Kerjasama Indonesia - Thailand

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian. Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang. Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara. Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut. MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok. MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996. Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.

1

Kerjasama Indonesia - MalaysiaIndonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT). Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini. kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy). Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.

Kerjasama SosialDi bidang sosial dan kesejahteraan, kedua pemimpin negara juga bersepakat terus menggalang kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan. kedua negara sepakat untuk melakukan pengelolaan secara lebih baik lagi melalui kebijakan dan langkah-langkah kerjasama di bidang ketenagakerjaan tersebut. Kerjasama itu sendiri, untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti di tingkat menteri dan organisasi-organisasi pemerintahan termasuk diantara kalangan dunia usaha baik swasta maupun milik negara. Kedua belah pihak, menurut dia, telah menunjukkan kesungguhan untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terbentuk, baik antara dua pemerintahan maupun antara kalangan dunia usaha.

2

Kerjasama Indonesia - JepangPerdaganganBagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai US$ 23.6 milyar (statistic Pemerintah RI), sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah US$ 6.5 milyar sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia (tahun 2007) Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah a.l. minyak, gas alam cair, batubara, hasil tambang, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dll. Di lain pihak, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku-cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku-cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku-cadang mobil.

InvestasiInvestasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997, kini belumlah pulih sepenuhnya, namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia dari tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dalam kesuluruhannya. Terdapat kurang lebih 1000 perusahaan Jepang beroperasi di Indonesia (sumber: JETRO). Perusahaan-perusahaan tersebut memperkerjakan lebih dari 32 ribu pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai negara penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia (sumber: BKPM).

Lain-lain1. Setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono, telah dibentuk forum Investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia. Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Japan Club dan pemerintah Indonesia, pada bulan Juni 2005 pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang, telah berhasil disetujui SIAP, yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaiitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur dan daya saing. 2. Perundingan resmi Economic Partnersip Agreement antara Indonesia dan Jepang (EPA) disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005, setelah itu Presiden SBY dan Mantan Perdana Menteri Jepang, Mr.Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tgl 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua Negara dapat meningkat dan semakin berkembang.

3

Kerjasama Indonesia - SingapuraIndonesia dan Singapura menjalin kerja sama di berbagai bidang. Indonesia mengekspor minyak mentah,timah,gas alan,sayur-sayuran,daging,dan kayu lapis ke singapura.Sementara itu Indonesia juga bekerja sama dalam bidang pertahanan dan kemanan, serta sosial dan budaya. Dalam pertahanan dan keamanan Indonesia, Malaysia dan Singapura saling menjaga Selat Malaka, Karena Selat Malaka merupakan lalu-lintas laut Internasional. Dalam perdagangan, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura membentuk kawasan Segitiga Emas yang terkenal dengan nama Sijori (Singapura, Johor, dan Riau). Kerjasama yang dibentuk oleh Indonesia pada pemerintahan Presiden SBY dengan Singapura bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateralnya,pemerintah mengadakan kerjasama dalam bidang pertahanan perjanjian ekstradisi,dan perjanjian kontrak terorisme, perjanjian tersebut di bicarakan pada tahun 2006 dimana Presiden SBY berkunjung ke singapura dan membahas perjanjian tersbut. Selain bergabung bersama-sama dalam organisasi kesehatan dunia (WHO), kedua negara ini juga bekerjasama dalam bidang sosial, seperti jika ada bencana alam di salah satu negara yang bekerja sama ini, maka negara-negara ini akan membantu satu sama lainnya.

4

Kerjasama Indonesia FillipinaHubungan antara Indonesia dengan Fillipina berpusat pada kerja sama di bidang perdagangan ekspor-impor.Indonesia mengekspor minyak bumi, baja, besi, dan alumunium ke Filipina.Sementara Filipina mengekspor gla dan kopra ke Indonesia. Selain bekerjasama dalam perdagangan, Indonesia dan Filipina juga memiliki kesepakatan dalam bidang energi yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri kedua negara.masalah hoetherma, kerjasama yang lain dalam hal perikanan,pertanian,kehutanan,pendidikan,dan, kebudayaan dalam rencana jangka panjang.Adapun kerja sama ini akan tetap diperluas seiring berjalannya pemerintahan.

5

Kerjasama Indonesia Brunei DarussalamIndonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga ahli lainnya ke Brunei Darussalam. Pada bulan Juli 2006, Indonesia dengan Brunei Darussalam juga membahas kerjasama dalam bidang, ESDM (energi dan sumber daya mineral). Perdana menteri Brunei Darussalam juga membahas kemungkinan kerjasama di bidang industri migas. Pada kunjungan balasan pihak Indonesia menawarkan pelatihan migas di Pusdiklat Migas Cepu. Penawaran itu ditujukan untuk negara Brunei Darussalam agar memanfaatkan pelatihan tersebut dengan 19 program pelatihan.

6

Kerjasama Indonesia KambojaKerja sama antara Indonesia dengan Kamboja terlihat dengan nyata ketika Indonesia membantu menyelesaikan konflik di Kamboja.Adapun ketika itu Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting,yang bertujuan untuk membahas masalah di Kamboja. Pada saat ini Indonesia mencoba merealisasikan gagasan untuk membentuk Joint Agricultural Working Group. Kamboja selama ini dianggap sebagai penghasil beras berkualitas baik dan sebagian besar di ekspor dalam bentuk gabah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berharap dengan kerja sama ini bisa meningkatkan kualitas pangan yang semakin baik.

7

KERJASAMA INDONESIA AUSTRALIASejak keterlibatan Australia sebagai pimpinan Penjaga Perdamaian di Timor Timur sampai dengan peristiwa 12 Oktober Bom di Legian Bali, hubungan Indonesia dengan Australia tampak menurun. Perang isu di media massa baik dilakukan aktor politik di Jakarta maupun di Canberra terus memanas. Isu sempat memuncak ketika beberapa tokoh masyarakat termasuk anggota DPR-RI mengusulkan kepada pemerintah agar segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia. Namun, tidak berarti bahwa kedua negara tidak pernah akur. Pemerintah koalisi Buruh Australia sewaktu memerintah mengakui bahwa hubungan kedua negara yang paling harmonis terjadi ketika pemerintahan Orde Baru. Kerentanan munculnya ketegangan hubungan antar negara tersebut berawal dari perasaan inferioritas bangsa Indonesia yang mempersepsikan Australia sebagai bangsa yang superior ataupun sebaliknya. Persepsi atau penilaian yang memposisikan ketidakseimbangan antar kedua negara pada gilirannya menimbulkan sikap dan kebijakan yang tidak sesuai. Dalam kasus Timor-Timur dan terorisme di Bali, persepsi Australia agak berlebihan, sehingga menimbulkan ketersinggungan masyarakat atau yang lebih tepat elite-elite politik dan pemerintah Indonesia. Walaupun dalam aspek ekonomi, politik, dan militer Australia tergolong negara middle power. Setidak-tidaknya terdapat tiga situasi yang membuat masyarakat Indonesia merasa dilecehkan oleh Australia. Pertama, pemerintah Australia melalui Menteri Pertahanannya mengusulkan agar dibentuk Cabang Intelijen Australia di Jakarta. Tentu saja usul ini amat tidak lazim dalam dunia diplomasi dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina tahun 1961 (The Vienna Convention on Diplomatic Relations). Urusan intelijen jelas di luar urusan politik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Walaupun tugas intelijen dimungkinkan untuk dilakukan, itu pun hanya di kantor Kedutaan. Konsekuensinya persona-non-grata, jika kegiatan intelijen dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan intelejen di suatu negara bertentangan dengan Muqodimah Piagam PBB 1945 oleh karena dapat memperburuk hubungan persahabatan antara negara yang telah dibangun melalui peran diplomat. Kedua, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, telah mengeluarkan nota protes dan keprihatinan terhadap pemerintah Australia. Satuan Anti Teroris telah dengan semena-mena menggeledah dan menangkapi sekitar 12 orang WNI yang diduga terlibat JI (Jamaah Islamiyah). Reaksi keras ini timbul. Pertama, tindakan kedaulatan pemerintah Australia dianggap salah karena tidak memberitahu ke Kedutaan Republik Indonesia di Canbera sebelum penggeledahan. Juga tindakan tersebut berbau rasis yang bertentangan dengan Konvensi Diskriminasi Rasial. Menurut Christian Biox, aktifis HAM Australia, pelecehan terhadap wanita muslim semakin meningkat sejak 11 September 2001, dan tentu saja lebih parah lagi ketika tragedi 12 Oktober 2002. Banyaknya korban yang berasal dari Australia pada saat Kasus Bom Legian Bali membuat sebagian masyarakat Australia marah. Ketiga, negara-negara ASEAN juga merasa tersinggung dengan kebijakan mengenai Travel Warrant atau peringatan bepergian bagi warga negara Australia. Tidak boleh pergi ke nagaranegara yang rentan dengan teror, dan larangan untuk tidak menghadiri tempat-tempat yang ramai termasuk tempat hiburan. Kebijakan yang esensinya bersifat larangan tersebut telah menimbulkan kerugian secara ekonomis. 8

Kerjasama Indonesia MyanmarMyanmar adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berideologi komunis.Negara ini sebelumnya bernama Burma.meskipun terdapat perbedaan ideologi yang mencolok antara Indonesia dan Myanmar, namun tidak menyurutkan tekad kedua negara ini untuk tetap menggalang kerja sama yang harmonis. Setelah Myanmar masuk menjadi anggota Asean, hubungan antara Indonesia dengan Myanmar semakin erat. Adapun Indonesia dan Myanmar mengutamakan kerja sama di bidang ekonomi,sosial,dan budaya. Di sisi lain Indonesia dengan Myanmar akan membahas kerja sama dalam bidang transportasi demi memperkuat sektor ekonomi dan bisnis, terutama bidang perkereta apian sebagai contoh kerja sama yang direncanakan Indonesia.

9

KERJASAMA INDONESIA - BELARUSHubungan diplomatik antara Republik Indonesia dengan Republik Belarus telah terjalin selama 18 tahun, sejak ditandatanganinya Joint Communiqu Concerning the Establishment of Diplomatic Relation Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus (Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus), 18 Juni 1993. Hubungan perdagangan kedua negara mengalami meningkat, walaupun dalam skala yang relatif masih kecil dan masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki kedua negara. Para pelaku bisnis kedua negara yang didukung pemerintah masing-masing cukup intensif melakukan komunikasi guna menjalin hubungan bisnis. Wakil Menlu Belarus, Mr. Sergey Aleinik, berkunung ke Indonesia pada 20-23 Juni 2010 dalam rangka memimpin misi dagang Belarus ke Indonesia. Sedangkan pada 13 September 2010 Menteri Perdagangan RI memimpin Misi Dagang RI ke Belarus serta melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Belarus guna membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi perdagangan. Produk ekspor utama Indonesia adalah natural rubber, balata, gutta pecha etc, automatic data processing machines, optical reader etc, synthetic filam yarn, palm oil and its fractions, tobacco, woven fabrics filam yarn, coconut (copra), palm kernel/babassu oil and its fractions, paper and paperboard, coated with kalolin or other inorganic substances, oxygenfunction amino-compounds, woven fab of syn staple fibre. Produk impor utama Indonesia dari Belarus adalah new pneumatic tires of rubber, mineral or chemical fertilizers, potassic, retreaded/used tire; solid tire, interchangeable tire treads & flaps, leather of bovine/equine animal, other than leather of 4108/4109. Salah satu mekanisme untuk mempererat dan meningatkan hubungan dan kerjasama guna lebih memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki, khusunya di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknik, secara berkala diselenggarakan Intergovernmental Indonesian-Belarusian Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation atau Sidang Komisi Bersama (SKB) Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknik antara Indonesia dan Belarus. SKB I telah diselenggaran di Minsk pada bulan Februari 2008, SKB II di Jakarta pada bulan November 2009. Sementara itu, SKB III akan diselenggarakan pada pertengahan bulan September 2011 di Minsk. Di bidang pariwisata, secara umum jumlah wisatawan Belarus yang berkunjung ke Indonesia masih belum menunjukan angka yang signifikan. Akan tetapi terdapat kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya-upaya promosi pariwisata Indonesia terus dilakukan antara lain keikutsertaan yang aktif dalam pameran pariwisata Internasional Otdykh Minsk. Salah satu kendala yang dihadapi wisatawan Belarus untuk berkunjung ke Indonesia adalah jalur penerbangan dan lamanya waktu tempuh. Sementara itu, di bidang pendidikan terdapat minat lembaga-lembaga pendidikan kedua negara untuk menjalin kerjasama. Kedua negara tengah membahas perjanjian di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi paying kerjasama di bidang tersebut.

10

KERJASAMA INDONESIA - RUSIAHubungan Bilateral antara Indonesia dan Rusia 1945 - 2011 Pada tahun 2010 Indonesia dan Rusia merayakan 60 Tahun Hubungan Diplomatik. Berbagai kegiatan diselenggarakan baik di Indonesia maupun di Rusia, seperti: 1. Pemberian ucapan selamat kedua kepala negara; 2. Rountable discussion: 60 Years Indonesia-Russia Relations, Achievements, Opportunities and Challenges pada bulan April 2010 di Moskow; 3. Kunjungan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI ke Rusia bulan Mei 2010; 4. Festival Budaya Indonesia Tim Kesenian Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta pada bulan Mei 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tver dan St. Petersburg); 5. Pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian Sumatera Utara pada bulan Mei 2010 di Moskow; 6. Pameran lukisan Bali karya seniman-seniman Rusia pada bulan April-Mei 2010 di Moskow; 7. Think-tank Seminar: Advancing Indonesia-Russia pada bulan Juni 2010 di Jakarta; 8. Penerbitan buku Sahabat Lama Era Baru pada bulan Juni 2010 di Jakarta; 9. Indonesian Culinary Week pada bulan Juli 2010 di Moskow; 10. Promosi budaya dan ekonomi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2010 di Moskow; 11. Pemberian penghargaan kepada Friends of Indonesia pada bulan Agustus 2010 di Moskow; 12. Pagelaran budaya Indonesia Tim Kesenian ISI Bali pada bulan Agustus 2010 di tiga kota Rusia (Moskow, Tula dan Kazan); 13. Kunjungan Menteri Perdagangan RI ke Rusia bulan September 2010; 14. Business Forum Indonesia-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow dan St. Petersburg); 15) Peluncuran Artistic Stamped Envelop dalam rangka 60 Tahun RI-Rusia pada bulan September 2010 di Moskow; Kerjasama yang intensif terjalin pula antar parlemen kedua negara. Sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Parlemen kedua negara bahwa kedua negara sepakat untuk mendorong hubungan langsung antar pejabat tinggi parlemen dan koordinasi dan kerjasama dalam berbagai forum parlemen internasional dan kawasan Asia-Pasifik. Selain itu, kedua parlemen selalu berpegang teguh pendirian menghormati sistem politik yang dianut masing-masing negara. Menganut politik co-eksistensi dan tidak mencampuri politik dalam negeri bahkan bila diperlukan saling membantu untuk menghormati kedaulatan masing-masing negara. Untuk melaksanakan tugasnya, kedua parlemen membentuk group kerjasama antar parlemen di Rusia dan di Indonesia. Peningkatan kerjasama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer, pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan hingga masalah pemilihan umum. Pada bulan Maret 2011 di Moskow Indonesia dan Rusia telah menandatangani Air Service Agreement. Selain itu, pada bulan Juni 2011 di Moskow telah ditandatangani pula perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Federasi Rusia. 11