Kisi - kisi KWN

  • Published on
    22-Jul-2015

  • View
    33

  • Download
    0

Transcript

Kisi - Kisi KWN: Hubungan dasar negara dengan konstitusi 1. Fungsi Pancasila : Pancasila sebagai dasar negara : Pancasila merupakan landasan dasar Bangsa Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa : Pancasila merupakan ciri ciri bangsa Indonesia untuk membedakan Bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain Pancasila sebagai pandangan hidup : Pancasila merupakan pedoman untuk mencapai tujuan negara Pancasila sebagai perjanjian luhur : Pancasila merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh wakil wakil bangsa Indonesia Pancasila sebagai jiwa bangsa (volkgeist) 2. Macam macam Nilai: Nilai normatif : nilai yang resmi diterima oleh bangsa. Bagi bangsa, konstitusi itu tidak hanya berlaku secara hukum ( legal ), melainkan juga berlaku secara nyata dalam masyarakat. Nilai nominal : nilai yang sudah melakukan sesuai dengan hukum tetapi tidak dilakukan dengan sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat disebabkan oleh pasal pasal tertentu yang tidak berlaku / tidak seluruh pasal dalam konstitusi tersebut berlaku umum. Nilai semantik : Nilai yang hanya berlaku untuk kepentingan penguasa. Dalam menjalankan kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan politik. Penguasa menafsirkan konstitusi sesuai dengan keinginannya. 3. Fungsi Konstitusi: Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif Membagi kekuasaan dalam berbagai lembaga negara Menentukan lembaga negara bekerja sama satu sam lain Menentukan hubungan di antara lembaga negara. Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang sifatnya horizontal maupun vertikal. 4. Isi / substansi konstitusi a. Menurut Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa setiap konstitusi harus memuat ketentuan ketentuan berupa : o Organisasi negara, seperti adanya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif o Hak hak asasi manusia o Prosedur mengubah undang undang dasar

o Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang undang dasar b. Menurut A.A. Struycken mengemukakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: o Hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau o Tingkat tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa o Pandangan tokoh tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang o Keinginan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa 5. (?) 6. Makna setiap alinea Pembukaan UUD 1945 : a. Alinea 1 : o Makna objektif ( universal ), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa o Makna subjektif( tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan penjajahan karena tida sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. b. Alinea 2 : o Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. o Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir o Pernyataan tentang cita cita negara yang didirikan, yitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan makmur. c. Alinea 3: o Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang bermatabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia o Motivasi sprirtual reiligius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah, bukan semata mata usaha manusia / rakyat dan bangsa Indonesia d. Alinea 4: o Tujuan negara 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial o Ketentuan akan adanya Undang - Undang dasar o Asas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat, sedangkan asas politik luar negeri addalah bebas aktif o Asas kerohanian negara , yakni pancasila

7. Konvensi : Pidato kenegaraan presiden setiap bulan Agustus di depan Sidang DPR dan DPD dapat dilakukan cukup sekali di Istana Negara dengan mengundang DPR, DPD, dan lembaga lainnya. Jika hal ini dapat dilakukan, maka dapat menjadi konvensi baru. 8. Alasan Amandemen: o Terdapat kelemahan utama dari UUD 1945 dalam mengatur sistem ketatanegaraan dan memberikan kekuasaan pengaturan tersebut kepada undang undang organik maupun undang undang lainnya o UUD 1945 terlalu banyak memberikan atribut kewenangan kepada legislatif dalam mengatur hal hal penting tanpa batasan batasan yang tegas. o UUD 1945 memuat pasal pasal multitafsir. Artinya, dapat ditafsirkan secara berbeda beda, tetapi dalam implentasinya tafsir presidenlah yang harus diterima. 9. Cara mengubah UUD 1945: o Usul perubahan pasal pasal Undang Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR o Setiap usul perubahan pasal pasal Undang Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. o Untu mengh psal pasal Udang - Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR o Putusan untuk mengubah Undang Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang kurangnya 50% itambah satu anggota dari seluruh MPR. o Khusus tentang bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakkukan perubahan. 10. Periode pelaksanaan UUD 1945: No Periode Jadwal Konstitusi 1 18 Agustus 1945 UUD 1945 27 Desember 1945 18 Agustus 1945 14 November 1945 14 November 1945 27 Desember 1949

Sistem Bentuk Pemerintahan Negara

Bentuk Pemerintahan

Kabinet Presidensial

Kesatuan (Unitaris)

Republik

Kabinet Parlementer

Kesatuan

Republik

2. 3.

27 Desember1949 17 Agustus 1950 17 Agustus 1950 5 Juli 1959

UUD RIS 1949 UUD S 1950

Kabinet Parlementer Kabinet Parlementer (Quasi Parlementer)

Serikat (Federal) Kesatuan

Uni Republik Republik

4.

5 Juli 1959 21 UUD 1945 Mei 1998 Orde Lama 5 Juli 1959 11 Maret 1966 Orde Baru 11 Maret 1966 21 Mei 1998 21 Mei 1998 Sekarang Masa Reformasi

Kesatuan Kabinet Presidensial (Demokrasi Terpimpin) Kabinet Presidensial (Demokrasi Pancasila) Kesatuan

Republik

5.

Amandemen Kabinet UUD 1945 Presidensial (Demokrasi Pancasila)

Republik

Persamaan Kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan 1. UU Kewarganegaraan Indonesia a. Pasal 26 UUD 1945, menyatakan bahwa o Yang menjadi warga negara ialah orang orang bangsa Indonesia asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan undang undang seebagai warga negara o Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia o Hal hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang undang. b. UUD 1945 pasal 28D ayat (4), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaran c. UU No. 10 Februari 1910, peraturan tentang kekawulanegaraan Belanda bukan Belanda. d. UU No 3 tahun 1946, tentang warga negara dan penduduk Indonesia. e. Keputusan presiden RIS No. 33 tahun 1950, tentang kebangsaan Indonesia dan kebangsaan Belanda. f. UU No 2 tahun 1958, tentang perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan RI RRC g. UU No 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan RI

h. UU No 4 tahun 1958, tentang perjanjian dwi-kewarganegaraan antara RI dan RRT / RRC yang memperbarui UU No. 2 tahun1958. i. UU No 3 tahun 1976, merupakan perubahan pasal 18 UU No 62 tahun 1958, tentang kewarganegaraan RI j. Keputusan presiden No 56 Tahun 1996, tentang penghapusan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia k. UU No. 12 Tahun 2006, tentang kewarganegaraan, yang disetujui DPR pada tanggal 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden sejak tanggal 1 Agustus 2006. 2. Cara menentukan Kewarganegaraan : o Berdasarkan Kelahiran : a. Ius Soli ( asas tempat kelahiran) : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan daerah atau negara tempat di mana ia dilahirkan. b. Ius Sanguinis ( asas hubungan darah ) : asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pertalian darah / keturunan dari orang yang bersangkutan. o Berdasarkan Perkawinan : a. Asas kesatuan hukum : kesatuan ikatan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang baik, sebaliknya keterpecahan ikatan keluarga bisa menyebabkan ketidak baikan masyarakat. b. Asas Persamaan Derajat : laki laki dan perempuan sederajat. Karena itu, perkawinan yang terjadi di antara mereka tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum kepada yang lain. 3. Pengertian penduduk dan warga negara a. Warga negara : orang yang merupakan anggota suatu negara yang mempunyai status b. Bukan warga negara orang yang bukan merupakan angoota suatu negara tetapi mengikuti pertauran negara aslinya / pemerintahannya. c. Penduduk : orang yang bertempat tinggal di wilayah negara dalam waktu yang lama dan umumnya warga negara it. d. Bukan penduduk : orang yang bertempat tinggal di wilayah negara itu sementara. 4. Makna Stelsel aktif dan pasif: a. Stelsel Aktif : orang yang akan menjadi warga negara suatu negara harus melakukan tindakan tindakan hukum tertentu secara aktif. Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. b. Stelsel Pasif: orang yang berada dalam suatu negara sudah dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara dalam suatu negara tanpa harus melakukan suatu tindakan hukum. Hak repudiasi adalah hak untuk menolah suatu kewarganegaraan.

5. Cara memperoleh kewarganegaraan : a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada presiden melalui menteri / pmelalui penjabat yang berwenang. b. Menteri meneruskan permohonan ebagaimana dimaksud dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya. d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. e. Keputusan presiden ditetapkan paling lambat tiga bulan, terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pembohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan presiden ditetapkan. f. Jika presiden menolak permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh menteri kepada yang bersangkutan paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh menteri. g. Jika presiden menerima permohonan pewarganegaraan, yaitu paling lambat tiga bulan terhitung sejak keputusan presiden dikirim kepada pemohon, maka pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah / menyatakan janji setia. h. Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah/ menyatak njanji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian penjabat, maka pemohon dapt mengucapkan sumpah / menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri. i. Pengucapan sunmpah / penyataan janji setia dilakukan di depan pejabat yang berwenang. j. Setelah mengucapkan sumpah / menyatakan janji setia, maka pemohon wajib menyerahkan dokumen / surat surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ pernyataan janji setia k. Salinan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah / pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti sah kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang, yang memperoleh kewarganegaraan. l. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam berita Negara Republik. 6. Makna apatride dan bipatride a. Apatride : seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaran b. Bipatride : seseorang yang memiliki kewarganegaraan rangkap. c. Multipatride : seseorang yang memiliki dua / lebih status kewarganegaraan. 7. Penggolongan penduduk Indonesia a. Golongan Eropa : o Bangsa Belanda o Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang asalnya dari Eropa o Bangsa Jepang ( untuk kepentingan perdagangan )

o Orang orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda o Keturunan mereka yang tersebut di atas b. Golongan Timur Asing, yang meliputi o Golongan China (Tionghua) o Golongan timur asing bukan Cina c. Golonga Bumiputra ( Penduduk asli Indonesia ) o Orang orang Indonesia asli serta keturunanya yang tidak memasuki golongan rakyat lain o Orang yang mula mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli. 8. Kehilangan Kewarganegaran a. Memperoleh kewarganegaran atas kemauannya sendiri b. Tidak menolah atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. c. Dinyatakan hilang kewarganegaraanya oleh presiden atas permohonannya sendiri. d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundan undangan hanya dapat dijabat oleh negara Indonesia f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing / bagian dari negara asing tersebut. g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaran untuk suatu negara asing. h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing / surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir, dan lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Repunlik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan.

Sistem Politik di Indonesia 1. Pengertian sistem politik a. Menurut Sri Soemantri, sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antarmanusia yang dilembagakan dalam bermacam maca badan politik, baik suprastruktur politik ( lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dan infrastruktur politik ( partai, kelompok kepentingan / interesest group,

b.

c.

d.

e.

f.

g.

kelompok penekan / pressure group, alat komunikasi politik, dan tokoh politik). Menurut Rusadi Kantaprawira, sistem politik adalah mekanisme / cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut David Easton, sistem politik adalah Suatu sistem yang terdiri alokasi nilai nilai Pengalokasian nilai nilai tersebut bersifat paksaan Pengalokasian tersebut mengikat masyarakat secara keseluruhan Menurut Gabriel Almond, sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi intergrasi dan adaptasi. Fungsi intergrasi adalaha tugas yang dijalankan oleh sistem politik untuk mencapai kesatuan dan persatuan dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi adapatasi adalah fungsi penyesuaian terhadap lingkungan Menurut Robert A. Dahl, sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan hubungan antar manusia yang melibatkan sampai pada tingkat yang berarti kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewang. Menurut Drs. Sukarna, sistem politik adalah suatu cara untuk mengatur kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan antara negara dengan negara, dengan rakyatnya. Menurut Samuel P. Huntington, sistem politik didefinsikan dalam 5 cara pandang , yaitu : Kultur : nilai nilai, sikpa sikap, orientasi, mitos, dan kepercayaan yang relevan terhadap dan berpengaruh dalam masyarakat. Struktur : organisasi formal dalam masyarakat yang digunakan untuk menjalankan keputusan yang berwenang, sepert partai politik, badan perwakilan rakyat, ekseuktif, dan birokrasi. Kelompok : Bentuk bentuk sosial dan ekonomi, baik formal maupun nonformal, yang berpartisipasi dalam mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur strukturpolitik. Kepemimpinan : individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang lebih berpengaruh daripada individu lain dalam memberikan alokasi nilai nilai Kebijaksanaan : pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar dibentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

2. Ciri Ciri sistem politik : Menurut Gabriel A. Almond : Setiap sistem politik pasti mempunyai struktur politik Sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun frekuensinya berbeda beda yang disebabkan oleh perbedaan struktur Semua struktur politik mempunyai sifat multifungsional

Semua sistem politik merupakan campuran apabila dipandang dari pengertian kebudayaan

3. System liberal dan komunis : No Ciri Sistem politik komunis 1. Tidak mempercayai adanya Tuhan ( atheisme ). 2. Tidak membuka alam pikiran lain menuntut penganut bersikap dogmatis 3. Menolak adanya persamaan hak dasar manusia (HAM) 4. Pemerintahan dilakukan oleh penguasa partai (polit biro) dan tidak ada pemisahan kekuasaan. 5. Menentang adanya ajaran liberalisme dan kapitalisme 6. Sistem politiknya mengantu dialektika materialisme, yaitu melalui pertentangan pertentangan ( kelas ). 7. Sistem ekonomi dilaksanakan secara sentralistik (etatisme), dan bersifat kolektif. 8. Mencapai masyarakat tanpa kelas, sama rata. 9. Pemerintahan dilakukan secara diktator ( otoriter ) 10. Tidak terdapat pemilu

Ciri sistem politik liberal Berdasarkan empirisme rasional Sangat menekankan kemerdekaan individual Sangat menjunjung tinggi HAM Terdapat pemisahan Kekuasaan

Menentang ajaran komunisme Sistem politik yang dianut adalah demokrasi

Sistem politik menghasilkan kelas ekonomi kuat dan lemah (kapitalisme) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Menentang kediktatoran Terdapat pemilu

4. Syarat menjadi anggota parpol a. Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah / pernah kawin. b. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskrimintaif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. 5. Makna kebebasan yang bertanggunga jawab : kita punya kebebasan tetapi memiliki keterbatasan berupa hak orang lain 6. Suprastruktur dan infrastruktur a. Supra Struktur politik : suasana kehidupan politik pemerintahan, terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu Kekuasaan Legislatif ( rule making function ), yaitu kekuasaan membuat undang undang Kekuasaan Eksekutif ( rule application function ), yaitu kekuasaan melaksanakan undang undang.

Kekuasaaan yudikatif ( rule adjudication function ), yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang undang. b. Infrastruktur politik : suasana kehidupan politik dalam masyarakat yang memberikan tugas tugas terhadap lembaga lembaga negara dalam suatu pemerintahan, terdiri dari 5 komponen yaitu : Partai politic ( political party ) Golongan atau kelompok interes ( interest group ) Golongan atau kelompok penekan ( pressure group ) Alat komunikasi politik ( media political communication ) Tokoh politik ( political figure ) 7. Fungsi partai politik : a. Partai politik mempunyai tugas pokok menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah b. Partai politik berfungsi mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial c. Partai politik berfungsi untuk mengajak warga negara berperan serta dalam melakukan kegiatan kegiatan kenegaraan d. Partai politik berperan dalam mengatur pertikaian politik yang terjadi dalam masyarakat. 8. Hak hak DPR: a. Untuk menjalankan fungsi legalasi dan anggaran, DPR memiliki : Hak budget : hak untuk menetapkan APBN Hak inisiatif : hak untuk mengajukan rancangan Undang Undang Hak amandemen : hak untuk mengubah rancangan Undang Undang b. Guna menjalankan fungsi pengawaasan, DPR memiliki : Hak interpelasi : hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu Hak menyatakan pendapat : hak DPR untuk menyatakan penilaian dan pandangan atas keterangan maupun tindakan pemerintah Hak angket : hak DPR untuk mengadakan penyelidikan sendiri atas suatu masalah yang terjadi di lingkungan eksekutif 9. Fungsi Mahkamah Konstitusi a. Mengadili pada tingkat pertam dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UUD b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD c. Memutuskan pembubaran partai politik d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum e. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaraan oleh presiden / wakil presiden menurut UUD

10. Pilar pilar demokrasi : a. Peraturan perundangan hukum : tiap negara ada rule of law b. Pers : digunakan untuk alat kontrol sosial. Pers juga dapat mengkritisi keputusan pemerintah c. Pemilu berkala : agar mekanisme pergantian pemimpin dapat berjalan dengan baik dan lancar d. Kebebasan dalam berserikat dan berkumpul untuk mengadakan pemilu. (parpol harus lebih dari 1) e. Penegakan HAM