Kementerian Perhubungan

Bagian KeuanganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara

KEUANGAN DAN ASETKEUANGAN DAN ASET

LANDASAN HUKUMLANDASAN HUKUM

UU NO 17/ 2003 tentang Keuangan NegaraUU NO 17/ 2003 tentang Keuangan Negara

PP NO 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/DPP NO 6/2006 Tentang Pengelolaan BMN/D diubah diubah dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 dengan PP No.38/2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006;tahun 2006;

PMK 96/PMK.06/2007 Th 2007 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan dan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik ;

KM.62 TAHUN 2008 Tentang KM.62 TAHUN 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam Rangka Menteri Perhubungan Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Departemen Perhubungan;Dilingkungan Departemen Perhubungan;

PM. 39 TAHUN 2011 Tentang Petunjuk TAHUN 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Kementerian Negara Dilingkungan Kementerian Perhubungan.Perhubungan.

LINGKUP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Barang Milik Negara/Daerah meliputi : barang yg dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah.

Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari : hibah/sumbangan atau yg sejenis; pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; berdasarkan ketentuan undang-undang; berdasarkan putusan pengadilan yg telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Status tanah Bandar Udara sebagian milik Ditjen Hubud dan sebagian masih menjadi aset Pemda .

(belum ada Berita Acara serah terima dari pihak Pemda)

Tanah/ lahan yang tercatat dalam aset Ditjen Hubud sebagian telah dibersertifikat dan cukup banyak yang belum bersertifikat.

Tanah milik negara harus disertifikatkan a.n. Pemerintah RI C.q Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN RI No. 186/PMK.06/2009 dan No.24 tahun 2009).

Prioritas program pensertifikatan lahan/tanah bandara. Proses pengajuan penerbitan sertifikat kpd BPN setelah mendapatkan

Surat Kuasa dari Sesditjen Hubud selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB)

STATUS LAHAN BANDAR STATUS LAHAN BANDAR UDARAUDARA

Serah terima hasil kegiatan wajib dilakukan oleh setiap KPA/PPK yang merupakan pertanggungjawaban administrasi terhadap belanja modal/barang yang dilaksanakan

KPA/PPK yang menindak-lanjuti proses serah terima dari TA. 2007 s/d 2010 baru sekitar 15 %

Serah terima hasil kegiatan dimaksud selanjutnya akan diserahkan kepada Kepala Unit kerja yang mengoperasionalkan.

SERAH TERIMA HASIL SERAH TERIMA HASIL KEGIATANKEGIATAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara teknis dari Direktorat terkait.

Sudah ada kejelasan terhadap status aset yang akan dibangun dan pola pemanfaatannya.

Apabila investasi tsb mengenai aset/bangunan bandara maka perlu diusulkan terlebih dahulu proses penghapusan.

INVESTASI PEMDAINVESTASI PEMDA

Penghapusan dibedakan Menjadi 2 :

Penghapusan dari daftar Barang Penggguna/Daftar barang Kuasa Pengguna;

Penghapusan dari Daftar barang Milik Negara;

Penghapusan BMN dapat dilakukan bila:

Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola barang;

Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lainnya;

Pemindahtanganan BMN; Dimusnahkan; Sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar

dilakukan penghapusan, seperti Hilang, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati,cacat, tidak produktif

Persyaratan penghapusan :

BMN selain tanah dan/atau bangunan: a. Memenuhi persyaratan teknis: 1) Rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; 2) tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi (kuno); 3) kadaluarsa; 4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dll.; 5) berkurangnya disebabkan penggunaan/susut dalam

penyimpanan/pengangkutan.

b. Memenuhi persyaratan ekonomis, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat.

Panitia penghapusan

Melakukan Penelitian/Pemeriksaaan/Penilaian BMN yang dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan;

Membuat daftar BMN yang akan dihapus, dengan data yang lengkap yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penghapusan;

Mengumpulkan Data dukung Mengusulkan Pemeriksaan Fisik kondisi untuk Kendaraan

Dinas ke Dinas Perhubungan (DLLAJR) dan Kondisi fisik untuk bangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum

Data dukung penghapusan Surat Keputusan panitia Penghapusan; Berita Acara Penelitian/Penilaian barang; Daftar Barang Foto Asli; Dokumen Kepemilikan; K I B; Laporan kondisi barang berdasarkan SIMAK BMN; Berita acara/Keterangan hilang dari kepolisian

setempat; Berita acara pemeriksaan dari Dinas perhubungan dan

atau kementerian PU; Surat pernyataan tidak mengganggu penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi kantor/satker

Kepala kantor/Satker mengajukan persetujuan penghapusan dan penandatanganan Keputusan penghapusan BMN secara berjenjang dengan memperhatikan nilai dari paket usulan tersebut dengan memperhatikan pada KM. 62 tahun 2008;

Kantor/Satker setelah menerima Keputusan penghapusan BMN, mengajukan permohonan untuk proses lelang kepada Kantor Lelang setempat yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang;

Melaporkan pelaksanaan lelang kepada Sesjen kemenhub, Dirjen kekayaan Negara, Irjen dan Dirjen

LAPORAN KEUANGAN Pencatatan aset belum mencerminkan

nilai sebenarnya Sistem pencatatan dan pelaporan

PNBP belum sesuai dengan prosedur Masih adanya Satker yang terlambat

melakukan rekonsiliasi sesuai dengan jadwal.

Masih terdapat KPA yang kurang perhatian terhadap Laporan Keuangan

P N B P Perlu disusun standar SOP untuk

pengelolaan PNBP dan Piutang

Prioritas revisi PP No 6 Thn 2009 ttg Tarif atas jenis PNBP yg berlaku pada Dephub dan KM No 35 Th. 2009

Pemisahan tugas dan fungsi dlm penyelenggaraan pemungutan, PBNP

Terima Kasih