Kesejawatan, Pembinaan dan

Pembelaan Profesi

DUDUT RUSTYADI

BHP2A IDI Wilayah Bali

SIMPOSIUM DAN WORKSHOP HUT IDI KE-64

IDI WILAYAH BALI/CABANG DENPASAR

CURRICULUM VITAE

Nama : dr. Dudut Rustyadi, SpF

Tempat, tgl lahir : Denpasar, 15 Maret 1970

Alamat : Jl. Tukad Pancoran II Perum. Batanghari

Putra Garden No.13 Panjer Denpasar

Telepon : + 62812 3994 234

E-mail :: rustyadi@gmail.com

Jabatan : - Kepala Instalasi Kedokteran Forensik

RSUP Sanglah

- Ketua Divisi Medikolegal Bagian/SMF

IKF FK UNUD/RSUP Sanglah

- Ketua Komite Etik dan Hukum BROS

- Anggota Komite Etik dan Hukum, dan Sub Komite Etik & Disiplin RSUP Sanglah

CURRICULUM VITAE

Jabatan :

- Ka.Tim PM DVI BIDDOKKES POLDA Bali

- Konsultan Forensik RS Bhayangkara

- Konsultan Medikolegal PT ABH Cab. Bali

- Konsultan Medikolegal di beberapa RS

Pendidikan :

- Dokter, FK UNS, lulus tahun 1998

- Spesialis Forensik, FKUI lulus tahun 2007

Pekerjaan :

- PNS

Organisasi :

- BHP2A IDI Wilayah Bali

- Ketua PDFI Cabang Bali & Nusra

CURRICULUM VITAE

Seminar/Pelatihan Medikolegal :

• “Menangkal Malpraktek Melalui Peningkatan

Kepekaan & Kesadaran Etik” , di Jakarta, 2004

• “Medikoetikolegal Aplikasi Hukum Kedokteran”,

Jakarta, 2005

• Antisipasi Sindroma 3 Tempat Praktek”, Jakarta,

2005

• “Aplikasi Hukum Disiplin Kedokteran dalam

Konteks UU Praktek Kedokteran RI” Jakarta, 2005.

• “Hubungan Dokter Pasien dalam Dugaan

Malpraktek serta Pemecahannya” Jakarta, 2006.

CURRICULUM VITAE

• Surviving Claims and Complains: Anticipating the New

Emerging Requirments of Hospital Act and Health Act,

Jakarta, 2009

• Bimbingan Teknis Penyusunan Hospital by Laws dan

Medical Staff by Laws, Yogyakarta , 2010

• Peningkatan Keterampilan Medikolegal di Rumah Sakit,

Yogyakarta, 2011

• Analisa secara Medikolegal kasus sengketa medis,

Jakarta, 2012

• Pelatihan mediator (ADR), Denpasar, 2013

• Lokakarya Nasional Hukum Kesehatan, Jakarta, 2014

Pokok Bahasan

• Nilai-nilai kesejawatan

• Mekanisme pembinaan profesionalisme

sejawat dokter anggota IDI

• Pengenalan biro hukum dan pembinaan

atau pembelaan anggota IDI

• Pembelaan dan advokasi profesi

kedokteran

Nilai-nilai Kesejawatan

Kewajiban dokter terhadap teman sejawat ;

- Memperlakukan sejawatnya sebagaimana ia ingin

diperlakukan. *

- Tidak boleh mengambil alih pasien dari

sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya

atau berdasarkan prosedur yang etis **

- Wajib merujuk ke Dokter/RS lain yang

mempunyai kemampuan lebih baik *

- * Pasal 18 dan ** Pasal 19 KODEKI tahun 2012

- *** SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman

Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS

-

Cont`...Nilai-nilai Kesejawatan

Menjunjung tinggi kesejawatan (The Golden Rule) ;

1. Hindari perbuatan tidak kolegial.

2. Hindari pencemaran nama baik.

3. Bimbingan dokter senior.

4. Tidak melecehkan sejawat.

5. Hati-hati dan menahan diri.

6. Tidak mempersulit rekomendasi.* * Pasal 18 KODEKI tahun 2012

Cont`...Nilai-nilai Kesejawatan

Pindah pengobatan ;

1.Konsul dan pengobatan lebih lanjut

2.Konsul dan saran pengobatan

3.Konsul dan rawat bersama.*

* Pasal 19 KODEKI tahun 2012

Pembinaan Profesionalisme

• Kata “Pembinaan” banyak muncul dalam tatanan

lembaga (organisasi), tetapi arti sebenarnya

mungkin tidak jelas bagi kebanyakan orang.

• Direktorat di Kementerian Kesehatan juga

menggunakan kata “pembinaan” atau “Bina” yang

tak menjelaskan arti “pembinaan”itu.

• Bagaimana bila dikaitkan dengan profesi dokter?

• Apakah pembinaan benar-benar sudah terjadi di

IDI dengan program P2KB nya?

Cont`...Pembinaan Profesionalisme

• Pengertian pembinaan adalah ;

upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk

memperoleh hasil yang lebih baik *

• Lalu apakah pembinaan profesi dokter?

• Supaya dokter lebih baik dalam melakukan

praktik kedokteran?

* KBBI

Cont`...Pembinaan Profesionalisme

• Tampaknya ada euphemism dalam

mengangkat istilah “pembinaan” karena

pada kenyataannya, pembinaan profesi

yang dimaksud dalam program P2KB

merupakan upaya pengawasan profesi

(professional oversight).

Cont`...Pembinaan Profesionalisme

• Program P2KB merupakan upaya pembinaan

bersistem agar dokter dalam menjalankan

profesinya dengan baik .

• Dengan cara selalu menjaga peningkatan

pengetahuan (knowledge) dan keterampilan

(skill), serta sikap (attitude) profesionalnya.

• Dalam prakteknya tidak dapat dilepaskan dari

mekanisme licensure atau pemberian izin praktik

Cont`...Pembinaan Profesionalisme

• Dalam profesinya seorang dokter (juga

profesi lain) harus memperbarui ilmu dan

keterampilannya karena ilmu kedokteran

selalu berkembang, masalah kedokteran

dan kesehatan juga selalu berubah.

• IDI bertanggungjawab menjamin dokter

yang bekerja di Indonesia adalah dokter

yang kompeten melakukan pradok.

Cont`...Pembinaan Profesionalisme

• IDI menjalankan tanggung jawab secara

“administratif”, dengan memberikan Rekomendasi

bagi dokter yang akan mengurus izin praktiknya,

dan mulai terlibat dalam proses sertifikasi dan

resertifikasi melalui perhimpunan (spesialis

maupun nonspesialis) di bawah IDI dengan

menyelenggarakan pembinaan bersistem bagi

anggotanya.

• Melalui program P2KB diharapkan dapat selalu

dijaga dan ditingkatkan profesionalisme dokter.

Biro Hukum dan Pembinaan/Pembelaan Anggota

(BHP2A) *

BHP2A dibentuk ditingkat pusat, wilayah dan bila

perlu di tingkat cabang.

Tugas dan wewenang

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan praktik

dokter serta kesadaran hukum kesehatan /

kedokteran.

b. Membela anggota dalam mendapatkan rasa

keadilan dalam menjalankan profesinya, baik

yang menyangkut masalah etik, hukum,

administrasi, atau organisasi.

* Pasal 48 AD/ART IDI

Cont`... BHP2A

Tugas dan wewenang

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait atau pihak-pihak lain yang

dianggap perlu.

Pembelaan dan advokasi Profesi Dokter

Program BHP2A:

• Pembinaan

• Pembelaan

• Koordinasi

PEMBINAAN BHP2A

Pembinaan meliputi upaya :

• Promotif

• Preventif

Cont`...Pembinaan BHP2A

Promotif :

• Pemahaman tentang Hukum Kesehatan

• Selalu dalam koridor hukum

• Citra profesi yang lebih baik ( bagi

anggota dan masyarakat )

• Meningkatkan mutu Yankes

Cont`... Pembinaan BHP2A

Preventif :

• Melakukan penyuluhan/ penyegaran, diskusi dan

workshop tentang Hukum Kesehatan

• Melakukan pembinaan anggota yang telah diberi sanksi

etik, disiplin dan hukum

• Melakukan advokasi perundang-undangan ( Permenkes,

Perpres, PP dan UU )

• Mengadakan pertemuan profesi atau antar profesi

kesehatan guna memahami perkembangan hukum

• Optimalisasi kerja sama antar instansi, misalnya dengan

Polri ( MOU )

PEMBELAAN BHP2A

Tahapan :

1. Laporan / Pengaduan - Temuan

2. Analisa dan Kesimpulan

3. Penatalaksanaan

4. Rehabilitasi

1. Laporan/Pengaduan -Temuan

a. Laporan/Pengaduan

• Dengan kuasa hukum (LSM/Pengacara)

• Tanpa kuasa hukum ( pasien/keluarga

pasien )

b. Temuan pengurus/ Laporan anggota IDI

lain dan atau dari masyarakat

2. Analisa dan Kesimpulan

• Verifikasi permasalahan dengan memanggil

pelapor atau teradu

• Membuat analisa permasalahan secara

medikolegal

• Melakukan kajian hukum kesehatan terkait

permasalahan

• Membuat kesimpulan sementara (terkait

unsur etik / disiplin / hukum)

3. Kasus Posisi & Tata laksana

• Putih ( tidak ada unsur etik, disiplin maupun

hukum ) ;

BHP2A wajib melakukan pembelaan anggota

terlapor/teradu dengan berkoordinasi dengan IDI

wilayah/cabang dimana tempat anggota

terlapor/teradu berasal.

• Abu-abu ( belum jelas unsurnya ) ;

melakukan verifikasi lebih lanjutmasalah,

analisa dan kajian

Cont`...Kasus Posisi

• Hitam: jelas melanggar Etik, Disiplin dan Hukum ;

a. Etik, maka IDI wajib ke MKEK, dan BHP2A wajib

melakukan pendampingan dan pembelaan sesuai

dengan AD/ART IDI.

b. Disiplin, maka IDI wajib melaporkan ke MKDKI,

dan BHP2A wajib melakukan pendampingan dan

pembelaan sesuai dengan AD/ART IDI.

Cont`...Kasus Posisi

c. Hukum, BHP2A wajib melakukan pendampingan

dan pembelaan sesuai dengan AD/ART IDI,

sebatas memberikan arahan/petunjuk proses

penegakan hukum, agar tidak keluar dari norma

hukum yang berlaku.

Bila perlu mencarikan Penasehat Hukum yang

kompeten dan menguasai Hukum Kesehatan

• Upaya penyelesaian disiplin dan hukum

(pidana/perdata) dengan melakukan pendekatan

penyelesaian secara non litigasi.

4. Rehabilitasi

• Memulihkan nama baik setelah selesai

menjalani sanksi etika, disiplin atau hukum

• Memberikan motivasi untuk bersemangat

kembali bekerja sesuai kode etik kedokteran

• Mengingatkan untuk selalu bekerja sesuai

norma yang berlaku dan etika profesi

KOORDINASI BHP2A

Hubungan ;

1. PB IDI - IDI Wilayah- IDI Cabang

2. BHP2A - MKEK/MKDKI/Penegak hukum

3. Divisi hukum dari masing-masing

perhimpunan

Cont`...Koordinasi BHP2A

Hubungan PB IDI-IDI Wilayah-IDI Cabang

• Merupakan hubungan koordinasi, bukan

komando

• Dalam rangka pembinaan atau

pembelaan, BHP2A Cabang dapat

meminta ke BHP2A Wilayah dan atau

langsung ke BHP2A Pusat

Cont`...Koordinasi BHP2A

Hubungan BHP2A - MKEK/MKDKI/Penegak hukum ;

• Pendampingan dan pembelaan anggota dilakukan

oleh BHP2A Cabang/Wilayah apabila pelaporan/

pengaduan masalah berada di Cabang/Wilayah

• Bila Pelaporan/Pengaduan ke BHP2A PB IDI

sedangkan permasalaham tersebut berada di

Cabang/Wilayah, maka BHP2A PB IDI akan

melimpahkan ke Cabang/Wilayah terkait untuk

dapat melakukan upaya penyelesaian secara

maksimal, sedangkan BHP2A PB IDI tetap

melakukan koordinasi dan pemantauan

Cont`...Koordinasi BHP2A

• Jika cabang/wilayah mengalami kesulitan

dalam upaya tersebut, maka BHP2A PB

IDI memberikan bantuan upaya

penyelesaian atau pembelaan.

Simpulan

• Memperlakukan sejawat sebagaimana ia ingin

diperlakukan merupakan hal yang utama dalam

nilai-nilai kesejawatan dokter.

• IDI bertanggungjawab menjamin dokter yang

bekerja di Indonesia adalah dokter yang kompeten

melakukan pradok melalui program P2KB.

• BHP2A bertugas membela anggota IDI untuk

mendapatkan rasa keadilan dalam menjalankan

profesinya, menyangkut masalah etik dan hukum.

ANY QUESTION ?