KESA Terampil

2008

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DIKLAT PEMBENTUKANAUDITOR TERAMPIL KESA

KODE MA : 1.110

EDISI KELIMA

KODE ETIK DANSTANDAR AUDIT

Kode Etik dan Standar Audit

Pusdiklatwas BPKP ? 2008 ii

Judul Modul : Kode Etik dan Standar Audit

Penyusun : Drs. H.T. Redwan Jaafar, Ak.

Sumiyati, Ak., M.F.M.

Perevisi Pertama : Drs. H.T. Redwan Jaafar, Ak.

Drs. Wawan Trangawan

Perevisi Kedua : Teguh Widhyo Utomo, Ak.

Sunaryono, Ak., M.M.

Perevisi Ketiga : Sigit Susilo Broto, Ak., M.Comm.

Perevisi Keempat : John Elim, Ak., MBA

Pereviu : Linda Ellen Theresia, SE., MBA

Editor : Riri Lestari, Ak

Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKPdalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Pembentukan Auditor

Terampil

Edisi Pertama : Tahun 1998

Edisi Kedua (Revisi Pertama) : Tahun 2000

Edisi Ketiga (Revisi Kedua) : Tahun 2002

Edisi Keempat (Revisi Ketiga) : Tahun 2005

Edisi Kelima (Revisi Keempat) : Tahun 2008

ISBN 979-3873-06-X

Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruhisi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP


Pusdiklatwas BPKP ? 2008 iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1A. Tujuan Pembelajaran ................................................................. 2

B. Sistematika Modul ...................................................................... 2

C. Metodologi Pemelajaran ............................................................ 4

BAB II ETIKA PROFESI, STANDAR AUDIT, DAN KENDALI MUTU ........... 5Tujuan Pemelajaran Khusus .............................................................. 5

A. Pengertian Profesi ..................................................................... 5

B. Pengertian dan Tujuan Kode Etik ............................................... 7

C. Pengertian dan Tujuan Standar Audit ........................................ 13

D. Kode Etik, Standar Audit, dan Program Jaminan Kualitas .......... 14

E. Kode Etik dan Standar Audit APIP ............................................. 16

F. Latihan Soal ............................................................................... 17

BAB III KODE ETIK APARAT PENGAWASAN FUNGSIONALPEMERINTAH ................................................................................... 19Tujuan Pemelajaran Khusus ............................................................... 19

A. Landasan Hukum ....................................................................... 20

B. Kode Etik APIP .......................................................................... 21

C. Pelanggaran .............................................................................. 28

D. Pengecualian ............................................................................. 29

E. Sanksi atas Pelanggaran ............................................................ 30

F Kode Etik Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal .. 30

G. Latihan Soal ............................................................................... 32


Pusdiklatwas BPKP ? 2008 v

BAB IV STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNPEMERINTAH ................................................................................... 34Tujuan Pemelajaran Khusus ............................................................... 34

A. Pendahuluan .............................................................................. 34

B. Standar Audit APIP .................................................................... 38

C. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ................................... 84

D. Standar Profesi Audit Internal ................................................... 89

E. Latihan Soal ............................................................................... 104

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 107

Daftar Kepustakaan .............................................................................................. 109

Lampiran 1Lampiran 2


Pusdiklatwas BPKP ? 2008 1

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi ditentukan oleh

keandalan, kecermatan, ketepatan waktu, dan mutu jasa atau pelayanan yang

dapat diberikan oleh profesi yang bersangkutan. Kata kepercayaan demikian

pentingnya karena tanpa kepercayaan masyarakat maka jasa profesi tersebut

tidak akan diminati, yang kemudian pada gilirannya profesi tersebut akan punah.

Untuk membangun kepercayaan perilaku para pelaku profesi perlu diatur dan

kualitas hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu dibutuhkan

penetapan standar tertentu, sehingga masyarakat dapat meyakini kualitas

pekerjaan seorang profesional.

Pekerjaan audit adalah profesi. Auditor yang bekerja di sektor publik

selain dituntut untuk mematuhi ketentuan dan peraturan kepegawaian sebagai

seorang pegawai negeri sipil, ia juga dituntut untuk menaati kode etik Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Standar Audit APIP atau standar

audit lainnya yang telah ditetapkan. Sehingga bagaimana seharusnya perilaku

seorang auditor Pemerintah serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil

pekerjaannya memenuhi standar mutu yang harus dicapai, perlu diketahui oleh

setiap mereka yang berprofesi sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

Modul Kode Etik dan Standar Audit ini dimaksudkan untuk memberikan

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang seharusnya dimiliki dan

dilaksanakan oleh seorang auditor sebagai aparatur pengawasan intern



pemerintah mengenai kode etik dan standar audit dengan tujuan pembelajaran

sebagai berikut :

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pemelajaran adalah sesuatu yang diharapkan dicapai oleh

para peserta diklat setelah menyelesaikan suatu diklat. Tujuan

pemelajaran dapat dibagi ke dalam tujuan pembelajaran umum dan

tujuan pemelajaran khusus.

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta pelatihan diharapkan

mampu menjelaskan Kode Etik dan Standar Audit dalam rangka

pelaksanaan tugasnya selaku auditor Pemerintah.

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mempelajari mata diklat ini, peserta pelatihan mampu:

1. Menjelaskan pentingnya jasa profesi memperoleh kepercayaan

masyarakat;

2. Menjelaskan dan menerapkan Kode Etik APIP;

3. Menjelaskan dan menerapkan Standar Audit APIP; dan

4. Menjelaskan pentingnya kendali mutu bagi auditor.

B. SISTEMATIKA MODUL

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai,

sistematika modul dan metodologi pembelajaran.



BAB II Etika Profesi, Standar Audit dan Kendali Mutu

Pada bab ini diuraikan pengertian profesi, pengertian dan tujuan

kode etik, pengertian dan tujuan standar audit, hubungan antara

kode etik, standar audit dan kendali mutu. Dalam bab ini juga

disinggung sepintas mengenai pelaksanaan kode etik dan

standar audit bagi APFP dan pada akhir bab diberikan soal-soal

latihan.

BAB III Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pada bab ini diuraikan kode etik yang berlaku di kalangan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sebagai bahan

perbandingan, pada bab ini akan diuraikan Kode Etik bagi

auditor internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi

Profesi Audit Internal dan Kode Etik Akuntan Indonesia. Di akhir

bab juga diberikan soal-soal latihan/bahan diskusi.

BAB IV Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pada bab ini diuraikan secara rinci standar audit yang berlaku

bagi APIP beserta penjelasannya. Sebagai tambahan bahan

perbandingan, pada bab ini akan dijelaskan secara ringkas

Standar Profesi Audit Internal yang disusun oleh Konsorsium

Organisasi Profesi Audit Internal. Pada akhir bab diberikan

latihan soal/bahan diskusi.

BAB V Penutup

Pada bab ini, sebagai penutup disampaikan himbauan moral

agar para auditor APIP umumnya dan peserta Diklat khususnya

senantiasa mematuhi aturan perilaku atau kode etik yang



berlaku serta standar audit yang telah ditetapkan dan dipelajari

dalam Diklat yang bersangkutan.

C. METODOLOGI PEMBELAJARAN

Metodologi pembelajaran untuk mata diklat ini menggunakan

metode ceramah, diskusi dan pembahasan kasus. Ceramah diberikan

untuk memberikan pengetahuan kepada peserta pelatihan tentang Kode

Etik dan Standar Audit, sedangkan diskusi dan pembahasan kasus

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan

penerapan kode etik dan standar audit bagi peserta pelatihan. Dengan

demikian diharapkan para peserta dapat lebih memahami materi ajaran

ini yang pada gilirannya mampu menerapkannya dalam pelaksanaan

tugas audit secara baik.



A. PENGERTIAN PROFESI

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,

kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Sedangkan profesional menurut

KBBI adalah:

1. Bersangkutan dengan profesi;

2. Pekerjaan yang memerlukan kepandaian khusus untuk

menjalankannya;

3. Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan

dari amatir).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persyaratan utama

dari suatu profesi adalah tuntutan kepemilikan keahlian tertentu yang

unik. Dengan demikian setiap orang yang mau bergabung dalam suatu

profesi tertentu dituntut memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh


Setelah mempelajari bab ini, para peserta dapat menjelaskan pengertian profesi,kode etik, standar, kendali mutu dan pentingnya ketiga hal tersebut dalam

pelaksanaan tugas audit di lingkungan Pemerintahan.



orang awam atau orang kebanyakan. Selain itu, para

anggota profesi dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan

yang memuaskan karena ada kompensasi berupa

pembayaran untuk melakukannya. Hal ini mewajibkan

adanya komitmen terhadap kualitas hasil pekerjaan.

Suatu pekerjaan keahlian dapat digolongkan sebagai suatu profesi

jika memenuhi persyaratan tertentu. Prof. Welenski di dalam bukuSawyers Internal Auditing menyebutkan 7 (tujuh) syarat, yaitu:

1. Pekerjaan tersebut adalah untuk melayani kepentingan orang

banyak (umum)

2. Bagi yang ingin terlibat dalam profesi dimaksud, harus melalui

pelatihan yang cukup lama dan berkelanjutan

3. Adanya kode etik dan standar yang ditaati di dalam organisasi

tersebut

4. Menjadi anggota dalam organisasi profesi dan selalu mengikuti

pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh organisasi profesi

tersebut

5. Mempunyai media massa/publikasi yang bertujuan untuk

meningkatkan keahlian dan keterampilan anggotanya

6. Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan bagi yang

ingin menjadi anggota

7. Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh

pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat

Dikaitkan dengan tugas auditor internal pemerintah yang

terhimpun dalam Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), timbul

pertanyaan apakah pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor

pemerintah dapat digolongkan sebagai pekerjaan profesi. Jika dilihat dari



rumusan atau pengertian profesi menurut KBBI dan pendapat Prof.

Welenski tersebut di atas, maka pekerjaan audit yang dilakukan auditor

APIP dapat digolongkan pada pekerjaan profesi/profesional.

Bekerja secara profesional berarti bekerja dengan menggunakan

keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi. Karena itu

setiap pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan suatu sarana

berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi

seluruh anggota profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat

mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota agar setiap hasil kerja

para anggota dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan

oleh organisasi.

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Pengertian Etik dan Kode Etik

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan, 1988, mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan

asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai

benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang

buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Menurut

Eric L. Kohler dalam buku A Dictionary for Accountants, edisi ke

lima, 1979 ethic adalah :

A system of moral principles and their application toparticular problems of conduct; specially, the rules ofconduct of a profession imposed by a professional bodygoverning the behavior of its member.

Etika menurut Dictionary of Accounting karangan Ibrahim Abdulah

Assegaf, cetakan I tahun 1991 adalah sebagai berikut :



Disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang

lebih daripada apa yang sekedar ditentukan oleh Undang-

Undang.

Jadi, kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-

prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi

yang ditetapkan secara bersama.

Kode etik suatu profesi

merupakan ketentuan perilaku

yang harus dipatuhi oleh setiap

mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut, seperti dokter,

pengacara, polisi, akuntan, penilai, dan profesi lainnya.

2. Dilema Etika dan Solusinya

Dalam hidup bermasyarakat perilaku

etis sangat penting, karena interaksi antar

dan di dalam masyarakat itu sendiri sangat

dipengaruhi oleh nilai-nilai etika. Pada

dasarnya dapat dikatakan bahwa kesadaran

semua anggota masyarakat untuk

berperilaku secara etis dapat membangun

suatu ikatan dan keharmonisan bermasyarakat. Namun demikian,

kita tidak bisa mengharapkan bahwa semua orang akan

berperilaku secara etis. Terdapat dua faktor utama yang mungkin

menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yakni:

a. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat

pada umumnya. Misalnya, seseorang menemukan dompet

berisi uang di bandar udara (bandara). Dia mengambil

isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka.



Pada kesempatan berikutnya, pada saat bertemu dengan

keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan

bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan

mengambil isinya.

b. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk

keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh di atas,

seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia

mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di

tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat

oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang

bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya.

Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal sebagai berikut:

a. Setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama.

Misalnya, orang mungkin berargumen bahwa tindakan

memalsukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian,

atau menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan

kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena

yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun

melakukan tindakan yang sama.

b. Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti

perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Argumen

tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang

sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika.

Misalnya, seseorang yang menemukan barang hilang tidak

wajib mengembalikannya kecuali jika pemiliknya dapat

membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut

benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.



c. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui

orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika

perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak

signifikan. Misalnya penjual yang secara tidak sengaja

terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan

dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut

sudah dibayar oleh pembelinya. Dia mungkin akan

memutuskan untuk lebih baik menunggu pembeli protes

untuk mengoreksinya, sedangkan jika pembeli tidak

menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu

memberitahu.

Kenyataan ini menimbulkan dilema etika, pertanyaan

tentang bagaimana seseorang seharusnya menyikapi suatu

keadaan untuk menetapkan apakah suatu tindakan merupakan

perbuatan etis atau tidak etis. Pada tahun 1930-an, organisasi

pengusaha Rotary International, mengembangkan kode etik untuk

kalangannya. Dalam menetapkan apakah suatu tindakan

digolongkan etis atau tidak etis, organisasi tersebut menggunakan

empat pertanyaan, biasa dikenal dengan the Four-Way Test,

yakni:

a. Apakah tindakan tersebut benar?

b. Apakah tindakan tersebut adil untuk

semua pihak?

c. Apakah tindakan tersebut dapat

membangun kesan baik dan

pertemanan yang lebih baik?

d. Apakah tindakan tersebut menguntungkan semua pihak?



Saat ini, telah dikembangkan rangka pemikiran untuk

membantu setiap orang memecahkan dilema etika. Rangka

tersebut dapat membantu masyarakat mengidentifikasi masalah

etika dan menetapkan tindakan yang tepat sesuai dengan nilai

pribadi yang dimilikinya. Rangka tersebut dikenal sebagai the six-

step approach, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasikan kejadiannya.

b. Identifikasikan masalah etika berkaitan dengan kejadian

tersebut.

c. Tetapkan siapa saja yang akan terpengaruh serta tetapkan

apa konsekuensi yang akan diterima/ditanggungnya

berkaitan dengan kejadian tersebut.

d. Identifikasikan alternatif-alternatif tindakan yang dapat

ditempuh pihak yang terkait dengan dilema tersebut.

e. Identifikasikan konsekuensi dari tiap-tiap alternatif tersebut.

f. Tetapkan tindakan yang tepat berdasarkan pertimbangan

tentang nilai-nilai etika yang dimiliki dan konsekuensi serta

kesanggupan menanggung konsekuensi atas pilihan

tindakannya. Pilihan tindakan tersebut sifatnya sangat

individual sehingga sangat tergantung pada nilai etika yang

dimiliki oleh yang bersangkutan serta kesanggupannya

menanggung akibat dari pilihan tindakannya.

Langkah tersebut akan mengarah pada ketidakseragaman

perilaku karena nilai yang diyakini oleh masing-masing individu

mungkin berbeda. Oleh karena itu, untuk tercapainya

keseragaman ukuran perilaku, apakah suatu tindakan etis atau

tidak etis, maka kode etik perlu ditetapkan bersama oleh seluruh

anggota profesi.



3. Perlunya Kode Etik bagi Profesi

Sebagaimana diuraikan di atas, kode

etik yang mengikat semua anggota profesi

perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik,

maka setiap individu dalam satu komunitas

akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda

yang dinilai baik menurut anggapannya dalam

berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tidak

dapat dibayangkan betapa kacaunya apabila, misalnya, setiap

orang dibiarkan dengan bebas menentukan mana yang baik dan

mana yang buruk menurut kepentingannya masing-masing, atau

bila menipu dan berbohong dianggap perbuatan baik, atau setiap

orang diberi kebebasan untuk berkendaraan di sebelah kiri atau

kanan sesuai keinginannya. Oleh karena itu nilai etika atau kode

etik diperlukan oleh masyarakat, organisasi, bahkan negara agar

semua berjalan dengan tertib, lancar, teratur dan terukur.

Kepercayaan masyarakat

dan pemerintah atas hasil kerja

auditor ditentukan oleh keahlian,

independensi serta integritas

moral/kejujuran para auditor dalam

menjalankan pekerjaannya.

Ketidakpercayaan masyarakat

terhadap satu atau beberapa

auditor dapat merendahkan

martabat profesi auditor secara

keseluruhan, sehingga dapat

merugikan auditor lainnya.



Oleh karena itu organisasi auditor berkepentingan untuk

mempunyai kode etik yang dibuat sebagai prinsip moral atau

aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan

auditan, antara auditor dengan auditor dan antara auditor dengan

masyarakat.

Kode etik atau aturan

perilaku dibuat untuk

dipedomani dalam berperilaku

atau melaksanakan penugasan

sehingga menumbuhkan

kepercayaan dan memelihara

citra organisasi di mata

masyarakat.

C. PENGERTIAN DAN TUJUAN STANDAR AUDIT

Salah satu pengertian standar menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar

antara lain diperlukan sebagai:

1. Ukuran mutu;

2. Pedoman kerja;

3. Batas tanggung jawab;

4. Alat pemberi perintah;

5. Alat pengawasan;

6. Kemudahan bagi umum.

Standar yang digunakan sebagai ukuran pada umumnya

diperlukan pada pekerjaan yang memiliki ciri:



1. Menyangkut kepentingan orang banyak;

2. Mutu hasilnya ditentukan;

3. Banyak orang (pekerja) terlibat;

4. Sifat dan mutu pekerjaan sama;

5. Ada organisasi yang mengatur.

Standar merupakan kriteria atau ukuran mutu kinerja yang harus

dicapai, berbeda dengan prosedur yang merupakan urutan tindakan yang

harus dilaksanakan untuk mencapai suatu standar tertentu. Standar audit

merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang ditetapkan oleh organisasi

profesi audit, yang merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai

auditor dalam melaksanakan tugas auditnya. Standar audit diperlukan

untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Mutu audit perlu dijaga supaya

profesi auditor tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Untuk

meyakinkan pembaca laporan audit, maka auditor harus mencantumkan

dalam laporannya bahwa auditnya telah dilaksanakan sesuai dengan

standar audit yang berlaku.

D. KODE ETIK, STANDAR AUDIT DAN PROGRAM JAMINAN KUALITAS

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan

kode etik dan standar setiap profesi adalah

kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan

masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh

profesi. Setiap profesi yang menjual jasanya kepada

masyarakat memerlukan kepercayaan dari

masyarakat yang dilayaninya.



Pada umumnya tidak semua

pengguna jasa audit memahami hal-hal

yang berkaitan dengan auditing. Yang

memahami auditing adalah kalangan

profesi itu sendiri. Oleh karena itu

profesi tersebut perlu mengatur dan

menetapkan ukuran mutu yang harus

dicapai oleh para auditornya. Aturan

yang ditetapkan oleh profesi ini

menyangkut aturan perilaku, yang

disebut dengan kode etik, yang mengatur perilaku auditor sesuai dengantuntutan profesi dan organisasi pengawasan serta standar audit yangmerupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai auditor dalam

menjalankan tugas auditnya. Apabila aturan ini tidak dipenuhi berarti

auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan

malpraktik.

Kepercayaan masyarakat terhadap

mutu jasa profesi harus dijaga. Karena itu

setiap profesi harus membangun dan

melaksanakan program jaminan kualitas.Program ini harus dilakukan dalam upaya

pemenuhan standar audit yang

mengharuskan auditor menggunakan

keahlian profesional dengan cermat dan seksama. Program jaminankualitas harus diciptakan untuk mempertahankan profesionalisme dan

kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa audit.

Program jaminan kualitas untuk masing-masing APIP dapat

dibangun sendiri sesuai dengan karakteristik APIP yang bersangkutan.

Sebagai contoh, langkah-langkah pengendalian mutu dalam penugasan



audit di lingkungan BPKP, sebagai bagian dari program jaminan kualitas,

dituangkan dalam 12 (dua belas) formulir kendali mutu (KM-1 s.d. KM-12)

sebagaimana ditetapkan Surat Edaran Kepala BPKP No. SE-448/K/1990

tanggal 11 September 1990. Standar Pengendali Mutu yang harus dibuat

menurut ketentuan Ikatan Akuntan Indonesia dapat dilihat di Lampiran 1.

E. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Auditor APIP adalah

pegawai negeri yang mendapat

tugas antara lain untuk

melakukan audit. Karena itu

auditor pemerintah dapat

diibaratkan sebagai seseorang

yang kaki kanannya terikat pada

ketentuan-ketentuan sebagai

pegawai negeri sedangkan kaki

kirinya terikat pada ketentuan-

ketentuan profesinya. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk

mengatakan bahwa bagi pegawai negeri yang bertugas sebagai auditor

posisinya sebagai pegawai negeri adalah lebih utama dari tugas

profesinya, tetapi menyatakan ruang lingkup kode etik yang harus

diperhatikannya lebih luas dari profesi tertentu yang lain.

Auditor APIP yang meliputi auditor di lingkungan BPKP,

Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan LPND, dan

Inspektorat Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam menjalankan tugas

auditnya wajib mentaati Kode Etik APIP yang berkaitan dengan

statusnya sebagai pegawai negeri dan Standar Audit APIP sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.



PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31

Maret 2008.

Di sisi lain, terdapat pula auditor

pemerintah, khususnya auditor BPKP,

adalah akuntan, anggota Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI), yang dalam keadaan

tertentu melakukan audit atas entitas

yang menerbitkan laporan keuangan

yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip

akuntansi yang berlaku umum (BUMN/BUMD) sebagaimana diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor

pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan mentaati Kode Etik

Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam Standar

Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Kutipan Kode Etik

ini dimuat dalam Lampiran 2.

F. LATIHAN SOAL

1. Sebutkan 5 macam profesi yang Saudara ketahui dan jelaskan

pengertian profesional !

2. Menurut pendapat Saudara apakah pekerjaan APIP termasuk

pekerjaan profesional ? Jelaskan alasan Saudara !

3. Mengapa kode etik diperlukan dalam organisasi profesi auditor ?

4. Bagaimana sikap Saudara selaku auditor pada APIP, jika melihat

auditor APIP lainnya dalam tingkah lakunya tidak sesuai dengan

yang diatur oleh organisasi profesinya ?

5. Apa perlunya standar audit ? Apa yang dimaksud dengan

pengendalian mutu dalam kaitannya dengan penugasan audit ?



Mengapa setiap organisasi auditor perlu membuat kebijakan dan

prosedur pengendalian mutu audit ?

6. Apa bedanya standar audit dengan prosedur audit ? Jelaskan

hubungan keduanya !

7. Harap Saudara jelaskan hubungan kode etik, standar audit dan

pengendalian mutu audit !

8. Umumnya, apabila personil yang ditugaskan semakin cakap dan

berpengalaman, maka supervisi secara langsung terhadap

personil tersebut, semakin tidak diperlukan. Demikian salah satu

pernyataan dalam standar pengendalian mutu akuntan publik.

Tanpa memperhatikan standar yang lain, bagaimana komentar

Saudara mengenai pernyataan tersebut ?

9. Apakah hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor yang

pandai pasti bermutu ? Jelaskan jawaban Saudara !

10. Sebutkan unsur kebijakan dan prosedur pengendalian mutu audit

menurut Ikatan Akuntan Indonesia ?



Kode etik APIP dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi para

pejabat dan auditor APIP dalam bersikap dan berperilaku agar dapat

memberikan citra APIP yang baik serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat

terhadap APIP.

Di samping itu, sebagai bahan perbandingan, dalam modul ini akan

dibahas secara singkat mengenai kode etik yang diterapkan oleh Konsorsium

Organisasi Profesi Audit Internal yang antara lain termasuk Forum Komunikasi

Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD (FKSPI BUMN/BUMD).


Setelah mempelajari bab ini para peserta mampu menjelaskan dan menerapkankode etik APIP



A. LANDASAN HUKUM

Kode Etik APIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008

tanggal 31 Maret 2008 dilandasi oleh ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian

Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 Tentang Kebijakan

Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Tahun 20072009.



B. KODE ETIK APIP

Kode etik APIP ini diberlakukan bagi seluruh auditor dan pegawai

negeri sipil yang diberi tugas oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak

lanjutnya.

Isi dari kode etik APIP ini memuat 2 (dua) komponen, yaitu: (1)

Prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang

melandasi perilaku auditor; dan (2) Aturan perilaku yang menjelaskan

lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor.

1. Prinsip-prinsip Perilaku

Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan

tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu:

integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi.

a. Integritas

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi

oleh sikap jujur, berani,

bijaksana, dan

bertanggung jawab untuk

membangun kepercayaan

guna memberikan dasar

bagi pengambilan

keputusan yang handal.

Bersikap dan bertindak jujur merupakan tuntutan untuk

dapat dipercaya. Hasil pengawasan yang dilakukan auditor

dapat dipercaya oleh pengguna apabila auditor dapat

menjunjung tinggi kejujuran. Sikap jujur ini juga didukung



oleh sikap berani untuk menegakkan kebenaran. Tidak

mudah diancam dengan berbagai ancaman. Bijaksana

berarti auditor melaksanakan tugasnya dengan tidak

tergesa-gesa melainkan berdasarkan pembuktian yang

memadai. Auditor dinilai bertanggung jawab apabila dalam

penyampaian hasil pengawasannya seluruh bukti yang

mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang

cukup, kompeten, dan relevan.

b. Obyektivitas

Auditor harus menjunjung tinggi ketidak-berpihakan

profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan

memroses data/informasi audit. Auditor APIP membuat

penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan

tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain

dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan

kepemilikan informasi yang diterimanya

dan tidak mengungkapkan informasi

tersebut tanpa otorisasi yang memadai,

kecuali diharuskan oleh peraturan

perundang-undangan. Auditor hanya

mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang

berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan

ketentuan yang berlaku.

d. Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk

memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan



keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Tuntutan ini bukan saja dilakukan berdasarkan penugasan

keikutsertaan dalam seminar, lokakarya atau pelatihan dari

instansinya saja melainkan juga dilakukan secara mandiri

oleh auditor yang bersangkutan.

2. Aturan Perilaku

Aturan perilaku mengatur setiap tindakan yang harus

dilakukan oleh auditor dan merupakan pengejawantahan prinsip-

prinsip perilaku auditor.

a. Integritas

Dalam prinsip ini auditor dituntut agar:

1) Dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti,

bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;

2) Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang

berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam

melaksanakan tugas;

3) Dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-

undangan dan mengungkapkan segala hal yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

profesi yang berlaku;

4) Dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi

organisasi;

5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan

diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan

profesi APIP atau organisasi;



6) Dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara

sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan

7) Dapat saling mengingatkan, membimbing dan

mengoreksi perilaku sesama auditor.

Bahan Diskusi:

Sumitro adalah seorang guru besar akuntansi padasuatu universitas negeri. Ia duduk di ruangan kerjanyasambil berpikir keras karena baru saja melakukanpercakapan telepon dengan seorang pengacara yangmewakili suatu bank pemerintah terkemuka. Sang pengacarameminta dirinya menjadi saksi ahli dalam suatu kasuslaporan keuangan nasabah bank berkaitan dengan pemberiankredit.

Kelihatannya bank tersebut telah memberikan suatupinjaman dalam jumlah yang besar kepada nasabah tersebutyang didasarkan pada laporan keuangannya. Pinjamantersebut tidak sanggup ditanggulangi pengembaliannya olehsi nasabah karena terjadi kesulitan keuangan yangberdampak pada terganggunya kelangsungan hidupperusahaan nasabah itu. Laporan keuangan itu telah diauditdengan opini wajar tanpa pengecualian oleh sebuah kantor akuntan publik yang dikenalnyadengan baik.

Profesor Sumitro telah mereviu laporan audit atas laporan keuangan, kertas kerja audit,dan standar akuntansi yang terkait dengan masalah tersebut. Ia menyimpulkan bahwa kantorakuntan publik telah lalai dalam pemberian pendapat atau opini atas penyajian laporan keuangandan kondisi perusahaan.

Profesor Sumitro ragu-ragu apakah ia bersedia menjadi saksi ahli dalam kasus tersebutkarena ia mengenal secara pribadi para akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publiktersebut. Di samping itu, kantor akuntan publik tersebut selalu merekrut mahasiswa dariuniversitasnya dan telah memberikan banyak sumbangan keuangan yang cukup besar bagipengembangan program akuntansi di universitasnya. Kenyataan lain, kantor akuntan publik itusedang memroses dukungan dana dalam mempromosikan dirinya untuk menduduki jabatanketua jurusan akuntansi.

Sumitro khawatir jika ia setuju memberikan pelayanan sebagai saksi ahli, ia mungkintidak dapat memberikan kesaksiannya dengan obyektif. Ia juga khawatir tindakannya sebagaisaksi ahli dapat membahayakan hubungan baik yang sudah terjalin antara universitasnya dengankantor akuntan publik tersebut.

Diskusikan kasus tersebut yang dikaitkan dengan unsur integritas dan apa yang harusdilakukan oleh Profesor Sumitro.



b. Obyektivitas


1) Mengungkapkan semua fakta material yang

diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin

dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang

diaudit;

2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-

hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap

mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang

mungkin menyebabkan terjadinya benturan

kepentingan; dan

3) Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait

dengan keputusan maupun pertimbangan

profesionalnya.

Bahan Diskusi:



Aditia, seorang auditor, menerima penugasan audit pada DinasKehutanan Propinsi Kalimantan Timur. Hasil audit sementara yangdijumpai adalah adanya indikasi kerugian negara akibat penebangan ilegalyang dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu, yang tidak terdeteksioleh pengawasan dinas kehutanan. Aditia menduga ada kolusi antarakelompok oknum tersebut dengan ?orang dalam?, sehingga penebanganliar tersebut tidak terlaporkan. Padahal seyogianya dapat terdeteksimelalui sistem pengendalian intern Dinas Kehutanan.

Salah seorang pejabat dinas kehutanan pernah melakukanpendekatan secara pribadi kepada Aditia,ketika ia sedang menanyakan tentang jenis-jenis kayu yang hendak ia beli dalam rangkapembangunan rumah tinggalnya. Pejabattersebut menjanjikan akan menyediakankayu yang Aditia butuhkan dengan kualitasterbaik tanpa harus membayar sepeserpun.Walaupun tidak ada permintaan kompensasidari pejabat tersebut, namun Aditia dapat

menduga bahwa pemberian kayu yang dijanjikan memiliki hubungandengan hasil audit yang ia sampaikan.

Diskusikan kasus tersebut dikaitkan dengan sikap obyektivitas yangseharusnya dipertahankan oleh Aditia.

c. Kerahasiaan


1) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala

informasi yang diperoleh dalam audit; dan

2) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh

untuk kepentingan pribadi/golongan di luar

kepentingan organisasi atau dengan cara yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahan Diskusi:



Sejak memasuki era reformasi, kebebasan untuk memperolehinformasi sedemikian gencar sampai-sampai informasi yang belumdipublikasikan secara formal pun ternyata telah tersebar di masyarakat.

Masyarakat mempertanyakan hasil-hasil pengawasan yang dihasilkanoleh aparat pengawasan fungsional pemerintah selama lebih dari 30 tahundi era orde baru. Banyak pihak berpendapat bahwa hasil pengawasan oleh

aparatur pengawasan intern pemerintahdiklasifikasikan sebagai informasi yangrahasia bagi instansi tersebut sehinggatidak patut dipublikasikan kepadamasyarakat.

Di lain pihak masyarakat sebagaistakeholders merasa perlu memperolehberbagai informasi tersebut sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari prinsipakuntabilitas publik oleh aparatur negara

dalam mengelola dana masyarakat. Contoh yang masih belum lenyap diingatan kita, bagaimana seorang ketua tim auditor Badan PemeriksaKeuangan menginformasikan temuan auditnya kepada KomisiPemberantasan Korupsi yang kemudian diperluas dengan ?penjebakan?(istilah penasehat hukum terdakwa) di sebuah hotel yang berujung kepadaproses pengadilan dan penjatuhan hukuman 3 (tiga) tahun penjaraterhadap terdakwa.

Diskusikan: kasus tersebut dilihat dari sudut pandang prinsipkerahasiaan yang harus dijaga oleh auditor dan berikan pendapat Saudaraapakah yang dilakukan oleh ketua tim auditor BPK itu melanggar etika?

d. Kompetensi


1) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan

standar audit;

2) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesional,

keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan

3) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak

sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan

keterampilan yang dimiliki.



Bahan Diskusi:

Anton baru saja diangkat sebagai pegawai negerisipil dan ditempatkan pada Inspektorat JenderalDepartemen Teknologi Tinggi. Ia adalah seorang lulusansarjana ekonomi jurusan akuntansi yang belum pernahmelakukan audit.

Dua minggu sejak penempatannya, ia langsungditugaskan untuk melakukan audit kinerja pada DirektoratJenderal Teknologi Nuklir yang merupakan salah satu unit kerja di bawahdepartemen itu. Anton menyadari bahwa ia belum berpengalaman sama sekalitentang bidang tugasnya. Sebagai pegawai baru tentu saja ia merasa engganuntuk menginformasikan hal itu kepada pimpinannya, padahal surat tugasnyatelah ditanda tangani.

Diskusikan dari kasus di atas keterkaitannya dengan pemenuhan prinsipetika kompetensi.

C. PELANGGARAN

Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi

adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi

secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menetapkan

kebijakan atas pelanggaran kode etik APIP ini.

Kebijakan yang berupa pernyataan ketentuan tersebut adalah:

1. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi

toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan

demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang

lebih tinggi.

2. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa

karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

3. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran kode etik oleh

auditor kepada pimpinan organisasi.



4. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran kode etik

ditangani oleh Badan Kehormatan Profesi, yang terdiri dari

pimpinan APIP dengan anggota yang berjumlah ganjil dan

disesuaikan dengan kebutuhan. Anggota Badan Kehormatan

Profesi diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan APIP.

D. PENGECUALIAN

Berhubung penerapan kode etik berkaitan dengan peran manusia

yang lingkungannya tidak selalu normal, maka diberikan klausul

pengecualian atas pelanggaran kode etik profesi. Dalam hal-hal tertentu

yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang auditor

dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu, maka

mekanisme pengecualiannya diatur sebagai berikut: Permohonan

pengecualian atas penerapan kode etik

tersebut harus dilakukan secara tertulis

sebelum auditor terlibat dalam kegiatan

atau tindakan yang dimaksud.

Persetujuan untuk tidak menerapkan

kode etik hanya boleh diberikan oleh

pimpinan APIP.

Dengan kata lain, pengecualian

untuk tidak menerapkan kode etik

hanya dilakukan atas situasi yang telah

direncanakan, bukan secara spontan pada saat kejadian itu berlangsung.

Pengecualian juga tidak diperkenankan ketika pelanggaran atas kode etik

telah dilakukan baru kemudian diajukan permohonan.



E. SANKSI ATAS PELANGGARAN

Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode

Etik APIP akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP

atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh

Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa:

a. Teguran tertulis;

b. Usulan pemberhentian dari tim audit; dan

c. Tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik oleh pimpinan

APIP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

F. KODE ETIK KONSORSIUM ORGANISASI PROFESI AUDIT INTERNAL

Konsorsium Organisasi Profesi Audit

Internal menyusun kode etik dengan

pendekatan yang berbeda. Hal ini berkaitan

dengan latar belakang organisasionalnya

yang berbeda dengan APIP. Konsorsium

menggunakan istilah Standar Perilaku

Auditor Internal yang berisi:

i. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan

kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi

tanggungjawab profesinya.

ii. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya

atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal



tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang

menyimpang atau melanggar hukum.

iii. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau

kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau

mendiskreditkan organisasinya.

iv. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat

menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau

kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang

meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan

memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif.

v. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun

dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis

organisasinya, yang dapat, atau, patut diduga, dapat memengaruhi

pertimbangan profesionalnya.

vi. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan

dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.

vii. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar

senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.

viii. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam

menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan

tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi

rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara

melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian

terhadap organisasinya.

ix. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus

mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu

fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas



kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang

melanggar hukum.

x. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta

efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib

mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

G. LATIHAN SOAL

1. Harap Saudara jelaskan pengertian independensi dalam

hubungannya dengan penugasan audit! Ada berapa jenis

independensi yang Saudara ketahui, jelaskan !

2. Mengapa di dalam menjalankan tugasnya auditor harus

independen?

3. Misalkan Saudara pimpinan salah satu Kantor Akuntan

Publik/Kepala Perwakilan BPKP/Inspektur Jenderal/Inspektur

Wilayah. Saudara mengetahui bahwa salah satu staf, Auditor A

yang terkenal sangat independen dalam sikap mentalnya, memiliki

hubungan keluarga dengan pimpinan organisasi B. Bagaimana

pertimbangan Saudara, apakah Saudara akan menugaskan

Auditor A untuk memeriksa organisasi B ? Apa alasan Saudara!

4. Dengan merujuk kepada soal no. 3. jika Saudara adalah Auditor A,

dan pimpinan Saudara tidak tahu bahwa Saudara memiliki

hubungan keluarga dengan pimpinan organisasi B, tapi Saudara

ditugaskan untuk memeriksa organisasi B, bagaimana sikap

Saudara ? Jelaskan jawaban Saudara.

5. Dalam bulan Januari 20XX Saudara ditugaskan melakukan audit

atas pengadaan barang inventaris dalam partai besar yang



spesifik dan harganya mahal, yang dibiayai dari anggaran belanja

barang kantor Saudara.

Pada saat audit dijumpai hal-hal berikut :

a. Pada saat Saudara melakukan cek fisik ternyata terdapat

kekurangan barang dengan nilai Rp 500.000.000,00 ;

b. Pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan barang

tersebut menyatakan bahwa sisa barang sejumlah

kekurangan tersebut dititipkan kepada rekanan (penjual) ;

c. Dari hasil analisis serta teknik audit yang Saudara lakukan

diperoleh bukti/data bahwa telah terjadi kejanggalan yang

menjurus kepada tindakan manipulasi dan kolusi sesama

pejabat dan rekanan yang bersangkutan.

d. Pada saat Saudara membicarakan masalah tersebut

kepada pejabat yang bertanggung jawab, Saudara diminta

untuk tidak mempermasalahkan penyimpangan tersebut

dan tidak memasukkan dalam laporan audit. Ia

mengemukakan bahwa uang sebesar Rp500 juta tersebut

tidak hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri saja,

tetapi dibagi-bagi dengan pejabat-pejabat lainnya.

Bagaimana sikap Saudara seharusnya dalam menghadapi

masalah tersebut? Berikan komentar secukupnya !

6. Sering dikatakan bahwa auditor harus memiliki integritas yang

tinggi. Apa maksud dari pengertian integritas di sini? Jelaskan

jawaban Saudara !

7. Pemeriksa harus memiliki keahlian yang diperlukan dalam

tugasnya. Keahlian apa saja yang perlu dimiliki seorang auditor?



Bab ini akan menguraikan perihal:

1. Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP)

2. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan

3. Standar Profesi Audit Internal Konsorsium Organisasi Profesi Audit

Internal.

A. PENDAHULUAN

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-APIP)

merupakan revisi atas Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional

Pemerintah yang disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) tahun 1996.


Setelah mempelajari bab ini, para peserta mampu menjelaskan standar audit yangberlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta standar audit yang berlaku

pada organisasi audit internal lainnya.



Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, diatur

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara

yang dilakukan oleh dan atau atas nama Badan Pemeriksa Keuangan

(Pasal 1 butir (3)).

Oleh karena APIP adalah

auditor intern dalam lembaga eksekutif

dan dibentuk untuk membantu

pimpinan di lingkungan lembaga

eksekutif, baik di tingkat Presiden,

Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah

non Departemen (LPND) sampai ke

tingkat Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, maka standar

audit APIP diperlukan kehadirannya, mengingat pelaksanaan audit yang

dilakukan oleh BPK tidak selalu dapat dialihkan untuk dilakukan oleh

APIP, seperti audit keuangan. Namun dalam modul ini akan diuraikan

secara singkat standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang

ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2007 sebagai

bahan pembanding.

1. Landasan Hukum

Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SA-

APFP), yang diterbitkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dalam Peraturan Menpan Nomor:

PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008, didasarkan pada:

o Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 TentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara;



o Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangLembaga Pemerintah Non Departemen dimana Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur

pada pasal 52 sampai dengan pasal 54)

o Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 TentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94

Tahun 2006;

o Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007 Tentang

Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah Tahun 20072009.

2. Pengertian Standar Audit APIP

Standar audit APIP adalah kriteria atau ukuran mutu

minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Tujuan dan Fungsi Standar Audit APIP

Tujuan standar audit APIP adalah:

a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk merepresentasikan

praktik-praktik audit yang seharusnya;

b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan

kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;

c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;

d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses

organisasi;



e. Menilai, mengarahkan dan mendorong auditor untuk

mencapai tujuan audit;

f. Menjadi pedoman dalam pekerjaan audit; dan

g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit.

Standar audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi

para auditor dan APIP dalam:

a. Pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) yang

dapat merepresentasikan

praktik-praktik audit yang

seharusnya, menyediakan

kerangka kerja pelaksanaan

dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah

serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;

b. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;

c. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP; dan

d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan

konsistensi penyajian laporan hasil audit.

4. Ruang Lingkup

Kegiatan utama APIP meliputi: audit, reviu, pemantauan,

evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi,

asistensi dan konsultansi. Namun peraturan ini hanya mengatur

mengenai Standar Audit APIP.

Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada

dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis audit, yaitu:



a. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk

memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan

keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima

umum.

b. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan

dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah

secara ekonomis, efisien, dan efektif.

c. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan

untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif,

audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian

pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas.

Ruang lingkup kegiatan audit yang

diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit

kinerja dan audit investigatif, sedangkan

audit atas laporan keuangan yang bertujuan

untuk memberikan opini atas kewajaran

penyajian laporan keuangan wajib

menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

B. STANDAR AUDIT APIP

Standar audit APIP disusun dengan sistematika yang dapat

digambarkan sebagai berikut:



STANDAR UMUM

AUDIT KINERJA AUDIT INVESTIGATIF

STANDAR

PELAKSANAAN

STANDAR

PELAPORAN

STANDAR

PELAKSANAAN

STANDAR

PELAPORAN

STANDAR TINDAK LANJUT STANDAR TINDAK LANJUT

1. Prinsip-prinsip Dasar

Prinsip-prinsip dasar adalah asumsi-

asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara

umum dan persyaratan yang digunakan dalam

mengembangkan standar audit, yang bagi auditor

berguna dalam mengembangkan simpulan atau opini atas audit

yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya standar audit

yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang diaudit. Prinsip-prinsip

dasar tersebut mencakup audit kinerja dan audit investigatif.

Prinsip-prinsip dasar ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2

(dua) kategori, yaitu: kewajiban auditor dan kewajiban APIP.

a. Kewajiban Auditor

1) Kewajiban Auditor untuk Mengikuti Standar Audit

Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala

pekerjaan audit yang dianggap material.

PRINSIP-PRINSIP DASAR



Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap

auditor wajib mengikuti Standar Audit dalam

melaksanakan pekerjaannya yang dianggap

material. Suatu hal dianggap material apabila

pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan

akan memengaruhi pengambilan keputusan oleh

pengguna laporan audit. Auditor diharuskan untuk

menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-

kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar.

2) Kewajiban Auditor untuk Meningkatkan Kemampuan

Auditor harus secara terus menerus meningkatkan

kemampuan teknik dan metodologi audit

Dengan memperbaiki teknik

dan metodologi audit, auditor

dapat meningkatkan kualitas

audit dan mempunyai

keahlian yang lebih baik

untuk menilai ukuran kinerja atau pedoman kerja

yang digunakan oleh auditi. Komponen kemampuan

auditor yang harus ditingkatkan meliputi:

kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang

terkait dengan audit dan auditi.

b. Kewajiban APIP

1) Menyusun Rencana Pengawasan

APIP harus menyusun rencana pengawasan

tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang

mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan

tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun



rencana strategis lima tahunan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

Rencana pengawasan tahunan berisi rencana

kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta

sumber daya yang

diperlukan.

Penentuan prioritas

kegiatan audit

didasarkan pada

evaluasi risiko yang

dilakukan oleh

APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip

kewajiban menindak-lanjuti pengaduan dari

masyarakat. Penyusunan rencana pengawasan

tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian,

keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan

pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan

efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Rencana strategis sekurang-kurangnya berisi visi,

misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan APIP

selama lima tahun.

2) Mengomunikasikan dan Meminta Persetujuan

Rencana Pengawasan Tahunan

APIP harus mengomunikasikan rencana

pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi

dan unit-unit terkait

Melalui pengomunikasian rencana pengawasan

tahunan tersebut diharapkan kendala yang dihadapi

berupa kekurangan sumber daya dapat



terinformasikan kepada pimpinan dan

mencegah terjadinya tumpang tindih

pemeriksaan oleh berbagai APIP.

3) Mengelola Sumber Daya

APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber

daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan

efektif, serta memrioritaskan alokasi sumber daya

tersebut pada kegiatan yang mempunyai risiko besar

Dengan terbatasnya sumber daya yang ada, maka

APIP hendaknya membuat skala

prioritas pada pekerjaan-

pekerjaan pengawasan yang

menurut peraturan perundang-

undangan harus diselesaikan

dalam periode waktu tertentu.

Keterbatasan sumber daya tidak dapat dijadikan

alasan bagi APIP untuk tidak memenuhi standar

audit.

4) Menetapkan Kebijakan dan Prosedur

APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk

mengarahkan kegiatan audit

Kebijakan dan prosedur yang meliputi pengelolaan

kantor, dan pelaksanaan audit disusun untuk

memastikan bahwa pengelolaan APIP serta

pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan

secara ekonomis, efisien, dan efektif. Efektivitas

kebijakan dan prosedur tersebut dapat dicapai jika



proses reviu atas kebijakan dan prosedur dilakukan

secara terus menerus.

5) Melakukan Koordinasi

APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan

membagi informasi kepada, auditor eksternal

dan/atau auditor lainnya

Tujuan dilakukannya koordinasi pengawasan adalah

untuk memastikan bahwa cakupan yang dilakukan

telah tepat dan tidak terjadi pengulangan kegiatan.

Salah satu perwujudan koordinasi adalah dengan

menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta

hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP

dalam periode yang akan dilakukan oleh auditor

eksternal dan/atau auditor lainnya.

6) Menyampaikan Laporan Berkala

APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan

secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan

audit yang dilaksanakan APIP



Laporan berkala dimaksudkan untuk menyampaikan

perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana

pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta

rencana pengawasan periode berikutnya.

7) Melakukan Pengembangan Program dan

Pengendalian Kualitas

APIP harus mengembangkan program dan

mengendalikan kualitas audit

Program

pengembangan

kualitas mencakup

seluruh aspek

kegiatan audit di

lingkungan APIP.

Program ini

dirancang untuk

memberikan nilai tambah dan meningkatkan

kegiatan operasi organisasi serta memberikan

jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP

sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik.

Efektivitas program tersebut harus dipantau secara

terus menerus baik oleh internal APIP maupun pihak

lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

8) Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari

masyarakat



APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti

pengaduan masyarakat antara lain terhadap hal-hal

seperti: hambatan, keterlambatan, dan atau

rendahnya kualitas pelayanan publik serta

penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset

atau barang miliki negara/daerah.

2. Standar Umum

Standar umum ini meliputi

standar-standar yang terkait dengan

karakteristik organisasi dan para

individu yang melakukan penugasan

audit kinerja dan audit investigatif.

Sistematika standar umum dapat diuraikan secara singkat

sebagai berikut:

a. Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab

b. Independensi dan Obyektivitas

1) Independensi APIP

2) Obyektivitas Auditor

3) Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektivitas

c. Keahlian

1) Latar Belakang Pendidikan Auditor

2) Kompetensi Teknis

3) Sertifikasi Jabatan dan Pendidikan dan Pelatihan

Berkelanjutan

4) Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar



d. Kecermatan Profesional

e. Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Uraian rinci dari butir-butir Standar Umum di atas adalah

sebagai berikut:

a. Visi, Misi, Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab

APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan

ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.

Pernyataan standar tersebut dimaksudkan untuk

memberikan kejelasan secara formal tentang arah dan

mandat yang diberikan kepada APIP dalam melaksanakan

setiap penugasan audit yang secara khusus berkenaaan

dengan kewenangan akses APIP dan para auditornya atas

informasi dan personel auditi.

Setiap APIP tentunya harus memiliki

visi, misi dan tujuan yang searah

dengan visi, misi, dan tujuan

pemerintah serta instansi induknya.

Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) misalnya, memiliki visi, misi, dan

tujuan yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan

pemerintah. Demikian pula Inspektorat Jenderal memiliki

visi, misi, dan tujuan yang selaras dengan visi, misi, dan

tujuan departemennya dan seterusnya pada APIP lainnya.

Kemudian, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus

diberdayakan secara optimal agar APIP dapat

melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif.



b. Independen dan Obyektivitas

Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP

harus independen dan para auditornya harus obyektif

dalam pelaksanaan tugasnya. Keindependensian dan

obyektivitas tersebut dapat dicapai melalui status APIP

dalam organisasi dan penciptaan kebijakan untuk menjaga

obyektivitas auditor terhadap auditi.

Status APIP dalam organisasi yang ditempatkan

langsung di bawah pimpinan tertinggi instansi adalah

contoh keindependensian yang tinggi dari APIP tersebut.

Dalam praktiknya kedudukan dan status organisasi dimana

APIP ditempatkan adalah kewenangan pemerintah yang

dituangkan dalam suatu peraturan seperti: Keputusan

Presiden atau

Peraturan Presiden

tentang organisasi

pemerintah.

Independensi

pada dasarnya

merupakan state of

mind atau sesuatu yang

dirasakan oleh masing-

masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor

dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, independensi

praktisi dan independensi profesi. Secara lengkap hal

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

v Independensi Praktisi, yakni independensi yangnyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan



oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit,

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai

tahap pelaporan. Independensi dalam fakta ini

merupakan tinjauan terhadap kebebasan yang

sesungguhnya dimiliki oleh auditor, sehingga

merupakan kondisi ideal yang perlu diwujudkan oleh

auditor. Apabila auditor sungguh-sungguh memiliki

kebebasan demikian, maka independensi dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil

audit dapat terpenuhi. Namun demikian,

independensi dalam fakta tersebut sifatnya sukar

diukur dan tidak serta

merta dapat disaksikan

oleh orang lain. Kenyataan

adanya independensi

tersebut hanya dapat

dirasakan langsung oleh

auditor sendiri dan tidak

mudah untuk ditunjukkan atau didemonstrasikan

kepada umum. Oleh karena itu, ketika berbicara

tentang independensi dalam wujudnya sehari-hari,

independensi praktisi ini kurang mendapat perhatian,

melainkan lebih ditekankan pada independensi

menurut tinjauan yang kedua sebagaimana

dikemukakan berikut.

v Independensi Profesi, yakni independensi yang

ditinjau menurut citra (image) auditor dari pandangan

publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang

bertugas. Independensi menurut tinjauan ini sering

pula dinamakan independensi dalam penampilan



(independence in appearance). Independensi

menurut tinjauan ini sangat krusial karena tanpa

keyakinan publik bahwa seorang auditor adalah

independen, maka segala hal yang dilakukannya

serta pendapatnya tidak akan mendapatkan

penghargaan dari publik atau pemakainya. Agar

independensi menurut tinjauan penampilan ini dapat

memperoleh pengakuan publik, maka cara yang

efektif untuk mewujudkannya adalah dengan

menghindari segala hal yang dapat menyebabkan

penampilan auditor dalam kaitannya dengan kliennya

mendapat kecurigaan dari publik. Namun demikian,

untuk menghilangkan kecurigaan itu tidaklah mudah,

bahkan sering memperoleh sorotan dari publik.

Kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor

terhadap auditi dapat dituangkan dalam bentuk ketentuan

seperti: tidak diperkenankannya seorang auditor melakukan

audit pada auditi tertentu selama tiga tahun berturut-turut,

dilakukannya rotasi atau

mutasi penugasan audit,

larangan seorang auditor

melakukan audit pada

auditi yang pejabatnya

memiliki hubungan

keluarga, dan sebagainya.

Jika independensi

atau obyektivitas terganggu, baik secara faktual maupun

penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan

kepada pimpinan APIP. Auditor dapat menyampaikan



keberatannya atas

penugasan audit yang

dapat mengganggu

independensi dan

obyektivitasnya

sehingga pimpinan

dapat menggantikannya

dengan orang lain yang

tidak terganggu

keindependensian dan

obyektivitasnya. Dalam

pelaksanaannya perlu

diciptakan ketentuan yang mengatur tentang tatacara

pelaporan tersebut.

Perlu juga diciptakan kebijakan yang mengatur

tentang tidak diizinkannya seorang auditor melakukan

penugasan audit pada suatu auditi tertentu apabila yang

bersangkutan memiliki hubungan keluarga, sosial, dan

hubungan lainnya yang dapat mengganggu independensi

dan obyektivitasnya. Demikian pula perlu diciptakan

kebijakan tentang tidak diperkenankannya auditor yang

memberikan jasa reviu atau konsultansi atas suatu kegiatan

atau instansi tertentu untuk terlibat dalam suatu penugasan

audit pada instansi yang sama atau sebaliknya.



c. Keahlian

Auditor harus mempunyai pengetahuan,

keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan

untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Agar tercipta kinerja audit yang baik, maka APIP

harus memiliki kriteria tertentu dari setiap auditor yang

diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi

kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan

teknik dan metodologi audit. Untuk itu, maka auditor APIP

harus memiliki latar belakang pendidikan formal minimal

Strata Satu (S-1) atau yang setara.

Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh setiap

auditor pada umumnya adalah auditing, akuntansi,

administrasi pemerintahan dan komunikasi. Sedangkan

khusus bagi auditor investigatif diharusnya memiliki

kompetensi tambahan, yaitu:



1) Pengetahuan tentang prinsip-prinsip, praktik-praktik,

dan teknik audit investigatif, termasuk cara-cara

untuk memperoleh bukti dari whistleblower (pihak-

pihak tertentu yang menyampaikan sesuatu yang

menyimpang yang dapat digunakan sebagai

informasi awal dalam proses audit investigatif).

2) Pengetahuan tentang penerapan hukum, peraturan,

dan ketentuan lainnya yang terkait dengan audit

investigatif.

3) Kemampuan memahami konsep kerahasiaan dan

perlindungan terhadap sumber informasi.

4) Kemampuan menggunakan peralatan komputer,

perangkat lunak, dan sistem terkait secara efektif

dalam rangka mendukung proses audit investigatif

terkait dengan cybercrime (kejahatan dalam

lingkungan dunia maya dengan teknologi informasi).

Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan

fungsional auditor (JFA) dan mengikuti pendidikan dan

pelatihan profesional berkelanjutan

(continuing professional education).

Pendidikan sertifikasi jabatan

fungsional auditor adalah kompetensi

dasar auditor yang harus dimiliki oleh

setiap auditor sesuai dengan jenjangnya masing-masing

sebelum ditugaskan dalam penugasan audit. Auditor

diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya

dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan,



seperti: keikutsertaan dalam konferensi, seminar, kursus,

program pelatihan di kantor sendiri dalam bidang yang

terkait dengan penugasan audit dan berpartisipasi dalam

proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang audit.

APIP dapat menggunakan

tenaga ahli apabila APIP tidak

mempunyai keahlian yang

diharapkan untuk melaksanakan

penugasan. Tenaga ahli tersebut

dapat berupa: aktuaris, penilai (appraiser), pengacara,

insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik

dan geologi. Tenaga ahli tersebut harus memiliki kualifikasi

profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan,

independen dan memiliki proses pengendalian kualitas.

Mereka juga harus disupervisi sebagaimana mestinya.

d. Kecermatan Profesional

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya

dengan cermat dan seksama (due professional care) dan

secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.

Penggunaan keahlian secara

cermat dan seksama (due

professional care) mewajibkan

auditor untuk melaksanakan

tugasnya secara serius, teliti, dan

menggunakan seluruh

kemampuan dengan

pertimbangan profesionalnya dalam melaksanakan tugas

audit.



e. Kepatuhan Terhadap Kode Etik.

Auditor harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan.

Auditor tidak saja harus menggunakan seluruh

kemampuan dan kecermatannya tetapi juga dituntut untuk

mematuhi kode etik yang ditetapkan. Dengan demikian

kompetensi dan etika harus dipenuhi secara bersamaan.

3. Standar Pelaksanaan Audit Kinerja

Standar pelaksanaan

pekerjaan audit kinerja

mendeskripsikan sifat kegiatan

audit kinerja dan menyediakan

kerangka kerja untuk

melaksanakan dan mengelola

pekerjaan audit kinerja yang

dilakukan oleh auditor. Secara sistematis standar pelaksanaan

audit kinerja terdiri dari:

a. Perencanaan

1) Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan

alokasi sumber daya

2) Pertimbangan dalam perencanaan

a) Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

b) Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap

peraturan perundang-undangan, kecurangan dan

ketidakpatuhan (abuse)

b. Supervisi



c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

1) Pengumpulan bukti

2) Pengujian bukti

d. Pengembangan Temuan

e. Dokumentasi

Uraian dari masing-masing butir Standar Pelaksanaan Audit

Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Dalam setiap penugasan audit kinerja, auditor harus

menyusun rencana audit. Perencanaan audit bertujuan

untuk menjamin bahwa tujuan audit dapat tercapai secara

berkualitas, ekonomis, efisien, dan

efektif. Dalam perencanaan ini,

auditor menetapkan sasaran, ruang

lingkup, metodologi, dan alokasi

sumber daya serta

mempertimbangkan berbagai hal

termasuk sistem pengendalian

intern dan ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-

undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan (abuse).

1) Penetapan Sasaran, Ruang Lingkup, Metodologi, dan

Alokasi Sumber Daya

Sasaran penugasan audit kinerja adalah untuk

menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya

secara ekonomis, efisien dan efektif serta; menilai

efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan



terhadap peraturan perundang-undangan,

kecurangan serta ketidakpatutan (abuse).

Ruang lingkup dalam audit kinerja meliputi

aspek keuangan dan operasional auditi sehingga

auditor harus memeriksa semua buku, dokumen,

catatan, laporan, aset maupun personalia.

Untuk mencapai sasaran audit berdasarkan

ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor

harus menggunakan metodologi audit yang meliputi:

a) Penetapan waktu yang sesuai untuk

melaksanakan prosedur audit tertentu;

b) Penetapan jumlah bukti yang akan diuji;

c) Penggunaan teknologi audit yang sesuai, seperti:

teknik sampling dan pemanfaatan komputer

sebagai alat bantu audit;

d) Pembandingan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; dan

e) Perancangan prosedur audit untuk mendeteksi

terjadinya penyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecurangan dan

ketidakpatutan (abuse).

Alokasi sumber daya harus ditentukan oleh

APIP dalam upaya untuk mencapai sasaran

penugasan audit. Penugasan auditor harus

didasarkan kepada evaluasi atas sifat dan

kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu dan

ketersediaan sumber dana. Pengalokasian sumber



daya manusia auditor yang diperlukan didasarkan

pada latar belakang pendidikan formal dan

pengalaman sesuai dengan kebutuhan audit.

2) Pertimbangan dalam Perencanaan

Dalam merencanakan audit kinerja, auditor

harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk

sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi

terhadap peraturan perundang-undangan,

kecurangan dan ketidakpatutan (abuse). Hal-hal

yang harus dipertimbangkan adalah:

a) Laporan hasil audit sebelumnya serta tindak

lanjut atas rekomendasi yang material;

b) Sasaran audit dan pengujian yang diperlukan

untuk mencapai sasaran audit dimaksud;

c) Kriteria yang akan digunakan untuk

mengevaluasi organisasi, program, aktivitas

atau fungsi yang diaudit;

d) Sistem pengendalian intern auditi termasuk

aspek penting lingkungan tempat

beroperasinya auditi;

e) Pemahaman tentang hak dan kewajiban serta

hubungan timbal balik antara auditor dengan

auditi, dan manfaat audit bagi kedua belah

pihak;

f) Pendekatan audit yang paling efisien dan

efektif; dan

g) Bentuk, isi dan pengguna laporan hasil audit.



Auditor harus memahami rancangan sistem

pengendalian intern dan menguji penerapannya.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang

integral pada tindakan

dan kegiatan yang

dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai

yang memberikan keyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efisien dan efektif, keterandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Efektivitas

sistem pengendalian intern akan memberi keyakinan

yang memadai akan tercapainya tujuan organisasi.

Itulah sebabnya auditor harus memiliki pemahaman

atas sistem pengendalian intern dan menilainya yang

dapat dilakukan melalui teknik audit seperti:

permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan

pemeriksaan atas catatan dan dokumen.

Auditor harus merancang auditnya untuk

mendeteksi adanya

ketidakpatuhan terhadap

peraturan perundang-

undangan, kecurangan dan

ketidakpatutan (abuse). Dalam

merencanakan pengujian untuk

mendeteksi adanya ketidakpatuhan, auditor harus

mempertimbangkan perkembangan peraturan-



peraturan baru dan kerumitan peraturan perundang-

undangan tersebut. Di samping itu, auditor harus

mempertimbangkan risiko terjadinya kecurangan

yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan

audit.

Auditor harus menggunakan pertimbangan

profesionalnya untuk mendeteksi kemungkinan

adanya ketidak-patuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, kecurangan dan ketidak-

patutan (abuse) serta melaporkan jika dijumpai hal-

hal tersebut kepada pihak-pihak tertentu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

b. Supervisi

Pada setiap tahap audit kinerja, pekerjaan auditor

harus disupervisi secara memadai untuk memastikan

tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan

meningkatnya kemampuan auditor.

Supervisi yang dilakukan secara terus menerus

selama pekerjaan audit harus diarahkan ke substansi

maupun metodologi audit, untuk mengetahui:

1) Pemahaman anggota tim audit atas rencana audit;

2) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit;

3) Kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja

audit untuk mendukung simpulan dan rekomendasi;

4) Kelengkapan dan akuransi laporan audit.



Kegiatan supervisi dilakukan secara berjenjang.

Dimulai dari ketua tim auditor mereviu pekerjaan anggota

tim, pengendali teknis mereviu pekerjaan ketua dan

anggota tim, pengendali mutu mereviu pekerjaan

pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Supervisi

dilakukan untuk memastikan bahwa:

1) Tim audit memahami tujuan dan rencana audit;

2) Audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit;

3) Prosedur audit telah diikuti;

4) Kertas kerja audit memuat bukti-bukti yang

mendukung temuan dan rekomendasi;

5) Tujuan audit telah dicapai.

c. Pengumpulan dan Pengujian Bukti

Auditor harus mengumpulkan dan menguji bukti

untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit kinerja.

Oleh karena audit dapat

didefinisikan sebagai proses

pengumpulan dan pengujian

bukti untuk melihat kesesuaian

informasi yang terkandung

dalam bukti tersebut dengan

suatu kriteria yang

mendasarinya, maka proses

pengumpulan dan pengujian bukti adalah inti dari audit.



1) Pengumpulan bukti

Auditor harus mengumpulkan bukti yang

cukup, kompeten, dan relevan. Bukti audit dapat

digolongkan menjadi bukti fisik, bukti dokumen, bukti

kesaksian, dan bukti analisis.

Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah

bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar penarikan

suatu kesimpulan audit. Penentuan kecukupan bukti

didasarkan pada pertimbangan keahlian auditor

secara profesional dan obyektif.

Bukti yang kompeten adalah bukti yang sah

dan dapat diandalkan untuk menjamin

kesesuaiannya dengan fakta. Bukti disebut sah

apabila bukti tersebut memenuhi persyaratan hukum

dan peraturan perundang-undangan. Bukti yang

dapat diandalkan berkaitan dengan sumber

perolehan dan cara perolehan bukti itu sendiri.

Bukti audit disebut relevan jika bukti tersebut

secara logis mendukung pendapat atau argumentasi

yang berhubungan dengan tujuan dan kesimpulan

audit.

Auditor dapat menggunakan tenaga ahli untuk

memperoleh bukti yang cukup, kompeten dan

relevan.

2) Pengujian bukti

Auditor harus menguji bukti audit yang

dikumpulkan. Pengujian bukti dimaksudkan untuk

menilai kesahihan bukti yang dikumpulkan terkait



dengan kesesuaian antara informasi yang

terkandung dalam bukti tersebut dengan kriteria yang

telah ditentukan. Teknik audit dalam melakukan

pengujian bukti dapat dilakukan seperti: konfirmasi,

inspeksi, pembandingan, penelusuran hingga bukti

asal, dan wawancara.

d. Pengembangan Temuan

Auditor harus mengembangkan temuan yang

diperoleh selama pelaksanaan audit kinerja. Temuan audit

berupa ketidak-ekonomisan,

ketidak-efisienan dan ketidak-

efektifan pengelolaan organisasi,

program, aktivitas atau fungsi yang

diaudit. Selain itu, temuan juga

dapat berupa tidak efektifnya sistem

pengendalian intern, adanya

ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, kecurangan

dan ketidakpatutan (abuse). Unsur

temuan meliputi: kondisi, kriteria,

sebab, dan akibat.

e. Dokumentasi

Auditor harus menyiapkan dan menata-usahakan

dokumen audit kinerja dalam bentuk kertas kerja audit.

Dokumen audit harus disimpan secara tertib dan sistematis

agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan

dianalisis.



Dokumen audit yang berkaitan dengan perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan audit

harus berisi informasi yang cukup

untuk memungkinkan auditor yang

berpengalaman tetapi tidak

mempunyai hubungan dengan audit

tersebut dapat memastikan bahwa

dokumen audit tersebut dapat menjadi bukti yang

mendukung kesimpulan, temuan, dan rekomendasi auditor.

Dokumen audit harus berisi hal-hal berikut ini:

1) Tujuan, lingkup, dan metodologi audit,

Documents

KESA Terampil