KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANdkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Paparan-Jatim... · Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank

KEBIJAKAN PENGUATAN DAYA SAING TAHUN 2018

KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN

PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA

SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

8 November 2017

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

VISI KKPMewujudkan sektor kelautan dan

perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis

kepentingan nasional

LAUT ADALAH MASA DEPAN BANGSA

MISI KKP1. Kedaulatan

2. Keberlanjutan

3. Kesejahteraan

11 %PDB 2018

PRODUK OLAHAN 6.5 JUTA TON

EKSPOR USD 5 Milyar

KONSUMSI IKAN 50.65 Kg/Kap

INVESTASI 6.3 Trilyun

NTP 103

Terkendalinya Inflasi Ikan < 15 %

Nilai Pembiayaan 3.3 Trilyun

2018

TANTANGAN

A. GIZI BURUK

1 Dari 3 Anak Indonesia Kuntet (Stunting) padahal Indonesia kaya ikan

Sumber : Riset Kesehatan Dasar (Riskesda)-Kemenkes, 2013

Masalah balita stunting menjadi beban pembangunan karena akan menurunkan kualitas SDM Indonesia

Anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan stunting mempuyai potensi 3x lebih besar untuk mempunyai

umur harapan hidup yang yang lebih pendek

PETA SEBARAN KONSUMSI IKAN PADA 100 LOKASI STUNTING

44

39% konsumsi rendah (<20 kg/kap)

35% konsumsi sedang (20-31.4 kg/kap

26% konsumsi tinggi (>31.4 kg/kap)

TANTANGAN

B. PENURUNAN MUTU IKAN KARENA BURUKNYA SISTEM RANTAI DINGIN

Kekurangan sarana pendingin di titik-titik pendaratan ikan menurunkan mutu dan nilaiikan

970

2.532

383 259

831

32623 117 11 4 31 14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Sumatera Jawa Bali & NusaTenggara

Kalimantan Sulawesi Maluku &Papua

Kebutuhan (ribu ton) Ketersediaan (ribu ton)

Sebaran lokasi CS yang telah dibangun 2008 - 2017

Defisit cold storage di beebrapa Provinsi

TANTANGAN

C. TANTANGAN AKSES PASAR DI PASAR INTERNASIONAL

Nilai Ekspor Produk Perikanan Per Bulan, Januari 2012-September 2017

0

200.000

400.000Ja

n-12

Feb

-12

Mar

-12

Apr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Aug

-12

Sep

-12

Oct

-12

Nov

-12

Dec

-12

Jan-

13

Feb

-13

Mar

-13

Apr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Aug

-13

Sep

-13

Oct

-13

Nov

-13

Dec

-13

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Jun-

14

Jul-1

4

Aug

-14

Sep

-14

Oct

-14

Nov

-14

Dec

-14

Jan-

15

Feb

-15

Mar

-15

Apr

-15

May

-15

Jun-

15

Jul-1

5

Aug

-15

Sep

-15

Oct

-15

Nov

-15

Dec

-15

Jan-

16

Feb

-16

Mar

-16

Apr

-16

May

-16

Jun-

16

Jul-1

6

Aug

-16

Sep

-16

Oct

-16

Nov

-16

Dec

-16

Jan-

17

Feb

-17

Mar

-17

Apr

-17

May

-17

Jun-

17

Jul-1

7

Aug

-17

Sep

-17

Nila

i (U

SD

000

)

Ekspor Impor Neraca

Hambatan Tarif & Non-Tarif mengharuskan sistem tertelusur untuk lebih diterapkan(Catch Certicate (EU); SIMP (USA))

3.8

35

4.1

14

4.5

90

3.8

81

4.1

07

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2012 2013 2014 2015 2016

US

D J

uta China

Norway

Viet Nam

United States of America

Thailand

India

Chile

Canada

Sweden

Netherlands

Spain

Indonesia (12)

Ecuador

Denmark

Russian Federation

Nilai Ekspor Produk Perikanan Dunia Tahun 2012-2016

China13,96%

Norway7,26%

Viet Nam

4,34%USA4,27%

Thailand3,94%

India3,74%

Chile3,59%

Canada3,41%

Sweden2,98%

Netherlands2,87%

Spain2,85%

Indonesia2,76%

Ecuador2,64%

Denmark2,60%

Russian2,13%

Lainnya36,66%

Pangsa 2016

Source: Trademap, UN Comtrade, download 9 Agustus 2017 (290 HS code 6 Digit)

Sumber: BPS diolah Ditjen PDS

TANTANGAN

D. DOMINASI INDUSTRI KECIL (UMKM) DALAM STRUKTUR INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

KETERANGAN

Sumber : Data SKP dan Statistik PDS, 2016

Jumlah Total UPI : 61.603 unit

(skala MB = 718 unit dan skala MK = 60.885

unit)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10041 | www.kkp.go.id

8

BEKU59%

SEGAR10%

KALENG9%

ASAP1%

KERING8% SURIMI

2%

REDUKSI5%

LAINNYA6%

Jenis Pengolahan

Jumlah UPI (Unit)

Beku 421Segar 69

Kaleng 64

Asap 10Kering 58

Surimi 14

Reduksi 35Lainnya 47Total 718

Jumlah UPI Skala Besar MenengahBerdasarkan Jenis Olahan (2015)

Jumlah UPI Skala Mikro-KecilBerdasarkan Jenis Olahan (2015)

Sumber : Ditjen P2HP , 2015

Pindang19,08%

Asin36,49%

Asap14,46%

Fermentasi

4,27%

Pelumatan

5,14%

Lainnya20,56%

Jenis Pengolahan Jumlah UPI (Unit)

Pindang 11,616

Asin 22,214

Asap 8,807

Fermentasi 2,598

Pelumatan 3,131

Lainnya 12,519

Total 60,885

Volume Produksi UPI Skala Menengah Besar Volume Produksi UPI Skala Mikro-Kecil

VOLUME PRODUKSI UPI SKALA MENENGAH BESAR DAN MIKRO KECIL TAHUN 2015

Sumber : Ditjen P2HP , 2015

Produk Olahan Volume (Ton)Pindang 714,621

Asin 2,028,651

Asap 730,050

Fermentasi 45,753

Pelumatan 47,588

Lainnya 176,178

Total 3,742,842

ASAP0%

BEKU67%

IKAN KAYU2%

KALENG13%

KERING2%

LAINNYA6%

SEGAR7%

SURIMI3%

Produk Olahan Volume (Ton)Beku 414,735

Ikan Kayu 12,383

Kaleng 80,752

Kering 11,574

Lainnya 39,433

Segar 42,814

Surimi 18,747

Asap 382

Total 620,819

Pindang19%

Asin54%

Asap20%

Fermentasi1%Pelumat

an1%

Lainnya5%

DAYA SAING

PRODUK KP

PENGUATAN LOGISTIK

PENGUATAN MUTU

PEMASARAN

INVESTASI & KEBERLANJUTAN

USAHA

PROGRAM & KEGIATAN UTAMA PDS

RANCANGAN APBN TAHUN 2018(Menurut Sumber Pendanaan dan Per Kegiatan)

Juta Ton

Juta Ton

No KegiatanRupiah

MurniPNBP PLN HLN Jumlah

1.Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

190.392 190.3920

2.Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

302.524 302.524

3.

Pengolahan dan Bina MutuProduk Kelautan danPerikanan

137.830 137.830

4.

Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

31.423 31.423

5.

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya DJPDSPKP

33.327 33.327

6.Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan

89.508 89.508

Jumlah 785.003.713,0 0 0 0 785.003.713,0

1111

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PDS TAHUN 2018

Juta Ton

Juta Ton

NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2018

1 Nilai ekspor hasil perikanan USD Miliar 5,00

2 Konsumsi ikan per kapita nasional Kg/Kap 50,65

3 Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan Rp. Triliun 6,3

4Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan

dari lembaga keuangan bank dan non bankRp. Triliun 3,3

5 Volume Produk Olahan Hasil Perikanan Juta Ton 6,5

6 Nilai Tukar Pengolah 103

7 Terkendalinya inflasi ikan tahunan % < 15

8 Utilitas UPI % 62

9 Sertifikat SKP (Pengolah) Sertifikat 1700

10Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan

Terpadu (SKPT) dibawah tanggung jawab DJ PDS

tingkat kemandirian

(skala 1-5)3

1212

PEMASARAN IKAN

1. 3 Unit Pasar Ikan Modern (lanjutan)

2. 3 Unit Sentra Kuliner

3. 3 Unit Pembangunan Pasar Ikan Bersih

4. 3 Unit Revitalisasi Pasar Ikan

Tradisional

RENCANA KEGIATAN PRIORITAS 2018

1. 5 Unit Integrated Cold Storage

2. 60 Unit Ice Flake Machine 1.5 ton

3. 10 Unit Ice Flake Machine 5 ton

4. 300 Unit Chest Freezer

5. 3 Unit Miniplant

6. 50 Paket Peralatan Pengolahan

SISTEM RANTAI DINGIN 1. Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan

Makan Ikan)

2. Promosi Luar Negeri

3. Sertifikasi kelayakan pengolahan bagi

Unit Pengolahan Ikan

4. Marine and Bussines Forum (MBF)

PENDUKUNG

LOGISTIK

1. 15 Unit Cold Storage

2. 40 Unit Kendaraan Pengangkut Ikan

Berpendingin

PEMB. KEWILAYAHAN

1. SKPT Mimika

2. SKPT Biak Numfor

1313

Sumber : YLKI

Posyandu

Kelas Atas

Kelas Menengah

Kelas Bawah

41 %

12 %

47 %

Gemarikan dan

FORIKAN

Promosi

Promosi dan EdukasiKerja sama dengan K/L &

Institusi lainnya

Promosi ,

Edukasi &

Program

Perbaikan Gizi

Keluarga

Kerja sama dengan

Organisasi

profesi/Asosiasi

Gakin

Kerja sama dengan K/L,

organisasi sosial,

kemasyarakatan &

keagamaan

SASARAN PROGRAM GEMARIKAN

1414

Perjanjian kerjasama dengan 29 K/L dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka :

Menggalang partisipasi publik, meningkatkan Co-ownership dan akselerasi upaya

Peningkatan Konsumsi Ikan

PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN MITRA GEMARIKAN

1515

1616

NEGOSIASI AKSES PASAR (MARKET ACCESS)

PROMOSI (PROMOTION)

KERJA SAMA PROMOSI

KERJA SAMA KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL COOPERATION)

Partisipasi pada Internasional Exhibition

• Komoditas seafood, rumput laut, mutiara, ikan hias

• Lokasi pasar utama, pasar potensial dan prospektif

Multilateral - WTO • Non Agricultural Market Access (NAMA)• Rule – Subsidi Perikanan

Regional :• ATIGA – ASEAN, AKFTA, ACFTA, AIFTA, AJ CEP

AANZFTA• RCEPBilateral:• IJEPA, Ind EU CEPA, I E CEPA, I Chile CEPA, IP PTA• IA CEPA,

FAO – Sub COFI on Trade• UNCLOS related • MEA’s

Organisasi Lain:• WG on Marine and Fisheries (D-8)• Oceans and Fisheries WG (APEC)• Trade related Measures (RFMO)

Kerja sama promosi :• CBI Belanda• International Pole and Line Foundation (IPNLF)• SIPPO Switzerland• Smartfish Program - UNIDO• Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) Singapura

STRATEGI PENINGKATAN PASAR EKSPOR

17

PROMOSI DAN KERJA SAMA PROMOSI

1818

Arti logo:

Lingkaran biru menggambarkan luas lautan Indonesia yang mengandung potensi sumber daya hayati dan non hayati

termasuk kekayaan komoditi perikanan.

Gambar ikan dan udang dengan balutan lingkaran biru tua dan biru muda menggambarkan keanekaragaman komoditi

perikanan Indonesia yang dihasilkan dari penangkapan maupun budidaya baik yang berasal dari laut maupun perairan

darat.

Garis penghubung warna biru muda menggambarkan bahwa produk perikanan Indonesia tidak hanya unggul dari sisi

keanekaragaman namun juga memenuhi standar keamanan pangan dan diproduksi dengan cara-cara yang ramah

lingkungan.

Tulisan berwarna kuning keemasan menggambarkan produk perikanan Indonesia yang berkualitas serta mempunyai

nilai jual tinggi di pasar global.

Tagline : “Indonesia Seafood: Naturally Diverse”Arti : Indonesia mempunyai keanekaragaman produk perikanan baik secara alami maupun

ragam produk bernilai tambah yang menjadi ciri khas Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara

lain.

Sub tagline : “Safe and Sustainable”Arti : produk perikanan Indonesia aman untuk dikonsumsi serta diproduksi dengan

memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian sumber daya ikan dan kesejahteraan para pelaku

terkait.

INDONESIA SEAFOOD BRANDING

PENGUATAN BRANDING PRODUK

19

PENANGANAN HAMBATAN EKSPOR

20

No Negara Tarif

Nilai Impor dari

Indonesia 2016

(USD 000)

Nilai TBM

2016

(USD 000)

Proses

Penanganan/Perundingan

1. Amerika

Serikat

Tuna olahan 6-

12%;

44,415 4,100 Belum ada mekanisme/forum

perundingan tarif secara

bilateral, selain aksesi TPP

2. Jepang Tuna 3,5-9,6% 152,771 6,478 General Review Indonesia –

Japan Economic Partnership

Agreement sedang

berlangsung, KKP

mengusulkan tuna Indonesia

dapat di-eliminasi tarif

3. Uni Eropa Tuna 16 – 24%;

Udang 12-20%;

Chepalopoda 6-

20%

195,736 17,730 Indonesia EU CEPA ,

mengusulkan untuk

mendapatkan penurunan tarif

Penanganan Hambatan Tarif

21

No Negara Tarif/Non Tarif Proses Penanganan/Perundingan

1. Amerika Seafood Import Monitoring

Program (SIMP)

Diseminasi Stakeholders, Klarifikasi ke

Pemerintah AS, Rencana Aksi Antisipasi

implementasi

2. Amerika Delisting Carrageenan Klarifikasi ke Pemerintah AS, Re-route eksportasi

ke negara lain, Pemenuhan kebutuhan DN

3. Amerika Implementasi Marine

Mammal Protection Act dan

List of Foreign Nations

Konsultasi dan sharing informasi untuk pengisian

kuesioner ke AS

4. RRT Registrasi Eksportir Ikan Hias

dan Non-Edible Products

Validasi eksportir dan registrasi ke Otoritas

Kompeten di China

5. Brasil Penerapan Sistem Jaminan

Mutu yang ekuivalen dan

teregistrasi

Melakukan pengisian kuesioner persyaratan dari

Otoritas Kompeten (saat ini sedang menunggu

respon)

Penanganan Hambatan Non Tarif

22

Beberapa Langkah-Langkah Strategis Peningkatan Ekspor

1. Pemenuhan kebutuhan bahan baku UPI untuk tujuan ekspor:

• Percepatan proses penerbitan ijin kapal penangkap dan pengangkut ikan;

• Perluasan usaha dan peningkatan produksi budidaya;

• Pemberian ijin impor bahan baku untuk tujuan ekspor;

• Rencana larangan ekspor cakalang utuh (whole round frozen);

2. Perundingan perdagangan bilateral maupun mutilateral dalam rangka penurunan

TBM sampai dengan nol persen untuk produk unggulan ekspor;

3. Percepatan penerapan dalam pemenuhan persyaratan ekspor negara tujuan (SHTI,

Marine Mammals Protection Act, dll). Pemberian ijin impor bahan baku untuk tujuan

ekspor;

4. Memberikan kemudahan kepada eksportir untuk dapat melakukan ekspor dengan

memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor;

5. Ikut serta pada pameran skala internasional dan promosi branding produk (safe &

sustainable; Indonesia Seafood Naturally Diverse);

6. Menyelenggarakan Marine and Fisheries Business and Investment Forum

7. Kerjasama market intelligence dengan instansi/lembaga (pemerintah & non

pemerintah) di luar negeri untuk mendapatkan data dan informasi pasar negara

tujuan ekspor yang aktual secara rutin.

23



24

Program Percepatan Industri Perikanan Nasional

Perikanan

Budidaya

Berkelanjutan

Industri

Pengolahan Hasil

Perikanan

Perikanan

Tangkap

Berkelanjutan

PERCEPATAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL

(INPRES 7 / 2016

PERPRES 3/2017)

Regulasi,

Kelembagaan dan

Pembiayaan

Tata Ruang dan

Pengembangan

Kawasan



25

Rencana Aksi Percepatan Industri Perikanan Nasional (tindak lanjut Inpres 7/2016)

1. Perikanan

Tangkap

Berkelanjutan

2. Perikanan

Budidaya

Berkelanjutan

3. Industri

Pengolahan

Hasil

Perikanan

• Revitalisasi galangan kapal nasional dan peningkatan kapasitas kapal ikan

buatan lokal

• Penegakan hukum & transparansi perizinan untuk mencegah IUU Fishing

• Melengkapi sarana & prasarana Pelabuhan Perikanan

• Memenuhi kebutuhan energi untuk armada kapal ikan domestik

• Melatih keterampilan dan melakukan sertifikasi nelayan

• Mengurangi biaya pakan dalam komponen produksi budidaya

• Melengkapi sarana & prasarana untuk peningkatan produksi tambak

• Membangun kemitraan bisnis dengan pembudidaya skala UKM

• Melatih keterampilan & sertifikasi pembudidaya

• Akses listrik dan rantai dingin untuk bahan baku industri perikanan

• Kemudahan akses transportasi, ekspor & impor untuk industri perikanan

• Kemudahan akses tenaga kerja terampil untuk industri perikanan

• Fasilitas perpajakan dan tarif impor & ekspor untuk industri perikanan

• Standarisasi usaha dan industri pengolahan Ikan

• Optimalisasi sistem resi gudang untuk produk perikanan dan rumput laut

• Percepatan Roadmap Industri Rumput Laut Nasional

• Peningkatan akses & konsumsi ikan dalam negeri

• Peningkatan dan perluasan pasar luar negeri

• Diversifikasi dan peningkatan kualitas produk kelautan & perikanan



26

Rencana Aksi Percepatan Industri Perikanan Nasional(tindak lanjut Inpres 7/2016)

4. Tata Ruang &

Pengembangan

Kawasan

5. Regulasi,

Kelembagaan

& Pembiayaan

• Transparansi ijin lokasi & ijin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil

• Percepatan tata ruang laut nasional untuk mendukung keberlanjutan

industri perikanan

• Penetapan lokasi dan menyiapkan sarana prasarana Sentra Kelautan

dan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagai Proyek Strategis Nasional

• Harmonisasi UU Perikanan dengan UU Pelayaran terkait dengan

integrasi pengelolaan pelabuhan, syahbandar, gross akte, sertifikasi

ABK, pelabuhan sandar kapal pengangkut, & penambahan pelabuhan

khusus di hub KTI

• Dukungan pembiayaan & akses permodalan : Percepatan pengadaan

barang & jasa untuk industri perikanan, penyertaan modal tambahan

untuk BUMN Perikanan dan perluasan akses pembiayaan non-APBN

untuk bisnis (BLU, KUR, Kredit Perbankan)

• Perbaikan data & informasi perikanan melalui Satu Data

• Meningkatkan status kelompok menjadi koperasi

• Minimalisasi risiko keamanan untuk industri perikanan di pulau terluar

Membangun industri baru berbasis kawasan di pulau-pulau terluar, mendekatkan dengan gateway ekspor

Rencana Lokasi 12 SKPT di 2017 & Rute Tol Laut 2017

Lokasi 12 SKPT

Tahun 2017

1. Natuna

2. Saumlaki

3. Merauke

4. Mentawai

5. Nunukan

6. Talaud

7. Morotai

8. Biak Numfor

9. Mimika

10. Rote Ndao

11. Sumba Timur

12. Sabang

Sumber:

- Rute Tol Laut: Kementerian

Perhubungan, 2016

- SKTP 2017: KKP, 2016

27

Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT)

Cold Storage 50-100 ton

14 Unit Anggaran: Rp. 69,9 Milyar;

@ Rp. 4.9 Milyar

Komponen• Bangunan (insulated panel) dan mesin pendingin (standar eropa)

Persyaratan Teknis• Listrik 100-200 KVA

• Debit air memadai

• Akses jalan baik

• Lahan clean and clear

• Kesesuaian tata ruang-wilayah

• Feasibility study

• Dokumen UKL/UPL/AMDAL

• Dokumen perijinan lainnya

2828

Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab/Kota

1 Maluku Kab. Kep. Aru 8 Papua Barat Kab. Fak Fak

2Sulawesi

Utara

Kab. Bolmong

Selatan9 Papua Barat Kab. Sorong Selatan

3 Jawa Tengah Kab. Brebes 10 Papua Barat Kab. Kaimana

4 Gorontalo Kab. Boalemo 11 Maluku UtaraKab. Halmahera

Barat

5 Papua Barat Kab. Sorong 12 Kep. Babel PPN Sungai Liat

6 Jawa Barat Kab. Subang 13 Sulawesi Tengah Kab. Donggala

7 Papua Kota Jayapura 14Sulawesi

TenggaraKota Baubau

Rencana Lelang Konstruksi• Lelang Umum

• Rencana tayang Desember Minggu-1

• Kontrak Januari 2018 Minggu - 1

Rencana Lokasi

Juknis BP• Juknis BP 2018 telah disusun

• Akan ditetapkan September Minggu-4

Calon Operator• BUMN bidang perikanan

• BUMD yang memiliki usaha di bidang

perikanan

• Kelompok Masyarakat Berbadan Hukum yang

memiliki usaha di bidang perikanan (berdomisili

(berdomisili di lokasi/kabupaten tersebut)

• UPT Pusat / Daerah

Integrated Cold Storage 50-100 ton

5 Unit Anggaran : Rp 99.3 Milyar,@ Rp. 19.9 Milyar

Komponen• Produksi olahan 5 - 10 Ton/Hari, Penyimpanan 50-100 Ton

• 1 Line pengolahan, ABF 5 T/CPF, IFM 5 T

2929

Rencana Lokasi

No Provinsi Kab/Kota

1 Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa

2 Jawa Timur Kabupaten Tulung Agung

3 Kalimantan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur

4 Lampung Kabupaten Lampung Timur

5 Riau Kabupaten Kampar

Persyaratan Teknis• Listrik 200-245 KVA



• Lahan clean and clear





2929








perikanan





Ice Flake Machine 5 ton

10 Unit Anggaran : Rp. 24.5 Milyar;

@ Rp. 2,5 Milyar

Komponen• Bangunan (insulated panel) dan

• Mesin pembuat es flake (standar eropa)

3030

Rencana Lokasi

No Provinsi Kab/Kota No Provinsi Kab/Kota

1 Gorontalo Gorontalo 6Sulawesi

TengahKab. Morowali

2 Jawa Timur Kab. Jember 7Sulawesi

TengahKab. Parigi Moutong

3 Kalbar Kota Singkawang 8 BengkuluKab. Bengkulu

Utara

4Maluku

UtaraKab. Halsel 9

Sulawesi

SelatanKab. Luwu Utara

5 JambiKab. Tanjab

Timur10 NTT Kab. Flores Timur

3030

Persyaratan Teknis• Listrik 30 KVA



• Lahan clean and clear di lokasi pusat produksi





3030








perikanan





Pasar Ikan Bersih

3 Unit Anggaran : Rp. 9.5 Milyar;

@ Rp 3,16 Milyar

Komponen• Prasarana utama: bangunan utama, lapak/meja penjualan,

lantai, instalasi air bersih dan listrik, saluran pembuangan,

toilet, IPAL, dan ruang pengelola

• Prasarana pedukung: area parkir, mushola, pos jaga

• Sarana pendukung: IFM, sarana sanitasi

Persyaratan Teknis• Lokasi memiliki embrio pasar

• Status lahan clean and clear sekitar 1000 m2

• Tersedia listrik, air, dan akses jalan yang memadai

• Kesesuaian dengan tata ruang wilayah


• Dokumen UKL/UPL


3131

Rencana Lokasi

No Provinsi Kab/Kota

1 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang

2 Kep. Riau Kab. Anambas

3 Sumatera Barat Kota Padang






Calon Operator• BUMN/BUMD yang memiliki usaha di bidang

perikanan




• UPT Pusat/Daerah

• SKPD/Kelembagaan Daerah yang membidangi

pasar hasil perikanan

Pasar Ikan Tradisional

3232

Rencana Lokasi

3 UnitAnggaran : Rp. 3 Milyar;

@ Rp. 1 Milyar

Provinsi Kab/Kota

Jawa Tengah Kabupaten Demak

Papua Barat Kabupaten Manokwari

Komponen• Prasarana utama: bangunan utama, lapak/meja

penjualan, lantai, instalasi air bersih dan listrik,

saluran pembuangan, toilet, IPAL, dan ruang

pengelola


• Sarana pendukung: IFM, sarana sanitasi

Persyaratan Teknis• Lokasi pasar ikan yang secara standar teknis perlu

diperbaiki atau dilengkapi,

• Status lahan dan asset bangunan clean and clear




• Dokumen UKL/UPL








perikanan







Sentra Kuliner

3333

Rencana Lokasi

3 UnitAnggaran: Rp. 4.5 Milyar;

@ Rp. 1.5 Milyar

Provinsi Kab/Kota

Kep. Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan

Jawa Tengah Kota Pekalongan

Maluku Kota Ambon

Komponen• Prasarana utama: bangunan utama, los penjualan, ruang/area

tempat makan, meubeler kuliner, instalasi air bersih dan listrik,

saluran pembuangan, toilet, IPAL, dan ruang pengelola,


• Sarana pendukung: IFM, freezer, sarana sanitasi

Persyaratan Teknis• Lokasi strategis, lokasi wisata

• Status lahan clean and clear sekitar 1000 m2




• Dokumen UKL/UPL








perikanan







Miniplant Pengolahan

Komponen• Memenuhi minimal Standar Pengolahan Ikan (SKP)

• Bangunan utama : Dinding PU Panel, Ruang penerimaan,

penanganan, dan pengepakan

• Ruang pengolahan/pemasakan

• Chilling Room Kap. 10 Ton

• Fasilitas Higiene Karyawan

• Sarana pengolahan dan penanganan

3434

Rencana Lokasi

3 UnitAnggaran: Rp 9,48 Milyar,

@ Rp. 3.16 Milyar

Provinsi Kab/Kota

Jawa Timur Kabupaten Blitar

Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sikka

Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna Barat

Persyaratan Teknis• Tersedia listrik, air, dan akses jalan

• Lahan clean and clear di lokasi pusat produksi

yang memiliki pengolah/kelompok pengolah



• Dokumen UKL/UPL








perikanan





Pasar Ikan Modern Muara Baru

3535

Rencana Lelang• Lelang Umum Design & Built dilakukan di 2017

• Menggunakan Manajemen Konstruksi

Calon Operator

• BUMN Perikanan

1 UnitAnggaran: Rp 169.9 Milyar (Multiyears)

No KegiatanTahapan Pembiayaan

2017 (Rp000) 2018 (Rp000)

1Pelaksanaan

Design and Build34.067.000 131.825.000

2Manajemen

Konstruksi583.000 2.671.000

3Pengelolaan

Kegiatan228.000 531.000

Total Biaya 34.878.000 135.027.000

Jadwal Pelaksanaan

COLD STORAGE 1000 Ton Muara Baru

1 Unit

Anggaran : Rp. 40 Milyar;

Komponen• Bangunan 2 lantai (cold storage, air blast freezer,

loading, unloading, parkir, mess karyawan, kantor,

kantin dan area pengembangan)

Persyaratan Teknis

•Listrik 500 KVA

•Debit Air 60 m3/hari

•Lahan Clean and Clear

•Dokumen UKL/UPL/AMDAL

3636

Rencana Lelang

•Lelang Umum

•Rencana Tayang Desember Minggu-1

•Kontrak Januari 2018 Minggu - 1

Rencana Lokasi

Juknis •Proses penyusunan

Calon Operator

•BUMN

•BUMD

•UPT BPP2HP

BPP2HP, Muara BaruDKI Jakarta

ICE FLAKE MACHINE 1.5 TON/HARI

Volume : 600 Unit Anggaran: @ Rp. 639.6 Juta

Komponen:

•Unit ice flake machine

•Kompressor

•Refrigerant

•Condensing unit for ice storage

•Evaporator ice storage

•Control panel

•Rumah pelindung

•Tandon air

•Ice compactor

•Monitoring system

Tipe Chip Ice

Lokasi Indikatif

• Mempunyai fasilitas listrik 3 phasa dan minimal 10.000 Watt • Clean and clear• lokasi dekat dengan sentra produksi, distribusi, dan

pemasaran; • mempunyai akses sumber air bersih;

Persyaratan Teknis

3737

SARANA SISTEM RANTAI DINGIN (SRD) (Chest Freezer + Thermal Ice Gel)

Anggaran : @ Rp. 10 JutaVol : 300 Paket

Item Spesifikasi

Chest Freezer Kapasitas = 333 Liter

Dimensi (p x l x t) = 116 x 60 x 83 (cm)

Power consumption = 193 Watt

Temperatur : -20°C s.d -30°C

Spesifikasi

Persyaratan Penerima Bantuan• Koperasi di Bidang Perikanan

• Kelompok Masyarakat berbadan hukum

• Lembaga keagamaan

• Lembaga pendidikan

• Memiliki NIK (untuk koperasi)

• Memiliki Akte Badan Usaha, NPWP, SIUP 3838

Anggaran : Rp 5.75 Milyar

Vol : 50 Paket

PAKET PERALATAN PENGOLAHAN

Sarana Pengolahan adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penanganan dan

pengolahan ikan sederhana bagi usaha mikro kecil (Pengolahan Pindang, Asap, Kering Kerupuk, dan

Peralatan Kemasan Sederhana

3939

LOKASI CS EKSISTING SERTA USULAN CS PER 300 KM

4040

Usulan CS Per 100-300 km

CS eksisting yang telah dibangun PDS serta CS swasta

Bantuan Pemerintah Ditjen PDS ke Provinsi Jawa Timur TA. 2018

2018

Prov/Kab/Kota Jenis Bantuan Kapasitas (ton) Anggaran Volume

Jawa Timur

Kabupaten Banyuwangi Chest Freezer (blank) 80,000,000 8

Kabupaten Blitar Chest Freezer (blank) 80,000,000 8

Mini Plant - 3,785,000,000 1

Mobil Berpendingin R6 - 661,716,945 1

Kabupaten Gresik Chest Freezer (blank) 80,000,000 8

Kabupaten Jombang Ice Flake Machine 1.5 650,000,000 1

Mobil Berpendingin R6 - 661,716,945 1

Kabupaten Lamongan Chest Freezer (blank) 80,000,000 8

Ice Flake Machine 1.5 650,000,000 1

Kabupaten Nganjuk Ice Flake Machine 1.5 650,000,000 1

Kabupaten Tulung Agung Integrated cold storage 30 - 100 19,867,600,000 1

Grand Total 27,246,033,890 39

BANTUAN DITJEN PDS TAHUN 2018 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Tindak Lanjut Provinsi:- Mendukung kegiatan- Melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi- Memantau pemanfaatan BP- Memastikan lahan clean and clear

UU 23 Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah

Usulan PP Konkuren Kegiatan PDS di Provinsi

43

USULAN PEMBENTUKAN UPTBBP2HP MENJADI BBP2HKP

Dasar HukumBerdasarkan Perpres 63 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpres 2 Tahun 2017 bahwa tusi PDS ditambahkan untuk menangani produk kelautan

Urgensi

• Berdasarkan Perpres 63 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpres 2 Tahun2017 bahwa tusi PDS ditambahkan untuk menangani produk kelautan;

• Unit yang melaksanakan operasional teknis hasil kelautan belum ada seperti IkanHias, Kerajinan Kekerangan, Bioteknologi Kelautan dll sehingga tugas dan fungsiBBP2HP, perlu diperluas untuk menangani hasil kelautan dan mengoptimalkanpengelolaan produk kelautan;

• Efisiensi dan Efektifitas Kinerja BBP2HP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

• Menyesuaikan nomenklatur, ruang lingkup kerja dan tusi KKP;

• Sebagai Center of Excellent dan satu-satunya UPT PDS yang levelnya eselon IIb,sehingga harus memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas;

PEMBENTUKAN

BALAI LAYANAN BISNIS PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO LOKASI JUSTIFIKASI LOKASI

1 UPT BLBPKP Mataram

UPT peningkatan fungsi Satker untuk mendorong percepatan/pertumbuhan industri KP terutama UMKM dalam rangka pemerataan, rekreasi berbasis ikan,

dan tingkat konsumsi ikan

2 UPT BLBPKP Palabuhanratu

3 UPT BLBPKP Cibinong

4UPT BLBPKP Ambon

5 UPT Mimika UPT berbasis SKPT untuk mendorong pertumbuhan sektor KP did daerah perbatasan, kawasan timur Indonesia, sentra Industri Baru dan export gateway6 UPT Biak

7 UPT BLBPKP Surabaya

Mempercepat peningkatan dan penguatan pasar produk kelautan dan perikanan serta mendorong pertumbuha ekspor yang berbasis UPI skala menengah dan besar

8 UPT BLBPKP Pontianak

9 UPT BLBPKP Benoa

10 UPT BLBPKP Manado

11 UPT BLBPKP Medan

12 UPT BLBPKPMakassar

USULAN TUGAS DAN FUNGSI BLBPKP

Fungsi:- Pelaksanaan penyadartahuan kualitas mutu dan kemasan bagi pelaku usaha pengolahan dan

pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;

- Pelaksanaan inovasi keragaman (diversifikasi) produk berdasarkan kearifan lokal;

- Pelaksanaan analisis hambatan logistik hasil kelautan dan perikanan;

- Pelaksanaan surveillance kepatuhan UPI terhadap SKP yang telah diterbitkan;

- Pelayanan data dan informasi bahan baku, pemasaran, dan permodalan bagi pelaku usahapengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil;

- Inkubasi bisnis bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikananskala mikro dan kecil;

- Pelaksanaan analisis ketersediaan pasokan bahan baku bagi pelaku usaha pengolahan danpemasaran hasil kelautan dan perikanan;

45

Tugas:Melakukan pelayanan teknis guna peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha bagipelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan

Wilayah Kerja

46

- UPT BLBPKP Medan wilayah kerjanya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu,

dan Lampung;

- UPT BLBPKP Pontianak wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan

Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan;

- UPT BLBPKP Makassar wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi

Tengah, dan Sulawesi Tenggara;

- UPT BLBPKP Manado wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan

Sulawesi Barat;

- UPT BLBPKP Ambon wilayah kerjanya meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara;

- UPT BLBPKP Mimika dan Biak Numfor wilayah kerjanya meliputi Provinsi Papua dan

Papua Barat;

- UPT BLBPKP Mataram wilayah kerjanya meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur;

- UPT BLBPKP Bali wilayah kerjanya meliputi Provinsi Bali;

- UPT BLBPKP Palabuhanratu dan Cibinong wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa

Barat dan Banten;

- UPT BLBPKP Surabaya wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

dan DI Yogyakarta;

Sinergi Pemerintah Pusat, UPT Pusat, Dinas KP dan UPTD Provinsi

48

NOKEWENANGAN

DITJEN PDSPKPKEWENANGAN BBP2HP

KEWENANGAN

UPT BLBPKP

KEWENANGAN PEMERINTAH

PROVINSI

KEWENANGAN

UPTD PROVINSIKETERANGAN

1

Penerbitan izin pemasukan

hasil perikanan ke dalam

wilayah Republik Indonesia.

Memastikan kesesuaian

peruntukan pemasukan

hasil kelautan dan

perikanan dengan Izin

Pemasukan Hasil Perikanan

Rekomendasi izin pemasukan hasil

perikanan ke dalam wilayah

Republik Indonesia

PERMEN KP NOMOR

74 TAHUN 2016

2Penerbitan Sertifikat Kelayakan

Pengolahan

- Pelaksanaan pengujian

persyaratan kelayakan

pengolahan dan

penganekaragaman produk

hasil perikananMelaksanakan surveilance

kepatuhan Sertifikat

Kelayakan Pengolahan 1

(satu) tahun setelah

diterbitkan

Rekomendasi Sertifikat Kelayakan

Pengolahan

Pelayanan

pengujian

persyaratan

kelayakan

pengolahan

PERMEN KP NOMOR

72 TAHUN 2016

- Pelaksanaan penyiapan

bahan standardisasi

pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan

3

Penerbitan izin usaha

pemasaran dan pengolahan

hasil perikanan lintas Daerah

provinsi dan lintas negara

Penerbitan izin usaha pemasaran

dan pengolahan hasil perikanan

lintas Daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi.

5

Pelaksanaan kebijakan di

bidang penanganan dan

pengolahan, pembinaan mutu,

standardisasi, industri skala

mikro, kecil, menengah, dan

besar, serta diversifikasi hasil

kelautan dan perikanan

-Pelaksanaan uji terap teknik

pengolahan dan pemasaran

hasil perikanan

Penyediaan layanan pengujian mutu

dan keamanan pangan hasil

perikanan

Pelayanan

pengujian mutu

produk perikanan

PP NOMOR 57

TAHUN 2015

49

NOKEWENANGAN DITJEN PDSPKP

KEWENANGAN BBP2HP

KEWENANGAN UPT BLBPKP

KEWENANGAN PEMERINTAH

PROVINSI

KEWENANGAN UPTD PROVINSI

KETERANGAN

5

Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil perikanan

Melaksanakan penerapan mutu hasil kelautan dan perikanan

Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha

a.pelayananpenerapan mutuproduk perikanan

PP NOMOR 57 TAHUN 2015

a.pelayananpenerapan sistemmanajemen mutua.pelayananpendampinganpemenuhan syaratSNIa.penerapandiversifikasi produkperikanan

6

Pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan pemantauan, tata niaga, pengadaan dan penyimpanan, serta distribusi logistik hasil kelautan dan perikanan

-Melaksanakan pemantauan pasokan dan stok ikan serta informasi harga ikan di wilayah kerja

Fasilitasi penjaminan pasokan bahan baku usaha pengolahan serta akses pasar dan promosi

-Melaksanakan perluasan kerjasama jaringan distribusi produk kelautan dan perikanan

Pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan pelayanan

-Melaksanakanpelayanan akses

-Pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan lintas daerah

50

Justifikasi UPT

51

BLBPKP BERBASIS SKPT

• Progress Pembangunan SKPT

• Permen KP No 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan SKPT sebagaimana diubah dengan Permen KP No 8/PERMEN-KP/2017

53

Data UPINO

LOKASI JUMLAH UPI JUMLAH UPI YANG SUDAH MENDAPAT SKP

1 UPT BLBPKP Mataram (NTB) 831 4

2 UPT BLBPKP Palabuhanrat (Jawa Barat)

6777 44

3 UPT BLBPKP Cibinong (Jawa Barat)

4 UPT BLBPKP Ambon (Maluku) 878 17

5 UPT Mimika (Papua) 814 3

6 UPT Biak (Papua)

7 UPT BLBPKP Surabaya (Jatim) 6271 125

8 UPT BLBPKP Pontianak (Kalbar) 1156 9

9 UPT BLBPKP Benoa (Bali) 427 49

10 UPT BLBPKP Manado (Sulawesi Utara)

247 53

11 UPT BLBPKP Medan (Sumatera Utara)

1812 52

12 UPT BLBPKP Makassar (Sulawesi Selatan)

870 75

54

SUMBER DAYA MANUSIA

• Jabatan Fungsional Umum;

• Jabatan Fungsional Tertentu(Analis Pasar Hasil Perikanandan Pembina Mutu).

39

SARANA DAN PRASARANA

• Gedung dan Peralatan Perkantoran 1 Unit

• Workshop dan Peralatannya

• Ruang Display Promosi

• Peralatan Pengolahan dan Pemasaran

ANGGARAN

Sudah disediakan anggaran di tahun 2018 senilai Rp 52,5 M untuk 12 lokasi denganrincian:

• SKPT: @20 M (Mimika dan Biak)

• 4 Satker Calon UPT (Cibinong: Rp. 2.750.048.000 | Mataram: Rp. 1.214.837.000 | Palabuhanratu: Rp. 755.148.000 |

Ambon: Rp. 448.488.000) Rp. 5.168.521.000

• 6 Calon UPT Non Satker (Mimika: Rp. 1.715.716.000 | Biak: Rp. 1.727.002.000 | Bali: Rp. 1.647.955.000| Medan: Rp. 1.654.489.000 | Pontianak: Rp. 1.651.580.000 | Sulawesi: Rp.

1.654.937.000) Rp. 10.051.679.000

PROGRESS REPORT PEMBENTUKAN UPT DITJEN PDS

59

NO Lokasi Justifikasi Lokasi

1 UPT BLBPKP MataramTelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 520/060/DISLUTKAN/2017

tanggal 2 Maret 2017

2 UPT BLBPKP PalabuhanratuTelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 061/52/Org tanggal 6 Juli 2017

3 UPT BLBPKP CibinongTelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 061/52/Org tanggal 6 Juli 2017

4UPT BLBPKP Ambon

Proses pembahasan di Biro Organisasi Provinsi Maluku;Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku sedang melakukan pengajuan pembentukan cabang dinas;

5 UPT Mimika rencana pembentukan UPT disampaikan Direktorat Logistik pada saat acara rapat koordinasi rencana kerja Pemerintah Provinsi Papua;proses pembahasan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi;

6 UPT Biak

60

NO Lokasi Justifikasi Lokasi

7 UPT BLBPKP Surabaya

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pembentukan UPT dimaksud berpotensi menimbulkan tumpang

tindih tugas dan fungsi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pemerintah Pusat) dengan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Daerah)

8 UPT BLBPKP Pontianak

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur pembentukan UPT dimaksud berpotensi menimbulkan tumpang

tindih tugas dan fungsi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (Pemerintah Pusat) dengan Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Daerah)

9 UPT BLBPKP Benoa

Telaahan teknis terkait pembentukan UPT dimaksud sedang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sebagai

bahan pertimbangan dukungan pembentukan UPT dimaksud

10 UPT BLBPKP Manado

Proses penyusunan telaahan teknis terkait pembentukan UPT dimaksud oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi

Utara sebagai bahan pertimbangan dukungan pembentukan UPT dimaksud;

11 UPT BLBPKP MedanPermohonan rekomendasi dimaksud sedang dilakukan

pembahasan di Biro Organisasi provinsi Sumatera Utara

12 UPT BLBPKPMakassarUntuk saat ini pihak Provinsi Sulses belum menyetujui

pembentukan UPT PDS

Documents

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANdkp.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2018/01/Paparan-Jatim... · Nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan bank