KLAUSUL EKSONERASI DALAM TRANSAKSI JASA PENGIRIMAN

BARANG PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Studi Kasus Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Resi Pengiriman

J&T Express

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

PUTRI FIRMANDA

1113048000025

K O N S E N T R A S I H U K U M B I S N I S

P R O G R A M S T U D I I L M H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1438 H/2017 M

iv

ABSTRAK

Putri Firmanda. NIM 1113048000025. KLAUSUL EKSONERASI DALAM

TRANSAKSI JASA PENGIRIMAN BARANG UNDANG-UNDANG NOMOR 8

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS

PENCANTUMAN KLAUSUL EKSONERASI PADA RESI PENGIRIMAN J&T

EXPRESS). Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1438

H/2017 M. Ix + 75 halaman + 8 halaman lampiran.

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan klausul eksonerasi menurut

Hukum Indonesia, bentuk ganti rugi menurut Hukum yang berlaku dan bentuk ganti

rugi J&T Express atas musnahnya barang yang dikirim, dan klausul eksonerasi pada

perjanjian jasa pengiriman barang J&T Express telah memenuhi ketentuan Hukum

dan rasa keadilan masyarakat. Dalam ketentuan umum Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa

pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan pada setiap dokumen dan/atau

perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research dan Field

Research yang mengkaji berbagai data dokumen terkait dengan penelitian dan

menggabungkan dengan data wawancara yang dilakukan secara langsung dengan

subjek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-

empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

dan pendekatan kasus (Case Approach). Informasi didapatkan dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan

dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih

sistematis untuk menjawab pemasalahan yang telah dirumuskan.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa

klausul eksonerasi yang diterapkan oleh perusahaan J&T Express tidak selaras

dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ganti rugi

yang diberikan J&T Express tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak

sesuai dengan Pasal 1236 KUHPerdata, Pasal 472 KUHDagang, dan Pasal 19 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Maka batal demi hukum.

Kata Kunci: Klausul Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Pengiriman barang

Pembimbing : 1. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H

: 2. Indra Rahmatullah, SHI. M.H

Daftar Pustaka : Tahun 1978 sampai Tahun 2014

v

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadirat Allah Subhana Wa Ta’alla atas segala

rahmat dan karunia-Nya, tiada kata yang terucap dengan tulus dan ikhlas yakni

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin tiada henti karena dapat terselesaikannya skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan atas insan pilihan Tuhan

khatamul anbiya’i walmursalin Muhammad SAW.

Dengan setulus hati peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh

dari kata sempurna. Banyak hal yang tidak dapat dihadirkan di dalam skripsi ini oleh

peneliti karena keterbatasan pengetahuan dan waktu.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari tanpa adanya dorongan dan

bimbingan dari semua pihak yang mendukung penelitian ini tidak akan terselesaikan.

Pada kesempatan ini, tidak lupa peneliti menyampaikan terimakasih kepada orang-

orang yang turut mempengaruhi hamba dalam mendewasakan peneliti, yang

terhormat:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, dan

para wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat SH, MH. Ketua Program Studi Ilmu Hukum

dan Drs. Abu Tamrin SH, M.Hum. Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta

3. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH. Dosen Pembimbing I dan Indra

Rahmatullah, SHI, MH. Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

menjadi pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh

kesabaran, perhatian, dan ketelitian memberikan masukan serta

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini

selesai

vi

4. Orang Tua Tercinta ayahanda Agus Firman, ibunda Siswati (Almh),

ibunda Sri Ekawati, serta adik-adik penulis Lailatul Firmanda, Ahmad

Abimanyu dan Khayla Nailin Najihah berkat doa, motivasi, mendukung,

dan melimpahkan kasih sayang dengan tulus sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri

5. Teman Dekat penulis Ari Imbargo yang selalu memberikan semangat,

motivasi, arahan, dan membantu dalam proses pengambilan data.

6. Teman diskusi Sylvia Amanda, Tary Rahma, Lidiana Sulfi, Kurnia

Sulistyorini, Topan Rohmatullah, Elia Feby Ariani, Vina Tri, M. Zulfikar

Rhomi, Khaidir Musa, Mizana Ramadhan, Ahmad Kandiaz, Rekky

Prasetyo, M.Firdaus dan Kawan-kawan seperjuangan program studi Ilmu

Hukum Angkatan 2013 yang selalu membantu, memberikan pencerahan

dan juga semangat.

7. Bapak Fendy selaku manager J&T Express kantor cabang Jepara yang

bersedia di wawancarai.

Akhirnya, atas bantuan serta jasa dari semua pihak berupa materiil dan moril

hingga detik ini penulis panjatkan doa, semoga Allah memberikan balasan yang

berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan para pembaca .

Jakarta, 14 September 2017

Putri Firmanda

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................. i

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ........................................... ii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................... iii

ABSTRAK .................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................................. v

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1

B. Identifikasi Masalah ........................................................... 4

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah .................................... .5

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................... 6

E. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ................................. 7

F. Metode Penelitian .............................................................. 9

G. Sistematika Penulisan ........................................................ 13

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjaun Umum Hukum Perlindungan Konsumen .............. 14

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .................... 14

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen ........ 16

3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha ................ 19

viii

4. Ketentuan Pencantuman Klausul Baku .......................... 27

B. Tinjauan Umum Hukum Pengangkutan ............................. 28

1. Pengertian Hukum Pengangkutan .................................. 28

2. Jenis-Jenis Pengangkutan .............................................. 30

3. Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Di Bidang Jasa

Pengangkutan ................................................................ 33

C. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian .................................... 34

1. Pengertian Perjanjian ..................................................... 34

2. Syarat Sah Perjanjian ..................................................... 35

3. Asas-Asas Perjanjian ..................................................... 37

4. Ganti Rugi ..................................................................... 39

5. Perjanjian Pengangkutan ............................................... 41

D. Tinjauan Umum Klausul Baku dan Klausul Eksonerasi ..... 42

1. Pengertian Klausul Baku ............................................... 42

2. Keabsahan Klausul Baku ............................................... 43

3. Pengertian Klausul Eksonerasi ...................................... 46

4. Jenis-Jenis Klausul Eksonerasi ...................................... 48

5. Akibat Hukum Praktek Klausul Eksonerasi ................... 49

BAB III UMUM PERUSAHAAN J&T EXPRESS

A. Profil J&T Express ............................................................. 50

B. Sejarah J&T Express .......................................................... 51

C. Visi Misi J&T Express ....................................................... 52

ix

D. Produk J&T Express .......................................................... 52

E. Klausul Eksonerasi Dalam Transaksi Pengiriman Barang J&T

Express .............................................................................. 53

BAB IV ANALISIS KLAUSUL EKSONERASI DALAM TRANSAKSI

BISNIS JASA PENGANGKUTAN J&T EXPRESS DALAM

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

A. Kedudukan Klausul Eksonerasi Menurut

Hukum Indonesia ............................................................... 55

B. Ketentuan Ganti Rugi Menurut Hukum Yang Berlaku

dan Ketentuan J&T Express Tentang Ganti Rugi

Terhadap Musnahnya Barang Konsumen ........................... 58

1. Ketentuan Ganti Rugi Menurut Hukum Yang

Berlaku ......................................................................... 58

2. Ketentuan Ganti Rugi J&T Express ............................. 60

C. Analisis Penulis ................................................................. 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................ 70

B. Saran .................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 73

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang diberi kelebihan untuk merasakan keadilan yang berasal

dari Tuhan YME dengan kemampuan dan kecakapan. Dan apapun yang ada di

dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.

Dengan demikian, hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai

kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk

mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan

“Keadilan” dan “Kepastian Hukum”.1

Menurut pendapat R. Soekardono tentang pengertian pengangkutan

sebagai berikut

“Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat

baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang,

karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan

meninggikan manfaat serta efisiensi”.2

Pada zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini kita dapat

menggunakan jasa pengiriman barang tidak hanya di dalam negeri, bahkan

dari dan ke luar negeri juga sudah bisa. Pengiriman barang dengan proses

1 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 21.

2 R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), h. 5.

2

yang cepat, baik kebutuhan perorangan dalam mengirimkan dokumen

berharga dan barang ke tujuan dengan proses yang efisien dan efektif.

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengiriman, sekarang ini telah

banyak perusahaan jasa pengiriman barang yang sudah berkembang di

indonesia. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang milik swasta yang

saat ini sedang berkembang pesat adalah PT. Global Jet Express atau yang

dikenal dengan sebutan J&T Express. Tidak sedikit macam layanan yang

dimiliki perusahan ini tetapi ada berbagai macam layanan yang ditawarkan

oleh tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau

pengguna jasa dalam pengiriman barang.

Mengingat J&T Express bergerak di bidang jasa, maka faktor penting

yang patut diperhatikan adalah kepercayaan, di mana masyarakat

menggunakan jasa pengiriman karena mereka percaya bahwa barang yang

mereka kirim melalui J&T Express akan sampai dengan selamat ke tempat

tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab dalam

pemberian pelayanan jasa pengiriman barang yang baik.

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang ke

tempat tujuan, perusahaan pengiriman barang melalui sejumlah kurirnya

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pengguna jasanya.

Ketika pengirim barang memberikan sejumlah uang untuk membayar biaya

ongkos kirim maka perusahaan harus melakukan kewajibannya yaitu

mengirimkan barang ke tempat tujuan.

3

Tidak selamanya dapat berjalan mulus karena kadang-kadang pihak

penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Ini

membuat konsumen pengguna jasa pengiriman barang tersebut merasa

dirugikan. Bentuk pelayanan yang merugikan itu adalah barang yang musnah

atau hilang. Jika terjadi hal seperti itu dalam pengiriman barang, maka pihak

perusahaan wajib bertanggung jawab kepada pengirim barang atau konsumen.

Transaksi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha

dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen

dan/atau perjanjian yang menyatakan mengalihkan tanggung jawab,

kenyataannya pihak perusahaan perusahaan jasa pengiriman barang

memberikan jumlah ganti rugi sesuai dengan klausul baku yang terdapat pada

resi pengiriman yakni ganti rugi maksimal 10 kali biaya pengiriman jika

barang yang masuk dalam kategori bernilai tinggi, dan ganti kerugian

sejumlah harga barang yang dikirim jika harga barang tersebut di bawah 10

kali biaya pengiriman.

Klausul baku jumlah ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan J&T

Express ternyata menerapkan ketentuan yang berpotensi bermuatan

eksonerasi. Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu

perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi

4

kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi

karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.3

Kemudian jika memang berklausul eksonerasi dan tetap diterapkan

oleh beberapa perusahaan lalu bagaimana keadilan antara konsumen atau

pengirim barang dengan perusahaan jasa pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti bermaksud

untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Klausul Eksonerasi Dalam

Transaksi Jasa Pengiriman Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pencantuman

Klausul Eksonerasi Pada Resi Pengiriman J&T Express)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah

yang ada sebagai berikut :

1. Kedudukan klausul eksonerasi menurut Hukum Indonesia

2. Ketentuan ganti rugi menurut Hukum yang berlaku dan ketentuan ganti

rugi yang diberikan J&T Express atas musnahnya barang yang dikirim

3. Ketentuan Hukum dan keadilan masyarakat terkait pelaksanaan klausul

eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang

3 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan kontrak, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2007), h. 39.

5

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam hal-hal yang telah dipaparkan oleh penulis didalam latar

belakang masalah, maka penulis hanya membahas mengenai kedudukan

klausul eksonerasi menurut Hukum Indonesia, ketentuan ganti rugi yang

diberikan J&T Express atas musnahnya barang yang dikirim dan menurut

Hukum yang berlaku, dan keadilan masyarakat serta ketentuan dalam

penerapan klausul eksonerasi pada perjanjian jasa pengiriman barang.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam

penelitian ini adalah :

a. Bagaimana kedudukan klausul eksonerasi menurut Hukum Indonesia ?

b. Bagaimana ketentuan ganti rugi menurut Hukum yang berlaku dan

bentuk ganti rugi yang diberikan J&T Express atas musnahnya barang

yang dikirim ?

c. Apakah ketentuan dalam penerapan klausul eksonerasi pada perjanjian

jasa pengiriman barang J&T Express telah memenuhi ketentuan Hukum

dan rasa keadilan masyarakat

6

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini

adalah :

a. Untuk mengetahui kedudukan klausul eksonerasi menurut Hukum

Indonesia

b. Untuk mengetahui ganti rugi menurut Hukum yang berlaku dan ganti

rugi yang diberikan J&T Express atas musnahnya barang yang

dikirim

c. Untuk mengetahui ketentuan Hukum dan rasa keadilan masyarakat

terkait pelaksanaan klausul eksonerasi pada perjanjian pengiriman

barang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka manfaat penulisan ini

adalah :

a. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal

kedudukan klausul eksonerasi menurut Hukum Indonesia, ganti rugi

musnahnya barang yang dikirim dan ketentuan Hukum serta rasa

keadilan masyarakat terkait klausul eksonerasi pada perjanjian

pengiriman barang

7

b. Bagi Akademisi, sebagai tambahan referensi guna mempermudah

bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian

dengan objek yang sama.

c. Bagi Pembaca, agar dapat memahami bagaimana kedudukan klausul

eksonerasi menurut Hukum Indonesia, bagaimana ketentuan ganti

rugi menurut Hukum yang berlaku dan ganti rugi yang diberikan

perusahaan jasa pengiriman barang atas musnahnya barang yang

dikirim dan apakah ketentuan dalam penerapan klausul eksonerasi

pada perjanjian jasa pengiriman barang J&T Express telah memenuhi

ketentuan Hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Dalam menjaga keaslian judul penulis ajukan dalam skripsi ini perlu

kiranya penulis melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan

pertimbangan, antara lain :

a. Dalam skripsi yang ditulis oleh Andi Astari Rasyida, Mahasiswa

Universitas Hassanudin yang berjudul “ANALISIS HUKUM

TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA KARTU STUDIO PASS

DI TRANS STUDIO MAKASSAR” dalam skripsi tersebut membahas

mengenai kedudukan dan keabsahan klausul baku dan aspek

perlindungan konsumen klausul baku yang terdapat pada kartu studio

pass di trans studio makassar yang jelas berbeda dengan skripsi

8

peneliti yang membahas mengenai keadilan terkait adanya

pencantuman klausul eksonerasi ganti rugi pada resi pengiriman

barang J&T Express

b. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syahreza, Mahasiswa

Universitas Sumatera Utara yang berjudul “PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS KLAUSULA

EKSONERASI YANG TERDAPAT PADA PERJANJIAN KREDIT

BANK” dalam skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan

hukum debitur atas adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian kredit

bank yang jelas berbeda dengan skripsi peneliti yang membahas

mengenai keadilan terkait adanya pencantuman klausul eksonerasi

ganti rugi pada resi pengiriman barang J&T Express

c. Buku Sutan Remy Sjahdeini “Kebebasan Berkontrak Dan

Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian

Kredit Bank Di Indonesia”. Buku ini membahas tentang kebebasan

berkontrak dalam perjanjian baku kredit bank di indonesia sedangkan

dalam skripsi peneliti membahas mengenai keadilan terkait adanya

pencantuman klausul eksonerasi ganti rugi pada resi pengiriman

barang J&T Express

d. Dalam jurnal yang ditulis oleh R.M. Panggabean yang berjudul

“KEABSAHAN PERJANJIAN DENGAN KLAUSULA BAKU”

Jurnal Hukum edisi khusus No.4 Vol.17 oktober jelas berbeda dengan

9

skripsi peneliti yang membahas mengenai keadilan terkait adanya

pencantuman klausul eksonerasi ganti rugi pada resi pengiriman

barang J&T Express

5. Metode Penelitian

Metode merupakan strategi utama dalam mengumpulkan data-data

yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya

sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau

lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini

nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan

tertentu.4

Penelitian adalah kegiatan ilmiah, yang harus mempunyai metode,

sistematika, dan pemikiran yang mempelajari suatu gejala hukum. Dengan

jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.5

1. Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian

Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk

4 Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997),

h. 27-28.

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986), h. 42.

10

mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan

fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.6

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris

dimana melihat sisi implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-

Undang) pada setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

masyarakat dan disertai dengan pengetahuan yang didasarkan atas

berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dengan subjek yang

terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini,

dengan menggunakan cara penelitian kepustakaan (Library Research) dan

penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu metode pengumpulan

dengan cara membaca atau merangkai buku-buku peraturan perundang-

undangan dan sumber kepustakaan lainnya serta ditambah dengan data

wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian.7

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual

6 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Penerbit Rosdakarya), h. 15

7 Tim Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta, Pusat Peningkatan dan Jaminan

Mutu (PPJM), 2012

11

(Conseptual Approach), pedekatan kasus (Case Approach), adalah

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan

perumusan masalah yang sedang diteliti. Adapun Undang-Undang yang

digunakan penulis yaitu: Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata. Serta menelaah kasus, observasi langsung dan wawancara yang

berkaitan dengan perumusan masalah yang sedang diteliti dengan

perusahaan J&T Express

5. Sumber Data

Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan Hukum yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan Hukum primer, sekunder,

dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan Hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat berupa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.8

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan Hukum yang erat kaitannya

dengan bahan Hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami, dan menjelaskan bahan Hukum primer. Bahan Hukum

yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.IV (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010), h. 141.

12

pendapat sajana Hukum, hasil karya dari kalangan ahli Hukum,

skripsi, tesis, artikel ilmiah, jurnal, makalah, penelusuran internet, dan

sebagainya

c. Bahan Non-Hukum (tersier), yaitu bahan Hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan atau bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan

lain-lain

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis normatif kualitatif, Yaitu dengan menganalisis ketentuan

dalam perundang-undangan, buku-buku serta konsep-konsep yang

berkaitan dengan skripsi ini.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif yakni

memberikan gambaran mengenai permasalahan dengan menganalisis

rujukan dalam setiap literatur dan bahan Hukum yang disebutkan di atas.

8. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, mengacu pada buku “Pedoman

Penelitian Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum” yang diterbitkan oleh

13

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, Tahun 2012.9

6. Sistematika Penulisan

Bab I : Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar

belakang masalah, pembatasan, dan rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, kerangka

konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang

Perusahaan J&T Express

Bab III : Pada bab ini kan membahas tinjauan umum tentang Hukum

Perlindungan Konsumen

Bab IV : Pada bab ini akan membahas analisis hasil penelitian

mengenai klausul eksonerasi dalam transaksi bisnis

pengangkutan J&T Express perspektif undang-undang

perlindungan konsumen.

Bab V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat

diberikan oleh peneliti

9 Tim Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, (Jakarta, Pusat Peningkatan dan Jaminan

Mutu (PPJM), 2012

14

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 atau yang biasa disebut Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK):

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada

konsumen”.

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan

melaksanakan kewajibannya secara adil.

15

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan

antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti

materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang

dikonsumsi dan digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen

untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi

16

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan

bertanggung jawab dalam berusaha

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.1

2. Hak dan Kewajiban

Penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku

usaha sudah diatur masing-masing pada Undang-Undang Perlindungan

Konsumen sebagai berikut:

Hak Konsumen telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 yakni:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa

1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013), h. 228 .

17

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 yakni:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau

jasa

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

18

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.2

Hak Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 yakni:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang

beritikad tidak baik

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian

hukum sengketa konsumen

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha pula sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

2 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013), h. 229.

19

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan,

perbaikan dan pemeliharaan

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta

tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau

jasa yang berlaku

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa

yang diperdagangkan

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan

perjanjian.

3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Ada beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam

berbisnis yang tentunya telah diatur undang-undang perlindungan

20

konsumen dalam beberapa pasal. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 yang berisi sebagai berikut:

1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

barang dan/atau jasa yang:

a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah

dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket

barang tersebut

c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang

dan/atau jasa tersebut

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan,

gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam

label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,

keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

tersebut

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

21

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,

aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

ketentuan harus di pasang/dibuat

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau

bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan

benar atas barang dimaksud.

3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan

yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa

memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2)

dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.

Kemudian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang

berisi:

22

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga,

harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu,

karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru

c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki

sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu,

ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu

i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau

jasa lain

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak

berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa

keterangan yang lengkap

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

23

2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

untuk diperdagangkan.

3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang

melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa

tersebut.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,

mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau

menyesatkan mengenai:

a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa

b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa

c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang

dan/atau jasa

d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan

e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara

obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi

standar mutu tertentu

24

b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak

mengandung cacat tersembunyi

c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan

maksud untuk menjual barang lain

d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang

cukup dengan maksud menjual barang yang lain

e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah

cukup dengan maksud menjual jasa yang lain

f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan

obral.

Pasal selanjutnya yakni Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 yang berisi:

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus

dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak

bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang

ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau

mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma

25

dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak

sebagaimana yang dijanjikannya.

2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau

mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan,

dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian

hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara

undian, dilarang untuk :

a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan

b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa

c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan

d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berisi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang

melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan

gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun

1999 yang berisi:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui

pesanan dilarang untuk:

26

a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian

sesuai dengan yang dijanjikan

b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Kemudian yang terakhir Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 yang berisi:

1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan

dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu

penerimaan barang dan/atau jasa

b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa

c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai

barang dan/atau jasa

d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau

jasa

e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang

berwenang atau persetujuan yang bersangkutan

f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai periklanan.

2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang

telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

27

4. Ketentuan Pencantuman Klausul Baku

Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen telah menerangkan mengenai ketentuan

pencantuman klausul baku sebagai berikut ini:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli

oleh konsumen

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh

konsumen secara angsuran

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual

beli jasa

28

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang

dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan

dengan Undang-undang ini

Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan

terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.3

B. Hukum Pengangkutan

1. Pengertian Hukum Pengangkutan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkut dan membawa,

memuat atau mengirimkan.4 Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik

3 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010), h. 78-79.

29

antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri

untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim

mengikatkan diri untuk membayar angkutan.5

Menurut pendapat R. Soekardono tentang pengertian pengangkutan

sebagai berikut:

Pengangkutan pada intinya berisikan perpindahan tempat

baik mengenai benda maupun mengenai orang, karena

perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan

meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari

pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari

mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana

angkutan itu diakhiri.6

Pengangkutan Menurut pendapat Subekti:

“Pengangkutan adalah suatu penjanjian dimana satu pihak

menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau

barang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain

menyanggupi akan membayar ongkosnya”.7

Sedangkan Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa:

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II,

(Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 45.

5 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 153.

6 Soekardono R, Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), h. 5.

7 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Internasional, 1985), h. 1.

30

“Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau

penumpang kedalam pengangkutan, membawa barang atau

penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan

menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan

ke tempat yang ditentukan”.8

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-

unsur pengangkutan sebagai berikut:

1. Ada sesuatu yang diangkut

2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan

3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkut

2. Jenis-Jenis Hukum Pengangkutan

Istilah menyelenggarakan pengangkutan berarti pengangkutan itu

dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain

atas perintahnya. Pembagian jenis-jenis pengangkutan pada umunya

didasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan

geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan

pengangkutan.

Menurut H.M.N Purwosutjipto dalam bukunya Pengertian Pokok

Hukum Dagang Indonesia, jenis-jenis pengangkutan terdiri dari

8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara,(Jakarta: Cipta

Aditya Bahkti,1991), h.19.

31

pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dan

pengangkutan perairan darat.9 Secara umum, pengangkutan terbagi atas 3

(tiga jenis), yakni:10

a. Pengangkutan Darat

Pengangkutan darat adalah pemindahan orang dan atau barang

dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Jenis-

jenis alat pengangkutan darat, antara lain dengan kendaraan bermotor di

atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api dan listrik di atas rel.

Adapun dalam pengangkutan darat ini diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.11

b. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut tidak dijumpai pengertiannya di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ruang lingkup angkutan

laut jauh berbeda dari ruang lingkup angkutan darat. Ruang lingkup

angkutan laut meluas melampaui batas negara.

Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa:

9 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III, (Jakarta:

Djambatan, 1984), h. 2-3.

10 Hasnil Basri, Hukum Pengangkutan, (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum

USU, 2002), h. 22-27.

11 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 155.

32

“Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut

dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang

dengan menggunakan kapal”

Pengangkutan laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang pelayaran.

c. Pengangkutan Udara

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penerbangan menjelaskan bahwa:

“Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan

menggunakan pesawat terbang untuk mengangkut

penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan

atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain

atau beberapa bandar udara”

Ada dua objek pengangkutan yaitu:

1. Pengangkutan barang adalah perjanjian antara pengangkut dan

pengirim untuk mengangkut atau barang milik pengirim ke

tempat tujuan dengan selamat, dengan membayar biaya

pengangkut.

2. Pengangkutan orang atau penumpang adalah suatu perjanjian

yang dilakukan antara pengangkut dengan penumpang (orang)

untuk membawa penumpang ke tempat tujuannya dengan

selamat, dengan membayar biaya pengangkutan.12

12 Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 169.

33

3. Hak Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Di Bidang Jasa

Pengangkutan

Hak Pelaku Usaha di bidang jasa pengangkutan atau yang disebut

Pegangkut adalah sebagai berikut:13

1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan.

2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang

yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479

ayat (1) KUHD.

3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut

barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan

Pasal 478 ayat (1) KUHD.

Apabila pihak pelaku usaha di bidang jasa pengangkutan tidak

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka pihak pengangkut

harus bertanggung jawab. Artinya pihak pengangkut harus memikul semua

akibat yang timbul dari perbuatan penyelenggaraan pengangkutan baik

karena kesengajaan ataupun kelalaian pihak pengangkut.

Bentuk nyata dari tanggung jawab pengangkut yaitu dengan

memberikan ganti rugi atas biaya dan kerugian yang diderita pihak

pengirim. Namun hal tersebut tidak berlaku mutlak. Ada beberapa batasan-

batasan dalam pemberian ganti rugi tersebut, antara lain:

13 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, (Jakarta:

Djambatan,1981), h. 22.

34

1. Kerugian itu merupakan kerugian yang dapat diperkirakan secara layak

pada saat timbulnya kerugian.

2. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak

terlaksananya perbuatan dari perjanjian pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan juga terdapat hal-hal yang bukan

menjadi tanggung jawab pihak pengangkut. Artinya, apabila timbul

kerugian, maka pihak pengangkut bebas dari pembayaran ganti rugi.

Beberapa hal yang tidak menjadi tanggung jawab pengangkut adalah:

1. Keadaan memaksa (Overmach)

2. Cacat pada barang atau penumpang sendiri

3. Kesalahan atau kelalaian pengiriman atau ekspeditur

4. Keterlambatan barang ditempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan

memaksa; dalam hal ini barang tidak musnah atau rusak.14

C. Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata

adalah suatu perbuatan secara tertulis atau lisan yang dibuat dua pihak atau

14 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, (Jakarta:

Djambatan,1981), h. 35.

35

lebih dimana masing-masing berjanji untuk mentaati apa yang tersebut

dalam kesepakatan bersama.15

Adapula pengertian perjanjian menurut R. Subekti ialah:

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.16

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320

KUHPerdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak setuju

mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang

sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut

KUHPerdata yakni, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun

bagi wanita.

15 R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, (Surabaya: Bina

Ilmu,1978), h. 84.

16 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermedia,1990), h. 13.

36

3. Adanya suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi

(pokok perjanjian). Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Prestasi ini terdiri dari

perbuatan positif dan negatif, yang terdiri dari:

a. memberikan sesuatu

b. berbuat sesuatu, dan

c. tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).

4. Adanya sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi dari perjanjian tersebut atau

tujuan dari para pihak mengadakan sebuah perjanjian, yaitu memiliki

dasar yang sah dan patut atau pantas. Halal adalah tidak bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Terpenuhinya

atau tidaknya syarat sebab yang halal, ditentukan oleh isi atau objek

perjanjian.17

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat-syarat

subjektif dari suatu perjanjian, karena kedua syarat tersebut mengenai

orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua

syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai

objek dari perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka suatu

17 Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas,Pokok-Pokok Hukum Bisnis, (Jakarta: Salemba

Empat, 2014), h. 26.

37

perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat

dianggap tidak pernah ada.18

3. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau

merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam

dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

diketemukan dengan mencari sifat-sifat hukum dan peraturan yang konkrit

tersebut.19

Dalam hukum perjanjian terdapat empat asas perjanjian, yakni:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat

perjanjian dan pelaksanaan serta persyaratan dalam menentukan bentuk

perjanjian yang tertulis dan lisan.20

Asas kebebasan berkontrak adalah

suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

18 Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, (Bandung: Alumni, 1994), h. 23-24.

19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Bandung: Alumni, 1994), h.

33.

20 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontak Innominaat Di Indonesia, (Jakarta: Penerbit

Sinar Grafika, 2004), h. 9.

38

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan

persyaratannya, dan

d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau

e. lisan.21

Asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata, yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Asas Konsensualisme

Arti asas konsensualisme ialah bahwa perjanjian itu terjadi (lahir)

setelah tercapainya kesepakatan di antara para pihak. Hal ini sesuai dalam

ketentuan pasal 1320 (1) KUHPerdata. Di dalam asas ini terkandung

kehendak para pihak untuk slaing mengikatkan diri dan menimbulkan

kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat

(1) KUHPerdata –kesepakatan- di mana menurut asas ini perjanjian itu

telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.22

3. Asas Daya Mengikat Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi

perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang

21 Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta: Sinar

Grafika, 2003), h. 9.

39

harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana

mengikatnya undang-undang. Dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUHPerdata

menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa undang-undang melihat

posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang

dan undang-undang sendiri mengakuinya.23

4. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 (3)

KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Pengertian dari Pasal 1338 (3) KUHPerdata ini maksudnya

perjanjian harus dilaksanakan menurut kejujuran, kepatutan, dan

keadilan.24

4. Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari ganti rugi adalah

menukar atau memberi ganti dan menanggung sesuatu yang dia anggap

mendatangkan rugi. Dalam Undang-Undang menyebut rugi, yakni

23 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 127. 24 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,

(Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

40

merupakan kerugian yang nyata yang dapat diduga tak diperkirakan pada

saat perikatan atau diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

Menurut Salim H.S, sebab timbulnya ganti rugi, yaitu: ganti rugi

karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena

wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang dimulai dari Pasal

1244 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk

ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan

kesalahan kepada pihak yang dirugikan, dan ganti rugi karena wanprestasi

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebakan kepada debitur yang tidak

memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.

Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa penggantian biaya,

rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai

diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

yang telah dilampaukannya.25

25 Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 69-70.

41

5. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah sebuah persetujuan dimana pihak

pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan

penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu

dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri

untuk membayar biaya pengangkutan.26

Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak

tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkut. Dokumen

pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian

pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan

perjanjian. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan,

sedangkan dokumen pengangkutan penumpang disebut karcis

pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat tertulis yang disebut

perjanjian carter (Charter Party), seperti carter pesawat udara untuk

mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang

dagangan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan para pihak

menginginkan perjanjian pengangkutan dilakukan secara tertulis, yaitu:27

26 Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, (Bandung: Penerbit ITB,

1990), h. 46.

27 Suwardjoko Warpani, Merencanakan Sistem Pengangkutan, (Bandung: Penerbit ITB,

1990), h. 3.

42

a. Kedua belah pihak ingin memperoleh kepastian mengenai hak dan

kewajiban masing-masing.

b. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko para pihak.

c. Kepastian dan kejelasan cara pembayaran dan penyerahan barang.

d. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian,

e. Kepastian mengenai waktu, tempat dan alasan apa perjanjian berakhir.

f. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidakjelasan

maksud yang dikehendaki para pihak.

D. Klausul Baku dan Klausul Eksonerasi

1. Pengertian Klausul Baku

Klausul Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pengertian perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini

ialah “Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya

sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada

dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau

meminta perubahan”.28

28 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),

h. 66.

43

Sesuai penjelasan mengenai pengertian di atas yang belum

dibakukan hanyalah beberapa hal saja misalnya, yang menyangkut jenis,

harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang

spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan

bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. 29

2. Keabsahan Klausul Baku

Mengenai keabsahan berlakunya perjanjian baku atau perjanjian

standar yang menjadi masalah hukum, para sarjana hukum terbelah

pendiriannya. Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda berpendapat

sebagai berikut:30

Sluijter mengemukakan tentang keabsahan perjanjian baku

“Perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan

pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah

seperti pembentukan undang-undang swasta (legio

particuliere wetgever)”.

Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa Perjanjian baku sebagai

perjanjian paksa. Dalam barisan sarjana hukum yang mendukung

perjanjian baku diantaranya ada Stein dan Asser-Rutten. Stein berpendapat:

29 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),

h. 66.

30 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di Indonesia,

(Bandung: Alumni, 1981), h. 105 dan 106.

44

Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan

fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en

vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para

pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Bila debitur

menerima dokumen perjanjian tersebut, berarti ia secara

sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Sedangkan Asser-Rutten mengatakan:

Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung

jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang

yang membubuhkan tanda tan formulir perjanjian baku, tanda

tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang

bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang

ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa

yang tidak diketahui isinya.

Perdebatan di kalangan sarjana hukum Belanda mengenai

keabsahan berlakunya perjanjian atau syarat-syarat baku tertentu akan

sampai kepada dimuatnya pasal khusus mengenai syarat-syarat baku dari

suatu perjanjian dalam Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 1992. Pasal khusus tersebut terdapat pada

Pasal 214 (6.5.1.2) Boek 6 (Algemeen gedeelte vann het

verbintenissenrecht), Titel 5 (Overeenkomsten in het algemeen).31

Keabsahan Perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa:

31 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),

h. 69.

45

Keabsahan perjanjian baku tidak perlu lagi dipersoalkan oleh

karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan

kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku

secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun

lamanya.

Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir

dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat

berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku

dibutuhkan oleh dan karena itu diterima oleh masyarakat.

Namun sekalipun kebsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu

dipermasalahkan, tetapi sebenarnya yang masih perlu di permasalahkan

adalah apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat “berat sebelah” dan tidak

mengandung “klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi

pihak lainnya”, sehingga perjanjian tersebut menjadi sebuah perjanjian

yang menindas dan tidak adil.

Yang dimaksud Sutan Remy Sjahdeini dengan “berat sebelah”

adalah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantunkan hak-hak

salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku

tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban

pihaknya dan sebaliknya hanya atau terutama menyebutkan kewajiban-

kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadikan hak-hak pihak

lainnya itu tidak disebutkan.Tidak jarang kita jumpai perjanjian (baku)

yang demikian ini.

46

Jadi menurut Sutan Remy Sjahdeini, keabsahan berlakunya

perjanjian baku itu tidak perlu dipersoalkan tetapi perlu diatur aturan-

aturan dasarnya sebagai aturan-aturan mainnya agar klausul-klausul atau

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, baik sebagian maupun

seluruhnya, mengikat pihak lainnya.32

3. Pengertian Klausul Eksonerasi

Menyangkut masalah klausul yang secara tidak wajar dianggap

memberatkan konsumen saat ini sudah banyak negara yang memiliki

ketentuan undang-undang secara khusus yang mengatur mengenai klausul

yang memberatkan tersebut. Banyak munculnya klausul yang dianggap

memberatkan di antara klausul-klausul yang terdapat pada perjanjian baku

adalah yang disebut klausul eksemsi.33

Mariam Darus Badrulzaman menggunakan istilah klausula

eksonerasi untuk istilah klausul eksemsi, yang beliau gunakan sebagai

terjemahan dari istilah exoneratie clausule yang dipakai dalam bahasa

belanda.34

32 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),

h. 70 -71.

33 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993), h. 72.

34 Mariam Darus Badzulzaman, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya Di Indonesia,

(Bandung: Alumni, 1981), h. 109.

47

Sutan Remy Sjahdeini lebih memilih menggunakan istilah klausul

eksemsi sebagai terjemahan dari exemption clause yang dipakai di dalam

pustaka-pustaka hukum inggris atau klausul ekskulpatori sebagai

terjemahan dari exculpatory clause yang dipakai dalam pustaka-pustaka

hukum Amerika Serikat, daripada istilah Belanda dengan mneerjemahkan

exoneratie clausule menjadi klausul eksonerasi.

Pengambilalihan istilah yang dipakai dalam bahasa inggris ini

sejalan dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah sebagaimana

menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia No. 0389/U/1988, pada tanggal 11 Agustus 1988. Menurut

pedoman tersebut bahwa demi keseragaman, sumber rujukan yang

diutamakan ialah istilah Inggris yang pemakaiannya sudah internasional,

yaitu yang dianggap dilazimkan oleh para ahli dalma bidangnya.35

Definisi klausul eksemsi menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah:

“Klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi

tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak

lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan

semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di

dalam perjanjian tersebut”

Berbeda dengan klausul force majeure yang merupakan klausul

yang membebaskan debitur untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang

35 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para

Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993), h. 73.

48

ditentukan baginya tetapi tidak dipenuhi oleh debitur tersebut. Klausul

force majeure ini tidak dapat dikatakan sebagi klausul eksonerasi karena

pembebasan tanggung jawab debitur yang demikian itu memang

dibenarkan undang-undang.

Sekalipun klausul force majeure tidak dicantumkan di dalam

perjanjian, namun debitur yang bersangkutan tetap dibebaskan dari

tanggung jawab atas tidak dipenuhinya kewajiban debitur tersebut karena

ketentuan undang-undang memang menentukan demikian.36

4. Jenis-Jenis Klausul Eksonerasi

Klausul eksonerasi atau klausul eksemsi ini dapat muncul dalam

berbagai jenis, seperti:

1. Pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh

pihanya apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi)

2. Berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut

3. Berbetuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat

mengajukan gugatan atau ganti rugi

36 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993), h.

75-76.

49

Dalam hal yang terakhir ini mengenai batas waktu sering kali lebih

pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi

seseorang yang dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.37

5. Akibat Hukum Praktek Klausul Eksonerasi

Akibat hukum praktek klausul eksonerasi diatur dalam Pasal 18

ayat (3) maka klausul tersebut batal demi hukum dan dan diatur dalam

Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni pelaku usaha

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan dapat

dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

a. Pembayaran ganti rugi

b. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya

kerugian konsumen

c. Pencabutan izin usaha.

37 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia”, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993),

h. 76.

50

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN J&T EXPRESS

A. Profil J&T Express

J&T adalah perusahaan express yang berbasis perkembangan sistem

Information Technology atau yang biasa disebut IT. J&T menggabungkan

pasar express antarkota, domestic, internasional dan bisnis e-komersial.

Pendiri J&T Express adalah Mantan CEO OPPO Indonesia, Mr. Jet Lee

beserta Pendiri OPPO Internasional Mr. Tony Chen. J&T menggunakan

sistem IT yang termutakhir untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas

pelayanan kepada pelanggan.

J&T menyediakan layanan penjemputan paket ditempat dan

pengiriman yang cepat kepada pelanggan, pada saat yang sama juga

mendukung perkembangan bisnis e-komersial. Pada awalnya J&T berfokus ke

pasar express Indonesia dan tentunya perlahan memperluas sampai negera

asia tenggara. J&T menggunakan “Easy Life” sebagai slogan perusahaan.

Nilai inti J&T adalah: integritas, berbagi, layanan dan tanggung jawab.

Dengan mengejar kesempurnaan J&T menciptakan perusahaan express

berbasis teknologi internet yang menonjol di Asia Tenggara.1

1 Data hasil wawancara dengan Bapak Fendy manager J&T Express Jepara, 13 Juni 2017.

51

B. Sejarah J&T Express

Awal didirikannya perusahaan J&T Express pada tanggal 20 Agustus

2015 di Jakarta. Tepat pada hari itu PT Global Jet Express meresmikan kantor

pusatnya di Pluit, Jakarta Utara. Diresmikan oleh Jet Lee selaku CEO J&T

Express menandakan dimulainya jam kerja tim J&T Express di Indonesia.

Turut dihadiri oleh segenap Direksi dan staff, kantor pusat di dominasi dengan

dekorasi warna merah dan putih sesuai warna korporat

Kemeriahan berlanjut diperayaan grand opening yang berlangsung di

Nang Xiang resto di Hotel Sultan Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh

Direksi, Staff, Regional Manager, serta beberapa tamu kehormatan dari

partner J&T Express. Untuk pertama kalinya J&T Dance yang merupakan

simbol semangat dan kebersamaan internal untuk selalu bersemangat dan

menjunjung tinggi rasa solidaritas antar sesama keluarga J&T Express

ditampilkan.

Hadir sebagai perusahaan baru di Indonesia, J&T Express siap

melayani indonesia untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat,

nyaman, dan terpercaya. Meskipun merupakan pemain baru di bidang

pengiriman barang. J&T Express optimis dapat menjadi perusahaan

pengiriman barang yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia

dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, pelayanan

52

yang mengutamakan tanggung jawab sebagai komitmen, serta harga yang

terjangkau tentunya dengan kualitas premium.2

C. Visi Misi J&T Express

Visi Perusahaan J&T Express: Membangun sebuah perusahaan express

yang berbasis pengembangan teknologi internet dengan jangkauan sampai ke

Asia Tenggara. Kami menjunjung tinggi budaya perusahaan dengan melalui 4

(empat) nilai inti yaitu: integritas, pelayanan, kebersamaan, dan tanggung

jawab.

Misi Perusahaan J&T Express: J&T menggunakan IT sistem terkini

untuk mengembangkan efisiensi dan kualitas service terbaik kepada

pelanggan. Kami menyediakan jasa jemput barang dan kecepatan dalam

mengantar barang pelangga dalam waktu yang bersamaan. Kami juga

mendukung perkembangan bisnis e-commerce.3

D. Produk J&T Express

Produk yang disediakan J&T Express untuk jasa pengiriman barang

hanya ada satu macam produk saja, yang mana tidak ada harga yang lebih

murah atau lebih mahal untuk estimasi waktu pengiriman barang.

2 Diakses pada Jumat. 4 Agustus 2017 dari http://jet.co.id/news/show/peresmian-j&t-express

Pukul 20.50

3 Data hasil wawancara dengan Bapak Fendy manager J&T Express Jepara, 13 Juni 2017.

53

E. Klausul Eksonerasi Dalam Transaksi Pengiriman Barang J&T Express

Transaksi pengiriman barang dilakukan ketika konsumen sebagai

pengirim ingin mengirimkan barangnya ke tempat yang dituju dengan

menggunakan jasa pengiriman barang dalam hal ini J&T Express. Kemudian

konsumen ditanyakan mengenai tujuan pengiriman, jenis barang dan

terkadang konsumen ditawarkan dan/atau tidak ditawarkan untuk

mengasuransikan barang yang dikirim. Maksudnya J&T Express tidak

mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim.

J&T Express akan mengukur berat atau dimensi barang tersebut

kemudian konsumen membayar sejumlah uang sebagai ongkos kirim. Struk

atau resi kemudian diberikan oleh J&T Express kepada pengirim sebagai

bukti pengiriman sekaligus pernyataan bahwa konsumen telah menyetujui

Standard Operasional Prosedure (SOP) pengiriman barang J&T Express.

Dalam proses pengiriman barang J&T Express terkadang terjadi kerusakan

atau musnahnya barang yang dikirim ini berarti konsumen merasa dirugikan

dan menuntut ganti rugi. Bentuk ganti rugi J&T Express telah dimuat dalam

klausul baku yang terdapat pada resi pengiriman J&T Express pada Poin 8

yang menjelaskan:

Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang dikarenakan

oleh kelalaian dari J&T Express, pengirim berhak untuk

mengajukan klaim. Untuk barang yang tidak diasuransikan,

biaya penggantian maksimal 10x lipat dari ongkos kirim.

Penggantian untuk barang yang diasuransikan akan dilakukan

54

berdasarkan harga barang yang diasuransikan. Apabila

barang rusak sebagian, maka penggantian akan disesuaikan

dengan kehilangan yang terjadi.

Klausul tersebut berpotensi bermuatan eksonerasi apabila barang yang

dikirim adalah barang mahal atau barang yang bernilai ekonomi tinggi karena

J&T Express ingin lepas tanggung jawab dan dianggap tidak adil dalam

pemberian ganti rugi J&T Express yang tidak selaras dengan ketentuan ganti

rugi menurut Hukum yang berlaku. Dalam ketentuan klausul baku J&T

Express juga tidak selaras dengan ketentuan pencantuman klausul baku

menurut Undang-Undang.

55

BAB IV

ANALISIS KLAUSUL EKSONERASI DALAM TRANSAKSI JASA

PENGANGKUTAN J&T EXPRESS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Kedudukan Klausul Eksonerasi Menurut Hukum Indonesia

Pada umumnya perjanjian dibuat melalui proses negosiasi antara para

pihak pembuat perjanjian. Namun sekarang ini kecenderungan makin terlihat

dari banyaknya perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi tanpa melalui

proses negosisasi. Melainkan dengan cara dimana salah satu pihak telah

menyiapkan perjanjian dengan berbagai syarat-syarat yang kemudian

disodorkan ke pihak lainnya untuk disetujui. Perjanjian ini dikenal dengan

nama Standart Contract atau Perjanjian Baku.

Dalam perjanjian baku sering munculnya klausul-klausul yang

memberatkan yang kemudian menjadi permasalahan, maka Undang-Undang

Perlindungan Konsumen memberikan aturan mengenai ketentuan pecantuman

klausul baku yang terdapat pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha

56

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

dibeli oleh konsumen

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

e. segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli

oleh konsumen secara angsuran

f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

g. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek

jual beli jasa

h. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan

yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

57

3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan

dengan Undang-undang ini

Klausul eksonerasi merupakan klausul yang secara tidak wajar

dianggap memberatkan. Pada saat ini pula indonesia belum mengatur secara

khusus mengenai klausul yang memberatkan atau klausul eksonerasi tersebut.

Walaupun tidak diatur secara jelas mengenai klausul eksonerasi dalam hukum

indonesia, tetapi jika melihat rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 terlihat rumusan didominasi oleh pelarangan klausul

eksonerasi walaupun undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas istilah

eksonerasi di dalamnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari uraian poin-poin yang terdapat pada ayat

(1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika dikaitkan dengan

pengertian klausul eksonerasi yakni klausul yang bertujuan untuk

membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap

gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan

58

semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian

tersebut.1

Salah satu contoh kasus yang peneliti temukan terkait penerapan

klausul eksonerasi terdapat pada klausul ganti rugi perusahaan J&T Express

yang mana merupakan perusahaan jasa pengiriman barang yag sedang pesat di

Indonesia.

B. Ketentuan Ganti Rugi Menurut Hukum Yang Berlaku Dan Ketentuan

Ganti Rugi J&T Express Terhadap Musnahnya Barang Konsumen

1. Ketentuan Ganti Rugi Menurut Hukum Yang Berlaku

Berdasarkan ketentuan ganti rugi menurut hukum yang berlaku di

Indonesia dijelaskan dalam Pasal 1236 KUHPerdata yang berbunyi:

“Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian, dan bunga

kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu

untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya

dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”.

Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat

1 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia,1993), h.

75.

59

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan

2) Ganti rugi yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang

atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) juga mengantur

pada Pasal 472 yang menyatakan:

Ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut karena

tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari barang-

barang, dihitung menurut nilai barang yang macam dan

sifatnya sama di tempat tujuan, pada waktu barang itu

seharusnya diserahkan, dikurangi dengan apa yang

dihemat untuk bea, biaya dan biaya angkutan kareana

tidak adanya penyerahan.

Bila muatan selebihnya dengan ketentuan tujuan yang

sama, sebagai akibat sebab untuk hal mana pengangkutan

tidak bertanggung jawab, tidak mencapai tujuannya,

maka ganti ruginya dihitung menurut nilai barang yang

macam dan sifatnya sama di tempat dan pada waktu

barang itu didatangkan.

60

2. Ketentuan Ganti Rugi Oleh J&T Express

Dalam proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan

J&T Express sebagai perusahaan jasa pengiriman barang kadang kala

terjadi kerusakan atau musnahnya barang yang dikirim, sebagai akibat

tersebut timbullah kerugian yang dialami oleh konsumen. Dari peristiwa

tersebut tentunya J&T Express memiliki ketentuan ganti rugi terkait

musnahnya barang yang dikirim.

Bapak Fendy Manager J&T Express menjelaskan mengenai

ketentuan ganti rugi perusahaan J&T Express sebagai berikut: bahwa

Perusahaan J&T hanya akan mengganti kerugian barang yang tidak

diasuransikan maksimal 10 kali ongkos kirim selebihnya perusahaan akan

menolak karena customer tidak mengasuransikan barang tersebut. Dan

untuk barang yang diasuransikan perusahaan akan mengganti kerugian

maksimal 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bapak Fendy mengatakan untuk mengembalikan kepercayaan

konsumen selain ketentuan perusahaan J&T ada kebijakan dari pihak

kantor cabang dan agen terkait penggantian biaya kerugian yang dialami

konsumen yang mengirimkan barangnya tidak menggunakan asuransi

yakni dengan negosiasi terlebih dahulu kemudian untuk barang yang

bernilai 3 (tiga) juta keatas akan tetap diberikan ganti rugi beberapa

61

persennya saja, dan untuk harga barang yang bernilai ratusan ribu kantor

atau Drop Point tersebut yang nanti akan mengganti penuh.2

Berlandaskan pada teori kepastian hukum (Legal Certainty) dan

teori keadilan, menurut Utrecht: hukum bertugas menjamin adanya

kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Ada dua macam kepastian

hukum:

a. Kepastian oleh karena hukum:

Contohnya: kepastian hukum yang diadakan oleh karena hukum

adalah “daluarsa” Pasal 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menjamin kepastian ini menjadi tugas daripada hukum.

b. Kepastian dalam atau dari hukum:

Kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu, sebanyak3-

banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak

ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan undang-undang itu dibuat

berdasarkan hukum yang sungguh-sungguh dalam undang-undang

tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara

berlain-lainan.

2 Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Fendy Manager J&T Express Di Jepara, 13 Juli

2017

3 Mudjiono, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), h.

21.

62

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat para sarjana hukum

tersebut di atas, maka pada pokoknya dapat ditarik kesimpulan bahwa

tujuan itu adalah dua, yakni:“harus menjamin keadilan dan wajib

membawa kefaedahan dalam masyarakat”.

Teori keadilan Ethisce Theori: menurut teori ini tujuan hukum

hanya ditempatkan pada perwujudan keadilan4 yang semaksimal mungkin

dalam tata tertib masyarakat, dalam Rhetorica. Menurut Hans Kelsen

bahwa semua peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan

kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus ditetapkan.

Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu

kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.5

Keadilan telah diuraikan oleh Aristoteles dalam “Rhetorica”.

Bangsa Romawi menterjemahkannya dengan: ius suum cuique tribuere

keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan

bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.6

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan „distributif‟

4 Mujar Ibnu Syarif dan Kamarusdiana. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Lembaga Penelitian

UIN Jakarta cet-1, 2009), h. 11.

5 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, cet-2, 2009), h. 8.

6 Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet-26 1996), h. 11.

63

dan keadilan „kumulatif‟.7 Keadilan distributif, yakni keadilan yang

memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya.

Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat

bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaanya, melainkan

kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Sedangkan

keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang

sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum

menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu

hal tanpa memperhitungkan jasa peseorangan.8

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa

dirasakan dan merupakan unsur yang tidak harus ada dan dapat dipisahkan

dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya

keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat.9 Keadilan

berasal dari Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan

untuk meraba dan merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang ada di

dunia ini semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.

Dengan demikian, hukum tidak hanya mecarikan keseimbangan

antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi

7 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: PT

Rineka Cipta, 2011), h. 38.

8 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, cet-2, 2011), h. 81.

9Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), h. 52- 53.

64

juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut

dengan “keadilan” dan “kepastian hukum”.10

Menurut Gustav Radbuch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian,

dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan

yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara

historis, pada awalnya menurut Gustav Radbuch tujuan kepastian hukum

menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan hukum yang lain.

Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut

di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasikan praktek-praktek yang

tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan

membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada

masa itu. Gustav Radbuch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas

dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan

hukum yang lain.11

C. Analisis Penulis

Klausul baku J&T Express yang menyatakan bahwa akan mengganti

kerugian barang senilai maksimal 10 kali ongkos kirim atas kerusakan atau

kehilangan barang customer tidak diperbolehkan karena apabila yang dikirim

10 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 21.

11 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”,

Perspektif Global, Universitas Negeri Yogykarta, 2015

65

barang mahal atau bernilai ekonomi tinggi maka klausul tersebut berpotensi

bermuatan eksonerasi yang mana tidak selaras dengan ketentuan pencantuman

klausul baku yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa dalam setiap dokumen atau

perjanjian pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang

menyatakan pengalihan tanggung jawab.

Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

dijelaskan bahwa setiap klausul baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha

pada dokumen atau perjanjian melanggar ketentuan pada Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 maka batal demi hukum. Dengan

demikian klausul J&T Express tersebut menjadi tidak berlaku. Standart

contract tersebut juga tidak tunduk pada hukum perjanjian Pasal 1320

KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 (3) tentang

ketentuan asas itikad baik dalam perjanjian karena perjanjian dilaksanakan

tidak dengan kepatutan dan keadilan.

Sesuai dengan penjelasan diatas J&T Express sebagai pelaku usaha

tidak diperbolehkan mencantumkan klausul baku mengenai ganti rugi untuk

melepas tanggung jawabnya begitu saja akibat kelalaianya. Allah juga

mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan

(segala bentuk bisnis jual beli) harta orang lain secara licik atau batil. Seperti

yang dijelaskan dalam Q.s. An-Nisa’ (29):

66

A

r

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian

memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil,

kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih

Sayang kepada kalian”.

Klausul baku ganti rugi J&T Express tersebut menjadi bersifat tidak

baku karena jika konsumen menuntut haknya mengenai jumlah ganti kerugian

masih dapat dinegosiasikan.

J&T Express sebagai jasa pengiriman barang yang diberikan amanat

untuk mengirimakan barang konsumen ke tempat tujuan seharusnya dilakukan

dengan sebaik-baiknya dan jika J&T Express tidak dapat mengantarkan

barang konsumen ke tempat tujuan dengan selamat maka J&T Express harus

seharusnya memberikan ganti kerugian dengan adil. Seperti yang dijelaskan

dalam Q.s. An-Nisa’ (58):

A

r

t

67

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Sungguh, Allah Maha Mendengar. Maha Melihat.

Pemberian ganti rugi oleh J&T Express dirasa tidak adil dan tiak

memiliki kepastian hukum mengenai jumlah yang akan diberikan J&T

Express terhadap barang konsumen yang rusak atau hilang baik barang yang

dikirim diasuransikan maupun tidak diasuransikan. Bentuk ganti kerugian

yang adil yakni sesuai dengan harga barang yang dikirim ketentuan ganti rugi

tersebut dijelaskan dalam Pasal 1236 KUHPerdata, Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan

Pasal 472 KUHDagang.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan

bahwa Frasa “Untuk barang yang tidak diasuransikan, biaya penggantian

maksimal 10x lipat dari ongkos kirim” penerapan klausul yang telah

dijelaskan sebelumnya tidak selaras dengan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 karena J&T Express hanya ingin mendapatkan untung saja atau dapat

biaya jasa pengiriman tetapi tidak mau tanggung jawab perihal ganti rugi.

Kemudian agar tidak bersifat bermuatan eksonerasi maka J&T Express harus

68

ketat tentang objek apa yang dikirim dan disesuaikan dengan nilai asuransi.

Contoh seperti asuransi mobil.

Adapun yang dimaksud dengan ketat di sini adalah Pelaku Usaha

yakni J&T Express harus mendapat keterangan yang jelas dan pasti dari

konsumen perihal barang yang akan dikirim, yakni:

1. J&T Express sebagai pelaku usaha wajib mengingatkan konsumen jika

barang yang akan dikirim merupakan barang mahal atau bernilai

ekonomi tinggi harus diasuransikan dan asuransi harus sesuai dengan

nilai barang atau nilai lain yang disepakati konsumen dan pelaku usaha.

2. Dalam hal konsumen tidak mengasuransikan barang yang akan

dikirimnya maka konsumen harus menandatangani penyataan akan

menanggung resiko jika barang mahal tersebut rusak atau musnah

akibat kelalaian pelaku usaha.

3. Pernyataan konsumen ini menjadi penting untuk diterapkan dalam

transaksi jasa pengiriman barang karena:

a. Agar klausul poin 8 SOP tersebut tidak memuat unsur eksonerasi

b. Untuk menghindari konsumen yang mengingkari dirinya pernah

diingatkan oleh pelaku usaha agar mengasuransikan barang mahal

atau barang yang bernilai ekonomi tinggi yang akan dikirim

Kalau J&T Express tidak ketat tentang objek apa yang dikirim dan

tidak disesuaikan dengan nilai asuransi maka transaksi pengiriman barang di

J&T Express tidak selaras dengan Pasal 1320 ayat (4) KUHPer tentang sebab

69

yang halal dan Pasal 1337 KUHPer yang berbunyi “Suatu sebab adalah

terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu

bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”.

Klausul diatas tersebut menyepakati sesuatu yang dilarang Undang-

Undang yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

70

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahnya yang diajukan oleh

penulis, maka terhadap tema masalah Klausul Eksonerasi Dalam Transaksi

Bisnis Jasa Pengiriman Barang Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pencantuman Klausul

Eksonerasi Pada Resi Pengiriman J&T Express) dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kedudukan klausul eksonerasi menurut hukum indonesia tidak diatur

secara khusus tetapi jika melihat rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen rumusan tersebut didominasi oleh

pelarangan klausul eksonerasi, walaupun Undang-Undang tidak

menyebutkan istilah eksonerasi didalamnya.

2. Ketentuan ganti rugi J&T Express tidak selaras dengan ketentuan ganti rugi

menurut Hukum yang berlaku pada Pasal 1236 KUHPerdata, Pasal 19 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dan Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Ketentuan ganti rugi J&T Express yang tertuang dalam klausul baku di resi

71

pengiriman barang pada prakteknya tidak bersifat baku dan masih bisa

dinegosiasikan mengenai jumlah ganti kerugian.

3. Penerapan klausul ganti rugi J&T Express tidak selaras dengan Undang-

Undang Pasal 18 ayat (1) huruf a karena berpotensi bermuatan unsur

eksonerasi karena pelaku usaha tidak ketat dalam memberikan syarat objek

barang yang dikirim sementara ganti rugi hanya tentang ongkos kirim.

Klausul ganti rugi J&T Express tidak adil dan tidak adanya kepastian

hukum dalam pemberian jumlah ganti rugi

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah berdasarkan pada penjelasan penulis pada BAB III

belum ada regulasi yang mengatur secara khusus perihal klausul

eksonerasi, dengan hal itu penulis menyarankan agar pemerintah membuat

regulasi yang mengatur secara khusus mengenai klausul eksonerasi karena

klausul ini sangat memberatkan konsumen. Selain itu pemerintah harus

lebih ketat menyeleksi isi klausul baku yang dibuat oleh perusahaan.

Pemerintah juga harus lebih mengawasi praktek transaksi jasa pengiriman

barang.

2. Kepada masyarakat agar lebih teliti dengan perjanjian yang diberikan oleh

produsen, mewaspadai resiko-resiko yang dapat terjadi, mengetahui apa

saja hak yang seharusnya dimiliki masyarakat sebagai konsumen. Seperti

halnya sebelum mengirimkan barangnya menggunakan jasa pengiriman

72

harus mengetahui perihal yang penulis jelaskan. Jangan mudah terpengaruh

dengan biaya asuransi yang murah karena dengan menggunakan asuransi

tersebut belum tentu akan memberikan suatu keadilan dalam pemberian

ganti rugi.

73

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, cet-26 1996

Asikin, Zainal, Hukum Dagang, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Asikin, Zainal Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Badrulzaman, Mariam, Darus, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 1994

Badrulzaman, Mariam, Darus, Perjanjian Baku (Standard) Perkembangan di

Indonesia, Bandung: Alumni, 1981

Basri, Hasnil, Hukum Pengangkutan, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas

Hukum USU, 2002

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi

II, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013

Hamidjojo, Soetojo, R, Prawiro, dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan,

Surabaya: Bina Ilmu,1978

Hartono, Sri, Rejeki, Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat, (Semarang:

Penerbit UNDIP, 1980

Hernoko, Agus, Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak

Komersial, Jakarta: Kencana, 2010

H,S, Salim, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta:

Sinar Grafika, 2003

H,S, Salim, Perkembangan Hukum Kontak Innominaat Di Indonesia, Jakarta:

Penerbit Sinar Grafika, 2004

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika cet-2 2009

Kansil C.S.T dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta:

PT Rineka Cipta, 2011

74

Kusumaatmadja Mochtar dan Arief Sidharta, Pengantaar Ilmu Hukum: Suatu

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung:

Alumni, 2000

Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Cet.IV Jakarta; Kencana Prenada

Media Group, 2010

Mas, Marwan, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Bandung: Alumni,

1994

Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak Perancangan kontrak, Cetakan Pertama, Jakarta:

Rajawali Pers, 2007

Mudjiono, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,

1991

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara,Jakarta:

Cipta Aditya Bahkti,1991

Mulyana, Deddy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Penerbit Rosdakarya

Purwaningsih, Endang, Hukum Bisnis, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3,

Jakarta: Djambatan,1981

Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta:

Djambatan, 1984

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT Grasindo, 2006

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Silondae Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta:

Salemba Empat, 2014

Soekardono, R, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: CV Rajawali, 1981

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1986

Subekti, R, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia,1990

75

Subekti, R, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Internasional, 1985

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada,1997

Syarif Mujar Ibnu dan Kamarusdiana, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Lembaga

Penelitian UIN Jakarta cet-1, 2009

Tim Penyusun FSH, Pedoman Penulisan Skripsi, Jakarta: Pusat Peningkatan dan

Jaminan Mutu (PPJM), 2017

Warpani, Suwardjoko, Merencanakan Sistem Pengangkutan, Bandung: Penerbit

ITB,1990

Wiradipradja, E, Saefullah, Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum

Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional, Yogyakarta: Liberty,

1989

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal:

Aunurrohim Mohomad, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di

Indonesia”, Perspektif Global, Universitas Negeri Yogykarta, 2015

Internet:

http://jet.co.id/news/show/peresmian-j&t-express