Kementerian Pariwisata - kemenpar.go.id KEPMEN PAR No_109 Thn2016 ttg... · Kepmenkeu Nomor 96/PMK.06/Ta hun 2007 -16- NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pariwisata

2. Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

3. Fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran

pariwisata nusantara,dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan

industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka

pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang

pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan

kelembagaan kepariwisataan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata;

f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian

Pariwisata; dan

g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.

-2-

4. Program : 1. Program Pengembangan Kepariwisataan

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Pariwisata

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

5. Indikator Kinerja

Utama

: Kementerian Pariwisata

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

1.

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

1

Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

Untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

2

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (predikat)

Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Renstra, RKP, DIPA, PK, Renja K/L

2

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata.

1

Jumlah investasi sektor pariwisata (US$ Juta).

Untuk mengukur peningkatan jumlah investasi sektor pariwisata.

BKPM, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.

DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

-3-


PELAKSANA

3

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

2

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang).

Untuk mengukur peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata.

Data BPS, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.

4

Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata.

1

Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas.

BPS, LAKIP, Laporan Akhir Tahun.

5

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata mancanegara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia

Data jumlah kunjungan wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-pintu masuk tersebut bekerjasama dengan Ditjen Keimigrasian dan BPS serta

Kementerian Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setiap bulannya. Data kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah bulan terhitung

DEPUTI BIDANG

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

MANCANEGARA

-4-


PELAKSANA

6

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

Untuk mengukur pertambahan nilai kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata.

Data BPS

7

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).

1

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan).

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dan efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai media publikasi pariwisata Indonesia.

Data jumlah perjalanan wisnus diperoleh dari hasil survey rumah tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

-5-


PELAKSANA

8

Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus).

1

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ( Triliun Rupiah)

Untuk mengukur peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata.

Data BPS.

9

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

1

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

Untuk mengukur peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan dengan PDB Nominal Tahunan

Nasional.

NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

-6-


PELAKSANA

10

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

1

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang).

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM pariwisata

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev

2

Presentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).

Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan studi Penelusuran Alumni (Tracer study).

3

Indeks Reformasi Birokrasi (Presentase)

Untuk mengukur implementasi pelaksaanaan Reformasi Birokrasi.

Dokumen Reformasi Birokrasi

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

-7-

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian

2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian.

3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, komunikasi publik, arsip, dan dokumentasi Kementerian;

d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4. Program : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisi Lainnya Kementerian

Pariwisata

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

5. Indikator Kinerja Utama : Eselon I

-8-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1.

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi

Kementerian Pariwisata.

1.

Opini keuangan Kemenpar (predikat).

Untuk mengetahui

tingkat kewajaran laporan

keuangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

2.

Predikat SAKIP

Kemenpar (predikat).

Untuk

mengetahui atau mengukur

apakah dokumen telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Renstra, RKP,

DIPA, PK, Renja K/L.

-9-

1. Nama Unit Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan

2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi, dan pelaporan keuangan serta

tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

3. Fungsi : a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan

manajemen pengendalian; c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan,

pelaksanaan anggaran dan verifikasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4. Kegiatan : Pengembangan Perencanaan dan Keuangan

5. Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan.

1. Presentase jumlah unit kerja yang menyerap

anggaran sesuai dengan target kinerja yang

direncanakan.

Untuk mengetahui unit kerja yang telah menyerap anggaran sesuai dengan

target kinerja yang direncanakan.

Renja K/L; RKA K/L.

Biro Perencanaan dan Keuangan

-10-

2.

Jumlah unit kerja yang melaporkan

sesuai dengan SAP.

Untuk mengetahui realisasi anggaran setiap

unit kerja apakah sudah sesuai dengan rencana

penarikan anggaran.

Laporan Triwulan, Laporan semester

dan Laporan Tahunan.

2.

Terwujudnya rencana program dan

penganggaran serta evalusi dan pelaporan yang

berkualitas.

1

Jumlah unit kerja yang

menyampaikan dokumen perencanaan,

monev dan pelaporan tepat

waktu.

Untuk mengukur capaian kinerja kementerian dan

memberikan rekomendasi kepada pimpinan.

Laporan Hasil Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

-11-

1. Nama Unit Organisasi : Biro Hukum dan Komunikasi Publik

2. Tugas : Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media di lingkungan

Kementerian.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. Pelaksanaan penelaahan dan advokasi hukum;

c. Pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik;

d. Pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4. Kegiatan : Peningkatan Layanan Hukum dan Komunikasi Publik


NO KINERJA UTAMA



1. Terciptanya peraturan perundang-undangan

yang harmonis

1. Jumlah naskah peraturan

perundang-undangan (dokumen).

Untuk mengukur/ menilai kebijakan/

peraturan yang sesuai dengan peraturan

perundang - undangan yang berlaku.

Hasil dan jumlah naskah peraturan perundang-

undangan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, PP No.52 Tahun 2012

dan Peraturan Mandiri.

Biro Hukum dan Komunikasi Publik

-12-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


2. Tersedianya layanan

bidang hukum.

1. Jumlah

dokumen layanan bidang hukum.

Untuk mengukur/

menilai pelayanan yang efektif dalam hal penelaahan

hukum, advokasi hukum, dan

publikasi hukum.

Hasil dan jumlah layanan

bidang hukum berdasarkan UU No.12 Tahun 2011, PP No.42

tahun 2013, Perpres No.33 Tahun 2012,

Permen Pariwisata No.6 Tahun 2015.

3.

Tersebarnya pemberitaan dan publikasi kepada

publik.

1. Jumlah dokumen publikasi dan

pemberitaan (dokumen).

Mengukur kinerja pelaksanaan pemberitaan.

Hasil dan jumlah kegiatan publikasi dan pemberitaan berdasarkan

UU No.14 Tahun 2008.

2. Jumlah

dokumen hubungan

antar lembaga (dokumen).

Mengukur kinerja

pelaksanaan hubungan antar

lembaga.

Hasil dan jumlah

pelaksanaan hubungan dengan lembaga

negara/pemerintah berdasarkan UU No.14 Tahun 2008.

4.

Tersedia dan

tersebarnya informasi publik.

1. Jumlah

dokumen pengelolaan informasi dan

dokumentasi program

pendampingan pimpinan (dokumen).

Mengukur kinerja

pengelolaan informasi dan pendokumentasian

program pendampingan

pimpinan.

Hasil dan jumlah

pelaksanaan pengelolaan dan pendokumentasian informasi berdasarkan

UU No.14 Tahun 2008.

-13-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


2. Jumlah

dokumen layanan dan sajian

informasi (dokumen).

Mengukur kinerja

pelaksanaan pelayanan dan penyajian

informasi

Hasil dan jumlah

pelaksanaan pelayanan dan penyajian informasi berdasarkan UU No.14

Tahun 2008, PP Komisi Informasi Pusat No.1

Tahun 2010.

3 Jumlah

dokumen pengelolaan informasi krisis

kepariwisataan dan layanan pengaduan

(dokumen).

Mengukur kinerja

pelaksanaan pengelolaan informasi krisis

kepariwisataan dan layanan pengaduan.

Hasil dan jumlah

pelaksanaan pengelolaan informasi krisis kepariwisataan

berdasarkan UU No.14 Tahun 2008, Kepmen Pariwisata No.

KM.05/UM.001/MP/2016 Tanggal 14 Januari 2016.

-14-

1. Nama Unit Organisasi : Biro Umum, Kepegawaian, dan Organisasi

2. Tugas : Melaksanakan urusan tata usaha Menteri, rumah tangga, layanan pengadaan dan

perlengkapan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian.

3. Fungsi : a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri dan rumah tangga;

b. pelaksanaan urusan layanan pengadaan dan perlengkapan;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian;

d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan urusan tata usaha biro.

4. Kegiatan : 1. Peningkatan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan organisasi

2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana


NO KINERJA UTAMA


KINERJA UTAMA

PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1.

Meningkatnya pelayanan

administrasi kepegawaian.

1.

Jumlah

dokumen administrasi kepegawaian

(dokumen).

1.

Untuk mengukur

kecepatan pelaksanaan dan penyelesaian

administrasi kepegawaian apakah sudah sesuai

dengan SOP.

a. UU No.8 Tahun

1974 Jo UU No.43 Tahun 1999.

Biro Umum, Kepegawaian,

dan Organisasi

b. UU No.8 Tahun 1999.

c. PP No.30 Tahun 1980.

d. PP No. 32 Tahun 1979.

-15-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR

KINERJA UTAMA


e. PP No. 99 Tahun 2000.

f. PP No. 100 Tahun 2000.

g. PP No. 53 Tahun 2010.

2. Terwujudnya organisasi sesuai dengan kebutuhan tatalaksana

sesuai dengan tugas dan fungsi.

1. Jumlah dokumen organisasi dan

tatalaksana (dokumen).

1. Untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi,

pengembangan jabatan fungsional dan

ketatalaksanaan.

a. Dokumen keorganisasian dan

pengembangan jabatan fugsional.

3.

Terselenggaranya

layanan umum dan pengelolaan aset BMN

yang akuntabel dan transparan.

1.

Jumlah

laporan aset BMN

(dokumen).

1.

Untuk

meningkatkan akurasi data aset

dan nilai aset BMN di Lingkungan Kementerian

Pariwisata.

a. Undang undang

No.17 Tahun 2003.

b. Undang undang

No.1 Tahun 2004.

c. PP No.6 Tahun 2006.

d. PMK No,171 Tahun 2007.

e. Kepmenkeu Nomor

96/PMK.06/Tahun 2007

-16-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR

KINERJA UTAMA


f. Data Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK-RI.

g. Data Laporan

BMN dari Unit Utama Eselon I.

h. Data Rekonsiliasi.

4. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa

sesuai dengan standard pengadaan barang/jasa secara elektronik.

1. Jumlah layanan

pengadaan barang/jasa (layanan).

1. Untuk mengukur apakah proses

pengadaan barang / jasa sudah sesuai dengan standard

pengadaan barang/jasa secara elektronik.

a. Dokumen DIPA dan POK.

b. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010.

c. Peraturan Presiden No.70

Tahun 2012.

d. Peraturan Presiden No.4

Tahun 2015.

5. Terwujudnya kepuasan

pegawai di Lingkungan Kementerian pariwisata terhadap pelayanan.

1. Indeks

Pelayanan.

1. Untuk mengukur

tingkat kepuasan terhadap pelayanan.

Hasil Survey.

-17-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR

KINERJA UTAMA


6. Terwujudnya sarana dan prasarana gedung

sehingga memperpanjang usia pakai.

1.

Presentase sarana dan

prasarana dalam kondisi fungsional.

1. Untuk mempertahankan

kondisi sarana dan prasarana gedung sehingga

memperpanjang usia pakai.

Dokumen hasil audit konsultan

gedung dan Hasil Analisa Survey Lapangan.

2. Untuk

meningkatkan pelayanan operasional

pimpinan.

Dokumen

penghapusan kendaraan; Dokumen risalah

lelang kendaraan; e-catalog LKPP.

3. Untuk mendukung kebutuhan sarana

dan prasarana pegawai.

Dokumen hasil dari analisis kebutuhan

4. Untuk mendapatkan bukti kepemilikan

aset BMN secara legal.

Dokumen sertifikat tanah dan

bangunan

-18-

1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat

2 Tugas : Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pengawasan;

e. Penyusunan Laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian

f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Kegiatan : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata

5 Indikator Kinerja Utama Eselon II

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

negara dan pelaksanaan kinerja Kementerian Pariwisata serta

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kementerian Pariwisata.

1.

Jumlah unit kerja yang bersih dari

penyimpangan pengelolaan keuangan yang

material.

Hasil Pengawasan oleh Inspektorat.

Laporan Hasil Pengawasan.

INSPEKTORAT

-19-

NO KINERJA UTAMA



2.

Jumlah unit kerja

yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal

kategori B.

Hasil Pengawasan

oleh Inspektorat.

Laporan Hasil

Pengawasan.

3.

Jumlah Rekomendasi yang

telah ditindaklanjuti atas

hasil audit Laporan Keuangan dan Kinerja.

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Temuan BPK RI.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

4.

Jumlah SDM Inspektorat yang difasilitasi untuk

meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme.

Untuk mendukung pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Inspektorat, maka

diperlukan peningkatan kapasitas

organisasi APIP.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

-20-

NO KINERJA UTAMA



5.

Presentase

dokumen layanan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Inspektorat.

Jumlah dokumen

layanan administrasi inspektorat.

Laporan Pelaksanaan

Kegiatan.


ttd.

ARIEF YAHYA

-21-

LAMPIRAN III



1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2 Tugas : Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan daya saing industri pariwisata.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem,

pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan

pemberdayaan masyarakat; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur

dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri

pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam

rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta

peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; e. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

f. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

-22-

g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan

ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan

i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

4 Program : Pengembangan Kepariwisataan

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon I

NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA UTAMA


1

Meningkatnya investasi

di sektor pariwisata

1

Jumlah

Investasi Sektor Pariwisata

(US$ Juta)

Untuk mengukur

peningkatan jumlah investasi sektor

pariwisata.

BKPM, LAKIP,

Laporan Akhir Tahun.

Deputi Bidang Pengembangan

Destinasi dan Industri Pariwisata

2

Meningkatnya

kontribusi kepariwisataan

terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

1

Jumlah tenaga

kerja langsung, tidak langsung,

dan ikutan sektor pariwisata (juta

orang).

Untuk mengukur

peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang

pariwisata.

BPS, LAKIP,


-23-




3

Meningkatnya kualitas

destinasi pariwisata

1

Jumlah

destinasi pariwisata yang berkualitas

(lokasi).

Untuk mengukur

peningkatan jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas.

BPS, LAKIP,


-24-

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi

hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengelolaan keuangan, serta

komunikasi publik. c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan;

pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga,

perlengkapan, penatausahaan barang milik negara dan pengolahan bahan komunikasi publik, serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang destinasi dan industri pariwisata;

d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi.

4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

5 Indikator Kinerja

Utama

: Eselon II

NO KINERJA UTAMA



1.

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan

Pelayanan.

1. Presentase jumlah unit kerja yang

menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang

direncanakan.

Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit

kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target

kinerja yang direncanakan.

Renja K/L, Renstra, RKP,

PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.

Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan

Destinasi dan Industri Pariwisata

-25-

NO KINERJA UTAMA



2.

Jumlah unit kerja yang melaporkan sesuai dengan SAP.

Untuk mengetahui atau mengukur apakah dokumen laporan

keuangan telah sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

DIPA, RKA-K/L SAI, Laporan Keuangan

Semester dan Tahunan, Om

SPAN.

3.

Presentase capaian

pelayanan bidang hukum, kepegawaian, dan

organisasi tata laksana.

Untuk mengukur /

menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan

organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan

dokumen layanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)

Anjab, Peta

Jabatan, Data Pegawai, Dokumen

Pelatihan/Bimtek, Dokumen

Uraian Tugas, ABK, SOP, Business

Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan

NSPK, Dokumen Reformasi

Birokrasi.

-26-

NO KINERJA UTAMA



4.

Presentase capaian pelayanan bidang umum, informasi,

dan komunikasi publik.

Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang

umum, dokumen informasi, dan

komunikasi publik. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang

umum, dokumen informasi, dan komunikasi publik)

Laporan BMN, SIMAK BMN, Laporan

Persediaan Barang (asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.

5.

Dokumen perencanaan yang

disampaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian jumlah dokumen

perencanaan yang disampaikan tepat waktu.



6.

Dokumen

monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.

Untuk mengukur capaian

jumlah dokumen monitoring evaluasi yang disampaikan tepat waktu.

Laporan Monitor

dan Evaluasi, Laporan Tahunan dan

LAKIP.

-27-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Industri Pariwisata

2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi industri pariwisata di bidang

kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata, dan investasi usaha pariwisata.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata,

standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) industri pariwisata di bidang

kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata,

standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;

d. Bimbingan teknis industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha

pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata.

4 Kegiatan : Peningkatan Industri Pariwisata

5 Indikator Kinerja

Utama

: Eselon II

NO KINERJA UTAMA



1

Meningkatnya Kualitas Industri Pariwisata

1 Jumlah NSPK di bidang industri pariwisata yang ditetapkan

(dokumen).

Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang industri

dan investasi pariwisata.


Asisten Deputi Industri Pariwisata

-28-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


2

Jumlah kesepahaman

di bidang industri pariwisata yang

ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur

kualitas koordinasi di bidang industri dan

investasi pariwisata

Laporan Akhir

Tahun

3

Jumlah

kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki industri

pariwisata yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur

kualitas industri pariwisata.

Laporan Akhir

Tahun

-29-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas

dan ekosistem pariwisata; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang perancangan

destinasi, amenitas, aksesibilitas dan ekosistem pariwisata; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan destinasi, amenitas, aksesibilitas

dan ekosistem pariwisata serta;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem;

4 Kegiatan : Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

5 Indikator Kinerja

Utama

: Eselon II

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1

Meningkatnya kualitas

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di

destinasi pariwisata

1 Jumlah NSPK di

bidang pengembangan infrastruktur dan

ekosistem pariwisata yang ditetapkan

(dokumen).

Untuk mengukur

penerapan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem

pariwisata

Laporan

Akhir Tahun

Asisten Deputi

Pengembangan Infrastruktur dan

Ekosistem

-30-

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

2

Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata

yang telah ditindaklanjuti (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan

infrastruktur dan ekosistem pariwisata

Laporan Akhir Tahun

3

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang

memiliki infrastruktur dan

ekosistem pariwisata yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata.

Laporan Akhir Tahun

-31-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta

pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi, di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan

petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata

bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan

petualangan, kawasan wisata, wisata konvensi, olahraga dan rekreasi;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata alam

dan buatan; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan

buatan.

4 Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

5 Indikator Kinerja

Utama

: Eselon II

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan

Buatan

1 Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata alam dan

buatan yang ditetapkan (dokumen).

Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang pengembangan

destinasi wisata alam dan buatan

Laporan Akhir Tahun

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

-32-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA PENJELASAN

SUMBER

DATA PENANGGUNG JAWAB

2

Jumlah

kesepahaman di bidang destinasi

wisata alam dan buatan yang ditindaklanjuti

(dokumen).

Untuk mengukur kualitas

koordinasi di bidang pengembangan destinasi

wisata alam dan buatan

Laporan

Akhir Tahun

3

Jumlah kab/kota/kawasan

pariwisata yang memiliki destinasi

wisata alam dan buatan yang berkualitas.

Untuk mengukur kualitas destinasi wisata alam dan

buatan

Laporan Akhir Tahun

-33-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta

pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan wisata kuliner dan spa, sejarah dan religi, tradisi dan seni budaya serta perdesaan dan perkotaan;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi wisata

budaya; dan e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya.

4 Kegiatan : Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata

Budaya

1 Jumlah NSPK di bidang destinasi

wisata budaya yang ditetapkan

(dokumen).

Untuk mengukur penerapan kebijakan di

bidang pengembangan destinasi wisata budaya

Laporan Akhir Tahun

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi

Wisata Budaya

-34-

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

2

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi

wisata budaya yang ditindaklanjuti

(dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang pengembangan destinasi

wisata budaya

Laporan Akhir Tahun

3

Jumlah kab/kota/kawasan

pariwisata yang memiliki destinasi wisata budaya yang

berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas destinasi wisata budaya.


-35-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan tata kelola di bidang tata kelola destinasi pariwisata prioritas, tata kelola destinasi pariwisata khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata serta pengembangan potensi masyarakat;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.

4 Kegiatan : Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat


NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1.

Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan(dokumen).

Untuk mengukur penerapan kebijakan di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.


Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan

Pemberdayaan Masyarakat

-36-

NO KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

2.

Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti. (dokumen).

Untuk mengukur kualitas koordinasi di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.


3.

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang memiliki tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (lokasi).

Untuk mengukur kualitas tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat.



ttd.

ARIEF YAHYA

-37-

LAMPIRAN IV



1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2 Tugas : Penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemasaran

pariwisata mancanegara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi pemasaran pariwisata mancanegara

berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

analisis kegiatan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta

peningkatan kerjasama internasional; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata

mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengembangan

pemasaran pariwisata mancanegara;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional;

g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Mancanegara berdasarkan area serta peningkatan kerjasama internasional; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.



-38-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)



1

Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

1

Jumlah

wisatawan mancanegara ke Indonesia

(juta orang)

Untuk mengukur

efektivitas pelaksanaan promosi pariwisata mancanegara dan

efektivitas pemanfaatan sarana promosi sebagai

media publikasi pariwisata Indonesia

Data jumlah kunjungan

wisman yang berasal dari pintu masuk utama dan cross border, dengan melakukan pendataan ke pintu-

pintu masuk tersebut dengan bekerjasama dengan Ditjen

Keimigrasian dan BPS serta Kementerian

Pariwisata yang diolah dan dipublikasikan setipa bulannya. Data

kunjungan dikeluarkan satu bulan setelah

bulan terhitung

Deputi Bidang

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

1

Jumlah penerimaan

devisa (triliun Rp)

Untuk mengukur pertambahan nilai

kontribusi devisa negara dari sektor pariwisata

Data BPS

-39-

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara;

b.

Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, pelayanan rumah

tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik.

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengolahan bahan komunikasi

publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata mancanegara; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan


4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara


NO KINERJA UTAMA



1.

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan

Pelayanan.

1. Presentase jumlah unit kerja yang

menyerap anggaran sesuai dengan target kinerja yang

direncanakan.

Untuk mengetahui atau mengukur apakah unit

kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan target

kinerja yang direncanakan.



Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

-40-

NO KINERJA UTAMA



2.




berlaku.



SPAN.

3.

Presentase capaian pelayanan bidang

hukum, kepegawaian, dan organisasi tata

laksana.

Untuk mengukur / menilai kinerja pelayanan

yang efektif dalam bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana.

(presentase ketersediaan dokumen layanan bidang

hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)

Anjab, Peta Jabatan, Data

Pegawai, Dokumen Pelatihan/Bimte

k, Dokumen Uraian Tugas,

ABK, SOP, Business Process, SPIP,

Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen

Reformasi Birokrasi.

-41-

NO KINERJA UTAMA



4.









5.







6.

Dokumen




Laporan Monitor


LAKIP.

-42-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang strategi pemasaran pariwisata mancanegara, dan kerjasama pemasaran pariwisata.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata mancanegara di bidang strategi pemasaran dan kerjasama wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah,

Amerika dan Afrika; d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan kerjasama

pariwisata mancanegara; dan

e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4 Kegiatan : Pengembangan Strategi Pemasaran Pariwisata Mancanegara


NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1 Meningkatnya Kajian

Strategi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

1 Presentase jumlah

kajian yang dimanfaatkan

Pemanfaatan analisa yang

dilakukan oleh Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata

oleh Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

Kajian strategi per

pasar, analisis data, proyeksi capaian kunjungan

wisman

Asisten Deputi Strategi

Pemasaran Pariwisata Mancanegara

-43-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


2

Jumlah MoU yang diimplementasikan

Pemerolehan data dari Airport Authority serta

Airlines sebagai langkah penyusunan strategi pemasaran pariwisata

mancanegara.

MoU yang sudah diterbitkan (Badan Pusat Statistik,

Garuda Indonesia, Singapore Airlines,

Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Air Navigation) dan

draft MoU yang sedang di design

(Air Asia)

-44-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang strategi komunikasi

pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online,

elektronik, cetak, dan ruang; e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media

online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4 Kegiatan : Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara


NO KINERJA UTAMA



1 Presentase Kajian

Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang

dimanfaatkan

1 Jumlah

Dokumen Kajian Strategi

Komunikasi Pemasaran

Pariwisata Mancanegara

Tersedianya hasil Kajian Strategi

Komunikasi Pemasaran Pariwisata Mancanegara yang dapat digunakan sebagai acuan

dalam melaksanakan kegiatan publikasi di 4 media platform (Media Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Peraturan Presiden

No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional 2010 –

2025 dan RENSTRA

Asisten Deputi

Pengembangan Komunikasi

Pemasaran Pariwisata

Mancanegara

-45-

NO KINERJA UTAMA



2

Jumlah Media Value

2

Jumlah Penayangan

di Media Mancanegara (Media

Online, Media Cetak,

Media Ruang, Media Elektronik)

Jumlah Penayangan di Media Mancanegara (Media Online,

Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Terpublikasinya destinasi pariwisata

Indonesia & Branding Wonderful Indonesia melalui 4

media platform Media Online, Media

Cetak, Media Ruang, Media Elektronik) di 16 fokus pasar,

mengacu pada IKU yang telah

ditetapkan.

3

Presentase Survei Persepsi

3

Jumlah Jenis Bahan

Promosi Pariwisata Mancanegara

(Media Online,

Media Cetak, Media Ruang, Media

Elektronik)

Jumlah Jenis Bahan Promosi Pariwisata Mancanegara (Media

Online, Media Cetak, Media Ruang, Media Elektronik).

Terpublikasinya destinasi Pencitraan

Indonesia & Wonderful Indonesia melalui beberapa

jenis bahan promosi ( cd, booklet, leaflet, tourist, banner, poster, postcard dan souvenir.

-46-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Tenggara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengembangan pasar Asia Tenggara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Asia Tenggara di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia

Tenggara; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pameran,

misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar asia tenggara di bidang

pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia

Tenggara; dan d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival,

dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Tenggara;

4

5

Kegiatan

Indikator Kinerja Utama

:

:

Pengembangan Pasar Asia Tenggara

Eselon II

Indikator KinEselon II

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


1

Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia

Tenggara

1

Jumlah wisatawan Asteng

Meningkatnya Wisman Asia Tenggara yang

berkunjung ke Indonesia.

Asdep Strategi

Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia

Tenggara

-47-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


2 Persentasi estimasi

transaksi yang terealisasi

Nilai persentase yang didapat dari

hasil penjualan paket- paket wisata pada saat

Penyelenggaraan kegiatan Pameran

dan Sales Mission di Negara-negara Asia Tenggara.

Laporan hasil Kegiatan bidang Pameran dan

Sales Mission

3 Presentasi Kerjasama B

to B yang ditindaklanjuti

Terealisasinya MOU antara

Kemenpar dengan Bisnis unit yang sudah dijajaki

kerjasama.


Sales Mission

4

Presentasi Kerjasama B

to C

Meningkatnya Persentase

wisatawan Asia Tenggara yang

berkunjung ke Indonesia, dengan metode mengikuti

paket perjalanan wisata yang dijual

oleh industri pariwisata Indonesia maupun

Negara setempat


Sales Mission

-48-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik

2 Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Asia Pasifik.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan pasar Asia Pasifik di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik, bimbingan teknis; dan

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pameran, misi penjualan, festival, dan perjalanan wisata pengenalan pasar Asia Pasifik.

e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga asisten deputi.

4 Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik


-49-

NO KINERJA UTAMA



1.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

dari Kawasan Asia Pasifik.

1.

Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan

mancanegara dari pasar Asia Pasifik.

Pelaksanaan program pengembangan

pemasaran pariwisata di Kawasan Asia Pasifik melalui

kegiatan-kegiatan: 1) Partisipasi pada

bursa pariwisata internasional;

2) Misi penjualan

(sales mission); 3) Festival Indonesia;

4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)

1) Questionnaire

dari industri;

2) Biro Pusat Statistik;

3) PES;

4) Brafax KBRI/KJRI;

5) Statistik Puslitbang Kemenpar;

6) Visit Indonesia Tourism Officer;

7) UNWTO; 8) Amedeus

Asisten Deputi

Pengembangan Pasar Asia

Pasifik

-50-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah,

Amerika dan Afrika; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi dan

perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan pasar Eropa, Timur Tengah,

Amerika dan Afrika serta bimbingan teknis d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan perjalanan wisata pengenalan

pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika.


4 Kegiatan : Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika


NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


1 Meningkatnya jumlah

kunjungan wisatawan dari Kawasan Eropa, Timur Tengah, Amerika

dan Afrika (ETTAA)

1 Jumlah

Kontribusi kunjungan wisatawan

mancanegara dari pasar Eropa

Pelaksanaan

program pengembangan pemasaran

pariwisata di Kawasan Eropa, Timur Tengah,

1. Questionnaire dari

industri; 2. Biro Pusat Statistik; 3. PES;

4. Brafax KBRI/KJRI 5. Statistik Puslitbang

Kemenpar;

Asisten Deputi

Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan

Afrika

-51-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


2

Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Timur Tengah

Amerika, dan Afrika melalui kegiatan-kegiatan: 1) Partisipasi pada bursa pariwisata internasional; 2) Misi penjualan (sales mission); 3) Festival Indonesia; 4) Perjalanan wisata pengenalan (fam trip)

6. Visit Indonesia Tourism

Officer; 7. UNWTO; 8. Amedeus

3

Jumlah Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Amerika dan Afrika

4 Jumlah peserta Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika

Terlaksananya kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika

Laporan hasil kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dari Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika


ttd.

ARIEF YAHYA

-52-

LAMPIRAN V



1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

2 Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemasaran pariwisata nusantara berdasarkan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis

data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan

dan analisis kegiatan di bidang program dan strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, pemerintah,serta pengembangan

komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program dan strategi

pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan

pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara; d. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program dan

strategi pemasaran, analisis data pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidangprogram dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah, serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan strategi pemasaran, analisisdata pasar, pengembangan segmen pasar personal, bisnis, dan pemerintah,

serta pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara;

-53-

g. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Nusantara; dan h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.



NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1.

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).

1.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta

perjalanan).

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan

promosi pariwisata nusantara dan

efektivitas pemanfaatan

sarana promosi sebagai media publikasi

pariwisata Indonesia.

Data jumlah perjalanan wisnus diperoleh dari hasil survey rumah

tangga (modul perjalanan yang dilakukan sejalan pelaksanaan Kajian Data

Wisnus). Hasil Kajian ini berupa jumlah

perjalanan dan profil Wisnus yang kemudian diolah dan

dipublikasikan oleh BPS.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Nusantara

-54-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


2.

Meningkatnya jumlah pengeluaran

wisatawan nusantara (wisnus).

2.

Jumlah pengeluaran wisatawan

nusantara (Triliun Rupiah).

Untuk mengukur peningkatan

jumlah pengeluaran

wisatawan nusantara ketika melakukan

perjalanan wisata.

Data BPS.

-55-

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara

2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara.

3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan system informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Nusantara; b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan

advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana,

pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan

pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang pemasaran pariwisata nusantara;



4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Pemasaran

Pariwisata Nusantara 5 Indikator Kinerja Utama : Eselon II

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1.

Meningkatnya Kualitas

Manajemen dan Pelayanan.

1. Presentase jumlah

unit kerja yang menyerap anggaran

sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Untuk mengetahui atau

mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan

kegiatan sesuai dengan anggaran dan target kinerja yang

direncanakan.

Renja K/L,

Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA,

RKA-K/L.

Sekretariat Deputi

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Nusantara

-56-

NO KINERJA UTAMA



2.




berlaku.



SPAN.

3.

Presentase capaian



Untuk mengukur /


organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan

dokumen layanan bidang hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)

Anjab, Peta

Jabatan, Data Pegawai, Dokumen

Pelatihan/Bimtek, Dokumen

Uraian Tugas, ABK, SOP, Business

Process, SPIP, Rancangan Peraturan dan

NSPK, Dokumen Reformasi

Birokrasi.

-57-

NO KINERJA UTAMA



4.









5.







6.

Dokumen




Laporan Monitor


LAKIP.

-58-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi

pemasaran pariwisata nusantara; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang profil pasar,

target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran

pariwisata nusantara; c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan strategi pemasaran pariwisata nusantara di

bidang profil pasar, target pasar, perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang profil pasar, target pasar,

perancangan dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata nusantara;


4 Kegiatan : Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara


NO KINERJA UTAMA



1. Terlaksananya

Perancangan Strategi dan Kerjasama

Pemasaran Pariwisata Nusantara.

1 Jumlah rancangan

strategi segmen pasar personal (dokumen).

Untuk menyusun

strategi pemasaran

pariwisata nusantara segmen pasar personal.

BPS, Kemenhub,

Asdep Analisis Data dan

Informasi, Asdep Penelitian dan Pengembangan

Asisten Deputi Strategi

Pemasaran Pariwisata Nusantara

-59-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


Kebijakan

Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata, Industri Pariwisata,

Pemerintah Daerah,

Profesional.

2. Jumlah rancangan

strategi segmen pasar bisnis dan pemerintah

(dokumen).

Untuk menyusun

strategi pemasaran pariwisata

nusantara segmen pasar bisnis dan pemerintah.

BPS, Kemenhub,

Asdep Analisis Data dan Informasi, Asdep

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan

Kepariwisataan, Asosiasi Pariwisata,

Industri Pariwisata, Pemerintah Daerah,

Profesional.

3 Jumlah rancangan

strategi komunikasi pemasaran (dokumen)

Untuk menyusun

strategi komunikasi pemasaran

pariwisata nusantara

BPS, Kemenhub,

Kemenkominfo, KPI, Asdep Analisis Data dan

Informasi, Asdep Penelitian dan

Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan,

Asosiasi Pariwisata,

-60-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


Industri Pariwisata,

Pemerintah Daerah, Profesional

-61-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Analisis Data Pasar Pariwisata dan Nusantara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan, dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis data pasar pariwisata nusantara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang analisis data

pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan analisis data pasar wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari serta bimbingan teknis;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisis data pasar wisata alam,

wisata budaya, wisata buatan, dan wisata bahari;


4 Kegiatan : Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara


NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1 Meningkatnya Kajin

Strategi dan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara.

1 Jumlah data dan

informasi pasar wisata alam (dokumen).

Survey ke 29

provinsi (16 lokasi).

Pusdatin, BPS,

Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata

Kabupaten/kota, DTW.

Asisten Deputi Analisis Data

Pasar Pariwisata Nusantara

-62-

NO KINERJA UTAMA



2 Jumlah data dan informasi pasar

wisata budaya (dokumen).

Survey ke 19 provinsi (18

lokasi).

Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata

Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota,

DTW.

3 Jumlah data dan

informasi pasar wisata buatan (dokumen).

Survey ke 17

provinsi (26 lokasi)

Pusdatin, BPS,



4 Jumlah data dan informasi pasar wisata bahari

(dokumen (dokumen).

Survey ke 21 provinsi (28 lokasi)

Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas

Pariwisata Kabupaten/kota,

DTW.

5 Jumlah NSPK bidang

analisis data dan informasi (dokumen).

FGD

dilaksanakan di Yogyakarta, merumuskan 1

dokumen

Pusdatin, BPS,



6 Jumlah Peserta Bimbingan teknis tentang analisis data

dan informasi (peserta).

Dilaksanakan di Palembang, diikuti 100 orang

peserta.

Pusdatin, BPS, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/kota, DTW.

-63-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengembangan pengembangan segmen pasar bisnis pemerintah.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di

bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan, serta bimbingan teknis;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, pameran dan perjalanan wisata pengenalan; dan


4 Kegiatan : Pengembangan Segmen Bisnis dan Pemerintah


NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1. Terlaksananya

pengembangan pariwisata segmen

pasar bisnis dan pemerintah.

1. Jumlah Promosi

Wisata Pertemuan dan Konvensi

(even).

Untuk mengukur

peningkatan jumlah pelaksanaan promosi

pariwisata di bidang wisata pertemuan dan konvensi.

Proposal event,

Agenda event MICE di pusat

dan daerah.

Asisten Deputi Pengembangan

Segmen Pasar Bisnis dan Pemerintah

-64-

NO KINERJA UTAMA


2. Jumlah Promosi

Wisata Perjalanan Insentif (even).

Untuk mengukur

peningkatan jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di bidang

wisata perjalanan insentif.

Proposal event,

Agenda event MICE di pusat dan daerah.

3. Jumlah Pameran Pasar Bisnis dan

Pemerintah (kegiatan).

Untuk mengukur peningkatan jumlah

pameran sebagai bentuk promosi pariwisata pada

segmen pasar bisnis dan pemerintah.

Proposal event, Agenda event

MICE di pusat dan daerah.

4. Jumlah Perjalanan Wisata Pengenalan Pasar Bisnis dan

Pemerintah (kegiatan).

Untuk mengukur peningkatan jumlah pelaksanaan promosi

pariwisata di bidang wisata pengenalan

pada segmen pasar bisnis dan pemerintah.

Proposal event, Agenda event MICE di pusat

dan daerah.

5. Jumlah NSPK Pariwisata Segmen

Pasar Bisnis dan Pemerintah (naskah).

Sebagai dokumen kebijakan dalam

pengembangan segmen pasar bisnis dan pemerintah.

Peraturan tentang susunan

organisasi dan tata kerja Kementerian

Pariwisata.

6. Jumlah Peserta

Bimbingan teknis Pengembangan

Untuk mengukur

efisiensi Sumber Daya Manusia yang

Petunjuk teknis.

-65-

NO KINERJA UTAMA


Pariwisata Segmen

Pasar Bisnis dan Pemerintah (orang).

mendapatkan

peningkatan kapasitas pengembangan

pariwisata pada segmen pasar bisnis

dan pemerintah.

-66-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan pengembangan segmen pasar personal.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi wisata alam,

wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan segmen pasar personal di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari serta bimbingan teknis;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata bahari;


4 Kegiatan : Pengembangan Segmen Pasar Personal


NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR


1.

Meningkatnya

pengembangan pariwisata segmen pasar personal.

1. Jumlah Promosi

Wisata Alam (kegiatan).

Untuk

mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di

bidang wisata alam.

Proposal even, Festival

di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.


Segmen Pasar Personal

-67-

NO KINERJA UTAMA



2. Jumlah Promosi Wisata Budaya (kegiatan).

Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan

strategis daerah di bidang wisata

budaya.

Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata

lainnya.

3. Jumlah Promosi

Wisata Buatan (kegiatan).

Untuk

mengoptimalkan promosi kegiatan strategis daerah di

bidang wisata buatan.

Proposal even, Festival

di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata lainnya.

4. Jumlah Promosi Wisata Bahari (Kegiatan).

Untuk mengoptimalkan promosi kegiatan

strategis daerah di bidang wisata

bahari.

Proposal even, Festival di pusat dan daerah serta pelaku pariwisata

lainnya.

5. Jumlah NSPK Pariwisata

Segmen Pasar Personal

(Naskah).

Sebagai dokumen kebijakan dalam

pengembangan segmen pasar

personal.

Peraturan tentang susunan organisasi dan

tata kerja Kementerian Pariwisata.

6. Jumlah Peserta

Bimbingan teknis (Orang).

Untuk mengukur

efisiensi Sumber Daya Manusia yang mendapatkan

kapasitas pengembangan pariwisata pada

Petunjuk teknis.

-68-

NO KINERJA UTAMA



segmen pasar personal.

7. Jumlah Pendukungan

Pengembangan Pariwisata

Daerah (Dekonsentrasi).

Untuk mengoptimalkan

dukungan promosi kegiatan strategis

daerah di Indonesia.

Proposal even, Festival di pusat dan daerah

serta pelaku pariwisata lainnya.

-69-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara

2 Tugas : Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata nusantara.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak dan ruang;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan kerjasama di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan ruang;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi komunikasi pemasaran media online, elektronik, cetak, dan media ruang; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR

KINERJA UTAMA PENJELASAN SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1.

Meningkatnya Citra


1. Jumlah

publikasi di media elektronik

nusantara (media).

Pembuatan materi dan

penayangan iklan pariwisata di media elektronik nasional dan

daerah (televisi dan radio).

Stasiun TV Nasional, Stasiun TV

Daerah, Stasiun Radio, Lembaga Survey ( ac nielsen, amp, dll).

Asisten Deputi

Pengembangan Komunikasi Pemasaran


-70-

NO KINERJA UTAMA



PENANGGUNG JAWAB

2.

Jumlah publikasi di

media cetak nusantara

(media).

Untuk mengukur efektivitas publikasi

melalui media cetak (koran nasional, koran

daerah, majalah nasional, majalah pariwisata, media cetak

lainnya).

Media cetak nasional dan daerah.

3. Jumlah publikasi di media ruang

nusantara (lokasi).

Pembuatan materi dan penayangan iklan pariwisata di media

ruang nasional (video, tvc, videotron).

Stakeholder, Dinas Pariwisata, Industri Pariwisata.

4. Jumlah

publikasi di media digital/online

nusantara (media).

Publikasi dimaksud

adalah komunikasi pemasaran sebagai promosi pariwisata

nusantara. Meliputi : banner, brand Pesona Indonesia, artikel news,

foto, video, deskripsi destinasi/ daya tarik/

atraksi wisata dll di media online komersial, milik sendiri dan sosial

media nasional.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan,

Capture Publikasi,Screenshot/screengrabb, LAKIP dan sumber-sumber

lainnya.

-71-

NO KINERJA UTAMA



PENANGGUNG JAWAB

5.

Jumlah pembuatan dan

pengadaan bahan promosi

media lainnya nusantara (unit).

Pembuatan dan pendistribusian bahan

promosi media ruang lainnya

(souvenir/merchandise).

Dinas Pariwisata, Stakeholder.

6. Jumlah NSPK

(dokumen).

Pedoman yang

mengukur jumlah rumusan kebijakan publikasi pariwisata

melalui media ruang (NSPK) Asdep

Pengembangan Komunikasi Pemasaran.

Modul tenaga ahli/profesional,

Kebijakan / peraturan tentang publikasi media ruang.

7. Jumlah peserta bimbingan

teknis komunikasi pemasaran

pariwisata nusantara

(orang).

Untuk mengukur pemahaman peserta

bimbingan teknis tentang bahan strategi komunikasi branding

pariwisata Nasional melalui media ruang

(100 orang peserta).

Jumlah peserta, penilaian peserta, petunjuk teknis, praktisi/tenaga

ahli.

-72-

NO KINERJA UTAMA



PENANGGUNG JAWAB

8.

Jumlah Pendukungan

Pengembangan Pariwisata

Daerah (Dekonsentrasi).

Pendukungan promosi pariwisata nusantara,

khususnya untuk pengadaan pembuatan

bahan promosi media lainnya di provinsi yang dilaksanakan melalui

dekonsentrasi.

Laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang dilaksanakan melalui dekonsentrasi.

Jumlah Pendukungan Pengembangan

Pariwisata Daerah (Dekonsentrasi).


ttd.

ARIEF YAHYA

-73-

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.109/UM.001/MP/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA

1 Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

2 Tugas : Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang program

pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan,

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi.

3 Fungsi : a. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang program pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan,

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang program pengembangan

hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, dan

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang

pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan

kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;

d. Pelaksanaan hubungan kelembagaan kepariwisataan;

e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;

f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;

g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;

-74-

h. Pelaksanaan pengendalian transformasi;

i. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang program

pengembangan hubungan kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan,

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi; j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang program pengembangan hubungan

kelembagaan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan,

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia aparatur serta pengendalian transformasi;

k. Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan; dan

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.



NO

NO. KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB) Nasional

1

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional

(persentase)

Untuk mengukur peningkatan kontribusi

kepariwisataan terhadap PDB Nasional dengan menggunakan rasio persentase antara total dampak PDB Nominal Tahunan yang terbentuk

NESPARNAS, Hasil penghitungan BPS, Ditjen Imigrasi, Asdep

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

-75-

NO NO. KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

sebagai akibat aktivitas kepariwisataan dibandingkan

dengan PDB Nominal Tahunan Nasional.

2

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata.

1

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang).

Untuk mengukur tingkat kompetensi SDM pariwisata.

Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Bidang Pariwisata, Laporan Monev.

2

Persentase lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang).

Untuk mengetahui jumlah lulusan di 4 (empat) UPT Pendidikan Pariwisata yang terserap di sektor kepariwisataan dan sektor terkait

baik di dalam maupun di luar negeri.

Laporan kegiatan Job Fair, LAKIP UPT, Monev dan Studi Penelusuran Alumni (Tracer study).

3

Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Untuk mengukur implementasi pelaksaanaan Reformasi

Dokumen Reformasi Birokrasi

-76-

NO NO. KINERJA UTAMA


UTAMA PENJELASAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

Birokrasi

1 Nama Unit Organisasi : Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan

2 Tugas : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan

Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan.

3 Fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan penganggaran dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, penataan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana,

pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan keuangan serta komunikasi publik;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, administrasi kepegawaian, hukum, pelayanan rumah tangga, perlengkapan, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan

pengolahan bahan komunikasi publik serta penyiapan bahan penanganan krisis di bidang kelembagaan kepariwisataan;



4 Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Bidang Pengembangan

Kelembagaan Kepariwisataan


-77-

NO KINERJA UTAMA



1.

Meningkatnya Kualitas

Manajemen dan Pelayanan.

1. Presentase jumlah

unit kerja yang menyerap anggaran sesuai dengan

target kinerja yang direncanakan.

Untuk mengetahui atau

mengukur apakah unit kerja telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

anggaran dan target kinerja yang

direncanakan.

Renja K/L,

Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-K/L.

Sekretariat Deputi

Bidang Pengembangan Kelembagaan

Kepariwisataan

2.



keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Semester dan Tahunan, Om SPAN.

3.

Presentase capaian



Untuk mengukur /


organisasi tata laksana. (presentase ketersediaan dokumen layanan bidang

hukum, kepegawaian, dan organisasi tata laksana)

Anjab, Peta

Jabatan, Data Pegawai, Fungsional Dosen,

Dokumen Pelatihan/Bimtek, Dokumen Uraian

Tugas, ABK, SOP, Business Process,

SPIP, Rancangan Peraturan dan NSPK, Dokumen

Reformasi

-78-

NO KINERJA UTAMA



Birokrasi.

4. Presentase capaian

pelayanan bidang umum, informasi, dan komunikasi

publik.

Untuk mengukur /

menilai kinerja pelayanan yang efektif dalam bidang umum, dokumen

informasi, dan komunikasi publik.

(presentase ketersediaan dokumen layanan bidang umum, dokumen

informasi, dan komunikasi publik)

Laporan BMN,

SIMAK BMN, Laporan Persediaan Barang

(asset), e-office, e-government, e-commando, Laporan Kearsipan.

5.

Dokumen

perencanaan yang disampaikan tepat

waktu.


jumlah dokumen perencanaan yang


Renja K/L,

Renstra, RKP, PK, IKU, DIPA, RKA-

K/L.

6.

Dokumen monitoring evaluasi

yang disampaikan tepat waktu.



Laporan Monitor dan Evaluasi,

Laporan Tahunan dan LAKIP.

-79-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan

2 Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan kelembagaan pada lembaga-lembaga pariwisata multilateral, regional non ASEAN, regional ASEAN, dan hubungan kelembagaan

antara Indonesia dengan Negara mitra atau hubungan bilateral, serta hubungan kelembagaan dalam negeri.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam

negeri; b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang hubungan

multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan hubungan kelembagaan kepariwisataan di bidang

hubungan multilateral, regional non ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan multilateral, regional non

ASEAN, ASEAN, bilateral dan kelembagaan dalam negeri; dan

e. Pelaksanaan tata usaha di Asisten Deputi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan.

4 Kegiatan : Peningkatan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan


-80-




1.

Presentase Pelaksanaan Kerjasama Kementerian.

1.

Jumlah Kerjasama yang

dimplementasikan.

Untuk mengetahui

peningkatan Implementasi hubungan

kelembagaan dengan

organisasi, lembaga dan pemerintah baik

dalam negeri maupun luar

negeri.

MOU, Agreement, Arrangement, Joint

Statement, Commitment, Report Meeting, Agenda meeting, join media statement, resolusi, convention, deklarasi.

Asisten Deputi Hubungan

Kelembagaan

Kepariwisataan

-81-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan

2 Tugas : Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan kepariwisataan.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan

publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penelitian, program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data informasi kepariwisataan,

serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan penelitian dan pengembangan

kepariwisataan di bidang program kepariwisataan, diseminasi dan publikasi kepariwisataan, data dan informasi kepariwisataan, serta di bidang pengembangan teknologi informasi dan

komunikasi;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan

kepariwisataan; dan

f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.

4 Kegiatan : Pengembangan Kepariwisataan


-82-




1.

Meningkatnya penelitian dan pengembangan

kebijakan di sektor pariwisata

1.

Dokumen penelitian dan

pengembangan sektor kepariwisataan

Untuk mengetahui

jumlah hasil penelitian yang digunakan

sebagai acuan penyusunan

kebijakan kepariwisataan

Laporan hasil penelitian, LAKIP, dan

Laptah

Asisten Deputi Penelitian

dan Pengembangan

Kebijakan Kepariwisataan

2.

Dokumen Data

dan Informasi Pariwisata

Untuk

mengetahui tingkat kedatangan

wisman dan wisnus

Analisa PES, Statistik

wisnus, statistik wisman (visitor arrivals), BPS

-83-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

2 Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur pusat dan daerah.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan,

penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) perencanaan kediklatan,

kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di pusat dan daerah, fasilitasi, akreditasi lembaga

pendidikan dan pelatihan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur

di bidang perencanaan kediklatan, kerjasama, pengembangan materi kediklatan, penyelenggaraan, fasilitasi, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan daerah;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya

manusia aparatur; dan e. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur.

4 Kegiatan : Penigkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur


-84-

NO KINERJA UTAMA



1

Terselenggaranya pengembangan SDM

aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi.

1

Jumlah peserta Diklat

SDM Aparatur Pusat dan

Daerah (Orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM

Aparatur Pusat dan Daerah yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan teknis

pariwisata.

Renstra Kementerian Pariwisata, SK

penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.

Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur

2

Jumlah peserta diklat

teknis pariwisata SDM aparatur

daerah (Orang).

Untuk mengetahui jumlah SDM

aparatur daerah yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan teknis

pariwisata.

Renstra Kementerian Pariwisata, SK

penunjukan peserta diklat, dan laporan hasil penyelenggaraan diklat.

-85-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

2 Tugas : Pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, fasilitasi sertifikasi kompetensi dalam rangka pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan.

3 Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan

kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan kepariwisataan, dan fasilitasi

sertifikasi kompetensi di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di bidang pengembangan standar kompetensi pariwisata, pengembangan kurikulum, pelatihan

kepariwisataan, dan fasilitasi sertifikasi kompetensi; d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya

manusia kepariwisataan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan; dan

f. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.

4 Kegiatan : Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan


-86-

NO KINERJA UTAMA



1

Meningkatnya

Kapasitas dan Profesionalisme SDM Kepariwisataan.

1

Jumlah SDM

Bidang Kepariwisataan yang

tersertifikasi (orang).

Untuk

mengetahui jumlah SDM yang telah

tersertifikasi.

Renstra, Lakip,

Lapta, SKKNI.


Sumber Daya Manusia Kepariwisataan

2

Jumlah SDM peserta

pembekalan sektor

kepariwisataan (orang).

Untuk mengetahui

jumlah SDM yang sudah

mendapat pembekalan sektor

kepariwisataan.

Renstra, kurikulum, dan modul (SKKNI).

-87-

1 Nama Unit Organisasi : Asisten Deputi Pengendalian Transformasi

2 Tugas : Melaksanakan transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi.

3 Fungsi : a. Penyusunan rencana program pengendalian transformasi;

b. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) transformasi organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi

kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan di bidang pengendalian transformasi;

c. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian transformasi di bidang transformasi

organisasi dan budaya, transformasi sistem kepariwisataan, transformasi teknologi kepariwisataan, serta transformasi jaringan ekosistem kepariwisataan;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian transformasi;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian transformasi; dan

f. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Asisten Deputi Pengendalian Transformasi.



-88-

NO KINERJA UTAMA



1

Terwujudnya sistem

pengendalian transformasi di lingkungan

Kementerian Pariwisata dengan sistem jaringan yang

reliable.

1

Jumlah NSPK

Kementerian Pariwisata terkait Reformasi

Birokrasi dan Budaya Organisasi yang

disahkan (Dokumen).

Untuk Mengetahui

Jumlah NSPK bidang Pengendalian

Transformasi yang dimiliki oleh Asdep Pengendalian

Transformasi.

Peraturan Menteri

Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Pariwisata.

Asisten Deputi Pengendalian

Transformasi

-89-

1 Nama Unit Organisasi : Sekolah Tinggi Pariwisata

2 Tugas : Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

3 Fungsi : a. Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan;

b. Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;

c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

d. Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan

e. Pengelola administrasi

4 Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata


-90-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)

INDIKATOR KINERJA


1

Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata.

1

Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

yang tersalurkan di industri pariwisata

(orang).

Untuk mengetahui jumlah

mahasiswa yang telah

menyelesaikan pendidikan tinggi dan

mendapatkan ijazah di bidang

kepariwisataan.

Laporan Akademik, SK yudisium, LAKIP, Laporan

Tahunan.

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG DAN

SEKOLAH TINGGI

PARIWISATA BALI

-91-

1 Nama Unit Organisasi : Akademi Pariwisata

2 Tugas : Menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

3 Fungsi : a. Penyelenggaraan pendidikan keahlian kepariwisataan;

b. Pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;

c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

d. Pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan

e. Pengelola administrasi

4 Kegiatan : Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

5 Indikator Kinerja Utama : Eselon III

-92-

NO KINERJA UTAMA

(TUJUAN/SASARAN)



1

Presentase lulusan

pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri

pariwisata (orang)

1

Jumlah lulusan

pendidikan tinggi kepariwisataan

yang tersalurkan di

industri pariwisata (orang)

Untuk mengetahui

jumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan

pendidikan tinggi dan mendapatkan

ijazah di bidang kepariwisataan

Laporan Akademik,

SK yudisium, LAKIP, Laporan Tahunan

AKADEMI PARIWISATA

MAKASSAR DAN AKADEMI PARIWISATA MEDAN


ttd.

ARIEF YAHYA

Documents

Kementerian Pariwisata - kemenpar.go.id KEPMEN PAR No_109 Thn2016 ttg... · Kepmenkeu Nomor 96/PMK.06/Ta hun 2007 -16- NO KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN