i

SKRIPSI

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

INTERNASIONAL

KOMANG MEILIA IN DIANA PUTRI PRATIWI

NIM. 1116051171

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

ii

SKRIPSI

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

INTERNASIONAL

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Udayana

KOMANG MEILIA IN DIANA PUTRI PRATIWI

NIM. 1116051171

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2015

iii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL 5 JUNI 2015

Pembimbing I

Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum

NIP. 19620731 198803 1 003

Pembimbing II

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH.,MH

NIP. 19730220 200312 1 001

iv

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL 7 AGUSTUS 2015

Panitia Penguji Skripsi

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nomor : 0680/UN14.4E/IV/PP/2015 Tanggal 23 Juli 2015

Ketua : Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH.,M.Hum ( )

Sekretaris : Ida Erwin Ranawijaya, SH.,MH ( )

Anggota : 1. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH.,M.Hum

2. Made Suksma Prijandhini Devi Salain, SH.,MH.,LLM )

3. I Gde Putra Ariana, SH.,M.Kn

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan

dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “KEWENANGAN

PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBATALAN PUTUSAN

ARBITRASE INTERNASIONAL”. Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban

dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dapat

berhasil dengan baik berkat arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran dari

berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-

tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH, Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH.,MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH.,MH, Pembantu Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak I Wayan Suardana, SH.,MH, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

5. Bapak Ida Bagus Erwin Ranawijaya, SH., MH., selaku Ketua Bagian

Hukum Internasional serta Bapak I Gede Putra Ariana, S.H., M.Kn., selaku

Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas

vi

Udayana yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Ida Bagus Wyasa Putra, SH., M.Hum, Dosen Pembimbing I

dalam penyusunan skripsi ini, yang telah memberi arahan, bimbingan,

dukungan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Ida Bagu Erwin Ranawijaya, SH., MH., Dosen Pembimbing II dalam

penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan telah

dengan sabar memberi arahan, bimbingan, dukungan, masukan dan saran

serta petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

8. Bapak I Made Budi Arsika, SH., LLM., Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,

SH., M.Kn., LLM.; Ibu Cok Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, SH.,

M.H.; yang telah senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk

memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis, baik di bidang

akademik, organisasi kemahasiswaan, pergaulan antar mahasiswa, dan di

masyarakat luas.

9. Bapak dan Ibu Dosen lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas

Udayana yang telah sangat berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan

selama Penulis duduk di bangku perkuliahan.

10. Seluruh Staf Administrasi dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum

Universitas Udayana.

vii

11. Ibunda, Ayahanda, dan kakak Penulis yang selalu memberikan doa, cinta

kasih yang tulus, dukungan moral, serta materiil kepada Penulis selama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga

proses penyusunan skripsi ini.

12. Keluarga besar Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas

Udayana (ALSA LC UNUD) dan keluarga besar Student Community for

International Law (SCIL) tempat saya menempa soft skill dan menimba

pengalaman yang tak kalah berguna dan sangat bermanfaat serta wadah

dimana saya dapat bertemu teman-teman yang sangat banyak membantu

dalam proses pembuatan skripsi ini.

13. Rekan-rekan Board of Director ALSA LC UNUD Periode Kepengurusan

2014-2015, Regen, Ari Mahartha, Nisa, dan Aloy, yang selama satu tahun

bekerja keras mengabdikan diri untuk ALSA LC UNUD serta mendukung

dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Keluarga besar Asian Law Students’ Association National Chapter

Indonesia, terutama Delegasi ALSA Forum Taiwan 2014, Anngi, Anty,

Anggun, Abi, Anisa, Athira, Fano, Edo, Santun, Banu, Muthia, Saskia,

Shella, Raisa, Novita, Nacil, Ernita, Dinta, Rafif, Fauzan, Tasya, Almadira,

Dancuk, Javas, Vidi, Shanna, Marvin, Nadia, Stefi, Audy, yang telah

menorehkan kenangan manis dan pengalaman yang luar biasa selama

berALSA dan telah menghibur Penulis saat proses pembuatan skripsi ini

berlangsung.

viii

15. Aldo Rico Geraldi SH., selaku kakak terbaik dan teramah yang pernah

Penulis temui selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana

sekaligus selaku orang yang telah menjerumuskan Penulis untuk mengambil

topik yang menjadi skripsi Penulis saat ini.

16. Sahabat baru Penulis, Melia dan Kasandra, yang senantiasa menjadi partner

terbaik selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

17. Sahabat dan sekaligus kekasih Penulis Gede Darmika, SE., yang selalu

mendukung dan membantu Penulis selama pembuatan skripsi ini

berlangsung.

18. Sahabat tercinta Penulis, Cahya, Ivon, Gek Nia, Novel, Ririn, Inka, Colin,

Linda, Tegar, Kak Risty, Kak Winda, Junior dan Ricky yang tidak henti-

hentinya memberikan dukungan serta selalu mengingatkan Penulis ketika

ingin menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini.

19. Teman sejawat seperjuangan serta teman-teman yang telah menghiasi masa

perkuliahan selama 4 tahun ini, khususnya teman-teman angkatan 2011

reguler sore, Melia, Karina, Gung Cahya, Mami, Diah, Rengganis, Tya, Jeni,

Mitia, Wita, Gek Ana, Boby, Kak Dewinda, Novita, Epita, Mirah, Dewi,

Helin, Juli, Ima, dan kakak-kakak mahasiswa angkatan 2010, serta adik-adik

mahasiswa angkatan 2012, 2013, 2014 yang tidak dapat Penulis sebutkan

satu per satu.

20. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang selalu

memberi doa, dukungan, bantuan atau pun semangat yang tiada henti-

hentinya kepada Penulis.

ix

Akhirnya, dengan menyadari keterbatasan dan ketidaksempurnaan skripsi

ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga

karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan bagi

kemajuan ilmu hukum.

Denpasar, 21 Mei 2015

Penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ..............................ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................iii

HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI ..........................................iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................v

DAFTAR ISI .......................................................................................................x

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN...............................................................xiii

ABSTRAK ..........................................................................................................xiv

ABSTRACT ..........................................................................................................xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..............................................................................................1

1.2 Rumusan Masalah .........................................................................................7

1.3 Ruang Lingkup Masalah ...............................................................................7

1.4 Tujuan Penelitian ..........................................................................................8

1.5 Manfaat Penelitian ........................................................................................9

1.6 Landasan Teoritis ..........................................................................................10

1.7 Metode Penelitian..........................................................................................12

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase ...........................................................18

2.1.1 Pengertian Arbitrase .............................................................................18

2.1.1.1 Pengertian Arbitrase Internasional ..............................................19

2.1.1.2 Pengertian Arbitrase Nasional.....................................................23

xi

2.1.2 Jenis-Jenis Arbitrase.............................................................................24

2.1.3 Bentuk Klausula Arbitrase ...................................................................26

2.2 Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ...........................28

2.2.1 Keterkaitan antara Arbitrase dan Pengadilan Negeri ...........................29

2.2.2 Eksekusi Putusan Arbitrase Internasionl di Indonesia .........................31

2.2.2.1 Pendeponiran Putusan Arbitrase Internasional ...........................32

2.2.2.2 Permohonan Exequatur Putusan Arbitrase Internasional ...........34

2.3 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional .................................................35

2.3.1 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional menurut UNCITRAL Model

Law ................................................................................................................36

2.3.2 Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan UU Arbitrase

.......................................................................................................................39

BAB III PENGATURAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

ARBITRASE INTERNASIONAL BERDASARKAN KONVENSI NEW

YORK 1958

3.1 Sejarah Singkat dan Pengertian Arbitrase Berdasarkan Konvensi New York

1958 .....................................................................................................................42

3.2 Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Berdasarkan Konvensi New York 1958 ..............................................................47

3.2.1 Dasar Berlakunya Konvensi New York 1958 di Indonesia ................51

3.3 Penolakan Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Konvensi New York

1958 .....................................................................................................................55

xii

BAB IV KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

4.1 Gambaran Umum Tentang Kasus Karaha Bodas Company melawan

PERTAMINA .....................................................................................................60

4.2 Gambaran Umum Tentang Kasus KT. Corporation melawan Global

Mediacom ............................................................................................................64

4.3 Gambaran Umum Tentang Kasus Transpac Capital Pte.Ltd. dan Transpac

Industrial Holdings Limited melawan PT. Sumber Subur Mas ..........................67

4.4 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan

Arbitrase Internasional .......................................................................................69

4.4.1 Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Menolak Perkara

yang Terdapat Kalusula Arbitrase ................................................................71

4.4.2 Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Tidak

Melaksanakan Eksekusi Akibat Permohonan Exequatur Ditolak ................73

4.4.3 Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Pembatalan

Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ................................................75

4.5 Analisa Kasus ................................................................................................77

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................82

5.2 Saran ..............................................................................................................83

DAFTAR BACAAN

xiii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/

Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah

diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun,

dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dalam

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmiah/ Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan

duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja

mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka

penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban

ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Denpasar, 21 Mei 2015

Yang menyatakan,

Komang Meilia In Diana Putri Pratiwi

NIM. 1116051171

xiv

ABSTRAK

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBATALAN

PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dilakukan di

luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase dianggap lebih

efisien dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan arbitrase

bersifat final dan binding yang menyebabkan penyelesaianya relatif lebih cepat.

Walaupun putusan arbitrase bersifat final dan binding, tapi putusan tersebut dapat

dilakukan upaya hukum lainya seperti pembatalan ataupun penolakan terhadap

putusan arbitrase.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan

peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan kasus, penulis

melalui skripsi ini akan membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan

arbitrase internasional dan upaya hukum seperti penolakan atau pembatalan

putusan arbitrase internasional berdasarkan Konvensi New York 1958 serta

membahas mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri

dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut adalah

pembatalan dan penolakan putusan arbitrase memiliki definisi yang berbeda.

Konvensi New York 1958 mengatur mengenai penolakan putusan arbitrase

internasional yang diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958 dan hanya

menyinggung mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. Pengadilan

Negeri dapat memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan arbitrase

internasional apabila pengadilan negeri merupakan pengadilan dengan yuridiksi

primer.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Pembatalan Putusan

Arbitrase, Kewenangan Pengadilan

xv

ABSTRACT

DISTRICT COURT AUTHORITIES IN ANNULMENT INTERNATIONAL

ARBITRATION AWARD

Arbitration is one of dispute settlement mechanisms which is conducted

outside the court. Dispute settlement of trade through arbitration is considered

more efficient than dispute settlement by the court. The nature of arbitration

award is final and binding which make the settlement process relatively faster.

However, even if the nature of arbitration award is final and binding, the award

could still undergo other legal remedies such is annulations or refusal.

Through the application of normative legal research method, statutory

approach and fact approach, the author shall discuss the recognition and

enforcement of the arbitral award and the legal remedies such as annulation or

refusal of an arbitral award based on the New York Convention 1958 as well as to

discuss regarding the district court authorities of recognition and enforcement of

international arbitral award.

The conclusions that can then be drawn through these discussions are that

annulation and refusal of an arbitral award has different definition. The New

York Convention 1958 stipulates the refusal of arbitral award procedure that has

been stipulated in Article V New York Convention 1958 and merely touched the

idea of the annulations of international arbitration award. And that the District

Court could have the authority to annul arbitration award if the court has the

primary jurisdiction.

Key Words: Dispute Settlement, Arbitration, Annulment of Arbitration Award,

District Court Authority.