LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR
BALI
Oleh PRELLA WICAK OCTOYUDHA 8111409197
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011
JUDUL
: PEMASALAHAN HUKUM YANG DITANGANI DI PN DENPASAR BALI SERTA
KETERKAITAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM NASIONAL DI PULAU BALI
NAMA MAHASISWA NIM PROGRAM STUDI
: PRELLA WICAK OCTOYUDHA : 8111409197 : ILMU HUKUM
Semarang , Pembimbing
agustus 2011 pembimbing
Ali masyhar
indah
RINGKASAN Kuliah kerja lapangan (KKL) merupakan program kuliah
yang dilaksanakan pada tanggal 23 juli sampai dengan 27 juli di
pengadilan negeri bali , tujuan umum dan khusus kuliah kerja
lapangan adalah untuk melakukan kuliah kerja lapangan guna mencari
tau permasalahan hukum yang terjadi pada pengadilan negeri denpasar
bali serta melakukan praktek langsung ke pengadilan tersebut
seperti yang di ajarkan dalam materi kuliah sebelumnya Materi yang
ditekankan pada KKL tersebut mengenai permasalahan hukum yang
banyak terjadi di pulau bali , mengenai jumlah tindak kejahatan
baik pidana maupun perdata , serta peran warga Negara asing dalam
permasalahan hukum di bali , karena pulau bali adalah tempat tujuan
wisata dari berbagai Negara , serta mencari tau permasalahan hukum
apa saja yang sering dilakukan WNI maupun WNA yang diselesaikan
melalui hukum di pengadilan negeri Denpasar bali. Hasil kuliah
kerja lapangan di ketahui bahwa pada tahun 2010 kasus pidana yang
diselesaikan di pengadilan negeri bali sebanyak 3000an kasus
sedangkan kasus pidana sekitar 600an kasus , tapai sampai pada
tahun ini hinggal bulan juli sudah ada 2000 kasus lebih yang
ditangani oleh pengdilan negri bali dan diperkirakan akan lebih
banyak dari pada tahun sebelumnya, dan banyak kasus hukum yang
dilakukan oleh WNA , kebanyakan permasalahan hukum itu adalah
masalah narkoba , penipuan, dan pencurian , sedangkan kasus WNI
lebih di dominasi masalah perceraian. Kesimpulan yang saya ambil
dari kuliah kerja lapangan di pengadilan negeri bali yakni , karena
pulau bali sebagai pulau tujuan wisata dunia , dan banyak warga
Negara asing yang
berada disana jadi banyak terjadi kasus hukum yang dilakukan WNA
, dan kasus yang banyak dalah masalah narkoba , pencurian bahkan
penipuan , sedangkan kasus hukum WNI yang banyak ditangani di PN
denpasar bali adalah masalah perceraian. Hasil yang diperoleh pada
kuliah kerja lapangan di bali di ketahui bahwa tingkat kasus
pelanggaran hukum disana sangat banyak dan beragam , ini mungkin
dikarenakan bahwa banyaknya tingkat kejahatan maupun pelanggaran
hukum disana karena pulau bali merupakan pulau wisata , dan disana
banyak warga Negara asing.
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT
yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penulisan laporan ini , laporan kuliah kerja
lapangan disusun berdasarkan obervasi serta Tanya jawab secara
langsung yang di laksanakan di pengadilan negeri bali serta
kunjungan langsung ke salah satu desa adat tertua di pulau bali
yang sampai saat ini memegang teguh aturan adatnya yaitu
desatenganan pada tanggal 23 juli hingga tanggal 27 juli Penulis
mengucapkan terima kasih kepada bapak ali masyar. Dan ibu . Selaku
dosen pembimbing dalam kuliah kerja lapangan atas saran dan
pengarahanya dalam melaksanakan kuliah kerja lapangan sehingga
laporan ini dapat terselesaikan , penulis juga mengucapkan terima
kasih kepada bapak john piter SH.MH selaku hakim ketua di
pengadilan negeri bali atas bimbinganya dan informasi yang
diberikan serta seluruh anggota dan staff di pengadilan negeri bali
yang mau membantu dan memberikan informasi yang jelas dan baik
selama melakukan observasi di pengadilan negeri bali. Kritik dan
saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk memperbaiki
laporan ini dan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi
pembaca. Semarang, agustus 2011
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman RINGKASAN.iii KATA PENGANTARiv DAFTAR ISI.......v
DAFTARLAMPIRAN ..vi BAB I PENDAHULUAN.....1 BAB II TINJAUAN
PUSTAKA....3 SEJARAH PN DENPASAR BALI..3 BAB III MATERI DAN
METODE...6 3.1 MATERI6 3.2 METODE...6 BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN.7
4.1 KEADAAN UMUM DI PN DENPASAR BALI..7 4.2 DENAH BANGUNAN PN
DENPASAR BALI..9
4.3 ORGANISASI..10 4.4 PERMASALAH HUKUM YANG DISELESAIKAN DI PN
DENPASAR BALI....11 4.5 KETERKAITAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM NEGARA
DI BALI...11 BABV KESIMPULAN..15 DAFTAR PUSTAKA..16 LAMPIRAN
PERKARA PIDANA? LAMPIRAN LAPORAN PERDATA...?
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
halaman
1. Laporan perkara pidana bulan januari sampai juni 2010 2.
Laporan perkara perdata bulan januari sampai juni 2010..
1 BAB 1 PENDAHULUAN
Badan
Peradilan
adalah
pelaksanan
kekuasaan
Kehakiman
yang
bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan
kepadanya dan tugas lain yang di berikan kepadanya berdasarkan
pertauran perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya
Pengadilan di serahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau
berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan,
pertimbangan dan nasehat tentang hokum kepada Lembaga Kenegaraan
baik di Pusat maupun di Daerah, apabila di minta. Pengadilan
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap
perkara yang di ajukan kepadanya, baik di tingkat pertama maupun di
tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas tersebut kemungkinan
dapat terjadi adanya titik singgung dalam kewenangan mengadili
antara Badan Peradilan, sehingga menimbulkan sengketa kewenangan
relatig atau kewenangan absolute, yang penyelesaiannya di lakukan
oleh Badan Peradilan tingkat banding dan oleh Mahkamah Agung. Di
lingkungan Peradilan Umum, penyelengaraan peradilan dilaksanakan
oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan
Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding yang di dukung
oleh Unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran
tugas. Sesuai bidangnya pelaksanaan tugas pokok Badang Peradilan
selain menyangkut tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula
tugas tugas yang menjadi tanggung jawab
2 Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan
berkas, putusan, dokumen dan lainnya yang perlu di simpan di
Kepaniteraan.Pengadilan merupakan tempat penting penegakan masalah
hukum di Indonesia , karena semua permasalahan hukum dapat
diselesaikan di pengadilan berdasarkan peraturan hukum dan
undang-undang yang berlaku . semua orang dapat menyelesaikan
permaslahan hukum yang sedang di hadapinya baik itu WNI maupun WNA
, di pengadilan negeri bali banyak masalah kasus kejahatan yang
terjadi disana , banyak kasus yang dialami WNA disana karena pulau
bali merupakan tempat wisata dunia jadi banyak WNA yang berada
disana , kebanyakan kasus yang dialami mengenai narkoba , pencurian
, serta penipuan , sedangkan kasus yang banyak dialami WNI sendiri
mengenai masalah perceraian. Selain hukum Negara , hukum adat di
bali sangat di pegang teguh, karena budaya dan kepercayaan disana
masih sangat kuat dan dilaksanakan dengan baik hingga sekarang, ini
yang membuat hukum adat di bali sangat berperan penting dalam
kehidupan disana , tetapi tidak menutup kemungkinan masalah yang
barkaitan dengan hukum adat dapat di selesaikan di pengadilan ,
pengadilan negeri bali pun sangat mengakui hukum adat , seperti
apabila ada sebuah kasus yang sudah diselesaikan melalui hukum adat
lalu kasus tersebut di bawa kembali ke pengadilan karena mungkin
ada pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan hukum adat , maka
pengadilan tidak biasa langsung menerima kasus tersebut ,
pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dan berfikir dua
kali untuk menyelesaikan kasus tersebut, ini merupakan bukti bahwa
hukum ada sangat berperan kuat dan diakui oleh PN bali .
3 Kuliah kerja lapangan (KKL) merupakan serangkain kegiatan
untuk membandingkan antara ilmu yang di dapat di bangku kuliah
dengan realita di lapangan , tujuanya untuk mengetahui lebih luas
mengenai pengadilan negeri Denpasar bali. Secara umum tujuan kuliah
kerja lapangan di PN bali , melakukan tinjauan langsung , observasi
dan mencari tahu permasalahan hukum apa saja yang terjadi di pulau
bali sebagai salah satu objek wisata dunia. Manfaat yang diperoleh
dalam kukiah kerja lapangan yang dilakukan di PN bali merupakan
informasi mengenai kasus hukum apa saja yang terdapat di pulau bali
dan hukum adat di desa tenganan sesuai dengan pembelajaran masalah
hukum yang di peroleh mahasiswa pada saat kuliah.
4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sejarah PN Di Bali Jauh sebelum di
kuasai oleh Pemerintah Belanda, Bali terdiri dari 9 Kerajaan
kecil-kecil , yaitu : Buleleng, Jembrana, Bangli, Tabanan,
Karangasem, Gianyar, Mengwi, Klungkung dan Badung. Sebagai Raja
tertinggi dari semua Kerajaan ini adalah Raja Klungkung yang
terkenal dengan sebutan Dewa Agung Klungkung. Pada Akhir abad XIX
tinggalah 8 Kerajaan karena Mengwitelah di taklukan oleh Badung,
bertutur-turut dalam peperangan 1814, 1889 dan terakhir 1892 1906
s/d 1942 Pemerintah berada di tanganBelandaDaerah Badung merupakan
suatu Onderafdeling yang di kepalai olehseorang Asistent Resident
yang berkedudukandi Denpasar. Dengan adanya Zustelling berstuurder
tanggal 1 Juli 1938. Pemerintah menjadi Kerajaan, di kepalai oleh
Raja dengan gelar Tjokorda Negara Badung, berada di bawah Dewan
yang bernama Paruman Agung yang di ketuai oleh Residentvan Bali en
Lombok yang berkedudukan di Singaraja. Pemerintahan ini berlangsung
sampai tahun1942. 1942 s/d 1945 Selama pendudukan Jepang tidak
terjadi perubahan Pemerintahan yang prinsipil, hanya gelar raja di
rubah menjadiBadung Sutjo. Dengan lahirnya Undang-Undang No 1 tahun
1957, tentang pokok pemerintahanDaerah, maka dihapuskan kedudukan
semua Swapraja menjadi DaerahTk II Badung dan daerah Balisendiri
menjadi Daerah Tk I.
5 Undang-Undang No 18 tahun 1965, yang merupakan penyempurnaan
UndangUndangNo 1Tahun1957, maka susunan Pemerintahan Daerah berubah
namadan wewenang kekuasaannya untuk Daerah Kabupaten menjadi Bupati
Kepala DaerahKabupaten sebagai Kepala Daerah merangkap sebagai
Wakil Pemerintahan Pusat. Dengan keluarnya UndangUndang No 1 Tahun
1992, tanggal 15 Januari 1992, maka badung terdahulu di mekarkan
menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kota Denpasar
6 BAB III MATERI DAN METODE Kegiatan kuiah kerja lapangan ini
telah dilaksanakan dari tanggal 23 juli sampai dengan 27 juli 2011
di pengadilan negeri bali dan di desa adat tenganan bali.
3.1 MATERI Materi yang di angkat dalam kuliah kerja lapangan di
PN bali adalah mengenai kasus pidana serta perdata yang banyak
terjadi di pulau bali dan keterkaitan masalah hukum yang banyak di
lakukan oleh warga Negara asing di sana serta keterkaitan hukum
adat dengan hukum nasional di pulau bali dan hukum adat yang di
pegang teguh oleh salah satu desa adat tertua di pulau bali yaitu
desa adat tenganan.
3.2 METODE Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kuliah kerja
lapangan di pengadilan negeri Denpasar bali ini adalah observasi
dan Tanya jawab langsung ke pengadilan tersebut . di desa adat
tenganan metode yang digunakan adalah diskusi dan Tanya jawab
langsung dengan kepala adat desa tersebut. Observasi langsung
dengan mendatangi pengadilan negeri Denpasar , dan mencari
informasi apa saja yang di butuhkan guna menyusun laporan kuliah
kerja lapangan , kegiatan
7 yang dilakukan antara lain mengamati kondisi pengadilan negeri
Denpasar , serta mencari tau informasi informasi yang dapat
dijadikan bahan membuat laporan kkl . dan kunjungan langsung ke
desa adat tenganan. Tanya jawab dilakukan secara langsung oleh para
mahasiswa dengan ketua pn Denpasar bali bapak john piter SH.MH ,
dengan melakukan Tanya jawab langsung mahasiswa dapat mengetahui
informasi yang dibutuhkan secara langsung dan jelas.
8 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Keadaan Umum di PN Denpasar
Bali Pengadilan Negeri Denpasar Bali berada pada pusat pulau bali
yakni kota Denpasar berada pada jalan p.b sudirman no.1 denpasar ,
ini merupakan salah satu dari beberapa pengadilan di pulau bali,
pengadilan negeri Denpasar ini di ketuai oleh bapak john piter
SH.MH , bentuk fisik bangunan PN Denpasar barada tepat di pinggir
jalan kota Denpasar .
Ilustrasi 1. Bentuk bangunan PN Denpasar Bali
9
Ilustrasi 2. Denah lokasi
10 4.2 Denah Bangunan di PN Denpasar Bali Berikut ini adalah
gambar denah ruang di PN Denpasar bali
Ilustrasi 3. Denah ruang PN Denpasar bali
11 4.3 Organisasi Pengadian negeri Denpasar bali diketuai oleh
bapak john piter SH.MH dan berikut inilah strukur organisasi
pengadilan negeri Denpasar bali.
Ilustrasi 4. Bentuk struktur organisasi
12 4.4 Permasalahan Hukum yang diselesaikan di PN Denpasar Bali
Banyak permasalahan hukum yang diselesaikan di PN Denpasar , tapi
di PN Denpasar belum ada pengadilan TIPIKOR , karena saat ini
sedang dibangun dan belum selesai , pada tahun lalu jumlah kasus
pidana di PN ini sebanyak 3000an kasus seangkan kasus perdata
sebanyak 600an , Pengadilan Negeri Denpasar mencatat telah terjadi
400 perceraian di Denpasar dalam satu tahun. Kasus perceraian
terjadi karena dua hal yakni KDRT dan perselingkuhan. Hal itu
diungkapkan mantan Humas PN Denpasar, Posma Pdan , lalu pada tahun
ini dari januari hingga bulan juli jumlah kasus pidana sebanyak
2000an dan diperkirakan tahun ini akan meningkat dari pada tahun
sebelumnya. Banyak kasus di bidang pidana di dominasi oleh para
warga Negara asing yang mengalami permasalahan hukum di pulau bali
seperti kasus pencurian , pelarian , dan masalah narkoba . Salah
satu kasus pidana yang paling menonjol adalah masalah narkoba ,
banyak WNA yang memakai dan mengedarkan narkoba di wilayah pulau
bali , dan banyak kasus baru bermunculan seperti kasus penipuan ,
yakni kepemilikan tanah orang asing dengan mengatas namakan WNI
dengan cara mengadakan perjanjian tertulis dengan warga Negara
Indonesia supaya WNA dapat mempunyai tanah di bali , bahwa telah
diketahui warga Negara asing tidak boleh memiliki tanah di
Indonesia, biasanya tanah tersebut digunakan sebagai lahan bisnis ,
dengan mendirikan caf-caf maupun hotel-hotel , sehingga di bali
sendiri banyak WNA yang memiliki tanah atas nama WNI , juga banyak
terjadi kasus pencurian , seiring dengan perkembangan jaman dan
kebutuhan manusia yang semakin meningkat tingkat kasus
pencurian
13 di bali dari tahun ke tahun semakin meningkat , dahulu pulau
bali tergolong aman , motor yang masih menyala walu di tinggal di
pinggir jalan pun tidak akan hilang , tapi berbeda denan sekarang,
karena kebutuhan manusia semakin meningkat maka kasus kasus seperti
pencurian pun banyak terjadi. selain itu banyak terdapat kasus
perdata yang diselesaikan di PN Denpasar kebanyakan didomonasi oleh
masalah kasus perceraian antara WNI dengan WNA , maupun antara WNI
dengan WNI
4.5 keterkaitan Hukum Adat Dengan Hukum Negara di Pulau Bali
Bali sebagai daerah yang hukum adatnya masih berpengaruh dengan
kuat dan diterima oleh alam hukum daerah tersebut, yang kesemuanya
berpangkal pada hidup budaya dan banyak dipengaruhi oleh
unsur-unsur religius. Oleh karena itu, hukum adat di Bali hidup
secara berdampingan dan saling mengisi dengan agama (Hindu).
Diterimanya unsur-unsur agama ke dalam hukum delik adat, secara
konkrit terlihat dart tata cara penjatuhan sanksi adat yang lebih
banyak dikaitkan dengan ritual-ritual keagamaan. Dengan demikian,
maka berfungsinya hukum delik adat tidak terlepas dari unsur-unsur
religius, dalam arti, sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan
ajaran-ajaran agama Hindu, di samping juga faktor lain seperti
kesadaran anggota masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman
dan tertib. Dapat diidentifikasi beberapa delik hokum adat, yang
apabila diklasifikasikan termasuk dalam delik terhadap harta benda,
kepentingan orang banyak kepentingan pribadi seseorang, kesusilaan,
dan pelanggaran lain yang sifatnya ringan. Dalam praktek peradilan
di Bali, untuk kasus-kasus delik hukum adat, putusan
14 hakim didasarkan Pasal 5 ayat (3) sub. b UU No. 1 Drt Tahun
1951 yang dihubungkan dengan kewajiban hakim sesuai dengan
ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Ditemukan putusan
yang bervariasi dalam penanganan kasus-kasus delik hukum adat,
bahkan ditemukan pula putusan hakim yang menjatuhkan pidana pokok
dan pidana tambahan di luar ketentuan Pasal 10 KUHP. Eksistensi
delik hukum adat dalam hukum pidana positif di Indonesia, paling
tidak mematahkan kekakuan asas legalitas dalam dinamika hukum
pidana positif, walaupun dalam implementasinya hukum pidana positif
di Indonesia masih menampakkan kekakuannya. Dalam era implementasi
hukum pidana mendatang, delik hukum adat masih diberikan peluang
keberadaannya. Peluang keberadaan delik hukum adat tercermin dalam
konsep KUHP yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 64
ayat (4) sub. 5. Langkah tepat para perancang konsep KUHP untuk
tetap mengakui keberadaan delik hukum adat dalam implementasi hukum
pidana mendatang telah menunjukkan adanya pergeseran pandangan
terhadap hukum yang yuridis dogmatis menuju pada pandangan yang
sosiologis. Urgensi memasukkan delik hukum adat tentu berkait pula
dengan usaha mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya sebagai
khasanah potensial dalam pembangunan hukum. Semua ini tentu dalam
konteks, bahwa faktor faktor yang ada di luar hukum, ikut pula
menentukan efektif atau tidaknya hukum. Suasana adat di pulau bali
sampai saat ini masih sangat kuat, karena sampai saat ini warga
masyarakat bali sangat menjaga erat adat istiadat dan budaya yang
mereka miliki , di bali ada dua cara dalam menyelesaikan kasus
hukum , selain mengunakan hukum Negara mereka juga menggunakan
hukum adat desa mereka masing masing , sebagai contoh apabila ada
suatu permasalahan di suatu desa adat dan masalah tersebut telah
terselesaikan , lalu ada salah satu pihak yang merasa di rugikan ,
dan ingin membawa kasus tersebut ke pengadilan , maka pihak
dari pengadilan pun tidak akan langsung menerima kasus tersebut,
pihak pengadilan akan berpikir dua kali untuk menyelesaikan masalah
tersebut , lalu walaupun pengadilan mau menerima kasus tersebut
dari pengadilan sendiri akan memanggil ketua desa adat pihak yang
bersangkutan untuk membantu menyelesaikan masalah , ini di
karenakan hukum adat sangat berpengaruh besar , dan Negara pun
mengakuinya.
15 BAB V KESIMPULAN
Berdasarkan kuliah kerja lapangan (KKL) di PN denpasar bali dan
di desa adat tenganan , dapat diperoleh kesimpulan bahwa banyak
terjadi kasus pelanggaran di pulau bali , khususnya kasus yang
diselesaikan di PN Denpasar bali , di sana terjadi berbagai kasus
hukum yang ditangani oleh PN Denpasar bali , itu disebabkan oleh
karena perkembangan jaman dan sekaligus bali sebagai salah satu
wisata tujuan dunia yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran
hukum yang terjadi disana, serta hukum adat di bali sangat
berpengaruh penting , karena hukum adat disana terus di jaga
kelestarianya dan di patuhi oleh semua warga bali sampai sekarang ,
jadi di bali sendiri mengunakan 2 hukum , yaitu hukum negara dan
hukum adat.
16 DAFTAR PUSTAKA
http://www.pn-denpasar.info/
