Kepabeanan Barang Operasi Perminyakanscm.phe.pertamina.com/media/8244e6c9-7313-46bd-9c29-47a72ab668a8/1... · “Importir adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan memasukan

Kepabeanan Barang Operasi Perminyakan

27 Juli 2017

Vendor’s Day Bersama East Java 2017

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 2

Peraturan Menteri ESDM

037 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN RENCANA IMPOR DAN

PENYELESAIAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK OPERASI KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS

BUMI

Fasilitas Impor Barang Operasi Perminyakan


Barang Operasi adalah semua barang dan peralatan yang secara langsung dipergunakan untuk operasi Kegiatan Usaha Hulu termasuk kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri yang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba antara lain kegiatan LNG dan/atau LPG sebagai kelanjutan dari Kegiatan Usaha Hulu yang dilakukan Kontraktor yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana.

Permen 037 Tahun 2006, Pasal 1, Butir 2:



1. Barang Operasi diperoleh dari hasil produksi dalam negeri dan/atau melalui impor.

2. Barang Operasi yang diperoleh dari hasil produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Didasarkan pada ADP dan Daftar Inventarisasi Barang dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.

3. Barang Operasi yang diperoleh melalui impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Operasi yang diimpor dengan cara pembelian dan/atau penyewaan.

Permen 037 Tahun 2006, Pasal 2:



Kontraktor/PT Pertamina (Persero) yang melakukan impor Barang Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) WAJIB menggunakan RIB untuk pembebasan atau pembayaran Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut.




Ayat 1 : Dalam hal terdapat impor Barang Operasi yang telah tercantum dalam ADP

tanpa menggunakan RIB maka terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus

menanggung segala biaya yang dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).


Ayat 2 : Dalam hal terdapat impor Barang Operasi tanpa menggunakan RIB maka

terhadap importir atau penyedia barang (vendor) yang terikat dengan kontrak/Purchase Order (PO) harus menanggung segala biaya yang

dikeluarkan dan tidak dapat dibebankan dalam biaya operasi (cost recovery).







Importasi Migas

Kontrak sebelum UU 22/2001 20/PMK.010/2005

BM bebas

PDRI tidak dipungut

Kontrak sesudah UU 22/2001

BM Bebas 177/2007

PPN 142/2015 jo 27/2012

PPh 107/2015 jo 154/2010

FASILITAS IMPORTASI BOP (BARANG OPERASI PERMINYAKAN)



KKKS mengajukan permohonan rekomendasi RKBI kepada DJMIGAS melalui SKK Migas

SKK Migas melakukan verifikasi dokumen, terutama terhadap kesesuaian WP&B atau AFE yang diajukan sebagai dasar anggaran

SKK Migas mengeluarkan rekomendasi dalam waktu lima (5) hari kerja kepada KKKS setelah dokumen diterima lengkap & benar

Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan:

•RKBI yang telah disiapkan; • Salinan WP&B dan/atau AFE yang telah disetujui SKK Migas lengkap dengan uraian BS & Line Item; • Salinan kontrak pengadaan berikut daftar barang dan harga; •Proforma Invoice; •Klausul Impor (dan ekspor untuk Kontrak Jasa/EPC) & INCOTERMS • Salinan ARS Ijin P2 khusus untuk RKBI bahan peledak; •Berita acara pengadaan (jika diperlukan); dan • Surat pernyataan mengenai barang yang akan diimpor, apakah barang tersebut bukan merupakan finished product

untuk barang-barang Oil Country Tubular Goods (OCTG) atau konsinyasi/non- konsinyasi atau diekspor barang sewa.



Kontraktor/PT Pertamina (Persero) menyusun Rencana Kebutuhan barang Impor

(RKBI) yang memuat nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, alamat,

NPWP, status Kontrak Kerja Sama/Kontrak Bagi Hasil, daerah operasi, nama

kegiatan/proyek, nomor dan tanggal pengajuan, deSKripsi barang, spesifikasi,

perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi yang

bersangkutan.

Ditjen Migas akan mengeluarkan Surat Penandasahan RIB rangkap 3 (tiga), KKKS

diwajibkan untuk menandatangani ke 3 (tiga) lampiran tersebut, 1 (satu) asli dokumen

diberikan kepada KKKS sisanya dikembalikan kepada DJ MIGAS

Masa berlaku Rencana Impor Barang (RIB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Minyak dan Gas Bumi adalah dua belas bulan.

PENGAJUAN RKBI KE DITJEN MIGAS



RIB yang ditandasahkan oleh Ditjen Migas menjadi lampiran permohonan SKep

Pembebasan kepada Bea Cukai

Surat Permohonan ditandatangani oleh pegawai yang telah memiliki spesimen

tandatangan di Bea Cukai

Permohonan di tujukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menyertakan

RIB yang telah disetujuai dan ditandasahkan oleh Dirjen Migas.

Salinan Kontrak kerja Sama (untuk pembebasan BM/PDRI yang pertama kalinya).

Ijin Pembelian dan Penggunaan/P2dari mabes POLRI (bahan peledak).

Masa berlaku Surat Keputusan (SKEP) Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam

Rangka Impor (PDRI) adalah selama satu tahun.

PENGAJUAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR KE DIRJEN BEA DAN CUKAI



PMK 226/PMK.04/2015 jo. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean

PERDIRJEN 20/BC/2016

PERDIRJEN 20/BC/2016 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR




Alur Importasi Kegiatan Hulu Migas

Invoice

Overseas

KKKS Principal

PO & Payment

PT Dalam Negeri

Indonesia

Invoice

Overseas

KKKS Principal

PO & Payment

PT Dalam Negeri

Indonesia

X

PTK 007 UU 17 Tahun 2006

UU 17 Tahun 2006: “Impor Adalah Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean” yang tertera di dokumen PIB adalah KKKS importir adalah KKKS

PTK 007: “Importir adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan memasukan BOP dalam lingkup Kegiatan Usaha Hulu Migas di wilayah RI”. “Mengikutsertakan Perusahaan Dalam Negeri dan harus mengutamakan penggunaan barang/jasa Produksi Dalam Negeri, serta mengutamakan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia”.























Documents

Kepabeanan Barang Operasi Perminyakanscm.phe.pertamina.com/media/8244e6c9-7313-46bd-9c29-47a72ab668a8/1... · “Importir adalah KKKS pemilik API yang melakukan kegiatan memasukan