Kerangka Hukum danKelembagaan PRB-API di IndonesiaDr. Saut Sagala

Institut Teknologi Bandung

Outline

• Introduction

• Kerangka Kerja Pengurangan Risiko Bencana• Sendai Framework

• Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

• Kerangka Kerja Adaptasi Perubahan Iklim• UNFCCC

• Nationally Appropriate Mitigation Actions

• Intended National Determined Contribution

• Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap

• RAN-API & RAN-GRK

• Perpaduan PRB dan API

Resilience

• Pemerintah berpotensiuntuk berada di semuakuartil

• Juga di tiap tahap siklusketangguhan

Kerangka Kerja Pengurangan RisikoBencanaGlobal, Nasional, Daerah

Kerangka Pengurangan Risiko Bencana

• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

→ Rencana Pembagunan Jangka Menegah/Panjang (RPJM/P)

→ Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB)

→ Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB)

→ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB)

• Disetujui Maret 2015 oleh semua anggota PBB untuk jangka waktu2015-2030

• Didahului oleh Hyogo Framework for Action 2005-2015

• Bertujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana lewatimplementasi kebijakan yang terpadu nan eksklusif yang mencegahdan mengurangi eksposur bahaya (hazard) dan kerentanan terhadapbencana, meningkatkan kesiapsiagaan untuk respon dan pemulihan, dan meningkatkan ketangguhan

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

• Sendai Framework tidak mengikat dan bersifat sukarela bagi setiapnegara anggota

• Menuntut pemimpin politik dari negara anggota pada semua pangkatuntuk berkomitmen untuk merealisasi tujuan-tujuannya

• Implementasi didukung dan diorganisir oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR)

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

• The Four Priorities for Action1. Understanding disaster risk

2. Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk

3. Investing in disaster risk reduction for resilience

4. Enhancing disaster preparedness for effective response and to “Build Back Better” in recovery, rehabilitation and reconstruction

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

• Disusun oleh BNPB sebagai masukan RPJMN

• Terdapat 7 prioritas dalam Renas PB (2015-2019)

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana

2. Pengarusutamaan penanggulangan dalam pembangunan

3. Peningkatan kemitraan multi-pihak dalam penanggulangan bencana

4. Peningkatan kefektivan pencagahan dan mitigasi bencana

5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana

7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana

RTRWNRPJPN

2005-2025

RPJMN

2015-2019

RKP

Tahunan

Renas

Penanggulangan

Bencana 2015-2019

Rencana Aksi Tahunan

RAN PRB

Renstra HNPB dan

Renstra K/L 2015-

2019

Renja K/L

RKP K/L

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA KEMENTRIAN/L

EMBAGAJa

ngka

Pa

nja

ng

Jan

gkaM

enen

gah

Tah

un

an

Rencana PB ke dalam Rencana Pembangunan

Kajian Risiko

DaerahRencana PB RAD PRB

RPJPD RPJMD RKPD

Renstra SKPD Renja SKPD

RTRW

Indikasi

Program

RTRW

RAPBD APBD

Rincian APBDRKA SKPD

Peran BPBD

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Sistem Perencanaan

Anggaran

UU No. 25/2004

UU

No

. 26

/2

00

7

UU No. 17/2003

UU No. 24/2007

Landasan Hukum Renas PB

• UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

• UU no. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup

• UU no. 31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

• UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang

• UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil

StakeholderPRB

Kementrian Sosial

BAPPENAS

BNPB ESDM

BMKG

Lingkungan Hidup

Pekerjaan Umum dll.

Sinergi Lintas Sektor dalam ImplementasiRenas PB

BNPB

BMKG, LAPAN, BPPT, BIG,

BASARNAS

Kementrian

Dalam Negeri

Kementrian

Pertanian

Kementrian

Keuangan

Kementrian LH

Kementrian KP

Kementerian

KehutananKementerian Dikbud,

Kesehatan,

Perindustrian, Ristek,

Perdagangan, dll

Kementrian

PDT

Kementrian PU

BAPPENAS

Kementrian

Perhubungan

Kementrian

ESDM

Kementrian

Sosial

TNI, POLRI

MIT

RA

-MIT

RA

NGO/LSM

Dunia

Usaha

Universitas

Lembaga

Penelitian

Menjadikan

Bangsa

yang

Tangguh

Menghadapi

Bencana

Sumber: Bappenas, 2014

Kerangka Kerja Adaptasi PerubahanIklimGlobal, Nasional, Daerah

Kerangka Adaptasi Perubahan Iklim

• United Nations Framework Convention on Climate Change

→ NAMAs & INDC

→ Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P)

→ Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap(ICCSR)

→ ACCRN

→Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API)

→ Rencana Aksi Nasional Pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

UNFCCC

• Ditandatangani pada tahun 1992 dan saat ini mencakup 197 negara

• Conference of Parties (COP) berjalan tiap tahun sejak 1995

• Pada tahun 1997 Kyoto Protocol diresmikan sebagai lanjutan dariUNFCCC

• Paris Agreement diresmikan pada tahun 2011 sebagai komitmenuntuk membatasi pemanasan global kurang dari 2°C, dan membatasipeningkatannya

• Paris Agreement juga melahirkan nationally determined contributions (NDCs) untuk diadopsi tiap negara

UNFCCC

• Yang menandatangani

• Negara Annex I

• Negara Annex II

• Negara Annex B

• Least-developed Countries

• Non-Annex I

UNFCCC

• Negara Annex I

• 43 negara termauk Uni Eropamerupakan negara terindustrialisasidan juga negara dalam transisi(economies in transition/EIT)

• Negara Annex II

• 24 negara dari Annex I yang membentuk OECD, dan wajibmembantu negara berkembanguntuk mengurangi emisi GRK

• Negara Annex B

• Negara anggota Annex I yang memiliki target baru sejak Doha Amendment yang berlaku dari 2013-2020

• Least-developed Countries• 49 negara yang memiliki status

khusus dikarenakan kapasitasnyayang kurang mampu untukmengurangi dampak perubahaniklim

• Non-Annex I

• Negara yang masih berkembangnamun dapat mengajukan diri kedalam Annex I jika sudah cukupberkembang

• Indonesia termasuk dalam kategoriini

NAMAs

• Nationally Appropriate Mitigation Action

• Pertama kali digunakan dalam Bali Road Map yang disusun saatKonferensi Perubahan Iklim PBB pada tahun 2007

• Unilateral NAMAs – dibentuk oleh pemerintah

• Supported NAMAs – dibantu komunitas internasional

• Berdasarkan RPJPN, RPJMN, ICCSR, RAN/RAD-GRK

• Tiap sektor memiliki NAMA sendiri yang spesifik

NAMAs

• Sektor yang sedang merencanakan NAMA (Indonesian NAMA Framework, 2013):

• Energi

• Transportasi

• Industri

• Waste

• Land-based

INDC - Indonesia

• Intended Nationally Determined Contributions

• Menjelang Paris Agreement 2015, setiap negera diminta untukmembuat pernyataan kontribusi untuk mengurangi emisi gas rumahkaca

• Persetujuan pertama dalam UNFCCC yang berlaku sama untuk negaramaju dan berkembang

• Target: pengurangan 29% emisi GRK di bawah BAU pada tahun 2030 (tak bersyarat) + 41% di bawah BAU pada tahun 2030 (bersyarat, dengan bantuan internasional) – termasuk kegiatan LULUCF

RPJPN, RPJMN, ICCSR, RAN-API, RAN-GRK

INDC

UNFCCC

NAMAs

Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap

• ICCSR bertujuan untuk menjadi acuan kebijakan untukmengarusutamakan isu-isu perubahan iklim ke dalam perencanaanpembangunan nasional

• Menjadi salah satu masukan iterasi RAN-API, RPJMN, dsb.

• Diharapkan dapat membuat tiap sektor dapat beradaptasi terhadapperubahan iklim dan membuat rencana mitigasi

Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap• Peta jalan multi-sektor yang menyediakan

strategi adaptasi untuk sektor :

• Air

• Laut dan perikanan

• Pertanian

• Kesehatan

• Dan strategi mitigasi untuk sektor:

• Transportasi

• Kehutanan

• Industri/manufaktur

• Energi

• Limbah

ACCCRN

• Asian Cities Climate Change Resilience Network

• Gabungan negara-negara asia untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, mengakses sumber daya, dan memengaruhi agenda untukmembangun ketangguhan perubahan iklim perkotaan yang ekslusif

• Dikoordinir oleh Mercy Corps Indonesia

• Semarang, Bandar Lampung, Blitar, Cirebon, Palembang, Probolinggo, Pekalongan, dan Tarakan

RAN-API

• Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim

• Menyelenggarakan sistem pembangunan yang berkelanjutan danmemeliki ketangguhan tinggi terhadap dampak perubahana iklim

• Diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergitas pelaksanaanprogram antar-sektor dan antar-daerah untuk meningkatkanketahanan masyarakat

• Juga mendorong terbentuknya sistem koordinasi yang lebih baik antar-sektor dan antara pemerintah pusat dengan daerah

RAN-API dalam Skema Pembangunan Indonesia

Sumber: BAPPENAS, 2014

Basis Hukum RAN-API

• UU no. 6/1994 tentang Pengesahan UNFCCC

• UU no. 17/2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas UNFCCC

• UU no. 26/2007 tentang Penataan Ruang

• UU no. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana

• UU no. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulauKecil

Pembangunan Berkelanjutan dan Adaptif Perubahan

Ketahanan

Ekosistem

Manajemen

Pengetahuan

Perencanaan dan

Penganggaran

Ketahanan

Ekonomi

Ketahanan Sistem

KehidupanPenguatan

Kapasitas

Pengawasan

dan Evaluasi

Ketahanan

Wilayah Khusus

Sistem Pendukung

Tujuan dan Sasaran Strategis RAN-API

RAN-GRK

• Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

• Turunan dari RPJPN

• Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target penguranganemisi

• Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampakperubahan iklim

RAN-GRK

• Panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dariskenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, denganmemanfaatkan sumber daya lokal hingga 41% dari skenario business-as-usual jika bantuan internasional tersedia

RAN-GRK

• Mewujudkan keberhasilanimplementasi mitigasi danadaptasi perubahan iklim

• Meningkatkan sumber energialternatif

• Mengurangi risiko secara nyataatas dampak negatif perubahaniklim terhadap berbagai sektorpembangunan

• Memastikan bahwa semuasektor yang menyumbangkanemisi gas rumah kaca akanmengadopsi strategipembangunan rendah emisikarbon dan menerapkannyadengan cara-cara yang menunjang aspekpembangunan berkelanjutandi Indonesia.

Sumber: Pemerintah Indonesia, 2010

Belanja Pemerintah Pusat Perubahan IklimTriliunRupiah

Pendanaan RAN-GRK

• Sampai 2009,

• Climate Change Program Loan sebesar USD 400 juta dari pemerintah Jepang

• USD 300 juta dari pemerintah Perancis

• Hibah luar negeri

• GBP 10 juta

• AUD 2 juta

• Debt-for-nature-swap• USD 19,5 juta dari pemerintah Amerika Serikat

• EUR 25 juta dari pemerintah Jerman

Debt-for-nature-swap

• Transaksi finansial yang memaafkan hutang nasionalagar pemerintah nasionaldapat berinvestasi dalamkonservasi lingkungan

Sumber Pendanaan APBN

Sumber: RAN-GRK, 2010

Skema Pembiayaan Perubahan IklimSumber: BAPPPENAS, 2013

Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim

• Bilateral

• Antara GOI (Government of Indonesia) dengan satu organisasi/negara lain

• JICA, USAID, AusAID, etc.

• Multilateral

• Antara GOI dengan berbagai organisasi/negara lain

• UNDP, ADB, WB, etc.

Sumber Pembiayaan Perubahan Iklim

• Clean Development Mechanism (CDM)

• Mekanisme yang membantu negara berkembang (non-Annex I) untukmendapatkan dana untuk menjalani pembangunan bersih dam berkelanjutan

• Membantu negara maju (Annex I) untuk memenuhi komitmen penguranganemisi GRK

Stakeholder Perubahan Iklim

BAPPENAS

MENLHK

KKP NGO

Akademisi/Pakar

Perpaduan PRB dengan API

• Dari Sendai Framework for DRR:• To prepare or review and periodically update disaster preparedness and

contingency policies, plans and programmes with the involvement of the relevant institutions, considering climate change scenarios and their impact on disaster risk, and facilitating, as appropriate, the participation of all sectors and relevant stakeholders.

• Indonesia: Konvergensi API-PRB – dengan lima aspek utama• Kebijakan

• Kelembagaan

• Pendanaan

• Perencanaan-Pelaksanaan-Monev

• Metodologi

Perpaduan PRB dengan API

• Inisiasi BNPB

• Mengkoordinasikan para pihak dengan menyusun perencanaan bersama

• Integrasi perubahan iklim difokuskan pada ancaman bencanahidrometeorologis

• Mendorong investasi PRB dengan mempertimbangkan aspek iklim

• Mendorong pemda untuk prioritas aspek risiko iklim dan bencana dalampembangunan daerah

Perpaduan PRB dengan API

• Inisiasi KLHK

• Membangun sistem inventori data iklim (SIDIK) yang dapat diakses online

• Mendorong terbangunnya indikator bersama yang dapat saling memperkayasistem yang sudah dibangun

• Sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri KLHK untuk API sebagaiinstrumenti implementasi API

Perpaduan PRB dengan API

• Arah kebijakan dan strategi API dalam RPJMN 2015-2019

• Pemda menyusun rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dankajian kerentanan daerah

• Melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API khususnya di 15 daerah percontohan

• Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait denganperubahan iklim

Perpaduan PRB dengan API

• Arah kebijakan dan strategi PB dan PRB

• Mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

• Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dandaerah

• Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

• Peningkatan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalampenanggulangan bencana

• Arah kebijakan dan strategi kedaulatan pangan (yang terkait denganAPI-PRB)

• Mitigasi gangguan terhadap pangan

Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRB-API

• Kebijakan

• Perlu kebijakan bersama sebagai landasan pelaksanaan API-PRB di pusatdaerah

• Kelembagaan

• Perlu penyusunan Road Map yang terintegrasi

• Pendanaan

• Mengoptimalkan pengguanaan anggaran dengan dasar hasil kajian risikountuk menentukan prioritas

Rekomendasi BNPB untuk Perpaduan PRB-API

• Perencanaan, pelaksanaan dan monev

• Membangun indicator bersama karena banyak lembaga yang sudah memilikisistem dan pendekatan sendiri

• Metodologi

• Penguatan metode kajian risiko dari API dan PRB

• Penguatan informasi dan proyeksi iklim dalam kajian risiko

• Membangun sistem/mekanisme untuk integrase data

• Ruang konvergensi kedua pendketan kajian API dan PRB yaitu pada saatpenataan ruang