KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS …

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1971/2011

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSIDAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenaiInformasi yang Dikecualikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasiyang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeteibukaanInfonnasi Publik;

5. Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan;

r

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik;

8. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Ookumentasi diLingkungan Kementerian Oalam Negeri dan Pemerintahan Oaerah;

9. Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Oaerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEOUA

Tembusan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG INFORMASI YANG OIKECUALIKAN01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA.

Menetapkan Informasi yang Oikecualikan di Lingkungan PemerintahProvinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalamLampiran Keputusan Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta3. Para Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta,4. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta5. Inspektur Provinsi OKI Jakarta6. Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta7. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Provinsi OKI Jakarta9. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta11. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta12. Para Asisten Oeputi Gubernur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta13. Para Oirektur BUMO Provinsi OKI Jakarta14. Para Camat Provinsi OKI Jakarta15. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

1. Inspektorat Provinsi OKI Jakarta

NomorTan99al

1971/201129 Desember 2011

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum

1. Inspektorat 1. Pelaporan hasil pengawasan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-UndangProvinsi DKI kepada Gubernur; Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik IndonesiaJakarta

2. Pelaporan dan 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 14 Tahunmempunyai tugas

pertanggungjawaban pelaksanaan Barangl Jasa. audit; 2008 Tentangmelaksanakan Keterbukaanpengawasan

tugas dan fungsi;3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,

fungsional 3. Pengelolaan kepegawaian, Keluar; Pasal 17 huruf c;terhadap keuangan, barang, dan

4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangpenyelenggaraan ketatausahaan inspektorat.Pemerintahan 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

Nomor 14 TahunDaerah dan 6. Nota dinas; 2008 TentangpengelolaanBadan Usaha 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaan

Informasi Publik,Milik Daerah 8. Laporan Hasil Pengawasan, Pasal 17 huruf h;serta Usaha Evaluasi, Review, dan monitoringDaerah lainnya. baik untuk Kegiatan Reguler, 3. Undang-Undang

Kasus dan Khusus beserta Kertas Republik Indonesia

Kerja Pengawasan (KKP), Berita Nomor 14 TahunAcara Pemeriksaan dan seluruh 2008 Tentangdokumen pendukung laporan hasil Keterbukaanpengawasan tersebut; Informasi Publik,

2. Informasi yang terkait dengan Pasal 17 huruf i.pribadi:

1) SK Hukuman Disiplin(termasuk SK Pemberhentian

2


Sementara dari PNS);

2) SK Izin Perkawinan danPerceraian;

3) Laporan assesment center;

4) Laporan psikotes;

5) Laporan mapping kompetensipegawai;

6) Riwayat kesehatan pegawai;

7) SK kenaikan pangkat;

8) SK kenaikan gaji berkala;

9) SK mutasi/ kenaikan jabatanfungsional;

10) SK Pengangkatan CPNS;

11) SK pengangkatan PNS;

12) SK penyesuaian gaji pokok;

13) SK pemindahan/ mutasipegawai

14) SK pemberhentian pegawailpemberhentian dari jabatan;

15) Berkas Kepegawaian;

16) Daftar Rekening BankPegawai;

17) Laporan dan Berita AcaraPemeriksaan ataspenanganan kasus.

2. Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta

3


1. Menyelenggarakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Ookumen Pelaksana 1. Ookumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangpengelolaan Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (OPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

kepegawaian daerah dan Anggaran (RKA) BKO; 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 43 Tahun

Barang/ Jasa; audit; 1999 tentang Pokok-2. Perumusan Kebijakan teknis Pokok

penyelenggaraan 3. Laporan penyelenggaraan 3. Lembar Oisposisi Surat Masuk Kepegawaian;perencanaan, pengadaan, manajemen kepegawaian (mulai dan Keluar;

2. Undang-Undangpengembangan, penempatan, dari penerimaan CPNS s.d.

4. Perbal Surat Keputusan; Republik Indonesiapromosi, penggajian, pensiun);

Nomor 11 Tahunkesejahteraan, disiplin serta 4. Informasi yang berkaitan dengan

5. Usulan Baperjab;2008 tentangpemberhentian pegawai; data pegawai dan keluarga; 6. Nota dinas; Informasi dan

3. Penyusunan Formasi 5. Anggaran dan belanja 7. Laporan hasH rapat; Transaksi Elektronik

Pegawai; kepegawaian. Pasal30;8. Biodata Pegawai beserta

Keluarga Pegawai Pemerintah 3. Undang-Undang4. Penyelenggaraan Pengadaan Provinsi OKI Jakarta dalam Republik Indonesia

dan seleksi calon pegawai; bentuk Ookumen/ Berkas/ Arsip Nomor 14 Tahun

(hardcopy) maupun softcopy; 2008 Tentang5. Penyelenggaraan Keterbukaan

penempatan dan mutasi 9. Listing Gaji Pegawai Pemerintah Informasi Publik,pegawai; Provinsi OKI Jakarta; Pasal 6 huruf c;

6. Penyusunan kebijakan10. Biodata Pegawai Pemerintah 4. Undang-Undang

Provinsi OKI Jakarta yang Republik Indonesiapengembangan pegawai, melanggar disiplin dan dijatuhi Nomor 14 Tahuntermasuk dalam rangka hukuman disiplin; 2008 Tentangpendidikan dan pelatihan

11. Ookumen Surat Panggilan Keterbukaanpegawai;

Pegawai yang mendapat Informasi Publik,

7. Penyelenggaraan penilaian/ hukuman disiplin; Pasal 17 huruf a;

pengujian dalam rangka 12. Ookumen Berita Acara 5. Undang-Undangdeskripsi kompetensi Pemeriksaan Peqawai yang Republik Indonesia

4


pegawai; mendapat hukuman disiplin; Nomor 14 Tahun

13. Ookumen Laporan Hasil 2008 Tentang8. Penyelenggaraan konseling

Pemeriksaan Pegawai yang Keterbukaanpegawai; Informasi Publik,mendapat hukuman disiplin;

Pasal 17 huruf c;9. Pembinaan kinerja, disiplin 14. Surat Keputusan Hukuman

6. Undang-Undangdan mental spiritual pegawai; Oisiplin;Republik Indonesia

10. Pelayanan, pembinaan dan15. Biodata Pegawai Pemerintah Nomor 14 Tahun

Provinsi OKI Jakarta yang 2008 Tentangpengembangan kesejahteraan mengajukan izin perceraian atau Keterbukaanpegawai; perkawinan lebih dari satu; Informasi Publik,

11. Penyusunan petunjuk teknis 16. Ookumen Surat Panggilan Pasal 17 huruf h;

administrasi kepegawaian; Pegawai yang mendapatkan izinl 7. Undang-Undangpenolakan perceraian atau Republik Indonesia

12. Penyusunan dan evaluasi perkawinan lebih dari satu; Nomor 14 Tahunperaturan perundang- 17. Ookumen Berita Acara 2008 Tentangundangan daerah di bidang Pemeriksaan Pegawai yang Keterbukaankepegawaian; mendapatkan izinl penolakan Informasi Publik,

perceraian atau perkawinan lebih Pasal 17 huruf i;13. Penyelenggaraan administrasi dari satu; 8. Peraturan

pemberhentian dan pensiunanPemerintah Nomor

pegawai; 18. Ookumen Laporan Hasil53 Tahun 2010Pemeriksaan Pegawai yangtentang Disiplin

14. Penegakan peraturan mendapatkan izinl penolakanperundang-undangan di perceraian atau perkawinan lebih Pegawai Negeri

bidang kepegawaian; dari satu; Sipil;

19. Perkara yang sedang ditangani 9. Peraturan15. Penyediaan penatausahaan, oleh PPPNSLH (Petugas Pemerintah Nomor

penggunaan, pemeliharaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 10 Tahun 1983 jodan perawatan prasarana dan Lingkungan Hidup); Peraturansarana kerja; Pemerintah Nomor

20. Riwayat, kondisi dan perawatan, 45 Tahun 199016. Pengelolaan dokumen dan pengobatan kesehatan fisik dan tentang Izin

5


sistem informasi manajemen psikis Pegawai Pemerintah Perkawinan dankepegawaian kepada Provinsi DKI Jakarta; Perceraian bagiperangkat daerah; 21. Identitas informan, pelapor, saksi, Pegawai Negeri

dan/ atau korban yang Sipil;17. Pemberian dukungan teknis mengetahui adanya tindak 10. Peraturan Menpan

dan administrasi kepegawaian pidana; Nomorkepada perangkat daerah; PERl04/M. PAN/03/222. Dokumen Rencana Penempatan

008 tentang Kode18. Pengelolaan kepegawaian Calon Pegawai Negeri Sipil

keuangan, barang dan Daerah;Etik Pengawasan;

ketatausahaan BKD; 23. Daftar nilai DP-3 PNS; 11. Peraturan MenpanNomor

19. Pelaporan dan pertanggung 24. Perencanaan dan hasil sidang PERl05/M. PAN/03/2jawaban pelaksanaan tugas Badan Pertimbangan Jabatan 008 tentang Standar

dan fungsi. (Baperjab); Audit Pengawasan

25. Daftar nama usulan Intern Pemerintah;

pengangkatan PNS dalam 12. Permendagri Nomorjabatan struktural; 28 Tahun 2007

26. IP (Internet Protocol) Address; tentang NormaPengawasan dan

27. Hasil dari: Kode Etik Pejabat

a. Pemeriksaan Reguler Pengawas

b. Pemeriksaan Kasus Pemerintah;

c. Pemeriksaan Khusus 13. Peraturan Daerahd. Review Laporan Keuangan Nomor 10 Tahune. Evaluasi / Pemantauan 2008 tentangf. Hasil/ Nilai uji Kompetensi Organisasi

Pegawai (Assessment Perangkat Daerah;Psikologi, TPA)

14. Peraturan Gubernurg. Hasil Konseling Pegawai;h. Hasil Penilaian Kinerja Pejabat Nomor 133 Tahun

i. Nilai hasil tes subtantif 2009 tentang

j. Nilai hasil koreksi seleksi Pembentukan

6


CPNS dari Perguruan Tinggi Organisasi dan Tatak. Nilai rekomendasi calon Kerja Pusat

peserta tugas belajar PenilaianI. Nilai rekomendasi calon praja Kompetensi

IPDN Pegawai.m. Nilai Hasil Seleksi Pegawai

berprestasi

28. Posisi PejabaU Pegawai dalamMatriks Kompetensi.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi OKI Jakarta


Menyelenggarakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Ketetapan MPRpembinaan dan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Nomor I/MPRl2003pengembangan Kesbangpol Kerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di tentang Peninjauan

Badan Kesbangpol; Barangl Jasa; audit;Terhadap Materidan Status Hukum

2. Perumusan kebijakan 3. Data pendaftaran Organisasi 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Ketetapan MPRSteknis penyelenggaraan Kemasyarakatan dan LSM (UU. Keluar; dan Ketetapanpembinaan dan NO.8 Tahun 1985 tentang MPR RI Tahunpengembangan wawasan Organisasi Kemasyarakatan);

4. Perbal Surat Keputusan;1960 s.d. Tahun

kebangsaan, pembauran 5. Usulan Baperjab; 2002, Pasal2bangs, politik, demokrasi 4. Data rekomendasi perijinan Risetdan hak asasi manusia; atau Penelitian (Pergub 98 Tahun 6. Nota dinas; menyatakan bahwa

2009 tentang OTK tetap3. Pengoordinasian Bangkesbangpol);

7. Laporan hasil rapat; diberlakukannyapelaksanaan kebijakan 8. Data tentang pembubaran Partai ketetapan MPRSpenyelenggaran 5. Data perpanjangan Rekomendasi Komunis Indonesia sebaQai Nomor

7


pembinaan dan perijinan Riset atau Penelitian organisasi terlarang seluruh XXV/MPRS/1966pengembangan wawasan (Pergub 98 Tahun 2009 tentang Wilayah Negara Republik tentangkebangsaan, pembauran aTK Bangkesbangpol); Indonesia dan Larangan setiap pembubaran Partaibangsa, polotik, 6. Data rekomendasi Pertunjukan

kegiatan untuk menyebabkan atau Komunis Indonesiademokrasi, dan hak asasi Artis Asing (Permendagri 49 dan

mengembangkan faham atau sebagai organisasimanusia; 50 Tahun 2011);

ajaran komunisl Marxisme- terlarang seluruhLeninisme; Wilayah Negara

4. Fasilitasi penyelenggaraan 7. Data rekomendasi Keramaian. Republik Indonesiapembinaan dan 9. Data tentang Pembinaan dan

dan Laranganpengembangan wawasan Pengawasan Bekas Tahanan dankebangsaan, pembauran Bekas Narapidana G.30.S/PKI; setiap kegiatan

untukbangsa, politik, demokrasi, 10. Data-data Eks Tahanan Politik menyebabkan ataudan hak asasi manusia; G.30.S1 PKI serta Ekstrim Kanan mengembangkan

5. Fasilitasi penyelesaian Ekstreim Kiri; faham atau ajaranperselisihan masyarakat 11. Data-data Komunitas Intelijen komunislyang berpengaruh Daerah. Marxisme-terhadap persatuan dan Leninisme;kesatuan bangsa;

2. Undang-Undang6. Fasilitasi pengembangan Republik Indonesia

hubungan antar partai Nomor 14 Tahunpolitik, antar organisasi 2008 Tentangkemasyarakatan, antar Keterbukaanlembaga swadaya Informasi Publik,masyarakat, dan antar Pasal 17 huruf c;organisasi tersebut; 3. Undang-Undang

7. Pelayanan, pembinaan, Republik Indonesiadan pengendalian Nomor 14 Tahunperizinan dan/atau 2008 Tentangrekomendasi dibidang Keterbukaankesatuan bangsa dan Informasi Publik,politik; Pasal 17 huruf h;

8. Pengoordinasian dan 4. Undang-UndanQ

8


fasilitasi pengembangan Republik Indonesiahak asasi manusia; Nomor 14 Tahun

9. Pemantauan, pengkajian,2008 TentangKeterbukaan

dan evaluasi dibidangInformasi Publik,

kesatuan bangsa, politik,Pasal 17 huruf i;

dan hak asasi manusia;

10. Pemberian dukungan5. Peraturan Menteri

Dalam Negeriteknis kepada masyarakat

Nomor 16 Tahundan perangkat daerah;

2011 tentang11. Penyediaan dan Perubahan atas

penatausahaan, Peraturan Menteripenggunaan, Dalam Negeripemeliharaan, dan Nomor 11 Tahunperawatan prasana dan 2006 Tentangsarana kerja; Komunitas Intelijen

12. Pengelolaan kepegawaian, Daerah;

keuangan, barang,dan 6. Instruksi Menteriketatausahaan Badan Dalam NegeriKesbangpol DKI Jakarta; Nomor 10 Tahun

13. Pelaporan dan 1997 tentang

pertanggungjawaban Pembinaan dan

pelaksanaan tugas dan Pengawasan

fungsi. Bekas Tahanandan BekasNarapidanaG.30.S/ PKI;

7. KeputusanGubernur KepalaDaerah KhususIbukota JakartaNomor 713 Tahun

9


1989 tentangPembentukanBadan KoordinasiPengawasan danPembinaan BekasTahanan/ NapiEkstrim Kiri,Ekstrim Kanan danResidivis di DaerahKhusus IbukotaJakarta.

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi OKI Jakarta


1. Meningkatkan 1. Melaksanakan monitoring, 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-UndangPemberdayaan bimbingan teknis, Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik IndonesiaPerempuan dan Supervisi, fasilitasi, 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 39/ 1999Perlindungan Anak; kordinasi dan evaluasi Barang/ Jasa; audit;

tentang HAM pasal

2. Melaksanakan advokasi kegiatan perlindungan 2, bahwa Negara

dan edukasi, perempuan dan anak; 3. Materi informasi tentang 3. Lembar Disposisi Surat Masuk RI mengakui &

pendampingan keluarga 2. Melaksanakan Sosialisasipencegahan dan penanganan dan Keluar; menjunjung tinggi

serta peningkatan Kota Layak Anak kepadaKDRT dan Perdagangan Orang 4. Perbal Surat Keputusan; HAM & kebebasan(Traficking); dasar manusiakesejahteraan akseptor; Para SKPD terkait, 5. Usulan Baperjab; sebagai hak yang

Masyarakat dan Dunia 4. Lokasi dan Lembaga Pengaduan3. Melaksanakan

Usaha; KDRT(LSM,RS,UPPA 6. Nota dinas; secara kodratipeningkatan jaminan melekat pada danpelayanan KB, 3. Penyusunan Profil Statistik

P2TP2A, PPT); 7. Laporan hasil rapat; tidak terpisah daripeningkatan partisipasi dan Indikator Gender; 5. Materi informasi tentang manusia, yang

10


pria dan perlindungan 4. Program penurunan angka Perlindungan Perempuan dan 8. Identitas Korban; dilindungi,hak-hak reproduksi serta kematian Ibu dan Bayi; Tumbuh Kembang Anak Promosi 9. Tempat perlindungan Korban; dihormati, &penanggulangan masalah

5. Peningkatan Kualitas Hidup Pengembangan Kota Layak Anak ditegakkan dalamkesehatan reproduksi; Perempuan. di Wilayah Kota, Kecamatan 10. Alamat ibu korban; peningkatan

4. Melaksanakan sampai Kelurahan; 11. Nama dan alamat yang di KIE; martabat

Pengolahan, bimbingan,6. Melaksanakan advokasi

6. Materi tentang upaya dan kondisi kemanusiaan,dan edukasi program KB; 12. Nama dan alamat ketua kelompok kesejahteraan,evaluasi di bidang lingkungan pelaksanaan dan BKB; kebahagiaan &pencatatan dan pelaporan 7. Melaksanakan publikasi aktivasi GSI dalam menurunkan

Program Keluarga kegiatan BPMP dan KB; Angka Kematian Ibu karena 13. Nama dan alamat peserta KB; kecerdasan sertakeadilan, bagiBerencana; 8. Melaksanakan hamil, bersalin dan nifas, maupun 14. Nama-nama akseptor Keluarga yang

5. Melaksanakan pendampingan angka kematian bayi; Berencana; membutuhkanpemberdayaan sikap pelaksanaan program KB; 7. Materi tentang: 15. Nama-nama akseptor KB yang data sampai padaperilaku dan kelembagaan 9. Menghimpun, mengolah, - Pencapaian kualitatif dan mengalami komplikasi; posisi nama danmasyarakat serta memelihara, menyajikan, kuantitatif pencapaian alamat, dapatpeningkatan partisipasi dan memanfaatkan data P2WKSS;

16. Kartu status peserta BKB mengajukan suratmasyarakat. dan informasi mengenai

(KlIV/KB); permohonan

pelayanan pendampingan- Nama dan Jumlah Kelurahan 17. Data yang sifatnya perseorangan kepada Sekretaris

pelaksanaan program KB; yang telah mendapatkan dari peserta KB dan indikator Daerah melaluipembinaan P2WKSS. Tahapan Keluarga tidak Badan Perencana

10. Melaksanakan pembinaan8. Jumlah Pelayanan KIE Program dipublikasikan dan dilindungi Pembangunan

kesejahteraan akseptor;KB dan KS; kerahasiaannya. Daerah

11. Menghimpun, mengolah, (BAPPEDA).

memelihara, menyajikan, 9. Jumlah dan Informasi mengenai2. Undang-Undangkegiatan Tribina (BKB, BKR,dan memanfaatkan data

BKL); Republik Indonesiadan informasi mengenai Nomor 23 Tahunpelayanan kegiatan 1O.Jumlah dan Informasi mengenai 2004 tentangpembinaan kesejahteraan kelompok UPPKS; Penghapusanakseptor.

11.Data dan Informasi mengenai Kekerasan Dalam

12. Penyusunan Rencana akseptor KB (peserta aktif dan rumahtangga,

Kerja dan Dokumen peserta baru); Pasal 10 ayat (c)

Pelaksanaan Anggaran12.lnformasi mengenai Institusi

tentang Hak-hak

DPA Bidang Kesehatan korban

11


Reproduksi; masyarakat; penanganan

13. Pelaksanaan DPA Bidang 13.lnformasi mengenai kegiatan secara khusus

Kesehatan Reproduksi; BPMP dan KB. berkaitan dengan

14. Penyusunan Bahan 14.Jumlah akseptor Keluargakerahasiaankorban;

Kebijakan teknis Berencana;pelaksanaan peningkatan 15.Jumlah dan jenis alat kontrasepsi

3. Undang-Undang

jaminan pelayanan KB, Republik Indonesia

peningkatan partisipasi Priayang dipergunakan oleh akseptor Nomor 14 Tahun

dan perlindungan hak-hakKB; 2008 Tentang

reproduksi serta 16.Jumlah akseptor KB yang Keterbukaan

penanggulangan masalah mengalami komplikasi. Informasi Publik,

kesehatan reproduksi; 17.Tesedianya data KeluargaPasal 17 huruf c;

15. Penyusunan pedomanl Berencana; 4. Undang-Undang

petunjuk teknisl petunjuk 18.Tersedianya Data TahapanRepublik Indonesia

pelaksanaan pembinaan Nomor 14 Tahun

kesehatan reproduksi;Keluarga Sejahtera; 2008 Tentang

16. Pelaksanaan monitoring,19.Tersedianya data kegiatan hasil Keterbukaan

bimbingan teknis, supervisi,pelayanan Keluarga Berencana; Informasi Publik,

fasilitasi dan konsultasi, 20.Tersedianya data penggerakkanPasal 17 huruf h;

koordinasi dan evaluasi masyarakat di lapangan; 5. Undang-Undang

peningkatan jaminan 21.Tersedianya data hasilRepublik Indonesia

pelayanan KB, peningkatan Nomor 14 Tahun

partisipasi Pria danpelaksanaan kegiatan di 2008 Tentang

perlindungan hak-haklapangan. Keterbukaan

reproduksi; 22. Permintaan informasi Informasi Publik,

17. Pelaksanaan kegiatan danperkembangan pelaksanaan Pasal 17 huruf i;

upaya pengembanganpenanggulangan kemiskinan; 6. Undang-Undang

jaminan pelayanan KB, 23. Permintaan informasi tentang Kesehatan Nomor

peningkatan partisipasi Pria besaran biaya dan jenis kegiatan 36 Tahun 2009

dan perlindungan hak-hak fisikl infrastruktur dan kegiatan tentang Kesehatan

reproduksi serta sosial PPMK yang dialokasikan Pasal2,

12


penanggulangan masalah pada tiap kelurahan. Pasal 57 (1), Pasalkesehatan reproduksi; 78 (1);

18. Penyusunan bahan 7. Undang-Undangkebijakan teknis Nomor 52 Tahunpenyelenggaraan urusan 2009 tentangpemberdayaan masyarakat Perkembangandan perempuan, Kependudukanperlindungan anak dan dan Pembangunankeluarga berencana yang Keluargaterkait dengan tugas dan Berencana Pasal 5fungsi Bidang Kesehatan (c) dan Pasal 6 (c)Reproduksi; bahwa nama-

19. Menyiapkan bahan laporan nama peserta

badan yang terkait dengan Keluarga

tugas dan fungsi bidang Berencana harus

Kesehatan Reproduksi; dilindungiprivasinya dan

20. Pelaporan dan tidak dapatpertanggungjawaban dipublikasikanpelaksanaan tugas dan secara terbuka;fungsi bidang Kesehatan

8. KeputusanReproduksi.Gubernur Nomor

21. Mengumpulkan, mengolah 394 Tahun 2011dan menyajikan data dan tentang PenetapanInformasi Program Kota AdministrasiKeluarga Berencana; Jakarta Pusat,

22. Menganalisa pencapaian Jakarta Utara dan

sasaran Program Keluarga Jakarta Selatan

Berencana; sebagai KotaPengembangan

23. Memanfaatkan data dan Kota Layak Anak;informasi Program

13


Keluarga Berencana. 9. Keputusan

24. Penyusunan Rencana Gubernur Nomor1192 Tahun 2011

Kerja dan Anggaran (RKA)tentangdan Ookumen Pelaksanaan

Anggaran (OPA) Bidang PembentukanGugus Tugas KotaBina Kemasyarakatan;Layak Anak di

25. Pelaksanaan dokumen Provinsi OKIpelaksanaan anggaran Jakarta.Bidang BinaKemasyarakatan;

26.Penyusunanbahankebijakan teknispelaksanaanpemberdayaan sikapperilaku dan kelembagaanserta pengembanganpartisipasi masyarakat;

27. Pelaksanaan kegiatan danupaya pemberdayaan sikapperilaku, kelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat;

28. Pelaksanaan fasilitasipengelolaanpemberdayaan sikapperilaku , kelembagaan danpengembangan partisipasimasyarakat;

29. Pelaksanaan monitoring,bimbingan teknis, supervisi,fasilitasi dan konsultasi,

14


koordinasi dan evaluasipemberdayaan sikapperilaku, kelembagaan;

30. Penyusunan bahankebijakan teknispenyelenggaraan urusanpemberdayaan masyarakatdan perempuan,perlindungan anak dankeluarga berencana yangterkait dengan tugas danfungsi Bidang BinaKemasyarakatan;

31. Menyiapkan bahan laporanBadan yang terkait dengantugas dan fungsi BidangBina Kemasyarakatan;

32. Pelaporan danpertanggunruawabanpelaksanaan tugas danfungsi Bidang BinaKemasyarakatan.

5. Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi OKI Jakarta


1. Badan Penanaman Modal 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangdan Promosi mempunyai pelaksanaan rencana kerja; Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

15


tugas menyelenggarakan 2. Perumusan kebijakan 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 40 Tahunpembinaan, teknis; Barang/ Jasa; audit; 2007 tentang

pengembangan dan 3. Perencanaan, monitoring 3. Tupoksi BPMP; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk danPerseroanTerbatas;pengkoordinasian dan evaluasi Penanaman 4. Renstra BPMP;

Keluar;pelayanan penanaman Modal; 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

modal, serta kegiatan 4. Mengevaluasi kebijakan5. Data Kepegawaian (Jumlah dan Republik Indonesia

promosi. penanaman modal;komposisi pegawai di lingkungan 5. Usulan Baperjab; Nomor 14 TahunBPMP); 6. Nota dinas; 2008 Tentang

5. Pembinaan dan 6. Data PMA; Keterbukaanpengembangan iklim 7. Laporan hasil rapat; Informasi Publik,penanaman modal; 7. Data PMDN; 8. Dokumen rahasia perusahaan Pasal 17 huruf c;

6. Pengordinasian fasilitasi 8. Jenis dan syarat pelayanan; BUMD; 3. Undang-Undangdan pelaksanaan kegiatan 9. Prosedur Pelayanan; 9. Dokumen rahasia perusahaan Republik Indonesiapromosi; penanaman modal; Nomor 14 Tahun

7. Pelayanan terpadu bidang10.Tata cara Pelayanan; 2008 Tentang

penanaman modal; 11. Biaya Pelayanan; 10. Dokumen pendukung realisasi Keterbukaanpenyerapan anggaran; Informasi Publik,

8. Fasilitasi, pelayanan, 12. Daftar Negatif Investasi;11. Dokumen kepengurusan SUMD Pasal 17 huruf h;

pembinaan dan 13.Pembinaan SUMD; yang sedang dalam proses. 4.Undang-Undangpengendalian rekomendasidan/atau perizinan 14. Pengembangan SUMD. Republik Indonesia

penanaman modal; Nomor 14 Tahun2008 Tentang

9. Pembinaan, monitoring dan Keterbukaanevaluasi atas pelaksanaan Informasi Publik,kerjasama penanaman Pasal 17 huruf i.modal dengan pihak ketiga;

10. Pembinaan pengelolaanSadan Usaha Milik Daerah;

11. Perumusan danpenyusunan bahankebijakan umumpenanaman modal dan

16


promosi;

12.Pemberian dukunganteknis kepada masyarakatdan perangkat daerah;

13.Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan danpertanggun~awaban

penerimaan retribusipenanaman modal;

14.Penyediaan,penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana kerja;

15.Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan BadanPenanaman Modal danPromosi; dan

16.Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi OKI Jakarta

17

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan 1. Penyusunan.dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangpendidikan dan pelatihan pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiapegawai daerah. dan anggaran badan 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 14 Tahun

pendidikan dan pelatihan; Barang/ Jasa; audit; 2008 TentangKeterbukaan2. Perencanaan calon peserta

3. Urusan Kediklatan: 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik.pendidikan dan pelatihan Keluar; Pasal 17 huruf c;pegawai; - Jenis-jenis diklat;

3. Penyusunan materi dan - Jadwal diklat;4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

kurikulum program 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

pendidikan dan pelatihan; - Tata cara dan syarat mengikuti Nomor 14 Tahundiklat; 6. Nota dinas; 2008 Tentang

4. Pengkajian dan 7. Laporan hasH rapat; Keterbukaanpengembangan materi dan - Informasi sarana dan prasarana Informasi Publik,kurikulum program, metode diklat. 8. Data-data peserta diklat; Pasal 17 huruf h;dan alat bantu pendidikan 9. HasH evaluasi kegiatan diklat. 3. Undang-Undangdan pelatihan;

Republik Indonesia5. Pelaksanaan pendidikan Nomor 14 Tahun

dan pelatihan; 2008 Tentang

6. Pembinaan dan Keterbukaan

pengembangan tenaga Informasi Publik,

pengajar dan widyaiswara Pasal 17 huruf i.

pendidikan dan pelatihan;

7. Penyusunan metodependidikan dan pelatihanpegawai;

8. Penyediaan danstandarisasi alat bantupendidikan dan pelatihan;

9. Pemberian sertifikasi

18

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpendidikan dan pelatihan;

o. Pemberian, pembinaan danpengendalian rekomendasi,standarisasi dan/atau izinpelaksanaan pendidikandan pelatihan oleh satuankerja perangkat daerahl unitkerja perangkat daerah;

1. Pengembanganhubunganantar lembaga pendidikandanl atau pelatihan;

2. Pengoordinasianpelaksanaan pendidikandan pelatihan oleh satuankerja perangkat daerahl unitkerja perangkat daerah;

3. Penyediaan,penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana kerja;

~4. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang,danketatausahaan badanpendidikan dan pelatihan;dan

~5. Pelaporan, danpertanggunmawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

19

7. Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Menyusun, 1. Perumusan kebijakan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

mengendalikan dan perencanaan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiamengevaluasi pembangunan, penelitian 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 25 Tahunpelaksanaan rencana

dan pengembangan serta Barangl Jasa; audit;2004 tentang

pembangunan daerah, Sistempenyelenggaraan statistik daerah; 3. Dokumen Perencanaan Jangka 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Perencanaanpenelitian dan 2. Penyusunan Pendek (1 Tahun) : Keluar; Pembangunanpengembangan, dan pengoordinasian Rencana - Hasil Pra Musrenbang 4. Perbal Surat Keputusan;

Nasional;pengelolaan statistik

Tata Ruang Wilayah Kelurahan; 2. Undang-Undangdaerah. 5. Usulan Baperjab;

(RTRW), Rencana - Hasil Musrenbang Kelurahan;Republik Indonesia

Pembangunan Jangka 6. Nota dinas; Nomor 14 Tahun

Menengah Daerah- HasH Musrenbang Kecamatan;

7. Laporan hasil rapat ;2008 TentangKeterbukaan

(RPJMD) dan Rencana - RKPD Provinsi DKI Jakarta;8. Data proses penyusunan APBD : Informasi Publik,

Kerja Pemerintah Daerah - RAPBD Provinsi DKI Jakarta;Data Renja; Pasal 17 huruf c;

(RKPD);-

- APBD Provinsi DKI Jakarta, 3. Undang-Undangdan

- Data RKA;Republik Indonesia3. Penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) - LKPJ Provinsi DKI Jakarta.- Supervisi RKA SKPD; Nomor 14 Tahun

berkoordinasi dengan - Rakorbid; 2008 Tentang4. Dokumen Perencanaan Jangka Keterbukaan

Badan Pengelola Menengah (5 Tahun) : - Finalisasi Rakorbid; Informasi Publik,Keuangan Daerah;

- Hasil Musrenbang RPJMD; Pra RAPBD; Pasal 17 huruf h;-4. Penyusunan Prioritas dan

- RPJMD Provinsi DKI Jakarta - Finalisasi RAPBD; 4. Undang-UndangPlafon Anggaran (PPA) 2007 - 2012, dan Republik Indonesia

berkoordinasi dengan - Finalisasi Akhir RAPBD. Nomor 14 Tahun

Badan Pengelola - Renstra-SKPD. 2008 Tentang

Keuangan Daerah; 5. Dokumen Perencanaan Jangka 9. Data proses penyusunan RPJMD : KeterbukaanInformasi Publik,

5. Pengendalian kesesuaianPanjang (20 Tahun) : - Persiapan penyusunan RPJMD; Pasal 17 huruf i;

antara indikator, kinerja - Pengumpulan data dan - Penyusunan rancangan awal 5. Peraturaninformasi dalam ranqka

20

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumRKPD dengan Kebijakan penyusunan RTRW; RPJMD; Pemerintah NomorUmum Anggaran (KUA) - RTRW Provinsi DKI Jakarta Penyusunan rancangan

8 Tahun 2008-

Tentang Tahapan.dan Prioritas dan Plafon 2010 - 2030; RPJMD, danAnggaran (PPA), Tata Cara

- Hasil Musrenbang RPJPD, dan - Perumusan rancangan akhir Penyusunan,outputlhasil kegiatan di RPJMD. Pengendalian dan- RPJPD Provinsi DKI Jakarta.Rencana Kerja dan

10. Data proses penyusunan RPJPD : EvaluasiAnggaran Satuan Kerja 6. Hasil penelitian/ kajian. PelaksanaanPerangkat Daerah (RKA - Persiapan penyusunan RPJPD; Rencana

SKPD); - Penyusunan rancangan awal PembangunanDaerah.

6. Pengoordinasian RPJPD, dan

perencanaan - Penyusunan rancangan akhir

pembangunan secara RPJPD.

terpadu lintas negara.Iintas daerah, linta~ urusan 11. Tahapan Penyusunan RTRWpemerintah. antar Provinsi

pemerintah daerah dengan - Persiapan penyusunan;pusat dan antar lintas - Peninjauan kembali RTRWpelaku lainnya; Provinsi

7. Pengoordinasian kebijakan Sebelumnya;perencanaan dibidang - Analisis. danpembangunanperekonomian, - Konsepsi atau perumusan

pembangunan prasarana konsep rencana.

dan sarana, pembangunankesejahteraan masyarakat,pembangunan tata praja,pembangunan aparaturdan keuangan;

21

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum8. Pemberian dukungan

teknis perencanaanpembangunan kepadaperangkat daerah.

8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Oaerah Provinsi OKI Jakarta


1. Pergub 165 Tahun 2009: 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-UndangBPLHD mempunyai tugas pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiamenyelenggarakan Kerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahunpengelolaan lingkungan Badan Pengelola Barang/ Jasa; audit; 2008 Tentanghidup daerah. Lingkungan Hidup daerah; Keterbukaan

2. Perumusan kebijakan3. Hasil pemantauan kualitas 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,

teknis penyelenggaraanlingkungan; dan Keluar; Pasal 17 huruf c;

urusan pengelolaan 4. Dokumen Analisis Mengenai 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undanglingkungan hidup, limbah Dampak Lingkungan Hidup; 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesiabahan berbahaya dan 5. Perijinan Lingkungan Hidup; Nomor 14 Tahunberacun dan pengendalian 6. Nota dinas; 2008 Tentangpemanfaatan air bawah 6. Status Lingkungan Hidup Daerah; 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaantanah; 7. Hasil penegakan hukum terhadap Informasi Publik,

8. Kegiatan-kegiatan yang dalam Pasal 17 huruf h;3. Pelaksanaan pengawasan pelanggar lingkungan hidup; proses penegakan hukum

dan pengendalian 8. Informasi kualitas Air Bawah terhadap pelanggar lingkungan 3. Undang-Undangkebijakan serta fasilitas Tanah (ABT). hidup; Republik Indonesiapelaksanaan pengelolaan Nomor 14 Tahunlingkungan hidup; 9. Hasil analisa laboratorium 2008 Tentang

4. Penyelenggaraan systemlingkungan; Keterbukaan

10. Kegiatan dalam proses Informasi Publik,penanggulangan dan

22


pengolahan limbah bahan pengawasan yang belum Pasal 17 huruf i.berbahaya dan beracun; ditetapkan hasilnya (taat) atau

5. Pengelolaan air limbah; tidak taat.

6. Pengawasan dan evaluasipengelolaan airpermukaan;

7. Pengoordinasianperumusan kebijakanpengembangan,pemantauan, pengendaliandan evaluasi pemanfaatanenergi perkotaan;

8. Pengoordinasianpelaksanaan pemantauan,pengendalian dan evaluasipemanfaatan energiperkotaan;

9. Pengembangan programkelembagaan danpeningkatan kapasitaspengendalian dampaklingkungan;

10. Pelaksanaan pembinaanteknis pencegahan danpenanggulanganpencemaran, kerusakanlingkungan dan pemulihankualitas lingkungan;

11. Pembinaan danpenQendalian teknis

23


analisis mengenai dampaklingkungan;

12. Penyelenggaraanpengawasan danpengendalian UnitPengelola Limbah, InstalasiPengelola Air Limbah danUKL termasuk padaindustri;

13. Pengawasan danpenyidikan pelaksanaanpengendalian dampak dankerusakan lingkungan;

14. Pengoordinasianpembinaan teknislaboratorium Iingkunganhidup;

15. Pengujian/analisa secaralaboratorium pengelolaanlingkungan hidup;

16. Pemantauan, pengawasan,pengendalian danpenertiban pemanfaatan airbawah tanah, limbahindustri dan pemulihansumber daya airpermukaan;

17. Pelayanan dan pembinaandan pengendalianrekomendasi standarisasidan/atau oerizinan

24


pemanfaatan air bawahtanah, limbah industri danpemulihan sumber daya airpermukaan, termasukIimbah bahan berbahayadan beracun;

18. Penegakan peraturanperundang-undangan dibidang lingkungan hidupdan pengendalian airbawah tanah;

19. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan danpertanggungjawabanpenerimaan retribusi dibidang lingkungan hidupdan pemanfaatan airbawah tanah;

20. Pemberian dukunganteknis kepada masyarakatdan perangkat daerah;

21. Penyediaan,penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana kerja;

22. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan BadanPengelola Lingkungan

25


Hidup Daerah; dan

23. Pelaporan danpertanggun~awaban

pelaksanaan tugas danfungsi.

9. Badan Perpustakaan dan Arsip Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. BPAD menyelenggarakan 1. Pembinaan perpustakaan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

urusan perpustakaan dan dan arsip terhadap Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiakearsipan daerah. perangkat daerah; 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 43 tahun

2. Pelaksanaan retensi arsip Barang! Jasa; audit; 2007 tentang

dan! atau buku; Perpustakaan;3. Urusan Perpustakaan: 3. Lembar Disposisi Surat Masuk

2. Undang-Undang3. Pengelolaan sistem a. Statistik perpustakaan dan Keluar;Republik Indonesiainformasi perpustakaan Uumlah pengunjung, jumlah 4. Perbal Surat Keputusan; Nomor 14 Tahundan kearsipan; buku, jumlah anggota, jenis 2008 Tentang

4. Penggalian dan buku);5. Usulan Baperjab;

Keterbukaanpenelusuran arsip dan b. Tata cara menjadi anggota;

6. Nota dinas; Informasi Publik,bahan perpustakaan; 7. Laporan hasil rapat; Pasal 17 huruf c;

c. Tata cara pemanfaatan5. Pengelolaan dan perpustakaan. Berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 3. Undang-Undang

pelayanan perpustakaan tentang Keterbukaan Informasi Republik Indonesiadan kearsipan daerah; 4. Urusan kearsipan: Publik, khususnya pasal 6 dan UU Nomor 14 Tahun

6. Pembinaan a. Jenis dan jumlah arsip yang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan, 2008 Tentang

pemasyarakatan disimpan; khususnya pasal 44 bahwa Badan Keterbukaan

perpustakaan dan Publik dapat menolak memberikan Informasi Publik,

kearsipan.b. Arsip milik pemohon.

informasi atas: Pasal 17 huruf h;

26

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumPasal 3 UU No.43 tahun 2009 1. Menghambat proses penegakan 4. Undang-Undangtentang Kearsipan hukum (tidak ada); Republik IndonesiaPenyelenggaraan, kearsipan 2. Mengganggu kepentingan

Nomor 14 Tahunbertujuan untuk :

perlindungan hak atas kekayaan2008 TentangKeterbukaan1. Menjamin terciptanya arsip intelektual dari pelindungan danInformasi Publik,dari kegiatan yang persaingan usaha tidak sehatPasal 17 huruf i;

dilakukan oleh lembaga (tidak ada);Negara, pemerintahan

3. Membahayakan pertahanan dan 5. Undang-Undangdaerah,lembaga keamanan Negara (Arsip

Republik Indonesiapendidikan, perusahaan, keterlibatan G 30 S PKI, arsip Nomor 43 Tahunorganisasi politik, Litsus); 2009 tentangorganisasi Kearsipan.kemasyarakatan, dan 4. Mengungkapkan kekayaan alamperseorangan, serta ANRI Indonesia yang masuk dalamsebagaipenyenggara kategori dilindungi (Tidak ada);kearsipan nasional; 5. Merugikan ketahanan ekonomi

2. Menjamin ketersediaan nasional (Tidak ada);arsip yang autentik dan 6. Merugikan kepentingan politik luarterpercaya sebagai alat negeri dan hubungan luar negeribukti yang sah; (Tidak ada);

3. Menjamin terwujudnya 7. Mengungkapkan isi fakta autentikpengelolaan arsip yang yang bersifat pribadi dan kemauanandal dan pemanfaatan terakhir ataupun waksiatarsip sesuai dengan seseorang kecuali kepada yangketentuan peraturan berhak secara hukum (Arsip 1MB,perundang-undangan; Sertifikasi);

4. Menjamin perlindungan 8. Mengungkapkan rahasia atau datakepentingan Negara dan pribadi (personal file pegawai,hak-hak keperdataan kompetensi pegawai);rakyat melalui pengelolaandan pemanfaatan arsip 9. Mengungkap memorandum atauyanQ autentik dan surat-surat yang menurut sifatnya

27

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumterpercaya; perlu dirahasiakan.

5. Mendinamiskan Pasal 65 UU No.43 Tahun 2009penyelenggaraan tentang kearsipan:kearsipan nasionalsebagai (1) Arsip statis pada dasarnyasuatu sistem yang terbuka untuk umum;komprehensif dan terpadu;

6. Menjamin keselamatan(2) Apabila akses terhadap arsip

statis yang berasal dari penciptadan keamanan arsip arsip terdapat persyaratansebagai bukti tertentu, akses dilakukan sesuaipertanggungjawaban dengan persyaratan dari penciptadalam kehidupan arsip yang memiliki arsipbermasyarakat, berbangsa

tersebut.dan bernegara;

7. Menjamin keselamatanaset nasional dalambidang ekonomi, sosial,politik, budaya,pertahanan,sertakeamanan sebagaiidentitas dan jati diribangsa; dan

8. Meningkatkan kualitaspelayanan publik dalampengelolaan danpemanfaatan arsip yangautentik dan terpercaya.

10. Badan Pusat Statistik Provinsi OKI Jakarta

28

Tuaas Funasi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. BPS Provinsi DKI Jakarta Dalam melaksanakan tugas di 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

mempunyai tugas atas BPS Provinsi DKI Jakarta Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiamelaksanakan menyelenggarakan fungsi: 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 16 Tahunpenyelenggaraan statistik

1. Pengumpulan pengolahan, Barang/ Jasa; audit; 1997 Tentangdasar, neraca wilayah, Statistik, Pasal 21.analisis dan

serta evaluasi dan laporan3. Statistik Ekonomi, meliputi harga- 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Penyelenggaraan

pengembangan,statistik dasar yang meliputi harga, inflasi, pertumbuhan dan Keluar; kegiatan Statistikstatistik kependudukan

koordinasi dan kerjasamastatistik produksi, statistik

ekonomi, dll;4. Perbal Surat Keputusan; wajib menjamin

statistik, serta pembinaandistribusi, dan neraca 4. Statistik ketenagakerjaan, meliputi kerahasiaan

statistik.wilayah; jumlah Angkatan Kerja, jumlah

5. Usulan Baperjab; keterangan yang

Angkatan Kerja menurut 6. Nota dinas; diperoleh dari2. Koordinasi dan kerjasama kelompok umur, dll; responden;

statistik dengan instansi 7. Laporan hasil rapat;2. Undang-Undangpemerintah, swasta, 5. Statistik Kependudukan, meliputi 8. Seluruh data individual record. Republik Indonesialembaga, organisasi, jumlah Penduduk menurut

Nomor 14 Tahunperseorangan atau unsur kelompok umur, menurut Jenis2008 Tentangmasyarakat lain; Kelamin, menurut wilayahKeterbukaan

3. Penghimpunan, pengolahanadministrasi, dll;

Informasi Publik,danpengembanganr~ukan 6. Statistik Kesejahteraan Rakyat, Pasal 17 huruf c;statistik, serta pemberian meliputi Angka Kemiskinan, garis

3. Undang-Undangrekomendasi kemiskinan, dll.penyelenggaraan statistik Republik Indonesia

Nomor 14 Tahunkepada instansi pemerintah2008 Tentangdi tingkat provinsi;Keterbukaan

4. Penyiapan bahan untuk Informasi Publik,pengembangan pembakuan Pasal 17 huruf h;konsep, definisi, klasifikasi,

4. Undang-Undangdan ukuran-ukuran, sertaRepublik Indonesiailmu pengetahuan danNomor 14 Tahunteknologi yang mendukung2008 Tentangpenyelenggaraan statistik;Keterbukaan

29

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum5. Pelayanan informasi statistik Informasi Publik,

dan penyebarluasan hasil Pasal 17 huruf i;statistik kepada pemerintah 5. Peraturandan masyarakat serta upaya Pemerintahpeningkatan sadar statistik Republik Indonesiabagi masyarakat; Nomor 51 Tahun

6. Pembinaan 1999 Tentangpenyelenggaraan kegiatan Penyelenggaraanstatistik, responden dan Statistik, Pasal 21pengguna statistik; Ayat 2: Sajian

7. Penyusunan rencana danstatistik dasar hanyadisampaikan dalam

program serta urusanbentuk data

administrasi danagregasi dan bukan

kerumahtanggaan BPSProvinsi.

data individu.

11.Badan Penanggulangan Bencana Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Menetapkan pedoman 1. Penyusunan rencana ke~a 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

dan pengarahan terhadap dan anggaran BPBD; Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiausaha penanggulangan

2. Pelaksanaan dokumen 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

bencana yang mencakuppelaksanaan anggaran Barang/ Jasa. audit;

2008 Tentangpencegahan bencana Keterbukaanpenanganantanggap

BPBD; 3. Peraturan perundang-undangan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,darurat, rehabilitasi serta 3. Perumusan dan penetapan Penanggulangan Bencana; dan Keluar; Pasal 17 huruf c;rekonstruksi secara adil kebijakan penanggulangan

4. Peta Rawan Bencana; 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangdan setara; bencana dan penanganan

Republik Indonesia2. Menetapkan standarisasi

pengungsidengan 5. Informasi Akibat Bencana; 5. Usulan Baperjab;Nomor 14 Tahun

30

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumserta kebutuhan bertindak cepat, tepat, 6. Informasi Pengertian dan Jenis 6. Nota dinas; 2008 Tentangpenyelenggaraan efektif dan efisien; Bencana;

7. Laporan hasil rapat;Keterbukaan

penanggulangan bencana4. Pengoordinasian 7. Rencana dan Sosialisasi

Informasi Publik,berdasarkan peraturan

pelaksanaan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana;8. Hal-hal yang sifatnya belum pasti Pasal 17 huruf h;

perundang-undangan;penanggulangan bencana

tentang bencana;3. Undang-Undang

3. Menyusun, menetapkan secara terpadu dan8. Prosedur pemberian Bantuan;

9. Secure private Area (Iokasi Republik Indonesiadan menginformasikan menyeluruh; 9. Prosedur tetap penanganan pengamanan tingkat tinggi); Nomor 14 Tahunpeta rawan bencana

5. Pelaporan pelaksanaanbencana;

10. Proses investigasi penyebab 2008 Tentangtermasuk dokumen yang

tugas dan fungsi BPBD. 10. Prosedur Rehabilitasi dan terjadinya bencana. Keterbukaanterkait dengan area rawan Rekonstruksi Pasca Bencana; Informasi Publik,bencana; Pasal 17 huruf i.

4. Menyusun dan11. Early Warning System (EWS);

menetapkan prosedur 12. Data penyalur dan penerimatetap penanganan bantuan;bencana; 13. Hasil investigasi penyebab

5. Melaporkan terjadinya bencana.penyelenggaraanpenanggulangan bencanakepada Gubernur setiapbulan sekali dalam kondisinormal dan setiap saatdalam kondisi darurat;

6. Mengendalikanpengumpulan danpenyaluran uang danbarang.

31

12.0inas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan urusan 1. Penyusunan, dan 1. RKA & Ookumen Pelaksana 1. Ookumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangkomunikasi, informatika dan pelaksanaan rencana Anggaran (OPA); keuangan daerah; Republik Indonesiakehumasan Pemerintah kerja dan anggaran dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 14 TahunProvinsi OKI Jakarta. komunikasi, informatika Barang/ Jasa; audit; 2008 tentang

dan kehumasan; Keterbukaan

2. Perumusan kebijakan3. Prosedur pelayanan publik; 3. Lembar Oisposisi Surat Masuk Informasi Publik,

teknis pelaksanaan urusan 4. Fasilitas dan pelayanan publik di dan Keluar; Pasal 17 huruf a;

komunikasi, informatika OKI Jakarta (pariwisata, 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangdan kehumasan; kesehatan);

5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

3. Pelaksanaan kehumasan; 5. Peraturan Gubernur/ Peraturan Nomor 14 Tahun

Oaerah terkait kebijakan6. Nota Oinas; 2008 tentang

4. Pengelolaan, pembinaan Pemprov OKI Jakarta; 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaandan pengembangan Informasi Publik,teknologi informasi; 6. Informasi tentang kebijakan 8. Bahan pidato/ sambutan/ Pasal 17 huruf b;

5. Pengelolaan, pembinaanPemprov OKI Jakarta wawancara yang belum dibaca

3. Undang-Undangdan pengembangan

(pendidikan, kesehatan); atau disetujui pejabat;Republik Indonesia

komunikasi; 7. Prosedur pemasangan media 9. Ookumentasi visual dan Nomor 14 Tahun

6. Pembinaan pos danpublikasi/ sosialisasi di wilayah audiovisual intelijen yang masih 2008 tentang

telekomunikasi;OKI Jakarta; masuk ranah proses hukum; Keterbukaan

8. Data pemberitaan melalui media 10. Materi agenda rapim yang belum Informasi Publik,7. Pembinaan dan online www.beritajakarta.com; dibahas pimpinan; Pasal 17 huruf c;

pengembangantenagafungsional pranata 9. Data penyebarluasan informasi 11. Materi klarifikasi berita yang 4. Undang-Undang

kehumasan dan pranata kebijakan Pemprov. OKI Jakarta belum ditandatangani pimpinan; Republik Indonesia

komputer; melalui kegiatan tatap muka dan Nomor 14 Tahun

majelis taklim;12. Hasil keputusan rapim; 2008 tentang

8. Pengembangan jejaring 13. Materi sinopsis dan tanggapan Keterbukaankerja kehumasan; 10. Data rekapitulasi permohonan berita yang belum disahkan Informasi Publik,

9. Publikasi, pelayananinformasi; pimpinan; Pasal 17 huruf h;

informasi dan 11. Update nama pejabat OKI 14. Analisis hasil kliping media; 5. Undang-Undangpendokumentasian Jakarta pada situs Republik Indonesia

32

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkegiatan kebijakan www.jakarta.go.id; 15. Strategi pemilihan media terkait Nomor 14 Tahunpemerintah daerah;

12. Informasi alamat e-mail dan program dan kebijakan Pemprov 2008 tentang

10. Fasilitasi dan nomor telepon instansi DKI Jakarta; KeterbukaanInformasi Publik,pengoordinasian akses pemerintahan; 16. Strategi pemilihan narasumberPasal 17 huruf i;publik terhadap 13. Permintaan press release dan content materi;

pemerintah daerah; 6. Peraturan Presidenkegiatan yang ada Humas Dinas 17. Hak akses masuk ke ruang dataRepublik Indonesia11. Pengumpulan, Komunikasi, Informatika dan center;Nomor 54 tahunpengolahan, penyajian Kehumasan Provinsi DKI

18. Konfigurasi tata letak perangkat 2010 tentangdan klarifikasi sikap Jakarta; keras; Pengadaanmasyarakat terhadap 14. Permintaan data SKPD untuk Barang/Jasapelaksanaan kebijakan 19. Hasil produk operator; (Menjagapemerintah daerah;

pembuatan skripsi;kerahasiaan kedinasan, UU Pemerintah;

12. Pengelolaan media cetak15. Informasi tentang Laporan Kepegawaian) 7. Peraturan Daerah

dan elektronik;Keuangan Daerah; 20. Data penggunaan content Nomor 14 Tahun

16. Informasi tentang retribusi perangkat keras; 2008 tentang13. Pelayanan, pembinaan

daerah; Organisasidan pengendalian 21. Konfigurasi Database; Perangkat Daerahperizinan dan/ atau 17. Bahan pidato, sambutan, 22. User ID dan Password; Pasal6;rekomendasi usaha pos, wawancara, pointers pejabat;

8. ISOIIEGtelekomunikasi dan 18. Foto dan video dokumentasi23. Topologi Jaringan Komputer;

27002:2007 -informatika; pejabat; 24. Konfigurasi Jaringan Komputer; Information14. Pemungutan, 19. Data-data dari SKPD yang 25. IP Address dan Range IP technology -

penatausahaan, bukan merupakan jenis Address yang digunakan; Security techniquespenyetoran, pelaporan, informasi yang dikecualikan; - Gode of practicedan pertanggungjawaban 26. User ID dan Password; for informationpenerimaan retribusi di 20. Perkembangan pemberitaan 27. Konfigurasi perangkat lunak securitybidang komunikasi dan dan opini publik terkait kebijakan teknologi informasi; management.informatika; dan program Pemprov DKI

15. Pengawasan danJakarta yang aktual; 28. Struktur Database Aplikasi;

pengendalian kegiatan 21. Daftar informasi surat kabar; 29. Record/ lsi Database; (datapenyelenggaraan usaha 22. SOP kerjasama dengan media bukan milik Diskominfomas, datapos, telekomunikasi dan cetak; adalah milik SKPD lain dan perlu

33

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukuminformatika; 23. Data kliping audiovisual dan izin yang bersangkutan)

16. Pemberian dukungan media cetak;30. Source Code Aplikasi;

teknis kepada masyarakat 24. Data kerjasama media massa31. Spesifikasi Program;

dan perangkat daerah; dan LSM;

17. Pengelolaan 25. Data perangkat keras (data fisik)32. Detail Design Sistem;

kepegawaian, keuangan, termasuk informasi yang terbuka 33. Password-password (Database,barang, dan untuk publik; Aplikasi, Server, Jaringan);ketatausahaan dinas 26. Data inventaris merk/ produsen 34. Semua hal terkait SPSE sesuaikomunikasi, informatika,dan kehumasan; dan

perangkat keras (mainframe, ketentuan LKPP;server, dll); 35. Konfigurasi SPSE dan

18. Pelaporan dan 27. Pelayanan masyarakat yang infrastruktur LPSE;pertanggungjawaban bersifat fisik dan administratif;pelaksanaan tugas dan 36. Biodata pengguna SPSE;fungsi. 28. Informasi kegiatan Walikota. 37. Data dan/ informasi transaksi di

SPSE;

38. Dokumen yang belum dikuasai/didokumentasikan;

39. Dokumen yang berkaitan denganPelaksanaan Lelang;

40. Dokumen yang berkaitan denganPerizinan;

41. Dokumen yang berkaitan denganAset Pemda;

42. Dokumen yang berkaitan denganPelepasan Hak;

43. Dokumen yang berkaitan denganMasalah Tanah;

44. Telaahan Staf;

34

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum45. Notulen Rapat;

46. Penanganan Keamanan Negarayang bersifat rahasia, Walikotaselaku Ketua Forum KoordinasiPimpinan Tingkat Kota.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan urusan 1. Perumusan kebijakan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang Undangkependudukan dan bimbingan teknis di bidang Anggaran (DPA); keuangan daerah; No. 23 Tahun 2006,pencatatan sipil. penyelenggaraan 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di tentang

pendaftaran dan Barang/ Jasa; audit; Administrasipencatatan penduduk; Kependudukan,

2. Penyelenggaraan3. Informasi tentang persyaratan, 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Pasal 84 Ayat 1,

pendaftaran danmekanisme dan retribusi Keluar; Catatan peristiwa

pencatatan penduduk yangpelayanan pendaftaran penduduk 4. Perbal Surat Keputusan; penting yangdan pencatatan sipil; dialami oleh

meliputi kelahiran, 5. Usulan Baperjab; penduduk harusperkawinan, perceraian, 4. Informasi tentang datapengakuan dan kependudukan (data agregat) 6. Nota dinas; dijaga dan

pengesahan anak, hasil pelayanan/ registrasi) dilindungi7. Laporan hasil rapat; kerahasiaannya

kematian, kedatangan, penduduk dan hasil pencatatankepindahan serta kegiatan sipil; 8. Data pribadi penduduk yang oleh penyelenggara

lain yang berhubungan meliputi: Nomor KK, BIK, tanggal/ negara;

dengan administrasi5. Informasi tentang peraturan yang bulan/ tahun lahir, cacat fisik, NIK 2.Sesuaidengan

pendaftaran danberkaitan dengan pendaftaran ibu kandung, NIK ayah, dan Undang - Undang

pencatatan penduduk;penduduk dan pencatatan sipil; catatan peristiwa penting; Republik Indonesia

3. Penerbitan Kartu Keluarga6. Informasi tentang keabsahan 9. Register Akta Catatan Sipil. Nomor 23 Tahun

(KK), Kartu Tandadokumen kependudukan dan 2006, tentang

35

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumPenduduk (KTP), Nomor catatan sipil; AdministrasiInduk Kependudukan (NIK), 7. Konsultasi kasus keperdataan

Kependudukan,Nomor Induk Penduduk yang berkaitan dengan

Pasal 85 Ayat 1Sementara (NIPS), Akta pendaftaran penduduk dan

Data pribadi,Kelahiran, Akta biodata pendudukPerkawinan, Akta

pencatatan sipil.harus dijaga dan

Perceraian, Akta dilindungiPengakuan dan kerahasiannya olehPengesahan Anak, Akta penyelenggara danKematian dan Akta instansi pelaksanaPengangkatan Anak serta sesuaidengansurat-surat keterangan ketentuan peraturanPendaftaran dan perundang-Pencatatan Penduduk undangan;lainnya; 3. Undang-Undang

4. Penyelenggaraan kegiatan Republik Indonesiaperubahan dan perbaikan Nomor 14 Tahunterhadap penerbitan hasil 2008 Tentangpendaftaran dan Keterbukaanpencatatan penduduk yang Informasi Publik,disebabkan mutasi/ Akta Pasal 17 huruf c;Pengangkatan Anak, 4. Undang-Undangmutasi/ perubahan biodata Republik Indonesiapenduduk, serta surat-surat Nomor 14 Tahunketerangan Pendaftaran 2008 TentangPencatatan Penduduk Keterbukaanlainnya; Informasi Publik,

5. Penyuluhan peraturan Pasal 17 huruf h;dafdukcapil dalam rangka 5. Undang-Undangpengendalian mobilitas Republik Indonesiapenduduk; Nomor 14 Tahun

6. Pengawasan, pengusutan 2008 Tentangdan pemeriksaan terhadap Keterbukaan

36

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Cikecualikan Casar Hukumpelanggaran peraturan Informasi Publik,pendaftaran dan Pasal 17 huruf i;pencatatan penduduk; 6. Permendagri Nomor

7. Penyelesaian sengketa 35 Tahun 2010pendaftaran dan tentang Pedomanpencatatan penduduk; Pengelolaan

8. Pengumpulan, pengolahan,PelayananInformasi Dan

analisa serta penyajianDokumentasi Di

data informasi hasilLingkungan

pendaftaran dan Kementrian Dalampencatatan penduduk untuk

Negeri Dankeperluan instansi lain dan

Pemerintahanmasyarakat.

Daerah;

7. Peraturan GubernurNomor 37 Tahun2007 tentangPerubahan AtasKeputusanGubernur No. 108Tahun 2003Tentang Tata CaraPelaksanaanAnggaranPendapatan danBelanja DaerahPropinsi KhususDaerah IbukotaJakarta, Pasal 56sid Pasal 67.

14. Oinas Perhubungan Provinsi OKI Jakarta

37

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan urusan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangperhubungan pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

dan anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 14 TahunPerhubungan;

Barang/ Jasa; audit; 2008 TentangKeterbukaan2. Perumusan kebijakan 3. Permintaan informasi publik 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,teknis pelaksanaan urusan tentang persyaratan, biaya/ dan Keluar; Pasal 17 huruf c;perhubungan; retribusi dan proses

3. Penyelenggaraan di bidang penyelesaian perizinan angkutan4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

perhubungan darat, umum; 5. Usulan Baperjab; Republik IndonesiaNomor 14 Tahunperairan dan laut; 4. Permintaan informasi publik 6. Nota dinas; 2008 Tentang

4. Pembinaan dan tentang persyaratan, biaya/ 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanpengembangan sistem retribusi dan proses Informasi Publik,perhubungan darat, penyelesaian pengujian 8. Data perusahaan pemegang Pasal 17 huruf h;perairan, laut dan udara; kendaraan bermotor untuk SIUPJPT;

3. Undang-Undang5. Pengawasan dan angkutan umum dan angkutan 9. Data sarana dan prasarana Republik Indonesia

pengendalian sistem usaha barang; teknologi informasi lalu lintas. Nomor 14 Tahundan kegiatan perhubungan 5. Data jumlah angkutan umum dan 2008 Tentangdarat, perairan, laut dan angkutan barang yang telah Keterbukaanudara; melakukan uji kelayakan jalan; Informasi Publik,

6. Pengembangan sistem 6. Permintaan informasi publik Pasal 17 huruf i.

transportasi perkotaan; tentang persyaratan, biaya/

7. Pelayanan, pembinaan dan retribusi dan proses

pengendalian perizinan, penyelesaian pengurusan SuratIzin Usaha Perusahaan Jasastandarisasi/ sertifikasi dan/Pengurusan Transportasiatau rekomendasi di bidang

perhubungan; (SIUPJPT);

8. Penetapan lokasi,7. Data nama perusahaan

pengelolaan dan pemegang SIUPJPT;

pembinaan usaha 8. Permintaan informasi publik

38

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumperparkiran; tentang persyaratan, biaya/

9. Penegakan peraturan retribusi dan proses

perundang-undangan di penyelesaian pengurusan

bidang perhubungan. perijinan parkir;

9. Data dan informasi sarana-prasarana lalu lintas;

10. Data trayek angkutan umum;

11. Data informasi jadwal kapalpenyebrangan ke KepulauanSeribu;

12. Data informasi tentang layananbusway;

13. Data nama perusahaan yangmemiliki izin perparkiran;

14. Data dan informasi perparkiran.

15. Oinas Pekerjaan Umum Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumDinas Pekerjaan Umum 1. Penyusunan, dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangmempunyai tugas pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiamelaksanakan pengaturan, dan anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahunpembinaan, pembangunan, Pekerjaan Umum; Barang/ Jasa; audit; 2008 Tentangpeningkatan, pemeliharaan, 2. Perumusan kebijakan Keterbukaanpengendalian dan 3. Data pelaksanaan kegiatan di 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,pengamanan jalan,

teknis pelaksanaan tugas lapangan yang sudah dipihak Keluar; Pasal 17 huruf c;jembatan, pengelolaan

pengaturan, pembinaan, ketigakan;pembangunan, dan 2. Undang-Undang

39

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumsumber daya air, dan sarana pengamanan jalan, 4. Rumusan kebijakan teknis 4. Perbal Surat Keputusan; Republik Indonesiajaringan utilitas. jembatan, pengelolaan pengaturan, pembinaan, 5. Usulan Baperjab;

Nomor 14 Tahunsumber daya air dan pembangunan, dan 2008 Tentangsarana jaringan utilitas; pengamanan jalan, jembatan, 6. Nota dinas; Keterbukaan

3. Penyusunan pedoman dan pengelolaan sumber daya air 7. Laporan hasil rapat; Informasi Publik,dan sarana jaringan utilitas; Pasal 17 huruf h;

standar teknis, pelayanan 8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) danmasyarakat, dan 5. Pedoman dan standar teknis gambar-gambar teknis sebelum 3. Undang-Undangpemberdayaan sumber pelayanan masyarakat, dan menjadi kontrak untuk pengadaan Republik Indonesiadaya manusia; pemberdayaan sumber daya barang/ jasa; Nomor 14 Tahun

4. Penelitian dan manusia; 2008 Tentang

pengembangan di bidang 6. Hasil penelitian di bidang jalan,9. Informasi pribadi pegawai; Keterbukaan

Informasi Publik,jalan, jembatan, jembatan, pengeloaan sumber 10. Dokumen pelaksanaan pengadaan

Pasal 17 huruf i;pengelolaan sumber daya daya air dan sarana jaringan lahan;air dan sarana jaringan utilitas; 11. Daftar Urut kepangkatan (DUK). 4. Peraturan Presidenutilitas; 7. Laporan hasil pelaksanaan

Republik IndonesiaNomor 54 Tahun

5. Pembangunan dan kegiatan;2010 tentang

pemeliharaan jalan, 8. Data tentang jalan, Pengadaan Barangjembatan, prasarana dan

dan Jasasarana sumber daya air; 9. Data spesifikasi teknis jalanPemerintah.

6. Pelaksanaan, pengawasanyang telah selesai dikerjakan;

dan pengendalian jaringan 10. Data-data tekait FO, UP,utilitas; jembatan;

7. Pengamanan jalan, 11. Data spesifikasi teknisjembatan, prasarana dan jembatan, FO dan UP yangsarana sumber daya air telah selesai dikerjakan;dan sarana jaringan 12. Data Hidrologi (curah hujan,utilitas; debit, dan catchment area);

8. Penyediaan dan pelayanan 13. Data konservasi danalat-alat teknis dan alat- pendayagunaan sumber dayaalat berat; air dan pantai;

9. Pelayanan penelitian

40

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumlaboratorium; 14. Data-data terkait Bidang

10. Pengukuran dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

pengujian; (contoh : pompa, waduk,saringan sampah, dimensi

11. Pelayanan, pembinaan, saluran dan kali);dan pengendalian

15. Rencana pemeliharaan jalanrekomendasi dan/ atauperizinan di bidang provinsi;

pekerjaan umum; 16. Informasi umum mengenai

12. Penyelenggaraan proses pengadaan lahan.

reklamasi pantai;

13. Pengembangan peranserta masyarakat dalampembangunan danpemeliharaan jalan,jembatan, pengelolaansumber daya air dansarana jaringan utilitas;

14. Pembinaan danpengembangan tenagafungsional dan teknispekerjaan umum;

15. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan,dan pertanggungjawabanpenerimaan retribusipekerjaan umum;

16. Penegakan perundang-undangan di bidangpekerjaan umum;

41

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum17. Penyediaan,

penatausahaan,penggunaan pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana pekerjaanumum;


19. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang, danketatausahaan DinasPekerjaan umum, dan

20. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

16.0inas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan urusan 1. Penyusunan, dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-UndangPendidikan pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

dan anggaran dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

pendidikan; Barangl Jasa; audit;2008 TentangKeterbukaan

2. Perumusan kebijakan 3. Semua SK Kepala Dinas 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,teknis pelaksanaan urusan Pendidikan terkait pembinaan Keluar; Pasal 17 huruf c;pendidikan; pendidikan TK, SD/PLB, SMP,

42

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum3. Pelaksanaan pendidikan SMA, SMK dan PNFI; 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

prasekolah, dasar,4. Kalender pendidikan; 5. Usulan Baperjab;

Republik Indonesiamenengah, dan luar biasa, Nomor 14 Tahunserta pendidikan non formal 5. Hasil penerimaan peserta didik 6. Nota dinas; 2008 Tentangdan informal; baru (PPDB) pada sekolah

7. Laporan hasil rapat; Keterbukaannegeri; Informasi Publik,

4. Pembinaan pendidikan 6. Kurikulum Tingkat Satuan8. Dokumen yayasan (Akte Yayasan, Pasal 17 huruf h;

prasekolah, dasar, Pendidikan (KTSP) di semua1MB, Surat Tanah, Surat Tanda

3. Undang-Undangmenengah, dan luar biasa, Daftar Yayasan) dalam rangkaserta pendidikan non formal

jenjang pendidikan; pengajuan izin penyelenggaraan Republik Indonesia

dan informal; 7. Daftar sekolah, PKBM dan satuan pendidikan; Nomor 14 Tahun

kursus yang berhak 2008 Tentang

5. Pelayanan pendidikan melaksanakan ujian9. Nilai pribadi siswa hanya boleh Keterbukaan

diketahui siswa yang Informasi Publik,prasekolah, dasar, mandiri/bergabung; bersangkutan; Pasal 17 huruf i.menengah, dan luar biasa, 8. Data pendidikan yang berkaitanserta pendidikan non formal dengan jumlah sekolah tenaga

10. Perolehan nilai siswa sebelumdan informal; pendidik dan kependidikan,

penetapan kepada nilai

peserta didik besertaraportlSTTB/ljazah;

6. Pengkajian dan lembagalsatuan pendidikan; 11. Perolehan nilai akhir/kelulusanpengembangan pendidikan sebelum diumumkan resmi olehprasekolah, dasar, 9. Daftar nama lembagalsekolah

pihak sekolah;menengah, dan luar biasa, penerima BaS, BOP, Blockserta pendidikan non formal grant, Bantuan lain/Hibah; 12. Hasil pembinaan guru bimbingandan informal; 10.Mekanisme dan hasil akreditasi

konseling terhadap siswa;

7. Pengawasan dansekolah formal dan non formal; 13. Data pribadi peserta didik, tenaga

pendidik dan kependidikan;pengendalian pendidikan 11.Mekanisme seleksi kualifikasi

prasekolah, dasar, dan sertifikasi tenaga pendidik; 14. Nilai hasil seleksi calon kepala

menengah, dan luar biasa, 12.Mekanisme seleksi calon kepalasekolah dan pengawas/pemilik;

serta pendidikan non formal sekolah dan pengawas/pemilik; 15. Nilai seleksi guru, tutor, kepaladan informal; sekolah, pengawas berprestasi,

13.Mekanisme dan hasH seleksiPamong Belajar, dan Widyaiswara;

8. Pembinaan dan guru/pamong belajar/tutor, kepala

pengembangantenaga sekolah, pengawas berprestasi; 16. DP3 dan hasil penilaian kine~a

43

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumfungsional kependidikan 14. Mekanisme mutasi peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan;dan tenaga teknis tenaga pendidik dan 17. Data perusahaan pemegang SIUP;pendidikan; kependidikan;

9. Fasilitasi pengembangan 15.Mekanisme pemberian bantuan18. Proses/hasil evaluasi pengadaan

kerjasama antar lembaga bagi pamong belajar, BPKBbarang dan jasa sebelum adanya

pendidikan; (Balai Pengembangan Kegiatanpengumuman.

10. Pemberian rekomendasiBelajar) tutor dan instruktur;

pendirian dan penutupan 16.Mekanisme dan daftar penerimasatuan pendidikan tinggi; beasiswa/bantuan pendidikan

bagi PAUDffK, SD, SMP,11. Pelayanan, pembinaan dan SMAlSMK, PKBM, Lembaga

pengendalian rekomendasi, Kursus, dan Perguruan Tinggi;standarisasi dan/atau 17.lnformasi tentang harga tiketperizinan di bidang masuk dan jadwal pertunjukan dipendidikan; planetarium dan observatorium;

12. Penegakan peraturan 18.Daftar pelaksana/perusahaanperundang-undangan di yang mengerjakan perencanaanbidang pendidikan; atau pengawasan rehab;

13. Pemungutan,19. Daftar pelaksana/perusahaan

yang mengerjakan rehab;penatausahaan,penyetoran, pelaporan, dan 20. Daftar gedung/sekolah yangpertanggungjawaban sedang di rehab;penerimaan retribusi 21. Daftar pelaksana/perusahaanpendidikan; yang melaksanakan pengadaan

14. Penyediaan,barang;

penatausahaan, 22. Hasil pengumuman lelang

penggunaan, dan pengadaan barang dan jasa;

pemeliharaan dan 23. Daftar sekolah penerima hasilperawatan prasarana dan pengadaan barang jasa.sarana pendidikan;

44



16. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang,dan

17. Ketatausahaan dinaspendidikan; dan pelaporan,dan pertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

17.0inas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumDinas Pelayanan Pajak 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Berdasarkanmempunyai tugas pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Ketentuan Pasalmelaksanakan pelayanan dan anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di 172 Ayat (1)pajak daerah. (Pergub Pelayanan Pajak; Barang/ Jasa; audit; Undang-UndangNomor 34 Tahun 2009 Republik Indonesiatentang Organisasi dan Tata

2. Perumusan kebijakan 3. Persyaratan pendaftaran; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Nomor 28 TahunKerja Dinas Pelayanan

teknis pelaksanaan tugas Keluar; 2009 tentang Pajakpelayanan pajak daerah; 4. Persyaratan Perolehan NPWPD;

Pajak). 4. Perbal Surat Keputusan; Daerah dan3. Pendataan dan 5. Tarif Pajak Daerah; retribusi Daerah

pendaftaran wajib pajak 6. Dasar Pengenaan Pajak; 5. Usulan Baperjab; dinyatakan bahwa "daerah; 6. Nota Dinas; Setiap pejabat

4. Pemeriksaan Pajak7. Cara Penghitungan Pajak; dilarang

Daerah; 8. Data Kelas Jalan Reklame; 7. Laporan hasil rapat; memberitahukankepada pihak lain

45

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum5. Penetapan pajak daerah; 9. Jenis Formulir Pemungutan 8. Identitas wajib pajak; segala sesuatu

6. Penagihan pajak daerah; Pajak Daerah; 9. Pendataan dan pendaftaran wajibyang diketahui ataudiberitahukan

7. Penyelesaian sengketa 10. Peraturan Daerah tentang Pajak pajak daerah;kepadanya olsh

pajak daerah; Daerah; 10. Hasillaporan pemeriksaan pajak; Wajib Pajak dalam

8. Penggalian dan 11. Data penerimaan Pajak Asli 11. Hasil penetapan pajak daerah; rangka jabatan atau

pengembangan potensi Daerah (PAD). pekerjaannya untuk

pajak daerah;12. Data penagihan pajak daerah. menjalankan

ketentuan peraturan9. Penyediaan, pengelolaan, perundang-

pendayagunaan pajak undangandaerah; perpajakan daerah";

1O. Pembinaan dan 2. Undang-Undangpengembangan tenaga Republik Indonesiafungsional di bidang Nomor 14 Tahunpelayanan pajak daerah; 2008 Tentang

11.Penegakan peraturan Keterbukaan

perundang-undangan di Informasi Publik,

bidang pajak daerah; Pasal 17 huruf b;

12. Penyediaan, 3. Undang-Undang

penatausahaan, Republik Indonesia

penggunaan, pemeliharaan Nomor 14 Tahun

dan perawatan prasarana 2008 Tentang

dan sarana kerja pelayanan Keterbukaan

pajak; Informasi Publik,Pasal 17 huruf c;

13. Pemberian dukungan4. Undang-Undangteknis dan administratif

kepada masyarakat; Republik IndonesiaNomor 14 Tahun

14.Pengelolaan kepegawaian, 2008 Tentangkeuangan, barang, dan Keterbukaanketatausahaan Dinas Informasi Publik,

46

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumPelayanan Pajak; dan Pasal 17 huruf h;

15. Pelaporan dan 5. Undang-Undangpertanggungjawaban Republik Indonesiapelaksanaan tugas dan Nomor 14 Tahunfungsi. 2008 Tentang

KeterbukaanInformasi Publik,Pasal 17 huruf i.

18.0inas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN-DISPARBUD

1. Melaksanakan urusan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangkepariwisataan dan pelaksanaan Kerja dan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiakebudayaan Anggaran (RKA) Dinas

2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

Pariwisata danBarang/ Jasa; audit;

2008 TentangKebudayaan; Keterbukaan

2. Perumusan Kebijakan3. Pelaksanaan program kegiatan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik

Bidang Pengkajian dan dan Keluar; Pasal 17 Huruf a;teknis pelaksanaan urusan

Pengembangan;kepariwisataan dan 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangkebudayaan; 4. Data dan informasi

5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

3. Penyelenggaraan urusankepariwisataan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun

kepariwisataan danseperti: 6. Nota dinas; 2008 Tentang

Keterbukaankebudayaan; • jumlah kedatangan wisman & 7. Laporan hasil rapat.Informasi Publik

4. Pembinaan dan wisnus 8. Hak cipta; Pasal 17 Huruf b;pengembangan industri • jumlah PAD pariwisata 9. Dokumen kekayaan alam; 3. Undang-Undang

47

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpariwisata dan budaya; • jumlah industri pariwisata 10. Rencana perubahan kebijakan Republik Indonesia

5. Pemberdayaan jumlah obyek wisatapendapatan asli daerah dari Nomor 14 Tahun

• urusan pariwisata dan budaya; 2008 Tentangmasyarakat kepariwisataandan kebudayaan; • hasil surveil analisa pasar. 11. Perjanjian kerjasama/kesepakatan Keterbukaan

Informasi Publik6. Pengkajian dan 5. Permintaan informasi publik bersama;

Pasal 17 Huruf c;pengembangan urusan tentang persyaratan, biayal 12. User id & passwordkepariwisataan dan retribusi dan proses Database/admin website; 4. Undang-Undang

kebudayaan; penyelesaian perizinan industri Republik Indonesiapariwisata; 13. Softcopy brosur/bahan informasi Nomor 14 Tahun

7. Pengawasan, pariwisata; 2008 Tentangpengendalian dan 6. Data informasi tentang Keterbukaanpenindakan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan 14. Rencana anggaran yang masih

Informasi Publikurusan kepariwisataan dan Jakarta seperti brosur, leaflet, diusulkan;

Pasal 17 Huruf d;kebudayaan; city map, film, dan photo; 15. Kunjungan tamu Negara WIP;

5. Undang-Undang8. Pelayanan, pembinaan dan 7. Data dan informasi jadwal acara 16. Penggunaan ruang museum Republik Indonesia

pengendalian rekomendasi kegiatan museum; sebagai salah satu POS Nomor 14 Tahunsertifikasi danl atau 8. Jadwal pelatihan kesenian; keamanan Negara; 2008 Tentangperizinan usaha di bidang

9. Evaluasi pelatihan kesenian; 17. Lokasi detil penyimpanan koleksi Keterbukaankepariwisataan dan Informasi Publikkebudayaan; 10. Informasi tentang pelatihan

master piece;Pasal 17 Huruf e

9. Pemungutan, kesenian; 18. Deskripsi rinci koleksi; Angka 3;

penatausahaan, 11. Data sarana dan prasarana 19. Hilangnya koleksi; 6. Undang-Undangpenyetoran, pelaporan dan kesenian; 20. Data tentang sasaran, waktu, Republik Indonesiapertanggungjawaban

12. Jadwal pelaksanaan promosi lokasi pemantauan Nomor 14 Tahunpenerimaan retribusi di

pariwisata dan kebudayaan monitoring/monitoring industri 2008 Tentangbidang kepariwisataan dan

dalam dan luar negeri; pariwisata. Keterbukaankebudayaan; Informasi Publik

10. Pembinaan dan 13. Data pelaksanaan pelatihan Pasal 17 Huruf e;

pengembangantenaga SDM Kepariwisataan;6. Undang-Undang

fungsional dan tenaga 14. Data nama perusahaan yang Republik Indonesiateknis di bidang memiliki Izin Tetap Usaha Nomor 14 Tahunkepariwisataan dan Pariwisata (ITUP); 2008 Tentang

48

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkebudayaan; 15. Informasi retribusi urusan Keterbukaan

11. Perlindungan, pariwisata dan kebudayaan; Informasi Publik,

pengembangan dan 16. Data museum Uumlah Pasal 17 huruf h;

pemanfaatan lingkungan pengunjung, koleksi, harga tiket); 7. Undang-Undangdan benda eagar budaya.

17. Data balai konservasi; Republik Indonesia

12. Pemanfaatan, pelestarian, Nomor 14 Tahun

pemeliharaan dan18. Data taman arkeologi. 2008 Tentang

pengawasan lingkungan KeterbukaanInformasi Publik,dan benda eagar budaya;Pasal 17 huruf i.

13. Pengembangan hubungankepariwisataan dankebudayaan dalam danluar negeri;

14. Penyelenggaraanpelayanan kepariwisataandan kebudayaan;

15. Pengembangan kawasandestinasi pariwisata;

16. Promosi dan pemasarankepariwisataan dankebudayaan;

17. Pengelolaan prasarana &sarana kepariwisataan dankebudayaan;

18. Penegakan peraturanperundang-undangan dibidang kepariwisataan dankebudayaan;

19. Penyediaan,penatausahaan,

49

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpenggunaan, pemeliharaandan perawatan prasarana& sarana kepariwisataandan kebudayaan;

20.Pemberiandukunganteknis kepada masyarakatdan perangkat daerah;

21. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang &ketatausahaan DinasPariwisata danKebudayaan;dan



UPT. PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN INFORMASI PARIWISATA

Melaksanakan kegiatan 1. Penyusunan program dan 1. Pelaksanaan program kegiatan 1. Arsip yang terkait denganpengembangan dan rencana kegiatan UPT. PPPIP; dokumen pegawai:pelayanan informasi operasional; 2. Data informasi tentang - Database pegawaikepariwisataan

2. Penyediaan dan kepariwisataan dan kebudayaanpemeliharaan fasilitas, Jakarta seperti brosur, leaflet, city

- Daftar Penilaian Pegawai (DP3)

maupun bahan informasi map, film, dan photo.individu

kepariwisataan; - Penilaian E-TKO

3. Pemberian dan - Absensi secara elektronikpeningkatan mutu 2. User id & passwordpelayanan informasi Database/admin website;kepariwisataan.

4. Keriasama denQan 3. Softcopy bahan informasi

50

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumlembaga lain dalam pariwisata.rangka pengembangandan pelayanan informasi;

5. Pengendalian, evaluasidan penyusunan laporankegiatan operasional;

Pelaksanaan kegiatan. ketatausahaan.


UNIT PENGELOLA MUSEUM SENI RUPA DAN KERAMIK

3. Melaksanakan 1. Penyusunan Rencana 1. Administrasi terkait individupengelolaan Museum Kerja dan Anggaran pegawai;Seni Rupa dan Keramik (RKA) dan Dokumen 2. Rencana anggaran yang masih

Pelaksanaan Anggaran diusulkan;(DPA) Unit Pengelola;

2. Pelaksanaan Dokumen3. Kunjungan tamu Negara WIP;

Pelaksanaan Anggaran 4. Penggunaan ruang museum(DPA) Unit Pengelola; sebagai salah satu POS

3. Penyusunan rencana dankeamanan negara;

pengusulan pengadaan 5. Lokasi detil penyimpanan koleksikoleksi serta sarananya; master piece;

4. Penyelenggaraan 6. Deskripsi rinci koleksi;publikasi, pameran koleksi 7. Hilangnya koleksi.dan pemasaran;

5. Pelaksanaan pembuatandeskripsi dan registrasikoleksi;

6. Penyimpanan, penataandan perawatan koleksi;

51

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum7. Penelitian koleksi;

8. Pemberian bimbingan danpelayanan edukatif culturalkepada masyarakat;

9. Penyelenggaraanpengelolaan perpustakaanmuseum;

10. Pelayanan informasitentang seni rupa dankeramik;

11. Pelaksanaan publikasikegiatan Unit Pengelola;

12. Pengelolaankepegawaian, keuangan,barang dan teknologiinformasi;

13. Pelaksanaan kegiatankerumahtanggaan danketatausahaan;

14. Pelaksanaan pengaturanacara Unit Pengelola;

15. Penyiapan bahan laporanDinas yang terkait denganpelaksanaan tugas danfungsi Unit Pengelola; dan

16. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi Unit Pengelola.

52


UNIT PENGELOLA MUSEUM WAYANG

4. Melaksanakan 1. Pelaksanaan program kegiatan 1. Administrasi terkait individupengelolaan Museum Museum Wayang. pegawai;Wayang

2. Rencana anggaran yang masihdiusulkan;

3. Kunjungan tamu Negara (WIP);

4. Penggunaan ruang museumsebagai salah satu POSkeamanan Negara;

5. Lokasi detil penyimpanan koleksimaster piece;

6. Deskripsi rinci koleksi;

7. Hilangnya koleksi.

Tugas Fungsi Jenis Permintaan informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum

UNIT PENGELOLA MUSEUM TEKSTIL

5. Melaksanakan 1. Pelayanan informasi 1. Pelaksanaan program kegiatan 1. Informasi tentang tekstil (koleksi)pengelolaan Museum tentang pertekstilan; dan Museum Tekstil secara khusus;Tekstil

2. Pengelolaan kepegawaian, 2. Data tentang kepegawaian (DP3).keuangan dan barang.

S3


UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KESENIAN JAKARTA SELATAN

6. Melaksanakan pelatihan 1. Penyusunan program dan 1. Jadwal pelatihan kesenian; 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).kesenian dan evaluasi rencana kerja kegiatan 2. Evaluasi pelatihan kesenian;pelatihan kesenian serta operasional;penyediaan fasilitas 2. Perencanaan, pelaksanaan

3. Pelayanan tentang pelatihankesenian

dan evaluasi pelatihankesenian;

kesenian; 4. Informasi pelatihan kesenian;

3. Pemberian pelayanan dan 5. Penggunaan peralatan kesenian.informasi tentang pelatihankesenian;

4. Pelayanan kegiatanpelatihan kesenian;

5. Penggunaan danperawatan peralatankesenian;

6. Pelaksanaan kegiatan.

Tugas Fungsi Jenis Permintaan informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum

SUKU DINAS KEBUDAYMN JAKARTA SELATAN

7. Melaksanakan 1. Penyusunan Rencana 1. Pelaksanaan Program kegiatan 1. Mutasi dan promosi jabatanpemberdayaan Kerja dan Anggaran (RKA) Sudin Kebudayaan Jakarta pegawai Sudin Pariwisata.masyarakat, pergelaran, dan Dokumen Selatan.pameran, pengelolaan Pelaksanaan Anggaranprasarana dan sarana (DPA) Suku Dinas;kebudayaan, pelayanan 2. Pelaksanaan Dokumendan monitoring Pelaksanaan Anggarankebudayaan

(DPA) Suku Dinas;

3. Pelaksanaan

54

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpemberdayaan masyarakatkebudayaan;

4. Pelaksanaan pergelarandan pameran;

5. Pengadaan danpengelolaan prasarana dansarana kebudayaan;

6. Pelaksanaan danpelayanan monitoringterhadap kegiatankebudayaan;

7. Pelaksanaan pengelolaankepegawaian, keuangandan barang Suku Dinas;

8. Pelaksanaan kegiatankerumahtanggaan danketatausahaan SukuDinas;

9. Pelaksanaan publikasikegiatan dan pengaturanacara Suku Dinas;

10. Penyiapan bahan laporandinas yang berkaitandengan tugas dan fungsiSuku Dinas; dan

11. Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi Suku Dinas.

55

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumSUDIN PARIWISATA JAKARTA UTARA

8. Melaksanakan 1. Penyusunan Rencana 1. Data tentang sasaran, waktu,pembinaan dan Kerja dan Anggaran (RKA) lokasi pemantauanpelayanan, pengelolaan dan Dokumen monitoring/monitoring industriatraksi dan Pelaksanaan Anggaran pariwisata;pemberdayaan (DPA) Suku Dinas;

2. Daftar kine~a DP3 para PNS.masyarakat serta2. Pelaksanaan Dokumenmonitoring kegiatan

Pelaksanaan Anggarankepariwisataan di kota

(DPA) Suku Dinas;administrasi3. Pengelolaan atraksi dan

pemberdayaanmasyarakat;

4. Pelaksanaan pembinaandan pelayanan terhadapindustri pariwisata;

5. Pelaksanaan monitoringterhadap kegiatankepariwisataan;

6. Pelaksanaan pengelolaankepegawaian, keuangandan barang Suku Dinas;

7. Pelaksanaan kegiatankerumahtanggaan danketatausahaan SukuDinas;

8. Pelaksanaan publikasikegiatan dan pengaturanacara Suku Dinas;

9. Penyiapan bahan laporandinas vanq berkaitan

56

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumdengan tugas dan fungsiSuku Dinas; dan

Pelaporan danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi Suku Dinas.

19.0inas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

pengelolaan pertamanan pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiadan pemakaman. dan anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 1 TahunPertamanan dan Barang/ Jasa; audit; 2004 tentangPemakaman; Perbendaharaan

2. Perumusan kebijakan3. Data taman, jalur hijau, 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Negara.

pemakaman yang sudah dan Keluar;teknis pelaksanaan terbangun; 2. Undang-Undangpengelolaan pertamanan 4. Perbal Surat Keputusan; Republik Indonesiadan pemakaman; 4. Data progress/ kemajuan

5. Usulan Baperjab; Nomor 15 Tahun

3. Pembangunan taman, jalurpekerjaan; 2004 tentang

6. Nota dinas; Pemeriksaanhijau, pemakaman dan 5. Data taman, jalur hijau, makampengelolaan Dankeindahan kota; yang dipelihara; 7. Laporan hasil rapat;Tanggung Jawab

4. Penataan, pemeliharaan 6. Petunjuk informasi pembinaan; B. RAB, spesifikasi teknis, gambar- Keuangan Negara;dan perawatan taman, jalur 7. Jenis-jenis kegiatan pembinaan;

gambar teknis, rincian HPS;3. Undang-Undanghijau, keindahan kota dan 9. Hasil kajian kebijakan teknis; Republik Indonesia

makam; B. Prosedur perizinan;10. Rencana awal pembelian tanah; Nomor 14 Tahun

5. Pengawasan dan 9. Data badan hukum yang 200B Tentangpengendalian pemanfaatan mendapat rekomendasi di 11. Rencana awal pembangunan Keterbukaan

57

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukummakam, taman jalur hijau bidang pertamanan dan taman; Informasi Publik,dan keindahan kota; pemakanan; 12. Hasil inventarisasi pengadaan

Pasal 17 huruf c;

6. Pelayanan pembinaan dan 10. Data kegiatan pembinaan yang lahan; 4. Undang-Undangpengendalian sedang dan akan dilaksanakan 13. Dokumen otentik kepemilikan

Republik Indonesiarekomendasi, perizinan, 11. Data luasan lahan yang lahan/ tanah;

Nomor 14 Tahunstandarisasi dan/atau diperlukan;

2008 Tentangsertifikasi di bidang 14. Hasil pemeriksaan. Keterbukaanpertamanan dan 12. Data informasi bentuk dan jenis 15. Hasil penyidikan; Informasi Publik,pemakaman; pelayanan pemakaman; Pasal 17 huruf h;

7. Pengembangan peran 13. Prosedur dan persyaratan16. Hasil barang sitaan;

5. Undang-Undangserta masyarakat di bidang pelayanan, 17. Hasil bimbingan teknis pemohon. Republik Indonesiapertamanan, keindahan perawatan/pengurusan, Nomor 14 Tahunkota dan pemakaman; pengangkutan dan pemakaman 2008 Tentang

8. Penyediaan tanah makam,jenazah termasuk jenazah orang Keterbukaanterlantar; Informasi Publik,

pemetakan tanah makamPasal 17 huruf i;

dan tata keindahan taman 14. Data informasi petunjukpemakaman umum; pelaksanaan dan petunjuk; 6. Peraturan Presiden

9. Pelayanan, 15. Tata cara pemungutan retribusi Republik IndonesiaNomor 54 Tahun

perawatan/pengurusan, pemakaman/ pertamanan;2010, tentang

pengangkutan dan 16. Data informasi tentang identitas Pengadaan Barang/pemakaman jenazah orang yang sudah dimakamkan; Jasa Pemerintah;termasuk jenazah orangterlantar; 17. Hasil penerimaan retribusi 7. Peraturan Daerah

10. Penyelenggaraandaerah; Nomor 1 tahun

penggalian dan/atau 18. Laporan penerimaan retribusi; 2006 tentangRetribusi Daerah;

pemindahan jenazah; 19. Peraturan Perundang-Undangan11. Pemungutan, di bidang Pertamanan dan 8. Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahunpenatausahaan, Pemakaman;

2007 tentangpenyetoran, pelaporan dan 20. Pengecekan surat masuk. Pemakaman;pertanggungjawabanpenerimaan retribusi 21. Bimbingan teknis perencanaan 9. Peraturan Daerah

58

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpertamanan dan taman; Nomor 10 Tahunpemakaman; 22. Jumlah pegawai;

2008 tentang

12. Penegakan peraturanOrganisasi

perundang-undangan di23. Komposisi pegawai; Perangkat Daerah,

bidang pertamanan dan 24. Hasil pembangunan (taman, Pasal 39 tentang

pemakaman; jalur hijau dan makam) secara Inspektorat.

13. Penyediaanumum.

penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana pertamanandan pemakaman;


15. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan DinasPertamanan danPemakaman;

16. Pelaporan danpertanggungjawaban tugasdan fungsi.

59

20. Oinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumTidak ada Tidak ada

21. Oinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi OKI Jakarta


Pengawasan dan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik IndonesiaPenertiban Bangunan. Kerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 TahunDinas Pengawasan Dan Barang/ Jasa; audit; 2008 TentangPenertiban Bangunan; Keterbukaan

2. Perumusan kebijakan3. Informasi mengenai prosedur 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,

pelayanan 1MB (Izin Mendirikan dan Keluar; Pasal 17 huruf c;teknis pelaksanaan Bangunan), SLF (Sertifikat Laikpengawasan dan Fungsi), Izin Bongkar dan IPTB

4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangpenertiban bangunan; (Izin Pelaku Teknis Bangunan); 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun3. Pemeriksaan, penelitian, 4. Informasi mengenai persetujuan 6. Nota dinas; 2008 Tentang

penilaian dokumen rencanateknis perencanaan

teknis (PT) rencana teknis 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanbangunan meliputi nomor, Informasi Publik,

termasuk bangunan tanggal PT, lokasi bangunan dan 8. Seluruh data pemeriksaan, Pasal 17 huruf h;pelestarian; kesimpulan hasil penilaian penelitian, penilaian dokumen

4. Pemeriksaan, penelitian, teknis; rencana teknis perencanaan 3. Undang-Undang

penilaian teknis bangunan (kecuali nomor, tanggal Republik Indonesia

pelaksanaan bangunan5. Informasi mengenai PT, lokasi bangunan dan Nomor 14 Tahun

termasuk bangunanrekomendasi pengawasan kesimpulan hasil penilaian teknis); 2008 Tentangbangunan meliputi nomor, Keterbukaan

60

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Oikecualikan Oasar Hukumpelestarian dan kesesuaian tanggal rekomendasi, lokasi 9. Seluruh data pemeriksaan, Informasi Publik,pelaksanaannya; bangunan dan kesimpulan hasil penelitian, penilaian teknis Pasal 17 huruf i.

5. Pemeriksaan, penelitianpenilaian teknis; pelaksanaan bangunan gedung

dan penilaian dokumen 6. Informasi mengenai persetujuan dan kesesuaian pelaksanaannya

pemeliharaan, pengkajian teknis (PT) kelaikan bangunan (kecuali nomor, tanggal

teknis, dan rencana teknis meliputi nomor dan tanggal PT, rekomendasi, lokasi bangunan

pembongkaran bangunan lokasi bangunan dan kesimpulan dan kesimpulan hasil penilaian

gedung termasuk hasil penilaian teknis; teknis);

bangunan pelestarian; 7. Informasi mengenai prosedur 10. Data 1MB, SLF, Izin Bongkar

6. Pemeriksaan dan penilaian tindakan penertiban;selain data nomor dan tanggal,nama pemilik dan lokasikelaikan dan persyaratan 8. Informasi data mengenai 1MB, bangunan;

teknis bangunan pada SLF, Izin Bongkar meliputitahap pemanfaatan jumlah, nomor, tanggal, nama 11. Seluruh data hasil pemeriksaan,termasuk bangunan pemilik dan lokasi bangunan; penilaian kelaikan danpelestarian; pengawasan teknis bangunan

7. Pemberian pertimbangan9. Informasi data mengenai IPTB gedung pada tahap pemanfaatan

meliputi jumlah IPTB, nomor (kecuali nomor dan tanggal PTteknis dan persyaratan IPTB, bidang keahlian, bidang kelaikan bangunan, lokasibangunan menjadi pekerjaan, golongan, masa bangunan dan kesimpulan hasilbangunan pelestarian; berlaku, tanggal terbit, dan penilaian teknis);

8. Pengawasan dan tanggal kadaluarsa IPTB.12. Seluruh informasi data mengenai

pengendalian pelaksanaan,pemeliharaan dan

Jumlah 1MB, SLF, Izin Bongkar

pembongkaran gedung; selain jumlah, nomor, tanggal,nama pemilik dan lokasi

9. Penegakan peraturan bangunan.perundang-undanganpenyelenggaraanbangunan gedung;

10. Penyediaan penggunaandan pemeliharaanperalatan bongkarbangunan gedung;

61

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum11. Pendataan, pengolahan

dan penyajian data daninformasi bangunan;

12. Pembinaan danpengembangan tenagateknis di bidang bangunangedung;

13. Pelayanan, pembinaan danpengendalian persetujuanteknis, standarisasi dan/atau perizinan bangunangedung;

14. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan danpertanggungjawabanpenerimaan retribusibangunan;

15. Penyediaan,penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana pengawasandan penertiban bangunangedung;


17. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan Dinas

62

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumPengawasan danPenertiban Bangunan; dan

18. Pelaporan danpertanggunruawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

22. Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta


Pengelolaan Kebersihan. Pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik IndonesiaKerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 TahunDinas Kebersihan; Barang/ Jasa; audit;

2008 TentangKeterbukaan

2. Perumusan kebijakan 3. Data volume sampah Provinsi 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,teknis pelaksanaan DKI Jakarta; dan Keluar; Pasal 17 huruf c;pengelolaan kebersihan;

3. Pengelolaan sampah padat4. Data sarana dan prasarana 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

dan air limbah septik tank;kebersihan; 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun4. Penyediaan prasarana dan

5. Data jumlah personil petugas 6. Nota dinas; 2008 Tentangkebersihan;sarana penanggulangan 7. Laporan hasil rapat Keterbukaankebersihan; 6. Data tentang pengelolaan Informasi Publik,

5. Pembinaan dansampah padat dan air limbah 8. Dokumen Proses Lelang Pasal 17 huruf h;

pengembangan peran sertaseptic tank; (Dokumen Kualifikasi, Berita

3. Undang-Undangmasyarakat dalam upaya 7. Informasi tentang prosedur

Acara, dll);Republik Indonesia

peningkatan kebersihan pelayanan kebersihan; 9. Informasi/ Dokumen Kepegawaian Nomor 14 Tahunlingkungan dan 8. Mekanisme pengendalian

(Promosi, Mutasi, Disiplin); 2008 TentangKeterbukaan

63

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpemukiman; kebersihan. 10. Informasil Dokumen Perencanaan Informasi Publik,

6. Pembinaan pengelolaan (Analisa Harga Satuan yang Pasal 17 huruf i;

sampah padat dan air belum di appraisal, Spesifikasi 4. Peraturan Presidenlimbah septik tank;

Teknik, Gambar Teknik, dll). Republik Indonesia

7. Pelayanan, pembinaan danNomor 54 Tahun2010, tentang

pengendalian rekomendasi,Pengadaan Barang

standardisasi, danl atauperizinan di bidang jasa

dan Jasa

kebersihan;Pemerintahan.

8. Penegakan peraturanperundang-undangan dibidang kebersihan;

9. Pemungutan,penatausahaan,penggunaan,pemeliharaan, danperawatan prasarana dansarana kebersihan;

10. Penyediaan,penatausahaan,penggunaan,pemeliharaan, danperawatan prasarana dansarana kebersihan;

11. Pemberian dukunganteknis kepada masyarakatdan Perangkat Daerah;

12. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan Dinas

64

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumKebersihan;


23. Oinas Sosial Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Memberikan pelayanan 1. Untuk memenuhi hak-hak 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

kesejahteraan sosial bagi dasar Warga Binaan Sosial Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

Warga Binaan Sosial. yang dibina di Panti Sosial.2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahun2008 Tentang

2. Proses Adopsi anak 2. Untuk memenuhi Barang/ Jasa; audit;Keterbukaan

terlantar.kesejahteraan anak.

3. Data dan informasi jumlah Warga 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,3. Jumlah anak yang akan Binaan yang ada di Panti sosial; dan Keluar; Pasal 17 huruf c;

3. Melaksanakan registrasi, diadopsi.identifikasi, rujukan, 4. Data dan informasi tentang 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

perlindungan, bantuan,4. Menginventarisasi data dan kegiatan pembinaan yang ada di 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

identitas orang terlantar panti sosial. Nomor 14 Tahunpenampungan, dan korban tindak 5. Informasi jadwal sidang Tim

6. Nota dinas; 2008 Tentangpengawasan kekerasan. PIPA; 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanpengendalian dan 5. Memberikan perlindungan Informasi Publik,

6. Data jumlah anak yang diadopsi; 8. Data Warga Binaan Sosial yang Pasal 17 huruf h;koordinasi terhadap orang terhadap orang terlantar bersifat pribadi.terlantar dan korban dan korban tindak 7. Data jumlah rata-rata umur anak 3. Undang-Undangtindak kekerasan. kekerasan. yang diadopsi; 9. Identitas para Calon Orang Tua Republik Indonesia

6. Menghimpun masukan dari 8. Data jumlah anak yang diadopsiAngkat (COTA); Nomor 14 Tahun

unsur terkait dalam upaya menurut jenis kelamin. 10. Identitas para Calon Anak Angkat 2008 Tentang

penanganan masalah (CM); Keterbukaan9. Pelayanan terhadap orang Informasi Publik.

65

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumorang terlantar dan korban terlantar dan korban tindak 11. Data materi sidang Tim PIPA; Pasal 17 huruf i.tindak kekerasan. kekerasan; 12. Identitas orang tua kandung dari

10. Data jumlah orang terlantar dan anak yang diadopsi (kecualikorban tindak kekerasan; diminta oleh anak yang

11. Data jumlah orang terlantar yang bersangkutan).

sudah dikembalikan ke daerah 13. Identitas korban tindak kekerasan;asal; 14. Identitas orang terlantar (kecuali

12. Data panti pemerintah, non diminta oleh keluarga yangpemerintah dan yayasan Provinsi bersangkutan).DKI Jakarta;

13. Data jumlah orang terlantar dantindak kekerasan menurut umurdan jenis kelamin.

24. Oinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan,dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

pelayanan, pembinaan, pelaksanaan rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiadan pengembangan kerja dan anggaran dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 29 Tahunurusan kesehatan. kesehatan; Barang/ Jasa; audit; 2004 tentang

Praktik Kedokteran;2. Perumusan kebijakan 3. Alokasi Anggaran secara Umum 3. Lembar Disposisi Surat Masuk

teknis pelaksanaan & per Program; dan Keluar;2. Undang-Undang

urusan kesehatan; Republik Indonesia

3. Penyelenggaraan4. Syarat-syarat Perizinan; 4. Perbal Surat Keputusan; Nomor 14 Tahun

kesehatan lingkungan, 5. Data Fasilitas Pelayanan 5. Usulan Baperjab; 2008 Tentang

kesehatan masyarakat, Kesehatan: KeterbukaanInformasi Publik,

66

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkesehatan perseorangan, - Fasilitas Pelayanan Jaminan 6. Nota dinas; Pasal 17 huruf c;rujukan, khusus, Kesehatan Daerah 7. Laporan hasil rapat; 3. Undang-Undangtradisional, dan keahlian; (Jamkesda); Republik Indonesia

8. Data Informasi Rekaman Medis4. Pembinaan dan - Data Puskemas dan Rumah Pasien;

Nomor 14 Tahunpengembangan kesehatan Sakit; 2008 Tentanglingkungan, kesehatan - Data ambulance dan Gawat 9. Informasi yang tidak boleh Keterbukaanmasyarakat, kesehatan Darurat. diungkapkan berdasarkan Informasi Publik,perseorangan, rujukan, UNDANG-UNDANG Pasal 17 huruf h;khusus, tradisional, dan 6. Profil Kesehatan, Profil Promosi KEDOKTERAN;keahlian; Kesehatan; 4. Undang-Undang

10. Sero Survey HIVI AIDS yang Republik Indonesia5. Penanggulangan 7. LAKIP; bersifat Unlink Anonymus; Nomor 14 Tahun

kegawatdaruratan, 8. Laporan Kinerja Tahunan; 11. Dokumen pertanggungjawaban 2008 Tentangbencana, dan kejadian

9. Capaian SPM (Standard keuangan daerah; Keterbukaanluar biasa berkoordinasi Informasi Publik,dengan pihak terkait; Pelayanan Minimal); 12. Laporan keuangan sebelum di Pasal 17 huruf i;

6. Pencegahan 10. Bahan Pemberitaan (Informasi di audit;5. Undang-Undang

pemberantasan, dan/atau atas diakses melalui 13. Data Kasus Demam Berdarah Republik Indonesiapengendalian penyakit Permohonan); Dengue yang belum dilakukan Nomor 36 Tahunmenular dan penyakit 11. Informasi tentang Epidemi Penyelidikan Epidemiologi (PE); 2009 tentangtidak menular; Penyakit 14. Penderita HIV/AIDS; Kesehatan.

7. Pembinaan dan (Informasi tersebut dapat diakses15. Dokumen Klaim Rumah Sakit

pengendalian di berbagai media).rujukan Jamkesda;

ketersediaan kefarmasian;

8. Pembinaan,16. Hasil Verifikasi Rumah Sakit (UPT

Jamkesda), dengan alasanpengembangan, dan sebagai berikut:pendayagunaantenagafungsional kesehatan dan 17. Ada diagnose penyakit pesertasatuan pendidikan yang tidak boleh diketahui umum;kesehatan; 18. Ada tindakan yang tidak boleh

9. Penyelenggaraan jaminan diketahui umum;kesehatan daerah; 19. Hasil Berita Acara Pemeriksaan

67

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum10. Pelayanan, pembinaan (SAP) Klaim Rumah Sakit rujukan

dan pengendalian Jamkesda;rekomendasi, standarisasi 20. Data Penderita yang menimbulkandan/atau perizinan di stigma di masyarakat seperti TS,bidang kesehatan; Kusta;

11. Penyelenggaraan 21. Data Individual orang miskin;surveilans kesehatan;

12. Pengembangan peran22. Data Deviasi kelamin.

serta masyarakat dalamupaya peningkatan gizidan kesehatanmasyarakat;

13. Pengelolaan sisteminformasi kesehatan;

14. Penegakan peraturanperundang-undangan dibidang kesehatan;

15. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan,dan pertanggungjawabanpenerimaan retribusikesehatan;

16. Penyediaan,penatausaan,penggunaan,pemeliharaan danperawatan prasarana dansarana kesehatan;

17. Pemberian dukunganteknis kepada masvarakat

68

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumdan perangkat daerah;

18. Pengelolaankepegawaian, keuangan,barang, danketatausahaan dinaskesehatan; dan

19. Pelaporan, danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

25.0inas Kelautan dan Pertanian Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan rumpun 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

urusan bidang pertanian pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

dan ketahanan pangan kerja dan Anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

Kelautan dan Pertanian; Barang/ Jasa; audit;2008 TentangKeterbukaan

2. Perumusan kebijakan 3. Peraturan-peraturan terkait 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,teknis pelaksanaan rumpun dengan perurusan kebijakan dan Keluar; Pasal 17 huruf c;urusan bidang pertanian teknis pelaksanaan rumpun danyang meliputi pertanian bidang pertanian yang meliputi

4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangtanaman pangan dan pertanian tanaman pangan dan 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesiahortikultura, peternakan, holtikultura, peternakan,

Nomor 14 Tahunperikanan, kelautan, perikanan, kelautan,

6. Nota dinas; 2008 Tentangkehutanan, ketahanan kehutanan, ketahanan pangan 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanpangan dan pengelolaan Informasi Publik,taman margasatwa;

dan pengelolaan dan 8. Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pasal 17 huruf h;margasatwa;

69

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum3. Penyelenggaraan usaha 4. Data petani; (HPS); 3. Undang-Undang

peningkatan produktivitas 5. Data produktifitas pangan dan 9. Rencana Mutasi Pegawai;Republik Indonesia

pertanian tanaman pangan pertanian tanaman pangan;Nomor 14 Tahun

dan holtikultura, 10. Identitas perusahaan pemegang 2008 Tentangpeternakan, perikanan, 6. Data dan informasi serangan izin usaha di bidang pangan, Keterbukaankelautan, kehutanan dan hama penyakit tanaman; hortikultura, peternakan, Informasi Publik,ketahanan pangan; 7. Data holtikutura; perikanan, kelautan dan Pasal 17 huruf i.

4. Pembinaan, bimbingan,kehutanan;

pengembangan usaha8. Data peternakan;

11. Letak server;produksi dan pasca 9. Data perikanan;

12. Source code aplikasi sistemproduksi pertanian 10. Data kelautan; informasi;tanaman pangan danholtikultura, peternakan, 11. Jenis-jenis pohon yang 13. Proses penyidikan terhadapperikanan, kelautan dan dikembangkan dan ditanam; pelanggaran;kehutanan; 12. Data rehabilitasi, reboisasi dan 14. Data hasil pengujian laboratorium;

5. Pembinaan dan penghijauan;15. Evaluasi hasil pengujian

pengembangan 13. Data luas kawasan hutan dan laboratorium.pengetahuan dan hutan kota;ketrampilan sumber dayamanusia di bidang 14. Data Ruang Terbuka Hijau

pertanian tanaman pangan (RTH) di Provinsi DKI Jakarta;

dan hortikultura, 15. Data Industri kehutanan danpeternakan, perikanan, jasa pemanfaatan hasil hutan;kelautan dan kehutanan;

16. Data hasil hutan kayu dan hasil6. Pengendalian kesehatan hutan non kayu di Provinsi DKI

hewan dan perlindungan Jakarta;sumber daya kelautan,

17. Informasi penatausahaan hasilperikanan, peternakan,pertanian tanaman pangan hutan di DKI Jakarta;

dan hortikultura; 18. Informasi proses perijinan

7. Pengembangan teknologi usaha sarang burung wallet;

pertanian tanaman pangan 19. Data ketahanan pangan;

70

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumdan hortikultura, 20. Data potensi kelautan;peternakan, perikanan,

21. Bentuk dan jenis fasilitasikelautan dan kehutanan;

pemasaran hasil pertanian,8. Perlindungan masyarakat tanaman pangan dan

terhadap bahaya yang hortikultura, peternakan,ditimbulkan oleh bahan perikanan, kelautan danasal hewan, pangan dan kehutanan;ikan; 22. Bentuk dan jenis fasilitasi

9. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kerjasamapengendalian rekomendasi antar komunitas usahadan/ atau perizinan usaha pertanian, tanaman pangan dandi bidang pangan, hortikultura, peternakan,hortikultura, peternakan, perikanan, kelautan danperikanan, kelautan dan kehutanan;kehutanan; 23. Informasi retribusi;

10. Pengujian dan 24. Perjanjian dengan pihak ketiga;pengawasan mutu dibidang peternakan, 25. Data nama perusahaanperikanan, pertanian, pemegang izin usaha di bidangkehutanan dan kelautan; pangan, hortikultura,

11. Pengoordinasian,peternakan, perikanan,

pemantauan dankelautan dan kehutanan;

pengendalian ketersediaan 26. Hasil pengujian dandan kecukupan bahan pengawasan mutu di bidangpangan dalam rangka peternakan, perikanan,ketahanan pangan; pertanian, kehutanan dan

12. Pengelolaan sistemkelautan;

informasi bidang 27. Data pemasaran hasilpeternakan, perikanan, pertanian, tanaman pangan dankelautan, pertanian, hortikultura, peternakan,kehutanan, dan ketahanan perikanan, kelautan dan

71

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpangan; kehutanan;

13. Pengawasan dan 28. Penerimaan retribusi pertanian,pengendalian peredaran tanaman pangan danbenih, bibit, komoditas dan hortikultura, peternakan,olahan hasil pertanian, perikanan, kelautan dantanaman pangan dan kehutanan.hortikultura, peternakan,perikanan, kelautan dankehutanan;

14. Fasilitasi pemasaran hasilpertanian, tanaman pangandan hortikultura,peternakan, perikanan,kelautan dan kehutanan;

15. Pembinaan danpengembangan tenagafungsional dan teknis dibidang pertanian, tanamanpangan dan hortikultura,peternakan, perikanan,kelautan dan kehutanan;

16. Fasilitasi pengembangankerjasama antar komunitasusaha pertanian, tanamanpangan dan hortikultura,peternakan, perikanan,kelautan dan kehutanan;

17. Pengelolaan TamanMargasatwa Ragunan;

18. Penyelenggaraanstandarisasi di bidang

72

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpertanian, tanaman pangandan hortikultura,peternakan, perikanan,kelautan dan kehutanan;

19. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan danpertanggun~awaban

penerimaan retribusi dibidang pertanian, tanamanpangan dan hortikultura,peternakan, perikanan,kelautan dan kehutanan;

20. Perlindungan dankonservasi hutan kota,hutan lindung, ekosistemlaut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

21. Penegakan peraturanperundang-undangan dibidang pertanian, kelautandan kehutanan;

22. Penyediaan,penatausahaan,penggunaan, pemeliharaandan perawatan prasaranadan sarana kerja pertanian,kelautan dan kehutanan;


73

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum24. Pengelolaan kepegawaian,

keuangan, barang danketatausahaan DinasKelautan dan Pertanian;dan


26. Oinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. UU No. 14 Tahun

pembinaan, pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; 2008 tentangperlindungan, dan dan anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Keterbukaanpengembangan, Koperasi, Usaha Mikro, Barang/ Jasa; audit;

Informasi Publik,Pengawasan dan Kecil dan Menengah, dan Pasal 17 huruf b;Pengendalian koperasi, Perdagangan; 3. Data pertumbuhan ekonomi 3. Lembar Disposisi Surat Masukusaha mikro, kecil dan 2. Perumusan kebijakan

berdasarkan kontribusi Koperasi dan Keluar; 2. Undang-Undangmenengah, dan

teknis pelaksanaan tugasdan UMKM; 4. Perbal Surat Keputusan; Republik Indonesia

perdagangan. 4. Data hasil pengawasan barang Nomor 14 Tahunkoperasi, usaha mikro,

beredar;5. Usulan Baperjab; 2008 Tentang

kecil dan menengah, 6. Nota dinas; Keterbukaanperdagangan dan 5. Data nama perusahaan Informasi Publik,

perpasaran; pemegang SIUP/ TDP dan SKA; 7. Laporan hasil rapat; Pasal 17 huruf c;

3. Pembinaan dan 6. Prosedur dan persyaratan 8. Permintaan salinan SIUP haruspermohonan izin usaha atas dasar permohonan pihak 3. Undang-Undang

pengawasan usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan yang berwajib/ berwenang; Republik IndonesiaNomor 14 Tahun

74

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumperdagangan barang dan menengah dan perdagangan 9. Identitas pemohon SIUP/ TOP 2008 Tentangjasa, koperasi, usaha barang dan jasa; dan SKA; Keterbukaan

mikro, kecil dan menengah, 7. Data harga kebutuhan sembilan 10. Data hasil pemantauan danInformasi Publik,

perdagangan dan bahan pokok; pengawasan standar dan mutuPasal 17 huruf h;

perpasaran; 8. Data ketersediaan sembilan barang dan jasa;4. Undang-Undang

4. Pembinaan dan bahan pokok; 11. Data hasil pengawasan dan Republik Indonesia

pengawasanterhadap 9. Prosedur dan tata cara pemeriksaan kemetrologian; Nomor 14 Tahun

pertumbuhan dan pengujian alat ukur, takar, 12. Data hasil pemeriksaan terhadap 2008 Tentang

perkembangan usaha timbangan dan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan KeterbukaanInformasi Publik,koperasi, usaha mikro, perlengkapannya yang Menengah, dan PerdaganganPasal 17 huruf i.kecil dan menengah dan dilakukan oleh Balai Metrologi; yang bermasalah.

perdagangan barang dan10. Data hasil bimbingan teknis danjasa;

penyuluhan di bidang koperasi,5. Pemantauan dan usaha mikro, kecil dan

pengawasan ketersediaan, menengah dan perdagangandistribusi, harga, standar barang dan jasa;

dan mutu barang dan jasa 11. Data hasil pembinaan danserta perlindungan pengembangan perkoperasian,konsumen; usaha mikro, kecil dan

6. Pembinaan kemetrologian,menengah dan perdagangan;

pengawasan, pemeriksaan 12. Data fasilitas yang diberikan

dan pengujian alat ukur, kepada Koperasi, UMKM;

takar, timbang dan 13. Prosedur dan tata caraperlengkapannya, serta Pelayanan rekomendasi,barang dalam keadaan sertifikasi dan/ atau perizinanterbungkus; koperasi, usaha mikro, kecil dan

7. Penyelenggaraan menengah, dan perdagangan;

bimbingan teknis dan 14. Data dan bentukpenyuluhan di bidang Pengembangan dan

koperasi, usaha mikro, penyelenggaraan promosi

75

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkeeil dan menengah dan perkoperasian, usaha mikro,perdagangan barang dan kecil dan menengah, dan

jasa; perdagangan;

8. Perlindungan, pembinaan 15. Data jumlah penerimaan

dan pengembangan retribusi.

perkoperasian, usaha.mikro, keeil dan menengahdan perdagangan;

9. Fasilitasi pengembangankemitraan usaha mikro,keeil dan menengah dankoperasi dan/ atau denganperusahaan besar;

10. Pelayanan pembinaan dan.pengendalianrekomendasi, sertifikasidan/ atau perizinankoperasi, usaha mikro,keeil dan menengah, danperdagangan;

11. Pengembangan danpenyelenggaraan promosiperkoperasian, usahamikro, keeil dan menengah,dan perdagangan;

12. Pemungutan,penatausahaan,penyetoran, pelaporan, danpertanggunillawabanpenerimaan retribusi di

76

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumbidang koperasi, usahamikro, kecil dan menengah,dan perdagangan.

27. Oinas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan urusan 1. Pembinaan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

keolahragaan dan pengembangan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiakepemudaan keolahragaan dan 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 14 Tahun

kepemudaan; Barang/ Jasa; audit;2008 TentangKeterbukaan2. Pemassalan, pembibitan 3. Pelaksanaan kegiatan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,dan peningkatan prestasi keolahragaan dan kepemudaan dan Keluar; Pasal 17 huruf c;olahraga; baik tingkat Kecamatan, Kota

3. Pemungutan, Administrasi, Provinsi, Nasional4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

penatausahaan, dan International yang 5. Usulan Baperjab; Republik IndonesiaNomor 14 Tahunpengelolaan, pelaporan dilaksanakan oleh Dinas 6. Nota dinas; 2008 Tentangdan pertanggungjawaban Olahraga dan Pemuda;

penerimaan retribusi 7. Laporan hasil rapat. Keterbukaan4. Data Sarana dan Prasarana Informasi Publik,

keolahragaan dan Olahraga dan Pemuda di bawah Pasal 17 huruf h;kepemudaan. pengelolaan Dinas Olahraga danPemuda; 3. Undang-Undang

Republik Indonesia5. Data organisasi keolahragaan Nomor 14 Tahun

dan kepemudaan di bawah 2008 Tentangkoordinasi Dinas Olahraga dan KeterbukaanPemuda; Informasi Publik,

77

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum6. Informasi tarif retribusi Pasal 17 huruf i.

keolahragaan dan kepemudaanpada sarana dan prasarana yangdikelola Dinas Olahraga danPemuda.

28. Oinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Penyelenggaraan 1. Pembinaan, pengawasan, 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

Industri dan Energi. pengendalian dan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiapengembangan usaha 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 15 Tahunindustri dan energi; Barangl Jasa; audit;

2004 tentangPemeriksaan

2. Penelitian geologi 3. Peraturan-peraturan yang 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Pengelolaan danperkotaan dan berhubungan dengan perizinan dan Keluar; Tanggung Jawabpengembangan rancang bidang Industri dan Energi; Keuangan Negara.bangun, perekayasaan, alih 4. Perbal Surat Keputusan;teknologi dan penerapan 4. Renstra Dinas, LAKIP, Laporan 5. Usulan Baperjab; 2. Undang-Undangteknologi tepat guna Tahunan; Republik Indonesiadibidang industri dan energi 5. Tupoksi dan Profil Dinas;

6. Nota dinas; Nomor 14 Tahuntermasuk energi 7. Laporan hasil rapat; 2008 Tentangterbarukan; 6. Rencana Kerja Dinas; Keterbukaan

3. Penataan dan penyerasian 7. Surat Keputusan, Instruksi,8. Dokumen Proses Pelelangan Informasi Publik,

pencahayaan kota; Surat Edaran;yang belum selesai. Pasal 17 huruf c;

4. Pemungutan, 8. Standar Operasional Prosedur 3. Undang-Undang

penatausahaan, (SOP); Republik IndonesiaNomor 14 Tahun

penyetoran, pelaporan dan 9. Jenis dan persyaratan perizinan; 2008 Tentangpertanggun~awaban

penerimaan retribusi di 10. Mekanisme perizinan usaha di Keterbukaan

78

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumBidang Industri dan Energi. bidang Industri dan Energi; Informasi Publik,

11. Surat Perjanjian KerjasamalPasal 17 huruf h;

Kontrak; 4. Undang-Undang

12. Laporan keuangan;Republik IndonesiaNomor 14 Tahun

13. Data penurunan tanah di 2008 Tentangwilayah Provinsi DKI Jakarta; Keterbukaan

14. Data pembangunan Sumur Informasi Publik,

Resapan; Pasal 17 huruf i.

15. Data penggunaan energiterbarukan;

16. Data retribusi usaha Migas;

17. Data industril usaha Migas(SPBG/SPBU) ketenagalistrikan(Genset);

18. Data existing Bidang Industridan Energi;

19. Data pertumbuhan usahaindustri, termasuk industri kecildan menengah;

20. Data retribusi usaha industri;

21. Data lampu PJU terpasang;

22. Data kWH Meter PJUterpasang;

23. Data tagihan rekening PJU;

24. Data retribusi pelayananperbekalan dan peralatan PJU(Mobil Tangga).

29. Oinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi OKI Jakarta

79

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan rencana 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

Pengelolaan Rumah strategis Unit Pengelola Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

Susun Rumah Susun;2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahun

2. Pemantauan, monitoring, Barangl Jasa; audit;2008 Tentang

(Sesuai Pergub Nomor dan evaluasi kelayakanKeterbukaan

143 Tahun 2010 tentang penghunianl penggunaan3. Data dan Informasi 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,

Ketersediaan Unit Rumah Keluar; Pasal 17 huruf c;Pembentukan Organisasi rumah susun;

Susun Sederhana Sewa;dan Tata kerja Unit 3. Pengelolaan retribusi

4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

Pengelola Rumah Susun) penghunianl penggunaan4. Informasi Tarif Sewa Rumah

5. Usulan Baperjab; Republik IndonesiaSusun Sederhana Sewa; Nomor 14 Tahun

rumah susun; 6. Nota dinas; 2008 Tentang5. Data dan Informasi Sarana dan4. Pelaksanaan Prasarana Rumah Susun yang 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaan

pengembangan teknis Informasi Publik,pengelolaan rumah susun;

difasilitasi; 8. Informasi identitas penghuni Pasal 17 huruf e;

5. Pemeliharaan dan6. Informasi persyaratan sewa unit rumah susun;

3. Undang-Undangperawatan kebersihan,

hunian rumah susun; 9. Informasi perhitungan Tarif Sewa Republik Indonesiakeindahan, dan keamanan 7. Informasi Tata Tertib Rumah Susun; Nomor 14 Tahunlingkungan rumah susun; Penghunian Rumah Susun; 1O.lnformasi biaya Pemeliharaan dan 2008 Tentang

6. Pelaksanaan inventarisasi 8. Informasi Lokasi Rumah Susun; Perawatan Rumah Susun; Keterbukaan

dan seleksi para calon Informasi Publik,

penghuni rumah susun;9. Informasi Tipe Hunian; 11.Data Proses Perencanaan; Pasal 17 huruf h;

7. Pelaksanaan bimbingan,10. Informasi Prosedur Penertiban; 12.Dokumen Surat Izin Perumahan; 4. Undang-Undang

penyuluhan dan konsultasi 11. Peraturan Perundang-undangan 13. Dokumen Buku Tanda Pemilikan Republik Indonesia

teknis bagi calon atau tentang perumahan; Perumahan (BTPP); Nomor 14 Tahun

penghuni rumah susun; 12. Data jumlah penghuni rumah 14.Dokumen Anggaran Dasar (AD)2008 TentangKeterbukaan

8. Pengawasan, susun; dan Anggaran Rumah Tangga Informasi Publik,pengendalian, dan 13. Penerimaan Retribusi Sewa

(ART) Rumah Susun); Pasal 17 huruf i;penertiban penghunianl Rumah Susun; 15.Dokumen Penghunian Tanpa Hak; 5. Untuk Point 9 danpenggunaan satuan rumahsusun baik dari seQi 14. Peraturan-peraturan tentang 16.Dokumen Pelaksanaan 10 masuk ke Jenis

80

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumperuntukan maupun dari Perencanaan Bangunan Pengosongan Tanpa Hak; Informasi yangsegi status haknya; Gedung Pemerintahan; 17.Rencana awal pembelian tanah; dikecualikan

dikarenakan untuk9. Pengelolaan prasarana dan 15. Tahapan Asistensi & 18.Rencana awal pembebasan lahan peraturannya

sarana rumah susun. Pengesahan Gambar; untuk pembangunan perumahan; masih dalam(Sesuai Pergub Nomor 143 16. Project-project inhouse: 19.Penawaran tanah; prosesTahun 2010) a. Pembangunan Gedung pembahasan

DPRD;20. Musyawarah Harga; dengan dewan.

21. Pelepasan Hak/ Pembayaran; Untuk saat ini2. Menyelenggarakan Pergub Nomor 139/ 2009 b. Pembangunan Islamic masih

Perumahan, permukiman tentang Organisasi dan Tata Center; 22. Sertifikat. menggunakan data

dan pembinaan teknis Kerja Dinas Perumahan dan c. Pembangunan Gedung Dinas yang lama.

Gedung Pemerintah Gedung Pemda. Kesehatan;Daerah. d. Pembangunan Gedung

Rancho Indah.3. Melaksanakan Pergub Nomor 139/ 2009

Penyusunan Kebijakan tentang Organisasi dan Tata 17. Project-project outhouse:Teknis dalam hal Kerja Dinas Perumahan dan a. Pembangunan Kantor LurahPengadaan lahan, Gedung Pemda. dan Camat;Pembangunan

b. Pembangunan GedungPerumahan danPerawatan Rumah Sekolah;

Susun: c. Pembangunan Puskesmas;

a. Melaksanakan d. Pembangunan Balai Warga,Dokumen dll.PelaksanaanAnggaran (DPA) 18. Persyaratan perencanaan

Bidang Bangunan (untuk Konsultan):

Perumahan sesuai a. Surat Pengantar dari KPA,dengan lingkup Kepala Dinas;tugasnya;

b. Advice Planning;b. Menyiapkan

pelaksanaan

81

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkoordinasi pengadaan c. Peil Banjir;lahan untuk

d. Sondir.perumahan;

Melakukan penelitian 19. Peraturan-peraturan tentangc.perumahan dan permukiman;legal aspek

pengadaanlahan 20. Peraturan-peraturan tentanguntuk pembangunan rumah susun;perumahan; 21. Program kegiatan Dinas

d. Melakukan Perumahan dan Gedungpembebasan lahan Pemda;untuk pembangunan 22. Pelayanan penghunianperumahan; perumahan;

e. Melaksanakan 23. Protap pelayanan penghuniankoordinasi dankerjasama dengan

perumahan dan rumah susunsederhana sewa yang dibangun

berbagai pihak dalam Dinas Perumahan dan Gedungpengadaanlahan Pemda;untuk pembangunanperumahan; 24. Persyaratan surat izin

f. Menyiapkanperumahan;

pelaksanaan 25. SKI Izin Prinsip Gubernur;koordinasi 26. Program Pembangunan Rumahpembangunan Susun;perumahan;

Melaksanakan27. Hasil Pembangunan Rumah

g. Susun;PembangunanPerumahan; 28. Lokasi Pembangunan Rumah

h. Memonitor danSusun;

mengevaluasi 29. Lokasi Perbaikan Rumahpelaksanaan Susun;konstruksi

82

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpembangunan 30. Data jumlah lokasi yang sudahperumahan; dibebaskan untuk perumahan;

i. Menyiapkan 31. Data jumlah lahan yang sudahpelaksanaan dibebaskan untuk perumahan.koordinasi perawatandan perbaikanbangunan rumahsusun;

j. Melaksanakanperawatan danperbaikan rumahsusun.

4. Melaksanakan Pergub Nomor 139/ 2009perencanaan penataan tentang Organisasi dan TataIingkungan perumahan Kerja Dinas Perumahan dandan permukiman, Gedung Pemda.melaksanakan,mengawasi,mengendalikanpembangunanperumahan danpelayanan ataspenghunian perumahan,melaksanakanperencanaan,pengawasan, bimbinganteknis pengawasanpembangunan perawatanbangunan gedungpemerintah daerah diwilayah KotaAdministrasi.

30. Oinas Tata Ruang Provinsi OKI Jakarta

83


perencanaan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiapemanfaatan dan Kerja dan Anggaran Dinas 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahunpengendalian tata ruang Tata Ruang; Barang/ Jasa; audit;

2008 Tentangserta penyelenggaraan Keterbukaanurusan pertanahan;

2. Perumusan kebijakan 3. Kontrakl perjanjian dengan pihak 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,teknis pelaksanaan ketiga dan Keluar; Pasal 17 huruf c;

2. Mengkaji dan penyelenggaraan tugasmengevaluasi serta perencanaan, pemanfaatan 4. RTRW (Rencana Tata Ruang 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangmerencanakan fasilitas dan pengendalian tata Wilayah); 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesiasosial dan fasilitas umum ruang kota serta 5. UDGL (Panduan Rancang Kota); Nomor 14 Tahunserta penyediaan ruang penyelenggaraan urusan 6. Nota dinas; 2008 Tentangbagi kegiatan sektor pertanahan; 6. Peraturan-peraturan 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaaninformal; ketataruangan. Informasi Publik,

3. Perencanaan tata ruang 8. Kepemilikan menara Pasal 17 huruf h;3. Mengkaji dan kota; 7. RDTR (Rencana Detail Tata Telekomunikasi Makrocell.

mengevaluasi serta 4. Pemanfaatan tata ruangRuang Kecamatan)/ RRTRWC 3. Undang-Undang

merencanakan (Rencana Rinci Tata Ruang 9. Letak server; Republik Indonesiapenyediaan ruang

kota; Wilayah Kecamatan); Nomor 14 Tahun10. IP Address;terbuka publik, ruang 5. Pemanfaatan dan 8. Master Plan; 2008 Tentangterbuka non hijau, ruang pengendalian tata ruang 11. Source code aplikasi sistem Keterbukaanuntuk mitigasi bencana kota; 9. Lembar Rencana Kota skala informasi. Informasi Publik,dan ruang keselamatan 6. Fasilitasi penyelesaian

1:1000; 12. Proses pengadaan barang dan Pasal 17 huruf i.serta sarana sengketa tanah garapan; 10.Rencana Trace Infrastruktur; jasa.pelengkapnya;

4. Melakukan koordinasi7. Fasilitasi pengadaan tanah 11. Rencana Trace Utilitas Kota;

perencanaanuntuk kepentingan umum; 12.Pola persebaran menara

pemanfaatan dan 8. Pelayanan di bidang tata Telekomunikasi Makrocell;

pengendalian ruang kota dan pertanahan; 13.Data menara telekomunikasipemanfaatan sarana 9. Penyelenggaraan sistem Makrocell.kota dengan unit terkait; informasi tata ruang kota 14.Jenis dan penggunaan

5. Menyusun standardisasi dan pertanahan;

84

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumsarana kota. 10. Pemungutan, bangunan;

penatausahaan, 15.lntensitas bangunan;penyetoran, pelaporan danpertanggun~awaban 16.Status kepemilikan;pelaksanaan tugas dan 17. Data peruntukan pemanfaatanfungsi, penerimaan retribusi tata ruang;tata ruang kota danpertanahan; 18.Rencana peruntukan dan

11. Pembinaan danintensitas bangunan.

pengembangan tenaga 19.Data jumlah sengketa tanah yangfungsional dan tenaga telah terselesaikan;teknis bidang tata ruang 20.Jenis dan prosedur pelayanankota dan pertanahan; ketataruangan;

12. Pengembangan kawasan 21.Status berkas permohonan;sentra primer;

13. Penyediaan,22. Data lokasi dan luas RTH

existing;penatausahaan,penggunaan, pemeliharaan 23. Peta Dasar;dan perawatan prasarana 24. Persyaratan Surat Izindan sarana tata ruang dan Peruntukan Penggunaan Tanahpertanahan; (SIPPT);

14. Pemberian dukungan 25.Surat Izin Peruntukanteknis kepada masyarakat Penggunaan Tanah (SIPPT);dan daerah;

26. Peta Lembar Rencana Kota15. Pengelolaan kepegawaian, (LRK);

keuangan, barang danketatausahaan Dinas Tata 27. Koordinat KP/ BM;

Ruang;dan 28.lnformasi retribusi tata ruang;

16. Pelaporan dan 29. Penerimaan retribusi tata ruang;pertanggungjawaban

30. Data dan informasi tentangpelaksanaan tugas danUrban Design Guide Line

85

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumfungsi. (UDGL);

31. MasterPlan sentra primer.

31. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Memelihara dan 1. Penyusunan Rencana 1. Rencana Ke~a dan Anggaran 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Peraturan Daerah

menyelenggarakan Kerja dan Anggaran (RKA) (RKA) dan Dokumen keuangan daerah; Nomor 10 Tahun

ketenteraman dan dan Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2. Laporan keuangan sebelum di2008 tentang

ketertiban umum serta Anggaran (DPA) Bagian Satuan Polisi Pamong Praja; audit; Organisasi

menegakkan PeraturanTata Usaha; 2. Dokumen Pelaksanaan

Perangkat Daerah;3. Lembar Disposisi Surat Masuk

Daerah dan Peraturan 2. Pelaksanaan Dokumen Anggaran (DPA) Satuan Polisi dan Keluar; 2. Undang-UndangGubernur Pelaksanaan Anggaran Pamong Praja Kota

Republik Indonesia(DPA) Bagian Tata Usaha; Administrasil Kabupaten 4. Perbal Surat Keputusan;Nomor 14 Tahun

3. Perumusan kebijakan Administrasi; 5. Usulan Baperjab; 2008 Pasal 17teknis pelaksanaan 3. Rencana Umum Pengadaan 6. Nota dinas; Huruf c;penyelenggaraan Barangl Jasa;ketenteraman dan 4. Peraturan Perundang-undangan

7. Laporan hasil rapat 3. Undang-Undangketertiban umum,

tentang Satpol PP; 8. Biodata Pegawai beserta Republik Indonesiapenegakan peraturan Keluarga Pegawai Pemerintah Nomor 14 Tahundaerah dan peraturan 5. Pedoman dan petunjuk teknis Provinsi OKI Jakarta dalam bentuk 2008 Pasal 17 hurufgubernur; ketertiban masyarakat, Dokumenl Berkasl Arsip h',

4. Pelaksanaan ketenteramanprasarana dan sarana kota serta (hardcopy) maupun softcopy;

dan ketertiban umum sertateknis penanganan pengaduan 4. Undang-Undang

penegakan peraturanmasyarakat, dan penyuluhan; 9. Usting Gaji Pegawai Pemerintah Republik Indonesia

Provinsi DKI Jakarta; Nomor 14 Tahundaerah dan peraturan 6. Data hasil kegiatan penyuluhan2008 Pasal 17 hurufgubernur; kepada masyarakat sesuai 10. Perbal Tindak Lanjut Pelanggarani'Disiplin PeQawai Pemerintah ,

86

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum5. Pelaksanaan kebijakan dengan bidang tugasnya; Provinsi OKI Jakarta; 5. Undang-Undang

pemeliharaan dan 7. Data hasil pengembangan peran 11. Biodata Pegawai PemerintahRepublik

penyelenggaraan masyarakat dalam ketenteraman Provinsi OKI Jakarta yangIndonesia Nomor

ketenteraman dan 14 Tahun 2008ketertiban umum;

dan ketertiban umum serta melanggar disiplin dan dijatuhiPasal 17 huruf i;

penegakan Peraturan Oaerah hukuman disiplin;6. Pelaksanaan koordinasi dan Peraturan Gubernur; 12. Ookumen Surat Panggilan 6. Peraturan

pemeliharaan dan 8. Laporan Hasil Penelitian dan Pegawai yang mendapat Pemerintahpenyelenggaraan pengembangan peran hukuman disiplin; Nomor 10 Tahunketenteraman danketertiban umum serta

masyarakat dalam ketenteraman 13. Ookumen Berita Acara 1983 jo Peraturan

penegakan peraturandan ketertiban umum serta Pemeriksaan Pegawai yang Pemerintahpenegakan Peraturan Oaerah Nomor 45 Tahun

daerah dan peraturan dan Peraturan Gubernur;mendapat hukuman disiplin;

1990 tentang Izingubernur dengan aparat 14. Ookumen Laporan Hasil Perkawinan dankepolisian negara , penyidik 9. Data hasil pengawasan dan Pemeriksaan Pegawai yang Perceraian bagipegawai negeri sipil pengendalian terhadap mendapat hukuman disiplin; Pegawai Negeri(PPNS) dan/atau aparatur ketertiban masyarakat,lainnya; prasarana dan sarana 15. Surat Keputusan Hukuman Sipil;

7. Pengawasan terhadapperkotaan. serta menangani Oisiplin;

7. Peraturanmasyarakat agar mematuhi

penyelesaian sengketa dan 16. Biodata Pegawai Satpol PP Pemerintahdan metaati peraturan

pengaduan masyarakat; Provinsi OKI Jakarta yang Nomor 53 Tahundaerah dan peraturan 10. HasH penelitian dan mengajukan izin perceraian atau 2010 tentanggubernur; pengembangan peran perkawinan lebih dari satu; Oisiplin Pegawai

8. Pelaksanaan fungsimasyarakat dalam ketenteraman 17. Ookumen Surat Panggilan Negeri Sipil.

perlindungan masyarakat;dan ketertiban umum serta Pegawai yang mendapatkan izin/penegakan Peraturan Oaerah penolakan perceraian lebih dari

9. Pembinaan dan dan Peraturan Gubernur; satu;pengembangan PPNS 11. Pedoman juknis pelaksanaanSatpol PP; operasi penertiban dan

18. Oaftar nilai OP-3 PNS;

10. Pemberian dukungan penegakan peraturan protokoler 19. Dokumen Berita Acarateknis kepada masyarakat dan objek vital serta kerja sama Pemeriksaan Pegawai yangdan perangkat daerah; dengan aparat ketertiban dan mendapatkan izin/ penolakan

11. Penyediaan, instansi terkait; perceraian atau perkawinan lebih

87

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpenatausahaaan, 12. Data operasi penegakan dari satu;penggunaan, peraturan; 20. Dokumen Laporan Hasilpemeliharaan, dan 13. Pelaksanaan operasional Pemeriksaan Pegawai yangperawatan prasarana dan penertiban serta kerjasama mendapatkan izinl penolakansarana kerja; antar aparat penertiban; perceraian atau perkawinan lebih

12. Pengelolaan kepegawaian, 14. Hasil penyelidikan, penyidikan dari satu;keuangan, barang,dan dan pengajuan berkas perkara 21. Strategi teknis Ketertibanketatausahaan satpol pp; pelanggaran Perda untuk Masyarakat, Prasarana dan

13. Pelaporan dan diadukan ke pengadilan; Sarana Kota;pertanggunruawaban 15. Standar kompetensi Satuan 22. Laporan berkaitan dengan tugaspe~ksanaantugasdan Polisi Pamong Praja dan dan fungsi Bidang Ketertibanfungsi. Perlindungan Masyarakat; Masyarakat dan Sarana Kota;

16. Data hasil diklat Pembentukan 23. Laporan pertanggungjawabanPolisi Pamong Praja Tingkat pelaksanaan tugas dan fungsiDasar; Bidang Ketertiban Masyarakat dan

17. Data hasil diklat pembentukan Sarana Kota;

Polisi Pamong Praja Tingkat 24. Proses penyelidikan danLanjutan; penyidikan;

18. Data hasil kegiatan Mental, Fisik 25. Hasil pelaksanaan koordinasidan Disiplin (MFD); kerjasama aparat ketertiban dan

19. Data hasil diklat Scuba Diving instansi terkait lainnya;

Dasar; 26. Data Identitas nama perusahaan

20. Data hasil diklat Scuba Diving yang memiliki izin Undang-

Lanjutan; Undang Gangguan.

21. Data hasil kegiatan sosial;

22. Data hasil monitoring danevaluasi kegiatan-kegiatanPemolisian masyarakat bagiAparat;

88

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum23. Data hasil monitoring melalui

CCTV seluruh kejadian baikbanjir, tawuran maupun bencanasosial;

24. Pedoman, petunjuk teknisperlindungan masyarakat,kesiagaan, pengerahan,pengendalian danpenanggulangan bencana;

25. Data hasil pendayagunaanSatuan PerlindunganMasyarakat dan potensimasyarakat;

26. Data hasil pemetaan daerahrawan bencana dan gangguansosial.

27. Pedoman petunjuk teknis danpengadministrasi perizinantempat usaha;

28. Pedoman petunjuk teknispenentraman, penertiban danpengawasan tempat usaha,termasuk usaha hiburan danrekreasi;

29. Pedoman petunjuk teknispenentraman, penertiban danpengawasan tempat usaha,termasuk usaha hiburan danrekreasi;

30. Tarif retribusi Undang-Undang

89

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumGangguan;

31. Surat Ketetapan RetribusiDaerah;

32. Surat Tugas;

33. Surat Teguran (Peringatan I, IIdan III);

34. Data penutupan tempat usaha;

35. Data nama perusahaan yangmemiliki izin Undang-UndangGangguan;

36. Data pencabutan Izin usaha;

37. Persyaratan permohonan IzinBaru;

38. Persyaratan permohonan DaftarUlang;

39. Persyaratan permohonan BalikNama;

40. Data foto-foto tempat usahayang melanggar;

41. Surat Penolakan terhadappemohon Izin Usaha;

42. Surat Penyegelan I PenutupanTempat Usaha;

43. Surat Pencabutan Izin Usaha;

44. Penerimaan Retribusi Daerahperkegiatan di Bidangpenoendalian dan Pengawasan

90

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumTempat Usaha.

32. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Tupoksi Biro Tata Untuk menyelenggarakan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

Pemerintahan: tugasnya Biro Tata Anggaran (DPA); keuangan daerah; RepublikPemerintahan mempunyai 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Indonesia NomorBiro Tata Pemerintahan fungsi: Barangf Jasa; audit;

14 Tahun 2008

mempunyai tugas 1. Penyusunan, danTentang

melaksanakan pelaksanaan rencana kerja3. Peraturan yang berkaitan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Keterbukaan

dengan penyelenggaraan dan Keluar; Informasi Publik,perumusan kebijakan dan anggaran Biro Tata pemerintahan, antara lain: Pasal 17 huruf c;serta mengoordinasikan, Pemerintahan; 4. Perbal Surat Keputusan;

memantau, mengevaluasi 2. Perumusan kebijakana. Pergub tentang Tupoksi 5. Usulan Baperjab; 2. Undang-Undang

Walikotaf Bupati, Republikdan membina administrasi kependudukan,

Kecamatan dan Kelurahan; 6. Nota dinas; Indonesia Nomorpelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran

14 Tahun 2008administrasi dan bencana, kesatuan b. Pergub tentang RTf RW, 7. Laporan hasil rapat;

Tentangkependudukan, bangsa, politik, perlindungan LMK, dan Dewan Kota; 8. Hasil monitoring pembinaan Keterbukaanpenanggulangan

masyarakat, ketentraman c. Pergub tentang jumlah dan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Publik,

kebakaran dan bencana,ketertiban, penegakan Luas wilayah; Pasal 17 huruf h;peraturan perundang- 9. Perjanjian ke~asama yang belum

kesatuan bangsa, politik, undangan daerah, d. Data nama pejabat ditetapkan. 3. Undang-Undangperlindungan kerjasama dalam negeri, Kecamatan dan Kelurahan; Republik

masyarakat, dan kota administrasif e. Data jumlah RTf RW per Indonesia Nomor

ketentraman, ketertiban, kabupaten administrasi; kelurahan; 14 Tahun 2008

penegakan peraturan 3. PengoordinasianTentang

f. Data anggota LMK; Keterbukaanperundang-undangan pelaksanaan kebijakan

91

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumdaerah, kerjasama dalam administrasi kependudukan, g. Data perjanjian kerjasama Informasi Publik,negeri, dan kota penanggulangan kebakaran antar kota dan daerah; Pasal 17 huruf i.

administrasi/ kabupaten dan bencana, kesatuan (Sesuai UU No. 14 Tahun

administrasi. bangsa, politik, perlindungan 2008 Pasal 11 ayat 1 hurufmasyarakat, ketentraman, e)ketertiban, penegakan h. Data nama provinsi atauperaturan perundang- kota yang melakukanundangan daerah, kerjasama dengankerjasama dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKIdan kota administrasi/ Jakarta, dan bidang yangkabupaten administrasi; dikerjasamakan;

4. Pembinaan pelaksanaan i. Persyaratan dan prosedurtugas pemerintahan di kota permohonan izin penelitian;administrasi/ kabupatenadministrasi; j. Data pelaksana tugas

5. Pemantauan dan evaluasidekonsentrasi dan tugas

pelaksanaan kebijakanpembantuan.

administrasi kependudukan,penanggulangan kebakarandan bencana, kesatuanbangsa, politik, perlindunganmasyarakat, ketentraman,ketertiban, penegakanperaturan perundang-undangan daerah,kerjasama dalam negeri,dan kota administrasi/kabupaten administrasi;

6. Fasilitasi penyelenggaraankerjasama dalam negeri;

7. Penelitian, pengkajian, danpenyaiian bahan

92

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpengembangan wilayah;

8. Pengoordinasianpelaksanaan tugasdekonsentrasi dan tugaspembantuan;

9. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang,danketatausahaan Biro TataPemerintahan; dan


33. Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta


penyusunan, penyerasian, pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

penyelarasan, dan anggaran Biro Hukum; 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

harmonisasi, 2. Penyiapan, perumusan, Barang/ Jasa; audit;2008 tentangKeterbukaan

pengundangan, publikasi penyusunan, penyelarasan, 3. Peraturan perundang-undangan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,dan dokumentasi harmonisasi dan pusat; Keluar; Pasal 17 huruf a;peraturan perundang- pengundangan peraturan

perundang-undangan 4. Peraturan perundang-undangan 4. Perbal Surat Keputusan;undangan daerah, serta daerah; daerah; 2. Undang-Undang

pemberian pertimbangan, 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

bantuan, perlindungan, 3. Penelitian, pengembangan 5. Data penyesuaian dan evaluasi 6. Nota dinas; Nomor 14 Tahun2008 Tentanq

93

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpenelitian dan dan evaluasi hukum; naskah kerjasama; 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanpengembangan hukum. 4. Penyusunan dan evaluasi 6. Pendapat hukum mengenai 8. Perkara perdata dan TUN yang

Informasi Publik,

naskah kerjasama; kebijakan dalam belum ada putusan; Pasal 17 huruf c;

5. Pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan9. Surat bersifat individual (personal); 3. Undang-Undang

peraturan perundang- daerah;Republik Indonesia10. Hasil penyidikan pegawai negeri

undangan daerah; 7. Data jumlah sengketa tanah; sipil. Nomor 14 Tahun

6. Publikasi peraturan 8. Data jumlah perkara umum dan 2008 Tentang

perundang-undangan TUN; KeterbukaanInformasi Publik,daerah;

9. Pelaksanaan program Biro Pasal 17 huruf h;7. Penyelenggaraan Hukum. 4. Undang-Undang

kepustakaan hukum; Republik Indonesia

8. Pemberian pertimbangan, Nomor 14 Tahun

bantuan dan perlindungan 2008 Tentang

hukum KeterbukaanInformasi Publik,

kepada pimpinan, Pasal 17 huruf i.perangkat daerah danpegawai daerah;

9. Pengoordinasianpembinaan penyidikpegawai negeri sipil;

10. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan BiroHukum;


34. Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi OKI Jakarta

94

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar HukumMelaksanakan perumusan, 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangpembinaan, pemantauan dan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiaevaluasi kelembagaan, Kerja dan Anggaran (RKA)

2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di Nomor 17 Tahunketatalaksanaan, pelayanan Biro Organisasi dan Barangl Jasa; audit; 2003 tentangpublik, analisis jabatan, Tatalaksana; Keuangan Negara;analisis beban kerja dan 2. Perumusan kebijakan 3. Peraturan perundang-undangan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk

2. Undang-Undangpelaporan, pengelolaan penataan kelembagaan, mengenai penataan dan Keluar;Republik Indonesiakepegawaian Sekretariat ketatalaksanaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, 4. Perbal Surat Keputusan; Nomor 1 TahunDaerah, serta pelayanan publik, analisis pelayanan publik, analisis

pengoordinasian kebijakan jabatan, analisis beban jabatan, analisis beban kerja dan 5. Usulan Baperjab; 2004 tentangPerbendaharaanpengelolaan kepegawaian kerja dan pelaporan; pelaporan; 6. Nota dinas; Negara;dan sistem informasi daerah. 3. Pelaksanaan penataan 4. Peraturan perundang-undangan

kelembagaan, mengenai tata naskah dinas,7. Laporan hasil rapat. 3. Undang-Undang

ketatalaksanaan, kode, stempel, kop naskah dinas Republik Indonesiapelayanan publik, analisis dan papan nama Satuan Kerja Nomor 15 Tahunjabatan, analisis beban Perangkat Daerahl Unit Kerja 2004 tentangkerja dan pelaporan; Perangkat Daerah (SKPDI Pemeriksaan

4. Pembinaan kelembagaan, UKPD); Pengelolaan danketatalaksanaan, Tanggungjawabpelayanan publik, analisis 5. Peraturan perundang-und~ngan Keuangan Negara.jabatan, analisis beban mengenai pakaian dinas dan

4. Undang-Undangkerja dan pelaporan; atributnya;

Republik Indonesia5. Pemantauan 6. Peraturan perundang-undangan Nomor 14 Tahun

kelembagaan, mengenai standardisasi 2008 Tentangketatalaksanaan, perlengkapanl peralatan kerja Keterbukaanpelayanan publik, analisis dan penataan ruang kantor; Informasi Publik,jabatan, analisis beban Pasal 17 huruf c;kerja dan pelaporan; 7. Laporan akuntabilitas kinerja

6. Evaluasi kelembagaan, Sekretariat Daerah; 5. Undang-Undangketatalaksanaan, 8. Laporan penyelenggaraan Republik Indonesia

9S

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpelayanan publik, analisis Pemerintah Daerah. Nomor 14 Tahunjabatan, analisis beban 2008 Tentangkerja dan pelaporan; Keterbukaan

7. Penyusunan, pembinaan, Informasi Publik,pemantauan dan evaluasi Pasal 17 huruf h;tata naskah dinas, kode,

6. Undang-Undangstempel, kop naskah dinas

Republik Indonesiadan papan nama Satuan

Nomor 14 TahunKerja Perangkat Daerahl

2008 TentangUnit Kerja Perangkat

KeterbukaanDaerah (SKPDI UKPD);

Informasi Publik,8. Penyusunan, pembinaan,

Pasal 17 huruf i.pemantauan, dan evaluasipakaian dinas danatributnya;

9. Pembakuanl standardisasiperlengkapanl peralatankerja dan penataan ruangkantor;

10. Penyusunan laporanakuntabilitas kinerjaSekretariat Daerah;

11. Pengelolaan kepegawaianSekretariat Daerah;

12. Pengoordinasian kebijakanpengelolaan kepegawaiandan sistem informasidaerah;

13. Pengoordinasian,penghimpunan danpenyusunanlaporanpenyelenggaraanPemerintahan Daerah;

14. Penqelolaan kepeqawaian,

96

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkeuangan, barang danketatausahaan BiroOrganisasi danTatalaksana;


35. Biro Kepala Oaerah dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi OKI Jakarta


1. Bagian Tata Usaha 1. Terselenggaranya 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-UndangPimpinan mempunyai ketatausahaan, dan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiatugas: kebutuhan pimpinan; 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 17 Tahun

a. Menyelenggarakan 2. Terselenggaranya Korp Barangl Jasa; audit;2003 tentangKeuangan Negara;

ketatausahaan; Diplomatik, pengaturan dan 3. Data kegiatan pimpinan daerah; 3. Lembar Disposisi Surat Masukb. Menyusun naskah pelayanan tamu resmi, dan Keluar;

2.Undang-Undang

sambutanl pidato, penyiapan fasilitas 4. Sambutan Pimpinan Daerah; Republik Indonesia

makalah dan kertas pelayanan tamu resmi, 5. Data perjalanan dinas;4. Perbal Surat Keputusan; Nomor 1 Tahun

kerja; serta pengurusan 5. Usulan Baperjab; 2004 tentangadministrasi dan dokumen 6. Data pelayanan tamu; Perbendaharaan

c. Menyiapkan perjalanan dinas Pimpinan, 7. Data kerjasama dan MOU 6. Nota dinas; Negara;kelengkapan dan Pejabat dan Pegawai internasional; 7. Laporan hasil rapat; 3. Undang-Undangfasilitas kerja serta Pemerintah Provinsi DKI Republik Indonesiapengelolaan Jakarta; 8. Data sister city; 8. Kegiatan pimpinan yang sifatnya

Nomor 15 Tahunkeuangan Gubernur,

3. Terselenggaranya 9. Data organisasi dan eventdirahasiakan;

2004 tentangWakil Gubernur,

Kerjasama Pemerintah internasional; 9. Korespondensi diplomatik antar PemeriksaanSekretaris Daerahdan Deputi Gubernur. Provinsi DKI Jakarta 10. Data pelayanan keprotokolan;

negara; pengelolaan dandengan Pemerintah Kotal Tanggungjawab

97


2. Bagian Pelayanan Korps Daerah di Luar Negeri; 11. Data diklat dan seminar ke luar 10. Posisi daya tawar dan strategi Keuangan Negara.Diplomatik dan Perjalanan 4. Terselenggaranya negeri; yang akan dan telah diambil 4. Undang-UndangDinas mempunyai tugas:

penjadwalan dan 12. Data hibah internasional; dalam hubungannya dalam Republik Indonesiaa. Mengordinasikan penyiapan acara Pimpinan negosiasi internasional; Nomor 14 Tahun

pemberian pelayanan Daerah.13. Data jamuan resmi.

11. Sistem komunikasi dan 2008 Tentangterhadap korps persandian yang dipergunakan Keterbukaandiplomatik sepanjang dalam menjalankan hubungan Informasi Publik,merupakan internasional; Pasal 17 huruf c;kewenangan Daerah;

12. Data aset dan pelayanan Korps 5. Undang-Undangb. Mengatur dan diplomatik. Republik Indonesia

memberikan Nomor 14 Tahunpelayanan tamu 2008 TentangPemerintah Provinsi KeterbukaanDKI Jakarta; Informasi Publik,

c. Menyiapkan fasilitas Pasal 17 huruf f;

tamu Pemerintah 6. Undang-UndangProvinsi DKI Jakarta; Republik Indonesia

d. Mengurus administrasi Nomor 14 Tahun

dan dokumen 2008 Tentang

perjalanan dinas KeterbukaanInformasi Publik,Pimpinan, Pejabat danPasal 17 huruf h;Pegawai Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta. 7. Undang-Undang

3. Bagian Kerjasama Luar Republik IndonesiaNomor 14 TahunNegeri dan Event2008 TentangInternational mempunyaiKeterbukaantugas:Informasi Publik,

a. Menghimpun bahan Pasal 17 huruf i.kajian;

b. Menyiapkan proses

98


pengesahan danpedomanpelaksanaan;

c. Mengevaluasi danmelaporkan hubungankerjasama yang dijalinoleh PemerintahProvinsi DKI Jakartadengan Kota/ DaerahLuar Negeri,keikutsertaan padaorganisasi dan EventInternational;

d. MerumuskanPerjanjianInternasional sertabidang kerjasamaTeknik dan JasaEkonomi Luar Negeri.

4. Bagian Protokolmempunyai tugas:

a. Menjadwalkan danmenyiapkan acara;

b. Mencetak,menggandakan danmendistribusikanundangan acaraGubernur, WakilGubernur danSekretaris Daerah;

c. Menganalisa dan

99


mengevaluasi acaraGubernur, WakilGubernur danSekretaris Daerahatau Pejabat yangmewakili;

d. Mengoordinasikan danmenyelenggarakanacara Gubernur, WakilGubernur danSekretaris Daerahatau Pejabat yangmewakili;

e. Menyelenggarakankegiatan jamuanresmi;

f. Menyediakankebutuhan sarana danprasarana acaraGubernur, WakilGubernur danSekretaris Daerah.

36. Biro Perekonomian Setda Provinsi OKI Jakarta

100


1. Melaksanakan perumusan 1. Penyusunan, dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangkebijakan serta pelaksanaan rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

mengoordinasikan, kerja dan anggaran biro2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahun

memantau, mengevaluasi perekonomian; Sarangl Jasa; audit; 2008 TentangKeterbukaan

dan membina 2. Perumusan kebijakan 3. Data penyelenggaraan Pekan 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,penyelenggaraan kebijakan penyelenggaraan tugas

Raya Jakarta; dan Keluar; Pasal 17 huruf c;kepariwisataan, kepariwisataan,

kebudayaan, 4. Data potensi investasi; 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undangkebudayaan, ketenagakerjaan, Usulan Saperjab; Republik Indonesiaketenagakerjaan, transmigrasi, usaha

5. Data promosi investasi; 5.Nomor 14 Tahun

transmigrasi, usaha perhubungan, 6. Data SUMD; 6. Nota dinas; 2008 Tentangperhubungan, perindustrian, energi, 7. Laporan keuangan SUMD; 7. Laporan hasil rapat; Keterbukaanperindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, Informasi Publik,

koperasi, usaha mikro, kecil kecil dan menengah, 8. Laporan kinerja SUMD; 8. Informasi mengenai Kebijakan Pasal 17 huruf d;

dan perdagangan, pertanian, 9. Data penanaman modal; Perusahaan Daerah;3. Undang-Undang

menengah,perdagangan,kelautan, kehutanan, 9. Identitas pengurus SUMD; Republik Indonesiaketahanan pangan, 10. Data Dana Sergulir;

pertanian, kelautan, penanaman modal, dan 10. Data potensi energi (SDA); Nomor 14 Tahun11. Data Perpasaran Swasta; 2008 Tentangkehutanan, ketahanan promosi; 11. Data pasokan bahan bakar untuk Keterbukaan

pangan, penanaman modal 3. Pengoordinasian12. Data produk kreatif daerah;

kebutuhan angkutan umum Informasi Publik,dan promosi. pelaksanaan kebijakan 13. Data produk unggulan daerah; terbatas. Pasal 17 huruf h;

kepariwisataan, 14. Data Koperasi, Usaha Mikro, 4. Undang-Undangkebudayaan, Kecil, dan Menengah; Republik Indonesiaketenagakerjaan,

15. Data tentang energi; Nomor 14 Tahuntransmigrasi, usaha

2008 Tentangperhubungan, 16. Data perdagangan; Keterbukaanperindustrian, energi,

17. Data Pekan Produk Kreatif Informasi Publik,koperasi, usaha mikro,

Daerah. Pasal 17 huruf i.kecil dan menengah,perdagangan, pertanian, 18. Penanqanan dan penaendalian

101


kelautan, kehutanan, lalu lintas di DKI Jakarta;ketahanan pangan, 19. Data pelayanan angkutan umum;penanaman modal, danpromosi; 20. Data lalu lintas di DKI Jakarta;

4. Pemantauan dan 21. Data jumlah kendaraan angkutanpengevaluasian umum;pelaksanaan kebijakan 22. Data peremajaan angkutankepariwisataan,kebudayaan,

umum;

ketenagakerjaan, 23. Data moda transportasi publik;transmigrasi, usaha 24. Data pariwisata dan kebudayaan;perhubungan,perindustrian, energi, 25. Data ketenagakerjaan;koperasi, usaha mikro, 26. Data Balai Latihan Kerja;kecil dan menengah,perdagangan, pertanian, 27. Data transmigrasi;kelautan, kehutanan, 28. Data usaha perhubungan.ketahanan pangan,penanaman modal, dan 29. Data ekonomi makro dan mikro;

promosi; 30. Data ketahanan pangan;

5. Pembinaan pelaksanaan 31. Data pertanian;kebijakan kepariwisataan,

32. Data kelautan;kebudayaan,ketenagakerjaan, 33. Data kehutanan.transmigrasi, usahaperhubungan,perindustrian, energi,koperasi, usaha mikro,kecil dan menengah,perdagangan,pertanian,kelautan, kehutanan,ketahanan pangan,

102


penanaman modal, danpromosi;

6. Perumusan, pemantauan,dan pengendaliankebijakan ekonomi mikrodan ekonomi makrodaerah;

7. Pengelolaankepegawaian, keuangan,barang, danketatausahaan biroperekonomian; dan

8. Pelaporan, danpertanggungjawabanpelaksanaan tugas danfungsi.

37.Biro Urn urn Setda Provinsi OKI Jakarta

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan, pe~ksanaan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

perumusan, Rencana Kerja dan Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

pelaksanaan dan Anggaran Biro Umum; 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diNomor 14 Tahun

pembinaan 2. Perumusan kebijakan Barang/ Jasa. audit;2008 TentangKeterbukaan

ketatausahaan ketatausahaan Pemerintah 3. Lembar Disposisi Surat Masuk Informasi Publik,Pemerintah Daerah, Daerah, pengelola dan Keluar; Pasal 17 huruf c;pengelolaan keuangan, keuangan,

kerumahtanggaan dan aset 2. Undang-Undang

103

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumkerumahtanggaan dan Setda serta pengamanan 4. Perbal Surat Keputusan; Republik Indonesiaaset Sekretariat Daerah kompleks Balaikota; 5. Usulan Baperjab; Nomor 14 Tahun

serta pengamanan 3. Pelaksanaan kebijakan2008 Tentang

6. Nota dinas; Keterbukaankompleks Balaikota ketatausahaan PemerintahInformasi Publik,

(Pasal 22 ayat (1) Daerah, pengelola 7. Laporan hasil rapatPasal 17 huruf h;

Peraturan Daerah keuangan, 8. Kode akses elektronik (password);Nomor 10 Tahun 2008). kerumahtanggaan dan aset 3. Undang-Undang

Setda serta pengamanan 9. Daftar nilai DP3 PNS; Republik Indonesiakompleks Balaikota; 10. Identitas PNS yang melanggar Nomor 14 Tahun

4. Pembinaan ketatausahaan disiplin dan dijatuhi hukuman 2008 Tentang

Perangkat Daerah; disiplin; KeterbukaanInformasi Publik,

5. Pengelolaan sandi dan 11. Biodata elektronik PNS Pasal 17 huruf i.telekomunikasi Balaikota (database);dan Rumah Dinas; 12. Dokumen / Berkas / Arsip PNS;

6. Pengelolaan kepegawaian, 13. Data dan identitas PNS yangkeuangan, barang dan mengajukan izin perceraian/ketatausahaan Biro Umum; perkawinan;

7. Pelaporan dan 14. Arsip dinamis yang sifatnyapertanggungjawaban rahasia;pelaksanaan tugas danfungsi. (Pasal 22 ayat (2) 15. Berita rahasia melalui prosesPeraturan Daerah Nomor persandian;10 Tahun 2008). 16. Data konfigurasi jaringan

telekomunikasi balaikota danrumah dinas;

17. Database gedung komplekBalaikota.

38. Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi OKI Jakarta

104

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Inforrnasi Publik Jenis Inforrnasi yang Dikecualikan Dasar Hukum1. Melaksanakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undang

perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik

mengkoordinasikan, dan anggaran Biro Prasaran 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum diIndonesia Nomor

memantau, dan Sarana Kota; Barangl Jasa; audit;14 Tahun 2008

mengevaluasi dan 2. Perumusan kebijakan Tentang3. Data perumahan dan pemukiman; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keterbukaan

membina pembangunan pembangunan prasaranaKeluar; Informasi Publik,

prasarana kota, sarana kota, sarana perumahan, 4. Data gedung pemerintah daerah;Pasal 17 huruf c;

perumahan,pemukiman, gedung 5. Data sarana transportasi; 4. Perbal Surat Keputusan;pemerintah daerah, 5. Usulan Baperjab; 2. Undang-Undang

pemukiman, gedung prasarana dan sarana 6. Data utilitas dan kelengkapan Republikpemerintah daerah, transportasi, utilitas dan kota; 6. Nota dinas; Indonesia Nomorsarana dan prasarana kelengkapan kota; 7. Data pembangunan prasarana 7. Laporan hasil rapat. 14 Tahun 2008transportasi, utilitas 3. Pengoordinasian kota. Tentang

serta kelengkapan kota. pelaksanaan kebijakan KeterbukaanInformasi Publik,pembangunan prasaranaPasal 17 huruf h;kota, sarana perumahan,

pemukiman, gedung 3. Undang-Undangpemerintah daerah, Republikprasarana dan sarana Indonesia Nomortransportasi, utilitas dan 14 Tahun 2008kelengkapan kota; Tentang

4. Pemantauan dan Keterbukaan

pengevaluasian Informasi Publik,

pelaksanaan pembangunan Pasal 17 huruf i.

prasarana kota, saranaperumahan, pemukiman,gedung pemerintah daerah,prasarana dan saranatransportasi, utilitas dankelengkapan kota;

105

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum5. Pembinaan terhadap

pelaksanaan pembangunanprasarana kota, saranaperumahan, pemukiman,gedung pemerintah daerah,prasarana dan saranatransportasi, utilitas dankelengkapan kota;

6. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan prasaranadan sarana kota;

7. Pelaporan danpertanggungjawaban.

39. Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta


perumusan kebijakan, pelaksanaan rencana kerja Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

mengoordinasikan dan anggaran Biro Tata2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahun

kebijakan, mengevaluasi Ruang dan Lingkungan Barang/ Jasa; audit; 2008 TentangHidup; Keterbukaan

dan membina 3. Dokumen program kegiatan. 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Informasi Publik,pelaksanaan kebijakan 2. Mengoordinasikan

Keluar; Pasal 17 huruf c;pemanfaatan dan kebijakan-kebijakan

pengendalian tata ruangpembangunan tata ruang 4. Perbal Surat Keputusan; 2. Undang-Undang

dan lingkungan hidup.dan lingkungan hidup; 5. Usulan Baperjab; Republik Indonesia

3. Pemantauan dan Nomor 14 Tahun

106

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumpengevaluasian 6. Nota dinas; 2008 Tentangpelaksanaan

7. Laporan hasil rapat;Keterbukaan

pembangunan tata ruang Informasi Publik,dan lingkungan hidup; 8. Surat menyurat internal. Pasal 17 huruf h;

4. Pembinaan terhadap 3. Undang-Undangpelaksanaan Republik Indonesiapembangungan tata ruang Nomor 14 Tahundan lingkungan hidup; 2008 Tentang

5. Pengelolaan kepegawaian,KeterbukaanInformasi Publik,keuangan, barang danPasal 17 huruf i.

ketatausahaan;

6. Pelaporan danpertanggungjawaban.

40. Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta


1. Melaksanakan 1. Penyusunan dan 1. RKA & Dokumen Pelaksana 1. Dokumen pertanggungjawaban 1. Undang-Undangperumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesiaserta mengoordinasikan, Kerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di

Nomor 14 Tahunmemantau, Biro Kesejahteraan Sosial; 2008 Tentangmengevaluasi dan

Barang/ Jasa; audit;Keterbukaan

membina administrasi2. Perumusan kebijakan; 3. Kebijakan-kebijakan tentang 3. Lembar disposisi surat masuk dan Informasi Publik,

penyelenggaraan 3. Pengoordinasian . kesehatan masyarakat, keluar; Pasal 17 huruf c;kesehatan masyarakat, pelaksanaan kebijakan; pelayanan kesehatan, sosial,

4. Perbal surat keputusan/ surat-surat 2. Undang-Undangpelayanan kesehatan,4. Pemantauan dan pemberdayaan masyarakat dan

dinas; Republik Indonesiasosial, pemberdayaan

pengevaluasian perempuan, perlindungan anakNomor 14 Tahunmasyarakat dan

pelaksanaan kebijakan;dan keluarga berencana; 5. Usulan Baperjab;

2008 Tentangperempuan,

107


perlindungan anak dan 5. Pembinaan pelaksanaan 4. Data dan informasi tentang 6. Nota dinas; Keterbukaankeluarga berencana. kebijakan; kesehatan masyarakat, 7. Laporan hasil rapat;

Informasi Publik,

6. Penyusunan, monitoringpelayanan kesehatan, sosial, Pasal 17 huruf h;

dan evaluasi kebijakan; pemberdayaan masyarakat dan 8. Surat menyurat internal antar3. Undang-Undang

perempuan, perlindungan anak SKPD, antar pimpinan diRepublik Indonesia

7. Pengelolaan kepegawaian, dan keluarga berencana. lingkungan Pemerintah Provinsi DKINomor 14 Tahun

keuangan, barang dan Jakarta;2008 Tentang

ketatausahaan; 9. Data personal kepegawaian; Keterbukaan8. Pelaporan dan 10. Data dan informasi hasil evaluasi Informasi Publik,

pertanggunruawaban dan monitoring; Pasal 17 huruf i.pelaksanaan tugas danfungsi. 11. Kesimpulan-kesimpulan rapat

internal dengan SKPD terkait.

41. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta


perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Anggaran (DPA); keuangan daerah; Republik Indonesia

serta mengoordinasikan, Kerja dan Anggaran (RKA) 2. Rencana Umum Pengadaan 2. Laporan keuangan sebelum di audit;Nomor 14 Tahun

memantau, mengevaluasi Biro Pendidikan dan Barangl Jasa;2008 Tentang

Mental Spiritual; 3. Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keterbukaandan membina 3. Informasi persyaratan dan Keluar; Informasi Publik,administrasi 2. Perumusan kebijakan prosedur tentang Permohonan Pasal 17 huruf c;penyelenggaraan penyelenggaraan Izin Prinsip Pembangunan

4. Perbal Surat Keputusan;

pendidikan,pendidikan, keolahragaan, Tempat Ibadat di Provinsi DKI 5. Usulan Baperjab; 2. Undang-Undangkepemudaan, Republik Indonesia

keolahragaan, perpustakaan daerah,Jakarta; 6. Nota dinas; Nomor 14 Tahun

kepemudaan, kearsipan daerah dan 4. Data dan infomasi tentang 2008 Tentang

108

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukumperpustakaan daerah, mental spiritual; Pendidikan Dasar dan 7. Laporan hasil rapat. Keterbukaankearsipan daerah dan 3. Pengoordinasian Menengah; Informasi Publik,

mental spiritual. pelaksanaan kebijakan 5. Data dan informasi tentang Pasal 17 huruf h;

pendidikan, keolahragaan, bantuan sosial dan keagamaan; 3. Undang-Undangkepemudaan, 6. Data dan informasi tentang

Republik Indonesiaperpustakaan daerah, penyelenggaraan olahraga Nomor 14 Tahunkearsipan daerah dan Nasional; 2008 Tentangmental spiritual; Keterbukaan

4. Pemantauan dan7. Data dan informasi tentang Informasi Publik,

pengevaluasianlembaga keagamaan; Pasal 17 huruf i.

pelaksanaan kebijakan 8. Data dan informasi tentangpendidikan, keolahragaan, pelayanan haji;kepemudaan, 9. Data beasiswa pendidikan;perpustakaan daerah,kearsipan daerah dan 10. Data rumah ibadat;mental spiritual; 11. Data atlet berprestasi;

5. Pembinaan pelaksanaan 12. Data perpustakaan daerahkebijakan pendidikan, Provinsi DKI Jakarta;keolahragaan,kepemudaan, 13. Data dan informasi tentangperpustakaan daerah, lembaga kepemudaan;kearsipan daerah dan 14. Data sarana dan prasaranamental spiritual; olahraga;

6. Fasilitas kegiatan mental 15. Data sekolah dan perguruanspiritual; tinggi;

7. Penyusunan, monitoring 16. Data siswa berprestasi;dan evaluasi kebijakanmakro sistem pendidikan, 17. Data arsip daerah.

keolahragaan,kepemudaan,perpustakaan daerah dan

109

Tugas Fungsi Jenis Permintaan Informasi Publik Jenis Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukummental spiritual;

8. Pengelolaan kepegawaian,keuangan, barang danketatausahaan BiroPendidikan dan MentalSpiritual; dan


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IB OTA JAKARTA,

o

Documents

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS …