Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
JL Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR: W6-U3/31/KP.04.6/XII/2016
TENTANGPEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG
KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
Membaca
Menimbang
Mengingat
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1571 /DJU/SK/KP.04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/16/KP.04.6/IV/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat.
a. Bahwa Pengadilan Negeri Lahat merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan, guna menegakan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;Bahwa sangat luasnya ruang lingkup tugas pokok, sebagai unsur pimpinan
b. Pengadilan Negeri Lahat, agar dapat melaksanakan tugas yang berjalan dengan baik dan lancar, perlu adanya pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tinggi;
6. Buku I Pola BINDALMIN Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
/M E M U T U S K A N ...
Menetapakan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
MEMUTUSKAN :
-2-
Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor U3/16/KP.04.6/IV/2015 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat.
Mendelegasikan Tugas dan Wewenang kepada Sdr. YOGA DWI ARIASTOMO NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 19780331 200112 1 002 /Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lahat:
A. Bidang Yudisial:a. Menunjuk/pembagian berkas perkara perdata permohonan dan berkas
perkara pidana cepat (Tindak Pidana Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas) untuk diperiksa dan diadili oleh Hakim/Majelis Hakim;
b. Mengeluarkan Penetapan Penyitaan, Penggeledahan dan Perpanjangan Penahanan yang diajukan oleh Penyidik atau Penunutut Umum;
c. Mengeluarkan Penetapan Izin/Persetujuan Sita.
B. Bidang Non Yudisial:a. Koordinator tugas pengawasan, penyelesaian tunggakan minutasi
perkara, pembenahan arsip perkara in-aktif dan pembenahan perpustakaan;
b. Pengawasan Disiplin Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta seluruh pegawai;
c. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Tim BAPBRJAKAT;d. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absensi;e. Melaksanakan Tugas sebagai Ketua Majelis Hakim;f. Melaksanakan Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
W6-
Ditetapkan di : Lahat ..-Rada Janggal :2 Desember 2016
RI LAHAT
PANCARA, SH., M.Huin. 19650808 199603 1 002
Tembusan disampaikan Kepada:1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di-Palembang;2. A r s i p .
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
JL Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT Nomor : W6-U3/32/KP.04.6/XII/2016
TENTANGBADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
Membaca : 1.
2.
Menimbang : 1.
2.
Memperhatikan : 1.
2 .
Mengingat : 1.
2.
3.
4.
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1571 /DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/25/KP.04.6/VI1I/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Negeri Lahat.
Bahwa promosi jabatan dan kepangkatan adalah merupakan hak Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dalam melaksanakan tugasnya dipandang cakap dan bertanggung jawab;Bahwa bahwa usulan promosi jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil harus melalui Keputusan badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
Bahwa berdasarkan ketentuan dan petunjuk teknis, Ketua Pengadilan Negeri membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada satuan kerja masing-masing;Hasil Rapat Ketua Pengadilan Negeri Lahat dengan seluruh Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Lahat tanggal 25 Juni 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.l43/KMA/SK/VIII/2007 Tentang memberlakukan Buku I Tentang Administrasi perencanaan, pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian, peradilan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan, dan adminstrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan administrasi Perbendaharaan.
/MEMUTUSKAN...
MEMUTUSKAN
Menetapkasa : •
Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6- U3/25/KP.04.6/V1II/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Negeri Lahat.
Kedua Mengangkat Kembali nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini masing-masing sebagai ketua, sekretaris dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Lahat sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Kepada Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kerja kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lahat
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/32/KP.04.6/XII/2016 TANGGAL : 2 Desember 2016
NO. NAMA/NIP PANGKAT / GOL. RUANG KETERANGAN
1. 2. 3. 4.
1. YOGA DWI ARIASTOMO NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 19780331 200112 1 002
PENATA Tk.l (Ill/d) KETUA BAPERJAKAT
2. ANDREY SYAH W1JAYA, SH. NIP. 19810807 200904 1 005
PENATA MUDA/ (Ill/a) SEKRETARISBAPERJAKAT
3. VERDIAN MARTIN, SH. NIP. 19790526 200704 1 001
PENATA / (Ill/c) ANGGOTABAPERJAKAT
4. AHMAD RENARDHIEN, SH. NIP. 19800205 200805 1 001
PENATA / (111/c) ANGGOTABAPERJAKAT
5. RAMLI, SH., MH.NIP. 19660805 198703 1 003
PENATA Tk.l (Ill/d) ANGGOTABAPERJAKAT
6. ENDANG EFENDI, SE. NIP. 19840913 200904 1 002
PENATA MUDA Tk. I / (Ill/b)
ANGGOTABAPERJAKAT
7. DAHLAN, SHNIP. 19660909 199303 1 002
PENATA MUDA Tk. 1 / (Ill/b)
ANGGOTABAPERJAKAT
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
JL Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/33/KP.04.6/XII/2016
TENTANGPENUNJUKAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAKSANAAN DAFTAR HADIR DAN DAFTAR PULANG DAN PETUGAS DAFTAR HADIR DAN
DAFTAR PULANG SESUAI KETENTUAN JAM KERJA PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
Membaca : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia1571 /DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/26/KP.04.6/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penaggungjawab Terhadap Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang dan Petugas-Daftar Hadir dan Daftar Pulang Sesuai Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Lahat.
Menimbang : L Bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka perlu ditunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang jam kerja serta Petugas daftar hadir dan daftar pulang sesuai ketentuan jam kerja;
2. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
3. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang dan Petugas daftar hadir dan daftar pulang.
Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
2. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang - undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
Nomor * : Promosi dan
Nomor : Promosi dan
/5...
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Kempat
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071 /KMA/SK/V/2008 * Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 128/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6- U3/26/KP.04.6/VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Penaggungjawab Terhadap Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang dan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang Sesuai Ketentuan Jam Kerja Pada Pengadilan Negeri Lahat.Menunjuk Kembali Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang dan Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang sesuai ketentuan jam kerja pada Pengadilan Lahat sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.Tugas Petugas Absensi adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan menyediakan, menyelesaikan, merekapitulasi dan mengklarifikasi daftar hadir dan daftar pulang melalui daftar hadir masuk dan pulang harian hakim dan pegawai, serta surat tugas, cuti, surat keterangan sakit dan surat izin.Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila terjadi perubahan resmi ataupun terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
M E M U T U S K A N
Ditetapkan : Lahat/ / w gada tanggal : 2 Desember 2016_________
LAHAT
DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/33/KP.04.6/XII/2016 TANGGAL : 2 Desember 2016
NoNama dan NIP Jabatan Tugas
1. Agus Pancara, SH., M.Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Ketua Ketua PenanggungJawab Terhadap Pelaksanaan
Daftar Hadir dan Daftar Pulang
2. Yoga Dwi Ariastomo Nugroho, SH., MH. NIP. 19780331 200112 1 002
Wakil Ketua Wakil KetuaPenanggungJawab Terhadap
Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang / Ketua
Pengawas Penegakan * Disiplin Hakim dan
Pegawai
3. Endang Efendi, SE.NIP. 19840913 200904 1 002
Sekretaris Anggota PenanggungJawab Terhadap Pelaksanaan
Daftar Hadir dan Daftar Pulang
4. Andrey Syah Wijaya, SH. NIP. 19810807 200904 1 005
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota PenanggungJawab Terhadap Pelaksanaan
Daftar Hadir dan Daftar Pulang
5. Agus M. Ali Tuyono NIP. 19750816 201405 1 001
Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Petugas Daftar Hadir dan Daftar Pulang
AHAT
ANCAKA, SH., Mum. M R/19650808 199603 1 002
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
JL. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/34/KP.04.6/XII/2016
TENTANGPENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
Membaca
Menimbang
Mengingat
1.
2.
3.
a.
b.
1.
2.
4.
5.
6.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1571 /DJU/SK/KP.04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1572/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/28/ KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Lahat.
Bahwa perlu ditunjuk kembali Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Lahat dengan perubahan seperlunya;Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor Kepegawaian;Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finanansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6- U3/28/KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pada Pengadilan Negeri Lahat.
/Kedua...
-2-
l
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam
Memutuskan kembali Susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Lahat yang baru, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini.
Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lahat
DAFTAR LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
NOMOR : W6-U3/34/KP.04.6/XI 1/2016
TANGGAL : 2 Desember 2016
NO. NAMA/NIP PANGKAT/ GOL. RUANG
KETERANGAN
1. 2. 3. 4.
YOGA D W I ARIASTOM O NUGROHO, S.H., M .H .
NIP. 19780331 200112 1 002
PENATA Tk. I /
(Ill/d)
KOORDINATOR PENGAWAS
BIDANG
HAKIM PENGAWASBIDANG KEPANITERAAN
PERDATA, DAN JURU BICARA
HAKIM PENGAWASBIDANG
KESEKRETARIATAN SUB
BAGIAN KEPEGAWAIAN,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
2. VERDIAN M A R TIN , S.H.
NIP. 19790526 200704 1001
PENATA / (III/c)
3. A H M A D RENARDHIEN, S.H.
NIP. 19800205 200805 1 001
PENATA/(II I/c) HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN
HUKUM
HAKIM PENGAWAS
BIDANG
KESEKRETARIATAN SUB BAGIAN PERENCANAAN,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
4. SAIFUL BROW , S.H.
NIP. 19830722 200805 1001
PENATA/(III/c) HAKIM PENGAWAS
BIDANG KEPANITERAAN PIDANA, WASMAT
5. DICKY SYARIFUDIN, S.H., M .H .
NIP. 19820607 200904 1 007
PENATA MUDA Tk.I / (lll/b)
HAKIM PENGAWAS
BIDANGKESEKRETARIATAN SUB
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PANCARA, SH„ M.Hum. . 19650808 199603 1 002
Membaca
Menimbang :
Mengingat :
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
JL. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/35/KP.04.6/XII/2016
TENTANGDAFTAR HAKIM MEDIATOR
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1571 /DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/30/KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Lahat.
a. Bahwa Pengadilan Negeri Lahat merupakan lembaga peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
c. Bahwa adalah kewajiban Hakim untuk menerapkan proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan memaksimalkan upaya perdamaian dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR/154 R.Bg dan dipertegas dengan PERM A RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
d. Bahwa pada saat ini Hakim di Pengadilan Negeri Lahat berjumlah 7 (tujuh) orang, oleh karena itu dpandang perlu di buatkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang Penunjukan Hakim sebagai Mediator pada Pengadilan Negeri Lahat;
e. Bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Lahat dan untuk memudahkan bagi pencari keadilan untuk menentukan Mediator yang akan dipilih, maka perlu dibuat daftar Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Lahat.
1. Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
12...
3.
4.
2.
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
t?i<
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157);Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009);Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008, tentang Prosedur
Mediasi.
-2-
MEMUTUSKAN
: Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6- U3/30/KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Daftar Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Lahat.
: Menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Lahat sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Lahat (Sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini).
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lahat ,. •> Pada tanggal : 2 Desember 2016
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/35/KP.04.6/XII/2016Tanggal : 2 Desember 2016
%
TENTANGDAFTAR HAKIM MEDIATOR
DI PENGADILAN NEGERI LAHAT
NO. NAMA / NIPJABATA
NPANGKAT/
GOL.KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5.1. AGUS PANCARA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650808 199603 1 002HakimMadyaMuda
Pembina Tk. 1/ (IV/b)
Bersertifikat
2. YOGA DWI ARIASTOMO NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 19780313 200112 1 002
HakimPratamaUtama
Penata Tk.I / (Ill/d)
3. S AIFUL BROW, S.H.NIP. 19830722 200805 1 001
HakimPratamaMadya
Penata / (III/c)
4. DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. NIP. 19820607 200904 1 007
HakimPratamaMuda
Penata Muda Tk. I/ (Ill/b)
/ RETli 4 PENG A DI I ANJVFGFRI LAHAT
I H ^ & 5 l^Wa NCARA. SH„ M.Hum. vT NjV. 1 ')650SOS 199603 1 002I C :
Membaca
Menimbang
Mengingat
PENGADILAN NEGERI LAHAT
KEPUTUSAN KEJUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/36/KP.04.6/XII/2016
TENTANGPENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
: 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :157 l/DJU/SK/KP.04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1572/DJU/SK/KP04.5/9/2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri Di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/29/KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Lahat.
: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dii’ektur Jenderal BadanPeradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 136/DJU/OT01.3/1/2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
b. Bahwa dalam rangka tujuan untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pelayanan terhadap para pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Lahat sesuai Standar Sertifikasi ISO 9001: 2008, di pandang perlu menunjuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lahat;
c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lahat.
: 1. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
/MEMUTUSKAN...
♦
-2-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6- U3/29/KP.04.6/IX/2016 Tanggal 23 September 2016 Tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lahat.
Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Lahat.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Lahat Pada Tanggal : 2 Desember 2016
IP. 19650808 199603 1 002
Tembusan disampaikan kepada :
L Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di- Jakarta;2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di- Jakarta;3. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di- Jakarta;4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di- Jakarta;5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang;6. A r s i p .
V;.* ? v - 'V
K \ $ ;
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : W6-U3/36/KP.04.6/XII/2016Tanggal : 2 Desember 2016
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
NO NAMA/NIPPANGKAT/
GOLRUANG
JABATAN
KEDINASAN TIM
L 2. 3. 4. 5.
1. AGUS PANCARA, SH., M.Hum. NIP. 19650808 199603 1 002
Pembina Tk. I / (IV/b)
KETUA KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI (PMPN)
2. YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H. NIP. 19780331 200112 1 002
Penata Tk. I / (Ill/d)
WAKIL KETUA QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE
(QMR)
3. VERDIAN MARTIN, S.H. NIP. 19790526 200704 1 001
Penata / (III/c) HAKIM / PENGAWAS
BIDANG
KETUAINTERNAL AUDITOR
(IA)/
4. AHMAD RENARDHIEN, S.H. NIP. 19800205 200805 1 001
Penata / (III/c) HAKIM / PENGAWAS'
BIDANG
ANGGOTA INTERNAL AUDITOR
(IA)
5. SAIFUL BROW, S.H.NIP. 19830722 200805 1 001
Penata/ (III/c) HAKIM/PENGAWAS
BIDANG
ANGGOTA INTERNAL AUDITOR
(IA)
6. DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. NIP. 19820607 200904 1 007
Penata Muda Tk. I / (Ill/b)
HAKIM / PENGAWAS
BIDANG
ANGGOTA INTERNAL AUDITOR
(IA)
7. RAMLI, S.H., M.H.NIP. 19660805 198703 1 003
Penata Tk. I / (Ill/d)
PANITERA ANGGOTA INTERNAL AUDITOR
(IA)
8. ENDANG EFENDI, S.E., MM. NIP. 19840913 200904 1 002
Penata Muda Tk. I / (Ill/b)
SEKRETARIS KETUA DOCUMENT
CONTROL (DC)
9. ALIA DESNANI, S.H., MM. NIP. 19691230 199303 2 002
Penata Tk. I / (Ill/d)
PANMUDPIDANA
ANGGOTA DOCUMENT
CONTROL (DC)
10. HARYANTO, SH.NIP. 19791004 200904 1 004
Penata Muda Tk. I / (Ill/b)
PANITERAPENGGANTI
ANGGOTA DOCUMENT
CONTROL (DC)
11. ENRIK PEDI ENDORA, S.H., M.M. NIP. 19830810 200912 1 004
Penata Muda Tk. I / (IH/b)
PANITERAPENGGANTI
ANGGOTA DOCUMENT
CONTROL (DC)
P E N G A D IL A N N E G E R I L A H A T
J L. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kode Pos 31414
Telp./Fax. 0731-321714
L A H A T
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT NOMOR : W6-U3/37/KP.04.6/XII/2016
TENTANGPENUNJUKAN TIM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
KETUA PENGADILAN NEGERI LAHAT
M em baca
M enim bang
M engingat
1. K eputusan K etua M ahkam ah A gung R epublik Indonesia N om or :
1571 /D JU /S K /K P 04.5 /9 /2016 Tangga l 30 S ep tem ber 2016 Tentang P rom osi dan M utasi
H akim Pengad ilan N egeri Di L ingkungan P erad ilan Um um ;
2. Keputusan Ketua M ahkam ah Agung R epublik Indonesia N om or :
1572 /D JU /S K /K P 04.5 /9 /2016 Tanggal 30 S ep tem ber 2016 Tentang P rom osi dan M utasi
H akim P engad ilan N egeri Di L ingkungan Perad ilan Um um ;
3. K eputusan K etua Pengad ilan Negeri Laha t N o m o r : W 6-U 3/27 /K P .04 .6 /IX /2016 Tanggal
23 S ep tem ber 2016 Tentang Penunjukan T im M a je lis H akim Pada Pengad ilan Negeri
Lahat.
a. U ntuk lebih m en ingkatkan kinerja dan penye lesa ian perkara yang optim al dan m aksim al
yang m enjad i tun tu tan te rpenuh inya perad ilan yang cepat, sederhana dan b iaya ringan dan
bertanggung jaw ab, m aka d ipandang perlu untuk d ilakukannya penunjukkan T im M aje lis
H akim te tap dengan d ibantu o leh Pan ite ra Pengganti te tap untuk m em eriksa yang m enjadi
w ew enang Pengad ilan Negeri Lahat;
b. Tugas dan W ew enang K etua Pengad ilan N egeri d ib idang tekn is perad ilan untuk
m enetapkan hari - hari te rten tu untuk m enyidangkan perkara;
c. Bahwa untuk perkara - perkara terten tu yang m enarik perhatian m asyaraka t akan d ibentuk
M aje lis H akim secara insidentil.
1. U ndang - Undang R epublik Indonesia N om or ; 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakim an;
2. U ndang-U ndang R epublik Indonesia N om or : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
U ndang-U ndang N o m o r : 02 Tahun 1986 Tentang P erad ilan Um um ;
3. U ndang-U ndang R epublik Indonesia N om or : 08 Tahaun 1981 Tentang Hukum A cara
P idana;
4. U ndang-U ndang R epublik Indonesia N o m o r: 03 Tahun 1997 Tentang P erad ilan Anak;
5. H IR /R bg;
6. Surat Keputusan M ahkam ah A gung N o m o r : K M A /032/S K /IV /2006 Tentang Pem berlakuan
B uku II Pedom an P e laksanaan Tugas dan A dm in is tras i Pengadilan;
7. S ura t Edaran M ahkam ah A gung RI N o m o r : 06 Tahun 1992 Tentang Penye lesa ian Perkara
di Pengad ilan T inggi dan P engadilan Negeri.
MEMUT USKAN
M enetapkan :
Pertam a : 1. M encabut Keputusan Ketua P engad ilan Negeri Laha t N o m o r : W 6-U 3/27K P .04 .6 /IX /2016
tangga l 23 S ep tem ber 2016 ten tang Penunjukan T im M aje lis H akim Pada Pengadilan
N egeri Lahat;
2. M enerb itkan kem bali K eputusan Ketua Pengad ilan Negeri Lahat Tentang Penunjukan Tim
M aje lis H akim yang nam anya te rcan tum dalam D afta r Lam piran S ura t keputusan ini untuk
M em eriksa , m em utus dan m enyelesa ikan se tiap perkara pada P engad ilan Negeri Lahat
Dengan di bantu O leh Pan ite ra / Pan ite ra Pengganti te tap sesuai jadw a l persidangan;
/3...
-2 -
Kedua
Ketiga
K eem pat
ke lim a
3. U ntuk P an ite ra Pengganti ini akan di tun juk o leh Pan ite ra sesua i T im M aje lis H akim pada
w aktu pem bagian perkara;
4. M enyatakan Susunan M aje lis H akim te rdahu lu te tap berlaku untuk perkara yang sedang
berja lan sam pai se lesa i sebaga im ana m estinya.
H akim yang nam anya te rsebu t da lam la ju r 2 (dua) da fta r lam piran keputusan ini d itun juk
sebaga i M a je lis tetap pada Pengad ilan Negeri Lahat.
U n tuk perkara-perkara te rten tu yang m enarik perhatian m asya raka t akan di ben tuk M aje lis
H akim Insidentil.
K eputusan ini berlaku se jak tangga l di te tapkan.
A pab ila d ikem udian hari te rdapat kekeliruan da lam sura t keputusan ini akan d iadakan
perba ikan atau penyem purnaan sebaga im ana m estinya .
S a linan keputusan ini di sam paikan kepada m asing-m asing yang bersangku tan untuk
d ilaksanakan sebaga im ana m estinya.
D ite tapkan di : Lahat
Pada tangga l : 2 D esem ber 2016
$ A G U & P A N C A R A 7 S H . , M .H u m
N IP . 1 9 6 5 0 8 0 8 1 9 9 6 0 3 1 0 0 2
Lampiran :
K E P U TU S A N K E T U A P E N G A D ILA N NEG ER I LA H A T
N O M O R ; W 6-U 3 /37 /K P .04 .6 /X II/2016
T A N G G A L : 2 D e se m b e r 2016
TENTANGPENUNJUKAN TIM MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI LAHAT
T I M
MAJELISHAKIM PANITERA /
PANITERA PENGGANTI
KETERANGAN
1 2 3 4
M AJELIS
A
K etua M a je lis :
K etua Pengad ilan N egeri Lahat / A G U S
P A N C A R A , S .H., M .H um . D engan Hakim
A nggota d ian ta ra se luruh Hakim - Hakim.
D ite tapkan o leh Panitera
dengan penetapan%
M AJELIS
B
K etua M a je lis :
W akil K etua Pengadilan Negeri L a h a t/
Y O G A D .A . N U G R O H O , S.H., M .H.
D engan 2 (dua) Hakim A nggota d iantara
h a k im -h a k im :
1. Ahm ad R enardh ien, SH.
2. Saifu l Brow, SH.
D ite tapkan o leh Panitera
dengan penetapan
M AJELIS
C
Ketua M a je lis :
V E R D IA N M AR TIN , S.H.
Dengan 2 (dua) H akim A nggota d ian tara
h a k im -h a k im :
1. Saifu l Brow, S.H.
2. D icky Syarifud in , S.H., M.H.
D ite tapkan o leh Panitera
dengan penetapan
H AKIM A N A K :
1. A gus Pancara, S .H., M .Hum .
2. Y oga D.A. N ugroho, S .H ., M.H.
3. V erd ian M artin, S.H.
4. Saifu l Brow, S.H.
D ite tapkan oleh Panitera
dengan penetapan
1. Hakim Y oga D.A.
N ugroho, S .H., M.H.
(Bersertifikat)
2. H akim Verdian Martin,
S .H . (Bersertifikat)
3. Hakim Saiful Brow,
S.H. (Bersertifikat)
C atatan: Dalam perkara terten tu akan d itun juk M aje lis Hakim yang akan