Keterkaitan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD

Kegiatan Pedoman Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang dan Pembiayaan Pemanfaatan Ruang

Juli, 2014

Peran pemerintah provinsi dalam Pengembangan KSN Mebidangro (sudut kepentingan ekonomi)

Bagaimana mengembangkan KSN Mebidangro didasarkan pada RPJPD Prov.Sumut kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPD

Sumber : RaPerda Prov. Sumut tentang RTRW Prov. Sumut 2013-2033

Studi Kasus (KSN Mebidangro, Prov. Sumatera Utara)

RPJMD Prov. Sumut mempunyai sistematika pembahasan tersendiri yaitu Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (berbeda dengan sistematika RPJMD pada umumnya) yang didasarkan pada Raperda RTRWP Sumut

Kawasan perdagangan kota lama

Bandara Kualanamu, Medan

Studi Kasus (KSN Mebidangro, Prov. Sumatera Utara)

Tujuan Pembangunan Tata Ruang Wilayah : Meningkatnya peran sub-wilayah termasuk pengembangan kawasan perbatasan, antar provinsi, kawasan tertentu, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

RPJPD Prov. Sumut

RPJMD 3 : 2014 - 2018Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran

RPJMD 4 : 2019 - 2023

RPJMD 5 : 2024 - 2025

Tujuan : untuk mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

RTRW Prov. Sumut

PJM 1 : 2013 - 20171) Pemantapan dan

pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan

2) Pengembangan/Peningkatan TPA Regional

2013 - 20332005 - 2025

PJM 2 : 2018 - 20221) Pemantapan dan

pengembangan SPAM Regional dengan sistem jaringan perpipaan

2) Pengembangan/Peningkatan TPA Regional

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah: Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdaya saing dan berwawasan lingkungan

RPJMD Prov. Sumut

Kebijakan1) Mengembangkan kawasan yang

berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya

2) Mendorong kerjasama pengelolaan infrastruktur permukiman lintas wilayah di kawasan permukiman perkotaan.

2013 - 2018Arah Kebijakan Penataan Ruang Dan Pengembangan WilayahFokus pada :Pengembangan konsep tata ruang di kawasan-kawasan strategis provinsi, yang memiliki nilai strategis ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup, (kawasan Mebidangro)

RKPD Prov. Sumut

Sumber dana1) Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan CT : APBD Prov. : 500Jt

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman : APBD Prov

2014

Kawasan Perkotaan Mebidangro

Pembangunan kawasan strategis (Mebidang)

Studi Kasus (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi1. kawasan Perdagangan Tanjung Pura dan Gajah Mada,

meliputi Kecamatan Pontianak Kota dan Pontianak Barat2. kawasan Komersial Ahmad Yani di Kecamatan Pontianak

Selatan;

Sumber : Perda Kota Pontianak 2/2013 tentang RTRW Kota Pontianak 2013-2033

2

1

Bagaimana mengembangkan KSK didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPD

1

2

Studi Kasus (Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

Arah : Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan

Kota Perdagangan dan Jasa

RPJPD Kota Pontianak

RPJMD 2 : 2011 - 2015kota bebas genangan dan banjir pada kawasan perdagangan, jasa, ruas jalan dan perkim

RPJMD 3 : 2016 - 2020

RPJMD 4 : 2021 - 2025

Tujuan : kota perdagangan dan jasa terdepan di Kalimantan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

RTRW Kota Pontianak

PJM 1 : 2013 - 20171) RDTR PPK Tanjung Pura &

Koridor A. yani2) Penyediaan prasarana & sarana3) Penciptaan sistem angkutan

kota

2013 - 20332005 - 2025

1. kawasan Perdagangan Tanjung Pura dan Gajah Mada

2. kawasan Komersial Ahmad Yani

PJM 2 : 2018 - 20221) RDTR PPK Tanjung Pura &

Koridor A. yani2) Penyediaan prasarana & sarana3) Penciptaan sistem angkutan

kota

Misi : 1. Meningkatkan sarana dan

prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah

2. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni

RPJMD Kota Pontianak

Kebijakan1) Optimalisasi dan integrasi

sistem drainase dan peningkatan kapasitas dan kondisi saluran

2) Meningkatkan jaringan jalan yang ada serta membangun jaringan jalan yang baru

2015 - 2019Misi : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan Untuk Menunjang Perkembangan Perdagangan dan Jasa 1. Meningkatkan kuantitas dan

kualitas jalan2. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas drainase

RKPD Kota Pontianak

Sumber dana1) Penyusunan RDTR : APBD

Kota : 5.5 M2) Saluran drainase : APBD

Kota : 31 M dan APBD Prov. 648 Juta

3) Jalan : APBD Kota : 85 M dan APBD Prov. 750 Juta

2014

Studi Kasus (Kawasan Wisata Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku)

Kawasan wisata alam pantai Amahusu

Kawasan pariwisata Nusaniwe, khususnya Pantai Amahusu/ Pusat Marina tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis kota Ambon akan tetapi dijelaskan secara tersirat didalam RTRW sebagai kawasan strategis kepentingan ekonomi.

RTRW Kota Ambon Ps 78 (f) kawasan pesisir selatan Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari

Bagaimana mengembangkan kawasan pariwisata didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPD

Arah : Perekonomian kota dikembangkan dengan memperkokoh peran sektor – sektor strategis dan sektor unggulan (jasa, pariwisata dan kelautan) sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki serta posisi dan fungsi strategis kota demi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sehingga struktur ekonomi makin kokoh

RPJPD Kota Ambon

RPJMD 2: 2011-2016Memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan karakteristik wilayah Kota Ambon, didukung kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan ruang sesuai peruntukkannya guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan

RPJMD 3: 2016-2021

RPJMN 4: 2021-2026

Tujuan : Mewujudkan kota Ambon sebagai kota jasa di Kawasan Timur di Indonesia

Strategi Pola Ruang : Menetapkan kegiatan – kegiatan yang bernilai strategis untuk mewujudkan fungsi kota Ambon sebagai kota jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat wisata dan pusat sejarah

RTRW Kota Ambon

PJM 1 : 2011- 2015• Pengembangan kawasan

wisata alam bahari• Pengembangan wisata alam agro• Pengembangan kawasan wisata

budaya• Pengembangan kawasan wisata

religi

2011-20312006-2026

PJM 2 : 2016-2020• Pengembangan kawasan

wisata alam bahari• Pengembangan wisata alam agro• Pengembangan kawasan wisata

budaya• Pengembangan kawasan wisata

religi

Pilar pembangunan 5 tahun mendatangMengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata

RPJMD Kota Ambon

Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Industri Kerakyatan Berbasis Potensi Wilayah/Daerah

Tujuan : Mengembangkan komuditas unggulan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil perikanan, kelautan, pertanian serta pariwisata

2011-2016Tujuan: Mengembangkan parwisata

Sasaran: Terwujudnya Ambon sebagai Kota pilihan transit wisata dari berbagai tujuan perjalanan wisata antara lain ditandai dengan berkembangnya jasa wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan, serta tersedianya peta perjalanan wisata dengan event-event wisata pilihan yang menarik

RKPD Kota Ambon

Sumber dana1) Pengembangan kawasan

pariwisata Nusaniwe, khususnya Pantai Amahusu/ Pusat Marina APBN : 46,15 M, APBD 1: 5.4 M, APBD 2: 2.14 M

2014

Kawasan wisata

Studi Kasus (Kawasan Wisata Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku)

Kawasan wisata alam bahari Nusaniwe

Studi Kasus (Gugus Pulau Pulau Buru Kabupaten Buru, Provinsi Maluku)

Penetapan kawasan Pulau Buru sebagai kawasan Andalan Provinsi Maluku.

Selain itu, Kawasan Pulau Buru juga ditetapkan sebagai kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Bagaimana mengembangkan Kawasan andalan dan kawasan strategis didasarkan pada RPJPD kemudian dijabarkan pada RPJMD dan RKPD

Tujuanmewujudkan tata kehidupan masyarakat Maluku yang bertaqwa, rukun, aman dan damai, maju, mandiri, dan sejahtera, adil dan demokratis melalui pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam kepulauan secara berkelanjutan.

SasaranTerwujudnya pengembangan gugus pulau secara nyata dan terlaksananya penataan pulau-pulau yang relatif terisolir, tertinggal, dan perbatasan antarnegara dalam rangka mengurangi tingkat ketidakseimbangan kualitas hidup masyarakat

RPJPD Prov. Maluku

PJM 2 (2010 – 2014)penciptaan tata ruang yang produktif serta struktur ruang yang kompak dan mandiri berdasarkan keuunggulan karakter lokal sebagai wilayah kepulauan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta didukung dengan pengembangan Sistem Transportasi Wilayah (Sistrawil) yang handal

PJM 3 2015 - 2019

Tujuanmewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkataan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana

KebijakanKebijakan dan strategi penataan ruang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau dan Gugus Pulau

RTRW Prov. Maluku

Indikasi program Rencana strategis pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil (2013-2033)

PJM 1 2013-2018• Pelabuhan penyeberangan antar

kabupaten dalam mendukung Trans Maluku

• Pembangunan lapangan terbang• Pengembangan kawasan untuk

sub sektor peternakan, perkebunan, pertanian

Peta Gugus PulauGugus pulau Pulau Buru didalam peta memiliki fungsi dan prioritas pengembangan sebagai perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata dan kehutanan

2013-20332005-2025Stategi: • Pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan gugus pulau untuk memacu perkembangan gugus pulau dan wilayah sekitarnya

• Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan gugus pulau secara merata dan berkelanjutan

RPJMD Prov. Maluku

Kebijakan• Pembangunan infrastruktur di

kawasan perbatasan, daerah terisolir, daerah konflik dan bencana serta rawan bencana

• Peningkatan pelayanan infrastruktur perdesaan, kawasan agropolitan, pulau-pulau terpencil dan daerah tertinggal

2008-2013Misi:Membangun Maluku Yang Sejahtera, Rukun, Religius Dan Berkualitas Dijiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan

Program prioritasPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik• Pengembangan kawasan

tertinggal, terluar dan terdepan

RKPD Prov. Maluku

Rencana zonasi rinci pada 2 gugus pulau Lokasi: Kab. Buru dan Kota Ambon

2013

Studi Kasus (Gugus Pulau Pulau Buru Kabupaten Buru, Provinsi Maluku)