Kisi - kisi KWN

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Kisi - Kisi KWN: Hubungan dasar negara dengan konstitusi 1. Fungsi Pancasila : Pancasila sebagai dasar negara : Pancasila merupakan landasan dasar Bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa : Pancasila merupakan ciri ciri bangsa Indonesia untuk membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain Pancasila sebagai pandangan hidup : Pancasila merupakan pedoman untuk mencapai tujuan negara Pancasila sebagai perjanjian luhur : Pancasila merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh wakil wakil bangsa Indonesia Pancasila sebagai jiwa bangsa (volkgeist) 2. Macam macam Nilai: Nilai normatif : nilai yang resmi diterima oleh bangsa. Bagi bangsa, konstitusi itu tidak hanya berlaku secara hukum ( legal ), melainkan juga berlaku secara nyata dalam masyarakat. Nilai nominal : nilai yang sudah melakukan sesuai dengan hukum tetapi tidak dilakukan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat disebabkan oleh pasal pasal tertentu yang tidak berlaku / tidak seluruh pasal dalam konstitusi tersebut berlaku umum. Nilai semantik : Nilai yang hanya berlaku untuk kepentingan penguasa. Dalam menjalankan kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan politik. Penguasa menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya. 3. Fungsi Konstitusi: Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga negara Menentukan lembaga negara bekerja sama satu sam lain Menentukan hubungan di antara lembaga negara. Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. 4. Isi / substansi konstitusi a. Menurut Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa setiap konstitusi harus memuat ketentuan ketentuan berupa : o Organisasi negara, seperti adanya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif o Hak hak asasi manusia o Prosedur mengubah undang undang dasar

o Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang undang dasar b. Menurut A.A. Struycken mengemukakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: o Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau o Tingkat tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa o Pandangan tokoh tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang o Keinginan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 5. (?) 6. Makna setiap alinea Pembukaan UUD 1945 : a. Alinea 1 : o Makna objektif ( universal ), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa o Makna subjektif( tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan penjajahan karena tida sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. b. Alinea 2 : o Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. o Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir o Pernyataan tentang cita cita negara yang didirikan, yitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. c. Alinea 3: o Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang bermatabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia o Motivasi sprirtual reiligius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah, bukan semata mata usaha manusia / rakyat dan bangsa Indonesia d. Alinea 4: o Tujuan negara 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial o Ketentuan akan adanya Undang - Undang dasar o Asas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat, sedangkan asas politik luar negeri addalah bebas aktif o Asas kerohanian negara , yakni pancasila

7. Konvensi : Pidato kenegaraan presiden setiap bulan Agustus di depan Sidang DPR dan DPD dapat dilakukan cukup sekali di Istana Negara dengan mengundang DPR, DPD, dan lembaga lainnya. Jika hal ini dapat dilakukan, maka dapat menjadi konvensi baru. 8. Alasan Amandemen: o Terdapat kelemahan utama dari UUD 1945 dalam mengatur sistem ketatanegaraan dan memberikan kekuasaan pengaturan tersebut kepada undang undang organik maupun undang undang lainnya o UUD 1945 terlalu banyak memberikan atribut kewenangan kepada legislatif dalam mengatur hal hal penting tanpa batasan batasan yang tegas. o UUD 1945 memuat pasal pasal multitafsir. Artinya, dapat ditafsirkan secara berbeda beda, tetapi dalam implentasinya tafsir presidenlah yang harus diterima. 9. Cara mengubah UUD 1945: o Usul perubahan pasal pasal Undang Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR o Setiap usul perubahan pasal pasal Undang Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. o Untu mengh psal pasal Udang - Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR o Putusan untuk mengubah Undang Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 50% itambah satu anggota dari seluruh MPR. o Khusus tentang bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakkukan perubahan. 10. Periode pelaksanaan UUD 1945: No Periode Jadwal Konstitusi 1 18 Agustus 1945 UUD 1945 27 Desember 1945 18 Agustus 1945 14 November 1945 14 November 1945 27 Desember 1949

Sistem Bentuk Pemerintahan Negara

Bentuk Pemerintahan

Kabinet Presidensial

Kesatuan (Unitaris)

Republik

Kabinet Parlementer

Kesatuan

Republik

2. 3.

27 Desember1949 17 Agustus 1950 17 Agustus 1950 5 Juli 1959

UUD RIS 1949 UUD S 1950

Kabinet Parlementer Kabinet Parlementer (Quasi Parlementer)

Serikat (Federal) Kesatuan

Uni Republik Republik

4.

5 Juli 1959 21 UUD 1945 Mei 1998 Orde Lama 5 Juli 1959 11 Maret 1966 Orde Baru 11 Maret 1966 21 Mei 1998 21 Mei 1998 Sekarang Masa Reformasi

Kesatuan Kabinet Presidensial (Demokrasi Terpimpin) Kabinet Presidensial (Demokrasi Pancasila) Kesatuan

Republik

5.

Amandemen Kabinet UUD 1945 Presidensial (Demokrasi Pancasila)

Republik

Persamaan Kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 1. UU Kewarganegaraan Indonesia a. Pasal 26 UUD 1945, menyatakan bahwa o Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang seebagai warga negara o Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia o Hal hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang. b. UUD 1945 pasal 28D ayat (4), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaran c. UU No. 10 Februari 1910, peraturan tentang kekawulanegaraan Belanda bukan Belanda. d. UU No 3 tahun 1946, tentang warga negara dan penduduk Indonesia. e. Keputusan presiden RIS No. 33 tahun 1950, tentang kebangsaan Indonesia dan kebangsaan Belanda. f. UU No 2 tahun 1958, tentang perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan RI RRC g. UU No 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan RI

h. UU No 4 tahun 1958, tentang perjanjian dwi-kewarganegaraan antara RI dan RRT / RRC yang memperbarui UU No. 2 tahun1958. i. UU No 3 tahun 1976, merupakan perubahan pasal 18 UU No 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan RI j. Keputusan presiden No 56 Tahun 1996, tentang penghapusan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia k. UU No. 12 Tahun 2006, tentang kewarganegaraan, yang disetujui DPR pada tanggal 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. 2. Cara menentukan Kewarganegaraan : o Berdasarkan Kelahiran : a. Ius Soli ( asas tempat kelahiran) : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. b. Ius Sanguinis ( asas hubungan darah ) : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah / keturunan dari orang yang bersangkutan. o Berdasarkan Perkawinan : a. Asas kesatuan hukum : kesatuan ikatan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang baik, sebaliknya keterpecahan ikatan keluarga bisa menyebabkan ketidak baikan masyarakat. b. Asas Persamaan Derajat : laki laki dan perempuan sederajat. Karena itu, perkawinan yang terjadi di antara mereka tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum kepada yang lain. 3. Pengertian penduduk dan warga negara a. Warga negara : orang yang merupakan anggota suatu negara yang mempunyai status b. Bukan warga negara orang yang bukan merupakan angoota suatu negara tetapi mengikuti pertauran negara aslinya / pemerintahannya. c. Penduduk : orang yang bertempat tinggal di wilayah negara dalam waktu yang lama dan umumnya warga negara it. d. Bukan penduduk : orang yang bertempat tinggal di wilayah negara itu sementara. 4. Makna Stelsel aktif dan pasif: a. Stelsel Aktif : orang yang akan menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan tindakan hukum tertentu secara aktif. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. b. Stelsel Pasif: orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara dalam suatu negara tanpa harus melakukan suatu tindakan hukum. Hak repudiasi adalah hak untuk menolah suatu kewarganegaraan.

5. Cara memperoleh kewarganegaraan : a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada presiden melalui menteri / pmelalui penjabat yang berwenang. b. Menteri meneruskan permohonan ebagaimana dimaksud dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya. d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarg