KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA · BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Mira Tayyiba Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

THE FUTURE OF DIGITAL ECONOMY:Decoding the Business Strategies in Harnessing Big Data Technology

Transformation to Create Value in the New Economy

Disampaikan pada Indonesia Trade and Investment Summit 2019

KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Mira TayyibaStaf Ahli Menteri Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan

Jakarta, 15 Oktober 2019

Photo by unsplash.com

01

URGENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL


k i o s /t o k o

e-commerce

p e n j a g ag e r b a n g

t o l e-money

r u m a hp r o d u k s i

YouTuber

b u r u hp a b r i k

mesin/otomatisasi

TAXIkonvensional

TAXIonline

mobilotonom

PERUBAHAN DI ERA DIGITAL [ 1 | 2 ]KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

3

Customerservice

CustomerService (Phone)

Customer Service (Robot/Automatic)

PERUBAHAN DI ERA DIGITAL [ 2 | 2 ]

D I E R A D I G I TA L

P E R U B A H A NM O D E L

B I S N I SD ATA I S

T H E N E W O I L

K E B U T U H A N

S K I L L / TA L E N TG O V E R N A N C E

cyber security

data abuse

(proteksi dan privasi)

job loss vs job creation

social intelligence, cross-cultural competency, design thinking, dll.

pendekatan lintas disiplin

disrupsi perguruan tinggikemampuan (kompetensi) vsgelar (sarjana)

entrepreneur

pekerja informal

tenaga kerja ahli(cross-border worker)

sentralistik desentralistik distributed

Pemerintah sebagai developer danakselerator bukan hanya regulator kecepatan disrupsi teknologi vs

kemampuan respon Pemerintah

kepemilikan vskemanfaatan

kesempatan untuksemua orang

(hirarki menjadi flat)

platform dansharing economy

data driven dan big data

winner takes all

lokal vs asing/OTT

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

PESATNYA PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MENGUBAHMASA DEPAN MENJADI DUNIA YANG BERBEDA

4

URGENSI EKONOMI DIGITAL

1. Potensi Ekonomi Digital Indonesia sangat menjanjikan

Ekonomi internet Indonesia memiliki nilai paling besar di ASEAN

KONTRIBUSI EKONOMI

INTERNET TERHADAP

PDB PADA MASING-

MASING NEGARA

PADA 2018

2,8% 2,9%

2,7%

1,6%

ASE

AN

IND

ON

ESIA

MY

PH SG TH VN

3,2%

2,7%

4,0%

MARKET SIZEEKONOMI INTERNET ASIATENGGARA/KONTRIBUSI KE PDB

Kontribusi paling besar secara berurutan berasal darisektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing

2018 | USD 27 miliar

2025 | USD 100 miliar

DATA ASEAN1

USD 32 miliar(1,3%)

2015

USD 72 miliar (2,8%)

2018

USD 240 miliar(8%)

2025

2. Disrupsi harus dimitigasi: 60% angkatan kerja rentan diotomasi

4. Gagasan, kreativitas, dan inovasi dapat dimonetisasi: menghasilkan nilai ekonomi dan berdampak positif kepada masyarakat luas

membantu antara lain (a) menciptakan peluang pekerjaan baru; (b) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai jasa dan layanan keuangan; (c) menciptakan rantai perdagangan yang lebih efisien

Digital berpotensi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia

3. Menciptakan lapangan kerja baru: kompetensi baruSeperti: data scientist, spesialis kecerdasan buatan (AI), content creator, dsb

Sumber: 1Google Temasek, 2018; 2Kementerian Ketenagakerjaan, 2017

60%ANGKATAN

KERJA INDONESIA2

Petani

Penjaga Toko/Ritel

Petugas Kebersihan, Tenaga Pembantu, Tenaga Perawat

Buruh di Pertambangan, Konstruksi dan

Manufaktur

Tenaga Administrasi/

Tata Usaha


5

DIGITAL PERLU DILETAKKAN DALAM KONTEKS YANG LEBIH LUAS DARI (SEKEDAR) TEKNOLOGI.

DIGITAL ADALAH PENCIPTA PELUANG YANG MENDORONG PERTUMBUHAN, INKLUSIVITAS, DAN DAYA SAING

RIDE SHARING/ ON-DEMAND SERVICES

E-COMMERCE FINTECH

KONTEKS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Robot

IoT

Blockchain

Cloud

Big Data

VR/AR

Sensor

Technology

AI

Perluasan akses layanan keuangan

Penguatan UMKM dan produk lokal

Perluasanpasar

Peningkatanekspor

Penciptaanlapangan kerja baru

Pendoronginovasi

6

dan sebagainya

02DATA SEBAGAI BASIS EVALUASI DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN:E-COMMERCE


TANTANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHC o nto h : D a ta e - C o m m e r c e


1. Kecepatan dan ketepatan respon Pemerintah/Otoritas atas berbagai perubahan dan inovasi menjadikunci bagi pengembangan ekonomi digital

2. Sebagai bagian dari pengelolaan disrupsi dan peningkatan daya saing, Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan dan peraturan yang ada agar tetap relevan dengan dinamika digital

3. Dalam perumusan dan peninjauan kembali kebijakandan peraturan, ketersediaan data e-commerce yangtermutakhir, bervariasi, dan berasal dari sumberresmi menjadi sangat penting

4. Diperlukan sinergi antar instansi Pemerintah dankolaborasi dengan pelaku usaha untuk memaknaidata dan memanfaatkannya secara kontekstual

8


KERANGKA STRATEGI PENGEMBANGAN E-COMMERCE

Peraturan Menteri di sektor Perdagangan, Perindustrian, KUKM

Program terkait peningkatan kapasitas UMKM (go online, bimtek, dsb)

Pengembangan digital talent – Digital Talent Scholarship(Kominfo)

Akses layanan keuangan melalui Inovasi Keuangan Digital –Peraturan OJK

Peraturan Menteri di sektor Perdagangan, Perindustrian

Penyelenggaraan Sistem Elektronik, penghapusan/penutupan aksesterhadap Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak relevan,penempatan Sistem Elektronik dan Data Elektronik, penyelenggaraanTransaksi Elektronik – RPP PSTE

Perlindungan data pribadi – RUU PDP, RPP PMSE Penyimpanan, pemrosesan, transfer data – RPP PSTE Pengumpulan data e-commerce untuk penyusunan

kebijakan serta pengawasan dan pembinaan – RPP PMSE

Satu Data - Perpres No. 39 Tahun 2019

Perizinan (OSS) – PP No. 24 Tahun 2018 DNI – Perpres No. 44 Tahun 2016 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Sislognas – Perpres No. 26 Tahun 2012

Penyelenggaraan Teknologi Finansial - Peraturan BI No.19/12/PBI/2017

ISU

Transaksi Penjual Pembeli ProdukMetode

Pembayaran LogistikPerlindungan

Konsumen

9

ISU PENGUMPULAN DATA E-COMMERCE KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Big Data

Infrastruktur

Human Capital

Landasan hukum

Pengumpulan

Pengolahan

Distribusi

Perlu dipastikan: Lawful collection - consent Privacy, security Contextual data collection Sharing – macro/aggregate

Pemaknaan secara kontekstual

(evaluasi/penyusunan kebijakan, regulasi,

program)

10

e-Commerce marketplace

STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI

Gedung Ali Wardhana Lantai 5Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat Telp.: 021-3511511 / 021-3521942 | Fax.: 021-3521946

www.ekon.go.idTwitter: @Perekonomian_RI


Documents

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA · BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA Mira Tayyiba Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia