KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 13 /PJ/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-40/ PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN

FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN

JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU

LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian

hukum mengenai Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat

Setoran Pajak atas penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu dan/ atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga)

Kilogram oleh Badan Usaha Kepada Pemerintah, perlu

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang

Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

40/ PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan

Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga)

Kilogram.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4999); 4

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5069);

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/ KMK.03/2003

tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor,

dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan,

Penyetoran, dan Pelaporannya;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/ PMK.03/2007

tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan

Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan

Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan

Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/ PMK.03/2010;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/ PMK.03/2010 tentang

Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau

Penggantian Faktur Pajak;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.02/2011

tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,

Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan

Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/2012;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ PMK.02/2011

tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,

Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied

Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

64/PMK.02/2012;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/ PJ/2009 i

tentang ...

tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

23/PJ/2010;

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2010

tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam

Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata

Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara

Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 65/PJ/2010.

10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011

tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran

Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga)

Kilogram.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-40/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN

FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS

PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)

KILOGRAM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor PER-40/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur

Pajak dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan

Bakar Minyak Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Tabung 3 (Tiga) Kilogram, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal

3 serta SSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

bukti pemungutan dan penyetoran PPN atas penyerahan Jenis q,

BBM ...

KTUR JENDERAL PAJAK,

D RAHMANY

NIP 195411111981121001

BBM Tertentu dan/ atau LPG Tabung 3 Kg oleh Badan Usaha

kepada Pemerintah.

2. Ketentuan angka 3 dan angka 4 huruf b Lampiran I tentang

Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak diubah

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal Pajak ini.

3. Ketentuan angka 8 Lampiran II tentang Tata Cara Pengisian

Surat Setoran Pajak diubah sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 _.e i 2012

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR MR-13/PJ/2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/ 2011 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

• Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.

• Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengusaha Kena Pajak Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha yang melakukan penyerahan Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg.

3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak

• Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran;

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu diisi.

4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan: a. Nomor Urut

Diisi dengan nomor urut dari Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang diserahkan.

b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak Diisi dengan nama Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 kg, misalnya minyak tanah (kerosene), bensin premium, minyak solar (gas oil) dan/atau

LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/2012 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ PMK.02 / 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Tabung 3 (tiga) Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012.

c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan nilai subsidi harga Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang dimintakan pembayarannya.

5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.

6. Potongan Harga Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

7. Uang Muka yang telah diterima Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena

Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

8. Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.

9. PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari

Dasar Pengenaan Pajak.

10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.

11. Tanggal Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.

12. Nama dan Tandatangan Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha untuk menandatangani Faktur Pajak. Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR F1R-13/PJ/ 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40 / PJ / 20 1 1 TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLIUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM

TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK

1. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.

2. Nama Diisi dengan Nama Badan Usaha.

3. Alamat Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha.

4. NOP Tidak perlu diisi.

5. Alamat Objek Pajak Tidak perlu diisi.

6. Kode Akun Pajak Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk jenis pajak PPN dalam negeri.

7. Kode Jenis Setoran Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900, untuk penyetoran PPN dalam negeri yang

dipungut oleh Pemungut.

8. Uraian Pembayaran Diisi dengan uraian penyetoran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu kepada Pemerintah, misalnya minyak tanah (kerosene), bensin premium,

minyak solar (gas oil) dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02/ 2012 dan/ atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/ PMK.02/ 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied

Petroleum (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/ PMK.02/2012.

9. Masa Pajak Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.

10. Tahun Pajak Diisi tahun terutangnya pajak.

11. Nomor Ketetapan Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB), SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.

12. Jumlah Pembayaran Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.

13. Terbilang Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tidak perlu diisi.

15. Wajib Pajak/Penyetor • Diisi tempat dan tanggal penyetoran; • Diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Pejabat KPPN, serta cap/stempel

KPPN.