhir RPJMD

Pembahasan dan penetapan Perda

RPJMD

Penelaahan RPJPD

Prov/Kab/Kota

Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan

kab/kota lainnya

Perumusan Tujuan dan

Sasaran

Perumusan Penjelasan

visi dan misi

Perumusan Strategi dan arah kebijakan

Perumusan Indikasi rencana

program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan

Perumusan Kebijakan umum dan program

pembangunan daerah

Analisis pengelolaan

keuangan daerah serta

kerangka pendanaan

Analisis Gambaran

umum kondisi daerah

Hasil evaluasi capaian RPJMD

Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW

Prov/Kab/Kota lainnya

Penyusunan Rancangan

Renstra SKPD

Rancangan RPJMD

Analisis isu-isu strategis

Pembahasan dgn SKPD

Prov/Kab/Kota

Penetapan Indikator Kinerja

Daerah

VISI, MISI dan Program

KDH

Pembahasan dengan

DPRD utk memperoleh

masukan dan saran Penyelarasan

program prioritas dan kebutuhan

pendanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

0

0

0 0

0

1

2

2

3 0

2

2

Pelingkupan

Analisis Baseline Data

Kajian Pengaruh

Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif

Perumusan Rekomendasi

PELINGKUPAN

1. Cakupan

4. Kriteria Strategis

5. Mindmapping isu strategis

2. Pendekatan

3. Tata Cara

6. Penyajian isu strategis

Tujuan Menyepakati isu-isu Pembangunan Berkelanjutan

untuk proses KLHS

Aspek yang

dilingkup

(a) isu-isu pembangunan berkelanjutan

(b) wilayah pengaruh isu-isu

(c) perkiraan waktu terjadinya (awal, durasi)

Isu-isu PB (a) lingkungan hidup

(b) sosial-budaya

(c) ekonomi

Hasil (a) daftar pendek isu, (b) kerangka dan tujuan,

(c) target dan indikator, dan (d) baseline data

Syarat

(a) ketersediaan data dan informasi

(b) melibatkan pemangku kepentingan untuk

klarifikasi dan verifikasi isu,

(c) terjadinya kesepakatan antar pemangku

kepentingan mengenai daftar pendek isu-isu

1

Pendekatan deliberatif yang mengkombinasikan informasi ilmiah (teknokratik) dan pendapat publik (partisipatif) yang realistis & disepakati pemangku kepentingan

Informasi ilmiah → metode curah pendapat (brainstorming)

↘ pemodelan/rumus perhitungan empiris (MCA, SWOT, dll)

Menggunakan hasil pra pelingkupan

Pemangku kepentingan berdiskusi secara demokratis untuk mengemukakan isu-isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan informasi yang telah disediakan

Pengumpulan isu-isu pembangunan berkelanjutan dpt menggunakan metode metaplan

2

Verifikasi dan Klarifikasi hasil pra pelingkupan

Mengorganisasi isu-isu pembangunan

Memilih isu-isu strategis

Menetapkan isu-isu strategis yang menjadi fokus KLHS

1

2

3

4

3

Verifikasi dan Klarifikasi hasil

pra-pelingkupan

Pokja PL mempersiapkan hasil pra pelingkupan berupa tabel daftar permasalahan pembangunan yang berpotensi menjadi isu-isu strategis sebagai bahan pelingkupan yang terdiri dari isu-isu :

lingkungan hidup

sosio-budaya

Ekonomi

Pokja memverifikasi dan mengklarifikasi hasil pra pelingkupan kepada pemangku kepentingan

Hasilnya untuk menyempurnakan deskripsi isu-isu pembangunan berkelanjutan

1

3

Mengorganisasi isu-isu pembangunan

• Melakukan pengelompokkan isu-isu pembangunan berdasarkan kesamaan substansi/muatan hasil verifikasi dan klarifikasi

• Pengelompokkan isu-isu pembangunan dilakukan bersama-sama dengan pemangku kepentingan

• Memastikan kelompok-kelompok isu pembangunan selaras dengan tujuan KLHS

2

3

Memilih isu-isu strategis

Permasalahan pembangunan diuji apakah sudah memenuhi kriteria strategis yg berorientasi pada pengarusutamaan PB

Gunakan teknik pembobotan dengan tabel yg disediakan Pengisian dapat dilakukan oleh tiap individu yang

terlibat/secara musyawarah Kriteria tersebut dianalisis kecenderungannya Semakin besar pembobotannya semakin besar

dampak/risiko Diskusi dan verfikasi dapat berulang hingga terjalin

kesepakatan

3

3

4

Bersifat lintas

wilayah

Bersifat lintas

sektor

Potensi

dampaknya

kumulatif &

berefek

ganda

Berdampak

Negatif jangka

Panjang jika

tidak disele-

saikan

Isu Pokok

Kriteria

Total Nilai per Isu

Kriteria A:

Dampak Kumulatif

Kriteria B:

Lintas Sektoral

Kriteria C:

Lintas Wilayah

Kriteria D:

Dampak Jangka

Panjang

Kriteria E:

Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga

n

Kriteria .... Z

Isu 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

Isu 2 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

Isu ... n 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

Total Nilai per Kriteria

Tidak diisi

Isu Pokok

Kriteria

Total Pembobotan

Kriteria A:

Dampak Kumulatif

Kriteria B:

Lintas Sektoral

Kriteria C:

Lintas Wilayah

Kriteria D:

Dampak Jangka

Panjang

Kriteria E:

Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga

n

Kriteria .... Z

Isu 1

10 %

15 %

20 %

25 %

20 %

10 %

100 % Isu 2

Isu ... n

KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD

Isu Pokok

Kriteria

Total Nilai Bobot per Isu (nilai penting

untuk menetapkan pilihan isu strategis)

Kriteria A:

Dampak Kumulatif

Kriteria B:

Lintas Sektoral

Kriteria C:

Lintas Wilayah

Kriteria D:

Dampak Jangka

Panjang

Kriteria E:

Dampak Luas thdp Pemangku Kepentinga

n

Kriteria .... Z

Isu 1 Nilai X bobot (Isu 1 vs

Kriteria A)

Nilai X bobot (Isu 1 vs

Kriteria B) ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst

Total nilai x bobot isu pokok 1

Isu 2 Nilai X bobot (Isu 2 vs

Kriteria A)

Nilai X bobot (Isu 2 vs

Kriteria B) ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst

Total nilai x bobot isu pokok 2

Isu ... n ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst ......... dst Total Nilai

per Kriteria

Hanya untuk pertimba-

ngan

Hanya utk pertimba-

ngan

Hanya utk pertimba-

ngan

Hanya utk pertimba-

ngan

Hanya utk pertimba-

ngan

Hanya utk pertimba-

ngan

KLHS DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD

KELOMPOK ISU

KRITERIA

Aktual Komplek Urgen Relevan Dampak Positif

Sensitif Inklusi Jumlah

(Riil dan saat ini terjadi serta jadi perhatian)

(Melibatkan sejumlah aspek saling terkait (aktor, sektor, wilayah))

(Darurat dan segera harus di atasi serta berpotensi dampak jangka panjang)

(Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan)

(Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan)

(Berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/ atau berresiko biaya tinggi)

(Spesifik pada kelompok atau jenis yang bersangkutan)

(Besaran / skala kumulatif)

Total kondisi daerah kajian

Menetapkan isu-isu PB yang menjadi fokus KLHS

• Hasil langkah ke-3 didiskusikan kembali kepada pemangku kepentingan

• Menyepakati isu-isu PB untuk proses KLHS

• Menentukan wilayah yang terkait dengan isu-isu

• Menentukan batasan waktu dari dampak isu-isu

4

Lingkup wilayah kajian

• Wilayah administrasi

• Wilayah ekologi

• Wilayah enclaves (kantong kerentanan)

Temporal

Ruang & Jangka Waktu

Batas Wilayah Administrasi

Batas Ekologi (Mis. Fisiografi)

Wilayah Kajian Isu-Isu Strategis

Identifikasi hingga menemukan akar penyebabnya

Isu Pembangunan Berkelanjutan:

Kesehatan Masyarakat

Penjelasan singkat: Kondisi kesehatan masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan bila dibandingkan dengan kondisi masyarakat di wilayah administrasi sekitarnya dan nasional

Sumber penurunan kesehatan masyarakat Masalah yang ditimbulkan dari penurunan isu kesehatan masyarakat misalnya: Dampak semakin luasnya sebaran kasus penyakit tertentu, meningkatnya pembiayaan Jamkesmas dan dilengkapi dengan : Wilayah geografis area yang sudah mengalami

penurunan kesehatan massyarakat dan perkiraan wilayah yang perlu diperhatikan untuk analisis KLHS

Kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak yang akan muncul

Kaitkan dengan wilayah sekitarnya, misal adanya K,R,P eksisting wilayah tetangga yang dapat mempengaruhi isu baik positif maupun negatif

Hasil Pra-pelingkupan dan Pelingkupan dapat disajikan dalam sebuah tabel.

Tujuan/Indikator Capaian Tujuan/indikator capaian harus diambil dari dokumen kebijakan, rencana dan program yang telah ada baik di tingkat nasional maupun Provinsi/Kabupaten/Kota

Mis.

Penurunan kasus DBD hingga 50% Penurunan kasus ISPA di sekitar kawan industri

hingga 10% …

Isu-isu spesifik yang perlu didiskusikan lebih lanjut terkait isu keberlanjutan

Polusi dari kegiatan industri

Penurunan kawasan permukiman kumuh

Peningkatan sanitasi lingkungan

…

Data dan analisis untuk baseline

Data dari monitoring kualitas udara dan air Data kasus DBD …

Pemangku Kepentingan Perkiraan pemangku kepentingan yang akan terkena dampak

Sosial-Budaya

Ekonomi

Ekologi

• Populasi • Migrasi • Jaringan sosial • Norma sosial/budaya

• Habitat • Penggunaan Tanah • Daya dukung • Daya Tampung

• Pendapatan dari

pemanfaatan danau

(perikanan dan energi)

• Pendapatan dari

pemanfaatan sekitar

Danau (pariwisata dan

kegiatan ekonomi

ikutan – multiplier

effects) • Keterikatan tempat • Kehidupan subsisten • Pembagian pendapatan

• Eko-turisme • Urbanisasi • Ekspor hasil pertanian/perikanan

• Pergeseran mata pencaharian • Timbul norma sosial/ budaya baru

Konsentrasi / Kluster kehidupan baru; Kualitas Kehidupan baru; Legislasi baru

Isu-Isu yang bersifat lintas kepentingan

Isu-Isu yang bersifat lintas kepentingan

PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TELUK JAKARTA (PANTURA TANGERANG, JAKARTA DAN BEKASI)

Tim KLHS Teluk Jakarta

Oktober – Desember 2010

Workshop Kab. Tangerang Provinsi DKI Jakarta

Kab. Bekasi

Peserta - KLH - Instansi Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha - LSM/Asosiasi

- KLH - Instansi Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha - LSM/Asosiasi

- KLH - Instansi

Daerah - Tenaga ahli/ Narasumber - Dunia usaha

• Identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan

dilakukan melalui pelibatan seluruh pemangku

kepentingan di wilayah pantai Utara Teluk

Jakarta dalam rangkaian kegiatan seminar awal,

FGD dan workshop.

27

Penurunan

tanah

Kenaikan muka

air laut

Rob

Abrasi pantai

Degradasi

mangrove

Pasokan air

minum

Sedimentasi

Pertambangan

pasir

Pengawasan

bangunan air

Banjir

GempaAlih fungsi lahan tak

terkontrol

Pencemaran

limbah cairSampah

perairan

Pencemaran minyak

dari transportasi

Gangguanproses

pendinginanPLTU

Pasang surut

Cuacaekstrim

Perubahan iklim

Kebijakan

Ledakan

demografis

Urban sprawl

Perilaku

birokrasi

Mindset, value

Tanah baru

Zoning Pantura ramah

bencana dan konflik

Kesenjangan,

ketegangan dan konflik

sosial

Kualitas

perairan

Visi Jakarta sebagai

Global City

Kesenjangan antar

wilayah di Indonesia

Rekayasa sosial

Revisioning

Jakarta

Erosi

Sempadan sungai

susut

Ekstraksi air

tanah

Deforestasi

Hujan ekstrim

Dinamika global

dan regional

Delta City

ZONING PANTURA RAMAH BENCANA DAN KONFLIK!!

28

1. Land Subsidence

2. Rob dan Kenaikan Muka Air Laut

3. Banjir/Genangan

4. Abrasi dan Kerusakan Pantai

5. Degradasi Ekosisitem Mangrove

6. Ketersediaan dan Kerawanan Air Bersih

7. Sedimentasi

8. Pencemaran Perairan Akibat Limbah Domestik dan Industri

9. Penanganan Sampah

10.Pemanfaatan Ruang Laut

29

1. Tidak adanya visi keberlanjutan dalam konteks persaingan

global/regional wilayah Teluk Jakarta maupun greater Jakarta

2. Kebijakan yang ada belum secara jelas merespon dan

mengantisipasi ancaman permasalahan sosial yang ada

3. Inefisiensi pemanfaatan lahan ditandai dengan kepadatan tinggi

dalam pemukiman horizontal

4. Pola penataan spasial yang kurang mempertimbangkan

keseimbangan dan keselarasan sosial & ekonomi mengakibatkan

segregasi sosial, kelas menengah tersingkirkan (urban sprawl), rawan

konflik sosial, penurunan daya saing dan kualitas lingkungan hidup

5. Kemiskinan & hilangnya kesempatan berusaha mengancam strata

ekonomi lemah

30