82
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat www.ekon.go.id

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

  • Upload
    ngobao

  • View
    246

  • Download
    5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG

PEREKONOMIAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2012

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat

www.ekon.go.id

Page 2: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan program dan kebijakan di bidang Perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010 –2014, Kemenko Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : (1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha. Semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Stakeholders dalam rangka membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2013 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. HATTA RAJASA

Page 3: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian telah melakukan upaya perbaikan dalam rangka terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance), melalui pelaksanaan kebijakan program dan

kegiatan di bidang perekonomian.

Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi

Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian

Negara mengamatkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

adalah membantu Presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan,

penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010 –2014, Kemenko Perekonomian

telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : (1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan

moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri

dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan

moneter, (2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari

Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur,

serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun ini telah berlandasakan pada

hasil-hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh

Kementerian PAN dan RB pada tahun 2012 yang lalu.

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tahun 2012, Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian telah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012, terhadap capaian target Indikator Kinerja

Page 4: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012

Utama (IKU), menunjukkan hasil kinerja (outcome) yang BAIK, sebagaimana tercermin

dalam capaian dari masing-masing Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja

Outcome 2011 2012

1. Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

-

(belum ditetapkan dalam IKU

Kementerian)

Baik Terjaganya nilai tukar rupiah dan suku bunga pada tahun 2012

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

-

(belum ditetapkan dalam IKU

Kementerian)

88.95 (perhitungan

terlampir dalam Bab III)

Pertumbuhan ekonomi dapat terjaga diatas 6%, walaupun banyak mitra dagang Indonesia mengalami krisis. Hal itu dapat dipertahankan karena satu dan lain hal karena kerjasama LN juga diarahkan pada penemuan pasar non tradisional

3. Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari Indeks Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, serta Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

83.65 87 (perhitungan

terlampir dalam Bab III)

walaupun masih ada hal-hal yang harus diusahakan percepatan pencapaian targetnya (missal, lifting minyak bumi, panjang jalan tol), Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 4 prioritas nasional ini telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja

Page 5: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012

(melalui peningkatan investasi), maupun penurunan kemiskinan (melalui program KUR, Raskin, dsb).

Hasil penghitungan terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun

2012, merupakan hasil kinerja (outcome) Kementerian Koordinator sebagai lembaga

Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang Perekonomian. Hal tersebut sebagaimana

tercermin dalam penghitungan komposit indeks terhadap Ketahanan Pangan, Ketahanan

Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Iklim Investasi (SS.3).

Sedangkan untuk capaian target IKU untuk Sasaran Strategis (SS.1) : Keselarassan

Pengelolaan Fiskal dan Moneter dan (SS.2): Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka

kerjasama ekonomi luar negeri merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pencapian hasil

kinerja (outcome) secara keseluruhan.

Akhirnya upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Namun

demikian, kerja keras dan dukungan dari semua pihak masih diperlukan dalam rangka

mendukung capaian kinerja yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Page 6: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang …………………………………………………………….… 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………….……… 2

C. Struktur Organisasi ………………………………………...………… 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Renstra 2010-2014

1. Visi …………………………………………….………..…………….… 4

2. Misi …………………………………………………………………………….. 4

3. Tujuan ………………………………………………………………………….… 4

4. Sasaran Strategis …………………………………………………………... 5

B. Rencana Kinerja Tahun 2012 ……………………………………………... 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja ………………………………………….… 7

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja … ………………………………... 9

1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter ………………….. 9

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama

Ekonomi Luar Negeri ………………………………………………………… 20

3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama …………… 34

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………… 75

Lampiran:

1. Formulir RKT 2012

2. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2012

3. Capaian Target IKU Tahun 2012

Page 7: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai organisasi yang menangani kebijakan di bidang perekonomian, Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian terus berbenah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya yaitu membantu Presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan

perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan perubahan dalam rangka mendukung

penguatan organisasi dan akuntabilitas kinerja menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang bersih (good governance).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun

2012 merupakan salah satu pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

kepada masyarakat .

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tidak terlepas dari dukungan dan

kerjasama semua pihak dalam melaksanakan sinkronisasi dan sinkronisasi pelaksanaan

progam dan kegiatan terhadap kementerian yang dikoordinasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sekaligus untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan tugas koordinasi di bidang perekonomian, telah ditetapkan Peraturan

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor: PER-03/M.EKON/07/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian sebagai pengganti

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian sebelumnya.

Hal tersebut dimaksudkan untuk memacu peningktan kinerja individu dan organisasi

dan memenuhi tuntutan stakeholders terkait kebijakan di bidang perekonomian, serta

meningkatkan kinerja organisasi yang lebih berorientasi pada pencapaian hasil.

Disamping itu banyaknya kegiatan ad-hoc yang membutuhkan penangan lebih

spesifik dan beban kerja yang semakin meningkat.

Page 8: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

2

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian/Lembaga

bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu

presiden dalam mensinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

menyelenggarakan fungsi:

a) Koordinasi perencanaan dan peyusunan kebijakan di bidang perekonomian

b) Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian

c) Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b

d) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya

e) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

f) Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden

g) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan

fungsinya kepada presiden

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian mengkoordinasikan:

1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Kementerian Perindustrian

4. Kementerian Perdagangan

5. Kementerian Pertanian

6. Kementerian Kehutanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Page 9: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

3

9. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Komunikasi dan Informasi

12. Kementerian Riset dan Teknologi

13. Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

15. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Adapun susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

terdiri atas:

1. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

2. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan

3. Deputi Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan

4. Deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan

5. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional

7. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

8. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan

9. Staf Ahli Bidang Persaingan Usaha

10. Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan

11. Staf Ahli Bidang Investasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta

12. Staf Ahli Bidang Ketenagakerjaan

13. Staf Ahli Bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup

14. Inspektorat

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PER-

03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordiantor Bidang

Perekonomian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

sebagai berikut :

Page 10: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2010-

2014 merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dalam rangka melaksanakan

kebijakan di bidang perekonomian untuk mewujudkan tercapainya sasaran strategis yang

telah ditetapkan. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagai berikut:

A. Rencana Strategis 2010-2014

1. Visi

“Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan ekonomi yang

efektif dan berkelanjutan”.

Visi ini menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kementerian

terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengambilan kebijakan

di bidang perekonomian, sehingga menjadikan perekonomian nasional yang tangguh

dalam menghadapi era globalisasi.

2. Misi

“Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan

pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian”.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan di bidang

ekonomi, dan perkembangan perekonomian di dalam negeri maupun internasional

dalam kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif, serta kebutuhan masyarakat

akan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kemenko

Perekonomian adalah “membaiknya Perekonomian Indonesia”.

Page 11: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

5

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Untuk mewujudkan

tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, yaitu

“membaiknya perekonomian Indonesia” telah ditetapkan sasaran strategis sebagai

berikut :

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target 2012

Target 2013

Target 2014

1. Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik Baik Baik*

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80 80 80

3. Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4 4 4

B. Rencana Kinerja Tahun 2012

Sebagai penjabaran dari Renstra 2010-2014, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahun

(RKT) 2012, dalam rangka pencapaian sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2012 Kemenko Bidang Perekonomian tertuang dalam

dokumen RKT 2012, sebagai berikut :

Page 12: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

6

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2012

1. Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80

3. Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang disusun berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2014 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

memuat informasi tentang sasaran strategis dan indikator kinerja, serta target yang ingin

dicapai pada tahun 2012, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen

Penetapan Kinerja (PK) 2012.

Page 13: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

7

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) 2010 –2014, Kemenko Perekonomian

telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : (1) Keselarasan pengelolaan fiskal dan

moneter, (2) Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerjasama ekonomi luar negeri

dan (3) Terwujudnya implementasi program kerja utama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang terdiri dari : (1) Kualitas tindakan terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter,

(2) Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri, dan (3) Komposit Indeks dari Indeks

ketahanan pangan, ketahanan energi, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, serta

percepatan pembangunan infrastruktur.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dihiitung berdasarkan capaian realisasi target Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana yang telah

ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

2012

Realisasi Kinerja Outcome

1. Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

Kualitas tindakan antisipasi terhadap potensi ketidakstabilan fiskal dan moneter

Baik Baik Baik Terjaganya nilai tukar rupiah dan suku bunga pada tahun 2012

2. Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka

Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

80 88.95 Perhitungan

terlampir

111% Pertumbuhan ekonomi dapat terjaga diatas 6%, walaupun banyak mitra dagang

Page 14: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

8

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Target

2012

Realisasi Kinerja Outcome

kerja sama ekonomi luar negeri

Indonesia mengalami krisis. Hal itu dapat dipertahankan karena satu dan lain hal karena kerjasama LN juga diarahkan pada penemuan pasar non tradisional

3. Terwujudnya implementasi program kerja utama

Komposit Indeks dari Indeks ketahanan pangan, ketahanan energi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi dan iklim usaha

4 4 (nilai komposit indeks 87)

Perhitungan

terlampir

Baik walaupun masih ada hal-hal yang harus diusahakan percepatan pencapaian targetnya (missal, lifting minyak bumi, panjang jalan tol), Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 4 prioritas nasional ini telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja (melalui peningkatan investasi), maupun penurunan kemiskinan (melalui program KUR, Raskin, dsb).

Page 15: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

9

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian telah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012, melalui perhitungan realisasi capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), dan menunjukkan hasil kinerja (Outcome) yang BAIK.

Adapun penjelasan terhadap evaluasi dan analisis keberhasilan capaian kinerja dari

masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

adalah sebagai berikut :

1. Keselarasan Pengelolaan Fiskal dan Moneter

Perkembangan ekonomi 2012 masih diliputi dengan situasi yang dinamis terutama

terkait pemulihan kondisi perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat. Sementara imbas

krisis global sudah mulai merasuk ke sistem perekonomian Indonesia. Sebagai bentuk respon

aktif terhadap situasi tersebut, kegiatan koordinasi makro melaksanakan pertemuan secara

rutin antarpemangku kepentingan untuk membahas berbagai kemungkinan dari variasi sudut

pandang dan metodologi sebagai referensi langkah antisipasi dan bahan masukan kebijakan.

Forum ini menekankan pendalaman terhadap isu-isu penting dan hasil kajian lembaga

internasional, seperti IMF, ADB dan Bank Dunia terhadap perkembangan terkini

perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 13 kali kegiatan diskusi dalam 2 bentuk, yaitu (1)

Economist Talk sebagai dialog interaktif dengan 1 (satu) orang pakar ekonomi domestik atau

dari lembaga internasional terkait serta (2) Forum Diagnosa Ekonomi sebagai pertemuan

kajian oleh beberapa ahli yang membedah persoalan secara bersama-sama sebuah tema

yang telah disiapkan.

Penyelenggaraan forum ini telah memberikan manfaat berupa rujukan dalam

penyusunan rekomendasi kebijakan serta berhasil menjadi sarana sinkronisasi dengan para

pemangku kepentingan kebijakan. Forum ini pun berkontribusi memberikan pemahaman

yang lebih jelas terhadap isu terkini perekonomian yang selanjutnya dipublikasikan pada

media Tinjauan Ekonomi dan Keuangan. Diskusi berhasil mewadahi pendapat dan menjadi

jembatan komunikasi antara institusi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan

para pengamat dan peneliti ekonomi yang memiliki variasi perspektif dalam mencermati

Page 16: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

10

respon pemerintah. Sejauh ini pelaksanaan forum belum menemui hambatan. Pada

umumnya peserta forum lebih menyukai tema yang berkaitan dengan kesejateraan sosial dan

perkembangan ekonomi global ditinjau dari banyaknya peserta yang hadir dalam diskusi.

Tim Lintas-Instansi dan Forum Internasional

Kegiatan koordinasi makro pada tahun 2012 juga dilaksanakan dengan terlibat aktif

dalam beberapa pelaksanaan kegiatan tim lintas-instansi, yaitu Tim Persiapan Redenominasi

Mata Uang (TPRMU), Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Extrative Industries

Transparancy Initiative Indonesia, dan Program Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dalam skala internasional, kegiatan koordinasi makro terlibat sebagai peserta OECD

Financial Education Forum yang pada tahun 2012 mendiskusikan pentingnya membangun

pendidikan keuangan dan perlindungan nasabah keuangan untuk menghindari terulangnya

krisis keuangan tahun 2008 akibat instrumen keuangan yang semakin kompleks dan tidak

sebanding dengan pengetahuan nasabah. Hasil kegiatan ini bermanfaat dalam memberikan

masukan untuk program pendidikan dan perlindungan konsumen keuangan yang sejak tahun

2013 menjadi tanggung jawab OJK. Beberapa kasus penipuan oleh lembaga keuangan mikro

di Indonesia melandasi pertimbangan bahwa pendidikan keuangan dan perlindungan

konsumen sangat penting. Selain itu kontribusi pertumbuhan dari konsumsi masih dominan

sebanding dengan pertumbuhan kredit konsumsi, sehingga masyarakat memerlukan

pemahaman yang jelas mengenai konsekuensi dan risiko keputusan di sektor keuangan.

Page 17: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

11

Koordiansi Kebijakan Fiskal

Pemerintah senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

investasi di berbagai bidang sesuai dengan sasaran pertumbuhan sebesar 7% pada tahun

2014. Upaya perbaikan iklim investasi merupakan kunci untuk meningkatkan investasi di

Indonesia. Setelah berjuang selama 14 tahun sejak krisis ekonomi tahun 1998 untuk

memperbaiki iklim investasi di Indonesia, akhirnya posisi investment grade dari Fitch untuk

pinjaman dalam mata uang asing maupun lokal. Hal tersebut menunjukkan tingginya

kepercayaan asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Penguatan investasi sebagai sumber

pertumbuhan, perlu terus dijaga. Untuk itu, berbagai upaya guna mendorong tumbuhnya

investasi, telah dan terus dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan.

Di antara berbagai upaya tersebut, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha

tertentu dan/atau di daerah tertentu, telah diterbitkan PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu

Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu yang telah diubah dengan PP Nomor 62 Tahun 2008.

Diakui bahwa rendahnya realisasi pemanfaatan fasilitas PP No. 1 Tahun 2007 yang telah

diubah dengan PP Nomor 62 Tahun 2008 dalam kurun waktu 2007 s/d 2010, karena dampak

dari situasi global yang kurang menguntungkan. Maka dalam rangka lebih meningkatkan

kegiatan investasi langsung di bidang usaha-usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah

tertentu, dilakukan perubahan kedua atas PP Nomor 1 Tahun 2007, yaitu dengan

diterbitkannya PP No. 52 Tahun 2011, yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.

Dalam Perubahan PP tersebut mencakup perubahan tambahan Bidang Usaha Baru,

perubahan Cakupan Produk dari Bidang Usaha, dan Cakupan Wilayah yang dinilai layak untuk

memperoleh fasilitas. Bidang Usaha yang memperoleh fasilitas Tax Allowance sebanyak 129

Bidang Usaha, yang terdiri dari 52 Bidang Usaha Tertentu dan 77 Bidang Usaha Tertentu Di

Daerah Tertentu.

Perlu disadari bahwa insentif pajak hanyalah salah satu faktor daya tarik investasi,

disamping kemudahan pelayanan dan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar

Page 18: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

12

internasional, infrastruktur, dan SDM. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap terlalu

banyak dari insentif jika hambatan investasi lainnya tidak diatasi. Daya tarik investasi

mestinya sedapat mungkin disiapkan secara fundamental, sehingga investasi yang masuk

akan lebih berkualitas daripada sekadar memanfaatkan berbagai insentif dan setelah itu akan

melakukan relokasi ke negara yang memberikan insentif yang lebih menarik.

Dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang semakin membaik, serta

meningkatnya peringkat Indonesia pada investment grade, merupakan momentum yang

tepat untuk menarik investasi. Diharapkan dengan adanya insentif fiskal melalui PP Nomor 52

Tahun 2011 ini para investor tertarik untuk melakukan investasi baru maupun perluasan

usaha pada bidang-bidang usaha yang diberikan fasilitas tersebut.

Sebagaimana PP Nomor 1 Tahun 2007 dan PP 62 Tahun 2008, PP 52 Tahun 2011 ini

dapat diimplementasikan atau dapat dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha, jika Peraturan

Pelaksanaannya telah diterbitkan oleh intansi teknis, antara lain Peraturan Menteri

Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak dan Peraturan Kepala BKPM.

Sampai sejauh ini, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor:

144/PMK.Oll/2012 tanggal 3 September 2012 tentang pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan

Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Atau di Daerah-Daerah

Tertentu. Untuk Peraturan Dirjen Pajak dan Peraturan Kepala BKPM masih dalam proses

penyusunan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mendorong percepatan

penyelesaian Peraturan Pelaksanaan dimaksud melaui rapat-rapat koordinasi baik di tingkat

Tim Teknis (Eselon II) maupun tingkat Tim Pelaksana (Eselon I).

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Untuk mempercepat pemberdayaan UMKM, pada tahun 2007 telah diterbitkan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan

Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Tujuan diterbitkannya kebijakan tersebut adalah dalam rangka pemberdayaan UMKM,

penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya di dalam Inpres

juga dirumuskan bahwa kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM mencakup:

peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan

Page 19: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

13

pasar produk UMKMK dan reformasi regulasi UMKMK. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah

salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan akses UMKMK pada sumber pembiayaan.

KUR merupakan program pembiayaan yang diberikan perbankan kepada UMKMK

yang feasible namun belum bankable dan diberikan untuk usaha produktif, yaitu antara lain:

pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan

pinjam. Pemerintah memberikan penjaminan kredit bagi program KUR melalui PT. Askrindo

dan Perum Jamkrindo. Adapun bank pelaksana yang menyalurkan KUR tersebut adalah Bank

BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BNI

Syariah serta 26 BPD yang tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia.

Mengingat keterbatasan sektor UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan,

sedangkan disisi lain sektor ini mempunyai potensi yang besar terhadap penyerapan tenaga

kerja (97,2%) dan memberikan kontribusi 57,8% terhadap PDB, maka penyaluran KUR

ditargetkan terus meningkat sampai dengan tahun 2014.

Penyaluran KUR tahun 2012 mencapai Rp 33,471 triliun, melebihi jumlah yang

ditargetkan yaitu Rp. 30 triliun, dengan jumlah debitur 1,9 juta UMKM. Secara akumulatif

penyaluran KUR sejak tahun 2007 hingga bulan Desember 2012 sebesar Rp. 96,89 trilyun

dengan jumlah debitur sebesar 7,7 juta.

Tingkat Non Performing Loan (kredit bermasalah) rata-rata sebesar 3,6%. Rata-rata

NPL tersebut cenderung meningkat pada periode Januari-Desember 2012 (dari 2,6% menjadi

3,6%). Pada posisi akhir Desember 2012 ada 7 bank pelaksana yang NPL nya di atas 5,0% (3

Bank Nasional dan 4 BPD).

Page 20: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

14

Gambar 1: Realisasi Penyaluran KUR 2007 – 2012

Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi tahun 2012 masih didominasi oleh sektor

perdagangan yaitu sebesar 51,65% (14,16% di antaranya terintegrasi dengan sektor hulu),

diikuti sektor pertanian dan perikanan sebesar 17,08%, sektor lain-lain sebesar 16,26%, dan

gabungan sektor lainnya 12,09%. Sehingga penyaluran KUR di sektor hulu (pertanian,

perikanan dan kelautan, kehutanan, industri dan sektor hulu terintegrasi) sebesar 33,74%.

Gambar 2: Penyaluran KUR menurut Sektor Ekonomi

Page 21: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

15

Berdasarkan sebaran regional, penyaluran KUR masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,

dengan persentase tertinggi untuk Provinsi Jawa Tengah, yaitu 15,52% atau sebesar Rp. 5,17

triliun. Selanjutnya Provinsi Jawa Timur mendapatkan penyaluran KUR sebesar Rp. 4,93 triliun

(14,82%), Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4,09 triliun (12,30%), disusul Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar Rp. 1,97 triliun (5,94%) dan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1,94 triliun

(5,79%).

Di sisi lain, realisasi plafon KUR pada provinsi-provinsi di luar pulau Jawa masih belum

optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh domisili debitur di luar Pulau Jawa yang jauh

dari akses perbankan. Provinsi dengan penyaluran KUR terendah diantaranya Provinsi

Maluku Utara dan Provinsi Bangka Belitung yaitu masing-masing hanya sebesar Rp. 101,8

milyar (4.533 debitur) dan Rp. 123,5 milyar (5.887 debitur). Dengan mendorong BPD, Pemda

dan Kementerian teknis agar lebih agresif dan inovatif dalam menyiapkan calon debitur KUR,

akan meningkatkan optimalisasi penyaluran KUR secara lebih merata.

Gambar 3: Penyaluran KUR per Provinsi

Page 22: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

16

Meski pelaksanaan KUR tahun 2012 cukup berhasil dan telah melampaui target,

namun masih ada beberapa kendala dan tantangan, antara lain:

Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan tingginya biaya overhead

sehingga biaya penyediaan akses perbankan menjadi lebih mahal;

Tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan masih

rendah;

Tingginya risiko pembiayaan di beberapa sektor ekonomi terutama pertanian, karena

tergantung pada alam;

Aktivitas atau domisili beberapa debitur terutama di luar Pulau Jawa yang jauh dari

akses perbankan membuat masyarakat enggan berhubungan dengan bank;

Tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan yang rendah

sehingga lebih memilih untuk berhubungan dengan penyedia jasa keuangan informal;

Beberapa usaha di sektor ekonomi tertentu masih membutuhkan dukungan akses

terhadap sarana, prasarana produksi dan pemasaran;

Perbedaan penafsiran terhadap isi ketentuan dalam PMK, SOP dan MOU antara bank

pelaksana, perusahaan penjamin dan pemerintah (BPKP dan Ditjen. Perbendaharaan),

menyebabkan tidak terbayarnya IJP KUR.

Untuk mengatasi kendala atau hambatan tersebut, serta dalam rangka pencapaian

target, konsolidasi dan keberlanjutan program KUR, maka upaya yang sudah dan akan

dilakukan yaitu antara lain:

- Penyelesaian revisi SOP Pelaksanaan KUR;

- Penyelesaian SOP Pengawasan KUR;

- Penyelesaian revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang KUR;

- Penyelesaian permasalahan penjaminan baik untuk klaim yang masih dalam

proses maupun pembayaran IJP yang tertunda;

Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak yang terkait dengan KUR

yaitu Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin

diharapkan target penyaluran KUR 2013 dapat tercapai. Dengan demikian akan semakin

dirasakannya manfaat program KUR bagi pengembangan UMKM sehingga pada gilirannya

dapat menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan masyarakat.

Page 23: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

17

Koordinasi Dan Sinkroninasi Kebijakan Perbankan

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Perbankan difokuskan pada

permasalahan efektivitas pelaksanaan kebijakan perbankan dalam pengelolaan dan

pengedaran uang tunai. Berbagai skema pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi telah

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatnya akses pembiayaan UMKM dan

Koperasi dan memberdayakan sektor ini, diantaranya:

- Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, tidak feasible dan tidak bankable

dibiayai dengan PKBL, Dana Bergulir dan Dana Bantuan Sosial

- Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, feasible dan tidak bankable dibiayai

dengan Kredit Usaha Rakyat dan Sertifikasi Hak Atas Tanah

- Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, feasible dan bankable dibiayai dengan

perbankan pada umumnya.

- Pembiayaan untuk UMKM yang potensial, bankable dan tidak feasible dibiayai

dengan Kredit Program seperti KKPE, KPEN-RP dan lain-lain.

Koordinasi kebijakan bidang perbankan dalam pelaksanaannya masih banyak yang

belum optimal mencapai sasaran, sehingga diperlukan suatu koordinasi di lapangan.

Koordinasi tersebut diperlukan terutama untuk mendukung percepatan dan perluasan

program kredit/pembiayaan baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit program

lainnya melalui Kebijakan Penetapan Suku Bunga Perbankan termasuk Kredit Usaha Rakyat.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

penetapan Suku Bunga Perbankan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kebijakan suku bunga kredit perbankan,

disimpulkan masih ada ruang bagi bank untuk merumuskan suku bunga kredit dengan cara

meningkatkan efisiensi, mengurangi margin dan menurunkan overhead costnya.

Di samping itu, terdapat juga permasalahan kelembagaan dan peraturan di bidang

perbankan yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi. Dalam hal terjadi

ketidaksinkronan, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis Kemenko Bidang

Perekonomian untuk mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dialami

perbankan khususnya di daerah.

Page 24: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

18

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LKBB

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan LKBB

dititikberatkan pada kegiatan berikut ini:

Mengawal perubahan peraturan sektoral di bidang sektor jasa keuangan seperti

sektor perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura,

perusahaan penjaminan, pegadaian, dan lembaga keuangan mikro serta lembaga-lembaga

lain yang menghimpun dana masyarakat. Koordinasi ini dimaksudkan sebagai konsekuensi

dari pendirian OJK pada awal tahun 2013;

Harmonisasi substansi peraturan perundangan sektoral jasa keuangan dengan

peraturan perundang-undangan OJK sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan

yang ada;

Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian dari sektor

jasa keuangan yang mempunyai peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi rakyat

khususnya UMKMK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU LKM yang telah disahkan

oleh DPR;

Peraturan dan pengembangan kelembagaan penjaminan kredit/pembiayaan yang

dioptimalkan khususnya untuk mendorong peningkatan investasi dan peranannya dalam

akses pembiayaan bagi UMKM khususnya di daerah-daerah sehingga dapat mendorong dan

meningkatkan aspek pemerataan kewirausahaan bagi UMKM di daerah yang pada gilirannya

dapat menumbuhkembangkan perekonomian daerah.

Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengendalian Inflasi Daerah

Untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil pemerintah bersama Bank Indonesia

menetapkan sasaran inflasi nasional. Inflasi nasional 77,5% terbentuk oleh inflasi daerah dan

sisanya 22,5% andil DKI Jakarta. Memperhatikan besarnya andil inflasi daerah terhadap

terbentuknya inflasi nasional, maka perlu kerjasama Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia,

dan Daerah.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama pengendalian inflasi antara Pemerintah, Bank

Indonesia, dan Daerah maka dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID

merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Daerah,

(Gubernur/Bupati/Walikota) yang keanggotaanya terdiri dari SKPD/Dinas, Bank Indonesia,

Page 25: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

19

Kepolisian Daerah dan Asosiasi Pelaksana Usaha BUMN/Swasta di daerah. Untuk

meningkatkan sistem pelaksanaan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan

evaluasi pengendalian inflasi daerah, telah dibentuk Pokja Nasional TPID sesuai MoU antara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Keuangan tanggal 16 Maret 2011 Nomor: MoU-01/M.Ekon/03/2011, Nomor: 300-194 Tahun

2011, dan Nomor: 13/1/681/DKN/NK.

Adapun tujuan koordinasi penguatan kelembagaan pengendalian inflasi daerah yaitu:

- Mengidentifikasi sumber-sumber tekanan inflasi daerah baik inflasi volatile food maupun

administered price.

- Menyusun rekomendasi penyelesaian permasalahan inflasi daerah kepada Kepala Daerah

baik Gubernur, Bupati/Walikota maupun Kementerian/ Lembaga.

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi daerah bersama SKPD/Dinas

terkait.

Target kegiatan koordinasi pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- Mencapai inflasi nasional yang rendah dan stabil sebesar 5 % dengan deviasi ± 1% (tahun

2010-2012).

- Penguatan kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada 66 kota penghitungan

inflasi (Susenas, 2007).

Pada tahun 2012, Tim Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengendalian Inflasi

Daerah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Telah dilakukan penguatan kelembagaan TPID, tercatat telah terbentuk 85 TPID di

berbagai daerah:

- TPID tingkat Propinsi sebanyak 33 (seluruh propinsi)

- TPID tingkat Kab/Kota sebanyak 52 Kab/kota (termasuk 4 Kab/Kota yang bukan Kota

inflasi)

- Masih terdapat 16 Kab/kota yang termasuk dalam basis penghitungan inflasi (SBH 2007)

namun belum membentuk TPID

Tersedianya hasil Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Pusat Informasi Harga

bersama Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian/Lembaga terkait.

Page 26: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

20

Koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat (TPI) maupun

di daerah (TPID) telah menghasilkan rendahnya inflasi Bulan Desember tahun 2012 yang

mencapai 4,30%, lebih rendah dari sasaran inflasi nasional yang ditetapkan sebesar 5 ± 1%.

Di dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi pengendalian inflasi daerah, masih

dihadapi beberapa kendala sebagai berikut:

- Masih perlu ditingkatkannya kerjasama antar daerah dalam mengatasi sumber tekanan

inflasi baik yang bersifat regulasi daerah maupun non regulasi.

- Masih belum adanya konektivitas data harga antara stakeholder pengelola informasi

data dalam pengendalian inflasi daerah.

Sebagai tindak lanjut kegiatan koordinasi pengendalian inflasi daerah, pada tahun

2013 ini kiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Perlunya dilaksanakan fasilitasi kerjasama ekonomi antardaerah dan

Kementerian/Lembaga untuk mengatasi sumber tekanan inflasi secara terpadu.

- Perlunya penyiapan panduan dan piranti lunak pusat informasi harga yang terkoneksi

dengan para pemangku kepentingan pengendalian inflasi daerah.

2. Peningkatan kerjasama ekonomi luar negeri

Hasil-hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan

pembiayaan internasional mencakup hal-hal yang dituangkan dalam bentuk

agreement/memorandum of understanding/term of reference, dimana perjanjian tersebut

mempunyai dampak pada perdagangan, investasi dan pembiayaan.

Selama tahun 2012, telah berhasil diselesaikan agreement/memorandum of

understanding/term of reference/joint statement sebanyak 14 buah kesepakatan dari target

yang ditetapkan sebanyak 12 buah (75% dari 16 objek) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang

telah ditetapkan pada awal tahun 2012, atau mempunyai kinerja 117 persen.

Disamping itu, juga telah berhasil mencapai penyelesaian draft

agreement/memorandum of understanding/term of reference/joint statement sebesar 70%

dari target 70% (tahap ke-3 dari lima tahapan perundingan) atau mempunyai kinerja 100%.

Dimana tahapan penyelesaian perjanjian meliputi: (1) tahap penjajagan, (2) tahap

perundingan, (3) tahap perumusan naskah, (4) tahap penerimaan naskah, dan (5) tahap

penandatanganan.

Page 27: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

21

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kerjasama

ekonomi luar negeri sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen PK 2012 Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian telah menghasilkan beberapa agreement di bidang

kerjasama ekonomi dan pembiayaan internasional yang disetujui sebagai berikut :

a. Kerjasama Indonesia-Korea Selatan

Kerjasama RI-Korea melanjutkan kerjasama yang telah dilaksanakan sebelumnya,

Pertemuan Working Level Task Force Meeting Republik Indonesia-Republik Korea (RI-ROK)

dimana tahun 2012 ini telah melakukan pertemuan sebanyak dua kali, dengan hasil-hasil

sebagai berikut :

Memorandum of Understanding between The Ministry of Knowledge Economy of

The Republic of Korea and The Coordinating Ministry For Economic Affairs of The Republic of

Indonesia on Cooperation in The Field Of Green Cars, yang ditandatangani oleh menko

Perekonomian dan Minister for Knowledge Economy of Korea pada tanggal 8 Nopember 2012

di Denpasar, Bali.

Agreed Minutes the 3rd Korea-Indonesia Joint Working Level Task Force on Economic

Cooperation yang berisi kesepakatan-kesepakatan dari delapan working group yaitu (1)

Working Group on Trade and Investment, (2) Working Group on Industry Cooperation, (3)

Working Group on Energy and Mineral Resources, (4) Working Group on Construction &

Infrastructure, (5) Working Group on Environment Industry, (6) Working Group on Forestry,

Agriculture and Fisheries(7) Working Group on Defense Industry, dan (8) Working Group on

Policy Support and Financing Development

Joint Declaration of Jeju Initiative (RI-Korea), yang ditandatangani pada pertemuan

ke-3 Korea-Indonesia Joint Working Level Task Force on Economic Cooperation di Jeju, Korea

Selatan pada tanggal 12 Oktober 2012.

b. Kerjasama Indonesia-Jepang

Kerjasama RI-Jepang diwadahi dalam bentuk Indonesia-Japan joint Economic Forum,

Steering Committee Meeting of the Metropolitan Priority Areas for Investment and Industry

dan High Level Consultation Meeting for Investment Promotion. Hasil-hasil dalam kerjasama

antara RI dengan Jepang selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Page 28: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

22

Joint Press Release of the 4th Indonesia-Japan Joint Economic Forum, dilaksanakan di

Tokyo, Jepang pada tanggal 8 Oktober 2012 dengan beberapa hasil perundingan dengan isu

perkembengan pelaksanaan MP3EI, Isu Investasi Jepang di Indonesia (iklim investasi, anti

dumping, permasalahan minerba) serta bantuan Jepang terhadap pembangunan

Infrastruktur.

Joint Press Release on the Third Steering Committee Meeting of the Metropolitan

Priority Areas for Investment and Industry (RI-Japan), dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada

tanggal 9 Oktober 2012. Berisi tentang perwujudan 5 Flagship Projects, dari 18 Fast Tracks

Project yang mencakup MRT DKI Jakarta, pembangunan Pelabuhan Cilamaya, New Academic

Research Clusters, dan Sistem pengolahan saluran limbah di DKI Jakarta.

c. Kerjasama Indonesia-Taiwan

Selama tahun 2012, telah mengkoordinasikan Proyek Pengembangan Wilayah

Kepulauan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi yang merupakan perwujudan kerjasama RI

dengan Pemerintah Taiwan. Kerjasama tersebut tertuang dalam “Memorandum of

Understanding between the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei and the Taipei

Economic and Trade Office on the Morotai Development Project”, yang ditandatangani di

Taipei pada tanggal 4 Desember 2012.

Tujuan dari MoU ini adalah: untuk mendukung pembentukan kawasan ekonomi

khusus untuk memfasilitasi masuknya investasi di Pulau Morotai, dan untuk memfasilitasi

pembangunan Pulau Morotai dalam berbagai bidang yaitu: forest management, eco-tourism,

responsible agriculture, studies, dan fisheries and aquaculture.

d. Kerjasama Indonesia-Singapura

Kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura bersifat saling melengkapi dan

memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi. Indonesia memilki sumberdaya alam

dan sumber daya manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki

kemampuan pengetahuan dan tehnologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya

keuangan yang besar. Kondisi ini menjadikan Indonesia dan Singapura saling membutuhkan

dan saling melengkapi satu sama lain.

Page 29: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

23

Pertemuan bilateral anata Presiden RI dengan PM Lee Hsien Loong pada tanggal 12

November 2009 telah menyepakati perlunya penyelenggaraan retreat para menteri kedua

negara sekitar bulan Mei 2010, untuk mereview hubungan yang selama ini telah terjalin

dengan baik, sehingga kedua negara dapat melakukan stock taking atas berbagai capaian

kerjasama, dan sekaligus memproyeksikan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Selanjutnya pada kunjungan Presiden RI ke Singapura pada tanggal 17 Mei 2010,

Presiden RI telah melakukan pertemuan dalam bentuk Leaders’ Retreat dengan PM

Singapura. Pada kesempatan tersebut kedua kepala pemerintahan mencatat kunjungan kerja

Menko Perekonomian RI ke Singapura, 10 Mei 2010 serta mendukung hasil pertemuan yang

telah mengidentifikasi gagasan-gagasan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang,

antara lain dengan membentuk 6 working groups (WG) di bidang: (a) kerja sama ekonomi di

Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dan kawasan ekonomi khusus lainnya; (b) investasi; (c)

perhubungan udara; (d) pariwisata; (e) tenaga kerja; dan (f) agribisnis. Masing-masing WG

tersebut akan mengadakan pertemuan setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil

pembahasan kepada para Pemimpin setiap 6 bulan. Mengenai hal ini, kedua Pemimpin

berharap agar dalam setiap pertemuan WG dapat dicapai kemajuan kerjasama.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil kesepakatan Leaders’ Retreat Indonesia

Singapura 2010 telah dilakukan Pertemuan Tingkat Menteri. Pertemuan tingkat menteri ini

dipimpin oleh Menko Perekonomian M. Hatta Rajasa dari pihak Indonesia dan Menteri

Perdagangan dan Industri Lim Hng Kiang dari pihak Singapura. Pertemuan ini telah dilakukan

dua kali, dimana pertemuan pertama diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2011

dan pertemuan kedua diselenggarkan di Singapura pada tanggal 23 Februari 2012.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan kegiatan kerjasama pada enam

working group tersebut.

e. Commercial Dialogue RI-AS

Sebagai tindak lanjut kerjasama di bidang ekonomi antara negara Republik Indonesia

dengan AS melalui Trade and Investment Council (TIC), dibentuklah forum Commercial

Dialogue RI-AS dalam kerangka Comprehensive Partnership RI-AS. Commercial Dialogue

merupakan forum complementary dari Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)

dan bersifat mutual benefit bagi kedua negara dengan prinsip win win.

Page 30: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

24

Selain itu juga Commercial Dialogue berupaya untuk mendorong peningkatan

hubungan bilateral dengan melibatkan unsur pemerintah dan sektor swasta serta

memfokuskan kerjasama ke dalam 6 (enam) pilar utama, yaitu: investment climate, trade

expansion, small and medium entreprises, entrepreneurship, clean energy, dan industrial

cooperation. Adapun mekanisme dan format CD yaitu agenda dialog ditentukan kedua belah

pihak dan CD tidak hanya membahas mengenai capacity building cooperation namun juga

isu-isu non tariff barrier, infrastruktur, ICT, inovasi, ketahanan pangan dan energi, perubahan

iklim, enterpreneurship dan pengembangan UKM.

CD ke-2 dilaksanakan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2012,

dengan agenda utama presentasi atas beberapa proposal project yang diusulkan oleh pihak

Indonesia dan Amerika Serikat. Proposal project tersebut yaitu proposal Water Resources

Management, Energy Service Company (ESCO) Capacity Development and pilot project,

Welding Cooperation, Defining & Contextualizing SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) to

Bolster Trade (keempatnya diusulkan dari pihak Indonesia) sedangkan Clean and Reliable

Electric Power Solution, Sustainable Forestry Creating Economic Opportunity dan Innovation

and IP Empowerment (keduanya diusulkan pihak Amerika Serikat).

Berdasarkan hasil pembahasan steering committee kedua negara, Energy Service

Company (ESCO) Capacity Development and pilot project, dan Welding Cooperation telah

disetujui untuk dilaksanakan dalam kerangka Commerical Dialogue. Untuk itu sebagai

persiapan pelaksanaan project perlu disusun action plan agar pelaksanaan dapat dilakukan

dengan baik.

Dalam kerangka CD ke-2 juga telah ditandatangani MoU kerjasama antara American

Welding Society (AWS) dan Indonesia Welding Society (IWS).

Dalam MoU tersebut, AWS dan IWS telah sepakat untuk berkolaborasi untuk

meningkatkan masing-masing kegiatan teknis di bidang tenaga las dan pengelasan yang

terkait teknologi. Kerjasama antara AWS-IWS akan mendorong dan menghasilkan program

untuk kepentingan bersama bagi komunitas pengelasan kedua negara.

Lingkup kolaborasi dari kerjasama tersebut yaitu exchange of technical staff and

members, project development, conferences-seminars-symposiums, study missions and

visits, publications, use of name and publicity, dan validity.

Page 31: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

25

AWS akan bertindak sebagai provider untuk program sertifikasi engineer dan welder

dengan kualifikasi berstandar internasional dan akan memberdayakan IWS secara organisasi

untuk melayani bidang pengelasan di Indonesia dan diharapkan akan semakin berperan bagi

organisasi-organisasi yang menjadi binaannya.

IWS akan menyediakan database engineer dan welder, mengakomodasi peningkatan

kualifikasi personil, membuat program sertifikasi, menentukan skedul dan training facility,

dan lain-lain. IWS juga akan bertindak sebagai arranger/link&match bersama dengan BNP2TKI

untuk masuk ke dalam bursa kerja pengelasan di Amerika Serikat, yang saat ini banyak di isi

oleh tenaga kerja dari Amerika Latin/Selatan, karena tenaga muda Amerika Serikat tidak

banyak yang mau bekerja di sektor pengelasan.

f. Penandatangan Mou RI – New Zealand

Penandatanganan 4 (empat) MoU ditandatangani dalam kunjungan Perdana Menteri

New Zealand John Key pada tanggal 15 – 18 April 2012 di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatangan MoU tersebut disaksikan secara langsung oleh masing-masing Kepala Negara.

Adapun Mou yang ditandangani antara Indonesia dan New Zealand dalam bidang Kerja Sama

Energi Terbarukan (Panas Bumi), bidang Kerja Sama Lingkungan, bidang Kerja Sama

Ketenagakerjaan dan bidang Kerja Sama Pertanian.

g. Kerjasama Indonesia-Australia

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA–CEPA)

Sebagai tindak lanjut Pertemuan Tahunan Kepala Pemerintahan yang ke-2 (The 2nd Annual

Leaders Meeting/ALM 2), di Darwin, Australia, tanggal 2-4Juli 2012, telah dilakukan

perundingan pertama IA-CEPA pada akhir tahun 2012.

Tahap perundingan pertama IA-CEPA di Jakarta diselenggarakan pada tanggal 26-27

September 2012. Adapun hasil-hasil pertemuan antara lain :

pentingnya memperluas perdagangan dan investasi kedua negara mengingat

Indonesia dan Australia adalah dua ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara;

menindaklanjuti outcome dari ASEAN-Australia-New Zealand FTA (ANZFTA) yang

telah entry into force bagi Indonesia pada bulan Januari 2012, dengan memperhatikan

perkembangan di fora regional dan multilateral;

Page 32: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

26

pentingnya merangkul erat para stakeholders termasuk sektor bisnis dan non-

pemerintah;

terdapat kemajuan berarti dalam memfinalisasi guiding principles and objectives,

walaupun masih terdapat sejumlah isu minor untuk difinalisasi. Kedua pihak sepakat untuk

menunggu arahan dari pertemuan Menteri Perdagangan kedua negara (Trade Ministers’

Meeting ke-10) tanggal 12 Oktober 2012), serta selesainya laporan Business Partnership

Group sebelum memfinalisasi dokumen guiding principles and objectives.

Kedua pihak sepakat adanya suatu Trade Negotiating Committee (TNC) untuk

mengawasi negosiasi IA-CEPA, dengan didukung oleh Negotiating Groups.

Annual Leaders’meeting Ke-2 Indonesia-Australia Di Darwin (2-4 Juli 2012)

Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan kunjungan kerja ke

Darwin, Australia dalam rangka Annual Leaders’Meeting ke-2 Indonesia-Australia pada

tanggal 2-4 Juli 2012. Kunjungan kerja Presiden RI ke Darwin tersebut telah memberikan arti

yang sangat strategis dalam penguatan komitmen kedua negara untuk pengembangan

hubungan kerja sama yang lebih kuat, semakin matang dan komprehensif. Hal ini tercermin

dari substansi pertemuan Presiden RI dengan Perdana Menteri Australia sebagai berikut:

Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi: Guna mencapai target perdagangan US$

15 miliar pada tahun 2015 dan seiring pemberlakuan AANZFTA bagi Indonesia pada 10

Januari 2012, kedua pemimpin menyepakati peluncuran negosiasi formal pertama Indonesia

Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada akhir tahun 2012.

Terkait upaya percepatan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia termasuk di

koridor 5 dan 6 MP3EI, Presiden RI mengusulkan kerja sama di bidang cattle industry dan

mengundang Australia untuk melakukan joint investment di bidang tersebut, yang dinilai

sebagai suatu win-win formula. Menanggapi hal tersebut, Australia berencana untuk

menginvestasikan USD 100 juta dalam program pembibitan sapi (breeding).

Presiden RI telah mengundang pihak PM Australia untuk mendorong kemitraan

dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan peningkatan konektivitas antara Indonesia

dan Australia, khususnya antara Northern Territory dengan wilayah RI koridor 5 dan 6 MP3EI

(Bali, NTB, NTT, Papua dan Maluku). Diharapkan bahwa peningkatan konektivitas tersebut

dapat bersinergi dengan kerja sama ekonomi lainnya di kawasan seperti BIMP-EAGA, IMT-GT

dan SIJORI.

Page 33: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

27

h. Kerjasama Bilateral Indonesia-Rusia

The Indonesian-Rusian Road Map on Economic and Technical mid-term Cooperation

Till The Year of 2013

Road Map tersebut disepakati kedua belah pada tanggal 29 Juli 2011 setelah

melakukan perundingan pada tanggal 28-29 Juli 2011 di Moscow, Rusia. Pada Road Map

tersebut terdapat 39 (tiga puluh sembilan) substansi yang antara lain terdiri dari 7 (tujuh)

substansi bidang General Events sedangkan 32 (tiga puluh dua) substansi mencakup

Projects of Bilateral Cooperation by Economic Sectors termasuk diantaranya usulan

kerjasama terkait Master Plan di mana pihak Rusia tertarik dan mempertimbangkan terlibat

dalam pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi yang ditawarkan pihak Indonesia. Dibidang

perdagangan tercatat bahwa perkembangan ekspor - impor antara kedua negara sampai

November 2011 total perdagangan termasuk migas mencapai US$ 2,24 juta atau meningkat

sebesar 42.06 persen dibanding periode yang sama tahun 2010. Dengan demikian sektor

perdagangan telah melampaui target yang telah disepakati pada Roadmap kerjasama

Ekonomi dan Teknik sampai tahun 2013 sebesar 2 billion USD. Sementara realisasi investasi

Rusia di Indonesia dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011 tercatat telah mencapai US$

2,1 juta umumnya dibidang pariwisata seperti hotel dan restoran.

Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Rusia dibentuk berdasarkan Persetujuan antara

Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kerjasama Ekonomi

dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1999. Pada saat

pelaksanaan High Level Meeting on Economic Cooperation Indonesia - Rusia yang

berlangsung pada tanggal 27 Oktober 2011, SKB Indonesia-Rusia ditingkatkan levelnya ke

tingkat Menteri dimana kedua belah pihak sepakat bahwa pihak Indonesia dipimpin oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan pihak Rusia dipimpin oleh Deputi Perdana

Menteri Rusia. Pada SKB VIII yang diselenggarakan di Moscow, Russia pada tanggal 25 Juni

2012 disepakati untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, di antaranya bidang

ekonomi, investasi, perdagangan, energi, dan pariwisata, dengan hasil-hasil sebagai berikut :

Penandatanganan Term of Reference of the Russian-Indonesia Joint

Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation.

Penandatanganan Protocol of the Eight Session of the Russia

Indonesian Joint Commission on Trade, Economic and Technical

Page 34: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

28

Cooperation.

Draft Road Map of The Projects of Cooperation in The Field of modernization of The Economy

of Russia and Indonesia in The Period of 2012 – 2015.

Sebagai bagian daripada program Sidang Komisi Bersama Indonesia-Rusia, pihak

Rusia mengajukan usulan baru berupa Road Map of The Projects of Cooperation in The Field

of modernization of The Economy of Russia and Indonesia in The Period of 2012 – 2015.

Direncanakan finalisasi daripada program Road Map tersebut selesai sebelum pelaksanaan

Sidang Komisi Bersama ke-9 tahun 2013.

i. Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Arab Saudi

Sidang Komisi Bersama (SKB) RI – Arab Saudi dibentuk berdasarkan Persetujuan

antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan SKB ke-9 telah

diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 26-27 April 2012. Dalam pertemuan tersebut

kedua pihak sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi dan

perdagangan (industri, energi,pertambangan, Keuangan dan investasi) dan bidang lainnya

seperti kerjasama hukum, pendidikan, kebudayaan, makanan, obat-obatan dan sebagainya.

Pada pertemuan ini telah dihasilkan Agreed Minutes of the Ninth Joint Commission Meeting

between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia.

j. Kerjasama Bilateral Indonesia – Kazakhstan

Joint Mission ke Kazakhstan dilaksanakan pada bulan Maret 2012 dan dilanjutkan

dengan kunjungan Menko Perekonomian ke Kazakhstan pada bulan Mei 2012 dengan tujuan

untuk menindaklanjuti rencana kerjasama bilateral pada sektor industri, perdagangan dan

investasi dan negosiasi akhir atas konsep nota kesepahaman bilateral.

Kedua pihak telah menyepakati rencana penyelenggaraan the 1st Joint Economic

Commission Indonesia – Kazakhstan di Bali, Jakarta pada November 2012 dan terbentuknya 5

(lima) kelompok kerja yaitu (1) Investasi dan Perdagangan; (2) Industri dan Pertanian; (3)

Migas dan Energi; (4) Kesehatan dan Farmasi; serta (5) Infrastruktur dan Logistik. Selama

kegiatan tersebut dilaksanakan telah ditandatngani beberapa kesepakatan berupa :

MoU antara PT.Indofarma dan Interek Group tentang Kerjasama dibidang Farmasi

Page 35: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

29

Exclusive Marketing, Sales and Distribution Agreement between PT.Indofarma and

LLP JV Indofarma-Kazakhstan

MoU antara The Joint-Stock Company Kazakhstan dan Tim Logistik Indonesia

Contract of Intents between PT.Locus Group International/PT.Locus Entertainment

and Hotel Diplomat and Business Centre LLP tentang Pembangunan Pusat Spa dan Fitness

Memorandum of Understanding antara PT.Pertamina and KazMunaygas EP tentang

Kerjasama dibidang Minyak dan Gas

MoU antara BKPM dan “Kaznex Invest” National Export and Investment Agency, JSC

tentang Kerjasama Promosi Investasi

MoU antara PT.Pos Indonesia dan Kazakhstan Post tentang Kerjasama dibidang Pos.

k. Development Program Loan (DPL)

Pada tahun 2012, Kedeputian Bidang Kerjasama Ekonomi telah mengkoordinasikan

pelaksanaan DPL Institusional, Tax Administration, Social and Investment (DPL Instansi).

Adapun hasil yang dicapai antara lain adalah:

Di bidang Penguatan pengelolaan keuangan sektor publik telah dilakukan penguatan

formulasi anggaran dan sistem M&E dengan adanya peningkatan hasil orientasi Medium

Term Expenditure Framework (MTEF) di dalam proses penganggaran. Dilakukan juga

penguatan di dalam sistem eksekusi anggaran dengan cara perampingan eksekusi anggaran

dan fleksibilitas pengelolaan anggaran (SPAN), mengembangkan pengelolaan keuangan yang

lebih baru dengan menggunakan Information System (IFMIS), peningkatan fungsi akuntansi

dan audit pemerintahan, dan modernisasi di dalam sistem perpajakan.

Di bidang upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan peningkatan

pengukuran dan sasaran terhadap orang miskin, peningkatan pengurangan kemiskinan

dengan target rumah tangga dan community based.

Adapun negosiasi DPL INSTANSI antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank

telah dilakukan pada 9 Oktober 2013, dan telah disepakati untuk menutup defisit Anggaran

Pendapatan Belanja Negara tahun 2012 sebesar US$ 300,000,000. Selain program tersebut,

dilakukan pula negosiasi untuk The Financial Sector and Investment Climate Reform and

Modernization Development Policy Loan (FIRM DPL) sebesar US$ 100,000,000 dan The

Connectivity Development Policy Loan sebesar US$ 100,00,000.

Page 36: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

30

Selain program DPL INSTANSI, pada tanggal 12 April 2012 juga telah dilakukan

negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk program Economic

Resilience, Investment and Social Assistance in Indonesia (PERISAI) Development Policy Loan

with Deferred Drawdown Option. Negosiasi ini telah menyepakati pinjaman siaga sebesar

US$ 2.000,000,000.

Debt Swap

Dalam tahun 2012, telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan

Pemerintah Italia tarkait Debt Swap Program Pengurangan Kemiskinan melalui Pendidikan

Berbasis Lingkungkan. Program Debt Swap Italia II ini berpotensi menghapus hutang

Indonesia sebesar kurang lebih 12,000,000 Euro. Sampai saat ini, masih dalam pembahasan

draft agreement Debt Swap.

Pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Jerman untuk

Debt Swap untuk pelestarian 4 satwa langka, yaitu badak Sumatra, badak Jawa, harimau, dan

gajah yang berlokasi di Sumatra bagian selatan dan Banten. Program Debt Swap Jerman VI ini

berpotensi mengurangi hutang Indonesia sebesar 20,000,000 Euro, dan sampai saat ini masih

dalam proses pembahasan mekanisme off shore trust fund yang akan digunakan.

Dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme perdagangan

karbon antar negara, pada tahun 2012 telah dibentuk Tim Koordinasi Perundingan

Perdagangan karbon Antar Negara (TKPPKA) berdasarkan SK Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

Melakukan perundingan atas skema perdagangan karbon dengan pihak negara

partner yang berminat untuk melakukan kerjasama dengan Indonesia.

Mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan dan hambatan

dalam perundingan atas skema perdagangan karbon antar negara.

Menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan yang diperlukan dala

pelaksanaan perundingan atas skema perdagangan karbon antar negara kepada tim

pengarah.

Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan tim pengarah.

Selama tahun 2012, TKPPKA telah melakukan berbagai pertemuan dan koordinasi

dengan negara Jepang dan kementerian terkait. Kerjasama yang disepakati adalah Joint

Crediting Mechanism (JCM). Pertemuan dan perundingan dengan pemerintah Jepang

Page 37: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

31

dilakukan terutama untuk membahas landasan kerjasama perdagangan karbon dan skema

dasar dari operasionalisasi sistem perdagangan karbon yang dibangun bersama oleh kedua

negara. Saat ini, dokumen yang telah dibahas oleh kedua belah pihak, yaitu: ‘Low Carbon

Partnership between the Government of Japan and the Government of the Republic

Indonesia dan Rules of Implementation for The Joint Crediting Mechanism (JCM) telah hampir

tuntas dibahas dan hanya menyisakan beberapa kalimat yang masih belum menemukan

kesepahaman.

Kedeputian Kerjasama Bidang Ekonomi dan Pembiayaan Internasional juga ikut

berperan dalam berbagai forum kerjasama ekonomi multilateral, seperti UNESCAP, UNCTAD,

UNFCCC, WEF/WEFEA, WTO, OECD, G8/OKI, dan G-20, IRU.

l. APEC

Apec New Strategy On Structural Reform (ANSSR)

Dalam agenda ANSRR setiap Ekonomi APEC diminta untuk menyampaikan

pledge/perencanaan reformasi struktural dengan sektor prioritas spesifik (infrastruktur,

keuangan, transportasi, energi, pendidikan, UKM, Jaring Pengaman Sosial) atau isu spesifik

(regulatory reform, public sector governance, corporate governance and law, competition

policy, ease of doing business).

Terkait hal tersebut, Indonesia telah menyampaikan update terhadap 2 (dua)

pledge/perencanaan ANSSR, yaitu reformasi birokrasi dan reformasi regulasi, antara lain

berupa: pelaksanaan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB),

Penerbitan UU No. 12/2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundangan dan

Laporan OECD on Regulatory Reform Review on Indonesia. Update program reformasi

regulasi dan reformasi birokrasi tersebut akan dilaporkan Indonesia dalam ANSSR mid-term

review pada penyelenggaraan Senior Officials Meeting (SOM)-1 APEC di Jakarta pada bulan

Januari 2013.

APEC Ease of Doing Business

Pada pelaksanaan APEC Ease of Doing Business Action Plan khususnya yang

menyangkut indikator enforcing contract, telah dilakukan diagnostic study dan juga kajian

terhadap enforcing contract di Indonesia. Studi tersebut dikoordinatori oleh Kemenko

Perekonomian yang bekerjasama dengan Korea sebagai champion economy untuk indikator

Page 38: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

32

enforcing contract. Hasil dari dua kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi penting yaitu

perlu dibentuknya Small Claims Court (pengadilan dengan perkara kecil/cepat) dalam sistem

peradilan di Indonesia. Rekomendasi tersebut saat ini sedang diusulkan agar dapat

dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang baru.

Dengan adanya perbaikan pada indikator enforcing contract diharapkan dapat

mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya murah dalam penyelesaian

perkara-perkara kecil. Hal tersebut tentunya juga memiliki implikasi terhadap aktifitas bisnis

di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari aktifitas bisnis global. Dengan adanya sistem

peradilan yang baik tentunya dapat menjamin kelancaran bisnis dan masuknya investor baik

lokal maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia.

Selain Enforcing Contracts, juga telah dilakukan diagnostic study on Dealing with

Construction Permits yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan bekerjasama

dengan Singapura sebagai champion economy untuk indikator Dealing with Construction

Permits serta Dinas Tata Ruang Pemda DKI Jakarta. Hasil dari diagnostic tersebut saat ini

sedang dalam taraf finalisasi dan akan dilaporkan pada pertemuan APEC 2013.

m. ASEAN

Asean Framework Equitable Economic Development (EED)

Sebagai implementasi dari the ASEAN Framework for Equitable Economic

Development, telah dilakukan stock taking berupa pembangunan kapasitas dan inisiatif pada

sectoral bodies. Pembangunan kapasitas dan inisiatif-inisiatif tersebut memiliki tujuan untuk

mempersempit kesenjangan pembangunan diantara Negara-negara anggota ASEAN,

khususnya negara-negara CMLV. Disamping itu, juga telah diajukan untuk pendirian ASEAN

Forum on Financial Inclusion (AFFI).

Asean Regional Economic Comprehensive Partnership

Telah dicapai kemajuan pada implementasi ASEAN Framework Agreement on

Regional Economic Partnership (RCEP), dimana hal tersebut ditandai dengan telah di endorse-

nya the Guiding Principles dan Approaches to Negotiating the RCEP pada Pertemuan KTT

ASEAN ke-21, tanggal 20 November 2012 di Pnom Penh, Kamboja.

Page 39: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

33

Dengan telah di endorse-nya the Guiding Principles dan Approaches to Negotiating

the RCEP maka FTA di ASEAN tidak lagi terbatas pada negara-negara anggota ASEAN saja

melainkan lebih luas lagi dengan melibatkan 6 negara mitra dialog lainnya yaitu China, Korea,

Jepang, India, Australia dan New Zealand. Hal ini bertujuan untuk menjaga sentraliti ASEAN

dan posisi tawar ASEAN pada perekonomian global.

Asean Economic Community (AEC)-Blueprint 2015

Sebagai upaya mendorong pelaksanaan Komitmen Indonesia pada AEC-Blueprint

2015, telah diterbitkan Inpres 11/2011 tentang Pelaksanaan komitmen Cetak Biru

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pelaksanaan Inpres tersebut telah menghasilkan keluaran

sebanyak 102 keluaran (81%) dari 126 keluaran yang tercatum dalam Inpres 11/2011

tersebut. Terdapat peningkatan atas hasil-hasil yang dicapai di tahun 2012 jika dibandingkan

dengan tahun 2011 yang baru menghasilkan 75 keluaran (59,9%). Masih terdapat 24 keluaran

yang tersisa yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.

ASEAN Economic Community (AEC) 2015 merupakan komitmen kawasan untuk

menjadikan ASEAN sebagai: i) pasar tunggal dan basis produksi, ii) kawasan berdaya saing

tinggi, iii) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan iv) integrasi kedalam

perekonomian dunia. ASEAN Economic Community (AEC) adalah perwujudan integrasi

ekonomi kawasan ASEAN yang dinamis dan kompetitif dimana kesenjangan ekonomi antar

negara semakin diperkecil.

Sebagai persiapan Indonesia dalam integrasi ASEAN 2015 nanti, maka perlu diperkuat

dan ditingkatkan daya saing nasional utamanya pada sektor-sektor prioritas yang ada

sehingga dapat bersaing dengan Negara-negara ASEAN lainnya. Terkait hal tersebut, telah

disusun suatu Policy Paper mengenai kesiapan daya saing Indonesia menuju ASEAN Economic

Community 2015 berikut dengan rencana aksinya. Policy Paper tersebut nantinya akan

disampaikan kepada Presiden untuk mendapat arahan mengenai langkah-langkah yang harus

ditempuh dalam menghadapi AEC 2015.

Movement Of Natural Persons (MNP)

Untuk mengatur pergerakan tenaga kerja di sektor-sektor jasa (Moda 4) khususnya

menyangkut bidang business visitors; intra-corporate transferees; contractual service

Page 40: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

34

suppliers; dan other categories as may be specified in the Schedules of Commitments for the

temporary entry and temporary stay of natural persons of the Member State, telah

ditandatangani ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP Agreement).

Penandatanganan tersebut telah dilakukan pada Pertemuan Preparatory AEM pada tanggal

19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja.

Persentase (%) penyelesaian draft agreement dibidang kerjasama ekonomi dan

pembiayaan internasional yang sedang dibahas.

Adapun draft agremeent/perjanjian yang sudah mencapai tahap ke-3 (tahap

perumusan naskah perjanjian) yaitu sebagai berikut:

The Outline of Five-Year Economic and Trade Cooperation Program between

Indonesia and the Peoples’s Republic of China.

Agreement on Debt for Development Swap between The Government of The

Republic of Indonesia and The Government of Italian Republic

3. Terwujudnya Implementasi Program Kerja Utama

a. Ketahanan Pangan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2012

Realisasi

Kinerja %

Ket

Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan (beras, gula, dan daging)

Tercapainya keberhasilan prioritas bidang ketahanan pangan : a. Stabilitas

harga (kenaikan dan penurunan harga)

b. Pertumbuhan

produksi

- Beras : <25% - Gula :

<25% - daging sapi :

<25% - Beras : 3,2%

- Gula : 5,4%

- daging sapi :

7,3%

11.79% 11.64% 13.82%

4.87%

8.31%

16.28%

100 100 100

152

154

223

Rata-rata kenaikan harga mingguan y-o-y selama Jan-Des 2012 Berdasarkan Aram II 2012, produksi padi (GKG) sebesar 68.96 juta ton (sumber:BPS) Berdasarkan Taksasi Nopember 2012 produksi GKP

Page 41: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

35

c. Volume stok

akhir

- Beras : 1,5

juta ton - Gula : 1,1,

juta ton - daging sapi :

40,3 ribu ton

2.29

jutaTon

1.03 juta ton

30.88

ribu ton

153

94

77

sebesar 2.58 juta ton Produksi daging tahun 2012: 414.87 ribu ton Posisi stok beras di gudang BULOG per 27 Des 2012 sebesar 2.29 juta ton

Hasil koordinasi kebijakan bidang pertanian dan kelautan mencakup hal-hal yang

dituangkan dalam bentuk regulasi (UU, PP, Keppres, Inpres, dan sejenisnya), hal-hal yang

dinyatakan sebagai kebijakan (pernyataan atau arahan Presiden, pernyataan atau arahan

Menteri Koordinator, dan sejenisnya walaupun tidak disertai dengan regulasi), serta hal-hal

yang terkait dengan fasilitasi (komunikasi, negosiasi, koordinasi dan sejenisnya) yang

kemudian dilanjutkan dengan bentuk regulasi atau bentuk hukum lain atau kebijakan lain

dalam lingkup Kantor Menko Perekonomian maupun dalam lingkup lembaga lain.

Koordinasi Kebijakan Perberasan

Beras merupakan komoditas salah satu jenis pangan pokok yang bersifat strategis di

negara kita. Sekitar 95 persen masyarakat masih menjadikan beras sebagai makanan pokok.

Dari sisi pengeluaran golongan masyarakat berpendapatan rendah, sekitar 65 persen

pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pangan dan sekitar 24 persen di dalamnya

ditujukan untuk pembelian beras. Nilai ekonomi beras cukup tinggi atau mencapai sekitar Rp

325 miliar, sehingga sumbangan terhadap inflasi cukup signifikan. Di samping itu melibatkan

jumlah rumah tangga petani padi hingga sebanyak 14,9 juta RT.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi

dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Untuk itu telah ditetapkan juga sasaran

strategis dengan memantapkan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan

pangan pokok untuk keseluruhan lapisan masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, Pemerintah telah menetapkan target produksi

gabah/padi dengan kenaikan 3,2 persen per tahun.

Page 42: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

36

Tabel III.1 Sasaran Produksi Padi, 2010 – 2014

Komoditas

Ribu ton Pertumbuhan

(% per tahun) 2

010

2

011

2

012

2

013

2

014

Padi1)

6

6.680

6

8.800

7

1.000

7

3.300

7

5.700 3,2

Keterangan : 1) GKG

Sumber: Kementan

Berdasarkan ARAM II 2012 (BPS), produksi padi tahun 2012 mencapai 68,96 juta ton

GKG atau meningkat 4,87 persen dari tahun 2011. Peningkatan tersebut disebabkan

meningkatnya produktivitas sebesar 2,79 persen dan luas panen 2,03 persen. Peningkatan

produktivitas terbesar terjadi di Jawa, sedangkan peningkatan terbesar luas panen terjadi di

luar Jawa. Pencapaian produksi tahun 2012 tersebut melebihi dari target yang ditetapkan

dalam Roadmap pencapaian surplus beras 10 juta ton, yaitu sebesar 67,82 juta ton GKG

(peningkatan sebesar 3,2 persen). Perkembangan produksi padi menurut provinsi tahun

2011-2012 sebagai berikut:

Sumber: BPS (diolah)

Tabel III.2 Perkembangan Produksi Padi Menurut Provinsi Sentra Produksi, 2011-2012

Tabel III.2 Perkembangan Produksi Padi Menurut Provinsi Sentra

Page 43: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

37

Sesuai Inpres No. 5/2011, Kementerian Pertanian telah menyempurnakan Road Map

Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton pada tahun 2014. Untuk itu telah dilaksanakan

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara intensif dengan Kementerian dan Lembaga

terkait. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan koordinasi pada aspek yang bersifat

antisipasi dan respons atas perubahan iklim global, yaitu penajaman analisis dan diseminasi

iklim, optimalisasi dan peningkatan luas lahan dan irigasi, ketersediaan saprodi, serta langkah

terobosan pada aspek perlindungan petani seperti penggantian puso. Capaian dan dukungan

dari beberapa K/L terkait dalam pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton dimaksud antara lain:

Kementerian Pertanian: (1) Perluasan areal seluas 58.053 ha (target 100 ribu ha), (2)

Perbaikan jaringan irigasi seluas 340.375 ha, (3) Penyaluran pupuk bersubsidi sebesar

6.520.220 ton, (4) Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) padi

seluas 1,5 juta ha dari target 3,2 juta ha, (5) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) padi

sebanyak 37.866 ton dari target 66.000 ton, (6) Bantuan alat penggilingan padi (RMU) di 105

lokasi (unit), (7) Terbentuknya 832 kelompok lumbung pangan masyarakat di 32 provinsi, (8)

Bantuan benih padi CBN sebanyak 28.984 ton (pengadaan tahun 2012: 19.801 ton dan sisa

stok akhir 2011 sebesar 9.182 ton) dan yang telah disalurkan 16.508 ton.

Kementerian BUMN: (1) Melalui Program GP3K oleh BUMN Pangan (PT. SHS, PT.

Pertani, PT. Pupuk Indonesia, dan Perum Perhutani) telah memanfaatkan lahan kawasan

hutan untuk tanaman padi dengan pola tanam tumpang sari seluas 21.000 ha dari target

55.500 ha dan penanaman padi melalui intensifikasi seluas 897.000 ha, (2) Penguatan fungsi

BUMN dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan gabah/beras pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum: (1) Rehabilitasi layanan jaringan irigasi, jaringan

reklamasi rawa, dan jaringan irigasi air tanah, (2) Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

telah mencapai 51.391 ha dari target 70.246 ha, (3) Rehabilitasi jaringan irigasi telah

mencapai 220.799 ha dari sasaran 300.817 ha.

Kementerian Perdagangan: (1) Menugaskan Perum BULOG terkait pelaksanaan OP

secara Nasional dalam rangka menjaga stabilitas harga beras, (2) Penyediaan laporan tinjauan

pasar komoditi (commodity market review) oleh Tim Komoditi Spesialis, (3) Menyediakan

informasi harga beras di 33 propinsi, (4) Percepatan implementasi Sistem Resi Gudang

sebagai sarana penyimpanan gabah/beras serta alternatif pembiayaan bagi petani dan pelaku

Page 44: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

38

usaha (Jumlah Pemanfaatan Gudang: 38 gudang dan volume komoditi dalam Resi Gudang:

9.000 ton).

Kementerian Perhubungan: (1) Meningkatkan fungsi infrastruktur transportasi untuk

mendukung distribusi gabah/beras melalui penyediaan 8 kapal penyeberangan SDP, (2)

Pembangunan jalur ganda kereta lintas utara Jawa dalam rangka menyediakan sarana

transportasi distribusi gabah/beras pada daerah-daerah yang terkena dampak kondisi iklim

ekstrim.

BMKG: (1) Terpasangnya peralatan pengamatan pos agroklimat otomatis

(AAWS/Agro Automatic Weather Station) sebanyak 65 lokasi di daerah kabupaten sentra

pangan (90% terinstal), (2) Melaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim tahap 1 dan 2 di 18

propinsi sentra pangan (12 provinsi), serta (3) Penyusunan buku informasi iklim.

BPN: Dukungan dalam mengurangi laju penyusutan luas lahan dan meningkatkan

pemanfaatan lahan terlantar melalui sosialisasi Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011

Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin lokasi dan Izin

Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka Pengendalian alih fungsi tanah pertanian (30

provinsi).

Disamping itu, melalui Rakortas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian telah

diputuskan adanya realokasi anggaran pada APBN-P2012 untuk Kementerian Pertanian

sebesar: Rp 1,735 triliun untuk peningkatan produksi yang bersumber dari: (1) Dana

Cadangan Stabilisasi Harga Pangan sebesar Rp 1,4 triliun untuk kegiatan masing-masing:

SLPTT (Paket Utuh), OPT, dan Pasca Panen Rp 1,233 triliun dan bantuan penanggulangan

puso padi Rp 200 miliar, (2) Dana Cadangan Ketahanan Pangan sebesar Rp 335,565 milyar

untuk bantuan pestisida dan prasarana pasca panen (termasuk untuk jagung dan kedelai).

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga maka dilakukan juga

upaya pemantapan ketersediaan pengamanan stok nasional melalui optimalisasi pengadaan

beras BULOG dari pembelian dalam negeri, dengan penyesuaian HPP terhadap tingkat harga

pasar, telah pula dilakukan koordinasi penyiapan penyesuaian kebijakan HPP Gabah/Beras

sampai terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan

Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Inpres memberikan instruksi kepada 8 Menteri dan

seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai tupoksinya masing-masing, berisi antara lain:

Page 45: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

39

(1) Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok

masyarakat berpendapatan rendah, (2) Menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran

cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga beras, menanggulangi keadaan

darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerjasama internasional serta

keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan (3) Melaksanakan kebijakan pembelian

gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) oleh Perum

BULOG. Realisasi pengadaan BULOG dari dalam negeri pada tahun 2012 cukup tinggi

mencapai 3,64 juta ton atau 85,19 persen dari prognosa sebesar 4,27 juta ton, merupakan

angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Adapun penyesuaian HPP dimaksud sebagai berikut:

Rata-rata harga gabah bulanan (Januari s.d Desember 2012) kualitas GKP di petani

dan GKG di penggilingan masing-masing sebesar Rp 4.130,79 per kg dan Rp 4.851,92 per kg,

masih lebih tinggi dibandingkan HPPnya. Untuk GKP di tingkat petani terdapat perbedaan

sebesar 25,18% dengan HPP-nya dan GKG di tingkat penggilingan terdapat perbedaan

sebesar 16,91%. Selama Januari s.d Desember 2012, harga GKP di petani dan GKG di

penggilingan berada di atas HPPnya, meskipun terlihat turun saat panen raya, sebagaimana

terlihat pada gambar berikut:

Gambar III.1 Harga Gabah dan HPP nya, Januari – Desember

Tabel III.3 Perbadingan 2 (dua) HPP dalam Inpres Terakhir

Page 46: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

40

Harga beras Desember 2012 vs Desember 2011 (Y-o-Y) naik 6,17%, namun masih

lebih rendah dibandingkan kenaikan Desember 2011 vs Desember 2010 sebesar 11,21%,

serta kenaikan Desember 2010 vs Desember 2009 sebesar 29,24% sebagaimana terlihat pada

gambar berikut:

Melihat kondisi pangan baik di dalam negeri maupun global dimana berbagai negara

cenderung mengamankan stoknya karena kondisi iklim yang mempengaruhi produksi, maka

Pemerintah tidak mengambil resiko atas kelangkaan dan keterbatasan stok beras domestik,

sehingga harus mengambi keputusan mengimpor beras secara terbatas. Jumlah impor yang

ditetapkan untuk periode Oktober – Desember 2012 sebesar 720 ribu ton, sementara

realisasi impor sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai 607 ribu ton atau 84,31

persen. Dari pengadaan baik dalam negeri, luar negeri maupun stok awal 2012, dan setelah

dikurangi total penyaluran untuk Raskin, golongan anggaran, kebutuhan darurat dan operasi

pasar, maka diperoleh stok akhir tahun 2012 sebesar 2,25 juta ton melebihi yang ditargetkan,

relatif tinggi dibandingkan dengan stok akhir pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 1,12

juta ton atau meningkat 2 kali lipat. Secara rinci terlihat sebagai berikut (kondisi s.d 27

Desember 2012):

- Realisasi pengadaan dalam negeri (PSO) sebesar 3.640.381 ton (85,19%

terhadap prognosa Desember 2012);

Gambar III.2 Perkembangan Harga Beras, 2009-2012

Page 47: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

41

- Pengadaan komersial sebesar 20.022 ton (24,20% terhadap prognosa

Desember 2012);

- Kontrak pengadaan luar negeri Oktober-Desember 2012 sebesar 720.000 ton,

terealisasi sebesar 607.000 ton (84,31%);

- Rencana Raskin s.d Desember 2012 sebanyak 3.410.161 ton, terealisasi

sebanyak 3.346.158 ton (98,12%);

- Realisasi OP sebesar 297.574 ton (beras medium: 198.937 ton dan beras

premium: 98.637 ton);

- Stok setara beras sebesar 2.245.192 ton (termasuk CBP sebesar 435.660 ton).

Hingga saat ini Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang

digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP Tanaman

Pangan pada tahun 2012 (rata-rata Januari s.d Desember 2012) mencapai 104,70 atau naik

1,83% dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Pada Desember 2012, NTP Tanaman

Pangan mencapai 106,27. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat petani di

perdesaan meningkat karena semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat tingkat

kemampuan/daya beli petani.

Koordinasi Kebijakan Stabilisasi Pangan Pokok

Dalam upaya membantu beban masyarakat berpendapatan rendah telah dilakukan

percepatan penyaluran Raskin sekaligus untuk meredam gejolak harga beras. Sehingga untuk

mengisi kekosongan penyaluran Raskin pada akhir tahun 2012, maka telah diambil kebijakan

penyaluran Raskin ke-13 sebesar alokasi Raskin 1 (satu) bulan.

Selama periode Puasa/Lebaran dicapai stabilitas harga bahan pangan melalui

langkah, antara lain: i) pemantauan dan evaluasi perkembangan harga pangan pokok secara

intensif, baik harian maupun mingguan; ii) melaksanakan Rakortas Tingkat Menteri hampir

setiap minggu selama periode tersebut; iii) melakukan Safari Ramadhan di berbagai daerah;

iv) menetapkan kebijakan OP beras BULOG secara intensif di daerah-daerah yang harganya

naik; v) memutuskan kebijakan Pasar Murah Bahan Pangan Pokok selama Ramadhan, dan vi).

Untuk kelancaran arus barang menjelang HBKN, telah ditetapkan mulai tanggal 15 Agustus

(H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 19 Agustus 2012 (H1) pukul 24.00 WIB kendaraan angkutan

Page 48: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

42

barang di Provinsi Lampung, Provinsi di Pulau Jawa, dan Provinsi Bali dilarang beroperasi,

kecuali BBM, BBG, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah,

bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, susu murni, dan

barang antaran pos. Selain itu, dalam upaya stabilisasi harga kedelai di tingkat petani dan

pengrajin tahu tempe, saat ini sedang dibahas upaya mencari solusi terbaik melalui perluasan

Peran BULOG dalam stabilisasi harga pangan pokok beras dan non beras (kedelai). Kebijakan

ini diharapkan ada jaminan harga di tingkat petani kedelai dan pengrajin tahun/tempe,

sehingga tidak hanya akan lebih memacu upaya pencapaian target swasembada tetapi juga

mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pengrajin tahu-tempe.

Secara umum untuk stabilisasi harga bahan pangan pokok yaitu: beras, gula, minyak

goreng, kedelai, terigu, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam dimonitor dan dievaluasi

secara intensif melalui Tim Stabilisasi Pangan, yang pada tahun 2012 telah melakukan

Rakortas Tingkat Menteri dan Rapat Koordinasi Teknis tingkat Eselon I yang dilaksanakan di

Jakarta maupun di daerah laiinya. Berdasarkan BPS, stabilitas harga tahun 2012 lebih baik

dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga rata-rata Desember 2012 vs Desember 2011 (y-

o-y) untuk beras 6,12 persen sebelumnya 11,21 persen, minyak goreng -0,52 persen

sebelumnya 1,66 persen, telur ayam 5,26 persen sebelumnya 8,83 persen, dan terigu -0,182

persen sebelumnya -0,13 persen, sedangkan gula pasir, daging sapi, dan daging ayam sedikit

lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Tabel III.4 Perkembangan Harga Pangan Pokok dibandingkan tahun sebelumnya

Page 49: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

43

Gambar III.3 Perkembangan Stabilitas Harga Bulanan untuk tiap komoditas.

Beras Minyak Goreng

Gula Pasir Daging Sapi

Daging Ayam Telur Ayam

Terigu Kedelai

Page 50: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

44

Koordinasi Kebijakan Agroindustri yang Bermutu dan Bergizi Seimbang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar

sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Penganekaragaman pangan menurut UU Pangan No. 18 Tahun 2012 mengandung pengertian

upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan

berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Kesejahteraan rakyat dan kestabilan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan pangan dimana ketersediaan pangan makin tahun makin meningkat hal ini

ditunjukkan dari data BPS bahwa penduduk dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun

memerlukan tambahan produksi pangan, sehingga perlu sinergi dan kerja keras bersama

antara pemerintah, dunia usaha, para pakar dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan

atau keperluan pangan yang terus meningkat di seluruh dunia.

Kebutuhan pangan dunia tidak selamanya dibarengi dengan peningkatan produksi

yang signifikan, hal ini sebabkan terdapat berbagai hambatan dan tantangan antara lain

produksi pangan sering terganggu karena faktor iklim yang ekstrim dan penambahan lahan

baru (ekstensifikasi) serta peningkatan produksi (intensifikasi) masih belum optimal dan

banyak kendala lain yang dihadapi.

Perubahan iklim global ekstrim telah menyebabkan produksi dan pasokan pangan

dunia terganggu, sementara permintaan pangan semakin meningkat karena laju

pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di negara-negara berkembang, termasuk

Indonesia. Kondisi ini berdampak pula pada volatilitas harga pangan yang kurang

menguntungkan, baik bagi konsumen maupun bagi produsen.

Konsumsi Beras Indonesia perkapita per tahun pada tahun 2011 terbesar di Asia yaitu

139 kg dan telah direvisi menjadi 113 kg, Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg, Jepang 50 kg, Korea

40 kg, dan diharapkan dengan pengurangan konsumsi beras nasional 1,5% setiap tahun,

maka Indonesia bisa menjadi negara eksportir terbesar. Salah satu kebijakan pemerintah

dalam menghadapi masalah ketersediaan pangan tersebut adalah melalui percepatan

pelaksanaan diversifikasi pangan.

Page 51: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

45

Peningkatan Diversifikasi Pangan merupakan salah satu dari 4 sukses pembangunan

pertanian, target peningkatan diversifikasi pangan ini merupakan kontrak Menteri Pertanian

kepada Presiden yang harus selalu dilaporkan perkembangannya. Salah satu keberhasilan

dalam peningkatan penganekaragaman pangan sangat berkaitan dengan ketersediaan,

stabilitas/realibilitas suplai, keterjangkauan, kecukupan konsumsi, kontribusi komoditi lokal,

tingkat keragaman pangan/sumber gizi, tingkat ketergantungan pangan impor.

Penganekaragaman pangan seharusnya berdasarkan kearifan lokal setempat dengan

memanfaatkan bahan dasar non beras dan non terigu, hal ini sangat berkaitan dengan

pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan

non beras, yang dapat meningkatkan skor PPH.

Pentingnya diversifikasi pangan yang utama adalah memperkuat ketahanan pangan,

yang dalam hal ini menitikberatkan pada masalah konsumsi pangan. Adapun tujuan

penganekaragaman pangan antara lain: 1) Menurunkan konsumsi beras per kapita guna

menurunkan tekanan pada beras sebagai komoditas strategis; 2) Meningkatkan konsumsi

pangan lokal; 3) Meningkatkan mutu gizi masyarakat secara kuantitas dan kualitas; dan

memperluas pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi,

berimbang dan aman (3BA).

Berdasarkan situasi konsumsi pangan nasional saat ini, pemerintah berupaya

menurunkan konsumsi beras dan terigu serta meningkatkan konsumsi pangan hewani,

kacang-kacangan, sayuran dan buah, dan umbi-umbian. Konsumsi padi-padian langsung oleh

rumahtangga pada tahun 2011 yaitu 316 gram/kap/hr (idealnya 275 gram/kap/hr). Selain

beras, konsumsi kelompok pangan minyak dan lemak juga sudah berlebih. Sementara

konsumsi kelompok pangan lainnya seperti pangan hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan,

sayur dan buah masih kekurangan. Sedangkan target PPH tahun 2014 adalah 93 dan 2015

adalah 95, saat ini angka PPH tahun 2012 baru mencapai 89,8. Adapun permasalahan utama

yang dihadapi saat ini dari hasil koordinasi adalah sebagai berikut.

Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai

harapan;

Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi masyarakat desa dan kota;

Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya

lokal;

Page 52: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

46

Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan

pangan lokal untuk meningkatkan nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima;

Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat

pengembang aneka produk olahan pangan lokal; dan

Kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan

3B.

Upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah:

Peningkatan keanekaragaman pangan dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Dalam hal ini, strategi peningkatan diversifikasi pangan dilakukan melalui program

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP). Upaya penganekaragaman pangan

yang utama adalah menambah konsumsi buah, ikan, daging, dan susu, serta menambah

konsumsi karbohidrat atau energi dari selain beras-padi.

Upaya di tingkat mikro adalah perubahan budaya makan rumah tangga dan

optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Sedangkan di tingkat makro adalah pengembangan

industri pengolahan pangan lokal (beras/nasi non padi dan kudapan).

Tahapan kegiatan P2KP dimulai sejak tahun 2010 untuk tahap pembelajaran, tahun

2011 untuk tahap pembelajaran dan fasilitasi, hingga tahun 2012 – 2015 untuk tahap

pembinaan dan aplikasi/implementasi. Saat ini, program P2KP telah dilaksanakan pada 6.000

kelompok wanita di 162 kabupaten yang mengembangkan 1 pekarangan sebagai rumah

pangan lestari.

Adapun kegiatan P2KP diuraikan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Kelompok Wanita: Bertujuan mengembangkan pola pikir ibu

rumah tangga/wanita tentang komposisi menu makanan ke arah 3BA dan

meningkatkan citra positif pangan sumber karbohidrat non beras dan terigu.

- Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan: Bertujuan mengoptimalkan

sumberdaya pekarangan rumah menjadi sumber bahan pangan 3BA.

- Sosialisasi dan Promosi: Bertujuan mengembangkan pemahaman dan

kesadaran pentingnya mengkonsumsi pangan 3BA. Dalam rangka sosialisasi,

saat ini tengah dilaksanakan lomba cipta menu non beras di 33 Propinsi.

Lomba cipta menu ini telah dilaksanakan setiap tahun, tetapi follow up-nya

masih kurang.

Page 53: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

47

Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Aplikasi Teknologi oleh UMKM Pangan Lokal

di Pedesaan. Sebagai contoh, beras cerdas yang terbuat dari tepung MOCAF yang

dikembangkan di Jember dan Jawa Barat. Peralatannya pun sederhana sehingga dapat

dikembangkan dalam skala UMKM.

Tindak Lanjut

Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan perlu peningkatan

komitmen dan koordinasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, para

pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pangan (pengusaha yang bergerak di bidang

industri pangan), serta dari masyarakat sehingga terjalin sinergisme dalam

pengimplementasiannya.

Perlu pembinaan/pemberdayaan petani untuk terus mengembangkan usahanya.

Tidak hanya menjual row material tetapi ada pemberdayaan petani untuk mengolah hasil

tanamannya sehingga mempunyai value added. Untuk itu diperlukan akses permodalan yang

mudah diakses oleh petani dan industri kecil (UMKM).

Perlu mengenalkan/sosialisasi keanekaragaman pangan lokal ke usia anak-anak

sekolah.

Terkait jargon one day no rice, perlu adanya penajaman payung hukum sebagai

implementasi peraturan pemerintah terkait percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan.

b. Ketahanan Energi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target 2012

Realisasi

Kinerja

Ket

Ketersediaan dan Keterjangkauan energi dalam negeri

Pemenuhan pasokan energi Jumlah hari stock BBM PSO nasional Premium Minyak Tanah Solar

17 hari 30 hari 19 hari

15 hari 52 hari 20 hari

88% 173% 105%

Konsumsi Premium meningkat

a. Jumlah wilayah mengalami padam listrik bergilir (beban puncak ≥ 10 MW)

3 wilayah

0 100% Total wilayah :28 estimasi tidak pada 25 wilayah

Page 54: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

48

1. Pemenuhan kebutuhan energi

a. Rasio elektrifikasi

73,6 %

76.50%

104%

b. Penurunan Kuota BBM bersubsidi

Premium

Minyak Tanah

Solar

44.04 jt K APBN-P 1.23 jt KL APBN-P II

45.11% 100%

Upaya pengendalian dibidang usaha pertambanhan, kehutanan, perkebunan, kendaraan BUMN/BUMD, kendaraan dinas

c. Rasio pemenuhan Gas dalam negeri

Industri

Listrik

35 % 46 %

35% 46%

100% 100%

d. Rasio pemenuhan batubara dari dalam negeri

100 % 100% 100%

Peran sektor ESDM dan Kehutanan dalam pembangunan nasional tidak terbatas

hanya dalam bentuk sumber devisa dan penerimaan negara saja, tetapi mencakup kegiatan

ekonomi lain seperti penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, bahan bakar

domestik dan memacu efek berantai ekonomi, di samping menyumbang faktor dominan

dalam pembentukan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam untuk mendukung

kemakmuran rakyat diperlukan tiga aspek yaitu ketersediaan, aksesibilitas dan daya beli. Dari

sisi ketersediaan, Indonesia memiliki potensi pemasokan energi dengan keragaman yang

berlimpah. Namun, dari aspek aksesibilitas dan daya beli, kemampuan Indonesia masih

belum optimal. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam juga perlu

memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) sumber energi agar dapat memberikan

manfaat yang besar bagi generasi yang akan datang dalam jangka panjang. Pada tahap ini,

maka program konservasi niscaya menjadi keharusan.

Page 55: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

49

Penerimaan Negara dari sektor ESDM tahun 2012, tercatat sebesar Rp 415,20 triliun,

atau 103 % dari target penerimaan pada APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp 404,68 triliun. Jika

dibanding dengan penerimaan tahun 2011 sebesar Rp 387,97 triliun, jumlah penerimaan

tersebut mengalami kenaikan 7 persen. Sub sektor migas, masih menjadi penyumbang

terbesar yaitu sebesar Rp 289 triliun (104 % dari target APBN-P). Disusul sub sektor

pertambangan umum sebesar Rp 123,59 triliun (98 % terhadap target APBN-P), sub sektor

panas bumi sebesar Rp 0,74 triliun (212 % dari target APBN-P) dan lainnya Rp 1,87 triliun (235

% dari target APBN-P). Sedangkan investasi di sektor ESDM mencapai 28,34 miliar dollar AS.

Subsektor migas menjadi penggerak investasi terbesar dengan nilai sebesar 18,21 miliar

dollar AS, diikuti sub sektor ketenagalistrikan sebesar 5,62 miliar dollar AS, minerba sebesar

4,20 miliar dollar AS, dan EBT sebesar 0,31 miliar dollar AS.

Namun demikian disisi lain, subsidi BBM juga semakin meningkat.

Realisasi subsidi energi pada tahun 2012 mencapai Rp. 306 triliun atau 151,5 persen dari yang

dianggarkan, dengan rincian Rp 211,9 triliun untuk BBM dan subsidi listrik sebesar Rp 94,6

triliun atau 145,7 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp 64,9 triliun. Pada APBN 2013,

Pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan Rp 274,7 triliun untuk subsidi energi dengan

rincian sebanyak Rp 193,8 triliun untuk subsidi BBM dan Rp 80,9 triliun untuk subsidi listrik.

Pada tahun 2013, subsidi energi diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp 272,4 triliun dengan

rincian subsidi BBM sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 78,6 triliun.

Potensi sektor ESDM mencakup sumber daya alam energi dan mineral yang

dikandung oleh bumi Indonesia, antara lain: energi fosil cadangan minyak bumi 8,2 miliar

barrel, gas bumi 170 TSCF, batubara 21,0 miliar ton, energi non fosil sumber daya panas bumi

28 GW, tenaga air 75 GW, mineral cadangan nikel 627 juta ton, tembaga 41 juta ton, bauksit

24 juta ton, emas 3 ribu ton, dan granit 13 juta meter kubik. Berdasarkan data tersebut,

Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi, batubara dan

sumber energi yang terbarukan yang melimpah. Namun demikian, cadangan minyak bumi

saat ini dalam kondisi yang deplesi, walaupun gas bumi cenderung meningkat. Untuk energi

baru dan terbarukan, meskipun Indonesia memiliki potensi beragam, namun pengelolaan dan

penggunaannya belum optimal. Berbagai potensi energi baru dan terbarukan tersebut,

antara lain: sumber energi nabati, gas, panas bumi, energi nulkir, energi surya, energi angin

dan energi laut.

Page 56: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

50

Untuk menyikapi ketergantungan minyak terhadap negara lain dan mengoptimalkan

potensi sumber energi nasional, konsep ketahanan energi menjadi sangat penting bagi

Indonesia. Untuk itu, Pemerintah telah menempuh sejumlah kebijakan untuk memperkuat

ketahanan energi yang bertumpu pada kebutuhan (demand side management), menekan

subsidi minyak bumi seminimal mungkin, pembaharuan kebijakan energi guna memperkuat

good-governance di sektor energi nasional dan memperkuat kerangka legislasi dan kebijakan

diversifikasi energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan serta energi alternatif.

1. Minyak Bumi

Dengan adanya kebijakan bahan bakar murah yaitu bahan bakar minyak yang

disubsidi membuat kegiatan perekonomian Indonesia sangat ditumpang oleh Bahan Bakar

Minyak (BBM) yang disubsidi. Beberapa upaya yang dilakukan agar merubah penggunaan

bahan bakar minyak bersubsidi menjadi pengguna bahan bakar minyak non subsidi atau

mengurangi ketergantungan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi sehingga beban

keuangan pemerintah serta upaya mendorong energI alternative lainnya sangat sulit

dilakukan. Hal ini terkait dengan paradikma yang berkembang dimasyarakat bahwa bahan

bakar minyak bersubsidi sebagai satu-satunya penyuplai kebutuhan bahan bakar. Pemikiran

tersebut menyebabkan beban subsidi bahan bakar tidak dapat tertanggulangi lagi oleh

Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional (APBN) sehingga pada akhirnya pemerintah

melakukan pengaturan volume bahan bakar minyak bersubsidi.

Kebijakan Stok Bahan Bakar Minyak. Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) terus

mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, saat ini kebutuhan

bahan bakar minyak nasional terus meningkat sekitar 8% per tahun. Posisi stok BBM

nasional hingga saat ini berkisar pada level 21 hari dan kebutuhan BBM Nasional saat ini rata

- rata 170.000 kilo liter per hari.

Kuota Bahan Bakar Bersubsidi (PSO). Dalam APBN-P 2012 jumlah volume jenis BBM

Tertentu (bersubsidi) ditetapkan sebesar 40,00 juta KL terdiri atas: Bensin Premium 24,41

juta KL; Minyak Tanah 1,70 juta KL; Minyak Solar 13,89 juta KL. Adanya menambah kuota

volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Tahun 2012 sebesar 4.040.000 KL (Empat Juta

Empat Puluh Ribu Kilo Liter) telah disetujui oleh DPR-RI, maka ditetapkan kembali Kuota

Volume Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Tahun 2012 oleh BPH Migas, sebagai berikut :

Page 57: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

51

Bensin Premium 27.807.150 juta KL; Minyak Tanah 1.200.000 juta KL; Minyak Solar

14.875.019 juta KL.

Gambar 2. Realisasi Pemakaian Bakar Minyak bersubsidi

Realisasi Kuota BBM Bersubsidi. Data konsumsi Jenis BBM Tertentu tahun 2012

telah mengalami over kuota terhadap kuota APBN-P 2012 sebesar 109,5 %, sehingga

diperkirakan kebutuhan BBM bersubsidi sampai akhir tahun 2012 bisa mencapai 45 Juta KL.

Memperhatikan peningkatan pemakaian bahan bakar minyak subsidi (BBM Jenis

Tertentu), maka untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun 2012, Pemerintah

mengupayakan untuk penambahan sebesar 4,04 Juta KL sehingga total volume BBM subsidi

tahun 2012 adalah sebesar 44.04 Juta KL.

Kuota volume masing masing Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang distribusikan

oleh PT Pertamina untuk seluruh wilayah Indonesia berdasarkan penyesuaian APBN-P Tahun

2012 adalah 43.882.169 KL dengan rincian : Bensin Premium : 27.807.150 KL; Minyak Tanah

: 1.200.000 KL; Minyak Solar : 14.875.019 KL.

Sampai dengan akhir November tahun 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi

dibandingkan dengan kuota APBN-P Penyesuaian tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Ket :*) Bulan September 2012

Page 58: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

52

a) Premium

Kuota APBN-P Penyesuaian 2012 : 27.807.150 KL

Realisasi Penyaluran s/d tanggal 24 Nov 2012 : 25.262.926 KL (90.8% kuota)

Potensi over kuota s/d 31 Des 2012 : 401.527 KL (101.4% kuota)

b) Minyak Tanah

Kuota APBN-P Penyesuaian 2012 : 1.200.000 KL

Realisasi Penyaluran s/d tanggal 24 Nov 2012 : 1.065.982 KL (88.8% kuota)

Tidak berpotensi over kuota

c) Solar

Kuota APBN-P Penyesuaian 2012 : 14.875.019 KL

Realisasi Penyaluran s/d tanggal 24 Nov 2012 : 13.910.077 KL (93.5 % kuota)

Potensi over kuota s/d 31 Des 2012 : 827.571 KL (105.5 % kuota)

Dari gambaran realisasi tersebut di atas maka diusulkan penambahan 1,2 Juta KL

dengan perincian Premium/Biopremium sebesar 0,5 juta KL, dan minyak Solar/Biosolar

sebesar 0,73 juta KL kepada DPR, dengan pendanaan untuk tambahan kuota tersebut

bersumber dari penyisiran anggaran K/L TA 2013 yang tidak dipakai sehingga defisit APBN

tidak melebihi 3 %.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terjadinya peningkatan konsumsi bahan

bakar minyak bersubsidi disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan bermotor pada

jenis sepeda motor dan Kendaraan Roda Empat dengan rata rata kenaikan 8 % per tahun.

Disamping adanya peningkatan jumlah kendaraan, perbedaan harga yang cukup

signifikan menyebabkan pengguna bahan bakar minyak bersubsidi enggan menggunakan

bahan bakar minyak non subsidi sesuai dengan anjuran dari pemerintah.

2. Gas

Kebutuhan gas di Indonesia terus meningkat, karena gas bumi merupakan salah satu

sumber energy alternative yang memiliki potensi besar. Di sisi lain, pasokan gas bumi

cenderung belum dapat memenuhi kebutuhannya disebabkan karena sumber gas yang besar

berada jauh dari konsumen dan telah terikat jangka panjang dengan luar negeri.

Keterbatasan infrastruktur baik pipa maupun terminal penerima LNG menyebabkan potensi

gas belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna dalam negeri.

Page 59: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

53

Pemenuhan Gas Untuk PLN

Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTG/PLTGU) yang dikelola PT PLN melalui anak

Perusahaan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) meliputi PLTGU Muara Karang, PLTGU/PLTG

Muara Tawar, PLTGU Gresik dan PT Indonesia Power meliputi PLTGU Tanjung Priok, PLTGU

Tambak Lorok, PLTGU Grati dan PLTGU Belawan belum dapat terpenuhi seluruh kebutuhan

gasnya. Total kebutuhan gas PLN tahun 2012 yang sebesar 1.602 bbtud hanya terpenuhi

sebesar 1,193 bbtud. Dalam rangka memenuhi kebuthan gas untuk PLN, telah dilakukan

pembangunan FSRU Teluk Jakarta pada tahun 2011 oleh PT Nusantara Regas dengan

pelaksana Golar Energy sumber gas dari LNG Bontang sebesar 200 bbtud dan telah

beroperasi bulan April 2012 untuk pemenuhan pasokan gas PLN Muara Tawar.

Untuk PLN Batam rencananya akan mendapat gas dari Natuna kurang lebih 75

mmscfd yang seluruhnya untuk memenuhi energy primer pembangkit listrik di Provinsi

Kepulauan Riau (Kepri). PT. PLN Batam dan PT. Universal Batam Energy secara terpisah telah

menandatangani gas sales Agreement (GSA) dengan Primer Oil West Natuna tahun 2008.

Sesuai GSA tersebut, PLN Batam dan PT UBE berkewajiban membangun fasilitas transportasi

gas delivery point di Pulau Batam ke lokasi fasilitas pembangkit. Pemerintah Provinsi Kepri

telah memberikan rekomendasi izin penetapan lokasi rencana kegiatan pembangunan

fasilitas Pemping Seksi I di Pulau Pemping, yang telah dikeluarkan tanggal 27 September

2012. Status saat ini pembangunan infrastruktur pipa dalam proses, dan direncanakan gas in

dapat terlaksana akhir tahun 2013.

Gambar 3. Produksi dan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2007-2012

Sumber : Kementerian ESDM

Pemenuhan Gas untuk Pupuk

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Produksi (MMSCFD) 7.283 7.460 7.962 8.857 8.415 8.557

Produksi (MBOEPD) 1.256 1.286 1.373 1.527 1.451 1.475

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

MB

OEP

D M

MSC

FD

Page 60: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

54

Gas PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Untuk tahun 2012 pasokan gas untuk PT. PIM

terpasok sebanyak 7 kargo LNG dari swap Bontang untuk pengoprasian 1 unit pabrik. Untuk

tahun 2013 dan 2014 membutuhkan pasokan gas sekitar 12 kargo LNG pertahun untuk

pengoprasian 2 unit pabrik yang rencananya akan dipasok dari Blok A, namun untuk tahun

2013 pasokan gas untuk PIM belum ada kepastian dikarenakan Blok A baru akan produksi

tahun 2014.

Gas Pupuk Kaltim (PKT). PT Pupuk Kaltim memiliki 5 buah pabrik Urea dengan

kapasitas total 2,98 juta ton dan 4 buah pabrik Amoniak dengan kapasitas total 1,85 juta ton

per tahun. Kebutuhan gas untuk PKT 1 , PKT 2, PKT 3, PKT 4 adalah sebesar 285 mmscfd,

sejauh ini pasokan gas berasal dari KKKS Total, Inpex, Vico dan Chevron yang disuplai melalui

GSA jangka panjang tidak menghadapi kendala. Sejalan dengan program revitalisasi maka

Pabrik Kaltim 1 yang telah berusia tua (dibangun tahun 1984) akan digantikan menjadi PKT 5

yang akan beroperasi pada tahun 2014. Kebutuhan gas bumi khusus untuk PKT 5 adalah

sebesar 85 mmscfd dimana untuk utilitasnya menggunakan batubara.

Pemenuhan Gas untuk Transportasi

Permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan BBG untuk transportasi adalah belum

adanya road map pemanfaatan BBG untuk transportasi yang komprehensif. Untuk mengatasi

kendala yang ada, pada bulan Juni 2012 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 64

Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas

untuk Transportasi Jalan. Perpres tersebut menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya

sampai akhir 2013, pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) menyediakan dan

mendistribusikan BBG jenis "compressed natural gas" (CNG).

Infrastruktur Gas

Untuk mengatasi kendala pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri maka pemerintah

telah memutuskan untuk membangun infrastruktur penerima LNG yaitu LNG receiving

terminal. Tiga buah LNG receiving terminal akan dibangun di Jawa bagian Barat, Sumatra

Utara, dan Jawa Tengah. Pembangunan tiga receiving terminal tesebut diharapkan dapat

memenuhi pasokan gas di Pulau Jawa dan Sumatera khususnya pasokan gas untuk PLN,

Pabrik Pupuk dan Industri.

Page 61: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

55

Infrastruktur FSRU Jabar. Operasional Floating Storage Regasification Terminal (FSRU)

di Jawa Barat/Teluk Jakarta akan dilaksanakan oleh PT Nusantara Regas (JV antara PT PGN 40

% dan PT Pertamina 60 %) dengan kapasitas 3 MTPA (400 mmscfd). Untuk tahap pertama gas

yang akan disuplai dari blok Mahakam sebesar 200 mmscfd setara dengan kapasitas 1,5

MTPA selanjutnya dipakai untuk memenuhi kekurangan gas PLTGU Muara Karang dan PLTGU

Tanjung Priok.

Infrastruktur FSRU Belawan. Untuk memenuhi shortage kebutuhan industri dan listrik

pembangunan FSRU di Sumatera Utara akan dilaksanakan oleh PT PGN dengan sumber

pasokan gas dari kilang LNG Tangguh. Kapasitas FSRU direncanakan 1.8 MTPA atau setara 240

mmscfd dengan target penyelesaian kuartal ketiga 2013. Permasalahan pembangunan FSRU

di Sumut adalah kepastian sumber gas dari Tangguh serta pembelian gas dari PLN termasuk

sejumlah 28 perijinan. PLN telah setuju untuk membeli gas sebanyak 140 mmscfd. Proses

negosiasi dengan LNG SPA dengan BP Tangguh dan pemasok potensial lainnya juga sedang

berlangsung, sementara proses pelelangan untuk FSRU Provider juga telah selesai dengan

pelaksana kontraktor Hoegh LNG. Namun hasil keputusan rapat di Kantor Wakil Presiden

pada tanggal 13 Maret 2012 pembangunan FSRU Belawan dipindah ke Lampung.

Infrastruktur FSRU Jawa Tengah & Pipanisasi Transjawa. Semula, Pertamina selaku

pelaksana proyek FSRU Jateng, memutuskan untuk menghentikan rencana pembangunan

FSRU tersebut dengann alasan rencana pemerintah merelokasi FSRU Belawan ke Lampung

membuat FSRU Jateng sudah tidak layak lagi. Namun hasil rapat Wapres tanggal 2 Agustus

memutuskan bahwa pembangunan proyek Terminal FSRU Jateng oleh Pertamina harus

dilanjutkan kembali. Kementerian ESDM mendorong proyek FSRU dipercepat rampung pada

kuartal keempat 2014.

3. Pertambangan Umum

Sumber daya mineral dan batubara Indonesia walaupun prospektif tetapi terbatas.

Eksplorasi Sumber daya mineral terus diusahakan untuk mengetahui dan menambah jumlah

cadangannya. Begitu juga dengan produksi terutama tembaga, emas, perak, timah, nikel,

besi, bauksit terus meningkat. Produksi mineral terutama dilakukan oleh perusahaan Kontrak

Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Untuk sumber daya batubara saat ini 105,2

miliar ton (MT) yang diantaranya cadangan sebesar 21,13 MT. Untuk tahun 2012

Page 62: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

56

direncanakan produksi batubara Indonesia sebesar 332 juta ton dan terus meningkat setiap

tahun. Kebutuhan batubara dalam negeri saat ini sebesar 24% dari produksi, selebihnya

sebesar 76% untuk ekspor. Produksi batubara berasal dari BUMN sebesar 4%, PKP2B sebesar

77%, dan KP/IUP sebesar 19%.

Gambar 4 : Perkiraan Produksi dan DMO

Sumber : Kementerian ESDM

Rancangan Inpres tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui

Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri

Untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral dan batubara dan sesuai dengan

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, bahwa

pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara harus dilakukan di dalam negeri, tidak

boleh diekspor dalam bentuk bijih. Perusahaan tambang yang telah ada sebelum undang-

undang tersebut diberi waktu sampai dengan 2014 sudah harus melakukan pengolahan dan

pemurnian di dalam negeri.

Sebagai gambaran, ekspor bijih mineral pada bebrapa tahun terakhir meningkat

dengan pesat yang berdampak pada tidak berkembangnya industri pengolahan mineral di

Rencana Produksi;

2011; 326,65

Rencana Produksi; 2012; 332

DMO; 2011; 78,97

DMO; 2012; 82

Perkiraan Produksi dan Konsumsi Batubara Nasional (juta ton)

Rencana Produksi

DMO

Page 63: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

57

dalam negeri. Ekspor biji nikel periode 2008-2011 meningkat 8 kali (+ 4 jt ton menjadi 33 jt

ton); biji/pasir besi meningkat 7 kali (kurang 2 jt ton menjadi 13 jt ton); dan biji tembaga

meningkat 11 kali (+1 ribu ton menjadi 14 ribu ton); biji bauksit meningkat 5 kali (+ 8 jt ton

menjadi 40 jt ton).

Sebagai implementasi dari kewajiban meningkatkan nilai tambah mineral sesuai

dengan amanat dari UU No 4 Tahun 2009 maka dikeluarkan Permen ESDM No 7 Tahun 2012

tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian

Mineral. Di dalam Peraturan Menteri tersebut diatur bahwa perusahaan pertambangan tidak

boleh lagi mengekspor bijih mineral ke luar negeri, baik bijih mineral logam maupun bukan

logam. Bijih mineral harus dinaikan nilai tambahnya melalui pengolahan dan pemurnian. Dari

jenis mineral logam ada 14 jenis mineral logam yang diatur, diantaranya adalah emas, perak,

tembaga, timah, besi, nikel, timbal, aluminium, kromium, molibdenum dan platina.

Munculnya permasalahan dari penerapan Permen ESDM No 7 Tahun 2012 tersebut maka

dilakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang

memutuskan dilakukan revisi terhadap Pemen ESDM No 7 tahun 2012, sehingga

dikeluarkanlah Permen ESDM No 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah

Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian.

Dalam rangka mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian

mineral di dalam negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ditugaskan oleh

Presiden untuk menyusun Rancangan Instruksi Presiden mengenai Percepatan Pembangunan

Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009), ketentuan dalam pasal Kontrak Karya

(KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan

(renegosiasi). Untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tersebut maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang

Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara,

dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai Ketuanya.

Page 64: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

58

beberapa isu strategis yang akan disesuai dalam Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara. Isu strategis tersebut yaitu : Luas wilayah,

Perpanjangan jangka waktu kontrak, Penerimaan negara/royalti, Kewajiban melakukan

pengolahan dan pemurnian, Kewajiban untuk divestasi, Kewajiban penggunaan barang dan

jasa pertambangan dalam negeri

Kemajuan renegosiasi KK dan PKP2B yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2012,

menghasilkan kesepakatan antara pemerintah dengan perusahaan pemegang KK yaitu :

Setuju seluruhnya dan siap ditandatangani : 2 perusahaan; Setuju sebagian : 30 perusahaan;

Belum setuju seluruhnya : 5 perusahaan. Sedangkan dengan perusahaan pemegang PKP2B

yaitu : Setuju seluruhnya dan siap ditandatangani : 9 perusahaan;Setuju sebagian : 65

perusahaan.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pertambangan Mineral dan Batubara ternyata masih dianggap kurang berkeadilan,

berkesimbangan, dan kurang memiliki kepastian hukum. Beberapa hal aturan pokok yang

direvisi antara lain : Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Tentang Wilayah Izin

Usaha Pertambangan (WIUP), Tentang Divestasi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

4. Energi dan Ketenagalistrikan

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap I dan II

(Fast Track Program, FTP I dan II) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi

kekurangan pasokan tenaga listrik guna menopang kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan

ekonomi tetap dapat dipertahankan.

Program 10.000 MW Tahap I (FTP I) terdiri dari 35 proyek (total kapasitas 9.911 MW),

dengan rincian Indonesia bagian Barat sebanyak 11 Proyek (1.586 MW), Indonesia bagian

Timur sebanyak 14 proyek (835 MW), dan Jawa-Bali sebanyak 10 proyek (7.490 MW). Dari ke-

35 proyek FTP I, sampai dengan Oktober 2012 telah terealisasi/terlaksana pembangunan- nya

sebesar 4.450 atau 45%, dan pada bulan November dan Desember 2012 realisasinya akan

Page 65: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

59

bertambah sebesar 421 MW. Direncanakan, realisasi program FTP I akan ber-tambah sebesar

3.269,5 MW pada 2013, dan sebesar 1.736,5 MW pada 2014. Proyek FTP I yang sudah

beroperasi adalah sebanyak 6 proyek di Jawa-Bali. Kemudian, proyek 10.000 MW / FTP I yang

ditargetkan beroperasi komersial pada November 2012-Desember 2012 adalah sebanyak 7

proyek (421 MW), berlokasi di Indonesia bagian Barat (114 MW) dan Indonesia bagian Timur

(307 MW),

Program 10.000 MW Tahap II (FTP II) terdiri dari 98 proyek (total kapasitas 10.047

MW), dengan rincian sebanyak 26 proyek (3.757 MW) dilaksanakan oleh PT PLN (Persero),

dan sebanyak 72 proyek (6.290 MW) dilaksanakan oleh Independent Power Producer (IPP).

Sumber energi yang digunakan pada program 10.000 MW Tahap II lebih banyak

menggunakan energi terbarukan, dengan rincian, panas bumi (49%), batubara (30%) tenaga

air (17%), PLTGB (3%), dan PLTG (1%). Sedangkan untuk program 10.000 MW Tahap I

keseluruhannya menggunakan batubara. Berbeda dengan program FTP I, program FTP II

dilaksanakan tidak hanya oleh PLN tetapi juga oleh sektor swasta (Independent Power

Producer/IPP).

Status Program 10.000 MW Tahap II sampai saat ini adalah : Proyek PLTGB Tanjung

Batu 8 MW yang direncanakan COD tahun 2013 dibatalkan, untuk dikeluarkan dari daftar

proyek FTP II – PLN), karena sistem Tanjung Batu (Pulau Kondur) akan dipasok dari Tanjung

Balai Karimun melalui kabel laut; Tiga proyek dengan total kapasitas 77 MW yaitu PLTU

Melak, PLTU Ketapang, dan PLTU Bau-bau berpotensi mengalami kemunduran jadwal COD

dari semula direncanakan pada 2013 mundur menjadi 2014 s.d. 2015; Dua proyek

Independent Power Producer (IPP) yaitu PLTU Nunukan 2x7 MW dibatalkan atau dikeluarkan

dari daftar proyek FTP II – IPP, karena sedang dibangun PLTMG Sembakung 8 MW bertahap

menjadi 18 MW dengan kabel laut, memanfaatkan sumber gas dari lapangan Sembakung dan

Sebuku Kaltim, dan satu lagi, PLTA Simpang Aur 23 MW total, proses pengadaan dihentikan

karena potensi air hasil FS tidak sesuai dengan keekonomian kapasitas yang diusulkan

pengembang; Tiga proyek IPP yaitu PLTU Tanjung Pinang 2x15 MW, PLTU Luwuk 2x10 MW,

dan PLTU Sumbawa 2x 10 MW diusulkan diubah dari proyek FTP II – IPP ke proyek FTP II –

PLN, dengan harapan proyek dapat selesai lebih cepat.

Tarif Tenaga Listrik

Page 66: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

60

Tarif tenaga listrik (TTL) merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka

memasok kebutuhan energi listrik untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan menjamin

kualitas yang baik dalam rangka menggerakkan roda perekono-mian Indonesia. TTL yang ada

saat ini tidak ekonomis yang berakibat membengkaknya beban APBN untuk subsidi listrik.

Masalahnya, biaya pokok produksi (BPP) listrik lebih besar dari harga penjualan

tenaga listrik. Di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk memberi subsidi, hal ini

akan berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk sektor lainnya, sehingga akan

menghambat pertumbuhan sektor yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan solusi atas masalah BPP listrik itu, telah dilakukan Rakor Menko

Perekonomian pada 23 Februari 2012 dengan hasil : disepakatinya rencana kenaikan tarif

dasar listrik (TDL) atau kenaikan TTL akan dilakukan secara bertahap, sesuai Road Map

kenaikan listrik.

Pemerintah berencana untuk melakukan penyesuaian TTL dengan kenaikan 15% pada

2013. Penyesuaian TTL tersebut telah dibahas dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan

Komisi VII DPR-RI tentang Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam

RUU APBN TA 2013 pada tanggal 17 September 2012.

Komisi VII DPR RI menyetujui usulan dari pemerintah mengenai subsidi sektor

kelistrikan sebesar Rp 78,63 triliun dengan penyesuaian tarif tenaga listrik (TTL) untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan pening-katan rasio elektrifikasi serta tidak

membebani kepada rakyat kecil yaitu para pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. Dengan

kenaikan TTL sebesar 15% pada 2013, dibutuhkan subsidi tahun berjalan sebesar Rp 78,63

triliun. Apabila tidak dinaikkan diperlukan Rp 93,52 triliun. Artinya, mendapat penghematan

anggaran sebesar Rp 14,89 triliun jika kenaikan TTL 15% dilakukan. Penerima subsidi

terbesar adalah dua golongan, yaitu R1/450 VA dan R1/900 VA (total: 39.180.800 pelang-

gan) yang mencapai 53,1% (Rp 41,76 triliun) dari kebutuhan subsidi listrik tahun 2013. Para

pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA berjumlah 40,8 juta atau 75% dari total pelanggan se

Indonesia. Untuk pelanggan I3 dan I4 tidak akan mengalami kenaikan lebih dari 15%;

5. Extractive Industries Tranparency Initiative (EITI)

Page 67: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

61

Perkembangan kegiatan EITI Indonesia saat ini berfokus pada penyusunan laporan

pertama dan mengomunikasikan transparansi industri ekstraktif ini seluas-luasnya kepada

pemangku kepentingan. Secara umum, kemajuan cukup baik meskipun diwarnai dengan

berbagai keterlambatan. Hal ini dapat dimaklumi karena pelaksanaan EITI ini memang baru

untuk pertama kalinya. Kegiatan seperti pengadaan serta administrasi menjadi perhatian

utama untuk mengejar kemajuan.

Salah satu bagian dari penyusunan laporan adalah mengumpulkan hasil isian formulir

pelaporan dari industri dan instansi pemerintah. Hingga saat ini, telah terkumpul sebanyak

126 formulir dari total 129 unit produksi migas dan pertambangan yang harus

mengumpulkan. Tiga yang tak mengembalikan terdiri dari 2 perusahaan timah yang telah

tutup dan 1 perusahaan IUP batubara di Kalimantan Timur. Di samping unit produksi, ada 27

mitra kontraktor migas (dari total 100) yang belum mengirim laporan.

Dari instansi Pemerintah Pusat, 5 dari 6 instansi telah mengembalikan laporannya,

yaitu (dahulu) BPMIGAS, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Ditjen Anggaran, dan Ditjen

Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang dalam proses mengisi

formulir pelaporan mereka. Hal ini karena data yang diisi oleh Ditjen Pajak tergantung pada

pengumpulan lembar otorisasi untuk membuka data pajak dari perusahaan mineral dan

batubara. Sebagian besar dari seluruh perusahaan wajib lapor telah memberikan lembar

otorisasi pada saat mengirimkan laporan, tetapi sebagian lagi tidak mengirimkan. Hingga saat

ini masih terdapat 6 perusahaan yang belum memberikan lembar otorisasi. Batas waktu

pengembalian lembar otorisasi yaitu 19 November 2012.

Bersamaan dengan kegiatan itu, dilaksanakan proses pengadaan rekonsiliator.

Rekonsiliator independen adalah salah satu syarat untuk memproduksi laporan yang

berkualitas. Proses ini telah dimulai sejak pertengahan tahun ini. Namun terjadi

keterlambatan di mana salah satu penyebab keterlambatan adalah surat persetujuan (NO

Objection Letter) dari Bank Dunia untuk setiap tahapan pengadaan yang berdampak pada

lambatnya proses administrasi. Pada saat ini proses pengadaan telah selesai dan telah

ditetapkan pemenangnya dan telah memulai pekerjaan penyusunan laporan rekonsiliasi.

Tahap berikutnya adalah validasi, validasi pada intinya adalah mekanisme evaluasi

dari pihak luar secara independen. Validasi ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian

secara menyeluruh atas semua stakeholder mengenai apakah pelaksanaan EITI telah

Page 68: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

62

konsisten dengan Prinsip dan Kriteria EITI. Laporan validasi akan berisi tentang pembelajaran

(lesson learned), informasi tentang permasalahan dan input yang dinyatakan oleh

stakeholder, dan rekomendasi untuk pelaksanaan EITI di masa depan.

Pelaksanaan validasi dilakukan oleh perusahaan Validator yaitu perusahaan yang

memiliki sertifikasi khusus yang dikeluarkan oleh Sekretariat Internasional EITI untuk

melakukan validasi. Validator akan diseleksi melalu proses lelang yang berlaku di Indonesia.

Pembiayaan berasal dari APBN dengan perkiraan biaya sebesar USD 70 ribu. Proses validasi

akan mengikuti persyaratan sesuai Peraturan EITI tahun 2011 yang dilakukan secara

konsultatif antara validator dengan Tim Pelaksana dan Dewan EITI.

Pada saat ini sedang proses pengadaan validator dan dijadwalkan selesai pada bulan

Februari 2013, sedang pelaksanaan validasi direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari

hingga April 2013, di mana Laporan Validasi harus diserahkan kepada Dewan EITI pada bulan

April 2013.

Page 69: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

63

c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi

Kinerja %

Ket

Peningkatan aksebilitas dan konektivitas

Pembangunan fisik baru dan peningkatan kapasitas jalan nasional (termasuk jalan tol dan jalan strategis nasional)

4.360 Km 2.813 km 65 % Data per Sept 2012

Pembangunan fisik baru panjang jalur kereta api termasuk jalur ganda

210 Km 291 km 139%

Persentase rumah tangga yang terlayani broad band (internet berkecepatan tinggi)

10% 11 km 110%

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk

mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting

sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan

pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur

seperti sarana transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Infrastruktur transportasi

berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang

mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Sarana dan prasarana

lainnya seperti telekomunikasi, listrik, dan air juga merupakan elemen sangat penting dalam

proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

Page 70: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

64

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,7

persen. Untuk mencapai target tersebut maka infrastruktur harus didorong agar bisa

menstimulasi iklim usaha dan tidak menimbulkan hambatan dalam distribusi barang,

diperkirakan sekitar Rp 1,400 trilliun dibutuhkan untuk investasi sektor infrastruktur selama

periode 2010-2014.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, yaitu terwujudnya implementasi program kerja utama dimana salah satunya

percepatan pembangunan infrastruktur, dimana pelaksanaannya telah dilakukan beberapa

kegiatan antara lain melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang.

Pada tahun 2012 telah ditetapkan 4 Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi yaitu Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Barat, sehingga total Perda

RTRW Propoinsi sebanyak 14 telah ditetapkan. Selanjutnya telah diselesaikannya 137 dari

total 398 RTRW Kabupaten dan 36 dari total 93 RTRW Kota. Masih ada 19 Provinsi, 196

Kabupaten dan 37 Kota yang belum menetapkan Perda RTRW.

Pada tahun 2012, dilakukan kegiatan paduserasi yang dilaksanakan dalam rangka

usulan perubahan kawasan hutan dan telah menyelesaikan kajian terpadu terhadap sepuluh

provinsi berikut yaitu: Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera

Utara, Sumatera Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Dari

kesepuluh provinsi tersebut, baru Maluku Utara yang telah mendapatkan persetujuan

Substansi Kehutanan. Sementara Aceh dan Papua Barat masih dalam proses pembahasan dan

kajian tim terpadu.

Banyaknya persoalan kehutanan dalam proses penyelesaian Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), mengakibatkan terhambat proses penyelesaian Perda RTRW

Propinsi/Kabupaten/Kota. Dalam rangka mempercepat penyelesain perda RTRW tersebut

maka pada tahun 2012 telah diselesaikan draft Mekanisme Percepatan Penyelesaian Perda

RTRW Propinsi terkait kehutanan (Holding Zone) berupa Raperpres dan peraturan

pelaksanaannya berupa SKB Tiga Menteri (Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan

Menteria Dalam Negeri)

Regulasi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena

secara nasional berpengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan

Page 71: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

65

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah di

dalamnya yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Di dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan 76 KSN yang memiliki kepentingan

ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi

tinggi, serta pertahanan dan keamanan. KSN ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Presiden. Hingga saat ini, telah ditetapkan 4 (empat) Perpres RTR KSN Perkotaan yaitu RTR

Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008), Sarbagita (Perpres 45/2011), Mamminasata (Perpres

55/2011) dan Mebidangro (Perpres 62/2011). Sedangkan untuk Rencana Tata Ruang

Pulau/Kepulauan Pada tahun 2012 telah ditetapkan 3 Peraturan Presiden RTR Pulau, yaitu

Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan,

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Jawa-Bali

dan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau

Sumatera.

Selanjutnya, telah dilakukan beberapa pembahasan Raperpres KSN dan

Pulau/Kepulauan di BKPRN, antara lain :Raperpres RTR KSN Taman Nasional Gunung Merapi;

Raperpres RTR KSN Danau Toba; Raperpres RTR KSN Kawasan Borobudur dan Sekitarnya;

Raperpres RTR KSN Perbatasan Kalimantan;Raperpres RTR KSN Perbatasan Maluku Utara dan

Papua Barat; Raperpres RTR KSN Perbatasan Papua; Raperpres RTR KSN Perbatasan Nusa

Tenggara Timur; Raperpres RTR KSN Perbatasan Maluku; Raperpres RTR Pulau Papua;

Raperpres RTR Pulau Nusa Tenggara; dan Raperpres RTR Kepulauan Maluku.

Terlaksananya Penyelesaian Konflik Rencana Pemanfaatan Ruang. Berdasarkan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. PER-02/M.EKON/10/2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja BKPRN, maka dibentuk Kelompok Kerja Bidang Koordinasi

Penyelesaian Sengketa dan Konflik (Pokja IV BKPRN), yang bertugas membantu Tim Pelaksana

dalam koordinasi penyelesaian sengketa dan konflik penataan ruang. Untuk itu, melalui

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN No.

339/KPTS/M/2012 menunjuk Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pokja IV BKPRN. Pada

tahun 2012 ini telah dilakukan pembahasan konflik pemanfaatan ruang, yaitu :

Page 72: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

66

Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan,

Komersil dan Industri di Kecamatan Tigaraksa dan Balaraja Terkait Zone B6 dan P5 Perpres

No. 54 Tahun 2008 di Kabupaten Tangerang, Banten;

Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perumahan dan

Pariwisata Terkait Zona B6 dan P5 Perpres No. 54 Tahun 2008 di Kabupaten Tangerang,

Banten;

Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Perubahan Rekomendasi Pemanfaatan

Ruang Kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Terkait Regulasi Perpres No. 54 Tahun

2008 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Rencana Pembangunan PLTU Di Taman Wisata

Alam Laut Daerah Ujungnegoro-Roban Terkait PP No. 26 Tahun 2008 di Kabupaten Batang,

Jawa Tengah;

Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam RTRW Kabupaten Kebumen Sehubungan dengan

Pertanahan; dan Pembahasan Rencana Pembangunan Bali International Park (BIP).

Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Pengembangan Wilayah. Kegiatan 3rd Steering

Committee dan Pengesahan Strategic Plan Jabodetabek Metropolitan Priority Area (MPA).

Pertemuan Steering Committee ke-3 dilaksanakan di Kota Tokyo pada bulan Oktober 2012

guna membahas dan menyepakati materi final yang meliputi isu-isu ekonomi, investasi dan

perdagangan yang menjadi kepentingan bersama. Disepakati pula adanya Strategic Plan dan

5 proyek flagship dalam pengembangan Jabodetabek MPA. Kesepakatan pembangunan

infrastruktur kawasan Jabodetabek adalah program MPA senilai Rp 410 T atau 3,4 T Yen,

dimana 55 persennya dibiayai oleh swasta dan sisanya akan dilakukan dengan skema Public

Private Partnership (PPP), APBN dan mekanisme lain. Dalam Program MPA Jabodetabek,

telah ditetapkan 45 Priority Projects, 17 Fast Track Projects dan 5 calon Flagship Project,

yaitu: Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) baik North South maupun East West; Development of

a New International Cilamaya Port; Pembangunan Third Runway Soekarno-Hatta

International Airport; Pengembangan New Academic Research Cluster dan Pembangunan

Sewerage System in DKI Jakarta.

Hasil pemantauan dan Evaluasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(KPBPB) Batam dan Sabang.

Page 73: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

67

Penyusunan RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pelabuhan dan Bandar Udara

pada KPBPB Batam; penyusunan RPP Perubahan Wilayah KPBPB Batam; serta perencanaan

Batam menjadi logistic base industri migas. Beberapa point sebagai hasil kegiatan tersebut

adalah;

Sebelum usulan pengembangan wilayah disampaikan kepada Dewan Nasional, maka

beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain; dukungan politik dari Pemkot, BP Batam dan

DPRD; investor kunci dan business plan; master plan; kajian-kajian yang pernah dikerjakan;

dan peta lokasi. Nantinya rapat Dewan Nasional akan menetapkan kebijakannya, jika diterima

oleh Dewan Nasional maka akan ditindak lanjuti ke Presiden ijin prakarsa untuk perubahan PP

No. 5 tahun 2011. Jika nantinya Presiden menyetujui akan ditindaklanjuti lagi sesuai dengan

mekanisme yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 mengenai Tata Cara Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Terkait penyusunan RPP Pelabuhan dan Bandara, Kantor Menko menjadi pemrakarsa

dan dengan demikian rumusannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. RPP ini akan

tetap mengacu pada PP 47/2009 tentang kebandar udaraan dan PP 61/2009 terkait

kepelabuhanan serta UU 36/2000 tentang KPBPB.

Terkait Pengembangan Batam sebagai logistic base akan coba di koordinasikan

terkait usulan perubahan pada PMK 135/PMK.06/2009 pasal 5 yakni barang-barang yang

masuk batam belum bmn dan jika DPIL baru terhitung BMN.

KPBPB Sabang melakukan pengembangan mengacu pada business masterplan KPBPB

Sabang, dalam tahapan pembangunan infrastruktur. Total anggaran operasional BP KPBPB

Sabang bernilai Rp 392,2 M, dengan rincian 75% dari APBN dan 25% dari APBD Provinsi Aceh.

Kegiatan pembangunan infrastruktur pada tahun 2013 sedang difokuskan saat ini adalah

pembangunan pelabuhan di teluk Sabang dan infrastruktur pendukungnya seperti jalan akses

dan dermaga container. Pada bulan Desember 2012, telah ada tiga kapal pesiar yang singgah

di Sabang. Oleh karena itu sedang dipertimbangkan juga untuk mengembangkan industri-

industri pariwisata serta pendukungnya. Sektor industri di kawasan Sabang hanya diberikan

alokasi lahan sebesar 5 Ha dengan prioritas utama adalah industri perikanan. Hal ini

dikarenakan untuk menjaga kawasan hutan di P. Weh sebagai kawasan hijau.

Sementara untuk capaian Sekretariat KP3EI Tahun 2012 meliputi : Sekretariat KP3EI

telah melakukan validasi/pemuktahiran data investasi sektor riil dan infrastruktur MP3EI

Page 74: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

68

bersama Tim Kerja Koridor Ekonomi dan Tim Kerja Konektivitas serta Tim Kerja Regulasi.

Berdasarkan kegiatan tersebut total investasi MP3EI mengalami peningkatan dari Rp. 4.012

Trilliun menjadi Rp. 4.934Triliun yang terdiri dari atas investasi sektor riil sebesar Rp. 2.557,5

Triliun, investasi pengembangan konektivitas/infrastruktur sebesar Rp.2.372,9 Triliun dan

investasi untuk SDM-IPTEK (biaya pelatihan) sebesar RP. 4.4 Triliun.

Untuk mempermudah faslitias penyediaan enabler dalam rangka percepatan

realisasi realisasi sektor riil, Sekretariat KP3EI telah mengembangkan Kawasan Perhatian

Investasi (KPI) yang tersebar di seluruh Koridor Ekonomi. Berdasarkan kegiatan tersebut,

telah diindikasikan sebanyak 151 KPI yang tersebar di seluruh Koridor Ekonomi dan 81 KPI

diantaranya adalah KPI Prioritas. Total investasi pada KPI prioritas mencapai 69% dari total

seluruh investasi MP3EI.

Sekretariat KP3EI dan Tim Kerja Koridor Ekonomi telah menyusun rencana aksi yang

berisi detail kegiatan yang akan dilakukan oleh K/L terkait upaya untuk menyelesaikan

masalah yang ada guna mempercepat realisasi investasi sektor riil maupun pembangunan

infrastruktur. Pelaksanaan dari rencana aksi akan di-monitor dan difasilitasi secara terus

menerus oleh KP3EI.

Rencana aksi tersebut juga akan memuat langkah-langkah dalam proses penyusunan

ataupun revisi terhadap beberapa peraturan, yang terdiri dari 3 UU, 21 Peraturan Pemerintah

(PP), 21 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Keputusan Presiden (Keppres), 1 Inpres dan 10

Peraturan Menteri atau Kepala Badan.

Pelaksanaan Groundbreaking proyek investasi sektor riil dan pembangunan

infrastruktur hingga Desember 2012 telah mencapai Rp. 624 Triliun (184 proyek) dengan

rincian Rp. 412 Triliun (111 Proyek) untuk Groundbreaking tahun 2011 dan Rp. 212 Triliun (73

proyek) untuk Groundbreaking tahun 2012.

Penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan tidak dapat dilakukan secara

sektoral namun harus terintegrasi dalam rencana tata ruang untuk menjamin keberlanjutan

Page 75: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

69

pengembangan kawasan perkotaan itu sendiri. Untuk itu telah diselenggarakan FGD di

Bandung, Makassar, Denpasar, dan Medan dengan maksud menyediakan sarana bagi semua

pihak untuk saling bertukar ide dan merumuskan rencana tindak lanjut ke depan dalam

rangka percepatan perbaikan sistem dan jaringan transportasi perkotaan.

Pembentukan OTJ dan penyusunan RITPJ merupakan bagian dari 20 Langkah

Penanganan Transportasi Jabodetabek. RPerpres OTJ dan RITPJ telah disampaikan kepada

Presiden dan hingga kini masih dilaksanakan kegiatan koordinasi dan harmonisasi dengan

berbagai Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait untuk dapat mempercepat

penetapannya.

Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa sampai dengan November

2012 sudah mencapai 65 %..

MRT Jakarta akan dibangun sepanjang 110.8 km, yang terdiri dari Koridor Selatan-

Utara (Koridor Lebak Bulus-Kampung Bandan) sepanjang 23.8 km dan Koridor Timur-Barat

sepanjang 87 km. Pembangunan MRT dimulai dengan Koridor Selatan-Utara tahap pertama,

yaitu jalur Lebak Bulus-Bundaran HI. Pembangunannya sampai saat ini belum dapat

dilaksanakan karena masih dilakukan pembahasan terkait komposisi pembebanan pinjaman

antara Pempus dan Pemprov DKI Jakarta. Untuk MRT Koridor Timur-Barat masih dalam tahap

kajian skema pembiayaan dan pemilihan financial arrangement antara Pempus dan Pemda

dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

Perpres 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis

Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, terbit pada bulan

Maret 2012. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2012, ditetapkan Permenhub Nomor PM

67/2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara, sebagai pedoman dalam perhitungan IMO.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT

Pelindo II (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan

Tanjung Priok. PT Pelindo II (Persero) telah melakukan lelang konstruksi yang dimenangkan

oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero). Saat ini PT Pelindo II (Persero) sedang

menunggu izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar ground breaking dapat

dilaksanakan.

Page 76: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

70

Peraturan Presiden RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan

Transportasi (KNKT) ditandatangani oleh Presiden RI tanggal 5 Januari 2012. Dalam

melaksanakan tugasnya, KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan. Untuk

melanjutkan proses pembentukan panitia KNKT, maka telah ditandatangani Keputusan

Presiden RI Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota

Keselamatan Transportasi. Sampai saat ini telah terdapat draft nama calon anggota Komite

Nasional Keselamatan Transportasi tetapi belum disahkan.

Pembahasan mengenai RPP Pengelolaan Pelabuhan Batam dan RPP Pengelolaan

Bandara Batam, telah disampaikan berupa Surat Menko Perekonomian kepada Presiden

untuk izin prakarsa.

Perkembangan sampai akhir 2012, diputuskan beberapa hal terkait permasalahan

pembangunan KSISS ini. Keputusan yang diambil tersebut antara lain adalah Pembangunan

KSISS akan tetap dilanjutkan, dan tetap terintegrasi dengan Kawasan, Pembangunan tidak

menggunakan APBN dan Inisiator harus dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan yang

dilakukan FS harus segera dilaksanakan. Jika semua permasalahan dapat diselesaikan pada

akhir 2012 ini, maka FS harus sudah mulai dilaksanakan pada awal 2013.

Terlaksananya koordinasi terkait kerjasama Indonesia-China. Untuk mendukung

kerjasama tersebut, maka dibentuklah Working Group on Indonesia-China Economic Trade

Five Year Cooperation Plan. Untuk itu dilakukan pembahasan Teknis Draft The Outline of Five

Year Economic and Trade Cooperation Program Between Indonesia-China.

Terlaksananya koordinasi terkait kerjasama Indonesia-Korea. Working Group on

Construction and Infrastructur adalah bentukan dari Joint Task Force. Working Group

membahas langkah-langkah untuk memfasilitasi proyek-proyek kerjasama yang sedang

berlangsung dan proyek-proyek baru yang diusulkan.

Page 77: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

71

d. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2012

Realisasi 2012

Kinerja %

Ket

Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (perbaikan peringkat penilaian investasi)

Meningkatnya jumlah daerah yang membentuk lembaga PTSP

477 di Provinsi, Kabupaten dan kota

468 di Provinsi,

Kabupaten dan kota

98 -

Meningkatnya jumlah daerah yang mendelegasikan kewenangannya kepada lembaga PTSP, khususnya untuk penyelesaian perizinan memulai usaha/starting business di daerah DKI dan Batam yang menjadi tujuan investasi

2 1 50% - Untuk di DKI Jakarta pelimpahan kewenangan terkendala karena adanya Perda yang memberikan kewenangan kepada dinas-dinas sehingga pelimpahan kewenangan oleh Gubernur tidak dapat dilakukan

- Untuk kota Batam pelimpahan kewenangan terkendala karena adanya proses perizinan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Batam dan Kota Batam

Meningkatnya jumlah PTSP didaerah yang dapat melakukan proses penyelesaian perizinan

17 hari >17 50% Belum terlaksananya proses perizinan memulai usaha/starting business dalam waktu 17 hari karena: (a)

Page 78: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

72

memulai usaha/starting business bidang investasi sesuai kesepakatan 4 (empat) Menteri dan Kepala BKPM selama 17 hari kerja

masih banyak kewenangan yang belum didelegasikan kepada PTSP sehingga proses perizinan tidak dapat dilakukan secara terintegrasi satu tempat pelayanan; (b) adanya salah satu komponen perizinan memulai usaha/starting business terkait dengan izin tenaga kerja yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen dimaksud

Meningkatnya peringkat Doing Business Indonesia pada tahun 2013 pada peringkat dibawah 100

75 129 58 Karena PTSP DKI Jakarta yang dijadikan barometer oleh IFC/World Bank dalam melakukan survey pemeringkatan pelayanan perizinan masih belum sesuai dengan target waktu 17 hari dan biaya perizinan masih mahal

Dalam rangka terwujudnya implementasi program kerja utama Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian, dimana salah satunya adalah Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim

Usaha, telah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sebagai berikut :

Page 79: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

73

1) Meningkatnya jumlah daerah yang membentuk lembaga PTSP dari target sebanyak 477

lembaga di Provinsi dan Kapupaten/kota telah tercapai sebayak 468 lembaga di Provinsi, dan

Kabupaten/Kota karena ada beberapa Kapupaten/kota yang belum membentuk lembaga

PTSP.

2) Meningkatnya jumlah daerah yang mendelegasikan kewenangannya kepada lembaga PTSP,

khususnya DKI Jakarta dan Batam, kedua wilayah tersebut belum dapat dilaksanakan secara

optimal, karena untuk DKI Jakarta pelimpahan kewenangan terkendala karena adanya Perda

yang memberikan kewenangan kepada dinas-dinas sehingga pelimpahan kewenangan oleh

Gumernur tidak dapat dilakukan.

3) Berkurangnya jumlah hari dalam pengurusan perijinan memulai usaha/starting business

paling lama 17 hari kerja, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang diatas 17 hari

kerja, belum terealisasinya starting business paling lama 17 hari kerja. Karena:

a. masih banyak kewenangan yang belum didlegasikan kepada PTSP sehingga proses

perizinan tidak dapat dilakukan secara terintegrasidatu tempat pelayanan;

b. adanya salah satu komponen perizinan memulai business terkait dengan izin tenaga

kerja yang seharusnya tidak termasuk dalam komponen dimaksud.

4) Meningkatnya Doing Business Indonesia pada tahun 2013 dibawah peringkat 100 atau target

pada posisi 75, namun ternyata peringkat doing business pada tahun 2012 menurun dari 126

menjadi peringkat 129, karena PTSP DKI yang barometer oleh IFC/World Bank dalam

melakukan survey pemeringkatan pelayanan perizinan masih belum sesuai dengan target

waktu 17 hari dan biaya perizinan masih mahal

5) Untuk Rekomendasi kebijakan industri dan perdagangan yang terimplementasikan dengan

target capaian IKU 85%, dan realisasi capaiannya 83%, sehingga diperoleh capaian kinerja

98%, hal tersebut dikarenakan :

a. belum seluruhnya ada unit pengelola pada kementerian/lembaga yang telah

berintegrasi delam portal INSW, dimana dari 18 kementerian/lembaga baru 16

kementerian/lembaga yang telah ada unit pengelola portal INSW.

b. masih ada daerah-daerah yang belum mendelegasikan pengurusan izin kepada

lembaga PTSP yang telah dibentuknya dan masih lamanya proses memulai usaha/

starting bussiness di beberapa daerah

c. belum selesainya rancangan perubahan Perpres DNI dan belum terealisasinya

rencana investasi di beberapa daerah

6) Sedangkan untuk Indeks efektifitas pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan

perdagangan, target capaian IKU 85%, dan dengan realisasi 82%, sehingga diperoleh capaian

kinerja yang dicapai 96%, hal tersebut dikarenakan :

Page 80: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

74

a. Masih ada peraturan-peraturan tentang kebijakan dibidang industri dan perdagangan

yang belum dilaksanakan secara efektif.

b. Masih ada kebijakan daerah yang tumpang tindih dengan kebijakan pusat

7) Prosentase penyelesaian kasus-kasus dibidang industri dan perdagangan, target capaian IKU

85%, dan dengan realisasi 84%, sehingga diperoleh capaian kinerja 99%, hal tersebut

dikarenakan :

a. Masih lemahnya peraturan pendukung kebijakan di bidang industri dan perdagangan

b. Prosentase rekomendasi kebijakan logistik nasional yang terimplementasikan target 85%

dengan realisasi 85%, sehingga kinerja yang dicapai 100%, yaitu dengan ditetapkannya

Roadmap Sistem Logistik Nasional.

Page 81: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

75

BAB IV

PENUTUP

Sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian,

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan kontribusi dalam

memajukan perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil penghitungan terhadap

capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2012 terhadap sasaran strategis

terwujudnya implementasi program kerja utama, dengan nilai komposit indeks 87

(BAIK), meningkat 3.35 point dari tahun 2011.

Pada tahun 2011, hasil capaian kinerja terhadap komposit indeks dari

Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan

Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, berada pada nilai 83.65.

Pengukuran Capaian Target IKU tahun 2012, disamping dilakukan terhadap ke

empat indeks tersebut, juga dilakukan terhadap sasaran strategis lainnya, yaitu

Keselarasan pengelolaan Fiskal dan Moneter dan Meningkatnya peran Indonesia dalam

rangka kerjasama ekonomi luar negeri yang menunjukkan hasil yang BAIK.

Implementasi keberhasilan capaian Kinerja tersebut, merupakan capaian

outcome Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan tugas dan

fungsinnya sebagai lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan di bidang

Perekonomian.

Sementara itu di tahun 2012 untuk pertama kalinya Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian mendapatkan predikat ” WTP tanpa catatan” dari BPK, setelah

selama beberapa tahun sebelumnya mendapat predikat WTP dalam Pengelolaan

Keuangan Negara.

Page 82: KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG · PDF fileKementerian Perhubungan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan . 3 9. ... Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi,

76

Pada tahun 2012 pula, Kemenko Perekonomian telah menggunakan rencana

aksi yang merupakan rincian kegiatan dari setiap IKU untuk mempermudah pencapaian

target-target yang telah ditetapkan didalam PK pada masing-masing unit kerja.

Terhadap Capian Target IKU semesteran telah disampaikan kepada unit kerja Eselon I

untuk dijadikan pembanding, sehingga mendorong kompetisi kinerja kearah yang lebih

baik di masing-masing unit kerja.

Tantangan kedepan, diusahakan Kementerian Koordinator segera dapat

membangun sistem pengumpulan data kinerja online secara memadai, serta dapat

memakai evaluasi penilaian kinerja individu terkoneksi kedalam sistem karier,

perbaikan manajemen, dan remunerasi.

Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut diatas tidak terlepas dari

dukungan, kerjasama semua pihak dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian terus berbenah diri dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi

Akuntabilitas Kinerja pada masa yang akan datang.