KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI

DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN

KOTO MAJIDIN – SMK BELUI ANTARA DINAS

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI

DENGAN CV. TOHA PUTRA

ARTIKEL ILMIAH

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

FERA ANGRAINA

B10014314

Pembimbing:

RAFFLES, S.H., M.H.

EVALINA ALISSA, S.H., M.H.

JAMBI

2018

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN KOTO

MAJIDIN – SMK BELUI ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN KERINCI DENGAN CV. TOHA PUTRA

Nama Mahasiswa : FERA ANGRAINA

Nomor Induk Mahasiswa : B10014314

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana

pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui dan

kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan

Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci

dengan CV. Toha Putra dan upaya penyelesaiannya. Adapun perumusan masalah

yang diangkat yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra. 2. Kendala-kendala apa saja

yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto

Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan

CV. Toha Putra dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian bahwa

pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan antara Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra tidak terlaksana sebagaimana

mestinya, berupa keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditentukan dalam surat perjanjian (kontrak). Kendala yang dihadapi

berupa, tidak tersedianya stok bahan, dan adanya cuaca kurang stabil. Upaya

penyelesaian dalam perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK

Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra

adalah dengan musyawarah.

Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian, Pembangunan Jembatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara indonesia merupakan suatu negara yang sedang

berkembang dimana saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di

segala bidang, baik pembangunan dibidang fisik maupun non fisik.

Perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam masa pembangunan

sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar tehadap perkembangan

hukum. Perkembangan yang dimaksud sesuai dengan adanya perjanjian-

perjanjian yang dipergunakan sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah

senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk

mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban

menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang

berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain,

pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan

kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan

bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan

dengan pemenuhan kebutuhan inilah maka pembuatan kontrak menjadi

praktik yang rutin.1

Ketentuan umum dari perjanjian tersebut diatur dalam Bab III buku

ke III dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Maka adapun

pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang

1Y. Sogar Simamora, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 1.

Hukum Perdata adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan

menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah persetujuan dengan

mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.2

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus

dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk

melaksanakan suatu perjanjian adalah asas facta sunt servanda yang terdapat

dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

menentukan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pengaturan mengenai perjanjian pemborongan terdapat dalam Kitab

Undang-undang Hukum Perdata yakni pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu

sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi

2Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet. 5, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2014, hal. 290.

pihak yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang

ditentukan”.

Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas

konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin “Consensus” yang berarti

sepakat. Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian

disyaratkan adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan,

berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.3

Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-

hal yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.

Hubungan hukum antara pengguna dengan penyedia yang terjadi pada

proses penandatanangan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses

berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan

kontraktual. Dalam proses ini pengguna barang/jasa adalah negara yang diwakili

oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan atau sebagai individu/pribadi.

Sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (privat).

Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini

memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri.

Dipandang sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-

3R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 15.

kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak

yang berkontrak.4

Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yang

ingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalam

pelaksanaannya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapat

berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat terjadi dalam kontrak pengadaan yang

dilakukan oleh pemerintah dengan pihak penyedia barang/jasa, seperti

perbuatan wanprestasi keterlambatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan

yang telah di tentukan dalam kontrak, tentu ini dapat merugikan pihak pemberi

kerja. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor

dengan debitor.5

Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

3. Terlambat memenuhi prestasi.

4. Melakukan sesuatu yang menurutnya perjanjian tidak boleh

dilakukannya.6

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

4Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,

hal. 47. 5Firman Floranta Adonara, Aspek-aspek Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung,

2014, hal. 62.

6Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 20.

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa”.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak

pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang

diingikannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar

dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat

atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya.7

Adapun cara atau metode untuk mendapatkan suatu proyek

terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pengadaan Barang/Jasa, yaitu sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum

2. Pelelangan Terbatas

3. Pelelangan Sederhana

4. Pemilihan Langsung

5. Seleksi Umum

6. Seleksi Sederhana

7. Sayembara

8. Kontes

9. Penunjukan Langsung

10. Pengadaan Langsung

Salah satu bentuk perjanjian pengadaan barang/jasa adalah perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin-SMK Belui. Pelaksanaan pengadaan

dilakukan dengan metode Pelelangan Umum menggunakan sistem e-lelang.

7Adrian Sutedi, Op.Cit., hal. 4.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pengadaan Barang/Jasa, “Pelelangan Umum adalah metode pemilihan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan

yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya yang memenuhi syarat. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 37 Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa, “Pengadaan

secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang

dilaksankan dengan menggunakan tekhnologi informasi dan transaksi elektronik

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Adapun tujuan

diselenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik adalah sebagai

berikut:8

a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;

c. Memperbaiki tingkat efesiensi proses Pengadaan;

d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan

e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara

Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Toha Putra dibuat pada tanggal 26 Juli 2017,

dengan nomor: 620/055/KONTRAK-BM/PUPR-2017. Yang mana dalam hal ini

Pihak Pertama yaitu Vidra Novianto, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PKK)

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Bidang Bina Marga dan Pihak

Kedua yaitu H. Bustami Selaku Direktur CV. Toha Putra.

Adapun isi perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui

menyebutkan lingkup pekerjaan yang disepakati kedua belah pihak, yaitu terdiri

8Y. Sogar Simamora, Op. Cit., hal. 150.

dari rekapitulasi biaya, daftar kuantitas dan harga, jumlah dan spesifikasi teknis,

time schedule, metoda pelaksanaan, dan addendum atau amandemen kontrak

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerja nomor:

620/055/KONTRAK-BM/PUPR-2017 tanggal 26 Juli 2017 dengan nilai kontrak Rp.

656.400.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

dengan perubahan harga yang disepakati dalam addendum kontrak yaitu

dengan nilai kontrak Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Dalam pelaksanaan perjanjian pembuatan jembatan antara Dinas

Pekerjaan Umum dengan CV. Toha Putra, ditemukan adanya wanprestasi,

dimana wanprestasi yang dilakukan oleh pihak CV. Toha Putra yaitu

keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditentukan dalam surat perjanjian kontrak nomor: 620/055/KONTRAK-

BM/PUPR-2017, Kegiatan Pembangunan Jembatan Koto Majidin-SMK Belui,

Kecamatan Air Hangat, tanggal dimulainya pekerjaan 26 Juli 2017 yaitu semula

Penyedia harus menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 130 Hari Kalender

(pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 2 Desember 2017) dengan

perubahan waktu yang disepakati dalam addendum kontrak Penyedia harus

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan selama 144 Hari Kalender (pekerjaan

harus sudah selesai tanggal 16 Desember 2017), tetapi pada kenyataannya

pekerjaan pembuatan jembatan tesebut belum terselesaikan.

Terjadinya wanprestasi tersebut jelas tidak sesuai dengan perjanjian

yang disepakati dan menyimpang dari Ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan surat perjanjian kedua

belah pihak tersebut. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan

bersama yang tertuang dalam surat perjanjian dan agar tidak terjadi lagi

wanprestasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap

kendala-kendala yang dihadapi.

Dari hal tersebut ternyata terlihat bahwa salah satu pihak tidak

melakukan kewajibannya yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pekerjaan

sampai batas akhir masa kontrak yang tercantum dalam surat perjanjian

(kontrak). Hal mana telah melanggar ketentuan hak dan kewajiban para pihak

yang telah dituangkan dalam surat perjanjian, adapun hak dan kewajiban

tersebut adalah sebagai berikut:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan

oleh Penyedia;

2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan sesuai Kontrak;

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum

dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan

prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan sesuai Kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada

PPK;

4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Kontrak;

5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat,

akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan

tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari

lapangan, dan segala pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PKK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal

penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk

melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi

perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun

miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dari uraian yang tercantum dalam surat perjanjian diatas bahwa, CV.

Toha Putra tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan dan

menyerahkan seluruh pekerjaannya dalam kurun waktu yang telah ditentukan

dalam kontrak.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis ingin mengetahui

pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK

Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha

Putra, untuk itu penulis menuangkan dalam suatu skripsi yang diberi judul

“Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Jembatan Koto Majidin –

SMK Belui Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci

Dengan CV. Toha Putra”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penulis untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, dalam hal ini

perlu penulis batasi permasalahan yang dibahas pada hal-hal sebagai

berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra dan

upaya penyelesainnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganilisis pelaksanaan hak dan kewajiban

perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra

2. Untuk mengetahui dan menganilisis kendala-kendala yang dihadapi

dalam perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui

antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha

Putra dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara toeoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

penulis maupun pembaca pada khususnya dalam pengembangan

hukum perjanjian berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi

alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan

dengan pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto

Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kerinci dengan CV. Toha Putra kepada aparat Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kerinci dan Pihak lainnya.

b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

(S.H.) Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami, maka perlu kiranya

dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat

dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna sebagai pengantar

pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

bahwa: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

2. Pengadaan Barang/Jasa dan Perjanjian Pemborongan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan

Penjelasannya, pengadaan barang/jasa adalah “kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja

perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk

memperoleh barang/jasa”.

Pada Pasal 1601 Kitab Undang-undang Hukum Perdata huruf (b) yang

berbunyi: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana

pihak yang satu sipemborong, mengikatkan diri untuk

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang

memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan”

3. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci

Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

4. CV. Toha Putra

Adalah sebuah perseroan yang menjalankan usaha dibidang

perencanaan, pelaksanaan pemborong, kontraktor.

Sesuai dengan uraian diatas, konsep dari judul skripsi ini adalah

pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK

Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha

Putra yang diwujudkan dalam peristiwa dimana seorang berjanji kepada

orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai

tujuan bersama melalui pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengikat

kedua belah pihak untuk menjalankan sejumlah prestasi yaitu berupa hak

dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah

disepakati para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kecamatan

Air Hangat, Kabupaten Kerinci.

2. Tipe/Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan ini, penulis melakukan pendekatan yuridis

empiris, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan

yang berlaku berkenaan dengan perjanjian pengadaan barang/jasa dan

melihat praktek perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin –

SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan

CV. Toha Putra.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi bersifat

deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci

mengenai perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK

Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV.

Toha Putra dan akibat hukum yang timbul dalam hubungan perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

”Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau

seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap,

tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang

sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.”9 Populasi yang dituju

dalam penelitian ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui, yaitu dari pihak

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra.

Terhadap pihak tersebut dilakukan penarikan sampel secara purposive

sampling, yaitu penarikan sampel yang berdasarkan kriteria tugas,

jabatan dan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan

kewenangan maupun untuk menjawab permasalahan yang penulis

ajukan kepadanya. “Purposive sample disebut sampel bertujuan,

artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-

unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.”10

Adapun sampel respondennya adalah:

a. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci yaitu Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK).

b. Pihak CV. Toha Putra yang mengetahui permasalahan-permasalan

yang dihadapi.

9Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cet. I, Mandar Maju, Bandung,

2008, Hal.145. 10

Ibid., Hal. 159-160.

5. Pengumpulan Data

Sumber Data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah

melalui:

a. Data Primer meliputi:

Data yang penulis dapat langsung dari responden atau orang yang

dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan,

meliputi:

a) Bahan Primer

Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari bacaan-bacaan dan literatur ilmiah yang

berkenaan dengan penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa

Indonesia.

Alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini

adalah melalui:

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui tekhnik wawancara, yaitu dengan

melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang

telah ditentukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah

dipersiapkan terlebih dahulu.

b. Studi dokumen

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen tentang perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis dengan kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap

pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jembatan Koto

Majidin – SMK Belui antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kerinci dengan CV. Toha Putra. Dari data yang diperoleh yaitu data

primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu

kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat

umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini dapat didasarkan pada suatu

sistematika penulisan sederhana, dengan tujuan untuk memperoleh

permasalah-permasalahan yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab

selanjutnya. Untuk mendapat gambaran singkat tentang materi yang akan

dibahas dalam skripsi ini, yakni sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Tinjauan pustaka. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian

perjanjian, syarat-syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, perjanjian

pengadaan barang/jasa, wanprestasi dalam perjanjian, serta berakhirnya

perjanjian.

BAB III. Pembahasan. Bab ini merupakan bab pembahasan dari

pokok skripsi, yaitu menguraikan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban

perjanjian pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dengan CV. Toha Putra dan

kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian

pembangunan jembatan Koto Majidin – SMK Belui antara Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci Dengan CV. Toha Putra dan upaya

penyelesaiannya.

BAB IV. Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari uraian-uraian

bab pembahasan serta saran-saran sehubungan dengan kenyataan yang

ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini.