Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012

1

Kementerian PerdaganganDirektorat Jenderal Perdagangan Luar NegeriDirektorat Impor

KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

POKOK-POKOK PENGATURAN

A. DASAR HUKUMB. LATAR BELAKANGC. JENIS APID. HUBUNGAN ISTIMEWAE. BARANG INDUSTRI TERTENTUF. PENERBIT APIG. PERSYARATAN APIH. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT)I. KEWAJIBANJ. KETENTUAN SANKSIK. DATA API


A. DASAR HUKUM

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR


B. LATAR BELAKANG

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku impor;

2. Mendorong pengembangan industri di dalam negeri;

3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku impor;

4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.


C. JENIS API1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U):

- API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan.

- Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:

a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau

b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah. (Permendag No. 59/2012)


JENIS API (LANJUTAN…)2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor

barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)


D. HUBUNGAN ISTIMEWA1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara

perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar akuntansi yang berlaku

2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain.


HUBUNGAN ISTIMEWA (LANJUTAN…….)3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui:

– persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian terhadap suatu aktivitas ekonomi;

– kepemilikan saham;– anggaran dasar;– perjanjian keagenan/distributor;– perjanjian pinjaman (loan agreement); atau– perjanjian penyediaan barang (supplier agreement). (Permendag No. 59/2012)


E. BARANG INDUSTRI TERTENTU1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan

pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.

2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya digunakan untuk tujuan:– Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri

tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya.

– Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir.


BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….)3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus

memenuhi kriteria sebagai berikut:a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin

usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan pemilik API-P.

4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik API-P; dan

b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.


BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….)

5. Impor barang industri tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah memperoleh penetapan sebagai Produsen Importir (PI) dengan persyaratan utama mendapatkan: rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang

memuat antara lain jumlah, jenis barang dan Pos Tarif/HS, jangka waktu impor sesuai dengan maksud/tujuan peruntukkan barang, dan pelabuhan muat dan tujuan

6. Terhadap Produsen Importir, apabila diperlukan dapat dilakukan penilaian kepatuhan (post audit) oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan terkait:

a) Kebenaran realisasi impor;b) Kesesuaian jenis barang yang diimpor dengan rekomendasi yang

diberikan;danc) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan


F. PENERBIT API1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API:

a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan kewenangan Pemerintah.

b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia.

c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b tersebut diatas.

d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No. 59/2012)


PENERBIT API (LANJUTAN ……)

e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API, penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan pemilik API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun, diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.


G. PERSYARATAN API

1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi dokumen perusahaan diantaranya: a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan, c. NPWP Perusahaan;d. Tanda Daftar Perusahaan;e. Izin Usaha.f. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U)g. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi;h. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-

masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm; dan


PERSYARATAN API (LANJUTAN……)

2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melampirkan:

1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan

2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri berada.

(Permendag No. 59/2012)


H. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP PEMILIK API

1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian kepatuhan (Post Audit) meliputi:a) kebenaran laporan realisasi impor; b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang

tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; danc) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

terkait di bidang impor. 2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan

Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan instansi teknis terkait.

(Permendag No. 59/2012)


I. KEWAJIBAN

1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;

2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal

3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri;


J. KETENTUAN SANKSI1. API dibekukan apabila:

a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan

perubahan data pada API.2. API dicabut apabila:

a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak

melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;

e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

di bidang impor;


KETENTUAN SANKSI (LANJUTAN …..)3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila :

a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor

b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor;c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari

instansi teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;

d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan/atau

e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.


K. DATA API

REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Sumber: - Dit Impor Mei 2012

Catatan: Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009

JENIS

PENERBIT API

TOTALDINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK

API-U 10.647 - - 120 10.767

API-P 9.102 6.648 227 117 16.094

Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861

Terima kasih

21

Documents

Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) 2012