Keterkaitan Rpjpd, Rtrw, Rpjmd Dan Rkpd

  • View
    212

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRJMD

Text of Keterkaitan Rpjpd, Rtrw, Rpjmd Dan Rkpd

Keterkaitan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD

Keterkaitan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPDKegiatan Pedoman Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang dan Pembiayaan Pemanfaatan RuangJuli, 2014

Peran pemerintah provinsi dalam Pengembangan KSN Mebidangro (sudut kepentingan ekonomi)Bagaimana mengembangkan KSN Mebidangro didasarkan pada RPJPD Prov.Sumut kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPDSumber : RaPerda Prov. Sumut tentang RTRW Prov. Sumut 2013-2033Studi Kasus (KSN Mebidangro, Prov. Sumatera Utara)RPJMD Prov. Sumut mempunyai sistematika pembahasan tersendiri yaitu Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (berbeda dengan sistematika RPJMD pada umumnya) yang didasarkan pada Raperda RTRWP Sumut

Kawasan perdagangan kota lamaBandara Kualanamu, MedanStudi Kasus (KSN Mebidangro, Prov. Sumatera Utara)Tujuan Pembangunan Tata Ruang Wilayah : Meningkatnya peran sub-wilayah termasuk pengembangan kawasan perbatasan, antar provinsi, kawasan tertentu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecilRPJPD Prov. SumutRPJMD 3 : 2014 - 2018Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaranRPJMD 4 : 2019 - 2023RPJMD 5 : 2024 - 2025Tujuan : untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkunganRTRW Prov. SumutPJM 1 : 2013 - 2017Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaanPengembangan/Peningkatan TPA Regional2013 - 20332005 - 2025PJM 2 : 2018 - 2022Pemantapan dan pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaanPengembangan/Peningkatan TPA RegionalStrategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah: Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkunganRPJMD Prov. SumutKebijakanMengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.2013 - 2018Arah Kebijakan Penataan Ruang Dan Pengembangan WilayahFokus pada :Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, (kawasan Mebidangro)RKPD Prov. SumutSumber danaProgram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan CT : APBD Prov. : 500JtProgram Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman : APBD Prov2014Kawasan Perkotaan MebidangroPembangunan kawasan strategis (Mebidang)Studi Kasus (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomikawasan Perdagangan Tanjung Pura dan Gajah Mada, meliputi Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Baratkawasan Komersial Ahmad Yani di Kecamatan Pontianak Selatan;Sumber : Perda Kota Pontianak 2/2013 tentang RTRW Kota Pontianak 2013-203321Bagaimana mengembangkan KSK didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPD

12Studi Kasus (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)Arah : Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkunganKota Perdagangan dan JasaRPJPD Kota PontianakRPJMD 2 : 2011 - 2015kota bebas genangan dan banjir pada kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkimRPJMD 3 : 2016 - 2020RPJMD 4 : 2021 - 2025Tujuan : kota perdagangan dan jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutanRTRW Kota PontianakPJM 1 : 2013 - 2017RDTR PPK Tanjung Pura & Koridor A. yaniPenyediaan prasarana & saranaPenciptaan sistem angkutan kota2013 - 20332005 - 2025kawasan Perdagangan Tanjung Pura dan Gajah Madakawasan Komersial Ahmad YaniPJM 2 : 2018 - 2022RDTR PPK Tanjung Pura & Koridor A. yaniPenyediaan prasarana & saranaPenciptaan sistem angkutan kotaMisi : Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayahMewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huniRPJMD Kota PontianakKebijakanOptimalisasi dan integrasi sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluranMeningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru2015 - 2019Misi : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Untuk Menunjang Perkembangan Perdagangan dan Jasa Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalanMeningkatkan kualitas dan kuantitas drainase RKPD Kota PontianakSumber danaPenyusunan RDTR : APBD Kota : 5.5 MSaluran drainase : APBD Kota : 31 M dan APBD Prov. 648 JutaJalan : APBD Kota : 85 M dan APBD Prov. 750 Juta2014Studi Kasus (Kawasan Wisata Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku)

Kawasan wisata alam pantai AmahusuKawasan pariwisata Nusaniwe, khususnya Pantai Amahusu/ Pusat Marina tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis kota Ambon akan tetapi dijelaskan secara tersirat didalam RTRW sebagai kawasan strategis kepentingan ekonomi.

RTRW Kota Ambon Ps 78 (f) kawasan pesisir selatan Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata bahariBagaimana mengembangkan kawasan pariwisata didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPDArah : Perekonomian kota dikembangkan dengan memperkokoh peran sektor sektor strategis dan sektor unggulan (jasa, pariwisata dan kelautan) sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki serta posisi dan fungsi strategis kota demi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sehingga struktur ekonomi makin kokohRPJPD Kota AmbonRPJMD 2: 2011-2016Memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan karakteristik wilayah Kota Ambon, didukung kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan ruang sesuai peruntukkannya guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutanRPJMD 3: 2016-2021RPJMN 4: 2021-2026Tujuan : Mewujudkan kota Ambon sebagai kota jasa di Kawasan Timur di Indonesia

Strategi Pola Ruang : Menetapkan kegiatan kegiatan yang bernilai strategis untuk mewujudkan fungsi kota Ambon sebagai kota jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat wisata dan pusat sejarahRTRW Kota AmbonPJM 1 : 2011- 2015Pengembangan kawasan wisata alam bahariPengembangan wisata alam agroPengembangan kawasan wisata budayaPengembangan kawasan wisata religi2011-20312006-2026PJM 2 : 2016-2020Pengembangan kawasan wisata alam bahariPengembangan wisata alam agroPengembangan kawasan wisata budayaPengembangan kawasan wisata religiPilar pembangunan 5 tahun mendatangMengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisataRPJMD Kota AmbonMisi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri Kerakyatan Berbasis Potensi Wilayah/Daerah

Tujuan : Mengembangkan komuditas unggulan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil perikanan, kelautan, pertanian serta pariwisata2011-2016Tujuan: Mengembangkan parwisata

Sasaran: Terwujudnya Ambon sebagai Kota pilihan transit wisata dari berbagai tujuan perjalanan wisata antara lain ditandai dengan berkembangnya jasa wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan, serta tersedianya peta perjalanan wisata dengan event-event wisata pilihan yang menarik RKPD Kota AmbonSumber danaPengembangan kawasan pariwisata Nusaniwe, khususnya Pantai Amahusu/ Pusat Marina APBN : 46,15 M, APBD 1: 5.4 M, APBD 2: 2.14 M2014Kawasan wisataStudi Kasus (Kawasan Wisata Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku)Kawasan wisata alam bahari NusaniweStudi Kasus (Gugus Pulau Pulau Buru Kabupaten Buru, Provinsi Maluku)

Penetapan kawasan Pulau Buru sebagai kawasan Andalan Provinsi Maluku.

Selain itu, Kawasan Pulau Buru juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidupBagaimana mengembangkan Kawasan andalan dan kawasan strategis didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPDTujuanmewujudkan tata kehidupan masyarakat Maluku yang bertaqwa, rukun, aman dan damai, maju, mandiri, dan sejahtera, adil dan demokratis melalui pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam kepulauan secara berkelanjutan.

SasaranTerwujudnya pengembangan gugus pulau secara nyata dan terlaksananya penataan pulau-pulau yang relatif terisolir, tertinggal, dan perbatasan antarnegara dalam rangka mengurangi tingkat ketidakseimbangan kualitas hidup masyarakatRPJPD Prov. MalukuPJM 2 (2010 2014)penciptaan tata ruang yang produktif serta struktur ruang yang kompak dan mandiri berdasarkan keuunggulan karakter lokal sebagai wilayah kepulauan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta didukung dengan pengembangan Sistem Transportasi Wilayah (Sistrawil) yang handalPJM 3 2015 - 2019Tujuanmewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkataan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana

KebijakanKebijakan dan strategi penataan ruang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau dan Gugus PulauRTRW Prov. MalukuIndikasi program Rencana strategis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil (2013-2033)

PJM 1 2013-2018Pelabuhan penyeberangan antar kabupaten dalam mendukung Trans MalukuPembangunan lapangan terbangPengembangan kawasan untuk sub sektor peternakan, perkebunan, pertanian

Peta Gugus PulauGugus pulau Pulau Buru didalam peta memiliki fungsi dan prioritas pengembangan sebagai perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan kehutanan2013-20332005-2025Stategi: Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan gugus pulau untuk memacu perkembangan gugus pulau dan wilayah sekitarnyaPengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan gugus pul