Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan

Bab 1 Konsep, Prinsip, dan Syarat-syarat Kepemimpinan Pendidikan

A. Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan

1. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan

Menurut bafadal (2003), kepemimpinan dapat didefinisikansebagai

keseluruhan proses mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan

menuntun orang lain dalam proses kerja agar berpikir, bersikap, dan bertindak

sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah di

tetapkan

Dengan demikian pada hakikatnya proses kepemimpinan dapat muncul bila

terdapat unsure-unsur berikut :

Orang yang memimpin

Orang-orang yang dipimpin

Kegiatan atau tindakan penggerakan untuk mencapai tujuan

Tujuan yang ingin dicapai bersama

2. Teori-teori Kepemimpinan

Beberapa inti sari teori kepemimpinan dari berbagai penulis :

a. Teori Sifat (Traits Theory)

Teori ini beranggapan bahwa apa yang membuat seorang pemimpin

berhasil (efektif) bersumber dari kepribadian (personality) pemimpin itu

sebagai seorang insan. Penganut teori ini berusaha mengidentifikasikan ciri-

ciri seorang pemimpin yang berhasil dan yang tidak berhasil melalui sifat-sifat

pemimpin. Sifat-sifat tersebut antara lain intelektual, hubungan sosial, keadaan

emosional, keadaan fisik, imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya yang

di perkirakan merupakan sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin.

Pada dasarnya teori ini memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sebagai

berikut :

Tidak adanya penyesuaian atau kesamaan mengenai perincian sifat-

sifat yang dimaksud.

Terlalu sulit untuk menetapkan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh

seorang pemimpin.

Situasi dan kondisi tertentu memerlukan sifat-sifat pemimpin yang

tertentu pula.

b. Teori Lingkungan (Environmental Theory)

Teori ini berpendapat bahwa kemunculan pemimpin merupakan hasil

dari waktu, tempat, dan situasi sesaat. Seorang pemimpin akan timbul dari

situasi tertentu dan dari situasi tertentu ini sekelompok orang akan

memerlukan seseorang yang memiliki kelebihan dan ketrampilan tertentu

untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam situasi tersebut.

Dengan demikian, kepemimpinan tidak terletak pada diri individu

melainkan merupakan fungsi dari suatu peristiwa. Kepemimpinan dapat

dianggap sebagai faktor instrument pemimpin dalam memecahkan masalah

yang muncul.

Melalui teori ini menjelaskan bahwa seseorang akan muncul sebagai

pemimpin apabila ia berada dalam lingkungan sosial, yaitu suatu kehidupan

kelompok dan memanfaatkan situasi dan kondisi sosial untuk bertindak dan

berkarya mengatasi masalah-masalah social yang timbul.

c. Teori Pribadi dan Situasi (Personal – Situational Theory)

Menjelaskan kepemimpinan sebagai akibat dari seperangkat kekuatan yang

tunggal. Sementara itu adanya interaktif antara faktor pribadi dan faktor situasi

diabaikan. Pada dasarnya teori ini mengakui bahwa kepemimpinan merupakan

produk dari terkaitnya 3 faktor:

Perangkai (sifat-sifat) pribadi dari pemimpin,

Sifat dari kelompok dan anggota-anggotanya, dan

Kejadian-kejadian (atau masalah-masalah) yang di hadapi oleh

kelompok.

d. Teori Interaksi dan Harapan (Interaction – Expectation Theory)

Mendasarkan pada variabel-variabel; aksi, reaksi, interaksi, dan perasaan.

Oleh karena itu aksi-aksi pemimpin harus berisi sesuai dengan harapan untuk

kemudian ditanggapi dengan reaksi sehingga dengan demikian terjadilah

interaksi yang dipatrisipasikan dengan perasaan-perasaan tertentu. Interaksi

tersebut diusahakan dapat memenuhi harapan-harapan bersama.

e. Teori Humanistik (Humanistic Theory)

Menurut teori ini menjelaskan bahwa perlu dilakukannya otivasi pada

pengikut dengan memenuhi harapan mereka dan memuaskan kebutuhan

mereka. Dengan mengusahakan keseimbangan antara kebutuhan/ kepentingan

perseorangan dan kebutuhan/ kepentingan umum organisasi.

f. Teori Tukar-Menukar (Exchange Theory)

Berdasarkan asumsi bahwa interaksi social menggambarkan suatu bentuk

tukar-menukar dimana pemimpin dan yang dipimpin memberikan kontribusi

dengan pengorbanan dan menerima dari pengorbanan yang mereka berikan.

Maka dengan cara demikian terjadi gerak, yaitu gerak dari pengikut yang

digerakkan oleh pemimpin.

3. Sumber-Sumber Kepemimpinan

Kepemimpinan pendidikan dapat di golongkan melalui statusnya menjadi :

Pemimpin Resmi, merupakan sebutan bagi mereka yang menduduki posisi

pimpinan dalam suatu struktur organisasi pendidikan

Pemimpin yang Tidak Resmi merupakan sebutan bagi mereka yang

mampu mempengaruhi dan mendorong ke arah perbaikan pendidikan dan

pengajaran, walaupun mereka tidak menduduki posisi pimimpinan dalam

struktur organisasi pendidikan.

Melalu penjabaran di atas akan lebih baik bila seorang pemimpin dalam struktur

organisai pendidikan juga memiliki kelebihan-kelebihan yang berasal dari dirinya.

4. Fungsi-Fungsi Kepemimpinan Pendidikan

Sebelum menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan, berikut

merupakan fungsi-fungsi kepemimpinan secara umum, oleh Bales dan Slater

(1955) melihat ada 2 fungsi utama dalam yang di tampilkan oleh pemimpin.

1) Dihubungkan dengan produktifitas seorang pemimpin

2) Berkaitan dengan dukungan sosio emosional dari anggota-anggota kelompok.

Saat ini di jelaskan pembahasan tentang fungsi-fungsi kepemimpinan

dalam pendidikan oleh Tahalele dan Indrafachrudi (1975) menyebutkan ada 2

fungsi primer pada kepemimpinan pendidikan :

1) Yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai.

2) Yang berkaitan dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan

menyenangkan.

B. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Pendidikan

Dapat dikemukakan beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Pelayanan

Prinsip pelayanan berarti bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-

unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolahannya. Unsur pelayanan

dititikberatkan pada diri pemimpin pendidikan (kepala sekolah). Yang difokuskan

pada kepentingan dan perkembangan peserta didik dan para guru agar dapat

mencapai prestasi yang diharapkan.

2. Prinsip Persuasi

Prinsip persuasi menekankan agar dalam menjalankan kepemimpinannya,

pemimpin pendidikan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi

setempat demi keberhasilan kepemimpinan pendidikan atau program pendidikan

yang sedang dan akan dilaksanakan. Diharapkan agar segala sesuatu dapat

berjalan secara serasi, seimbang dan selaras sehingga proses brlajar-mengajar

dapart berlangsung secara wajar dan mantap. Dengan melihat beberapa faktor

yang ada; faktor lingkungan, peraturan, dan kebijakan yang berlaku.

3. Prinsip Bimbingan

Prinsip bimbingan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya,

pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang

ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik di lembaga yang ada

dalam wilayah pembinaannya.

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat ekonomis. Pada dasarnya prinsip ini

menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan

kepemimpinannya. Yang berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan pikiran.

5. Prinsp Berkesinambungan

Prinsip berkesinambungan adalah prinsip yang bertujuan agar kepemimpinan

pendidikan ini tidak hanya diterapkan pada 1 waktu saja, tetapi perlu secara terus

menerus selama mereka berada di sekolah. Hal ini menjadi penting karena dalam

proses belajar-mengajar memerlukan waktu yang cukup lama dan panjang.

C. Syarat-syarat Kepemimpinan Pendidikan

Seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin pendidikan harus memenuhi beberapa

persyaratan yang telah ditentukan. Syarat-syaratnya yakni :

1. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal seseorang yang menjabat sebagai pemimpin pendidikan

tertuang dan dirumuskan secara lengkap dalam Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional Republiki Indonesia Nomor 162/U/2003 Tentang Pedoman Penugasan

Guru Sebagai Kepala Sekolah

2. Syarat Fundamental

Syarat Fundamental yang dimaksudkan adalah Pancasila yang merupakan falsafah

Negara yang tidak dapat dilepas dari kegiatan pendidikan dan dasar-dasar

pendidikan nasional. Pancasila ini dijadikan acuan/ dirujuk, dihayati, dan

diamalkan.

3. Syarat-syarat Praktis

Syarat-syarat praktis merupakan syarat-syarat yang berkaitan dengan tugas sehari-

hari bagi pemimpin pendidikan, yang terbagi sebagai berikut :

1) Memiliki kelebihan dalam pengetahuan dan kemampuan.

2) Memiliki kelebihan dalam kepribadian.

4. Syarat-syarat Kepemimpinan Lainnya

Nawawi (1988) mengemukakan bahwa menjadi seorang pemimpin memiliki :

a. Kecerdasan atau intellegensi yang cukup baik.

b. Percaya diri dan bersifat membership.

c. Cakap bergaul dan ramah tamah.

d. Kreatif, inisiatif, dan memiliki kemauan berkembang menjadi lebih baik.

e. Organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa.

f. Memiliki keahlian dan ketrampilan dalam bidangnya.

g. Suka menolong, memberi petunjuk, menghukum secara konsekuen, bijaksana.

h. Memiliki keseimbangan/ kestabilan emosional dan bersifat sabar.

i. Memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi.

j. Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab.

k. Jujur, rendah hati, sederhana, dan dapat dipercaya.

l. Bijaksana dan selalu berlaku adil, disiplin.

m. Berpengetahuan dan berpandangan luas.

n. Sehat jasmani dan rohani.

Bab 2 Tipe-tipe Kepemimpinan Pendidikan

A. Kepemimpinan yang Otokratis

Pada dasarnya pemimpin yang otokratis memiliki sifat yang ingin berkuasa

dan memperlihatkan kekuasaannya. Pemimpin yang seperti ini berpandangan bahwa

maju-mundurnya seolah hanya bergantung pada kepemimpinannya. Pemimpin yang

seperti ini merupakan tipe pemimpin yang pekerja keras, teliti dan tertib sertqa

menghendaki bawahannya juga bekerja keras dan serius. Memiliki ketakutan dan

kekhawatiran akan kinerja bawahannya. Sehingga pengawasan terhadap bawahannya

sangat ketat yang mengakibatkan suasana sekolah menjadi tegang.

B. Kepemimpinan yang Pseudo-Demokratis

Seorang pemimpin yang pseudo-demokratis diibaratkan banyak memakai

topeng. Ia berpura-pura memperlihatkan sikap demokratis di dalam

kepemimpinannya. Ia member hak dan kuasa kepada para guru untuk menetapkan dan

memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Di situ ia

mengatur siasat agar kemauannya juga terwujud.

Dengan demikian maka sifat-sifat seorang pemimpin yang disebut pseudo-

demokratis sebenarnya bersifat otokratis, tetapi dalam kepemimpinannya ia member

kesan seperti demokratis. Yang disebut juga sebagai manipulasi diplomatis.

C. Kepemimpinan yang Laissez-Faire

Kepemimpinan yang Laissez-Faire menghendaki bawahannya diberi banyak

kebebasan. Ia berpandangan bahwa biarlah para guru bekerja sesuka hatinya,

berinisiatif, dan menjalankan kebijaksanaannya sendiri. Menghargai usaha para guru

tidak menghalang-halangi dan tidak usah diawasi dalam menjalankan tugasnya.

Pandangannya bahwa para guru akan bekerja dengan kegembiraannya tanpa

kekangan.

Namun pemimpin yang seperti ini bekerja tanpa rencana, sehingga suasana

menjadi tidak teratur, kacau balau dan tidak disiplin. Kepemimpinan seperti ini dapat

memperlihatkan ketidakmampuan, kemalasan seorang pemimpin dan sifat masa

bodoh dan ketidak mengertian akan makna demokrasi.

D. Kepemimpinan yang Demokratis

Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari

kelompok yang secara bersama-sama berusaha dan bertanggung jawab mencapai

tujuan bersama. Sehingga sosok pemimpin ini melibatkan para bawahannya dalam

proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Serta menganggap bahwa

baawqahannya merupakan sumber potensi yang berharga dan mempunyai peranan

dalam uaha pencapaian tujuan.

Melalui kepemimpinan demokratis mewujudkan suasana yang harmonis,

munculnya ketaatan akan perencanaan dan pelaksanaan yang telah dibuat bersama.

Para guru dapat dengan inisiatif dan inovatif mengembangkan metode-metode

pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas belajar-mengajar di kelas.

Bab 3 Perkembangan Teori Kepemimpinan Dalam Organisasi Pendidikan

Pada dasarnya kepemimpinan pada supervisi bukanlah serangkaian

kompetensi yang dibuat oleh seseorang dalam suatu peranan. Akan tetapi,

kepemimpinan adalah suatu pendekatan atau suatu cara kerja dengan manusia dalam

suatu organisasi untuk menyelesaikan dalam suatu tugas. Dengan demikian orang-

orang yang berperan dalam kepemimpinan supervisi harus mengerti kondisi suatu

organisasi dan memiliki tinjauan terhadap apa yang dapat dilakukan untuk

memperbaiki organisasi dan menyambungkan perilaku-perilaku orang lain dengan

struktur organisasi yang bersangkutan.oleh karena itu, untuk memimpin supervisor

(pengawas) harus memiliki teori kepemimpinan.

A. Asal Usul Organisasi

Bangsa mesir kuno (sekitar 500 tahun SM ), memperlihatkan ketrampilan

berorganisasi yang kompleks dalam membangun peramida.

Bangsa Babylonia (sekitar tahun 2000-1700 SM), menciptakan monument

megah yang disebut “Code of Hammurabi”.

Cina (Ribuan tahun yang lalu), mempunyai program latihan yang kompleks

untuk melatih para pemimpin dan ilmuan.

Amerika serikat (Pada Permulaan Abad ke-19), revolusi industri mendorong

studi perilaku kepemimpinan.

B. Situasi sebagai Struktur Organisasi

Merekomendasikan suatu piramida struktur organisasi secara hierarki yang

membatasi pengambilan keputusan dari atasan turun kepada bawahan. Pola tradisional

ini yang dikenal sebagai “organisasi formal”.

Melalui teori-teori yang berkembang (Frederick Taylor, Max Weber, dan

Henry Fayol) dijelaskan sebagi berikut:

Frederick Taylor (1911), dalam studi mengenai struktur sebagai dasar

organisasi. Dalam bukunya tentang prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang

menyatakan bahwa proses kerja yang teliti dan mengatur kembali organisasi

menurut garis fungsional.

Henry Fayol (sekitar abad ke-19 dan ke-20), untuk mengungkapkan prinsip-

prinsip umum organisasi melalui bukunya yang berjudul manajemen umum

dan organisasi. Ia berpendapat bahwa manajemen adalah jendral untuk semua

usaha manusia dan prinsip yang dapat diterapkan dalam semua kegiatan

manajemen.

Max Weber, melalui analisisnya ia menetapkan suatu konsep birokrasi dan

penyesuaian sistem administrasi pada kebutuhan organisasi yang kompleks

dan luas.

Melalui ketiga pandangan tersebus dapat kategorikan pada susunan dministrative

yang didominasi oleh perhatian pada struktur. Kategori tersebut yakni :

Organisasi formal yang kurang kompleks (organisasi lini).

Organisasi formal yang memiliki garis hubungan sama dengan anggota-

anggota staf tidak terikat dalam rantai kekuasaan.

Organisasi formal yang lebih kompleks, dalam organisasinya terdapat

beberapa lapis (berlapis tinggi dan berlapis tipis).

Selama sekitaran abad tersebut pendidikan juga mengikuti pola struktur yang

demikian, namun dengan perkembangan waktu sekolah-sekolah menggunakan

birokrasi yang sudah di modifikasi. Dalam modifikasi tersebut di temukan suatu hal

yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap perubahan lingkungan pendidikan.

C. Proses sebagai Dasar Organisasi

Sebagai dasar organisasi, proses meliputi suatu siklus yang berhubungan

dengan perubahan langkah-langkah yang termasuk di dalamnya penganalisisan,

perencanaan, penerapan, dan penilaian. Penyelidikan dalam ilmu pengetahuan social

telah mengungkapkan variasi bidang pengetahuan social. Dengan pengungkapan ini

telah mengungkapkan variasi bidang penemuan khusus yang mengagetkan dalam

penganalisisan proses organisasi.

Beberapa teori yang di ungkapkan sebagai cara untuk melukiskan proses

administrasi sekolah sebagai berikut :

Teori Sistem (hasil dari ilmu pengetahuan fisika), memberikan konsep tentang

saling ketergantungan dalam organisasi dan menjelaskan mengapa perubahan

tersebut berpengaruh pada suatu organisasi pada satu pihak dan pada seluruh

organisasi pada pihak lain. Sebuah sistem secara sederhana adalah sekelompok

objek yang diperlakukan sebagai 1 kesatuan. Dengan menyerap teori sistem

dalam administrasi pendidikan, semuanya merupakan proses pelaksanaan

organisasi sekolah yang memiliki arti penting atau wilayah sekolah secara

keseluruhan.

Dalam teori modern, konsep sistem kedudukan administrasi sebagai kekuatan

sentral dalam organisasi yaitu 1 kekuatan yang mengkoordinasikan dan

merangkaikan kegiatan. Peranan tersebut mengharuskan administrator

memahami dan terampil dalam mengkonseptualisasikan hubungan yang

terjadi di dalamnya

Dalam perngkat sekolah, sebuah sistem boleh dirumuskan sebagai seperangkat

komponen yang datur sedemikian rupa untuk tercapainya tujuan yang diharapkan.

Komponen tersebut terdiri atas fasilitas, material, dana, guru pengujian dan

sekumpulan variabel pengembangan lain untuk mendidik anak-anak. Nilai nyata dari

perspektif sistem bagi supervisor sebagai alat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang

tidak menyumbang atau menghambat dalam arus kegiatan. Dapat dikatakan, sekali

dapat diidentifikasikan kekurangan sistem dapat ditargetkan kembali untuk membuat

rancangan. Sistem dapat juga membantu pendidik membangun model-model kondisi

belajar yang di inginkan.

D. Relasi-Relasi sebagai Dasar Organisasi

Studi relasi diantara orang dalam organisasi merupakan focus yang lain yang

perlu diperhatikan. Hal ini dapat didekati dari sejumlah variabel. Misalnya

komunikasi, kebutuhan individual, semangat juang, motivasi, dan kelompok kerja

kecil studi relasi organisasi telah diperkaya oleh studi kepemimpinan dan member

petunjuk terhadap fungsi organisasi.

Secara keseluruhan, studi mengenai organisasi dari perspektif relasi

menawarkan praktik supervisor dengan berbagai pemahaman tentang peranan mereka

dalam mempengaruhi perilaku manusia.

E. Pengaruh sebagai Dasar Organisasi

Studi mengenai pengaruh terdiri atas :

a. Perubahan

Menurut Guba (1967), disini guba mengidentifikasi menjadi 3 macam

perubahan yakni :

1. Evolusioner (perubahan alamiah)

2. Homeostatic (perubahan rektif)

3. Neomobilisrik (perubahan direncanakan)

Menurut Chin (1969), mengenai strategi perubahan yakni :

1. Rasional empirik

2. Normatif-reedukatif

3. Wibawa-paksa

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan pendorong yang tidak dapat diraba

dalam suatu perubahan yang direncanakan. Usaha-usaha untuk mempelajari dan

menganalisis kepemimpinan telah berkembang melalui 3 tahap penyelidikan :

Studi mengenai sifat-sifat kepemimpinan.

Analisis situasi atau lingkungan yang mempengaruhi kepemimpinan.

Studi mengenai pertukaran atau transaksi diantara pemimpin dan

pengikut.

c. Pengambilan keputusan

Pengembangan kebijakan atau kewenangan keputusan untuk menuntun

keputusan lain dilengkapi oleh supervisor dengan cara mengature dan

menstabilkan organisasi melalui perubahan waktu. Bidang-bidang khusus dalam

studi kebijakan, termasuk pembentukan kebijakan, cara-cara untuk pengambilan

keputusan, mempengaruhi badan-badan luar dalam pembentukan kebijakan, dan

pemecahan konflik banyak mendapat perhatian studi kebijakan. Minat dalam

kebijakan dan pengambilan keputusan akan berlanjut dan berkembang luas.

Sehubung dengan hal tersebut, Compbell mengamati hal-hal tersebut dan

diterjemahkan sebagai berikut dalam menjalankan perubahan:

1. Keefektifan sekolah.

2. Kerepresentatifan pembuat kebijakan sekolah.

d. Peranan politik pendidikan

Politik dapat dirumuskan sebagai suatu seni atau ilmu pengetahuan

memerintah, tetapi perhatian penyelidikan terpusat pada aplikasi kewibawaan

untuk mempengaruhi organisasi.

Sistem sekolah diadministrasikan dalam struktur kewibawaan yang

kompleks. Badan pendidikan tidak melakukan wewenang akhir atas kebijakan

pendidikan. Dalam relitasnya badan pendidikan hanya melakukan kewibawaan

sampai ia dapat mensahkan keputusan (membuat keputusan itu dapat diterima)

dalam sistem politik. Badan pendidikan tidak dapat memaksa kebijakan yang

tidak dapat diterima oleh orang yang dilayaninya dan menahan kebijakan itu.

Dengan demikian, orang yang bergerak di sekolahan harus secara continue

mencari persetujuan masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan.

Bab 4 Kepemimpinan dalam Administrasi

            Administrasi sudah muncul sejak zaman dahulu, tetapi dalam konteks masih

sangat terbatas dan sempit. Seiring dengan perkembangan zaman dan perdaban

manusia maka manusiapun mulai menata dan memaknai sistem administrasi ke arah

yang lebih luas. Kini administrasi sudah masuk dalam berbagai segi kehidupan

manusia. Tak ketinggalan dunia pendidikan saat inipun mulai mengembangkan sistem

adminstrasinya dengan baik. Dengan mengembangkan dan menerapkan sistem

administrasi dengan baik, maka dapat dikatakan tata kelola sistem pendidikan akan

berjalan dengan baik pula dan apa yang diharpakan dapat tercapai.

            Administrasi dalam dunia pendidikan dimaksudkan untuk mengelola dan

memecahkan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan pendidikan. Misalnya

saja permasalahan yang berkaitan dengan organisasi pendidikan yang menyangkut

dengan tanggung jawab dang wewenang kepala sekolah maupun guru, masalah

pembelajaran yang kerap kali dihadapi oleh guru dikelas dan sebagainya, data dan

jumlah murid, keuangan sekolah, dan sebagainya. Di sekolah, kepala sekolah juga

selain sebagai adminstrator ia berperan sebagai supervisor. Maka oleh karena itu,

kepala sekolah harus memiliki skil yang baik sehingga mampu untuk menjalankan

tugasnya dengan baik pula.

 

Bab 5 Membina Hubungan Baik dengan Masyarakat

Sekolah dan masyarakat merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat

dipisahkan. Hubungan komunikasi sekolah dengan masyarakat harus tetap terjaga.

Hubungan ini merupakan hubungan yang saling memerlukan dimana sekolah

memerlukan masukan-masukan atau pendapat dari masyarakat demi kemajuan

sekolah dan masyarakat juga memerlukan program-program sekolah yang berkualitas.

Dalam membina membangun komunikasi sekolah harus melakukan

pendekatan-pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh

dalam masyarakat, kemudian melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan-

kegiatan/program sekolah. Disampin itu juga sekolah harus memperkenalkan

program-program sekolah kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat mengetahui

sehingga masyarakat dapat ikut ambil bagian dalam program tersebut. Dalam

menyusun program sekolah juga harus dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat

yang dapat memberikan sumbangan pikiran yang baik.

Dalam hubungan dengan masyarakat, juga tak jarang terjadi kesalahpahaman.

Maka dari itu, pihak sekolah harus bijaksanan dalam menangani jika terjadi hal-hal

seperti itu. Dalam membuat program dan mengevaluasinya sebaiknya sekolah

menlibatkan masyarakat atau tokoh-tokoh yang ada dimasyarakat.

Sekolah harus mampu menyusun program dan dapat menyampaikannya serta

memberikan pemahaman sebaik mungkin kepada masyarakat dengan strategi-strategi

yang baik, agar kerja sama sekolah dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik

pula. Ketika masyarakat dapat memahami program sekolah, maka program sekolah

juga akan berjalan dengan baik.

Penyampaian informasi kepada masyarakat selaku konsumen/pengguna jasa

layanan pendidikan juga harus benar-benar dikemas dengan baik. Informasi yang

disampaikan itu dapat berupa  visi-misi sekolah, prestasi yang pernah diraih sekolah

serta keadaan sekolah berupa data-data sekolah serta laporan-laporan lainnya yang

perlu diketahui oleh masyarakat selaku konsumen. Dengan demikian ada ketertarikan

masyarakat dan kepuasan tersendiri terhadap pelayanan sekolah terhadap

masayarakat.  Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan

berbagai cara misalnya, melalui media masa, baik cetak maupun elektronik dan acara-

acara sekolah yang dapat melibatkan kehadiran orang tua atau masyarakat.

Perlu diingat bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selamanya

berjalan mulus dan lancar-lancar. Ada juga sering terdapat kendala-kendala dan

tantangan yang dapat menyebabkan konflik antara sekolah dan masyarakat.

Terjadinya konflik dapat juga disebabkan oleh minimnya atau sempitnya pemahaman

masyarakat tentang pendidikan, adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh

guru-guru, kinerja kepala sekolah yang kurang baik dan lain-lain.

 

Bab 6 Manajemen Konflik

  Terjadinya konflik disebabkan karena ketidakcocokan atau perbedaan persepsi

dalam mencapai suatu tujuan. Dalam pandangan lama,  konflik selalu berakibat

negatif  bagi suatu organiasasi. Oleh karena setiap organisasi harus sedapat mungkin

mencegah atau meminimalkan konflik bahkan meniadakan agar organisasi berjalan

mulus dalam mencapai tujuannya. Sedangkan dalam pandangan baru, konflik dapat

berakibat positif bagi suatu orgnisasi. Dengan adanya konflik, oraganisasi akan

melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang

lama yang dianggap tidak sesuai dan tidak efektif yang dapat mengakibatkan

ketidakcocokkan. Oleh karena itu menurut pandangan baru konflik harus dapat

ditangani sehingga tidak menimbulkan efek negatif bagi oraganisasi.

Konflik dapat bersumber dari perorangan, antar perorangan, dalam kelompok,

antar kelompok, dalam organisasi dan antar organisasi. Konflik yang terjadi di dunia

pendidikan dapat disebabkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki

misalnya alat-alat prasarana, keuangan dan adanya pelanggaran kewenangan.  Perlu

diingat bahwa konflik yang terjadi buka saja berdampak atau memiliki nilai negatif

terhadap organisasi tetapi juga dapat menimbulkan nilai positif.

  Perkembangan konflik merupakan sebuah proses dan terjadi secara bertahap

mulai dari awal berupa adanya situasi yang berpotensi terjadinya konflik, sampai pada

tahap dirasakan akibat dari konflik yang ditimbulkan. Setiap konflik yang terjadi

dapat ditangani / diselesaikan dengan cara-cara misalnya memberikan solusi-solusi

bagi sebuah konflik yang terjadi sehingga konflik tidak berkepanjangan.  Selain itu

juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan pihak ke tiga untuk menjadi penengah

dalam memberikan pandangan dan penyelesaian dengan jalan damai.

           

Bab 7 Pengambilan Keputusan

Dalam setiap organisasi pasti terdapat masalah. Ketika hasil yang diharapkan

tidak sesuai dengan direncanakan, maka timbulah masalah yang harus dipecahkan

oleh seorang pemimpin. Masalah-msalah yang timbul itu harus segara diselesaikan

agar tidak berlarut-larut sehingga dapat mengganggu keberlangsungan organisasi.

oleh karena itu, pemimpin harus bisa dengan segara mengambil langkah-langkah atau

tindakan yang dengan segera untuk dapat mengatasinya. Pemimpin harus mempunyai

cara atau teknik untuk dapat memecahkan masalah dengan baik atau dengan kata lain

mengatasi mesalah tanpa menimbulkan masalah baru.

Dalam mengatasi masalah, pasti berhubungan dengan adanya keputusan yang

harus diambil oleh seorang pemimpin. Pengambilan keputusan ini haruslah dilakukan

secara objektif dengan tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak

lain. Artinya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan harus memuaskan semua

pihak yang berkaitan, dengan mempertimbangkan perasaan-perasaan yang menerima

keputusan tersebut.

Bab 8 Evaluasi Kepemimpinan dalam Pendidikan

Semuah program baik yang sementara berjalan maupun yang telah

dilaksanakan harus dinilai atau dievaluasi. Hal ini sangat penting karena  dengan

evaluasi kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau tingkat

pencapaian suatu perogram dimaksud. Dengan efaluasi kita juga dapat mengetahui

faktor-faktor yang yang mungkin saja ada dan yang dapat menjadi penghalang

berjalan tidaknya suatu program.

Evaluasi harus dilakukan secara berkala, karena apabila sebuah program itu

dievaluasi secara terus menerus maka kita akan segera mengetahui kemajuan

perogram itu serta dengan segera menganalisis masalah-masalah atau kendala yang

ditemui untuk mencari solusi atau cara dalam mengatasi masalah-masalah yang

menjadi faktor penghambat program tersebut.

Dalam dunia pendidikan evaluasi sangat penting sekali dan besar

manfaatnya/kegunaannya. Banyak hal yang hal yang dapat dievaluasi dalam sebuah

sekolah. Kepala sekolah dapat mengevaluasi kinerja staf atau guru-guru dalam

melakukan tugas-tugasnya, mengevaluasi  prestasi siswa secara keseluruhan,

mengevaluasi program baik semester atau tahunan sekolah. Bagi guru-guru, evaluasi

dapat dapat mengukur tingkat keberhasilan atau penapaian program pengajaran di

kelas serta dapat mengetahui dan mengukur keberhasilan siswa.  Adapun pihak-pihak

yang dapat melakukan evaluasi adalah pengawas atau supervisor, kepala kantor,

kepala bagian, kepala sekolah, dan guru-guru.

Bab  9 Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan sangat vital bagi penyelengaraan pendidikan. Sekarang

ini pemerintah sudah menganggarkan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam

APBN, namun hasil dari anggaran pendidikan itu belum terlalu signifikan bagi

keberlenagsungan pendidikan di Indonesia.  Besar-kecil serta pemerataan anggaran

pendidikan sangat berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan.

Di era otonomi daerah sekarang ini ternyata masih banyak masalah dengan

anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan masih dirasa sangat terbatas dan belum

mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan pendidikan pada umumnya. Masih banyak

ketimpangan-ketimpangan atau kebijakan-kibijakan yang menyimpang sehingga

menimbulkan masalah terhadap sekolah-sekolah sebagai salah satu sasaran utama

anggaran pendidikan. Sebagian besar anggaran pendidikan di seluruh daerah masih

tergantung pada subsidi dari pemerintah. Dimana sebagian besar anggaran pendidikan

masih digunakan untuk pembiayaan gaji guru sedangkan pembiayaan untuk

peningkatan mutu pendidikan masih sangat kecil.

Dengan anggaran yang dirasa masih terbatas, maka orang tua siswa sebagai

mitra dari pendidikan itu sendiri harus dapat berperan dan  berpartisipasi aktif  dalam

menunjang keterbatasan pembiayaan pendidikan.  Di era otonomi daerah ini ternayat

masih ada daerah-daerah yang belum mampu menganggarkan anggaran pendidikan

dalam APBD-nya sesuai dengan acuan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan ada

daerah yang memang memliki keterbatasan sumber-sumber pendapatan asli daerah

(PAD) sehingga belum mampu untuk menggenjot pembiayaan pendidikan di daerah

mereka.

Mengingat  masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah bahkan

belum pernah merasakan sentuhan pendidikan, maka pemerintah mencoba untuk

meringankan pembiayaan masyarakat terutama mereka yang termasuk golongan

menengah kebawah, dengan menerapkan bantuan operasional sekolah (BOS) agar

pendidikan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.

Penggunaan dana BOS oleh sekolah dilaksanakan sesuai dengan RAPBS dan

mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga diharpakan efektif dan

tepat sasaran. 

Bab 10 Akuntabilitas Pendidikan

Dalam penjelasan UURI nomor 21 tahun 2003 tentang system pendidikan

nasional, pada bagian umum dijelaskian bahwa pndidikan mempunyai misi salah 1

fungsi tersebut untuk meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga

pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman,

sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global (UU no. 20 Tahun 2003). Di

sekolah yang melakukan, akuntabilitas lembaga pendidikan secara yuridis formal

adalah kepala sekolah.

Akuntabilitas identik dengan pertanggungjawaban seseorang/ badan hukum

kepada pihak-pihak yang berwenang. Lembaga administrasi Negara (2003)

merumuskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan

seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawab.

A. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas diterapkan pada semua aspek pendidikan, yakni mulai dari

penyusunan program program pengajaran sampai pada pengelolaan lembaga

pendidikan (pertanggungjawaban lembaga dan pencapaian tujuan pendidikan).

Corton (1976), mengemukakan ada 3 kunci akuntabilitas yakni:

1) Siapa yang bertanggungjawab.

2) Tentang apa

3) Kepada siapa

Akuntabilitas pendidikan secara sederhana dapat diartika sebagai

pertanggungjawaban atas keberhasilan proses belajar dan perkembangan peserta didik

dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan.

Dalam penyusunan pelaporan akuntabilitas yang tidak kalah pentingnya adalah

apabila ada 1 program yang gagal, maka perlu juga dilaporkan dan sekaligus

memberikan penjelasan mengapa sampai gagal.

1. Jenis-jenis Akuntabilitas

Dalam Depdikbud, 1983/1984 menjabarkan bahwa akuntabilitas pendidikan dapat

terbagi dalam 3 jenis :

Akuntabilitas keberhasilan

Akuntabilitas Profesional

Akuntabilitas Sistem

2. Pelanggaran Terhadap Akuntabilitas Pendidikan

Suatu tindakan dalam bidang pendidikan dianggap menyimpang kalau

tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain dan/ atau

kepentingan umum baik secara moril maupun materiil.

Halim (1982) membagi menjadi 14 kelompok, yakni :

1) Penekanan yang dilakukan oleh pengajar kepada siswanya.

2) Penekanan dari pengajar kepada siswanya untuk memenuhi kemauan

pengajar.

3) Perlakuan-perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh pengajar kepada

siswanya baik secara fisik maupun secara mental.

4) Pelaksanaan pengajaran dengan member isi dan metode yang bermutu rendah

yang hampir tidak ada manfaatnya bagi siswa, bahkan dapat

membahayakannya.

5) Pencurian, pemalsuan atau pembajakankarya ilmiah orang lain dalam bentuk

apapun baik seluruhnya atau sebagian.

6) Penipuan atau pengakuan palsu dari seseorang mengenai jabatan dan/atau

hasil karya tertentu dengan maksud agar dipercaya orang lain sehinggar dapat

memperoleh sesuatu yang sebenarnya bukan haknya.

7) Pencemaran nama baik atau wibawa suatu lembaga formal melalui perbuatan

tidak layak yang dilakukan dengan melibatkan orang dalam lembaga itu.

8) Berbagai pemborosan rahasia yang merusak objektifitas nilai serta mutu

pendidikan dan pengajaran.

9) Penyalahgunaan jabatan dalam bentuk manifestasinya merugikan kepentingan

umum dan merusak kewibawaan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

10) Penyelewengan dan penyalahgunaan beasiswa.

11) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari

kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh pengajar yang

bersangkutan serta berakibat buruknya bagi siswa.

12) Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai

kesopanan, kesusilaan, hokum dan ketertiban umum.

13) Berbagai tindakan pengacauan terhadap situasi dan kondisi yang normal untuk

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

14) Tindakan-tindakan pengancaman, penggeseran, pemojokan, pemfitnahan,

penghalang-halangan dan sejenisnya terhadap pihak yang sunggunh-sungguh

ingin mengusut/membongkar/menindak setiap pelaku tindak pidana

pendidikan.

B. Peranan Kepala Sekolah dalam Melaksanakan Akuntabilitas Lembaga

Pendidikan

Dalam Depdikbud (1997), dijelaskan kepala sekolah memiliki tanggungjawab

terhadap penyelenggaraan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas :

1) Penyelenggaraan program kerja sekolah

2) Pembinaan kesiswaan

3) Pelaksanaan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainya

4) Penyelenggaraan administrasi sekolah, melihat administrasi ketenagaan,

keuangan, kesiswaan, perlengkapan dan kurikulum

5) Pelaksanaan hubungan sekolah dengan lingkungan dan/atau masyarakat

Dalam Depdikbud (1999/2000) di jelaskan secara rinci 7 komponen peran

kepala sekolah, yaitu kepala sekolah sebagai pendidik, manajer, pengelola

administrasi, penyelia, pemimpin, pembaru, dan pendorong. Dan dalam melaksanakan

tugas tersebut, kepala sekolah membuat laporan kegiatan secara periodik sebagai

wujud dari akuntabilitas lembagapandidikan yang dikelolanya atau di bawah

wewenangnya.

C. Peran Komite Sekolah

Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No.

202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah

sebagi partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep

manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan

akuntabel. UU pendidikan bulan Juni 2003 (pasal 56) memberikan kepada komite

sekolah dan madrasah peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan

melalui nasihat, pengarahan, bantuan personalia, material dan fasilitas maupun

pengawasan pendidikan.

Suryadi (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa pokok pikiran yang

disampaikan pada sosialisasi Dewen Sekolah dan Komite Sekolah, Yaitu :

1) Penyusunan rencana dan program

2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapata dan Belajar Sekolah (RAPBS)

3) Pelaksanaan program pendidikan

4) Akuntabilitas pendidikan

D. Pengelolaan Keuangan Sekolah

Menurut Mulyasa (2005), dalam pengelolaan keuangan sekolah terdapat 3 komponen:

1. Uang dan Pendidikian, kaitannya dalam besar alokasi uang untuk pendidikan

Merupakan tugas dan tanggungjawab dari administrasi sekolah, sebagai berikut :

a. Perencanaan anggaran dan

financial

b. Pengaturan pemasokan

c. Perencanaan dan

peningkatan fasilitas

sekolah

d. Hubungan dengan

masyarakat

e. Pengaturan pegawai

f. Penataran

g. Pelaksanaan rencana

h. Transportasi

i. Layanan makanan

j. Keuangan dan laporan

k. Manajemen kantor

2. Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RAPBS)

Proses pengembangan RAPBS menempuh langkah-langkah pendekatan dengan

proseduran sebagai berikut :

a. Pada tingkat kelompok kerja

b. Pada tingkat kerjasama dengan komite sekolah

3. Sosialisasi dan Legalitas

Setelah RAPBS dibicarakan dengan komite sekolah selanjutnya disosialisasikan

kepada berbagai pihak. Pada tahap ini kelompok kerja melakukan konsultasi

dalam laporan kepada pihak pengawas serta mengajukan usulan RAPBS kepada

kantor inspeksi pendidikan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan

.

E. Hubungan antara Sekolah dengan Sekolah yang Efektif

Depdiknas (2000), menyatakan bahwa pada umumnya sekolah yang efektif memiliki

sejumlah karakteristik proses sebagai berikut :

1. Proses belajar-mengajar yang efektifitasnya tinggi

2. Kepemimpinan sekolah yang kuat

3. Lingkunagn sekolah yang aman dan tertib

4. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

5. Sekolah memiliki budaya mutu

6. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis

7. Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian)

8. Partisipasi yang tinggi dari warga dan masyarakat

9. Sekolah memiliki keterbukaan (transparasi) manajemen

10. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (Psikologis dan fisik)

11. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan

12. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan

13. Memiliki komunikasi yang baik

14. Sekolah memiliki akuntabilitas

15. Sekolah memiliki kemampuan manajemen sustainabilitas

Bab 11 Kepala Sekolah dan MPMBS

A. Pola Manajemen

Pada dasarnya definisi manajemen dapat didefinisikan suatu aktifitas

mengelola organisasi atau kelompok manusia dalam menggerakkan komponen-

komponennya demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin sekolah dan merupakan orang

terpenting di suatu sekolah. Dari berbagai peneliti dan pengamatan tidak formal

diketahui bahwa kepala sekolah merupakan kunci bagi pengembangan dan

peningkatan suatu sekolah. Indicator keberhasilan sekolah adalah kalau sekolah

berfungsi dengan baik.

B. Manajemen Berbasis Sekolah

Seiring dengan berlakunya UU RI no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan

daerah (otonomi daerah) dan bukti-bukti empiris tentang kurang efektif dan efisiennya

manajemen berbasis pusat, maka dekdiknas melalui, perubahan dan penyesuaian,

salah 1 diantaranya melalui pergeseran pendekatan manajemen, yaitu Manajemen

Berbasis Pusat manjadi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

1. Pola Manajemen Berbasis Sekolah

Dapat dikemukakan bahwa otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian. Dengan

demikian otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengurus dan

mengatur kepentingan semua warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi warga sekolah sesuai peraturan dan perundangan pendidikan nasional

yang berlaku.

Berikut adala dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan

Pola Lama Menuju Pola Baru

Subordinasi

Pengambilan keputusan

terpusat

Ruang gerak kaku

Pendekatan birokratis

Sentralistik

Diatur

Over regulasi

Mengental

Mengareahkan

Menghindari resiko

Menggunakan uang seenaknya

Individu tercerdas

Informasi terpribadi

Pendelegasian

Organisasi hierarki

Otonomi

Pengambilan keputusan

partisipatif

Ruang gerak luwes

Pendekatan professional

Desentralistik

Motivasi diri

Deregulasi

Mempengaruhi

Memfasilitasi

Mengelola resiko

Menggunakan uang efisien

Team Work ce4rdas

Informasi terbagi

Pemberdayaan

Organisasi datar

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebaga berikut :

1) Pada pola lama tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program

daripada mengambil inisiatif untuk merumuskan dan melaksanakan program

peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah.

2) Pada pola baru sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan

lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, dan

partisipasi masyarakat menjadi semakin besar. Sekolah menjadi lebih luwes

dalam mengelola lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan

daripada pendekatan birokratis, pengelolaan sekolah lebih desentralisasi,

perubahan sekolah lebih didorong motivasi diri daripada diatur dari luar,

regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat lebih bergeser dari

mengontrol memengaruhi dan dari mengarahkan menjadi memfasilitasi dari

menghindari resiko menjadi mengelola resiko, penggunaan uang menjadi lebih

efisien.

2. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut dekdiknas (2001), Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan

bentuk alternative yang dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian

sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan

semua kelompok kepentingan yang berkaitan dengan sekolah. MBS juga

bertujuan memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian

wewenang, keluwesan dari sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah.

C. Kepala Sekolah dalam Era MPMBS

Pada hakikatnya peran kepala sekolah dalam era MPMBS dapat dirinci sebagai

berikut :

1. Memiliki masukan manajemen yang lengkap dan jelas yang ditampilkan oleh

kelengkapan administrasi serta kejelasan dalam tugas, rencana ketentuan-

ketentuan/ limitasi pengendalian, dan dapat memberikan kesan yang baik bagi

anak buahnya.

2. Memahami, menghayati, dan melaksanakan pernnya sebagi manajer, pemimpin,

pendidik, penyelia, pencipta iklim kerja, pengurus/ administrator, pembaru, dan

pembangkit motivasi.

3. Mampu menciptakan tantangan kinerjanya berangkat dari sinilah, kemudian

merumuskan sasaran apa yang akan dicapai oleh sekolah, melanjutkan dengan

melakukan analisis SWOT, dan berupaya mencari langkah-langkah pencegahnya.

4. Menciptakan Team Work yang kompang/kohesif dan cerdas, serta menciptakan

koneksi dan saling ketergantungan antar fungsi dan antar warganya sehingga

membentuk suatu system yang utuh dan benar yang dapat menjamin kepastian dan

kebermanfaatan hasilnya.

5. Mampu menciptakan situasi dan menumbuhkan kreatifitas dan memberikan

peluang kepada warganya untuk melakukan eksperimentasi dalam rangka mencari

penemuan-penemuan baru walaupun kurang akurat atau salah sehingga kepala

sekolah mendorong warganya untuk mengambil resiko dan dilindungi apabila

hasilnya salah.

6. Mampu dan sanggup menciptakan sekolah sebagai tempat belajar. Suatu lembaga

pendidikan atau sekolah perlu penataan.

7. Mampu dan mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan manajemen berbasis

sekolah sebagai konsekuensi logis dari pergeseran kebijakan manajemen dari

kebijakan manajemen pusat menjadi manajemen berbasis sekolah.

8. Mampu memutuskan perhatian terhadap pengelolaan proses belajar-mengajar

sebagai kegiatan utamanya karena kegiatan-kegiatan lainnya dipandang sebagai

kegiatan pendukung/penunjang proses belajar-mengajar.

9. Sangup dan mampu memberdayakan sekolahnya, terutama sumber daya manusia

melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan kemandirian sehingga nantinya

komitmen yang tinggi dari warganya terhadap visi dan misi sekolah, tingkat

kemandirian tinggi dan tingkat ketergantungan rendah, bersifat adaptif dan

proaktif.

D. Kinerja Kepala Sekolah

1. Kinerja

Dapat didefinisikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya menurut ukuran yang berlaku dan ditetapkan untuk pekerjaan

yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kinerja kepala

sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya menurut ukuran yang berlaku serta ketetapan pekerjaan yang

bersangkutan.

2. Faktor-faktor yang Menentukan Tingkat Kinerja Kepala Sekolah

Menurut Depdiknas (2000), kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah 1

faktor yang mendorong kepala sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan

sasaran sekolahnya. Pada dasarnya kepala sekolah memiliki tugas dan fungsi yang

sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses persekolahan.

Faktor-faktor yang menentukan tingkat kinerja kepala sekolah, antara lain

lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kerja, umpan balik,

dan administrasi.

Kinerja kepala sekolah dalam hal ini mempunyai beberapa aspek, Yaitu :

a. Rencana Program Pengembangan Sekolah

Dalam Depdikbud (1998), rencana program pengembangan sekolah

merupakan rencana yang komprehensif untuk mengoptimalkan dan

memanfaatkan segala sumber daya yang ada sehingga mampu mencapai

tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang.

b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

Dalam penyusunan rencana anggaran ada 3 bagian pokok anggaran , yaitu :

1) Target penerimaan

2) Rencana pengeluaran

3) Sumber dana lainnya (Sisa dana periode sebelumnya)

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan anggaran adalah :

1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan

2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya

3) Menentukan program kerja dan rincian program kerja

4) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program kerja

5) Menghitung dana yang dibutuhkan

6) Menentukan sumber dana yang membiayai rencana

c. Pengambilan Keputusan Partisipatif

Menurut Depdiknas (2001) pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu

cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka

dan demokratis. Dalam keputusan tersebut warga sekolah, yaitu guru, siswa,

karyawan, orang tua siswa, komite sekolah menyusun dan didorong untuk

terlibat langsung dalam proses pengambiloan keputusan yang akan

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

d. Kemandirian

Sekolah memiliki kemandirian untuk melakukan yang terbaik bagi sekolahnya

sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang

tidak selalu menggantungkan pada atasan untuk menjadi mandiri, sekolah

harus memiliki sumber daya yang cakap untuk menjalankan tugasnya.

e. Keterbukaan

Sekolah memiliki keterbukaan manajemen. Keterbukaan dalam pengeloloaan

sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS). Keterbukaan di tunjukkan dalam pengambiloan

keputusan, perencanaan dan pelaksanaan tugas atau kegiatan, penggunaan

uang dsb.

f. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

atas tindakan seseorang, badan hokum atau pimpinan kolektif suatu organisasi

kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban.

g. Kerjasama

Menurut Depdiknas (2001) output sekolah merupakan hasil kolektif warga

sekolah sehingga budayaq kerjasama antar omponen dalam sekolah dengan

pihak luar sekolah merupakan factor kunci keberhasilan peloaksanaan MBS.

Bab 12 Kepala Sekolah dan Supervisi Pengajaran

A. Mutu Pendidikan dan Supervisi Pengajaran

Paradigm baru mengenai pendidikan tinggi terdiri atas akreditasi,

akuntabilitas, evaluasi, otonomi, dan mutu. Kelima paradigm baru tersebut ,

hakikatnya terkait 1 sama lain. Untuk itu, sebaiknya dijadikan acuan dalam proses

peningkatan mutu pendidikan.

Pada dasarnya, permasalahan pendidikan yang diidentifikasikan (Depdikbud

1983) sebagai berikut :

1. Masalah Kuantitatif, masalah yang timbul sebagai hubungan akibat antara

pertumbuhan system pendidikan pada 1 pihak dan pertumbuhan penduduk

Indonesia pada pihak yang lain

2. Masalah Kualitatif, berkaitan dengan bagaimana peningkatan kualitas sumber

daya manusia dan bangsa Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya.

Tercangkup pula masalah ketertinggalan bangsa Indonesia dan perkembangan

modern.

3. Masalah Relevansi, masalah yang timbul dari hubungan antara system

pendidikan dan pembangunan nasional serta antara kepentingan perorangan,

keluarga, masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

4. Masalah Efisiensi, masalah pengelolaan pendidikan nasional. Adanya

keterbatasan dana dan daya manusia sungguh memerlukan system pengelolaan

yang efisien dan terpadu. Yang tercangkup antara unsur dan unit secara

keseluruhan.

5. Masalah Efektifitas, manyangkut keampuhan pelaksanaan pendidikan nasional.

Daloam hubungan dengan permasalahan keseimbangan yang dinamis antara

kualitas dan kuantitas, efektivitas proses pendidikan juga penting.

B. Mutu Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas yang tidak mudah kaena

dipengaruhi oleh beberapa factor, dalam hal ini lebih difokuskan pada mutu guru yang

merupakan factor yang paling konsisten dan kuat dalam mempengaruhi mutu

pendidikan.

Dalam meningkatkan kemampuan guru diperoleh kesimpulan bahwa guru

yang bermutu diukur dengan 4 faktor utama, yakni :

1) Kemapuan professional. Terdiri atas kemampuan intelegensi, sikap dan

prestasi dalam bekerja.

2) Upaya professional. Merupakan upaya seorang guru dalam

menteransformasikan kemampuan professional yang dimiliki kedalam proses

belajar-mengajar.

3) Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan professional. Menunjukkan intensitas

waktu yang dipergunakan oleh seorang guru untuk tugas-tugas profesionalnya.

4) Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya. Factor yang mempengaruhi

kemampuan profesional seorang guru.

C. Konsep Dasar Supervisi Pengajaran di Sekolah Dasar

Mengkaji tugas-tugas supervise pengajaran tersebut, dapat ditelaah dari tujuan

supervise pengajaran itu sendiri. Sesuai dengan fungsi pokok supervise, yaitu

memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan nasional. Maka tujuan supervise nasional mencangkup tujuan

dasar, umum, dan khusus.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat di kemukakan bahwa untuk

meningkatkan kualitas belajar-mengajar guru merupakan factor sentral yang perlu

mendapat perhatian secara optimal. Adapun media untuk meningkatkan

profesionalisme guru melalui supervise.

D. Profesionalisme Guru Seolah Dasar

Dalam kurikulum Sekolah Dasar 1975, garis-garis besar program pengajaran

buku 3 D Pedoman Administrasi dan Supervisi dijelaskan bahwa sikap professional

hanya dilihat dari moral kerja guru.. moral kerja ialah reaksi mental (emosi) guru

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang disertahkan padanya. Dari reaksi

mental guru terhadap tugas yang diserahkan kepadanya dapat dilihat secara nyata

professional guru. Hal tersebut dapat diukur melalui penilaian segi-segi kegiatan,

yakni berkaitan dengan kehadiran guru, tugas mengajar, dan hubungan kerjasama.

E. Pendekatan Profesionalisme

Menurut Danim (2002), dalam konteks profesionalisasi istilah profesi dapat

dijelaskan dengan 3 pendekatan :

1. Pendekatan Karakteristik, yang memandang bahwa profesi mempunyai

seperangkat elemen inti yang membedakannya dari pekerjaan yang lain.

Karakteristik profesi tersebut dapat di bagi menjadi :

a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan.

b. Memiliki pengetahuan spesialisasi.

c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat dipergunakan langsung oleh

orang lain/klien (bersifat aplikatif).

d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan (communicable).

e. Memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri (self

organization).

f. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism).

g. Memiliki kode etik.

2. Pendekatan Institusional, memandang profesi dari segi proses institusional atau

perkembangan asosiasional, mengemukakan 5 langkah :

a. Merumuskan suatu pekerjaan yang penuh waktu/ full time, bukan

pekerjaan sambilan.

b. Menetapkan sekolah sebagai tempat menjalani proses pendidikan/

pelatihan.

c. Mendirikan asosiasi profesi.

d. Melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya

perlindungan hokum terhadap asosiasi/ perhimpunan tersebut.

e. Mengadopsi secara formal kode etik yang ditetapkan

3. Pendekatan Legalistik, pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas

suatu profesi oleh suatu Negara/ pemerintahan

F. Peranan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Pendidikan

Menurut suparno (2002) Kepemimpinan seorang kepala sekolah mencangkup

cara-cara dan usahanya dalam memengaruhi, mendorong, membimbing, serta

menggerakkan guru, staf, siswa, dan orang tua siswa demi tercapainya tujuan sekolah.

Segala cara tersebut mengharuskan seorang kepala sekolah menguasai :

a. Tujuan pendidikan sekolah yang dipimpinnya

b. Pengetahuan yang cukup mengenai bidangnya dan medan tugas yang ada di

bawah pimpinannya

c. Ketrampilan professional meliputi ketrampilan teknis, relasi kemanusiaan, dan

ketrampilan konseptual.