i

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml)

SKRIPSI

Oleh :

FEBRI RIZQI UTAMI

E1A008044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2012

ii

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml)

SKRIPSI

Oleh :

FEBRI RIZQI UTAMI

E1A008044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2012

iii

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml)

SKRIPSI

Oleh :

FEBRI RIZQI UTAMI

E1A008044

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM

PURWOKERTO

2012

iv

PENGESAHAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml)

Oleh :

FEBRI RIZQI UTAMI

E1A008044

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Diterima dan disahkan

Pada tanggal.......................

Pembimbing I/ Pembimbing II/ Penguji III

Penguji I Penguji II

Drs.Antonius S.M.,S.H.,M.S. Sanyoto,S.H.,M.Hum Rahadi W.B.,S.H.M.H.

NIP.19580905 198601 1 001 NIP.19610123 198601 1 001 NIP.19800812 200501 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Hj. Rochani Urip Salami,S.H.,M.S.

NIP. 19520603 198003 2 001

v

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml).

Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta

informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa

kebenaranya.

Apabila pernyatan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk

pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Agustus 2012

Febri Rizqi Utami E1A008044

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobil’alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesabaran, rahmat dan hidayahNya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “ Kekuatan Akta

Perdamaian Atas Pembagian Harta Bersama dalam Gugatan Rekonvensi Perkara

Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml).

Skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mengalami kesulitan dan hambatan.

Namun berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima

kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman.

2. Bpk. Drs.Antonius Sidik M.,S.H.,M.S. selaku Pembimbing Skripsi I, dengan

kesabarannya telah membimbing, memberi saran dan arahan kepada Penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bpk. Sanyoto,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi II, dengan

kesabarannya telah membimbing, memberi saran dan arahan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

vii

4. Bpk. Rahadi Wasi B., S.H., M.H., selaku penguji skripsi yang telah

memberikan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bpk. Alm. Joko Susanto,S.H.,S.U. selaku Pembimbing Akademik.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan segenap staf serta civitas akademika Fakultas

Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

7. Bapa, Mama, Dwi Mulyo Ardli, Ahmad Arief Fauzan untuk cinta yang selalu

bersinar seperti bintang dilangit,yang selalu menemaniku meraih cita-citaku.

8. Bayu Aji Pamungkas terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.

9. Abdillah Farkhan,SKM. , Rizki Arief Setiawan, Yoga, Iis Annisa,Amd.Keb.,

Ayu Rachmawati, S.E., Christina Natalia,S.E., Lusiana Tamimatus

Zahroh,S.H. terima kasih buat canda tawanya.

10. Keluarga Besar HMPA Yudhistira terima kasih buat pendewasaan dirinya.

11. Terima kasih kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan

terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan Penulis. Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Purwokerto, Agustus 2012

Febri Rizqi Utami

E1A008044

viii

ABSTRAK

Skripsi ini penulis ingin menguraikan tentang kekuatan akta perdamaian

atas pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Judul skripsi ini yaitu

kekuatan akta perdamaian atas pembagian harta bersama dalam gugatan

rekonvensi perkara perceraian (studi putusan perkara nomor:

03/Pdt.G/2007/PN.Pml). skripsi ini membahas mengenai penilaian kekuatan akta

perdamaian atas pembagian harta bersama yang dikabulkan dalam gugatan

rekonvensi perkara perceraian (studi putusan perkara nomor:

03/Pdt.G/2007/PN.Pml) bertentangan atau tidak dengan yurisprudensi keputusan

mahkamah agung republik indonesia nomor: 913K/Sip/1983 tanggal 21 mei 1983

dan akibat hukum apa yang timbul dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi

dalam perkara tersebut.

Tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam undang-undang nomor 1

tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan ketuhanan yang maha esa adakalanya tidak sedikit keluarga yang

tidak berhasil mewujudkan harapan seperti tujuan perkawinan tersebut. Salah satu

penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Dimana hukum acara yang

digunakan dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan

dalam peradilan umum diatur dalam HIR , R.Bg., KUHPerdata.

Salah satu upaya sebelum perceraian adalah mediasi, namun dalam kasus

ini mediasi tidaklah tercapai. Atas gugatan dari suaminya pihak istri mengajukan

gugatan balik (gugatan rekonvensi) kepada suaminya tentang pembagian harta

bersama. Hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi didasarkan pada pasal 132 a

dan 132 b HIR serta pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg. Atas gugatan rekonvensi dari

tergugat (isteri) tentang pembagian harta bersama, maka diantara kedua belah

pihak terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta bersama yang dituangkan

dalam surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007.

Kata kunci : Kekuatan Akta Perdamaian

ix

ABSTRACT

In this thesis is writer about strength of reconcilement certificate above

distribution of together property in separated case. Title of my thesis is strength of

reconcilement above distribution of together property in reconvention accustion

separated case (vertict studies case number:03/Pdt.G/2007/PN.Pml). in this thesis

talking about assessment strength of reconcilement certificate above distribution

of together property which answered in reconvention accustion separated case

(vertict studies case number:03/Pdt.G/2007/PN.Pml) be in contradiction or not

with jurisdiction decision supreme court Indonesia Republic number:

913K/Sip/1983 date may 31 1983 and law consecuence of what is appear with

answered reconvention accustion in that case.

Purpose of marriage which formulation in codification number 1, 1974 is

form family (house family) happy and everlasting building on divinity of God

sometimes not a few family failed give shape to expectation as purpose of

marriage. One of them cause of family failed is separated. Where is procedure of

civil law used to investigate and administer justice separated case brought to

general court arrange of HIR, R.Bg, and KUHPerdata.

One of ways before separated is mediation, but in this case mediation

failed. Above accsution from the husband site of wife bring accustion again

(reconvention) to husband about distribution of together property. The rights of

reconvention accustion so heavily relies at 132a article and 132b HIR as well as

157 article and 158 R.Bg. Above reconvention accustion befendent (wife) about

distribution of together property, so each other occur agreement reached about

distribution of togheter property poured forth reconcilement letter dated March

21, 2007.

Key : Strength Of Reconcilement Certificate

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.............................................................................i

HALAMAN JUDUL..............................................................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN...............................................................................iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..............................................................iv

KATA PENGANTAR............................................................................................v

ABSTRAK............................................................................................................vii

ABSTRACT.........................................................................................................viii

DAFTAR ISI..........................................................................................................ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....................................................................1

B. Perumusan Masalah............................................................................7

C. Tujuan Penelitian................................................................................8

D. Kegunaan Penelitian...........................................................................8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan.......................................................................................9

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan............................................9

2. Akibat-Akibat Perkawinan.......................................................17

B. Putusnya Perkawinan.....................................................................23

1. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.........................................23

2. Alasan-Alasan Perceraian........................................................25

3. Akibat Perceraian.....................................................................28

C. Harta Benda Dalam Perkawinan....................................................35

1. Dasar Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan.......................35

2. Macam-Macam Harta Benda Dalam Perkawinan....................37

3. Hukum Acara Perdata..............................................................41

4. Sumber Hukum Acara Perdata.................................................43

xi

5. Asas-asas Hukum Acara Perdata ............................................43

D. Gugatan..........................................................................................46

1. Pengertian Gugatan.................................................................46

2. Gugatan Rekonvensi................................................................47

3. Formulasi Surat Gugatan..........................................................51

E. Alat Bukti Surat...............................................................................61

1. Alat-alat Bukti .........................................................................61

2. Macam-Macam Surat...............................................................64

3. Kekuatan Pembuktian Surat.....................................................65

F. Akta Perdamaian............................................................................66

1. Pengertian Perdamaian.............................................................66

2. Syarat-syarat Perdamaian.........................................................66

3. Pengertian Akta Perdamaian....................................................68

4. Kekuatan Akta Perdamaian......................................................68

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan...........................................................................70

B. Spesifikasi Penelitian........................................................................70

C. Lokasi Penelitian...............................................................................70

D. Sumber Bahan Hukum......................................................................70

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..............................................71

F. Metode Penyajian Bahan Hukum.....................................................71

G. Metode Analisis Bahan Hukum........................................................72

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.................................................................................73

B. Pembahasan.......................................................................................91

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.........................................................................................113

B. Saran...............................................................................................114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk yang hidup bermasyarakat mempunyai

kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Keutuhan hidup itu hanya dapat

dipenuhi secara wajar apabila manusia itu mengadakan hubungan satu

sama lain. Dalam hubungan tersebut lalu timbullah hak dan kewajiban

timbak balik, hak dan kewajiban mana harus dipenuhi oleh masing –

masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban semacam

ini telah diatur dalam peraturan hukum. Karena itu hubungan semacam ini

disebut “hubungan hukum”. Salah satu hubungan hukum tersebut adalah

perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

selanjutnya disebut undang-undang perkawinan, dalam Pasal 1 yang

merumuskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan yang dirumuskan dalam pengertian perkawinan

tersebut yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut dapat diartikan

bahwa perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup, tetapi adakalanya

2

tidak sedikit keluarga yang tidak berhasil mewujudkan harapan seperti

tujuan perkawinan tersebut.

Suami-isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering

terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, atau

adanya tindakan kekerasan yang dilakukan suami atau isteri terhadap isteri

atau suaminya sehingga menyebabkan penderitaan baik secara jasmani

maupun rohani sehingga salah satu pihak atau kedua belah pihak

menginginkan adanya jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan yaitu

dengan cara perceraian.

Menurut Hilman Hadi Kusuma, perceraian tidak hanya dipengaruhi

oleh Hukum Agama dan perundang-undangan tetapi juga akibat

sejauh mana pengaruh budaya, malu dan kontrol dari masyarakat.

Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian sulit

terjadi dibandingkan pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya

lemah.1

Perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian

dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian

dapat dikarenakan adanya gugatan cerai, ataupun cerai talak dan hal

tersebut akan berakibat terhadap hubungan suami isteri, terhadap harta

benda perkawinan, terhadap hubungan antara orang tua dan anaknya, serta

terhadap pihak ketiga.

Perceraian harus dengan keputusan Pengadilan, berarti harus

melalui proses pemeriksaan melalui persidangan di Pengadilan. Seperti

1 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Cetakan 1, Bandung:Mandar Maju,

1990,halaman 162.

3

yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 disebutkan bahwa:2

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan yang dimaksudkan adalah merujuk pada Pasal 63 ayat

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini

ialah:

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam

b.Pengadilan Umum bagi lainnya, yang dimaksud dengan

Pengadilan Umum disini adalah Pengadilan Negeri.

Hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili

perkara perceraian yang diajukan di Peradilan Umum diatur dalam

Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Rechtstreglement Buitengewesten

(Rbg) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

diantaranya adalah hukum pembuktian dengan asas yang terdapat dalam

Pasal 163 HIR/283 Rbg/ 1865 KUH Perdata, yang menyatakan sebagai

berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak,

atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu

hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

2 Trusto Subekti, Hukum Keluarga Dan Perkawinan,Purwokerto,Unsoed, 2010, halaman 108.

4

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil

atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.3 Dengan

demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam

persengketaan atau perkara dimuka hakim atau Pengadilan. Membuktikan

suatu peristiwa dimuka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-

alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar

kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Dalam Hukum

Acara Perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan

dipersidangan. Dengan demikian hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti

yang diajukan para pihak yang berperkara, sehingga dalam menjatuhkan

putusannya, hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat

bukti yang sah menurut Undang-undang.

Alat-alat bukti yang diatur pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg atau

Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu :

1. Alat Bukti Tertulis

2. Alat Bukti Saksi

3. Alat Bukti Persangkaan

4. Alat Bukti Pengakuan

5. Alat Bukti Sumpah

Putusan Nomor 03/Pdt.G/2007/PN.Pml didalamnya berkaitan

dengan gugat cerai dan adanya gugat rekonvensi terhadap harta bersama,

3 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradya Paramita, 1987, halaman 7.

5

dengan kasus penggugat (suami) menggugat cerai terhadap tergugat

(isteri) dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sangat sulit

untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya sebagaimana layaknya

rumah tangga yang harmonis yang disebabkan oleh:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis

percekcokan dan perselisihan terus menerus disebabkan selalu

perbedaan pendapat yang tajam yang masing-masing

mempertahankan pendapatnya sehingga tidak ada jalan

penyelesaiannya.

2. Puncak perselisihan tersebut setelah kelahiran anak kedua

sehingga tidak lagi saling berkomunikasi sama sekali atau

tidak saling sapa dan akhirnya mengakibatkan pisah ranjang ±

2 tahun.

Berdasarkan PERMA Nomor: 02 Tahun 2003 tentang mediasi

diganti dengan PERMA Nomor: 01 Tahun 2008, Hakim akan berusaha

untuk mendamaikan suami-isteri yang hendak bercerai, sehingga Majelis

Hakim menunjuk seorang mediator guna mendamaikan kedua belah pihak,

akan tetapi perdamaian tersebut tidaklah tercapai dan penggugat tetap pada

gugatannya sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan

gugatan perceraian yang dilakukan dalam sidang tertutup.

Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pemeriksaan

dalam sidang tertutup tersebut berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi,

6

dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang

dapat dijadikan dasar perceraian, Hakim mengabulkan kehendak suami

atau isteri untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan gugatan dari suaminya pihak isteri sebagai pihak

Tergugat mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi) kepada suaminya

(Penggugat konvensi) tentang pembagian harta bersama. Hak untuk

mengajukan gugatan rekonvensi dalam hukum acara perdata

diperbolehkan oleh undang-undang berdasarkan Pasal 132 a dan Pasal 132

b HIR serta Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg.

Hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi disamping telah

memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk menuntut dan

membela kepentingannya atas pembagian harta bersama pada saat yang

bersamaan dalam pemeriksaan perkara perceraian, juga dapat

mempermudah prosedur pemeriksaannya, memudahkan acara

pembuktiannya, menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu

sama lain, menetralisir tuntutan konvensi dan menghemat biaya.

Berdasarkan gugatan rekonvensi dari tergugat (isteri) tentang pembagian

harta bersama, maka diantara kedua belah pihak terjadi kesepakatan

mengenai pembagian harta bersama yang dituangkan dalam surat

perdamaian tanggal 21 Maret 2007.

Menurut Yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyebutkan

bahwa suatu gugatan yang petitumnya menuntut agar perkawinannya

7

antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian,

maka tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan tentang

Pembagian Harta Bersama Perkawinannya. Gugatan tentang pembagian

harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau

terpisah setelah putusan tentang perceraiannya mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Masalah inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul :

KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DALAM GUGATAN REKONVENSI PERKARA

PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR:

03/Pdt.G/2007/PN.Pml).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat

dirumuskan suatu permasalahan :

1. Apakah penilaian kekuatan Akta Perdamaian atas pembagian harta

bersama yang dikabulkan dalam gugatan rekonvensi perkara perceraian

pada putusan Nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.Pml, bertentangan dengan

Yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

: 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 ?

2. Bagaimana akibat hukumnya dengan dikabulkan gugatan rekonvensi

dalam perkara tersebut ?

8

C. Tujuan Penelitian

Dilaksanakan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan kekuatan akta perdamaian atas pembagian

harta bersama yang dikabulkan dalam gugatan rekonvensi perkara

percaraian pada putusan nomor : 03/Pdt.G/2007/PN.Pml bertentangan

dengan Yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983.

2.Mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang timbul dengan

dikabulkannya gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam karya tulis ini

adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

hukum yang berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya

mengenai kekuatan akta perdamaian atas pembagian harta bersama

yang dikabulkan dalam gugatan rekonvensi perkara perceraian.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

perbandingan terhadap kajian – kajian dibidang hukum acara perdata

serta dapat menjadi sumber informasi ilmiah.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

a. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia

perkawinan itu bukan saja berarti sebagai suatu perikatan perdata

tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata

membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan,

seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan

anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut

hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan

ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat keagamaan.

Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan

tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia semua

(mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di

akhirat.4

Perkawinan menurut hukum adat merupakan urusan

kerabat, keluarga, pribadi yang melakukan perkawinan dan juga

4 Hilman Hadikusuma, Op Cit,halaman 8.

10

urusan masyarakat. Seperti dijelaskan oleh Hilman Hadikusuma,

bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum adalah :

“ Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri untuk maksud mendapat keturunan dan membangun

serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, dan juga

merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para

anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.”5

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang

bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan

meneruskan keturunan menurut garis kebapaan atau keibuan atau

keibu-bapaan untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat,

untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan

untuk mempertahankan kewarisan, oleh karenanya perkawinan itu

bukan semata-mata urusan dan kepentingan orang tua dan

kerabat.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan menentukan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perjanjian perkawinan ini mempunyai tiga karaktar khusus,

yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari

kedua belah pihak.

2. Kedua belah pihak (laki – laki dan perempuan) yang mengikat

5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat,Bandung : Alumni,1983,halaman 70.

11

persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk

memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang

sudah ada hukum-hukumnya.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.6

Menurut K.Wantjik Saleh, dari ketentuan Pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yang merupakan arti

perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri. Selanjutnya beliau

mengemukakan sebagai berikut:

“Dengan Ikatan lahir-bathin dimaksudkan perkawinan itu tidak

hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin”

saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan

yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan

hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup

bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut

hubungan formil. Hubungan fomil ini nyata, baik bagi yang

mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat.

Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang

tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, walau tidak

nyata, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan

lahir akan menjadi rapuh.”7

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menentukan

bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang

Maha Esa.

c. Menurut Hukum Islam

6 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan, Cetakan

Kedua,Yogyakarta: Liberty, 1986, halaman 10.

7 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia, 1976,halaman 14.

12

Dalam Al- qur’an surat An-nisa ayat (1), Allah SWT

berfirman mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan

nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan

kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan

mengawasimu.”

Kemudian surat Ar-Rum Ayat (21) menyatakan bahwa:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Di dalam hadist riwayat Al-Baihaqi disebutkan pula bahwa

apabila orang telah melakukan perkawinan berarti telah

menyempurnakan separoh agamanya (karena telah sanggup

menjaga kehormatannya), maka bertaqwalah kepada Allah dalam

mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal.8

Dari ayat Al-qur’an dan Hadist Nabi tersebut, dapat ditarik

suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup

manusia untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup

serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami-isteri

bersangkutan khususnya, demikian dikalangan keluarga yang

8 Ahmad azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,

1980, halaman 10.

13

lebih luas, bahkan juga dalam kehidupan umat manusia pada

umumnya.9

Menurut Sajuti Thalib, pengertian perkawinan ialah

perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki

dengan seorang perempuan.10

Tujuan perkawinan dalam Islam menurut Soemiyati adalah:

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang

sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah”.

Selanjutnya Soemiyati merumuskan bahwa tujuan

perkawinan diatas, dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta

kasih.

3. Memperoleh keturunan yang sah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, tujuan perkawinan dalam

Islam adalah:

“Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia,

berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan

rasul-Nya”.

9 Ibid, halaman 12.

10

Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan UI, halaman 47.

14

Dari kedua pendapat sarjana tersebut di atas, dapat

disimpulkan bahwa tujuan pokok perkawinan menurut hukum

Islam pada dasarnya ada tiga yaitu:

1. Menghalalkan hubungan kelamin ;

2. Membentuk keluarga bahagia;

3. Mempunyai keturunan yang sah.

Dalam bukunya “outlines of Muhammadan Law” (pokok-

pokok Hukum Islam), Asaf A.A Fyzee dalam Nadimah Tanjung

(1977:28) menerangkan bahwa perkawinan menurut pandangan

Islam mengandung tiga aspek yaitu:11

1. Aspek Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dalam

perkawinan ini mengandung tiga karaktar khusus yaitu:

1). Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela.

2). Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang

mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai

hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan

ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

3). Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum

mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

2. Aspek Sosial

Perkawinan mempunyai arti penting yaitu sebagai berikut :

11

Trusto Subekti, Op Cit, halaman 16.

15

1). Pada umumnya orang yang melakukan perkawinan atau

pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan

yang lebih dihargai daripada mereka yang belum

kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan

akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena

ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu

dan dapat melakukan tindakan hukum dengan berbagai

lapangan mu’amalat. Ketika masih gadis tindakan-

tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan

dan pengawasan orang tuanya.

2). Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, dahulu

wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat

apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan

mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling

banyak empat orang, itupun dengan syarat-syarat yang

tertentu pula.

3. Aspek Agama

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai

basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab

perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja,

tetapi diikat juga dengan ikatan bathin dan jiwa. Menurut

ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu

persetujuan bisa melainkan merupakan suatu persetujuan suci,

16

dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan

suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya

dengan mempergunakan nama Allah.

d. Menurut Agama Budha

Perkawinan adalah perjodohan laki-laki dan perempuan

menjadi suami isteri. Seorang laki-laki yang beragama Budha di

dalam hidupnya dapat memilih antara hidup berkeluarga dan tidak

berkeluarga. Sebagai orang yang hidup berkeluarga seorang laki-

laki dapat kawin dengan seorang perempuan dan membentuk

keluarga, lalu mempunyai keturunan. Namun juga dapat tidak

kawin dan tidak membentuk keluarga dengan berbagai alasan.

Jika memilih hidup tidak berkeluarga maka dapat tinggal di

vihara sebagai bhikkhu, begitu pula sebaliknya dengan seorang

perempuan.12

Mengenai perkawinan dalam Agama Budha menganut asas

monogami, yaitu dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya

boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya

boleh mempunyai seorang suami. Sebelum melakukan

perkawinan maka harus melakukan persiapan yang masak,

persiapan yang masak tersebut antara lain penilaian diantara

kedua belah pihak.

12

http//www.samaggi-phala.co.id., diakses tanggal 10 Mei 2012

17

Penilaian yang harus dinilai dari pihak perempuan, apabila

tidak ada masalah dengan penampilan, umur, faktor keturunan

dan status sosial antara lain:

1. Keyakinan pada agama

2. Etika/moral

3. Pendidikan

4. Ketrampilan wanita

5. Kematangan emosional

6. Kebijaksanaan

Penilaian yang harus dinilai dari pihak laki-laki, apabila tidak ada

masalah dengan penampilan, umur, faktor keturunan dan status

sosial antara lain:

1. Keyakinan kepada agama

2. Etika/moral

3. Pendidikan

4. Pekerjaan

5. Tanggung jawab

6. Kebijaksanaan

2. Akibat-akibat Perkawinan

a. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang

Nomor : 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 30 sampai dengan

Pasal 34 yang menentukan secara garis besar sebagai berikut:

18

1. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

masyarakat.

2. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup

bersama dalam masyarakat.

3. Suami-isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan

hukum.

4. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap, yang

ditentukan secara bersama.

5. Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,

setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

lain.

6. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya, dan isteri wajib mengurus rumah tangga

dengan sebaik-baiknya. uami atau isteri apabila melalaikan

kewajibannya, maka masing – masing dapat menuntutnya

terhadap pihak lain dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

b. Harta Benda Dalam Perkawinan

Harta benda dalam perkawinan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 diatur pada Pasal 35 sampai dengan Pasal

19

37. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974

menyebutkan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak

atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta

bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta

bendanya (Pasal 36 UU No.1 Tahun 1974). Selanjutnya dalam

penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan apabila perkawinan putus, maka harta bersama

tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

c. Kedudukan Anak

Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang

dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal

42 UU Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini berarti bahwa anak yang

lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini

membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sebab anak yang

dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan

20

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 UU Nomor

1 Tahun 1974).

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang

dilahirkan isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa

isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada

perzinahan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang

sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang

berkepentingan (Pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pembuktian mengenai asal-usul anak Pasal 55 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan :

(1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta

kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang.

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak

ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan

tentang asal-usul seorang ana setelah diadakan pemeriksaan

yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini

maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah

hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta

kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

d. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

21

Suatu perkawinan apabila memperoleh keturunan (anak),

maka perkawinan itu tidak hanya menimbulkan hak dan

kewajiban antara suami dan isteri, akan tetapi juga menimbulkan

hak dan kewajiban antara suami dan isteri yang bersangkutan

sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban antara

orang tua dan anak-anaknya ini dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49.

Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan

bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak

mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat

berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan

antara kedua orang tua itu putus.

Selain Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

menentukan bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik

tersebut, orang tua juga mengusai anaknya yang belum berumur

18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Kekuasaan orang tua ini juga meliputi juga untuk mewakili anak

yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum di

dalam dan diluar Pengadilan. Meskipun demikian kekuasaan

orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang anaknya yang belum berumur 18

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali

22

apabila kepantingan anak itu menghendaki (Pasal 48 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974).

Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua terhadap

anaknya dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila ia sangat

melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan

buruk sekali. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya

ini dilakukan dengan Keputusan Pengadilan atas permintaan

orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara

kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan

sebagai “wali nikah”. Orang tua yang dicabut kekuasaannya

namun mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya

pemeliharaan anaknya tersebut (Pasal 49 Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974). Sebaliknya, anak tidak hanya mempunyai hak

terhadap orang tuanya, akan tetapi juga mempunyai kewajiban.

Kewajiban anak yang utama terhadap orang tuanya adalah

menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya.

Anak yang telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya

dengan sebaik-baiknya menurut kemampuannya, bahkan anak

juga berkewajiban untuk memelihara keluarga dalam garis lurus

keatas, bila mereka ini memerlukan bantuannya (Pasal 46

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

23

B. Putusnya Perkawinan

Pemutusan perkawinan menurut hukum adat hampir selalu terjadi

dengan campur tangan aturan keagamaan. Terhadap pengaruhnya

tersebut, agama islam dan agama kristen menunjukan persamaan dalam

dua hal:

1. Perceraian itu sangat tercela

2. Yang dicampuri bukanlah lembaga perkawinannya selaku urusan

masyarakat, melainkan segi pribadi dari pemutusan perkawinan

tersebut. Oleh karena itu, maka norma-norma agama itu

menghapuskan kekuatan mengatur dan mempertahankan yang

dimiliki oleh kerabat dan kepala desa, meskipun kedua-duanya

mensyaratkan keteguhan pribadi pada suami maupun isteri.13

Pemikiran hukum barat yang diilhami oleh pemikiran Kristen

semula tidak mengenal putusnya perkawinan melalui lembaga

perceraian. Pemikiran revolusi pada satu sisi menyingkirkan atau

menggeser supremasi gereja dan mempertuankan “ratio” yang

bertumpu atas prinsip kebebasan individu.14

1. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan

Sebab-sebab putusnya perkawinan disebutkan dalam Pasal

38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena :

a. Kematian

13

R.Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di

Indonesia,Surabaya: Universitas Airlangga, 1988, halaman 122.

14 Ibid, halaman 7.

24

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya

perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau isteri).

Sejak saat matinya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan

terjadi yakni dengam sendirinya.15

b. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya

perkawinan karena dinyatakannya talak oleh seorang suami

terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama

Islam. Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat disebut

juga “cerai talak”.16

Menurut subekti pengertian perceraian ialah

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan

salah satu pihak dalam perkawinan itu.

c. Atas keputusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah

putusnya perkawinan karena gugatan perceraian isteri terhadap

suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam

atau karena gugatan perceraian suami atau isteri yang

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan

bukan Islam, gugatan perceraian mana dikabulkan Pengadilan

dengan suatu keputusan.17

15 Riduan Syahrani, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata,Cetakan Ketiga, Bandung:

Alumni, 1992, halaman 106.

16

Ibid, halaman 107.

17 Ibid, halaman 110.

25

2. Alasan-alasan Perceraian

a. Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat yang merupakan sebab-sebab

terjadinya perceraian dari suatu perkawinan adalah :

1). Perzinahan

Perzinahan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria

dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan

yang sah, baik hal yang dilakukan antara pria dan wanita yang

sudah atau yang sedang dalam ikatan perkawinan, maupun

antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan

perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang

belum kawin.

2). Tidak memberi nafkah

Suami yang tidak memberi nafkah lahir bathin kepada isteri

dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya

hidup dan tidak menggauli isterinya sebagai isteri. Isteri sudah

cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat

dijadikan alasan bagi isteri untuk meminta cerai suaminya.

3). Penganiayaan

Tindakan suami yang melampaui batas, sehingga

membahayakan bagi kehidupan isteri, maka dengan

kemufakatan bersama diantara anggota kerabat, isteri harus

26

berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban

mendamaikan dan menurunkan kembali rumah tangga yang

berselisih itu. Kerabat yang sudah tidak berhasil merukunkan

mereka kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya

perceraian. Demikian pula sebaliknya jika si suami yang

merasa terancam kehidupannya terhadap isteri dan kerabatnya.

4). Cacat Tubuh/Kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggunya

kesehatan suami isteri ialah, isteri mandul, suami lemah

syahwat (impoten), berpenyakit berat yang sulit disembuhkan,

kurang akal (otak tidak waras,gila), cacat tubuh (bisu, buta,

tuli), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapat

keturunan, sehingga kehidupan rumah tangga menjadi

terganggu, maka kesemuanya itu dapat merupakan alasan

untuk terjadinya perceraian.

5.) Perselisihan

Perselisihan antara suami isteri atau antara kerabat yang

bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin

perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka-

pemuka adat, dapat menjadi sebab terjadinya perceraian.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

27

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 telah ditentukan alasan-alasan peceraian sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat,

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami /

isteri

f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

c. Menurut Hukum Islam

Perceraian bagi orang Islam di Indonesia secara khusus, seperti

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang

menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok,pemandat,

28

penjudi dan lain sebgainya yang sukar disembuhkan.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah

atau karena hal lain yang di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang

membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

atau isteri.

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Perceraian

a. Terhadap hubungan antara suami – isteri

1). Bekas suami wajib menjamin kelangsungan hidup bekas isteri

dan anak-anaknya. Hukum Islam tidak menentukan besarnya

jumlah jaminan yang wajib diberikan, tetapi kewajiban

memberi jaminan itu mutlak. Bagi laki-laki yang tidak

29

bertanggung jawab dan menelantarkan janda dan anak-anaknya

akan mendapat dosa besar. Janda itu berhak menuntut jaminan

hidup melalui Pengadilan agama sesuai kemampuan bekas

suaminya. Jika laki-laki itu tidak mampu sama sekali, maka

keluarga pihak laki-laki secara bersama-sama wajib membiayai

janda dan anak-anaknya atau anak yang dipungut oleh saudara

kandung bekas suaminya. Jalan yang ditempuh ini termasuk

wajib “kifayah”, yaitu secara bersama-sama dari keluarga

bekas suaminya menanggung biaya.

2).Selama bekas isteri menjalankan iddah, maka bekas suami

wajib memberikan sandang, pangan dan papan kepada janda-

janda. Selain itu juga memberikan “mut’ah” yaitu pemberian

sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti isteri

selama perkawinan berlangsung. Mut’ah ini jumlahnya

disesuaikan dengan kemampuan bekas suami, kedudukan

bekas isteri dan lamanya mereka hidup sebagai suami isteri.

Tetapi bagi anak-anak tetap menjadi tanggungan bekas bapak

sampai dewasa atau dapat mandiri.

3).Suatu perceraian yang terjadi sebagai akibat ketidaktaatan isteri

kepada suami, seperti penyelewengan terlalu bebas bergaul

dengan laki-laki lain, pemabuk, penjudi dan lainnya, maka

30

bekas suaminya tidak berkewajiban memberi jaminan kecuali

bantuan selama iddah dan mut’ah.18

b. Terhadap Harta Perkawinan

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

menentukan bahwa apabila perkawinan putus maka harta bersama

diatur menurut hukumnya masing-masing.

Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing itu

adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Jadi dalam Undang-undang perkawinan tidak memberikan

pengaturan tersendiri, melainkan menunjuk pada hukum agama,

hukum adat dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi suami-

isteri yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian

pengaturannya seperti dalam keadaan semula sebelum Undang-

undang Perkawinan.

Hukum Adat pada umumnya mengenai harta bersama yang

merupakan hak milik bersama, maka hak dan bagian diantara

suami-isteri apabila terjadi perceraian adalah masing-masing

mendapatkan separoh bagian dari harta bersama, sedangkan

menurut ketentuan dalam Hukum Islam yang dituangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai penentuan hak dan

bagian janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

18 Abdul Djamali, Hukum Islam ,Cetakan Ketiga, Bandung: Mandar Maju, 2002, halaman 110.

31

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain

dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma akibat putusnya perkawinan

karena perceraian terhadap harta perkawinan antara lain:19

1). Harta bawaan suami atau isteri kembali kepada pihak yang

membawanya ke dalam perkawinan.

2). Harta penghasilan sendiri suami atau isteri kembali kepada

yang menghasilkan.

3). Harta pencaharian dan barang hadiah ketika upacara

perkawinan dibagi antara suami dan isteri menurut rasa

keadilan masyarakat adat setempat.

c. Terhadap Hubungan Orang Tua Dengan Anak

Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian

terhadap hubungan orang tua dengan anak-anaknya, berbunyi:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

anak Pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak

dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

19

Hilman Hadikusuma, Op Cit, halaman 191.

32

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut.

Menurut Hukum Islam akibat putusnya perkawinan karena

perceraian terhadap anak-anaknya diatur dalam Pasal 156 KHI

sebagai berikut:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah

dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka

kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

2. Ayah

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih mendapatkan

hadhanah dari ayah atau ibunya

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat

yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah

pula.

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

33

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

(21 tahun)

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah

anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan

huruf (a), (b), (c) dan (d).

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat keampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan

anak-anak yang tidak turut padanya.

d. Terhadap Pihak Ketiga

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap

dalam hubungannya dengan pihak ketiga, yaitu piutang atau

tagihan pihak ketiga kepada suami-isteri dapat dikontruksikan

sebagai berikut:20

1). Setelah perceraian terjadi

Piutang atau tagihan dari pihak ketiga yang perikatannya

disepakati setelah perceraian terjadi, berarti setelah ikatan

perkawinan putus; maka status masing-masing secara yuridis

sudah menjadi bekas suami atau bekas isteri, maka dengan

sendirinya perikatan tersebut hanya mengikat masing-masing

bekas suami atau bekas isteri yang membuat perikatan

tersebut.

20

Trusto Subekti, Op Cit, halaman 123.

34

Piutang atau tagihan tersebut di atas menjadi hutang pribadi

masing-masing bekas suami atau bekas isteri, dan dengan

sendirinya dibebankan atas harta pribadi masing-masing atau

penyelesaiannya atas tanggung jawab masing-masing bekas

suami atau bekas isteri tersebut.

2). Sebelum perceraian terjadi

Piutang atau tagihan dari pihak ketiga yang perikatannya

dibuat atau disepakati sebelum pekawinannya putus (bercerai),

maka piutang atau tagihan tersebut tetap merupakan piutang

atau tagihan pihak ketiga seperti sebelum perkawinan putus.

a). Hutang pribadi suami atau isteri

Hutang pribadi suami atau isteri merupakan tanggung

jawab masing-masing suami-isteri yang membuat

perikatan, hal ini bisa terjadi karena masing-masing suami-

isteri cakap melakukan perbuatan hukum dan terhadap

harta pribadi masing-masing suami-isteri mengenai

pengelolaan dan penguasaan ada pada pemilik harta

tersebut.

Apabila harta pribadi masing-masing tidak cukup, maka

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 bahwa mereka diwajibkan saling membantu diantara

suami-isteri, maka dapat dilunasi atas harta bersama.

b). Hutang bersama

35

Hutang bersama merupakan hutang yang dibuat oleh

suami atau isteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

selama perkawinan dan terjadi dalam rangka memenuhi

kebutuhan atau kepentingan bersama untuk kehidupan

rumah tangganya, maka sudah sepantasnya apabila

dibebankan atas harta bersama. Apabila ternyata dari harta

bersama tidak cukup untuk melunasinya, maka dapat

diambilkan dari harta pribadi suami atau isteri.

C. Harta Benda Dalam Perkawinan

1. Dasar Hukum Harta Benda Dalam Perkawinan

Mengenai harta benda dalam perkawinan dalam Pasal 119

KUHPerdata dan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 secara jelas mengatur mengenai harta benda dalam

perkawinan yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi

harta bersama”.

Dalam ayat (2) yang berbunyi :

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan

harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para

pihak tidak menentukan lain”.

Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan memakai istilah “harta benda”. Pengertian

harta benda bisa menimbulkan salah pengertian, karena harta

benda dalam kata sehari-hari menunjuk kepada segi aktiva saja.

36

Menurut pendapat J.Satrio, pengertian harta benda dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Kata “harta benda” ini ditafsirkan sebagai vermogen atau

harta kekayaan, karena didalam kata harta kekayaan

termasuk pula semua passiva atau hutang-hutangnya.

Penafsiran yang demikian itu lebih sesuai dengan prinsip

tanggung jawab extern suami-isteri. Konsekuansinya:

semua harta yang ada, termasuk semua hutang-hutang yang

sudah ada, pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada

asasnya adalah hak (milik) dan kewajiban suami atau isteri

yang mempunyai harta atau hutang tersebut.21

Dari pendapat J. Satrio dapat disimpulkan bahwa yang

termasuk harta benda tidak hanya mencakup aktiva saja tetapi

passiva juga. Harta benda perkawinan merupakan harta yang ada

dan yang akan ada sebagai penopang kehidupan rumah tangga.

Prinsip yang ada pada harta benda perkawinan (harta kekayaan

keluarga) ada beberapa macam, yaitu:

1. Prinsip persatuan bulat harta

2. Prinsip pemisahan harta antara suami-isteri.

3. Prinsip persatuan harta terbatas, yaitu pada harta bersama

disamping adanya harta pribadi suami atau isteri.

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 diatur mengenai wewenang suami-isteri atas harta

bersama dan harta bawaan masing-masing. Pasal 37 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai pengaturan harta

bersama apabila perkawinan putus.

21

J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cetakan Pertama, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,

halaman 191.

37

2. Macam-macam Harta Benda Dalam Perkawinan

Berdasarkan pada dua ketentuan dasar hukum tersebut,

adanya harta benda dalam perkawinan setidak-tidaknya dapat dibagi

kedalam tiga macam yaitu:22

Harta Bersama : harta yang dimiliki atau diperoleh setelah

dilangsungkannya perkawinan yang menjadi hak bersama pasangan

suami-isteri, yang meliputi baik itu benda bergerak maupun tidak

bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud dan segala macam

kekayaan lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Harta Bawaan masing-masing : harta yang memang sudah

dimiliki oleh salah satu pihak baik suami maupun isteri sebelum

dilangsungkannya perkawinan, baik hasil usahanya sendiri maupun

diperoleh dari hibah atau hadiah.

Harta Hibah atau Hadiah : harta yang bersal dari hibah atau

hadiah yang didapat oleh salah satu pihak baik suami maupun isteri

setelah dilangsungkannya perkawinan.

1). Harta Bersama

Menurut Pasal 35 ayat (1) hanya dirumuskan definisi

konsepsionalnya dengan kalimat “harta benda yang diperoleh

selama perkawinan menjadi harta bersama”. Secara operasional

dapat dikonkritkan lagi indikatornya, yaitu pada kalimat

“.......diperoleh selama perkawinan......”, dari kalimat tersebut

22

Solahudin Pugung, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama, Cetakan Pertama,

Jakarta: CV. Karya Gemilang, halaman 21.

38

dapat ditentukan dua indikator, yaitu “diperoleh” dan “selama

perkawinan”.23

Indikator “diperoleh” , berangkat dari pengertian harta benda

yang diperoleh suami-isteri dengan cara atau dari apapun untuk

memperolehnya atau berasal dari mana harta tersebut diperoleh,

baik diperoleh oleh suami- isteri secara bersama-sama atau secara

sendiri-sendiri. Indikator “selama perkawinan”, menunjuk pada

waktu atau masa perkawinan yang dimulai sejak saat perkawinan

selesai dilangsungkan sampai perkawinan itu putus.24

Indikator

tambahan untuk lebih mengoperasionalkan pengertian harta

bersama adalah “tidak termasuk dalam harta bawaan dan harta

hadiah atau warisan suami-isteri”. Indikator ini sebagai ukuran

yang tegas untuk membedakan antara harta bersama dengan harta

pribadi suami atau isteri.

Menurut J. Satrio (1991:189) bahwa yang termasuk harta

bersama adalah:

a. Hasil dan pendapatan suami.

b. Hasil dan pendapatan isteri

c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri,

sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama,

asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

2). Harta Pribadi

23

Trusto Subekti, Op Cit, halaman 80.

24 Ibid, halaman 81.

39

Harta pribadi yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Harta bawaan

masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh

masing-masing sebagai hadiah atau warisan....”. terdapat tiga

istilah yang disebutkan dalam kalimat diatas, yaitu: Harta

“bawaan”, harta benda dari “hadiah” dan harta benda dari

“warisan”.25

a). Harta bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang dibawa masuk ke

dalam perkawinan, harta bawaan menunjuk pada pengertian

sebagai harta yang sudah ada pada (dimiliki) oleh suami atau

isteri sebelum perkawinan. Dalam hukum Adat sering disebut

sebagai “harta pembujangan”, artinya harta yang ada dan

dimiliki calon suami-isteri semasa “bujang” (masih berstatus

gadis atau berstatus perjaka sebelum dilangsungkannya

perkawinan).

b). Harta hadiah

Dalam bahasa hukum suatu hadiah atau pemberian

merupakan hasil atau perolehan yang didasarkan atas tindakan

hukum sepihak, artinya dari tindakan hukum tersebut terdapat

prestasi tetapi tidak ada contra prestasi. Tindakan hukum

25

Loc.,Cit.

40

semacam ini dalam istilah hukum disebut dengan istilah

“hibah” atau “hibahan”.

Menurut J. Satrio (1991:194) mengenai harta hibahan

(termasuk warisan) terdapat asas yang berbeda antara Pasal 35

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal

120 KUH Perdata yang dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, semua harta hibahan (dan harta warisan)

yang diterima suami/isteri secara otomatis/demi hukum

artinya tanpa yang bersangkutan harus memperjanjikannya

menjadi harta pribadi suami/isteri yang bersangkutan.

Penyimpangan baru hanya terjadi, kalau “para pihak”

menentukan lain.

Pasal 120 KUH Perdata, disebutkan bahwa yang suami

dan/atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan

Cuma-Cuma, baik sebagai hibahan atau warisan otomatis

masuk ke dalam harta persatuan, kecuali si pemberi hibah(

atau warisan) menentukan sebaliknya.

c). Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang diperoleh dari warisan si

suami atau si isteri. Harta warisan ini di dalam hukum Adat

dikategorikan sebagai harta asal, yaitu harta yang asal-usulnya

41

berasal dari warisan, atau berasal dari leluhurnya atau kesatuan

masyarakat genealogisnya.

Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan diatas

berdasar atas Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 adalah merupakan harta pribadi. Kemudian

terhadap harta pribadi tersebut penguasaannya di bawah

masing-masing suami atau isteri.

3. Hukum Acara Perdata

Hukum materiil yang bersifat tidak tertulis, merupakan

pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang

selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.

Semuanya itu merupakan pedoman atau kaidah yang pada

hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Pelaksanaan dari hukum materiil, khususnya hukum

materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam di antara

para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instans

resmi. Hukum materiil sering sekali dilanggar, sehingga ada pihak

yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan

di dalam masyarakat.

Pelaksanakan hukum materiil perdata tersebut terutama

dalam hal ada pelanggaran atau mempertahankan berlangsungnya

hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak yang

diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping

42

hukum materiil hukum perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah

yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang

mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata

materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah

peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin

pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapat

dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang

bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta

memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak

ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh

perlindungan hukum yang diberikan oleh peradilan untuk

mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.26

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu

tahap pendahuluan yang merupakan persiapan menuju kepada

penentuan atau pelaksanaan, tahap penentuan merupakan tahapan

dimana diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus

sampai kepada keputusan, sedangkan tahap pelaksanaan

merupakan pelaksanaan dari pada putusan. Hukum acara perdata

bukan hanya sekedar pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan

yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum

perdata materiil.

26

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1977,

halaman 2.

43

4. Sumber Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan

dengan memperhatikan beberapa ketentuan- ketentuan atau

sumber-sumber hukum, sumber hukum acara perdata antara lain:

1. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang digunakan untuk

daerah Jawa dan Madura.

2. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) yang digunakan untuk

daerah luar jawa dan Madura

3. Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv) yang

digunakan untuk golongan Eropa.

4. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der Justitie

in Indonesie (RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman)

5. Burgerlijk Wetboek (BW)

6. Wvk

7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947

9. Yurisprudensi

10.Perjanjian Internasional

11. Doktrin

5. Asas- asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas dalam hukum acara perdata, antara lain:

1. Hakim bersifat menunggu

44

Yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan

sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sehingga tuntutan hak

yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang

hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan

kepadanya.

2. Hakim pasif

Bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang

diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan

oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim

hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan untuk tercapainya peradilan.

Arti pasif disini berarti hakim tidak menentukan luas dari pada

pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau

menguranginya.

3. Sifat terbukanya persidangan

Bahwa setiap orang diperbolehkan hadir mendengarkan

pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini untuk

memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang

peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan

dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang adil.

4. Mendengar kedua belah pihak

Mengandung arti bahwa kedua belah pihak haruslah

diperlakukan sama. Tidak memihak dan didengar bersama-sama.

45

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan

dari salah satu pihak sebagai saja.

5. Putusan disertai alasan-alasan

Alasan-alasan ini dimaksudkan sebagai pertanggung

jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat

sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Untuk lebih

dapat mempertanggung jawabkan putusan sering juga dacari

dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Namun,

tidak berarti hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan

mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan.

6. Beracara dikenai biaya

Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya

untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara,

dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma dengan

mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya

perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang

dibuat oleh kepala polisi.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan

kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi

secara langsung terhadap para pihak yang langsung

46

berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau

diwakilkan oleh kuasanya apabila menghendakinya.

D. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Pengertian gugatan itu sendiri adalah mengajukan perkara

kepada Pengadilan adalah satu pihak saja dimana didalam

perkaranya terdapat perselisihan.27

Bentuk gugatan perdata yang

dibenarkan Undang-undang dapat dilakukan dengan cara:

1). Gugatan Berbentuk Lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal

144 RBG)

yang menegaskan :

Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat

dimasukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang

mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya.

2). Gugatan Berbentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam

bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR

(Pasal 142 RBG). Menurut Pasal ini, gugatan perdata harus

dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan

yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.28

27

Umar Mansyur Syah, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktak, Garut:

Yayasan Al-Umaro, halaman 67. 28

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2005,

halaman 49.

47

2. Gugatan Rekonvensi

1). Pengertian Gugatan Rekonvensi

Untuk memahami apa gugatan rekonvensi itu, maka

dibawah ini diberikan beberapa definisi gugatan rekonvensi

menurut Sarjana :

a. Abdulkadir Muhammad

Gugatan rekonvensi (rekonventie, rekonvention) adalah

gugatan yang diajukan oleh tergugat, berhubung penggugat

juga melakukan wanprestasi terhadap tergugat.

b. M. Yahya Harahap

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan

tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang

sedang berjalan.

c. Umar Mansyur Syah

Gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh

tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang

berjalan.

2). Tujuan Gugatan Rekonvensi

Tujuan yang terkandung dalam sistim rekonvensi bukan

hanya sekedar untuk memenuhi kepantingan pihak tergugat saja,

tetapi meliputi kepentingan penggugat maupun penegakan

kepastian hukum, adapun tujuan dari gugatan rekonvensi antara

lain:

48

a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana

Sesuai dengan Pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi

dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan

bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu

putusan. Sistim yang menyatukan pemeriksaan dan putusan

dalam satu proses, sangat menyederhanakan penyelesaian

perkara. Menggunakan sistim ini, penyelesaian perkara yang

semestinya harus dilakukan dalam dua proses yang terpisah

dan berdiri sendiri, dibenarkan hukum diselesaikan secara

bersama dalam satu proses.

b. Menghemat Biaya dan Waktu

1) Menghemat Biaya

Pemeriksaan gugatan rekonvensi yang dilakukan

secara terpisah dengan konvensi, biaya yang mesti

dikeluarkan untuk memanggil para pihak maupun biaya

lain menjadi dua kali lipat.

Biaya yang semestinya harus ditetapkan dan

dianggarkan untuk masing-masing gugatan konvensi dan

rekonvensi, oleh Undang-undang hanya dibukukan menjadi

pembayaran tunggal sebagai beban gugatan konvensi.

2) Menghemat Waktu

Proses pemeriksaan yang dilakukan secara berdiri

sendiri, diperlukan jatah waktu yang berbeda dan terpisah

49

untuk masing-masing gugatan. Konvensi memerlukan jatah

waktu tersendiri, demikian juga rekonvensi. Akan tetapi

melalui sistim pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal

132 b ayat (2) HIR mengenai penggabungan pemeriksaan

keduanya dalam satu proses dan dalam satu putusan,

penyelesaian kedua perkara menjadi lebih singkat.

3) Menghindari Putusan yang saling Bertentangan

Pemeriksaan antara keduanya terpisah dan berdiri

sendiri, besar kemungkinan putusan yang dijatuhkan saling

bertentangan, antara putusan gugatan konvensi dengan

gugatan rekonvensi. Pertentangan itu semakin potensial

terjadi, apabila yang menyelesaikan pemeriksaan adalah

majelis hakim yang berbeda.

3). Aturan Mengajukan Gugatan Rekonvensi

Aturan mengajukan gugat in rekonvensi ini tercantum pada

Pasal 132 a dan 132 b HIR

Pasal 132 a. Menyatakan :

(1) Tergugat berhak dalam tiap – tiap perkara memasukkan

gugatan melawan kecuali.

1. Penggugat memajukan gugatan karena suatu sifat, sedang

gugatan melawan itu akan mengenai dirinya sendiri dan

sebaliknya;

50

2. Pengadilan negeri memeriksa surat gugat penggugat tidak

berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan

pokok perselisihan.

3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan

(2) Pemeriksaan tingkat pertama dimajukan gugat melawan, maka

dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu.

Pasal 132 b menyatakan :

(1) tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama – sama

dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan.

(2) buat gugatan melawan itu berlaku peraturan dari bagian ini

(3) kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam

satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri

berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu

diselesaikan daripada yang kedua, dalam hal mana demikian

dapat dilakukan, tetapi gugatan mula – mula dan gugatan

melawan yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh

hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir.

(4) bandingan diperbolehkan, jika banyaknya uang dalam gugatan

tingkat pertama ditambah dengan uang dalam gugtan melawan

lebih daripada jumlah uang yang sebanyak-banyaknya yang

dapat diputuskan oleh pengadilan negeri sebagai hakim yang

tertinggi

(5) bila kedua perkara itu dibagi – bagi dan keputusan dijatuhkan

51

berasing – asing, maka haruslah dituruti aturan biasa tentang

hak bandingan.

3. Formulasi Surat Gugatan

Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan

yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhubungan

dengan ketentuan formil yang harus ada dalam surat gugatan antara

lain:

1). Ditujukan kepada PN Sesuai dengan Kompetensi Relatif

Secara formil surat gugatan harus ditujukan dan

dialamatkan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan

kompetensi relatif. Hal ini sesuai dengan dalam Pasal 118 HIR.

Apabila surat gugatan tidak sesuai dengan kompetensi relatif

maka :

a. Mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, karena

gugatan disampaikan dan dialamatkan kepada Pengadilan

Negeri yang berada diluar wilayah hukum yang berwenang

untuk memeriksa dan mengadilinya.

b. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan hakim

tidak berwenang mengadili.

2). Diberi Tanggal

Dalam Undang-undang tidak menyebutkan bahwa surat

gugatan harus mencantumkan tanggal. Namun pencantuman

52

tanggal sebaiknya dilakukan hal ini guna menjamin kepastian

hukum atas pembuatan dan penandatanganan surat gugatan,

sehingga apabila timbul suatu masalah penandatanganan surat

gugatan berhadapan dengan tanggal pembuatan dan

penandatanganan surat kuasa,segara dapat diselesaikan.

Sehingga dapat disimpulkan pencatuman tanggal dilihat dari

segi hukum antara lain:

a. Pencatuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidak

merupakan syarat formil surat gugatan.

b. Kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakibatkan

surat gugatan mengandung cacat formil.

c. Surat gugatan tidak mencantumkan tanggal, sah menurut

hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk

menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3). Ditandatangani Penggugat atau Kuasa

Tanda tangan tegas disebut sebagai syarat formil surat

gugatan. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

a. Gugatan perdata harus dimasukkan ke Pengadilan Negeri

sesuai dengan kompetensi relatif, dan

b. Dibuat dalam bentuk surat permohonan (surat permintaan)

yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya

(kuasanya)

a). Tanda Tangan Ditulis dengan Tangan Sendiri

53

Tanda tangan yang dimaksud disini, pada umumnya

merupakan tanda atau inisial nama yang dituliskan dengan

tangan sendiri oleh penanda tangan. Penandatanganan

dapat dilakukan oleh penggugat sendiri atau kuasanya,

asal pada saat kuasa ditandatangani, terlebih dahulu dibuat

dan diberikan surat kuasa khusus.

b). Cap Jempol Disamakan dengan Tanda Tangan

Cap jempol digunakan apabila Penggugat tidak

dapat menulis yang dibubuhkan di atas surat gugatan

sebagai pengganti tanda tangan. Hakim menemukan cap

jempol yang belum dilegalisir dalam gugatan maka :

1. Tidak layak hakim langsung menyatakan gugatan cacat

formil, atas alasan cap jempol tidak dilegalisir.

2. Tetap hakim menyuruh atau memerintahkan kepada

yang bersangkutan untuk melegalisirnya.

4). Identitas Para Pihak

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan

syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak

menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas

tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak

ada.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR,

identitas yang harus dicantumkan, cukup memadai sebagai dasar

54

untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan

pemberitahuan. Tujuan utama pencantuman identitas agar dapat

disampaikan panggilan dan pemberitahuan, identitas yang wajib

disebut, cukup meliputi:

a. Nama Lengkap

1). Nama Terang dan Lengkap, Termasuk Gelar atau Alias

Bertujuan untuk membedakan orang yang

dimaksudkan dengan orang lain yang kebetulan namanya

sama pada lingkungan tempat tinggal.

2). Kekeliruan Penyebutan Nama yang Serius

Kekeliruan penyebutan nama yang serius akan

berakibat surat gugatan cacat formil, timbul ketidakpastian

mengenai orang atau pihak yang berkara sehingga cukup

dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona/

kabur oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat

diterima.

3). Penulisan Nama Tidak Boleh Didekati secara Sempit atau

Kaku tetapi Harus dengan Lentur

Kekeliruan dapat terjadi namun apabila kekelituan

itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir

sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki oleh

Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau

perbaikan dilakukan dalam replik. Bahkan hakim sendiri

55

dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan

maupun dalam putusan.

4). Penulisan Nama Perseroan Harus Lengkap dan Jelas

Penulisan nama perseroan harus lengkap dan jelas

didasarkan pada: Nama yang disebut dalam anggaran

dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang

tertulis pada surat-surat resmi perusahaan, selain ditulis

nama lengkap perseroan tapi juga ditulis nama

singkatannya.

b. Alamat atau Tempat Tinggal

1. Alamat

Menurut hukum yang dimaksud dengan alamat,

meliputi: alamat kediaman pokok, kediaman tambahan,

tempat tinggal rill.

2. Sumber keabsahan alamat

Bagi perorangan dapat diambil dari KTP,NPWP dan

KK. Perseroan dapat diambil dari NPWP,Anggaran Dasar,

Izin Usaha atau dari Papan Nama.

3. Perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan diajukan

Perubahan alamat Tergugat sesudah gugatan

diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam

gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat maka

mengakibatkan gugatan cacat formil, tergugat tidak dapat

56

menjadikan hal tersebut sebagai dasar bantahan atau

alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Tidak diketahui alamat tempat tinggal Tergugat

Pasal 390 ayat (3) HIR telah mengantisipasi apabila

alamat tergugat tidak diketahui. Antisipasi tersebut

dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan umum

oleh wali kota atau bupati.

c. Penyebutan Identitas Lain, Tidak Imperatif

Tidak ada larangan mengenai pencantuman identitas

Tergugat. Lebih lengkap dalam pencantuman identitas justru

semakin baik dan lebih pasti.

5). Fundamentum Petendi

Fundamentum Petendi yaitu dasar tuntutan atau dasar

gugatan. Mengenai perumusan Fundamentum Petendi atau Dalil

Gugat terdapat dua teori yaitu :

a) Substantierings theorie yaitu bahwa dalam dalil gugatan

tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang

menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-

fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi

penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

b) Individualisering theorie yang menjelaskan peristiwa atau

kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus

57

dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang

menjadi dasar tuntutan.

Sehubungan dengan teori tersebut, fundamentum petendi

yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan

hukum antara :

a. Penggugat dengan materi dan atau objek yang

disengketakan, dan

b. Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan

materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

a. Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau

disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat

dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak

Tergugat.

b. Penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan

dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan

Penggugat.

Dari uraian diatas maka bagi dalil gugat yang dianggap

tidak mempunyai dasar hukum maka :

58

1. Pembebasan pemidanaan atas laporan tergugat, tidak dapat

dijadikan dasar hukum menuntut ganti rugi.

2. Dalil gugatan berdasarkan perjanjian tidak halal

3. Gugatan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum

berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai kesalahan

hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, dianggap tidak

mempunyai dasar hukum.

4. Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa, dianggap

tidak mempunyai dasar hukum.

5. Tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci

berdasarkan fakta, dianggap gugatan yang tidak mempunyai

dasar hukum.

6. dalil gugatan yang mengandung pertentangan antara dalil

yang satu dengan dalil yang lain,dinyatakan sebagai gugatan

yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

6). Petitum Gugatan

Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum

gugatan. Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung

cacat formil, harus mencantumkan gugatan yang berisi pokok

tututan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu

per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang

menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan

dibebankan pada Tergugat.

59

Untuk memperoleh pengertian yang memadai tentang ruang

lingkup petitum gugatan, perlu dijelaskan hal-hal berikut.

a. Bentuk Petitum

Macam-macam bentuk petitum :

1) Bentuk tunggal

Petitum disebut berbentuk tunggal, apabila deskripsi

yang menyebut satu per satu pokok tuntutan, tidak

diikuti dengan susunan deskripsi petitum lain yang

bersifat alternatif atau subsidair.

2) Bentuk alternatif

Petitum yang berbentuk alternatif dapat diklasifikasikan:

a) Petitum primair dan subsidair sama-sama dirinci.

Baik petitum primair maupun petitum subsidair,

sama-sama dirinci satu per satu dengan rincian

yang saling berbeda.

Penerapan yang ditegakan mengahadapi petitum

primer dan sekunder yang masing-masing dirinci

satu per satu:

(1) Mutlak diterapkan secara limitatif;

(2) Oleh karena itu, hakim dalam mengambil

dan menjatuhkan putusan, harus memilih

apakah petitum primair atau subsidair yang

hendak dikabulkan;

60

(3) Dengan demikian, hakim dalam menghadapi

gugatan yang mengandung petitum primer

dan subsider, tidak boleh

mencampuradukan dengan cara mengambil

sebagian dari petitum primer dan sebagian

lagi dari petitum subsider.

b) Petitum primair dirinci, diikuti dengan petitum

subsidair berbentuk compositur atau ex-aequo et

bono (mohon keadilan) :

(1) Dalam hal ini, sifat alternatifnya tidak mutlak

(tidak absolut)

(2) Hakim bebas untuk mengambi seluruh dan

sebagian petitum primer dan mengesampingkan

petitum ex aequo et bono

(3) Bahkan hakim bebas dan berwenang

menetapkan lain berdasarkan petitum ex aequo

et bono dengan syarat. Syaratnya yaitu harus

berdasarkan kelayakan atau kepatutan.

Kelayakan atau kepatutan yang ditetapkan atau

dikabulkan itu, masih berada dalam kerangka

jiwa petitum primer dan dalil gugatan.

b. Berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat

61

1. Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau

petitum bersifat umum. Petitum yang memenuhi syarat,

mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang

diminta Penggugat.

2. Petitum tuntutan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam

gugatan tidak memenuhi syarat.

3. Petitum yang bersifat Negatif, tidak dapat dikabulkan.

Petitum yang meminta agar peradilan menghukum

Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat

merusak bangunan adalah petitum adalah yang berfiat

negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan.

4. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan. Masalah lain

yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan

dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti

bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan

fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.

E. Alat Bukti Surat

1. Alat-alat Bukti

Menurut sistim HIR dan R.Bg., hakim terikat dengan alat-

alat bukti yang sah, yang diatur oleh Undang-undang. Ini berarti

hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti

yang telah diatur oleh Undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 164

HIR/Pasal 284 R.Bg., ada lima macam alat bukti yaitu:

62

1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang

memuat tanda – tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.29

2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR atau Pasal

306-309 R.Bg. Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya

dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang

menentukan lain.

Hukum adat mengenal 2 macam saksi, yaitu saksi-saksi

yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-

peristiwa yang menjadi persoalan. Saksi-saksi yang pada waktu

perbuatan hukum itu dilakukan, sengaja telah diminta untuk

menyaksikan perbuatan hukum tersebut.30

Dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat,

dengar atau rasakan sendiri, lagi pula tiap-tiap kesaksian harus

disertai alasan-alasan apa sebabnya, dan bagaimana sampai ia

mengetahui hal-hal yang diterangkan olehnya. Perasaan atau

sangka yang istimewa, yang terjadi karena akal, tidak dipandang

sebagai penyaksian.

3. Alat Bukti Persangkaan

29

Sudikno Mertokusumo, Op Cit, halaman 116.

30 Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori

dan Praktek, Cetakan 11,Bandung: Mandar Maju,2009,halaman 70.

63

Menurut Pasal 1915 KUH Perdata yang dimaksud dengan

persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-

undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang

terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua

macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut Undang-undang

dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang.

4. Alat Bukti Pengakuan

Menurut ketentuan Pasal 174-176 HIR, pengakuan yang

diucapkan dimuka sidang pengadilan mempunyai kekuatan bukti

yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik

diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang

dikuasakan untuk itu.31

5. Alat Bukti Sumpah

Pengertian sumpah sebagai alat bukti, adalah suatu

keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan,

dengan tujuan:32

1). Agar orang yang disumpah dalam memberi keterangan atau

pernyataan itu, takut atas murka Tuhan, apabila dia

berbohong.

2). Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai

daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan

yang sebenarnya.

31

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia,Cetakan Kelima,Bandung: Citra

Aditya Bakti,1992, Halaman 147.

32

M.Yahya Harahap, Op Cit, halaman 745.

64

2. Macam-macam Surat

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu

surat yang merupakan akta dan surat – surat lainnya yang bukan

akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik

dan akta di bawah tangan.

Bukan Akta adalah suatu surat yang tidak ada tanda

tangannya. Sedangkan Akta adalah surat yang diberi tanda tangan,

yang memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar dari pada

suatu, hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja

untuk pembuktian.

1). Akta Otentik

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat menurut posedur

dan bentuk sebagaimana ditentukan menurut prosedur dan bentuk

sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh atau dihadapan

pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk

dipergunakan sebagai alat bukti.

2). Akta Di bawah Tangan

Akta di bawah tangan ialah suatu akta yang dibuat oleh

para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk

dipergunakan sebagai alat bukti. Akta di bawah tangan berisi

pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan

hukum yang oleh mereka dilukiskan dengan tulisan sebagai

penganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka.

65

3. Kekuatan Pembuktian Surat

1). Akta Otentik

Pada tiap-tiap akta otentik dikenal tiga macam kekuatan

bukti, yaitu:

a. Kekuatan Bukti Lahir

Kekuatan bukti lahir, di sini syarat-syarat formil bagi

suatu akta otentik itu dipenuhi atau tidak. Jika syarat itu

dipenuhi, maka syarat yang tampaknya dari luar, secara

lahiriah sebagai akta otentik, dianggap akta otentik sepanjang

tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan Bukti Formil

Kekuatan bukti formil, mengenai kebenaran dari

peristiwa yang disebutkan dalam akta otentik tersebut.

c. Kekuatan Bukti Materiil

Kekuatan bukti materiil, mengenai kebenaran isi akta

otentik tersebut. Artinya apakah benar bahwa yang tercantum

dalam akta otentik tersebut seperti kenyataannya.

2). Akta Di bawah Tangan

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas

akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yaitu:33

a. Kekuatan Pembuktian Formil

33

Ibid, halaman 591.

66

1. Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan

hal yang tercantum dalam akta.

2. Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.

b. Kekuatan Pembuktian Materiil

1. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar

2. Memiliki daya mengikat pada ahli waris dan orang yang

mendapat hak dari padanya.

F. Akta Perdamaian

1. Pengertian Perdamaian

Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

menjelaskan yang dimaksud Perdamaian adalah suatu persetujuan

dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara,

dimana persetujuan itu harus tertulis.

2. Syarat-syarat Perdamaian

Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata dan Pasal 130 HIR, maka syarat formal dari putusan

perdamaian yakni:34

a. Persetujuan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang bersangkutan sama-sama

“menyetujui” dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Dengan

34

Victor M.Situmorang, Perdamaian Dan Perwasiatan Dalam Hukum Acara Perdata, Cetakan

1,Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993,halaman 6.

67

demikian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan

sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

b. Mengakhiri suatu sengketa

Putusan perdamaian harus benar-benar mengakhiri

sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu putusan

perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang

sedang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi

syarat formal.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Perdamaian harus didasarkan atas persengketaan yang telah

ada. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu:

1. Sudah berwujud sengketa perkara di Pengadilan

2. Sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke

Pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak

mencegah terjadinya perkara di sidang Pengadilan.

d. Berbentuk tertulis

Suatu persetujuan perdamaian dikatakan tidak sah apabila

dibuat secara lisan. Sedangkan sahnya suatu persetujuan

perdamaian apabila dibuat secara tertulis.

68

3. Pengertian Akta Perdamaian

Akta perdamaian yakni suatu persetujuan perdamaian yang

dibuat para pihak dan terdapat dalam persetujuan itu para pihak

minta pengukuhan dari pengadilan.35

4. Kekuatan Akta Perdamaian

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan

Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Maka akta perdamaian mempunyai

fungsi:36

a. Disamakan Kekuatannya Dengan Putusan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap.

Menurut Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata, perdamaian di

antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang

penghabisan.

b. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial

Sesaat setelah putusan dijatuhkan langsung melekat

kekuatan eksekutorial padanya. Apabila salah satu pihak tidak

menaati atau melaksanakn pemenuhan yang ditentukan dalam

perjanjian secara sukarela:

1) Dapat diminta eksekusi kepada PN,

2) Atas permintaan itu Ketua PN menjalankan eksekusi sesuai

dengan ketentuan Pasal 195 HIR

35

Ibid ,halaman 11.

36

M. Yahya Harahap, Op Cit, halaman 279.

69

c. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Banding

Ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR putusan akta

perdamaian tidak dapat banding. Dengan kata lain, tehadap

putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi).

Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan

kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap.

70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan

kasus (case aprroach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara

melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.37

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat

preskriptif dan terapan dengan mempelajari tujuan hukum dalam hal

demikian apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang

seharusnya.

C. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pemalang.

D. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Sekunder

Data yang bersumber dari bahan hukum, meliputi :

a. Bahan hukum primer

37

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keenam, Jakarta: Kencana, 2010,

halaman 94.

71

Bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-

undangan serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan

dengan pokok permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang bersumber dari keputusan-keputusan,

literatur-literatur, artikel, makalah seminar, dan hasil

penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan

yang diteliti guna mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari Putusan Pengadilan

Nomor :

03/Pdt.G/2007/PN.Pml.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum diperoleh dengan menginventarisasi peraturan

perundang-undangan, mempelajari keputusan, buku literatur,

artikel, makalah, seminar, maupun surat-surat resmi yang ada

hubungannya dengan penelitian tersebut.

F. Metode Penyajian Bahan Hukum

Metode penyajian bahan hukum dalam penelitian ini akan disajikan

dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Keseluruhan data

72

yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya dan

disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menjadi

satu kesatuan utuh.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan diinventarisir akan dianalisis secara

kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan

merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara

sistematis yang akhirnya akan ditarik kesimpulan pada karya tulis ini.

73

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini didasarkan pada dokumen-dokumen maupun arsip-

arsip yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml, maka dapat disajikan data-

data sebagai berikut:

a) Para Pihak Yang Berperkara

Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi

1. Nama : Feri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Agama : Budha

Alamat : Dusun Posongan RT.03 RW.03, Desa Purwoharjo

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

2. Nama : Adji Wibowo Huni Sulistiyowati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

Agama : Budha

Alamat : Dusun Posongan RT.03 RW.03, Desa Purwoharjo

74

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

b) Duduk Perkara

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2007

yang telah didaftar di Kepaniteraan Negeri Pemalang tanggal 27 Februari

2007 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan

bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali

diwarnai ketidak harmonisan yaitu cek-cok / bertengkar mulut sehingga

sangat sulit untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya sebagaimana

layaknya rumah tangga yang harmonis, mengenai anak yang masih kecil

dan masih membutuhkan kasih sayang ibu maka agar tetap diasuh oleh

Tergugat.

c) Petitum Penggugat

Berhubung alasan tersebut diatas, maka Penggugat agar Pengadilan

Negeri Pemalang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya

sebagai berikut:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Pemalang pada tanggal 04 Februari 1993 yang tercatat dalam Akta

Perkawinan Nomor : 474.2/3/1993 tanggal 09 Februari 1993 dengan

segala akibat hukumnya.

75

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang.

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang

untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar

perceraian pada tahun yang sedang berjalan, segara setelah diterimanya

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

d) Jawaban Tergugat

Atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara

tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang disebutkan Penggugat pada butir 1,3,4,5,7 posita

gugatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

harmonis percekcokan dan perselisihan terus menerus disebabkan selalu

perbedaan pendapat yang tajam yang masing-masing mempertahankan

pendapatnya sehingga tidak ada jalan penyelesaiannya.

2. Bahwa benar setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

kontrakan di Jalan Achmad Yani Comal selam 6 tahun dan selanjutnya

sampai sekarang tinggal di sebagaimana disebutkan pada gugatn

Penggugat.

3. Bahwa Tergugat tidak setuju hanya diminta sebagai pengasuh anak-anak

Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada butir 6 posita

76

gugatan Penggugat, tetapi mohon ditunjuk sebagai wali ibu dari anak-

anak tersebut.

e) Gugatan Rekonvensi

Tergugat melalui jawabannya kecuali menanggapi tentang pokok

perkara, juga mengajukan gugat balik/gugatan rekonvensi dengan dalil

sebagai berikut:

1.Bahwa karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi yakni Reynaldi Julian Pratama dan Nadia Tiara Devi masih

dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang dari ibu, maka

Penggugat Rekonvensi mohon ditunjuk sebagai waki ibu dari kedua

anak tersebut.

2.Bahwa sebagai akibat diajukannya gugatan cerai dari Tergugat

Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 21

Maret 2007 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi

mengadakan kesepakatan perdamaian tentang harta bersama dan hak

serta kewajiban yang lain dimana redaksi dan ketentuan surat

perdamaian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Feri

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Agama : Budha

Alamat : Dusun Posongan RT.03 RW.03, Desa Purwoharjo

77

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (1)

2. Nama : Adji Wibowo Huni Sulistiyowati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

Agama : Budha

Alamat : Dusun Posongan RT.03 RW.03, Desa Purwoharjo

Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (2)

Sehubungan diajukannya gugatan cerai oleh FERI/ pihak pertama

terhadap ADJI WIBOWO HUNI SULISTIJOWATI / pihak kedua dan untuk

menjamin dikemudian hari tidak akan terjadi sengketa mengenai harta

bersama, maka sebelum perceraian diputus di Pengadilan pihak pertama dan

pihak kedua mengadakan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Harta bersama dalam ikatan perkawinan antara pihak pertama dengan

pihak kedua baik harta bergerak maupun tidak bergerak terdiri dari:

1. Tanah darat luas ± 661 m² Sertifikat Hak Milik No.152 Tahun 1984 atas

nama Feri bin arifin terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal,

Kabupaten Pemalang.

2. Tanah darat luas ± 160 m² Sertifikat Hak Milik No.179 Tahun 1986 atas

nama Feri bin arifin terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal,

Kabupaten Pemalang.

78

3. Tanah darat luas ± 255 m² Sertifikat Hak Milik No.191 Tahun 1987 atas

nama Feri bin arifin terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal,

Kabupaten Pemalang.

4. Tanah darat luas ± 225 m² Sertifikat Hak Milik No.261 Tahun 1988 atas

nama Feri bin arifin terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal,

Kabupaten Pemalang.

5. Tanah darat luas ± 145 m² Sertifikat Hak Milik No.1450 Tahun 1987 atas

nama Huni Sulistiyowati terletak di Desa Petarukan, Kecamatan dan

Kabupaten Pemalang.

6. Tanah darat luas ± 120 m² beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya

Sertifikat Hak Milik No.1500 Tahun 1997 atas nama Feri terletak di

Kelurahan Pegadungan Komplek Perumahan Citra 3 Extension Blok A.1

Kavling No.22 Kecamatan Kalideres, Kotamadia Jakarta Barat, Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.

7. Hak milik Satuan Rumah Susun luas/ type 9,75 m² Sertifikat No.4677/III

Tahun 2002 atas nama Feri terletak di Kelurahan Sumur Batu, kecamatan

Kemayoran, Kotamadia Kalirandu, Kecamatan Jakarta Pusat, Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta.

8. Tanah sawah luas ± 1815 m² Sertifikat Hak Milik No.202 atas nama Feri

terletak di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

9. Tanah sawah luas ± 168 m² Sertifikat Hak Milik No.938 atas nama Huni

Sulistiowati, terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten

Pemalang.

79

10.Tanah sawah luas ± 1.735 m² Sertifikat Hak Milik No.1051 atas nama Feri,

terletak di Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

11.Tanah sawah luas ± 4430 m² Sertifikat Hak Milik No.1052 atas nama Feri

terletak di Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

12.Penguasaan Hak Sewa Kios/Petak Toko No.12,12A,13,13A,14 terletak di

Komplek Pasar Petarukan Pemalang.

13.Mobil Honda Stream No.Pol.: B-8347-GB tahun 2002 BPKB C

No.2320712 G warna abu-abu metalik BPKB atas nama Ferry alamat Citra

Garden 2 C II/3B RT.03/03 Kalideres Jakarta Barat.

14. Mobil Toyota Kijang No.Pol.: B-1300-GG tahun 1994 BPKB A

No.216760 warna abu-abu metalik atas nama Ferry alamat Citra Garden SC

II/3B RT.03/03 Jakarta Barat

Seluruhnya diserahkan kepada pihak kedua.

Pasal 2

Bahwa dengan kesepakatan tersebut maka seluruh barang-barang

sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas menjadi milik pihak kedua dan pihak

kedua dapat/berhak melakukan peralihan hak atas tanah-tanah dan barang-

barang tersebut tanpa harus ada persetujuan pihak pertama.

Pasal 3

Bahwa karena seluruh harta bersama diserahkan kepada pihak kedua,

maka hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang pembantu

Wuradesa sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyard lima ratus juta rupiah)

dengan Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik No. 152, 179, 191, 261

80

kesemuanya atas nama Ferry bin Arifin merupakan beban tanggung jawab

pihak kedua untuk membayarnya.

Demikian surat perdamaian ini dibuat rangkap dua dengan bunyi yang sama

ditandatangani atas kesepakatan bersama tanpa paksaan pihak manapun dan

mengikat kepada kedua belah pihak.

f) Petitum Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan atas dalil jawaban tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, agar dalil

tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan kemudian

memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1). Dalam Konvensi

Tergugat konvensi menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa

perkara ini.

2). Dalam Rekonvensi

a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

b. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai wali ibu dari dua

orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama

Reynaldi Julian Pratama dan Nadia Tiara Devi

c. Menyatakan surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat

dan ditandatangani atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi adalah sah serta mengikat kedua belah pihak.

g) Bukti-Bukti

81

1). Penggugat, dalam upaya menguatkan dalil-dalilnya/ gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Alat Bukti Surat :

a. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/3/1993,

tertanggal 9 Februari 1993, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang, yang

menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 1993 telah

dilangsungkan perkawinan antara Fery dan Adjiwibowo Huni

Sulistiyowati.

b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5464/2001, tertanggal

Semarang 29 November 2001, yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota

Semarang, yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 1

November 2001 jam 14.10 telah lahir seorang anak laki-laki

bernama REYNALDI JULIAN PRATAMA anak kesatu dari suami

isteri FERY dan ADJI WIBOWO HUNI SULISTIYOWATI

c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2911/2005, tertanggal

18 Mei 2005, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang pada

tanggal 15 Mei 2005 jam 07.01 telah lahir seorang anak perempuan

bernama NADIA TIARA DEVI anak kedua dari suami isteri FERY

dan ADJI WIBOWO HUNI SULISTIYOWATI .

Alat Bukti Saksi :

82

(1) CASWANI, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai

berikut:

(a). Saksi Kenal dengan Penggugat dan tegugat karena saksi bekerja

pada kakak Tergugat

(b). Saksi mengerti antara Penggugat dan Tergugat kawin secara sah

dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Pemalang namun tepatnya

kapan saksi tidak mengerti

(c). Dari perkawinan mereka dikaruniai anak 2 (dua) orang nak,

masing-masing bernama REYNALDI JULIAN PRATAMA dan

NADIA TIARA DEVI

(d). Saksi mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

bermasalah (sering terjadi percekcokan) yang disebabkan maslah

ekonomi yaitu mengenai sepi toko yang mereka kelola

(e). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi,

Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak

pernah berjalan bersama

(f). Setahu saksi antara Penggugat dan tergugat tidak bertegur spa

suah sejak 2 (dua) tahun yang lalu.

(g). Saksi mengetahui bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat yang

bernama REYNALDI JULIAN PRATAMA dan NADIA TIARA

DEVI sekarang ini lebih dekat dengan ibunya (Tergugat) dari

pada dengan bapaknya (Penggugat).

83

(h). Saksi juga mendengar dan mengetahui kalau antara Penggugat

dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai harta bersama

maupun hutang bersama, yaitu harta bersama seluruhnya

diserahkan kepada Tergugat begitu juga masalah hutang-hutang

juga menjadi tanggungan Tergugat

(2) KUSNITI, memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai

berikut:

(a). Saksi Kenal dengan Penggugat dan tegugat karena saksi bekerja

pada kakak Tergugat

(b). Antara Penggugat dan Tergugat kawin secra sah dan dicatat di

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, tepatnya kapan saksi

tidak mengerti sekitar tahun 1993

(c). Dari perkawinan mereka dikarunia anak 2 (dua) orang anak,

masing-masing bernama REYNALDI JULIAN PRATAMA dan

NADIA TIARA DEVI

(d). Saksi mengetahui dalam kehidupan rumah tanggaTergugat dan

Penggugat sering trjadi percekcokan yang diseabkan masalah

sepinya toko

(e). Sepengetahuan saksi dari pihak keluarga sudah sering berusaha

mendamaikan namun tidak lama kemudian masih juga bertengkar

lagi

(f). Antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa pisah ranjang

sudah sekitar dua tahunan

84

(g). Sepengetahuan saksi kedua anak mereka yaitu Reynaldi dan

Nadia sering bersama ibunya (Tergugat)

(h). Saksi mendengar sudah ada kesepakatan mengenai harta bersama

yaitu katanya semua harta diserahkan kepada Tergugat dan

selebihnya saksi tidak mengerti.

2). Tergugat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

mengajukan bukti surat, yaitu :

(a) Foto copy Surat Perdamaian antara Penggugat (Pihak kesatu)

dengan Tergugat (Pihak kedua), tertanggal 21 Maret 2007

h) Tentang Pertimbangan Hukum

1. Dalam Konvensi

(a). Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

yang telah tersebut di atas.

(b). Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan

Negeri Pemalang tertanggal 26 Februari 2007, maka Pengadilan

Negeri Pemalang berwenag untuk memeriksa dan mengadili

perkara gugatan ini.

(c). Bahwa yang menjadi permasalahan/ persoalan pokok dalam perkara

ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

(d).Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan

dipersidangan berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi

tersebut, ternyata bahwa:

85

1). Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang pada

tanggal 9 Februari 1993 dengan bukti Akta Perkawinan No:

474.2/3/1993

2). Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis, sehingga lahirlah 2 (dua) orang anak, yang

pertama diberi nama REYNALDI JULIAN PRATAMA dan

anak kedua yang putri diberi nama NADIA TIARA DEVI.

3). Sejak kelahiran anak pertama sekitar November 2001 rumah

tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidak

harmonisan yakni sering terjadi cek-cok/ pertengkaran mulut,

namun hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan

sehingga dapat akur kembali walaupun sudah jarang

berkomunikasi diantara keduanya.

4). Keretakan yang terjadi sejak kelahiran anak pertama sekitar Mei

2005 ternyata terus terjadi, yang pada puncaknya setelah

kelahiran anaka kedua diantara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak lagi saling berkomunikasi sama sekali, bahkan untuk

tegur sapapun tidak lagi terjadi diantara keduanya dan akhirnya

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang ini

sudah 2 (dua) tahunan.

86

5). Oleh karena anak Penggugat masih kecil dan membutuhkan

kasih sayang ibu, maka Penggugat menyerahkan kedua anak

hasil perkawinan mereka tetap dalam asuhan ibunya.

6). Oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sangat sulit dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang

untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 9 Februari

1993 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang

putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

(e). Berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan dan berdasarkan

keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya

dipersidangan yaitu CASWATI dan saksi KASNITI, ternyata

bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak

pertama sekitar November 2001 sampai sekarang tidak ada lagi

suatu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

karena selalu terjadi percekcokan, sehingga antara Penggugat dan

Tergugat tidak pernah lagi mendapat kebahagiaan lahir dan bathin,

yang mana hal tersebut mutlak diperlukan dalam mewujudkan

suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Hal percekcokan dan

ketidak harmonisan rumah tangga keduanya juga diakui oleh

Tergugat baik dlam jawabn atas gugatan Penggugat maupun disaat

mediasi dalam usaha perdamaian.

87

(f). Kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat

keharmonisan lagi, tidak ada cinta lagi karena selalu terjadi

percekcokan dan keributan terus menerus yang tidak mungkin

untuk didamaikan lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat tidak dapat dipertahankan untuk tetap hidup rukun

sebagaimana layaknya tujuan suatu perkawinan menurut Pasal 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada jalan

lain lagi yang dapat ditempuh untuk keduanya kecuali putusnya

ikatan perkawinan diantara mereka

(g). Untuk dapat suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian,

maka haruslah dipenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 38 dan

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana harus

cukup alasan untuk melakukan perceraian, yang mana ditegaskan

lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

(h). Ternyata penggugat sudah pisah meja dan pisah ranjang dengan

Tergugat sejak sekitar bulan Mei 2005 hingga sekarang ± 2 (dua)

tahun.

(i). Mengenai kedua anak hasil perkawinan mereka karena masih kecil-

kecil dan lebih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, maka

penggugat menyerahkan kedua anak hasil perkawinan mereka tetap

berada dalam pengasuhan Tergugat.

88

(j). Dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan, maka seluruh biaya

yang timbul harus dibebankan kepada Tergugat, sesuai dengan

Ketentuan Pasal 180 ayat (3) HIR.

2. Dalam Rekonvensi

(a). Dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi, kedua anak

hasil perkawinan dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi pengurusannya dan pengasuhannya diserahkan kepada

Penggugat Rekonvensi.

(b). Bahwa mengenai surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk

dinyatakan sah, serta mengikat kedua belah pihak, oleh karena

dibuat atas kesepakatan bersama dan dilakukan penandatanganan

surat tersebut dihadapan dan disaksikan oleh dua orang saksi, tanpa

paksaan

(c). Dikarenakan gugatan Penggugat Konvensi dan Penggugat

Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada masing-masing

Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi. Mengingat akan

Ketentuan dari Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dan Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 19 ayat f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1)

HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan.

89

i) Putusan PN.Pemalang

1. Dalam Konvensi

(1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

(2). Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pemalang

tanggal 4 Februari 1993 yang tercatat dalam Akta Nomor

474.2/3/1993 putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya.

(3). Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk

menggantikannya, supaya mengirimkan salinan resmi dari putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Catatan Sipil Pemalang yang mencatat perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat

(4) Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Pemalang untuk

mencatat/ mendaftarkan putusan perceraian ini dalam register yang

disediakan untuk itu dan memberikan Akta Perceraian kepada

Penggugat dan Tergugat.

2. Dalam Rekonvensi

(1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

(2). Menetapkan Penggugat sebagai wali pengurus dari dua orang anak

yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama REYNALDI

90

JULIAN PRATAMA lahir di Semarang tanggal 1 November 2001

dan NADIA TIARA DEVI lahir di Semarang tanggal 18 Mei 2005

(3). Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Surat Perdamaian

tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini

kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung

renteng sebesar Rp.194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu

rupiah).

91

B. Pembahasan

1. Penilaian kekuatan Akta Perdamaian atas pembagian harta

bersama yang dikabulkan dalam gugatan rekonvensi perkara

perceraian pada putusan Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dilapangan hukum

keluarga, yang terjadi melalui persetujuan antara calon mempelai

untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga). Perkawinan sebagai

suatu peristiwa hukum memiliki akibat hukum, yaitu meliputi: hak

dan kewajiban suami isteri. Kedudukan anak hak dan kewajiban

antara orang tua dengan anak dan harta benda perkawinan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa

perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini menganut asas perkawinan yang

langgeng dan abadi sampai suami-isteri dipisahkan oleh kematian.

Pasal ini seolah-olah menutup kemungkinan adanya pintu perceraian

dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun. Baik atau buruk,

sengsara atau tidak, kekekalan yang dicita-citakan adakalanya tidak

bisa dipertahankan. Dalam kondisi yang sangat khusus dan

berdasarkan alasan perceraian yang dibenarkan Undang-undang,

perceraian dimungkinkan sebagai jalan terakhir.

92

Putusnya perkawinan karena perceraian yang terjadi karena

adanya cerai talak maupun cerai gugat, akan berakibat terhadap

hubungan suami isteri, terhadap hubungan orang tua dan anak,

terhadap pihak ketiga dan terhadap harta benda perkawinan. Mengenai

akibat perceraian terhadap harta benda perkawinan persoalannya lebih

tampak pada harta bersama karena mengenai harta pribadi sudah ada

dalam penguasaan dan pengurusan masing-masing suami-isteri.

Penggugat secara sengaja tidak menggabungkan gugatan

perceraian dengan harta bersama karena harta bersama tersebut

seluruhnya atau sebagian masih dikuasainya, ini sangat merugikan

sekali bagi pihak tergugat. Apabila hal ini terjadi, apabila penggugat

tidak menggabungkan gugatannya dengan pembagian harta bersama,

maka tergugat dapat mengajukan haknya untuk mengajukan gugat

rekonvensi atas pembagian harta bersama.

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

03/Pdt.G/2007/PN.Pml dapat dijelaskan bahwa sengketa antara Feri

dan Adji Wibowo Huni Sulistiyowati adalah sengketa perceraian

dalam hal ini gugat cerai. Dalam perkara ini, Penggugat tidak

menggabungkan gugatannya dengan pembagian harta bersama,

kemudian Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan

rekonvensi atas pembagian harta bersama. Atas gugatan rekonvensi

tersebut antara Penggugat dan Tergugat mengadakan kesepakatan

93

mengenai pembagian harta bersama yang kemudian kesepakatan

tersebut dituangkan dalam akta perdamaian tertanggal 21 Maret 2007.

Pasal 163 HIR/283 R.Bg./ 1865 KUH Perdata, yang menerangkan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu

hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah

suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal ini mempunyai tujuan agar orang-orang yang berperkara di

Pengadilan, selalu harus membuktikan apa yang mereka ajukan guna

memperkuat dalil-dalil mereka.

Menurut Mr.R.Tresna didalam perkara perdata sesungguhnya

tidak demikian halnya, yang harus dibuktikan kebenarannya,

hanyalah apa yang disangkal saja oleh yang digugat.38

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya antara lain:

penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang kawin secara sah

setelah perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat sepakat

untuk belajar hidup mandiri dengan cara mengontrak rumah di daerah

comal. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

penuh kebahagiaan sampai dikarunia 2 orang anak, namun setelah

kelahiran anak pertama kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai diwarnai ketidakharmonisan namun masih dapat akur

kembali. Namun ketidakharmonisan menncapai puncaknya setelah

kelahiran anak kedua, sehingga sangat sulit untuk meneruskan

38 Mr.R.Tresna, Komentar HIR,Cetakan kedelapan belas, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2005,

halaman 139.

94

kehidupan rumah tangganya selayaknya rumah tangga yang harmonis

maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan

perceraian. Mengenai anak yang masih kecil dan masih membutuhkan

kasih sayang tergugat maka anak-anak tersebut agar tetap diasuh oleh

tergugat. Dalam petitum gugatannya tersebut Penggugat menuntut

agar Majelis Hakim memberi putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menyatakan putus karena cerai perkawinan antara Penggugat dan

Tergugat

Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh suaminya, pihak isteri

mengajukan jawaban dimana Tergugat membenarkan gugatan yang

disebutkan Penggugat dan tidak setuju jika hanya diminta sebagai

pengasuh anak-anak Penggugat tetapi mohon ditunjuk sebagai wali

ibu dari anak-anak tersebut.

Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi untuk pembagian

harta bersama, yang didalam petitum gugatan rekonvensinya

Penggugat rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Pemalang

menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi:

Tergugat konpensi menyerahkan kepada majelis hakim pemeriksa

perkara ini

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

95

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai wali ibu dari

dua orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama

Reynaldi Julian Pratama dan Nadya Tiara Devi.

3. Menyatakan surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang

dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi

dan Tergugat Rekonvensi adalah sah serta mengikat kedua belah

pihak.

Setelah mendengar jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat

tidak mengajukan Replik dan pihak Tergugat tidak mengajukan

duplik, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat

bukti. Karena itu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi-saksi. Alat bukti surat

yang diajukan antara lain:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/3/1993, yang

menerangkan tertanggal 9 Februari 1993 telah dilangsungkan

perkawinan antara FERY dan ADJIWIBOWO HUNI

SULISTIYOWATI.

2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 5464/2001, tertanggal Semarang

29 November 2001 atas nama REYNALDI JULIAN PRATAMA.

3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2911/2005, tertanggal Semarang

18 Mei 2005 atas nama NADYA TIARA DEVI.

Alat bukti Foto copy surat tersebut cocok dan sesuai dengan surat

aslinya sehingga memenuhi sebagai alat bukti yang sah, selain surat

96

Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, memberikan keterangan

sebagai berikut:

Saksi Caswani dan Kusniti, mengaku mengenal dengan

Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada kakak Tergugat,

meraka menganal kedua anak Penggugat dan Tergugat serta

mengatahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermaslah

yang disebabkan masalah ekonomi yaitu mengenai sepinya toko,

bahwa saksi juga mendengar dan mengetahui kalau antara Penggugat

dan Tergugat telah ada kesepakatan mengenai harta bersama maupun

hutang bersama, yaitu harta bersama seluruhnya diserahkan kepada

Tergugat begitu juga hutang-hutang menjadi tanggungan Tergugat.

Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan

alat bukti surat, berupa Foto copy Surat Perdamaian antara Penggugat

(Pihak ke satu) dengan Tergugat (Pihak Ke dua), tertanggal 21 Maret

2007.

Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil

gugatannya dan demikian pula Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapat

membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka Pengadilan

Negeri Pemalang memberikan pertimbangan hukum antara lain:

Dalam Konvensi :

1. Berdasarkan surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri

Pemalang tertanggal 26 Februari 2007, maka Pengadilan Negeri

97

Pemalang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

gugatan tersebut.

2. Sesuai dengan hakikat dari pada perkawinan sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam

Pasal 1 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah

selaras dengan tujuan perkawinan.

3. dalil – dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat f dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah

terpenuhi.

Dalam Rekonvensi :

1. dalam gugatan rekonvensinya Tergugat meminta agar pengurusan

dan pengasuhan kedua anaknya diserahkan kepada Penggugat

Rekonvensi

2. mengabulkan surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang

dimohonkan untuk dinyatakan sah, serta mengikat kedua belah

pihak.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Pemalang, Mengadili :

Dalam Konpensi :

(1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

(2). Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II

98

Pemalang tanggal 4 Februari 1993 yang tercatat dalam Akta

Nomor 474.2/3/1993 putus karena perceraian dengan segala

akibat hukumnya.

(3). Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk

menggantikannya, supaya mengirimkan salinan resmi dari

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kantor Catatan Sipil Pemalang yang mencatat perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat

(4) Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Pemalang untuk

mencatat/ mendaftarkan putusan perceraian ini dalam register

yang disediakan untuk itu dan memberikan Akta Perceraian

kepada Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonvensi

(1). Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

(2). Menetapkan Penggugat sebagai wali pengurus dari dua orang

anak yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama

REYNALDI JULIAN PRATAMA lahir di Semarang tanggal 1

November 2001 dan NADIA TIARA DEVI lahir di Semarang

tanggal 18 Mei 2005

(3). Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Surat

Perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Rekonvensi.

99

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini

kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi secara tanggung

renteng sebesar Rp.194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu

rupiah).

Dasar majelis hakim pemeriksa perkara tersebut mengabulkan

gugatan Penggugat karena Tergugat telah mengakui gugatan

Penggugat tersebut. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara

penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, setelah anak

pertama lahir terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak

mungkin dapat dirukunkan kembali. Hal tersebut yang menjadi salah

satu syarat terjadinya perceraiansebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) dan PP Nomor 9

Tahun 1975 Pasal 19 huruf f.

Demikian juga yang menjadi dasar dikabulkannya gugatan

rekonvensi karena adanya surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007

antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama dan

penetapan Tergugat sebagai wali ibu. Surat tersebut menjadi dasar

pertimbangan karena surat perdamaian yang ditanda tangani kedua

belah pihak mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil.

100

Proses berakhir apabila perdamaian dicapai. Perdamaian tidak

bersifat putusan yang diambil atas pertanggungjawaban hakim,

melainkan bersifat persetujuan antara kedua belah pihak atas

pertanggungan mereka sendiri. Itulah sebabnya pasal 130 ayat 3

Reglemen Indonesia tidak mengizinkan permohonan banding terhadap

perdamaian yang dicapai di sidang Pengadilan.39

Setelah Perdamaian tersebut maka dibuat sebuah akta, sehingga

kedua belah pihak diwajibkan memenuhi persetujuannya. Akta

perdamaian ini mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dan

dijalankan pula seperti putusan hakim.

Asasnya dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan

itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti

yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Alat bukti tertulis atau surat adalah

segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran

seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.40

Akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah surat yang diberi

tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari pada

suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja

untuk pembuktian.

39 R. Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan Ketujuh, Jakarta:

PT.Pradnya Paramita, 1982, Halaman 56.

40

Sudikno Mertokusumo, Op Cit, halaman 116.

101

Akta itu sendiri dibagi dua yaitu akta otentik dan akta bawah

tangan. Akta Otentik ialah suatu akta yang dibuat menurut prosedur

dan bentuk sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh atau

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud

untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan ialah

suatu akta yang dibuat para pihak tanpa bantuan pejabat umum,

dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah

ini berisi pernyataan maksud para pihak guna mewujudkan suatu

perbuatan hukum yang oleh mereka dilukiskan dengan tulisan sebagai

pengganti atau lanjutan pernyataan lisan mereka.

Dikaitkan dengan hasil penelitian dalam gugatan rekonvensi point

(2) bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat termasuk akta

dibawah tangan. Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak telah

memenuhi rumusan Pasal 1851 KUH Perdata. Pasal tersebut

menjelaskan yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu

persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan,

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara,

dimana persetujuan itu harus tertulis.

Akta Perdamaian tersebut telah memenuhi syarat formil dari

putusan perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1851

KUH Perdata, yakni:

a. Persetujuan kedua belah pihak

102

Kedua belah pihak yang bersangkutan sama-sama

“menyetujui” dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Dengan

demikian berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan sebagimana

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan

untuk mengadakan perdamaian sebelum perceraian diputus agar

menjamin tidak akan terjadinya sengketa dikemudian hari.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kedua belah pihak telah dianggap dewasa sehingga cakap

untuk membuat suatu perikatan. Sebagaimana yang diatur

dalam an contrario Pasal 330 KUH Perdata.

3. Suatu hal tertentu

Hal yang menjadi perdamaian tersebut ialah mengenai harta

bersama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 – Pasal 3

surat perdamaian yang dibuat oleh para pihak.

4. Suatu sebab yang halal

Subtansi surat perdamaian tersebut tidak bertentangan

dengan undang-undang dan norma-norma kesusilaan.

b. Mengakhiri suatu sengketa

Putusan perdamaian tersebut telah mengakhiri sengketa

mengenai pembagian harta bersama.

c. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

103

Perdamaian tersebut didasarkan atas persengketaan mengenai

perceraian yang telah diajukan di Pengadilan.

d. Berbentuk tertulis

Persetujuan perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 tersebut

dibuat secara tertulis dalam bentuk akta dibawah tangan. Hal

tersebut dikuatkan oleh pertimbangan hakim yang menyatakan

mengenai surat perdamaian tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat

dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang dimohonkan

untuk dinyatakan sah, serta mengikat kedua belah pihak, oleh

karena dibuat atas kesepakatan bersama dan dilakukan

penandatanganan surat tersebut dihadapan dan disaksikan oleh dua

orang saksi, tanpa paksaan. Oleh karena itu, akta dibawah tangan

tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti akta

otentik dikarenakan para pihak mengakui tanda tangan mereka.

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti.

Sampai seberapa jauhkah akta mempunyai kekuatan pembuktian.

Kekuatan dari pada akta dapat dibedakan menjadi:

a. Kekuatan pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian

yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada

lahirnya, yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti

akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang

tidak terbukti sebaliknya.

104

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil didasarkan atas benar

tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah

akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian

tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan

melakukan apa yang dimuat dalam akta.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian

tentang materi suatu akta. Memberi kepastian tentang peristiwa

bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan

seperti yang dimuat dalam akta.

Pada tiap-tiap akta dikenal tiga macam kekuatan bukti, yaitu:

1) Akta Otentik

a. Kekuatan Bukti Lahir

Kekuatan bukti lahir, di sini syarat-syarat formil

bagi suatu akta otentik itu dipenuhi atau tidak. Syarat

formil itu dipenuhi, maka syarat yang tampaknya dari luar,

secara lahiriah sebagai akta otentik, dianggap akta otentik

sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. Kekuatan Bukti Formil

Kekuatan bukti formil, mengenai kebenaran dari

peristiwa yang disebutkan dalam akta otentik tersebut.

c. Kekuatan Bukti Materiil

105

Kekuatan bukti materiil, mengenai kebenaran isi

akta otentik tersebut. Artinya apakah benar bahwa yang

tercantum dalam akta otentik tersebut seperti

kenyataannya.

2). Akta Di bawah Tangan

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tidak seluas

akta otentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan

yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahir

Terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan

diwajibkan membenarkan atau memungkiri tanda

tangannya, barulah kalau tanda tangan diakui oleh yang

bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai

kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Tanda tangan pada

akta di bawah tangan kemungkinan masih dapat

dipungkiri, maka akta dibawah tangan itu tidak

mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

b. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil apabila tanda tangan

akta di bawah tangan telah diakui. Sehingga keterangan

atau pernyataan di atas tanda tangan itu adalah keterangan

atau pernyataan dari pada yang menandatanganinya.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

106

Akta dibawah tangan yang diakui oleh orang

terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat

dianggap diakui. Menurut undang-undang, bagi yang

menanda tangani, ahli warisnya serta orang-orang yang

mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna.

Berdasarkan uraian maka dapat dijelaskan bahwa akta dibawah

tangan tersebut telah mempunyai kekuatan formil dan materiil dimana

para pihak telah mengakui tanda tangan mereka sehingga menjadi

bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dari padanya tentang segala

hal yang disebut dalam akta itu dan juga tentang yang ada dalam akta

itu sebagai pemberitahuan sahnya dan tidak bertentangan dengan

Yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 menyebutkan bahwa

suatu gugatan yang petitumnya menuntut agar perkawinannya antara

Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan jalan perceraian, maka

tuntutan ini tidak dapat ditambah atau digabungkan tentang

Pembagian Harta Bersama Perkawinannya. Gugatan tentang

pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan

tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraiannya

mempunyai kekuatan hukum tetap. Petitum Penggugat, Penggugat

tidak menggabungkan pembagian harta bersama.

Adanya gugatan rekonvensi dan terbentuknya akta perdamaian

yang dibuat oleh para pihak maka proses perkara berjalan lebih cepat

107

dikarenakan pada hakekatnya tujuan yang terkandung dalam sistim

rekonvensi bukan hanya sekedar untuk memenuhi kepantingan pihak

tergugat saja, tetapi meliputi kepentingan penggugat maupun

penegakan kepastian hukum, adapun tujuan dari gugatan rekonvensi

antara lain:41

a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana

Sesuai dengan Pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi

dan rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan

bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu putusan.

Sistim yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu

proses, sangat menyederhanakan penyelesaian perkara. Dengan

sistim ini, penyelesaian perkara yang semestinya harus dilakukan

dalam dua proses yang terpisah dan berdiri sendiri , dibenarkan

hukum diselesaikan secara bersama dalam satu proses.

b. Menghemat Biaya dan Waktu

1) Menghemat Biaya

Apabila pemeriksaan gugatan rekonvensi dilakukan secara

terpisah dengan konvensi, biaya yang mesti dikeluarkan untuk

memanggil para pihak maupun biaya lain menjadi dua kali lipat.

Biaya yang semestinya harus ditetapkan dan dianggarkan untuk

masing-masing gugatan konvensi dan rekonvensi, oleh Undang-

41 Yahya Harahap, Op Cit, halaman 472.

108

undang hanya dibukukan menjadi pembayaran tunggal sebagai

beban gugatan konvensi.

2) Menghemat Waktu

Proses pemeriksaan berdiri sendiri, diperlukan jatah waktu

yang berbeda dan terpisah untuk masing-masing gugatan.

Konvensi memerlukan jatah waktu tersendiri, demikian juga

rekonvensi. Akan tetapi melalui sistim pemeriksaan sebagaimana

diatur dalam Pasal 132 b ayat (2) HIR mengenai penggabungan

pemeriksaan keduanya dalam satu proses dan dalam satu putusan,

penyelesaian kedua perkara menjadi lebih singkat.

3) Menghindari Putusan yang saling Bertentangan

Pemeriksaan antara keduanya terpisah dan berdiri sendiri,

besar kemungkinan putusan yang dijatuhkan saling bertentangan,

antara putusan gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi.

Pertentangan itu semakin potensial terjadi, apabila yang

menyelesaikan pemeriksaan adalah majelis hakim yang berbeda.

109

2. Akibat hukum dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi dalam

perkara perceraian pada putusan Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml.

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat

Rekonvensi yang pada pokoknya,antara lain :

1. Kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yakni

Reynaldi Julian Pratama dan Nadia Tiara Devi masih dibawah umur

masih membutuhkan kasih sayang dari ibu, maka Penggugat

Rekonvensi mohon ditunjuk sebagai wali ibu dari kedua anak

tersebut.

2. Sebagai akibat diajukannya gugatan cerai dari Tergugat Rekonvensi

kepada Penggugat Rekonvensi, maka pada tanggal 21 Maret 2007

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengadakan

kesepakatan perdamaian tentang harta bersama dan hak serta

kewajiban yang lain.

Berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim

Memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

2. Menetapkan Penggugat sebagai wali pengurus dari dua orang

anaknya yang masih dibawah umur/ belum dewasa bernama

Reynaldi Julian Pratama dan Nadia Tiara Devi .

110

3. Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Surat Perdamaian

tertanggal 21 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Penggugat kovensi / Tergugat rekonvensi dalam perkara ini

tidak mengajukan upaya hukum, maka putusan nomor :

03/Pdt.G/2007/PN.Pml telah mempunyai kekutan hukum yang pasti.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan mempunyai 3 macam

kekuatan yaitu:42

1. Kekuatan Mengikat

Maksud dari kekuatan mengikat ialah mengikat kedua belah

pihak dimana dijelaskan dalam Pasal 1917 KUH Perdata yaitu

kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan

mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya

putusan. Agar dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal

yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan

yang sama, lagi pula dimajukan oleh adan terhadap pihak-pihak yang

sama didalam hubungan yang sama pula.

2. Kekuatan Pembuktian

Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah

bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang

sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat

42 Sudikno,Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,Yogyakarta:Liberty:1988,halaman

171.

111

terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan hukum

pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan Pengadilan

belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat

direalisir atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan

dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisir, maka

putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan

untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara

paksa oleh alat-alat negara.

Akibatnya Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pml mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak,kekuatan

pembuktian terhadap pihak ketiga dan kekuatan eksekutorial apabila

tidak dilaksanakan secara sukarela serta proses perceraian yang terjadi

menjadi lebih cepat dan biaya yang mesti yang dikeluarkan pun

menjadi lebih ringan karena tidak terdapat lagi proses mengenai

pembagian harta bersama.

Selain akibat hukum tersebut, putusan Nomor :

03/Pdt.G/2007/PN.Pml juga mempunyai akibat terhadap :

1. Wali Ibu

Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali pengurus dari dua

orang anak yang masih dibawah umur

2. Surat Perdamaian

112

Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak surat perdamaian

tertanggal 21 Maret 2007 tanpa mesti terlebih dahulu dengan putusan

hakim.

Menurut Lilik Mulyadi di dalam praktik baik gugatan dalam

rekonvensi maupun gugatan dalam rekonvensi harus diperiksa

bersama-sama dan diputus dalam satu putusan.43

Tuntutan rekonvensi pada hakekatnya merupakan kumulasi atau

gabungan dua tuntutan, yang bertujuan untuk menghemat biaya,

mempermudah prosedur dan menghindarkan putusan-putusan

bertentangan satu sama lain. Terutama bagi Tergugat Rekonvensi ini

berarti menghemat biaya, karena tidak diwajibkan untuk membayar

biaya perkara.44

43 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan

Indonesia,Jakarta: Djambatan,1999,halaman 146.

44

Sudikno,Mertokusumo,Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ke-

empat,Yogyakarta:Liberty:1982,halaman 91.

113

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kekuatan

akta perdamaian atas pembagian harta bersama dalam gugatan

rekonvensi perkara perceraian (studi putusan nomor:

03/Pdt.G/2007/PN.Pml) seperti tersebut diatas, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan rekonvensi

pembagian harta bersama dalam perkara perceraian atas dasar alat

bukti surat perdamain dan saksi-saksi tidaklah bertentangan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913

K/Sip/1982 tertanggal 21 Mei 1983, karena memang dari sejak

awal dalam Petitumnya Penggugat tidak menggabungkan mengenai

pembagian harta bersama.

2. Akibat hukum dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi dalam

perkara perceraian pada Putusan Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN., maka

Putusan Nomor :03/Pdt.G/2007 mempunyai kekuatan hukum

mengikat bagi kedua belah pihak, kekuatan pembuktian terhadap

pihak ketiga dan kekuatan eksekutorial apabila tidak dilaksanakan

secara sukarela serta proses penyelesaian sengketa lebih

menghemat waktu, dan biaya.

114

B. Saran

Melaksanakan asas beracara perdata cepat, sederhana, biaya ringan

maka hendaknya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

perdata tentang gugatan harta bersama harus mengacu pada sumber

hukum yang utama yaitu peraturan perundang-undangan disamping

yurisprudensi dan doktrin. Penggunaan Yurisprudensi apabila undang-

undang tidak mengatur sama sekali atau tidak jelas mengatur, sehingga

hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat menyimpangi atau tidak

sesuai dengan Yurisprudensi. Diharapkan adanya suatu peraturan

hukum yang mengatur mengenai eksekusi terhadap anak yang masih

dibawah umur apabila tidak terjadi kesesuaian dengan putusan

Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Universitas

Islam Indonesia, 1980.

Djamali, Abdul, Hukum Islam , Bandung: Mandar Maju, 2002.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Alumni, 1983.

--------------------------,Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar

Maju.1990.

Harahap, M.Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty,1977.

-----------------------------, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty, 1982.

-----------------------------, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta:

Liberty, 1988.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1992.

Mulyadi, Titik, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan

Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1999.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan

Perkawinan Di Indonesia,Surabaya: Universitas Airlangga, 1988.

Pugung, Solahudin, Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama,

Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2011.

Saleh, K.Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia, 1976.

Situmorang,Victor M.,Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara

Perdata, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993.

Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang – Undang Perkawinan,

Yogyakarta: Liberty, 1986.

Subekti,R., Hukum Pembuktian,Bandung: Pradya Paramita, 1987

Subekti, Trusto, Hukum Keluarga Dan Perkawinan,Purwokerto, 2010.

Supomo, R., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: PT.Pradnya

Paramita, 1982.

Sutantio,Retno Wulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata

Dalam teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Syahrani, Riduan, Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung:

Alumni, 1992.

Syah, Umar Mansyur, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut

teori dan Praktek, Garut: Yayasan Al-Umaro.

Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan UI, 1974.

B. Peraturan Perundang – undangan

Subekti, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.Pradya

Paramita, 1989.

Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

C. Sumber Lain

Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 03/Pdt.G/2007/PN.Pemalang.

http//www.samaggi-phala.co.id., diakses tanggal 10 Mei 2012