Kerangka Kerja untuk

Mengupayakan Satu Sistem

Informasi Desayang Terintegrasi

Masalah-Tantangan-Kesempatan

Page 2

1. Data tidak lengkap, tidak valid dan tidak mutahir2. Data sangat variatif dan banyak versi3. Data tidak tersedia4. Banyak pengelola data berdiri sendiri, mengumpulkan sendiri dengan objek data yang

sama5. Desa menyiapkan data yang sama berkali-kali dengan pengelola yang berbeda6. Sumber daya di desa bervariasi

1. DATA yang dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan2. DATA sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan3. DATA sebagai acuan dalam melaksanakan pengendalian pembangunan4. DATA sebagai acuan untuk evaluasi suatu kegiatan5. DATA sebagai acuan untuk menentukan prioritas pembangunan6. Kebutuhan DATA dari supra desa sangat intens dan berbasis volume

1. SID pertama kali lahir dari desa dan Kemudian ada regulasi UU no 6 tahun 2014 tentang desa2. Ada keinginan Pemerintah untuk membangun SID dan sudah berjalan di beberapa desa3. Pertumbuhan SID diperkirakan sekitar 5% dari Jumlah desa 74.093 yang baru memiliki SID4. Pada umumnya saat ini SID baru fokus pada pengelolaan data kependudukan & website

Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan

1. Perangkat Keras2. Perangkat Lunak3. Jaringan4. Sumber Daya

Manusia

• Data Desa• Data Pembangunan Desa• Data pembangunan

Kawasan Perdesaan• Informasi lain yang

berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan

Sistem Informasi Desa dan Kawasan

Perdesaan

• Pengembangan sistem• Penyediaan informasi perencanaan

pembangunan Kabupaten/Kota

Pemerintah Desa

Pengelolaan

Dimanfaatkan oleh

Kerangka Kebijakan

Sistem informasi desa menurut UU 6 Tahun 2014

AMANAT UU DESA

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan (ps 86 ayat 2 UU 6/2014)

KABUPATEN

Konsolidasi/ Konfirmasi

DESA A

KECAMATAN

DESA B DESA C DESA D

BDT/PODES/SPM

Pendidikan

Kesehatan

RPJM/RKP/APB

D

DESA

SID

Perenc. Desa

Sekolah

Lay. Kes. Desa Pustu Posyandu

SID

Perenc. Desa

Sekolah

Lay. Kes. Desa Pustu Posyandu

Dashboard Kabupaten

ONE DATA

KONSEP SISTEM INFORMASI DI KABUPATEN

Konsolidasi/ Konfirmasi

DESA A

KECAMATAN

DESA B DESA C DESA D

CAMAT

Ka. Puskesmas

UPT Pend.

UPT Kesehatan

Dashboard Kecamatan

PODES/SPM

Pendidikan

Kesehatan

RPJM/RKP/APB

D

DESA

SID

Perenc. Desa

Sekolah

Lay. Kes. Desa Pustu Posyandu

SID

Perenc. Desa

Sekolah

Lay. Kes. Desa Pustu Posyandu

Database

Kecamatan

KONSEP KECAMATAN DASHBOARD

Visi Pembangunan SID :

• Dipergunakan desa sendiri untuk menyelenggarakanpemerintahan desa, mengelola keuangan, meningkatkanpelayanan publik dan mempertanggung-jawabkan hasil-hasil pembangunan Desa dan pelayanan publik.

• Dimanfaatkan pemerintah supra desa untuk memantaudan mengevaluasi hasil pelaksanaan UU Desa dengan tetapmemberikan kebebasan kabupaten maupun desamenentukan data-data lain yang memang diperlukanmereka (mempertemukan kebutuhan data minimum/ standar dari atas (top Down) dan kemampuan yang sangatbervariasi dari desa untuk menyediakan berbagai jenis data dan informasi dengan kualitas yang dapat diterima.

Page 7

Page 8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Tujuan Pengembangan SID :

• Pelayanan, administrasi, dan pelaporan yang akurat.

• Transparansi dan akuntabilitas.

• Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.

•Memudahkan pemantauan dan evaluasi hasilpembangunan.

Page 9

Prinsip-prinsip Pengembangan SID :

1. Berangkat dari apa yang dimiliki desa.

2. Informasi/Data Generik minimum.

3. Berbasis Platform-Relatif mudah untuk dikembangkan.

4. Menjadi bagian yang rutin.

5. Keberlanjutan dan Replikasi.

6. Mudah untuk dikelola dan diakses.

7. Penggunaan TIK menjadi nilai tambah.

8. Satu data untuk semua (One Entry-One Data).

9. Jaminan Keamanan Data yang dilindungi (Security and Protection).

Page 10

Ragam Kebutuhan Informasi dan Data yang Penting disediakan dalamsistem informasi desa :

1. Kependudukan

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Kondisi sarana dan prasarana dasar

5. Perumahan

6. Kemiskinan

7. Pembangunan Perencanaan

8. Keuangan desa dan Aset desa

9. Organisasi kemasyarakatan

10.Kegiatan ekonomi masyarakat

11.Informasi kawasan perdesaan

12.Sarana prasarana kawasan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Page 11

Fitur Minimal dalam SID :

1. Administrasi Kependudukan (UU No. 23 Tahun 2006).

2. Perencanaan Pembangunan Desa (Permendagri Nomor114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa).

3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa(Permendagri Nomor 114 Tahun 2015 TentangPedoman Pembangunan Desa).

4. Keuangan Desa dan Aset (Permendagri No 113 tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

5. Profile Desa dan Website (Permendagri No. 12 Tahun2007 tentang profile Desa).

Page 12

Langkah-langkah Pembangunan & Pengembangan SID

• Mengidentifikasi Kebutuhan Konten sid dan membuat roadmap

• Menyepakati rencana kerja dengan berbagai pihak terkait

• Mendefenisikan koordinasi untuk interoperabilitas

• Mendorong lahirnya regulasi tingkat daerah dan desa tentangSID

• Melembagakan pengelola data dan pendanaan melalui APB Desamelalui PERDES

• Menentukan pengembang sistem

• Merumuskan fitur dan item Data pada sid

• Pelaksanaan pengembangan berbasis kebutuhan

• Membuat SOP dan panduan pengelolaan data (PERDES)

• Monitoring dan Evaluasi secara periodik termasukpengembangan selanjutnya

Page 13

Page 14

Page 15

Intro : PETA SISTEM INFORMASI/TOOLS/BASIS DATA

KOMPAK is an Australian-Indonesia Government Partnership Managed by Abt Associates