Menimbang

Mengingat

KEPUTUSANMENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIANOMOR 11' TAHUN2015

TENTANGPENETAPANEMBARKASIDANDEBARKASIHAJI

TAHUN 1436 H/2015 M

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA,

bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1436 H/2015 M,perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang PenetapanEmbarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1436 H/2015 M;

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang-Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajimenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 506 II;

2, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang PerubahanKelima Atis Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan MenteriAgama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita NegaraRepublik lndonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republiklndonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSANEMBARKASI1436H/2015M.

MENTERIDAN

AGAMA TENTANGDEBARKASI HAJI

PENETAPANTAHUN

KESATU Menetapkan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1436 H/2015M sebagai berikut: .1. Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ)sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah ProvinsiAceh. - .

2. Bandara Intemasional KuaJanamu Medan (KNO) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi SumateraUtara.

3. Bandara Intemasional Hang Nadim Batam (BTH) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Riau,Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, danProvinsi Jambi.

4. Bandara Internasional Minangkabau Padang (PDOI sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi SumateraBarat dan Provinsi Bengkulu.

5. Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin IIPalembang (PLM)sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untukwilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi BangkaBelitung:

6. Bandara lntema~ional Halim Perdanakusuma (HLP) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi DKIJakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dan ProvinsiLampung.

7. Bandara Internasional Adisumarmo Solo (SOC) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi JawaTengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Bandara Internasional Juanda Surabaya (SUB) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi JawaTimur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad SulaimanBalikpapan (BPN)sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untukwilayah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah,dan Provinsi Sulawesi Utara.

10. Bandara Intemasional Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ)sebagai Embarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah ProvinsiKalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

n. Bandara ...

KEDUA

KETIGA

11. Bandara Internasional Hasanuddin Makassar (UPG) sebagaiEmbarkasi dan Debarkasi Haji untuk wilayah Provinsi SulawesiSelatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara,Provinsi GorontaJo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara,Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

12. Bandara Intemasional Lombok (LOP) sebagai Embarkasi danDebarkasi Haji untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah hajimelalui embarkasi dan debarkasi sebagaimana dimaksud' dalamDiktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KeputUsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2015

GAMAREPUBLIKINDONESIA,

-KIMSAIFUDDIN