Author
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
KESIAPAN MAHASISWA PROFESI APOTEKER DALAM MENGHADAPI STANDAR KOMPETENSI FARMASIS INDONESIA DALAM SUDUT
PANDANG MAHASISWA PROFESI APOTEKER DI DUA PERGURUAN TINGGI DI JAWA BARAT
PERIODE APRIL 2006 - JUNI 2006
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.)
Program Studi Farmasi
Oleh:
Heribertus Dwi Hartanto NIM : 02 8114 092
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA 2006
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
iii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Evangelizare pauperibus missit me
ku persembahkan kepada Bapa,kepada keluarga kudus,
kepada keluargaku,kepada kekasihku,
dan kepada almamaterku.
iv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
PRAKATA
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan
karunianya sehingga penulis dapat menyelasaikan skripsi yang berjudul “Kesiapan
Mahasiswa Profesi Apoteker Dalam Menghadapi Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia Dalam Sudut Pandang Mahasiswa Profesi Apoteker Di Dua
Perguruan Tinggi Di Jawa Barat Periode April 2006 - Juni 2006”.
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
meraih gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.) di Fakultas Farmasi Sanata Dharma.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan
dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Ibu Rita Suhadi, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Sanata
Dharma, Yogyakarta
2. Bapak Edi Joko Santoso, S,Si., Apt. selaku pencetus ide awal penelitian ini, dan
pembimbing kami meski hanya beberapa waktu. Terima kasih atas waktu,
motivasi, kritik, dan saran yang telah diberikan.
3. Bapak Drs. Sulasmono, Apt. selaku pembimbing utama yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, memberikan kritik dan
saran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yosef Wijoyo, M.Si., Apt. selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik
dan saran yang diberikan.
5. Ibu Yustina Sri Hartini, M.Si., Apt selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik
dan saran yang diberikan.
v
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6. Bapak Ign.Y.Kristio Budiasmoro, M.Si. Terima kasih atas segala kritik, masukan
dan bimbingan yang diberikan selama penulis belajar berorganisasi.
7. Dekan dan Kaprodi Profesi Apoteker di dua perguruan tinggi di Propinsi Jawa
Barat yang bersedia memberikan ijin untuk melakukan pengambilan data.
8. Pak Dudi, Pak Teddy dan Lintang Sakti. Terima kasih banyak atas segala
bantuan yang diberikan, sehingga proses pengumpulan data berjalan dengan
lancar.
9. Teman-teman Mahasiswa Profesi Apoteker di dua perguruan tinggi di Jawa Barat
yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan
wawancara.
10. Keluargaku : Bapak Giya, Ibu Sutinah, Pranti, Purnomo, Bang Kemantau dan
istri, keponakanku Dian dan Fitri. Aku mengasihi kalian semua.
11. Keluarga angkatku di Wlingi : Bapak Dan Ibu Lamidjan, dan Mbak Tyas. Terima
kasih atas semangat dan dukungan tiada habisnya yang diberikan saat aku
“hancur” dulu.
12. Shinta Dewi Akhirnawati. Terimakasih atas kasihmu.
13. Ema. terimakasih atas bantuannya selama kuliah. Terlebih lagi atas kesediaan
dan kerelaannya menjadi “pembimbing 3” skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan : AriNawa, Ema, Hendra, Rio atas kerjasama,
masukan, motivasi, kebersamaan, keceriaan dan literaturnya.
15. Teman-teman komunitas WAGU Jogja dan angkatan 51 Seminar Garum . Terima
kasih atas persaudaraan kita.
16. Vibriani dan Yustina Suswanti. Terima kasih atas dukungan kalian.
vi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17. Keluarga Squadra Viola Farmasi : Chris Oktavius, Lado Angin, Marcell, Opik,
Mas Dhany, Wawan, Wiwid, Artanto, Rio, Firmanta, Egi, Yudha, Adistyawan,
Hosea, Joewi Angkasa, John Kobun, Rudi, Irwan, Eko, Broto Hartanto, Arry,
Edi, Budi, Boris, Rian, Tintus, Brian, Fajar, Robert, Edvan, Rudi, Ari Sadhar,
Yoyok, Erik, Adhit, Naning, Uut, Victoria, Ayu, Chandy, dan Ade. Terima kasih
atas kerjasama, semangat dan kebersamaan selama ini. Untuk kemenangan
Farmasi Sanata Dharma!!!
18. Vincentius Anjar, AriNawa, Nugraha Widhi, Septa Hutama, Doni, Rio, Hendra,
Bayu, Patrisius, Ardhyan, Artanto, Edi, Adistyawan, Afu, Theodorus Gopa,
Mardoni, Ferry, Albert, Handi, Yulius, Tjun Liong, Arry, Firmanta, Hartanto,
Broto Hartanto, Lukas Eko, Thomas, Danu, Ratna, Dinta, Astu, Ema, Meita, Puri,
Rina, Novita Widhi, Fretty, Victoria Hapsari, dan Novi, terima kasih atas
kebersamaan, kebahagiaan, kesedihan, semangat, kritik, dan saran.
19. Teman-teman Fakultas Farmasi angkatan 2002 khususnya kelas B dan kelompok
D atas kerjasama dan kebersamaan selama kuliah dan praktikum.
20. Rekan-rekan FKPMKS Sintang. Terima kasih atas bantuannya.
21. Tondy, Fransiskus, Eka, Tata, Hiasintus, Marcela, Erick, Haris, Lusi, dan Reni.
Terima kasih atas persahabatan kita dan segala bantuan dan dukungannya.
22. Teman-teman kostku lama : Mas Novan, Mas Doni, Mas Albert, Mas Benny,
Mas Haryo, Budi, Agus, Opiek, dan Wiwid. Terima kasih atas kebersamaannya
selama ini.
23. Teman-teman di Akiyama, terima kasih atas jasa dan waktu yang diberikan.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
vii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Dalam kesempatan ini, penulis juga memohon maaf kepada semua pihak atas
kekurangan dan kesalahan yang mungkin dilakukan penulis. Oleh karena itu dengan
rendah hati penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun.
Yogyakarta, 14 November 2006
Penulis
viii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ix
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
INTISARI
Farmasis Indonesia saat ini dituntut untuk mampu melakukan pekerjaan kefarmasian berdasarkan asuhan kefarmasian. Standar kompetensi farmasis merupakan suatu standar ukuran kualitas pelayanan farmasis kepada pasien atau masyarakat dalam kaitannya dengan konsep pelayanan kefarmasian yang mengacu pada asuhan kefarmasian. Pengetahuan dan kemampuan farmasis menentukan kualitas pelayanan kefarmasian yang diberikannya. Pengetahuan dan kemampuan ini salah satunya diperoleh farmasis melalui suatu proses pendidikan tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan mahasiswa program profesi farmasi dalam menghadapi Standar Kompetensi Farmasis Indonesia dan melihat pola distribusi minat mahasiswa profesi apoteker di tiga bidang pelayanan kefarmasian, yaitu industri, rumah sakit, dan apotek. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa yang baru menyelesaikan kurikulum inti pendidikan farmasi yang sifatnya teori pada jenjang pendidikan profesi apoteker periode April 2006-Juni 2006 dan belum mengucapkan Sumpah Apoteker di dua perguruan tinggi di Propinsi Jawa Barat dan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Analisis yang dilakukan adalah statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35,97% responden berminat di bidang rumah sakit; 21,05% berminat di bidang apotek, dan 42,98% responden berminat di bidang industri. Responden yang menyatakan siap melakukan pelayanan kefarmasian di bidang rumah sakit sebesar 82,93%, responden yang tidak siap sebesar 14,63%. Responden yang menyatakan siap melakukan pelayanan kefarmasian di bidang apotek sebesar 83,33%, sedangkan 16,67% responden tidak siap melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Dalam bidang pelayanan kefarmasian di industri, responden yang menyatakan siap sebesar 81,63%, dan responden yang tidak siap sebesar 18,37%. Kata kunci : Sudut Pandang, Standar Kompetensi Farmasis Indonesia, Mahasiswa Profesi Apoteker
x
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRACT
Indonesian pharmacist nowadays was demanded to have capabilities to
handle pharmacy job based on pharmaceutical care. Pharmacist competency standard was a quality measurement standard of pharmacist services to their patients or societies in relation with pharmacy services concepts in accordance to pharmaceutical care. Pharmacist knowledges and skills determined the quality of the pharmacy services given. The knowledges and skills was obtained by studying in high education.
The aim of this research were to know the readiness of the of Professional Pharmacist Students in order to Face the Standar Kompetensi Farmasis Indonesia and to see the interest distribution pattern of Professional Pharmacist Students in three pharmacy service fields, which were industrial pharmacy, hospital, and drugstore. This research was categorized as non eksperiment research with descriptive research design. Subjects of this research was Professional Pharmacist Students who just finished all theories in the pharmacy education curriculum of apotechary profession degree in period April 2006 - June 2006 and they have not conducted Pharmacist Oath in two universities in West Java by using quesionnaire as research instrument. The analysis was descriptive statistics.
The result showed that 35.97% of respondents were interested in hospital, 21.05% chose interest in apotechary, and 42.98% of respondents chose interest in industrial pharmacy. Respondents who stated their readiness to do the pharmacy service in hospital was about 82.93%, respondents who not ready were about 14.63%. Respondents who stated their readiness in apotechary field were about 83.33%, while 16.67% of respondents were not ready to do the services in apotechary in the field of industrial pharmacy, 81.63% of respondents stated their readiness, while 18.37% of respondents stated otherwise. Keywords: Perception, Standar Kompetensi Farmasis Indonesia, Professional Pharmacist Students.
xi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR ISI
Hal.
HALAMAN JUDUL................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN.................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................. iii
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................... iv
PRAKATA................................................................................................ v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA................................................... ix
INTISARI................................................................................................. x
ABSTRACT................................................................................................ xi
DAFTAR ISI............................................................................................. xii
DAFTAR TABEL..................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR.............................................................................. xxii
DAFTAR LAMPIRAN............................................................................. xxiii
BAB I PENGANTAR
A. Latar Belakang.................................................................................... 1
1. Rumusan masalah....................................................................... 3
2. Keaslian penelitian...................................................................... 3
3. Manfaat penelitian...................................................................... 4
B. Tujuan Penelititan............................................................................... 4
BAB II PENELAAHAN PUSTAKA
A. Perubahan Konsep Pelayanan Kefarmasian....................................... 5
B. Profesi................................................................................................. 6
xii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
C. Apoteker............................................................................................. 7
D. Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia............................................ 11
E. Standar Profesi................................................................................... 14
F. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia........................................... 15
G. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di Rumah Sakit................. 15
1. Kompetensi A : Asuhan kefarmasian…………………………… 16
2. Kompetensi B : Akuntabilitas praktek farmasi............................. 20
3. Kompetensi C : Manajemen praktis farmasi................................. 22
4. Kompetensi D : Komunikasi farmasi…………………………… 26
5. Kompetensi E : Pendidikan dan pelatihan farmasi……………… 28
6. Kompetensi F : Penelitian dan pengembangan kefarmasian……. 30
H. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di Apotek.......................... 33
1. Kompetensi A : Asuhan kefarmasian…………………………… 34
2. Kompetensi B : Akuntabilitas praktek farmasi............................. 37
3. Kompetensi C : Manajemen praktis farmasi................................. 38
4. Kompetensi D : Komunikasi farmasi…………………………… 40
5. Kompetensi E : Pendidikan dan pelatihan farmasi……………… 42
6. Kompetensi F : Penelitian dan pengembangan kefarmasian……. 43
I. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di Industri......................... 46
1. Quality Management (Manajemen Mutu)……………………… 46
2. Production Management (Manajemen Produksi)……………… 48
3. Product Development (Pengembangan Produk)………………. 49
4. Material Management (Manajemen Persediaan)………………. 50
xiii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5. Material Management (Manajemen Persediaan)……………….. 50
J. Organisasi Profesi............................................................................... 51
K. Pendidikan Farmasi............................................................................ 52
L. Keterangan Empiris............................................................................ 55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian......................................................... 56
B. Batasan Operasional Penelitian.......................................................... 56
C. Subyek Penelitian ....................................................................... ...... 58
D. Instrumen Penelitian........................................... ............................... 59
E. Tata Cara Penelitian........................................................................... 61
1. Analisis situasi........................................................................... 61
2. Pembuatan kuisioner.................................................................. 62
3. Penyebaran dan pengumpulan kuisioner.................................... 64
4. Wawancara.................................................................................. 64
5. Pengolahan hasil......................................................................... 64
F. Tata Cara Pengolahan Data................................................................ 65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Mahasiswa Profesi Apoteker......................................... 66
1. Jenis kelamin............................................................................... 66
2. Tempat menempuh pendidikan strata satu farmasi..................... 67
3. Minat........................................................................................... 68
xiv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
B. Tingkat Kesiapan Mahasiswa Profesi Apoteker Dalam Menghadapi
Standar Kompetensi Farmasis Indonesia Dalam Sudut Pandang
Mahasiswa Profesi Apoteker............................................................... 72
1. Bidang Rumah Sakit ............................................................ 72
a. Asuhan kefarmasian ............................................................... 73
b. Akuntabilitas praktek farmasi................................................. 74
c. Manajemen praktis farmasi..................................................... 75
d. Komunikasi farmasi................................................................ 77
e. Pendidikan dan pelatihan farmasi............................................ 78
f. Penelitian dan pengembangan kefarmasian............................ 79
2. Bidang Apotek....................................................................... 82
a. Asuhan kefarmasian................................................................ 82
b. Akuntabilitas praktek farmasi................................................. 84
c. Manajemen praktis farmasi..................................................... 85
d. Komunikasi farmasi................................................................ 86
e. Pendidikan dan pelatihan farmasi............................................ 87
f. Penelitian dan pengembangan farmasi..................................... 87
3. Bidang Industri..................................................................... 90
a. Quality Management (Manajemen Mutu)............................. 90
b. Production Management (Manajemen Produksi)................ 92
c. Product Development (Pengembangan Produk).................. 92
d. Material Management (Manajemen Persediaan)................. 93
xv
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
e. Regulatory and Product Information (Regulasi dan
Informasi Produk)................................................................
93
C. Rangkuman Pembahasan...................................................................... 96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 99
A. Kesimpulan ...................................................................................... 99
B. Saran ................................................................................................ 100
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 101
LAMPIRAN............................................................................................. 105
BIOGRAFI PENULIS............................................................................ 128
xvi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR TABEL
Hal.
Tabel I Kesesuaian Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di
bidang rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan
No. 1197 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit dan Kode Etik
Apoteker/Farmasis Indonesia……………. 31
Tabel II Kesesuaian Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di
bidang apotek dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.
1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian
di Apotek, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun
2002 tentang Perubahan atas Permenkes No.922 tahun
1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin
Apotek dan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia……... 43
Tabel III Kurikulum inti pendidikan profesi apoteker………………. 53
Tabel IV Daftar Nama Mata Kuliah Kurikulum Tahun 2006
Program Profesi Apoteker Minat Praktek Kerja Profesi
Apoteker : Farmasi Rumah Sakit………………………….. 53
Tabel V Daftar Nama Mata Kuliah Kurikulum Tahun 2006
Program Profesi Apoteker Minat Praktek Kerja Profesi
Apoteker : Farmasi Industri……………………………....... 54
Tabel VI Struktur Kurikulum Program Profesi Apoteker di salah
satu perguruan tinggi di Jawa barat....................................... 55
xvii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel VII Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi A
(Asuhan Kefarmasian) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di rumah sakit................................................... 74
Tabel VIII Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi B
(Akuntabilitas Praktek Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di rumah sakit................................................... 75
Tabel IX Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi C
(Manajemen Praktis Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di rumah sakit……………………………… 76
Tabel X Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi D
(Komunikasi Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di rumah sakit................................................... 77
Tabel XI Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi E
(Pendidikan dan Pelatihan Farmasi) dalam bidang
pelayanan kefarmasian di rumah sakit…………………… 78
Tabel XII Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi F
(Penelitian dan Pengembangan kefarmasian) dalam bidang
pelayanan kefarmasian di rumah sakit…………………….. 79
Tabel XIII Alasan-alasan responden mengenai ketidaksiapan
responden dalam menghadapi Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian
di Rumah Sakit…………………………………………….. 81
xviii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel XIV Alasan-alasan responden mengenai kesiapan responden
dalam menghadapi Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian di Rumah
Sakit………………………………………………………... 81
Tabel XV Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi A
(Asuhan Kefarmasian) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di apotek............................................................ 83
Tabel XVI Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi B
(Akuntabilitas Praktek Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di apotek......................................................... 84
Tabel XVII Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi C
(Manajemen Praktis Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di apotek……………………………………… 85
Tabel XVIII Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi D
(Komunikasi Farmasi) dalam bidang pelayanan
kefarmasian di apotek............................................................ 86
Tabel XIX Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi E
(Pendidikan dan Pelatihan Farmasi) dalam bidang
pelayanan kefarmasian di apotek………………………… 87
Tabel XX Kesiapan responden dalam pelaksanaan kompetensi F
(Penelitian dan Pengembangan kefarmasian) dalam bidang
pelayanan kefarmasian di apotek………………………….. 88
xix
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel XXI Alasan-alasan responden mengenai ketidaksiapan
responden dalam menghadapi Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian
di Apotek…………………………………………………... 89
Tabel XXII Alasan-alasan responden mengenai kesiapan responden
dalam menghadapi Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian di
Apotek……………………................................................... 89
TabelXXIII Kesiapan responden dalam fungsi industrial Quality
Management di Industri…………………………………... 91
Tabel XXIV Kesiapan responden dalam fungsi industrial Production
Management di Industri…………………………………... 92
Tabel XXV Kesiapan responden dalam fungsi industrial Product
Development di Industri…………………………………... 93
Tabel XXVI Kesiapan responden dalam fungsi industrial Material
Management di Industri…………………………………... 93
Tabel XXVII Kesiapan responden dalam fungsi industrial Regulatory
and Product Information di Industri……………………… 94
Tabel XXVIII Alasan-alasan responden mengenai ketidaksiapan
responden dalam menghadapi Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian
di Industri………………………………………………….. 95
xx
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Tabel XXIX Alasan-alasan responden mengenai kesiapan responden
dalam menghadapi Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia dalam bidang pelayanan kefarmasian di
Industri…………………………………………………….. 96
xxi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR GAMBAR
Hal.
Gambar 1. Jenis kelamin responden di Jawa Barat .................................. 66
Gambar 2. Perguruan tinggi tempat menempuh pendidikan strata satu
farmasi dan pendidikan profesi Apoteker di Jawa Barat......... 67
Gambar 3. Distribusi minat responden pada tiga bidang pelayanan
kefarmasian di Jawa Barat ...................................................... 69
Gambar 4. Gambaran kesiapan responden dalam bidang Rumah Sakit
secara umum…………...................................................... 80
Gambar 5. Gambaran kesiapan responden dalam bidang Apotek secara
umum........................................................................................ 88
Gambar 6. Gambaran kesiapan responden dalam bidang Industri secara
umum........................................................................................ 95
Gambar 7. Distribusi minat responden pada tiga bidang pelayanan
kefarmasian di Jawa Barat ...................................................... 97
Gambar 8. Gambaran umum kesiapan responden...................................... 98
xxii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
DAFTAR LAMPIRAN
Hal.
Lampiran 1. Surat Pengantar Kuisioner Penelitian................................. 105
Lampiran 2. Kuisioner Penelitian........................................................... 106
Lampiran 3. Hasil Wawancara................................................................ 122
Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian............................................................ 126
xxiii
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB I
PENGANTAR
A. Latar Belakang
Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang bertujuan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan
kesehatan manusia yang dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama sebagai
suatu organisasi. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu sub sistem dari sistem
pelayanan kesehatan, ditinjau dari segi fungsi, yang berkaitan dengan obat atau
pengobatan (Anonim, 2004a). Mutu pelayanan kesehatan akan menjadi lebih baik
jika masing-masing profesi/tenaga kesehatan memberikan pelayanannya secara
terpadu didasarkan pada standar profesi, etika, dan norma masing-masing, termasuk
juga profesi farmasi. Oleh karena itu, profesi farmasi juga diharapkan mampu untuk
menjaga dan meningkatkan mutu pelayanannya.
Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) telah menetapkan pemberlakuan
buku Standar Kompetensi Farmasis Indonesia sebagai suatu standar dan acuan bagi
apoteker Indonesia dalam melaksanakan aktivitas keprofesiannya. Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia merupakan upaya ISFI untuk mempertahankan dan
meningkatkan mutu pelayanan apoteker Indonesia kepada masyarakat sesuai
perkembangan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Harapannya, setiap bidang
pelayanan farmasi baik di industri, apotek, rumah sakit dan komunitas klinis lainnya
tetap dipegang oleh apoteker (Anonim, 2004a).
Salah satu faktor penentu kemampuan profesi farmasi memenuhi kebutuhan
masyarakat adalah program pendidikannya. Drs. Ahaditomo, M.S., menyatakan
1
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2
bahwa keahlian farmasi diperoleh selama pendidikan tinggi kefarmasian
(Anonim, 2004a). Walaupun demikian, Eddie Lembong melihat bahwa mata ajaran
yang diajukan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan
pemakai/konsumen/masyarakat. Kesenjangan antara materi dengan keterampilan
yang dibutuhkan di lapangan sangat terasa di Indonesia, dimana sebagai suatu profesi
sangat terasa bahwa farmasi tidak sangat mampu memenuhi kebutuhan riil di
masyarakat. Hal ini terkemuka setelah ia melakukan pengkajian secara selintas
kurikulum pendidikan farmasi di beberapa lembaga pendidikan terkemuka di
Indonesia yang tertuang di dalam buku peringatan 50 tahun pendidikan farmasi
Institut Teknologi Bandung.
Drs. Ahaditomo, M.S. mengharapkan bahwa seorang apoteker yang baru
menyelesaikan pendidikannya diharapkan untuk mengacu pada Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia dalam melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai bidang minatnya
(Anonim, 2004a). Dari sinilah penulis mendapatkan ide untuk mengadakan
penelitian mengenai kesiapan para calon apoteker untuk memenuhi Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia. Penulis merasa perlunya data-data yang dapat
menunjukkan gambaran nyata kesiapan calon apoteker dalam menghadapi Standar
Profesi Farmasi Indonesia.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3
1. Rumusan masalah
Dari latar belakang yang telah dikemukakan muncul beberapa permasalahan.
a. Bagaimana pola distribusi minat mahasiswa program profesi apoteker di dua
perguruan tinggi di Propinsi Jawa Barat untuk melakukan pelayanan
kefarmasian di bidang industri, rumah sakit dan apotek?
b. Apakah mahasiswa program profesi apoteker di dua perguruan tinggi di
Propinsi Jawa Barat siap menghadapi Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia?
2. Keaslian penelitian
Penelitian tentang Standar Kompetensi Farmasis Indonesia yang sudah
dilakukan adalah mengkaji tentang sikap apoteker di apotek terhadap Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia. Sepengetahuan penulis, penelitian yang
berkaitan dengan kesiapan mahasiswa program profesi apoteker menghadapi
Standar Kompetensi Farmasis Indonesia belum pernah dilakukan. Beberapa
penelitian yang sudah pernah dilakukan berhubungan dengan Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia.
a. Sikap Apoteker di Apotek pada Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
terhadap Standar Kompetensi Farmasis Indonesia (Nurjaman, 2004).
b. Sikap Apoteker di Apotek pada Kecamatan Danurejan Kotamadya Jogjakarta
terhadap Standar Kompetensi Farmasis Indonesia (Kuncoro, 2004)
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
4
3. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas
mengenai kesiapan para calon apoteker untuk menghadapi Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia. Data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan bagi pihak-pihak terkait dalam menentukan tindak lanjut mengenai
pengetahuan dan kemampuan calon apoteker sehingga setiap calon apoteker siap
untuk menghadapi dan memenuhi Standar Kompetensi Farmasis Indonesia.
B. Tujuan Penelitian
Mengetahui pola distribusi minat mahasiswa program profesi apoteker untuk
melakukan pelayanan kefarmasian di bidang industri, rumah sakit dan apotek dan
kesiapan mahasiswa program profesi apoteker dalam menghadapi Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia dan di dua perguruan tinggi di Propinsi Jawa Barat.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA
A. Perubahan Konsep Pelayanan Farmasi
Pada awalnya, apoteker berfungsi sebagai peracik obat untuk diserahkan
kepada pasien di Apotek. Berkembangnya industri untuk memproduksi obat berskala
besar mengubah peranan apoteker dari peracik obat menjadi pendistribusi obat.
Perkembangan ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kebutuhan obat, berkembangnya
ilmu pengetahuan dan teknologi, tekanan kompetisi perdagangan, inovasi dalam
penemuan obat baru, lahirnya berbagai penyakit baru dan berbagai hal lain. Pada
situasi ini, arah pelayanan kefarmasian adalah pemenuhan terhadap kebutuhan
masyarakat akan obat, yang selanjutnya disebut drug oriented. Berdasarkan hasil
evaluasi penggunaan obat, diketahui terjadi banyak pemasalahan yang timbul
berkenaan dengan penggunaan obat. Walaupun demikian, makna obat sebagai media
untuk proses kesehatan tidak berubah. Hal ini kemudian mendorong dan
membelokkan arah orietasi pelayanan kefarmasian menjadi patient oriented
(Anonim, 2004a). Terjadinya perubahan konsep pola penyakit, penatalaksanaannya
ke pola hidup sehat dan promosi kesehatan ikut menjadi faktor terjadinya perubahan
pola pelayanan kefarmasian ini (Sudjaswadi, 2002).
Saat ini, pelayanan kefarmasian berorientasi pada pasien dan mengacu pada
filosofi asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian adalah tanggung jawab profesi
dalam hal farmakoterapi dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah dan
menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan
sehingga dapat mencapai keluaran yang dapat menjaga atau meningkatkan kualitas
5
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6
hidup pasien. Dalam konsep ini, apoteker diajak untuk mewujudkan pengobatan
rasional bagi masyarakat, yang menyeimbangkan aspek klinis dan ekonomi
berdasarkan kepentingan pasien. Apoteker tidak lagi sekedar menjual obat kepada
pasien atau masyarakat, tetapi juga harus menjamin tersedianya obat yang berkualitas
dalam jumlah yang cukup, aman, nyaman digunakan, dan harga terjangkau serta
pada saat pemberiannya disertai informasi yang memadai, diikuti pemantauan pada
saat penggunaan obat dan akhirnya dilakukan evaluasi (Anonim, 2004a).
B. Profesi
Profesi adalah suatu kelompok pekerjaan yang memiliki karakteristik
khusus, termasuk di dalamnya tehnik keahlian dengan tingkat tertinggi, berkomitmen
untuk pelayanan kemasyarakatan, melakukan monopoli dalam pekerjaannya dan
punya otonomi atas semua pekerjaannya. Seorang dengan pekerjaan profesi akan
mendapatkan tingkat sosial dan status yang tinggi. Profesionalisme lebih bermakna
sebagai strategi dari satu kelompok pekerjaan untuk mencapai dan memelihara
profesinya (Harding dkk, 1994). Banyak kriteria untuk menentukan suatu pekerjaan
adalah suatu profesi, antara lain
1. Unusual learning, yaitu dididik dan menerima pengetahuan yang khas dan
merupakan lulusan dari perguruan tinggi, sehingga tidak diperoleh di tempat lain
atau bidang yang berbeda.
2. Pelayanannya bersifat altruistik (tidak mementingkan diri sendiri dan
mementingkan kepentingan orang lain)
3. Telah mengucapkan sumpah
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7
4. Memiliki kode etik
5. Memiliki standar profesi, yaitu pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan profesi secara baik (Anonim, 1992)
6. Memiliki pengakuan hukum (adanya undang-undang maupun ketentuan
peraturan perundang-undangan lain)
7. Memiliki perijinan (Surat Ijin Praktek atau Surat Ijin Kerja)
8. Memiliki wadah profesi yang menunjukkan jati diri profesional
9. Bersifat otonomi dan independensi
10. Bertemu dan berinteraksi dengan klien atau penderita
11. Confidental relationship dalam pelayanannya.
(Sulasmono, 1997)
C. Apoteker
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek memberikan definisi Apoteker sebagai
“sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan
kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker”.
Apoteker adalah satu-satunya profesi yang memiliki otoritas profesi dalam
proses kefarmasian. Otoritas yang melekat pada diri farmasis/apoteker adalah
sebagai akibat penguasaan atas keahliannya dibidang iptek kefarmasian melalui
pengalaman belajar-mengajar di pendidikan tinggi kefarmasian dan pengalaman
keprofesian yang kemudian disumpah sebelum menjalankan keahliannya dalam
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
bentuk keprofesian sehari-hari. Dan pada hakekatnya peristiwa pembuatan obat
merupakan peristiwa iptek, manajemen, etik, moral dan obligasi kemanusiaan
(Ahaditomo, 2000).
Farmasi dapat digolongkan sebagai suatu profesi karena menunjukkan
beberapa ciri khusus.
1. Monopoli pekerjaan (Monopoly of Practice). Monopoli pekerjaan yang
dilakukan profesi dijamin dan dilindungi oleh negara (Harding, 1993). Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan mengatur
mengenai pekerjaan kefarmasian.
Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027 tahun 2004 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah
lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di
Indonesia sebagai Apoteker.
Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992 dan Keputusan Menteri
Kesehatan No. 1027 tahun 2004 ini menjadi bukti itu bahwa profesi farmasi
memiliki pengakuan secara hukum di Indonesia. Seseorang yang apoteker tidak
diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
2. Memiliki pengetahuan khusus dan pelatihan dalam jangka waktu yang lama
(Specialised knowledge and lengthy training). Untuk diterima menjadi anggota
profesi, seseorang harus menjalani pendidikan intensif yang bervariasi dengan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
9
spesialisasi tinggi. Untuk menjadi lulusan farmasi membutuhkan masa
pendidikan empat sampai lima, kemudian diikuti dengan satu tahun pendidikan
profesi untuk mendapatkan gelar apoteker. Pada saat menempuh masa
pendidikan, apoteker dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan khusus yang
disesuaikan dengan tugasnya dalam mempersiapkan dan menerapkan
penggunaan obat secara klinis (Harding, 1993). Lembaga Pendidikan Tinggi
farmasi mempunyai andil yang besar bagi perkembangan sejarah kefarmasian
pada masa-masa selanjutnya (Sirait, 2001).
3. Berorientasi pada pelayanan (Service Orientations). Pernyataan ini
menandakan bahwa anggota profesi harus bekerja sebaik-baiknya untuk
memenuhi keinginan client. Anggota profesi tidak diperbolehkan untuk memaksa
client dengan maksud untuk memenuhi kebutuhannya pribadi. Pelayanan yang
dilakukan oleh apoteker termasuk di dalamnya adalah menyediakan obat-obatan
dan perlengkapannya, membantu terapi pada penyakit ringan, dan memberikan
informasi tentang kesehatan (Harding, 1993).
4. Pengaturan diri (Self-regulation). Profesi merupakan pekerjaan yang berbeda
dari pekerjaan yang lain sehingga profesi diberikan kebebasan dalam mengatur
dirinya sendiri. Organisasi profesi diperbolehkan untuk mengatur sistem
pendidikan, memutuskan seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi
anggota profesi dan memperkirakan seseorang yang berkompeten dalam
menjalankan pekerjaannya (Harding, 1993). Asuhan kefarmasian merupakan
bukti pengaturan profesi farmasi terhadap standar pelayanan yang dapat
dilakukan oleh farmasis di seluruh Dunia. Di Indonesia pengaturan tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
diwujudkan dengan adanya Sumpah/Janji Apoteker yang diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 20 tahun 1962, Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia yang
diatur dalam keputusan kongres nasional XVII ISFI nomor: 007/KONGRES
XVII/ISFI/2005 dan Standar Kompetensi Farmasis Indonesia yang diterbitkan
tahun 2004.
Peranan profesi farmasi juga telah digariskan oleh WHO yang dikenal
dengan istilah seven stars pharmacist.
1. Care-giver. Apoteker merupakan pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan
klinis, analitis, teknis, sesuai peraturan perundang-undangan. Saat memberikan
pelayanan, apoteker harus berinteraksi dengan pasien secara individu maupun
kelompok. Apoteker juga harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem
pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dan pelayanan farmasis yang
dihasilkan harus bermutu tinggi.
2. Decision-maker. Apoteker mendasarkan pekerjaannya pada kecukupan,
keefikasian dan biaya yang efektif dan efisiensi terhadap seluruh penggunaan
sumber daya manusia, obat, bahan kimia, peralatan, prosedur, pelayanan, dan
lain-lain. Untuk mencapai tujuan tersebut kemampuan dan ketrampilan apoteker
perlu diukur untuk kemudian hasilnya dijadikan dasar dalam menentukan
pendidikan dan pelatihan yang diperlukan.
3. Communicator. Apoteker mempunyai kedudukan penting dalam berhubungan
dengan pasien maupun profesi kesehatan yang lain, oleh karena itu harus
mempunyai kemampuan berkomunikasi yang cukup baik. Komunikasi tersebut
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
11
meliputi komunikasi verbal, non verbal, mendengar, dan kemampuan menulis
dengan menggunakan bahasa sesuai kebutuhan.
4. Leader. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang
empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola
keputusan.
5. Manager. Apoteker harus efektif dalam mengelola sumber daya (manusia, fisik,
anggaran) dan informasi, juga harus dapat dipimpin dan memimpin orang lain
dalam tim kesehatan. Lebih jauh lagi, apoteker mendatang harus tanggap
terhadap kemajuan teknologi informasi dan bersedia berbagi informasi mengenai
obat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan obat.
6. Life-long learner. Apoteker harus senang belajar sejak kuliah dan semangat
belajar harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja untuk menjamin bahwa
keahlian dan ketrampilan yang selalu baru (up-date) untuk melakukan praktek
profesi. Apoteker juga harus mempelajari cara belajar yang efektif.
7. Teacher. Apoteker mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan melatih
apoteker generasi mendatang. Partisipasinya tidak hanya dalam berbagai ilmu
pengetahuan baru satu sama lain, tetapi juga kesempatan memperoleh
pengalaman dan peningkatan ketrampilan (Anonim, 2004).
D. Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia
Ciri suatu profesi diantaranya adalah memiliki kode etik (Sulasmono,1997).
Kode etik merupakan asas dan norma yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12
sebagai landasan ukuran tingkah laku (Salim, 1991). Kode Etik Apoteker Indonesia
adalah suatu aturan moral sebagai rambu-rambu yang membatasi seorang Apoteker
dalam menjalankan pekerjaan keprofesiannya dari perbuatan tercela dan merugikan
martabat profesi apoteker dan organisasi profesi (Sulasmono, 1997). Isi kode etik
apoteker/farmasis Indonesia berdasarkan keputusan kongres nasional XVII ISFI
nomor : 007/KONGRES XVII/ISFI/2005 pada tanggal 18 Juni 2005.
KODE ETIK APOTEKER/FARMASIS INDONESIA
Mukamadiah Bahwasanya seorang Apoteker/Farmasis di dalam menjalankan tugas
kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa
Apoteker/Farmasisdidalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker/Farmasis
Menyadari akan hal tersebut Apoteker/Farmasis di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu:
BAB I
Kewajiban Umum Pasal 1: sumpah/janji
Setiap Apoteker/Farmasis harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker/Farmasis
Pasal 2 Setiap Apoteker/Farmasis harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia
Pasal 3 Setiap Apoteker/Farmasis harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker/Farmasis Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya
Pasal 4 Setiap Apoteker/Farmasis harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya
Pasal 5 Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker/Farmasis harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian
Pasal 6 Seorang Apoteker/Farmasis harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13
Pasal 7 Seorang Apoteker/Farmasis harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya
Pasal 8 Seorang Apoteker/Farmasis harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
BAB II Kewajiban Apoteker Terhadap Penderita
Pasal 9 Seorang Apoteker/Farmasis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani
BAB III
Kewajiban Apoteker Terhadap Teman Sejawat Pasal 10
Setiap Apoteker/Farmasis harus memperlukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan
Pasal 11 Sesama Apoteker/Farmasis harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik
Pasal 12 Setiap Apoteker/Farmasis harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker/Farmasis di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
BAB IV
Kewajiban Apoteker Terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lainnya Pasal 13
Setiap Apoteker/Farmasis harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan.
Pasal 14 Setiap Apoteker/Farmasis hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
BAB V Penutup Pasal 15
Setiap Apoteker/Farmasis bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker/Farmasis Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14
hari. Jika seorang Apoteker/Farmasis baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik Apoteker/Farmasis Indonesia, maka dia wajib mengkui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa
E. Standar Profesi
Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang
tenaga kesehatan pada pasal 21 ayat (1), standar profesi tenaga kesehatan adalah
pedoman yang harus dipergunakan oleh tenaga kesehatan sebagai petunjuk dalam
menjalankan profesinya secara baik. Menurut penjelasan atas Undang-Undang no. 29
tahun 2004 tentang praktik kedokteran umum pada pasal 50, standar profesi adalah
batasan kemampuan (knowledge, skill, and profesional attitude minimal) yang harus
dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada
masyarakat secara mandiri.
Menurut penjelasan atas Undang-Undang no. 29 tahun 2004 tentang praktik
kedokteran umum pada pasal 50, standar profesi dibuat oleh organisasi profesi.
Menurut Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pada
pasal 21 ayat (52), standar profesi tanaga kesehatan ditetapkan oleh menteri. Pada
penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
pada pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menetapkan standar profesi untuk
masing-masing jenis tenaga kesehatan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari
para ahli di bidang kesehatan dan atau yang mewakili ikatan profesi tenaga
kesehatan. Pada Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
pada pasal 24 disebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga
kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15
F. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia
Standar Kompetensi Farmasis Indonesia merupakan suatu standar yang
berisi ukuran kualitas pelayanan kefarmasian yang mengacu pada asuhan
kefarmasian, sehingga apoteker Indonesia dapat memberikan pelayanan yang
seragam kepada konsumen atau masyarakat, baik yang dilakukan di rumah sakit,
apotek, lembaga riset dan industri. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia berguna
untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan farmasis seseuai
prkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat akan selalu mendapatkan
pelayanan terbaik dari profesi apoteker (Anonim, 2004a).
Berdasarkan surat keputusan badan pimpinan pusat Ikatan Sarjana Farmasi
Indonesia nomor: 031008/BPP/SK.09 tanggal 8 Oktober 2003, maka Standar
Kompetensi Farmasis Indonesia telah diberlakukan sebagai standar dan acuan bagi
Apoteker Indonesia dalam menjalankan aktivitas keprofesiannya. Pemberlakuan
Standar Kompetensi Farmasis Indonesia ini semakin menguatkan kedudukan farmasi
sebagai sebuah profesi. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia meliputi tiga bidang
pelayanan kefarmasian, yaitu Rumah Sakit, Apotek dan Industri.
G. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di Rumah Sakit
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit,
Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang
beredar di Rumah Sakit tersebut. Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola
oleh Apoteker yang mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian farmasi
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
Rumah Sakit. Personalia yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit
dipersyaratkan terdaftar di Departemen Kesehatan, terdaftar di asosiasi profesi,
mempunyai ijin kerja dan mempunyai Surat Keputusan (SK) penempatan.
Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga farmasi
profesional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan
baik dari segi aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun dengan kuantitas
dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan
pelanggan.
Berikut adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker
yang akan bekerja di rumah sakit yang didasarkan pada Standar Kompetensi
Farmasis Indonesia yang disusun oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) dan
dilihat kesesuaiannya dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
dan Kode Etik Apoteker / Farmasis Indonesia.
1. Kompetensi A : Asuhan kefarmasian
a. Memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari dokter,
dokter gigi atau dokter hewan baik verbal maupun non verbal. Salah satu
kegiatan pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat di Rumah Sakit yang
tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit
pada bab VI adalah mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien. Resep adalah
permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker, untuk
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17
menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
Pada bab VI bagian 2.1. menyebutkan tentang pengkajian resep. Kajian resep
meliputi kegiatan yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan
farmasi dan persyaratan klinis. Persyaratan administrasi meliputi nama, umur,
jenis kelamin dan berat badan pasien; nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
tanggal resep; ruangan/unit asal resep persyaratan farmasi meliputi bentuk dan
kekuatan sediaan; dosis dan jumlah obat; stabilitas dan ketersediaan; aturan, cara
dan teknik penggunaan. Persyaratan klinis meliputi ketepatan indikasi, dosis, dan
waktu penggunaan obat; duplikasi pengobatan; alergi, interaksi, dan efek
samping obat; kontra indikasi dan efek aditif.
b. Memberikan pelayanan kepada pasien atas permintaan pasien itu sendiri
dalam rangka ingin melakukan pengobatan mandiri.
c. Memberikan pelayanan informasi obat. Pada bab VI bagian 2.4. mengenai
pelayanan informasi obat disebutkan bahwa
Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter, Apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Tujuan : i. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga
kesehatan di lingkungan Rumah Sakit ii. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang
berhubungan dengan obat, terutama Panitia/Komite Farmasi dan Terapi
iii. Meningkatkan profesionalisme Apoteker iv. Menunjang terapi obat yang rasional. Kegiatan : i. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara
aktif dan pasif ii. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui
telepon, surat atau tatap muka iii. Membuat buletin, lesflet, label obat
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18
iv. Menyediakan informasi bagi Komite/Panitia Farmasi dan Terapi sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit.
d. Memberikan konsultasi/konseling obat. Pada bab VI bagian 2.5. mengenai
konseling disebutkan bahwa
Konseling merupakan suatu proses yang sistematik untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan pengambilan dan penggunaan obat pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Tujuan : Memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan mengenai nama obat, tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara penggunaan obat, lama penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan obat dan penggunaan obat lain.
e. Membuat formulasi khusus sediaan obat yang mendukung proses terapi.
Kompetensi ini disebutkan pada bab VI bagian dispensing sediaan farmasi
khusus
Dispensing dibedakan berdasarkan atas sifat sediaannya : a. Dispensing sediaan farmasi parenteral nutrisi merupakan kegiatan
pencampuran nutrisi parenteral yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai kebutuhan pasien dengan menjaga stabilitas sediaan, formula standar dan kepatuhan terhadap prosedur yang menyertai. Kegiatan : 1) mencampur sediaan karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral
untuk kebutuhan perorangan 2) mengemas ke dalam kantong khusus untuk nutrisi
b. Dispensing sediaan farmasi pencampuran obat steril melakukan pencampuran obat steril sesuai kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas, dan stabilitas obat maupun wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Kegiatan : 1) mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus 2) melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan
pelarut yang sesuai 3) mengemas menjadi sediaan siap pakai
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19
f. Melakukan monitoring efek samping obat. Pada bab VI bagian 2.3.disebutkan
mengenai pemantauan dan pelaporan efek samping obat.
Pemantauan dan pelaporan efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi. Kegiatan : i. kegiatan menganalisa laporan efek samping obat
ii. mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang mempunyai resiko tinggi mengalami efek samping obat
iii. mengisi formulir efek samping obat iv. melaporkan ke panitia Efek Samping Obat Nasional.
g. Pelayanan klinik berbasis farmakokinetika. Salah satu bentuk pelayanan klinis
berbasis farmakokinetika adalah pemantauan kadar obat dalam darah. Hal ini
tercantum pada bab VI bagian 2.6.
Melakukan pemeriksaan kadar beberapa obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit. Tujuan: 1. mengetahui kadar obat dalam darah 2. memberikan rekomendasi kepada dokter yang merawat Kegiatan: 1. memisahkan serum dan plasma darah 2. memeriksa kadar obat yang terdapat dalam plasma dengan alat
TDM 3. membuat rekomendasi kepada dokter berdasarkan hasil pemeriksaan Faktor-faktor yang diperhatikan: 1. alat Therapeutic Drug Monitoring 2. reagen sesuai obat yang diberikan
h. Penatalaksanaan obat sitostatika dan obat atau bahan yang setara. Pada Bab
II dijelaskan bahwa salah satu pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat
dan alat kesehatan adalah melakukan penanganan obat kanker. Pada Bab VI
dijelaskan tentang dispensing sediaan farmasi berbahaya termasuk didalamnya
penanganan obat kanker.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
20
Merupakan penanganan obat kanker secara aseptis dalam kemasan siap pakai sesuai kebutuhan pasien oleh tenaga farmasi yang terlatih dengan pengendalian pada keamanan terhadap lingkungan, petugas maupun sediaan obatnya dari efek toksik dan kontaminasi, dengan menggunakan alat pelindung diri, mengamankan pada saat pencampuran, distribusi, maupun proses pemberian kepada pasien sampai pembuangan limbahnya. Secara operasional dalam mempersiapkan dan melakukan harus sesuai prosedur yang ditetapkan dengan alat pelindung diri yang memadai, sehingga kecelakaan terkendali Kegiatan: 1. melakukan perhitungan dosis secara akurat 2. melarutkan sediaan obat kanker dengan pelarut yang sesuai 3. mencampur sediaan obat kanker sesuai dengan protokol pengobatan 4. mengemas dalam kemasan tertentu 5. membuang limbah sesuai prosedur yang berlaku
i. Melakukan evaluasi penggunaan obat. Pada bab VI bagian 2.8. disebutkan
mengenai pengkajian penggunaan obat
Pengkajian penggunaan obat merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat-obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif dan terjangkau oleh pasien. Tujuan : i. Mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat
pada pelayanan kesehatan/dokter tertentu ii. Membandingkan pola penggunaan obat pada pelayanan
kesehatan/dokter satu dengan yang lain iii. Penilaian berkala atas penggunaan obat spesifik iv. Menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat
Pada bab III juga disebutkan perlunya tinjauan terhadap penggunaan obat di
Rumah Sakit dengan mengkaji medical record dibanding dengan standar
diagnosa dan terapi.
2. Kompetensi B : Akuntabilitas praktek farmasi
a. Menjamin praktek kefarmasian berbasis bukti ilmiah dan etika profesi.
Pada bab II diatur bahwa tugas pokok farmasi Rumah Sakit adalah
menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur
kefarmasian dan etik profesi. Pada bab VI mengenai pelayanan kefarmasian
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
dalam penggunaan obat dan alat kesehatan disebutkan juga bahwa salah satu
peran Apoteker adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut
obat kepada staf medis dan perawat.
b. Merancang, melaksanakan, memonitor dan evaluasi dan mengembangkan
standar kerja sesuai arahan pedoman yang berlaku. Pada bab II tertulis
Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan farmasi itu sendiri. Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instansi, panitia/komite farmasi dan terapi serta para Apoteker. Dalam pengelolaan perbekalan farmasi, kebijakan dan prosedur meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pembuatan/produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyerahan. Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi. Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu pelayanan.
c. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan profesional yang diambil.
Pada bab II menyebutkan bahwa
Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di Rumah Sakit tersebut. Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi. Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.
d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait atau bertindak
mandiri dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat obat. Pada bab VI
disebutkan bahwa penanganan obat kanker harus dilakukan secara aseptis dan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22
pembuangan limbah harus mengikuti prosedur yang berlaku sehingga keamanan
lingkungan dapat dikendalikan.
e. Melakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan
berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan “stakeholder”. Pada bab I
disebutkan
Mutu pelayanan farmasi Rumah Sakit adalah pelayanan farmasi yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan profesi yang ditetapkan serta sesuai dengan kode etik profesi farmasi. Pengendalian mutu adalah suatu mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil, sehingga terbentuk proses peningkatan mutu pelayanan farmasi yang berkesinambungan.
3. Kompetensi C : Manajemen praktis farmasi
a. Merancang, membuat, mengetahui, memahami, dan melaksanakan regulasi
dibidang farmasi. Penjabaran dari kompetensi tersebut adalah dengan
menampilkan semua kegiatan operasional kefarmasian di farmasi rumah sakit
berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dari tingkat lokal,
regional, nasional maupun internasional. Pada bab III disebutkan bahwa
Panitia Farmasi dan Terapi ikut membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di Rumah Sakit sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.
Hal ini juga disebutkan pada pasal 8 Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia,
yaitu bahwa seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan
perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi
pada khususnya.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23
b. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan farmasi rumah sakit yang
efektif dan efisien. Penjabaran kompetensi di atas adalah dengan mendefinisikan
falsafah asuhan kefarmasian, visi, misi, isu-isu pengembangan, penetapan
strategi, kebijakan, program dan menerjemahkan ke dalam rencana kerja (plan of
action). Pada bab VI tentang pengelolaan perbekalan farmasi disebutkan bahwa
Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
Pada bab II mengenai fungsi pengelolaan farmasi tertulis
1. memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan Rumah
Sakit 2. merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal 3. mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan
yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku 4. memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 5. menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesisfikasi dan
ketentuan yang berlaku 6. menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan
persyaratan kefarmasian 7. mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di
Rumah Sakit c. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat yang efektif dan efisien.
Penjabaran dari kompetensi di atas adalah dengan melakukan seleksi,
perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengamanan
persediaan, perancangan dan pelaksanaan sistem distribusi, melakukan
dispensing serta evaluasi penggunaan obat dalam rangka pelayanan kepada
pasien yang terintegrasi dalam asuhan kefarmasian dan sistem jaminan mutu
pelayanan. Pada bab VI disebutkan bahwa salah satu tujuan pelayanan
kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan adalah memberikan
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24
pelayanan farmasi yang dapat menjamin efektifitas, keamanan dan efisiensi
penggunaan obat. Pada bab II mengenai fungsi pelayanan kefarmasian dalam
penggunaan obat dan alat kesehatan tertera kegiatan-kegiatan yang dilakukan
1) mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien 2) megidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat
dan alat kesehatan 3) mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan
alat kesehatan 4) memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat
kesehatan 5) memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga 6) memberi konseling kepada pasien/keluarga 7) melakukan pencampuran obat suntik 8) melakukan penyiapan nutrisi parenteral 9) melakukan penanganan obat kanker 10) melakukan penentuan kadar obat dalam darah 11) melakukan pencatatan setiap kegiatan 12) melaporkan setiap kegiatan
d. Merancang organisasi kerja yang meliputi ; arah dan kerangka organisasi,
sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, termasuk sistem informasi
manajemen. Pada bab III disebutkan
Bagan organisasi merupakan bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan wewenang serta fungsi. Kerangka organisasi minimal mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan harus selalu dinamis sesuai perubahan yang dilakukan yang tetap menjaga mutu sesuai harapan pelanggan.
Pada bab II tertulis
Bagan organisasi menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25
e. Merancang, melaksanakan, memantau dan menyesuaikan struktur harga,
berdasarkan kemampuan bayar dan kembalian modal serta imbalan jasa
praktek kefarmasian. Pada bab VI disebutkan
Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan :
1. DOEN, Formularium Rumah Sakit, Standar Terapi Rumah Sakit, ketentuan setempat yang berlaku
2. Data catatan medik 3. Anggaran yang tersedia 4. Penetapan prioritas 5. Siklus penyakit 6. Sisa persedian 7. Data pemakaian periode yang lalu 8. Rencana pengembangan
f. Memonitor dan evaluasi penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional
mencakup aspek manajemen maupun klinis yang mengarah pada kepuasan
konsumen. Pada bab I disebutkan bahwa
Evaluasi adalah proses penilaian kinerja pelayanan farmasi di Rumah Sakit yang meliputi penilaian terhadap sumber daya manusia (SDM), pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian kepada pasien/pelayanan farmasi klinik.
Pada bab VIII tertulis
Tujuan khusus kegiatan evaluasi : 1. menghilangkan kinerja pelayanan yang substandar 2. terciptanya pelayanan farmasi yang menjamin efektifitas obat dan
keamanan pasien 3. meningkatkan efisiensi pelayanan 4. meningkatkan mutu obat yang diproduksi di Rumah Sakit sesuai
CPOB ( Cara Pembuatan Obat yang Baik) 5. meningkatkan kepuasan pelanggan 6. menurunkan keluhan pelanggan atau unit kerja terkait
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
Berdasarkan waktu pelaksanaan evaluasi, sibagi tiga jenis program evaluasi: 1. prospektif : program dijalankan sebelum pelayanan dilaksanakan.
Contoh : pembuatan standar, perijinan 2. konkuren : program dijalankan bersamaan dengan pelayanan
dilaksanakan Contoh : memantau kegiatan konseling Apoteker, peracikan resep oleh Asisten Apoteker
3. retrospektif : program pengendalian yang dijalankan setelah pelayanan dilaksanakan Contoh : survei konsumen, laporan mutasi barang
Metode evaluasi : 1. audit (pengawasan) : dilakukan terhadap proses hasil kegiatan
apakah sudah sesuai standar 2. review (penilaian) : terhadap pelayanan yang telah diberikan,
penggunaan sumber daya, penulisan resep 3. survei : untuk mengukur kepuasan pasien, dilakukan dengan angket
atau wawancara langsung 4. observasi : terhadap kesepatan pelayanan antrian, ketepatan
penyerahan obat. 4. Kompetensi D : Komunikasi farmasi
a. Memantapkan hubungan profesional antara farmasis dengan pasien dan
keluarganya dengan sepenuh hati dalam suasana kemitraan untuk
menyelesaikan masalah terapi obat pasien. Pada bab VI disebutkan tentang
Ronde/visite pasien, yaitu kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim
dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu tujuannya adalah menilai
kemajuan pasien. Pada pasal 9 Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia
disebutkan bahwa seorang Apoteker/Farmasis dalam melakukan pekerjaan
kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak
asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
b. Memantapkan hubungan profesional antara farmasis dengan tenaga
kesehatan lain dalam rangka mencapai keluaran terapi yang optimal
khususnya dalam aspek obat. Pada bab VI disebutkan tentang Ronde/visite
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27
pasien, yaitu kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap bersama tim dokter dan
tenaga kesehatan lainnya. Tujuan lain yang dapat dilihat dari kegiatan ini adalah
bekerjasama dengan tenaga kesehatan lain untuk menilai kemajuan pasien. Pada
bab III mencantumkan salah satu bentuk kerjasama profesional antara farmasis
dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu di dalam Panitia Farmasi dan Terapi.
Panitia Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan
komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, dimana anggotanya terdiri
dari dokter yang mewakili pesialisasi-spesialisasi yang ada di Rumah Sakit, dan
Apoteker wakil dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga kesehatan lainnya. Pada
pasal 13 Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia disebutkan bahwa setiap
Apoteker/Farmasis harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun
dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan
menghormati sejawat petugas kesehatan. Pada pasal 14 juga disebutkan bahwa
setiap Apoteker/Farmasis hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau
perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan
masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
c. Memantapkan hubungan dengan semua tingkat/lapisan manajemen dengan
bahasa manajemen berdasarkan atas semangat asuhan kefarmasian. Pada bab IV
mengenai tenaga fungsional, Apoteker dituntut untuk memiliki kemampuan
dalam mengelola manajemen praktis farmasi dan kemampuan melakukan
akuntabilitas praktek kefarmasian.
d. Memantapkan hubungan dengan sesama farmasis berdasarkan saling
menghormati dan mengakui kemampuan profesi demi tegaknya martabat profesi.
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28
Pada pasal 10 Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia disebutkan bahwa setiap
Apoteker/Farmasis harus memperlukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri
ingin diperlakukan. Dan pada pasal 12 disebutkan bahwa setiap
Apoteker/Farmasis harus mempergunakan setiap kesempatan untuk
meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker/Farmasis di dalam
memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa
saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
5. Kompetensi E : Pendidikan dan pelatihan farmasi
a. Memotivasi, mendidik dan melatih farmasis lain dan mahasiswa farmasis
dalam penerapan asuhan kefarmasian. Pada bab II pada bagian
pengembangan staf dan program pendidikan telah mengatur tentang
penyelenggaraan pendidikan, meliputi penggunaan obat dan penerapannya,
pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi dan praktikum farmasi bagi siswa
farmasi dan pasca sarjana farmasi. Pada bab II ini juga disebutkan bahwa
Apabila ada pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi atau tenaga farmasi lainnya, maka harus ditunjuk Apoteker yang memiliki kualifitasi pendidik/pengajar untuk mengawasi jalannya pelatihan tersebut.
. Pada bab VI disebutkan tentang tujuan dari kegiatan pendidikan dan pelatihan
Tujuan umum : 1. mempersiapkan sumber daya manusia farmasi untuk dapat
melaksanakan rencana strategi instalasi Rumah Sakit di waktu mendatang
2. menghasilkan calon Apoteker, ahli madya farmasi, asisten Apoteker yang dapat menampilkan potensi dan produktifitasnya secara optimal di bidang kefarmasian
Tujuan khusus : 1. meningkatkan pemahaman tentang farmasi Rumah Sakit 2. memahami tentang pelayanan farmasi klinik
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
29
3. meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan di bidang kefarmasian
Ruang lingkup kegiatan : 1. pendidikan formal 2. pendidikan berkelanjutan (internal dan eksternal) 3. pelatihan 4. pertemuan ilmiah (seminar, simposium) 5. studi banding 6. praktek kerja lapangan
b. Merencanakan dan melakukan aktivitas pengembangan staf, bagi teknisi di
bidang farmasi, pekarya dan juru resep dalam rangka peningkatan efisiensi
dan kualitas pelayanan farmasi yang diberikan. Pada Bab II bagian
pengembangan staf dan program pendidikan disebutkan bahwa
Setiap staf Rumah Sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Staf harus dibantu secara aktif untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi, perkumpulan dan institusi terkait. Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi : i. Penggunaan obat dan penerapannya
ii. Pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi Penambahan pengetahuan disesuaikan dengan tanggungjawab, sedangkan peningkatan keterampilan disesuaikan dengan tugas.
c. Berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk
meningkatkan kualitas diri dan kualitas praktek kefarmasian. Pada bab IV
mengenai kompetensi Apoteker sebagai pimpinan, disebutkan bahwa
1. Mempunyai kemampuan dan kemauan mengelola dan mengembangkan pelayanan farmasi
2. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri
Pada pasal 4 Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia disebutkan bahwa Setiap
Apoteker/Farmasis harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang
kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30
d. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam bidang kesehatan
umum, penyakit dan manajemen terapi kepada pasien, profesi kesehatan dan
masyarakat.
6. Kompetensi F : Penelitian dan pengembangan kefarmasian
a. Melakukan penelitian dan pengembangan, mempresentasikan dan
mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat
dan profesi kesehatan lain. Pada bab VII mencantumkan hal-hal mengenai
penelitian dan pengembangan.
7.2.1 Penelitian Penelitian yang dilakukan Apoteker di Rumah Sakit yaitu: a. Penelitian farmasetik, termasuk pengembangan dan menguji bentuk
sediaan baru. Formulasi, metode pemberian (konsumsi) dan sistem pelepasan obat dalam tubuh (Drug Release System)
b. Berperan dalam penelitian klinis yang diadakan oleh praktisi klinis, terutama dalam karakterisasi terapetik, evaluasi, pembandingan hasil Outcomes dari terapi obat dan regimen pengobatan.
c. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan, termasuk penelitian perilaku dari sosioekonomi seperti penelitian tentang biaya keuntungan cost-benefit dalam pelayanan farmasi
d. Penelitian operasional (operation research) seperti studi waktu, gerakan, dan evaluasi program dan pelayanan farmasi yang baru dan yang ada sekarang.
7.2.2 Pengembangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit di Rumah Sakit pemerintah kelas A dan B (terutama Rumah Sakit pendidikan) dan Rumah Sakit swasta sekelas, agar mulai meningkatkan mutu perbekalan farmasi dan obat-obatan yang diproduksi serta mengembangkan dan melaksanakan praktek farmasi klinis.
b. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan dan peningkatan mutu praktek kefarmasian. Pada
bab VII bagian 2 mengenai penelitian dan pengembangan menyebutkan
Pimpinan dan Apoteker Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus berjuang, bekerja jeras dan berkomunikasi efektif dengan semua pihak agar
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31
pengembangan fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang baru itu dapat diterima oleh pimpinan dan staf medik Rumah Sakit.
Inti dari kesesuaian antara Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di bidang
rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1197 tahun 2004 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Kode etik Apoteker/Farmasis
Indonesia dapat dilihat pada tabel II berikut.
Tabel I. Kesesuaian Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di bidang rumah sakit dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1197 tahun 2004 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan Kode Etik Apoteker/Farmasis Indonesia
No. Kompetensi (Kegiatan) Kepmenkes 1197 tahun
2004
Kode Etik
1. Kompetensi A : Asuhan Kefarmasian
a. Memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan baik verbal maupun non verbal.
√ √
b. Memberikan pelayanan kepada pasien atau masyarakat yang ingin melakukan pengobatan mandiri. - √
c. Memberikan pelayanan informasi obat. √ √ d. Memberikan konsultasi obat. √ √
e. Membuat formulasi khusus sediaan obat yang mendukung proses terapi. √ √
f. Melakukan monitoring efek samping obat. √ √ g. Pelayanan klinis berbasis farmakokinetik. √ √
h. Penatalaksanaan obat sitostatistika dan obat atau bahan yang setara √ √
i. Melakukan evaluasi penggunaan obat. √ √ 2. Kompetensi B : Akuntabilitas Praktek Farmasi
a. Menjamin praktek kefarmasian berbasis bukti ilmiah dan etika profesi. √ √
b. Merancang, melaksanakan, memonitor dan evaluasi dan mengembangkan standar kerja sesuai arahan pedoman yang berlaku.
√ -
c. Bertanggungjawab terhadap setiap keputusan profesional yang ambil. √ √
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32
Tabel I. Lanjutan
No. Kompetensi (Kegiatan) Kepmenkes 1197 tahun
2004
Kode Etik
d. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang terkait atau bertindak mandiri dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat obat.
√ -
e. Melakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memenuhi kepuasan stakeholder.
√ √
3. Kompetensi C : Manajemen Praktis Farmasi
a. Merancang, membuat, mengetahui, memahami, dan melaksanakan regulasi dibidang farmasi. √ √
b. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien.. √ √
c. Merancang, membuat, melakukan pengelolaan obat di apotek yang efektif dan efisien. √ √
d. Merancang organisasi kerja yang meliputi; arah dan kerangka organisasi, sumber daya manusia, fasilitas, keuangan, termasuk sistem informasi manajemen.
√ -
e. Merancang, melaksanakan, memantau, dan menyesuaikan struktur harga, berdasarkan kemampuan bayar dan kembalian modal serta imbalan jasa praktek kefarmasian.
√ √
f. Memonitor dan evaluasi penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional mencakup aspek manajemen maupun asuhan kefarmasian yang mengarah pada kepuasan konsumen
√ √
4. Kompetensi D : Komunikasi Farmasi
a. Memantapkan hubungan profesional antara apoteker dengan pasien dan keluarganya dengan sepenuh hati dalam suasana kemitraan untuk menyelesaikan masalah terapi obat pasien.
√ √
b. Memantapkan hubungan profesional antara apoteker dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka mencapai keluaran terapi yang optimal khususnya dalam aspek obat.
√ √
c. Memantapkan hubungan dengan semua tingkat/lapisan manajemen dengan bahasa manajemen berdasarkan atas semangat asuhan kefarmasian.
√ √
d. Memantapkan hubungan dengan sesama apoteker berdasarkan saling menghormati dan mengakui kemampuan profesi demi tegaknya martabat profesi.
- √
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33
Tabel I. Lanjutan
No. Kompetensi (Kegiatan) Kepmenkes 1197 tahun
2004
Kode Etik
5. Kompetensi E : Pendidikan dan Pelatihan Farmasi
a. Memotivasi, mendidik, dan melatih apoteker lain dan mahasiswa farmasi dalam penerapan asuhan kefarmasian. √ √
b. Merencanakan dan melakukan aktivitas pengembangan staf, bagi teknisi di bidang farmasi, pekarya, dan juru resep dalam rangka peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan farmasi yang diberikan.
√ √
c. Berpartisipasi aktif dalam pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas praktek kefarmasian.
√ √
d. Mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dalam bidang kesehatan umum, penyakit dan manajemen terapi kepada pasien, profesi kesehatan dan masyarakat.
√ √
6. Kompetensi F : Penelitian dan Pengembangan Kefarmasian
a. Melakukan penelitian dan pengembangan, mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat dan profesi kesehatan lain.
√ √
b. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam pengembilan keputusan dan peningkatan mutu praktek kefarmasian.
√ √
H. Standar Kompetensi Farmasis Indonesia di Apotek
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek mendefinisikan apotek sebagai
tempat, tertentu, tempat dilakukan pekerjan kefarmasian dan penyaluran sediaan
farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Secara umum, kompetensi
di Apotek hampir sama dengan kompetensi di Rumah Sakit. Perbedaan terletak pada
kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan asuhan kefarmasian. Pada bidang
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34
Apotek tidak mencantumkan kompetensi seperti yang terdapat di dalam kompetensi
Rumah Sakit sebagaimana tercantum di bawah ini
Membuat formulasi khusus sediaaan obat yang mendukung proases terapi
Pelayanan klinik berbasis farmakokinetika
Penatalaksanaan obat sitostatika dan obat atau bahan obat yang setara
Berikut adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker
yang akan bekerja di apotek yang didasarkan pada Standar Kompetensi Farmasis
Indonesia yang disusun oleh Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) dan dilihat
kesesuaiannya dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan
Kode Etik Apoteker / Farmasis Indonesia.
1. Kompetensi A : Asuhan kefarmasian
a. Memberikan pelayanan obat kepada pasien atas permintaan dari dokter,
dokter gigi atau dokter hewan baik verbal maupun non verbal. Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian Di Apotek menyebutkan bahwa resep adalah permintaan
tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker untuk
menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku. Pada bab III mengenai pelayanan menyebutka