KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/01-JUKNIS-INTEGRASI-G… · MD ST ALUR TAHAPAN LOKASI ... Jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi

KEMENTERIAN DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 3

SURAT NOMOR : 046.I/DPPMD/VII/2017

TANGGAL : 07 JULI 2017

PETUNJUK TEKNIS

PENGINTERGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS

DALAM PEMBANGUNAN DESA

LOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN

DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2017

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………………………. 1

II. TAHAPAN KEGIATAN GSC LOKASI BLM KEGIATAN …………………………………………………. 3

A. PELAKSANAAN KEGIATAN DIMASYARAKAT ………………………………………………........ 3

B. PERENCANAAN KEGIATAN ……………………………………………………………………………….. 5

C. PELAKSANAAN KEGIATAN ………………….……………………………………………………………... 20

III. MONITORING BULANAN TERHADAP PENCAPAIAN UKURAN KEBERHASILAN ………….. 20

IV. RAPAT BULANAN PELAKU DESA ……………………………………………………………………………. 20

V. PERTEMUAN BULANAN KELOMPOK SASARAN PROGRAM …………………………………… 21

VI. REVISI KEGIATAN …………………………………………………………………………………………………….. 21

VII. PENGGATIAN PELAKU DESA ………………………………………………………………………………… 23

VIII. KUNJUNGAN PEMERIKSAAN ANTAR DESA (PAD) …………………………………………………… 23

IX. PEMERIKSAAN / AUDIT EKSTERNA ………………………………………………………………………….. 24

X. AUDIT INTERNAL …………………………………………………………………………………………………. 24

XI. MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN ………………………………………………… 25

XII. MUSYAWARAH DESA SERAH TERIMA (MDST) ………………………………………………………. 25

XIII. PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN DAERAH ………………………………. 26

XIV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ……………………………………………………….. 31

XV. PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………………. 34

Petunjuk Teknis Pengintegrasian GSC Lokasi BLM 1

PETUNJUK TEKNIS

PENGINTEGRASIAN GENERASI SEHAT DAN CERDAS

DALAM PEMBANGUNAN DESA

LOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KEGIATAN

I. PENDAHULUAN

Dengan telah ditetapkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa diyakini akan memberikan

pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Tujuan pengaturan desa ini diharapkan dapat : (1) Mendorong prakarsa, gerakan dan

partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejehteraan

bersama; (2) Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien, efektif terbuka serta

bertanggungjawab; (3) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; (4) Memajukan perekonomian masyarakat

desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (5) Memperkuat masyarakat

sebagai subyek pembangunan. Dengan disyahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan

ditindaklanjuti dengan disediakannya Dana Desa akan berdampak pada keberadaan

program-program dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini telah masuk ke

Desa seperti Generasi Sehat dan Cerdas atau GSC.

Secara prinsip pelaksanaan GSC cukup relevan dan sangat potensial mendukung

diterapkannya UU Desa. Dalam kerangka transisi pelaksanaan UU Desa, GSC bisa dipandang

sebagai Program Pemerintah yang ditugaskan kepada Desa dengan kewenangan

pengaturan oleh Pemerintah tetapi dengan kewenangan pengurusannya dilakukan oleh

Desa.

Sehubungan GSC fokus pada pemberdayaan dan penguatan masyarakat, sekaligus

mendukung frontline service providers, maka strategi institutionalisasi kelembagaan dan

integrasi proses yang selama ini dibangun menjadi bagian di dalam sistem regular

sebagaimana diamanatkan di dalam UU Desa. Hal ini dilakukan untuk menjamin

keberlanjutan pola-pola pembangunan partisipatif yang berpihak pada layanan dasar

pendidikan dan kesehatan tetap terus berjalan dan membudaya. Sejalan dengan penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa dan tercantumnya PSD sebagai salah satu prioritas yang

ditetapkan oleh Kemendesa PDTT, maka diharapkan alokasi dana kegiatan PSD terjamin dan

memadai.

Dalam rangka mengawal efektivitas implementasi UU Desa serta mendorong peningkatan

kualitas pelayanan sosial dasar di desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan, Pelaksanaan

GSC menitikberatkan pada pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa dan


merupakan bagian dari pencapaian transformasi GSC menuju fase integrasi dan

pengarusutamaan pelayanan sosial dasar yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi GSC.

Pengintegrasian GSC dalam sistem pembangunan desa ini juga dimaksudkan untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi seperti penggunaan data IDM dalam perencanaan

pembangunan desa, pelembagaan pembangunan desa dengan target mengurangi jumlah

desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri dengan berpijak pada 3 pilar (tri

matra) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu: (i) Jaring Komunitas

Wiradesa, (ii) Lumbung Ekonomi Desa, dan (iii) Lingkar Budaya Desa.

Pelembagaan pembangunan desa merupakan langkah strategis dalam mendukung program

prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya optimalisasi

akses dan kualitas pelayanan dasar untuk mendorong keberlanjutan program di tingkat

pemerintah daerah dan desa.

Fasilitator GSC bersama Pendamping Desa memastikan terjadinya tahapan perencanaan

pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam

pelaksanaan tahapan yang berintegrasi dengan pembangunan desa harus tetap dilakukan

penilaian secara simultan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memasuki tahapan kegiatan program adalah:

a. Pastikan data sasaran terutama yang belum dapat layanan dan hasil capaian skoring

indikator keberhasilan desa tahun sebelumnya sudah tersedia.

b. Pastikan Daftar masalah dan gagasan hasil diskusi terarah kelompok sasaran sudah

tersedia.

c. Lakukan konfirmasi kepada peserta, apakah ada perubahan terhadap data sasaran

yang belum dapat layanan, misalnya masih ada yang belum terdaftar.

d. Gunakan data sasaran yang belum dapat layanan dan daftar masalah gagasan hasil

diskusi kelompok perempuan sebagai bahan diskusi dengan peserta, bentuk kegiatan

yang perlu dilakukan untuk menangani sasaran yang belum dapat layanan ini.

e. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya dengan melihat hasil

skoring tahun atau siklus sebelumnya. Indikator yang hasil skoringnya belum terpenuhi

menjadi prioritas berikutnya.

f. Lanjutkan dengan membahas perumusan kegiatan lainnya, terutama upaya untuk

menjawab permasalahan yang dimunculkan pada saat diskusi kelompok perempuan

serta upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan

ibu-anak.

g. Lakukan identifikasi pelaku-pelaku di masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang

kesehatan dan pendidikan.


II. TAHAPAN KEGIATAN GSC LOKASI BLM KEGIATAN

A. PELAKSANAAN KEGIATAN DI MASYARAKAT

Tahapan pelaksanaan kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya membangun

kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan

lokal dan sistem pembangunan desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam

pelaksanaannya, tahapan kegiatan GSC di tingkat masyarakat disusun untuk memperkuat

sistem pembangunan di desa serta diarahkan pada pengarusutamaan isu-isu pelayanan

sosial dasar secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.

Perencanaan penggunaan BLM Kegiatan dilakukan bersamaan atau melekat pada tahapan

proses perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU

Desa.

Guna mendukung pelaksanaan integrasi GSC dalam perencanaan pembangunan desa, maka

pelatihan pelaku yang dibiayai melalui DOK Pelatihan Masyarakat agar memuat materi

tentang pengarusutamaan PSD, pelembagaan pembangunan desa dan penguatan kapasitas

posyandu.

Tahapan pelaksanaan GSC yang berintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa

disajikan dalam bentuk alur sebagai berikut :


KE

CA

MA

TA

N

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JULIJUNI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

MusrenbangcamDaftar Usulan

RKP Desa

MAD ALDA

MD Penetapan

Musrenbang Kab

Penetapan Tim Penyusun

Rancangan RKP

Penyusunan Rancangan RKP

Musrenbang RKP

Penyusunan Rancangan APBDesa

Evaluasi RAPBDesa

Penetapan APBDesa

D E

S A

D U

S U

N

MD ST

ALUR TAHAPAN LOKASI BLM KEGIATAN

Musdes

Pencermatan

RPJMDesa

Lokakaya/Festifal PSD/Gelar Budaya

Rapat Perumusan

Penetapan Tim

Penyusun

RPJMDesa

Penyusunan RAB & Desain

Review RPJMDes dan PKD

Rapat Prioritas

Hasil Perencanaan Tahun sebelumnya

Pagu Indikatif dan

Informasi Kegiatan

MD PJ min 2x

Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring Bulanan

TPMD & KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RKP

TPMD dan KPMD menjadi bagian Tim Penyusun RPJMDesa

DTKS menjadi salah satu pola

PKD


Penjelasan Tahapan Pelaksanaan Generasi Sehat dan Cerdas ke Dalam Pembangunan

Desa Pada Lokasi yang teralokasikan BLM Kegiatan:

B. PERENCANAAN KEGIATAN

Bulan Januari – Februari :

1. Persiapan dan Orientasi

Persiapan dan sosialisasi merupakan kegiatan persiapan dan pengenalan proses fasilitasi

penyesuaian. Kegiatan ini bisa juga diartikan review kegiatan tahun sebelumnya dan

persiapan perbaikan tahun berikutnya.

a. Menginventarisasi data kependudukan.

b. Mengidentifikasi sarana prasarana pendidikan (SD/MI,SMP/MTs,Sekolah Terbuka

yang setara SD/SMP, paket A, paket B, dan lain-lain).

c. Mengidentifikasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat

Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader-

kader kesehatan atau kader posyandu yang ada di desa-desa.

d. Menginventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau sedang

berjalan di desa/kecamatan.

e. Jarak rata-rata pusat dusun ke SD/MI yang ada di desa/dusun tersebut.

f. Jarak rata-rata pusat dusun ke SMP/MTs terdekat yang melayani masyarakat desa

tersebut.

g. Jarak rata-rata pusat dusun-dusun ke Puskesmas atau Pustu (yang terdekat dengan

desa).

h. Mengidentifikasi jumlah petugas kesehatan (bidan) yang ditempatkan untuk melayani

masyarakat desa.

i. Mengidentifikasi jumlah tenaga pendidikan (guru) yang ditempatkan untuk melayani

masyarakat desa.

j. Menginventarisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

k. Menerima informasi tentang Indeks Desa Membangun (IDM) dilokasi

Pelaksana dan penanggungjawab:

Fasilitator Kecamatan dan KPMD

Keluaran :

Data Profil desa

Form 1 tentang Data Layanan Kesehatan & Pendidikan

Form 5A tentang data dasar kependudukan

Form 5B tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Sosial untuk sasaran yang belum

dapat layanan tingkat desa


2. MAD Alokasi Dana dan Sosialisasi Perencanaan Tahun berikutnya

Musyawarah antar Desa merupakan forum untuk menentukan alokasi dana BLM

Kegiatan 80 % berdasarkan jumlah sasaran dan tingkat kesulitan Desa dan 20%

berdasarkan hasil penilaian capaian keberhasilan yang akan diterima oleh masing-

masing desa. Adapun agenda MAD Alda sebagai berikut :

a. Membahas dan menetapkan jumlah sasaran program dari masing-masing desa

sebagai dasar pembagian dana BLM Kegiatan untuk tahun Anggaran berjalan

b. Menyampaikan hasil pencapaian ukuran keberhasilan program dari masing-masing

desa, dihitung selama 6 (enam) bulan periode bulan Juli sampai dengan Desember

tahun sebelumnya.

c. Membahas dan menetapkan alokasi BLM Kegiatan ke masing-masing desa, sesuai

rumus/cara perhitungan alokasi dana setiap desa, termasuk alokasi 20% untuk

penghargaan desa berdasarkan hasil capaian indikator keberhasilan.

d. Melakukan evaluasi pengelola kegiatan ditingkat kecamatan dan dapat ditetapkan

kembali sebagai pengelola kegiatan berikutnya.

e. Menyepakati kegiatan yang tidak terdanai BLM Kegiatan tahun berjalan akan

dimasukan dalam dokumen RKPDesa tahun anggaran berikutnya

f. Pemaparan Konsep tahapan pelaksanaan dan penyampaian teknis penyesuaian

Generasi Sehat dan Cerdas ke dalam pembangunan desa oleh Fasilitator Kecamatan.

g. Kesepakatan bersama antar desa untuk menjalankan kegiatan Generasi Sehat dan

Cerdas.

h. Kesepakatan kerjasama antar desa pelaksanaan Generasi Sehat dan Cerdas serta

lembaga pengelola kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas antar desa.

i. Evaluasi kinerja pelaku program (fasilitator dan pelaku masyarakat).

j. Rencana penggunaan dana DOK tahun berjalan

k. Sosialisasi Indeks Desa Membangun (IDM)

l. Menyepakati jadwal Musdes Penetapan Kegiatan dan Sosialisasi Desa

Waktu pelaksanaan :

Pelaksanaan MAD Alda dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun berjalan atau

setelah penetapan RKPDesa masing-masing.

Penyelenggara :

Badan Kerjasama Desa dan PjOK difasilitasi oleh FK dan Faskab.

Peserta :

Wakil dari masing-masing desa yang terdiri dari : Kepala Desa, Ketua BPD, 2 orang

KPMD dan 3 orang TPMD. Dalam musyawarah ini juga dihadiri oleh Perwakilan dari

Puskesmas dan Cabang Dinas Pendidikan dan pelaku program di kecamatan (Camat,

BKAD, UPK, Pokja, BPUPK) serta anggota masyarakat lainnya yang berminat.

Keluaran :

Hasil perhitungan pencapaian ukuran keberhasilan dari masing- masing desa


(dihitung selama 12 (dua belas) bulan periode bulan Januari sampai dengan

Desember tahun sebelumnya) (Form 16)

Alokasi dana per desa (Form 7A) dan perhitungan bonus desa (Form 7B)

Catatan dan rekomendasi dari penyedia layanan diberikan ke desa.

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dalam lampiran

formulir (Form 4A dan 7C).

Hasil evaluasi kinerja pelaku program

Kesepakatan seluruh desa melalui keputusan bersama Kepala Desa untuk

mengintegrasikan pelaksanaan GSC dengan pembangunan desa termasuk pelaku

GSC di desa maupun kecamatan.

RKTL penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.

Jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi.

Dokumen rencana penggunaan Dana Operasional Kegiatan (DOK) diteruskan

dengan penerbitan Surat Penetapan Camat (SPC)

Bulan Februari sampai dengan Maret :

1. Rapat Prioritas

Rapat prioritas merupakan pertemuan untuk merumuskan kembali, menyusun

prioritas (termasuk untuk mereka yang belum mendapatkan layanan) dan membuat

rekomendasi kegiatan yang akan dikerjakan secara swadaya, didanai dengan BLM

Kegiatan atau dari sumber dana lainnya, setelah berkonsultasi dan mendapatkan

masukan dari dinas terkait pada saat lokakarya. Agenda Rapat prioritas diantaranya

sebagai berikut :

a. Menyempurnakan rumusan kegiatan yang dapat memenuhi ukuran keberhasilan

berdasarkan masukan dari hasil MAD Alokasi Dana.

b. Menyusun prioritas kegiatan untuk mereka yang belum mendapatkan

layanan dan kegiatan lainnya dalam rangka pencapaian ukuran keberhasilan serta

menjadi kebutuhan masyarakat untuk diajukan pembiayaannya melalui BLM

Kegiatan tahun berjalan.

c. Membuat rekomendasi kegiatan yang akan didanai melalui BLM Kegiatan untuk

tahun berikutnya, melalui Dana Desa, ADD atau sumber lainnya yang akan masuk

dalam dokumen rancangan RKPDesa. Lebih lanjut tentang penyusunan prioritas

usulan lihat Penjelasan PTO 4 tentang TPMD.

Catatan: Rapat prioritas merupakan bagian dari proses Penyusunan Rancangan

RKPDesa yang dapat dilakukan berulangkali sesuai kebutuhan dan harus selesai

sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan penetapan

RKPDesa paling lambat akhir bulan September. Rapat penyusunan rancangan RKPDesa

biasanya dilakukan dengan agenda: (a).Pencermatan pagu indikatif desa,

(b).Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa. (c). Pencermatan skala

prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun kedepan

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa. (d).Menyusun daftar usulan


pelaksana kegiatan.

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Rapat Prioritas dilaksanakan mulai bulan Februari setelah pelaksanaan

MAD Alda.

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Penyusun RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK

Peserta :

TPMD dan/atau Tim Penyusun RKPDesa

Keluaran :

Rekomendasi dan prioritas kegiatan untuk kegiatan yang akan dibiayai BLM

Kegiatan tahun berjalan, Tahun berikutnya dan sumber dana lainnya (Form 9A

terisi)

Berita Acara hasil rapat prioritas (Form 4A).

Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa

Penulisan Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Setelah ada prioritas kegiatan yang disusun dalam rapat prioritas kegiatan, tahap

selanjutnya, yaitu Penulisan Proposal dan pembuatan RAB dengan menggunakan

formulir sebagaimana Form 10A dan Form 10B. Sebelum melakukan penulisan

proposal, harus dilakukan pemuktahiran data sasaran (Form 5A) yang tidak akan

berpengaruh terhadap pengalokasian dana desa. Penulisan proprosal dan RAB

dilakukan bersama oleh TPMD dan/atau Tim Penyusun RKPDesa dengan difasilitasi

oleh KPMD.

Penulisan proposal dan RAB Desain tahun berjalan harus selesai paling lambat

akhir bulan Maret. Untuk kegiatan yang akan diusulkan tahun berikutnya,

penulisan RAB Desain bisa dilakukan secara paralel dengan perencanaan tahun

berikutnya.

2. Musyawarah Desa Penetapan Usulan dan Sosialisasi kegiatan perencanaan tahun

berikutnya

Musyawarah desa penetapan usulan diadakan untuk klarifikasi dan sosialisasi

rekomendasi hasil rapat prioritas tentang kegiatan yang telah diprioritaskan berdasarkan

masukan dari hasil MAD Alokasi Dana, serta untuk mengesahkan atau menetapkan

usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui BLM Kegiatan tahun berjalan untuk

selanjutnya disyahkan melalui Surat Penetapan Camat (SPC). Melalui Musdes ini

sekaligus untuk memilih dan menetapkan pelaksana kegiatan. Agenda pembahasan

dalam musyawarah desa penetapan usulan antara lain :

a. Penyampaian rekomendasi oleh TPMD dan/atau Tim Penyusun RKPDesa tentang

rumusan kegiatan dan prioritas usulan kegiatan yang telah dibahas pada saat rapat

prioritas kegiatan.


b. Pembahasan rekomendasi TPMD dan/atau Tim Penyusun RKPDesa.

c. Pengesahan dan penetapan usulan (lengkap dengan RAB Desain) yang akan

dikerjakan dan didanai melalui BLM Kegiatan tahun berjalan. Kegiatan yang tidak

terdanai dalam BLM Kegiatan tahun berjalan perlu dimasukan dalam dokumen

RKPDesa bersama dengan kegiatan lain melalui berbagai sumber pendanaan; Dana

Desa, ADD, swadaya atau sumber lainnya.

d. Memilih dan menetapkan 3 orang (minimal 2 orang perempuan) sebagai

Pelaksana Kegiatan, diteruskan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa

e. Kesepakatan kesiapan Masyarakat mengikuti GSC

f. Penyampaian kebijakan program dan integrasi GSC dalam perencanaan

pembangunan reguler desa termasuk pengintegrasian pelaku program dalam

perencanaan pembangunan reguler.

g. Pemilihan dan penetapan KPMD dan TPMD (pelaku lama dapat ditetapkan kembali

atas dasar kinerja baik dan kesepakatan musyawarah) diteruskan dengan penerbitan

Surat Keputusan Kepala Desa

h. Menyepakati jadwal pelaksanaan DTKS dan review RPJM Desa

i. Rencana pertemuan dengan kelompok penerima program bidang kesehatan atau

pendidikan, sesuai jenis kegiatan yang didanai;

j. Rencana monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan;

k. Sosialisasi hasil Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai basis perencanaan

pembangunan desa.

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Usulan setelah Rapat Prioritas dan Penyusunan

RAB dan Desain Kegiatan selesai dibuat.

Penyelenggara :

TPMD difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan didampingi oleh KPMD dan FK

Peserta :

Terbuka bagi seluruh warga desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa,

lembaga desa seperti; BPD, PKK, LPM atau sebutan lainnya dan harus melibatkan

perempuan dan kelompok masyarakat miskin dan mereka yang selama ini tidak

mendapat layanan (non user).

Keluaran :

Daftar kegiatan yang akan didanai (Form 9B), untuk BLM Kegiatan tahun berjalan.

Daftar anggota Pelaksana Kegiatan (PK) yang telah disyahkan

Berita Acara Musyawarah Desa (Form 4A)

Surat pernyataan kesanggupan masyarakat mengikuti GSC

Penetapan TPMD dan KPMD diteruskan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala

Desa

RKTL pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan DTKS dan Pencermatan ulang RPJMDesa


Jadwal monitoring bulanan

Dalam bulan Februari-Maret diselenggarakan Musrenbang Kecamatan sebagaimana

diatur dalam sistem perencanaan pembangunan reguler.

Tugas Fasilitator Dan Pelaku GSC dalam Musrenbang Kecamatan:

1. FK berkoordinasi dengan Pendamping desa dan Tim Penyelenggaraa

Musrenbang menginventarisasi DU RKPDesa

2. Memastikan pelaku GSC di Desa maupun Kecamatan terlibat secara aktif dalam

pelaksanaan

3. Melakukan advokasi atas kegiatan GSC dan layanan sosial dasar lainnya

dibahas dan diputuskan menjadi usulan kegiatan.

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan)

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan

program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan

Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan

daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan antara lain:

a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan

desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan yang bersangkutan.

b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.

c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah

kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan

rancangan Renja SKPD.

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi

musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota

asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat,

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan

pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Beberapa keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :

Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Daftar Urutan Prioritas Kegiatan per bidang serta SKPD yang diharapkan dapat

menindaklanjuti.

Delegasi yang akan mengikuti forum SKPD

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan


Bulan Maret sampai dengan Juni :

1. Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS) bersamaan dengan Pengkajian Keadaan

Desa (PKD) dan Review RPJMDes

Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS) merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh

TPMD dan/atau Tim review RPJMDesa/RKPDesa dan KPMD dalam rangka membahas

dan mendiskusikan masalah, potensi, dan kebutuhan bidang kesehatan ibu-anak dan

pendidikan dasar dalam upaya memenuhi ukuran keberhasilan program serta menjadi

bagian dalam pelaksanaan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) pengarusutamaan kegiatan

layanan sosial dasar.

Materi pembahasan dalam DTKS antara lain :

a. Sosialisasi program dan perencanaan pembangunan desa.

b. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.

c. Pembahasan Peta sosial dusun.

d. Pendataan sasaran program.

e. Pendataan anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan (Form

2) termasuk daftar sasaran yang tidak atau belum mendapatkan layanan.

f. Pencermatan ulang RPJMDesa untuk menetapkan usulan kegiatan-kegiatan yang

diprioritaskan dalam RKPDesa terkait dengan layanan sosial dasar.

g. Monitoring bulanan

Waktu Pelaksanaan :

DTKS dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

Peserta :

Jumlah Peserta antara 15 – 20 orang setiap DTKS dengan komposisi peserta berasal dari

Penduduk di dusun, terutama sekali mereka yang termasuk dalam sasaran program,

masyarakat yang belum mendapat layanan, kelompok terpinggirkan, kelompok rentan.

Dilakukan berulangkali dalam kelompok-kelompok diskusi yang berbeda.

Keluaran :

a. Daftar identifikasi masalah dan gagasan (Form 8)

b. Daftar sasaran (Form 2) dan peta sosial yang telah di perbaiki berdasarkan klarifikasi

dengan peserta diskusi

c. Kesepakatan bentuk pelembagaan pembangunan desa.

d. Peta sosial

e. Daftar masalah dan gagasan

f. Daftar usulan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen rancangan RKPDesa

g. Daftar usulan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan dalam tahun


berjalan melalui mekanisme perubahan APBDesa (contoh terjadi kejadian luar biasa

kasus gizi buruk)

h. Daftar potensi desa

i. Berita Acara hasil DTKS

2. Rapat Perumusan/Pra Musyawarah Desa Percermatan Ulang RPJMDesa

Rapat perumusan atau pra musyawarah desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan

pertemuan TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa untuk merumuskan rencana

kegiatan yang dinilai dapat memenuhi keberhasilan dan priortas dalam rancangan

RKPDesa dengan agenda antara lain :

a. Melakukan rekapitulasi hasil DTKS

b. Melakukan rekapitulasi Daftar sasaran program (Form 2)

c. Melakukan Rekapitulasi hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat

layanan (Form 5B)

d. Melakukan penggabungan Peta sosial desa (penggabungan dari peta sosial dusun)

e. Melakukan pengisian Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi

terarah kelompok perempuan

f. Menetapkan jumlah sasaran program berdasarkan hasil pemetaan sosial sebagai

dasar pengalokasian jumlah dana desa

g. Menetapkan sasaran program yang belum mendapatkan layanan

h. Merumuskan kesesuaian gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-

kelompok sasaran di dusun dengan seluruh ukuran keberhasilan

i. Merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan untuk

dibawa ke lokakarya dengan penyedia layanan pendidikan dan kesehatan di tingkat

kecamatan

j. Sosialisasi pelembagaan pembangunan desa.

k. Menetapkan 3 wakil dari TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa untuk ikut

dalam Lokakarya Kemitraan.

l. Rancangan usulan kegiatan prioritas rancangan RKPDesa

m. Berita Acara Hasil Rapat Perumusan (Form 4A)

Waktu pelaksanaan :

Setelah pelaksanaan DTKS selesai dilakukan dan dapat dilakukan berulang kali

Penyelenggara :

TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa difasilitasi oleh KPMD dan FK

Peserta :

a. TPMD

b. Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

c. KPMD


Keluaran :

a. Tersosialisasikannya perlunya pelembagaan pembangunan desa.

b. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)

c. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)

d. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang

belum mendapatkan layanan (form 8 terisi lengkap)

e. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa hasil Pencermatan ulang RPJMDesa

f. Berita Acara Rapat Perumusan

3. Musyawarah Desa Pencermatan ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa Pencermatan Ulang RPJMDesa merupakan musyawarah ditingkat desa

yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh

pemerintah desa dalam rangka percermatan ulang RPJMDesa dan menetapkan hasil

keputusan Tim Perumus dengan agenda antara lain :

a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa

b. Pembahasan dan penetapan hasil rapat perumusan oleh Tim perumus

c. Pengarusutamaan usulan kegiatan layanan sosial dasar.

Waktu pelaksanaan :

Paling lambat akhir bulan juni tahun berjalan (DTKS dan Rapat Perumusan telah selesai)

Penyelenggara :

BPD difasilitasi Pemerintah Desa didampingi oleh FK dan KPMD

Peserta :

a. Seluruh anggota BPD

b. Pemerintah Desa

c. TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa/RKPDesa

d. KPMD

e. Tokoh Adat

f. tokoh agama;

g. tokoh masyarakat;

h. tokoh pendidik;

i. perwakilan kelompok tani;

j. perwakilan kelompok nelayan;

k. perwakilan kelompok perajin;

l. perwakilan kelompok perempuan;

m. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan

n. perwakilan kelompok masyarakat miskin.


Keluaran :

a. Rancangan data dasar kependudukan di desa (Form 5A)

b. Ditetapkannya rekapitulasi sasaran yang belum mendapatkan layanan (Form 5B)

c. Daftar kegiatan yang sesuai dengan ukuran keberhasilan dan untuk mereka yang

belum mendapatkan layanan (form 8 terisi lengkap)

d. Daftar usulan prioritas rancangan RKPDesa

e. Berita Acara Musyawarah

Tugas dan Peran Fasilitator GSC dan pelaku GSC di desa dalam Musyawarah

Desa Pencermatan RPJMDesa:

Pra Musdes Pencermatan :

1. Memastikan hasil DTKS telah tersedia dan direkapitulasi yang meliputi :

a. Hasil pemetaan sosial untuk sasaran yang belum mendapat layanan (Form

5B)

b. Peta sosial desa sebagai penggabungan dari peta sosial dusun

c. Memastikan Form 8, Daftar Identifikasi Masalah dan Gagasan hasil diskusi

terarah kelompok perempuan lengkap

d. Menetapkan jumlah sasaran (masyarakat) yang belum mendapatkan layanan

pendidikan maupun kesehatan

e. Adanya rumusan gagasan kegiatan hasil diskusi terarah dari kelompok-

kelompok sasaran di dusun dengan layanan sosial dasar.

f. Adanya rumusan kegiatan yang sesuai dengan layanan sosial dasar untuk

dibawa ke SKPD ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

g. Memastikan pelaku GSC hadir dan terlibat dalam Musyawarah Desa

Pencermatan RPJMDesa

2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, BPD dalam persiapan Musyawarah

Desa Pencermatan RPJMDesa, meliputi:

a. Penyampaian hasil DTKS, Rapat Perumusan atau MAD Alda menjadi bagian

agenda pembahasan prioritas usulan dalam pencermatan RPJMDesa.

b. Daftar pelaku GSC yang diundang hadir dalam Musyawarah Desa


3. Berkoordinasi dengan Pendamping Desa tentang agenda Musyawarah Desa


Pelaksanaan Musdes Pencermatan

1. Memastikan hasil DTKS, Rapat Perumusan atau MAD Alda dibahas dalam

Musyawarah Desa Pencermatan RPJMDesa

2. Memastikan pelaku GSC hadir dan aktif dalam Musyawarah Desa Pencermatan

RPJMDesa

3. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar menjadi prioritas usulan

RKPDesa

4. Mensosialisasikan pelembagaan pembangunan desa.


4. Lokakarya dan Festival Desa

Lokakarya merupakan penyampaian informasi dinas layanan mengenai upaya-upaya

yang dilakukan oleh para penyedia layanan untuk mengatasi masalah pendidikan dan

kesehatan. Lokakarya ini juga merupakan media konsultasi bagi desa-desa kepada

penyedia layanan, tentang kegiatan- kegiatan yang telah dibahas dan diusulkan

masyarakat. Penyedia layanan mencermati apakah rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan desa memenuhi hal-hal berikut :

a. Bermanfaat bagi ibu atau anak-anak sasaran program, terutama mereka yang

masuk dalam penduduk miskin,

b. Berpotensi tinggi untuk memenuhi ukuran keberhasilan program,

c. Mendesak untuk dilaksanakan,

d. Potensi keberlanjutannya tinggi.

e. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan dinas layanan.

Lokakarya dengan penyedia layanan pada dasarnya juga merupakan proses koordinasi

di tingkat kecamatan sekaligus sebagai uji silang antara rencana kegiatan desa

dengan program dari dinas atau instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih

pendanaan. Agar pelaksanaan lokakarya lebih efektif, maka salinan Form 8 (Daftar

Identifikasi Masalah dan Gagasan) hasil rapat perumusan gagasan dari desa-desa sudah

dikirimkan ke Dinas Pendidikan atau Kesehatan tingkat kecamatan jauh hari sebelum

pelaksanaan lokakarya untuk dipelajari dan diberikan catatan-catatan terhadap rencana

kegiatan desa tersebut. (Pada Form 8 untuk menuliskan hasil perumusan gagasan,

ditambahkan satu kolom “catatan penyedia layanan” di sebelah kanan sebagaimana form

terlampir)

Pelaksanaan lokakarya dapat diiringi dengan kegiatan pameran, festifal budaya,

pemberian penghargaan, bazar dan lain-lain.

Bulan Juli sampai dengan September :

1. Penyusunan Rancangan RKPDesa

Pelaksanaan penyusunan rancangan RKPDesa adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

oleh Tim Penyusun Rancangan RKPDesa guna menyusun rancangan RKPDesa yang akan

disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDesa.

Agenda Tim Penyusunan rancangan RKPDesa diantaranya sebagai berikut :

a. Pencermatan pagu indikatif desa

b. Penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa

c. Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa selama 1

(satu) tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDesa

d. Menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan.


e. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan Rancangan RKPDesa dilaksanakan pada bulan Juni sampai

dengan September sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa penetapan RKPDesa, paling lambat akhir bulan September.

Penyelenggara :

Tim Penyusun RKPDesa

Peserta :

Tim Penyusun RKPDesa

Keluaran :

a. Daftar usulan kegiatan yang masuk dalam rancangan RKPDesa

b. Pagu indikatif desa (format pagu indikatif)

c. Kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa (format kegiatan pembangunan

yang masuk desa)

d. Daftar usulan Pelaksana Kegiatan

e. Rancangan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa

f. Berita Acara Hasil penyusunan rancangan RKPDesa beserta lampirannya

Peran dan Tugas Fasilitator dan Pelaku GSC didesa dalam Penyusunan RKPDesa

Pra Penyusunan RKPDesa :

1. Melakukan advokasi kepada masyarakat desa dan pemerintah desa tentang

pemenuhan Layanan Sosial Dasar di desa

2. Berkoordinasi dengan Kepala desa agar Pelaku GSC di desa menjadi anggota Tim

Penyusun RKPDesa

3. Memastikan dokumen usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar telah ada

dan lengkap.

4. Berkoordinasi dengan pelaku GSC untuk menjadi anggota Tim Penyusun

RKPDesa

5. Melakukan inventarisasi atas pagu indikatif dan informasi kegiatan yang masuk ke

desa

6. Melakukan verifikasi dan validasi RAB dan Desain Usulan Kegiatan GSC dan

Layanan Sosial Dasar

Pelaksanaan penyusunan RKPDesa:

1. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi anggota Tim Penyusun RKPdesa

2. Memastikan pelaku GSC aktif dalam penyusunan RPKDesa

3. Penyampaian IDM sebagai dasar penyusunan prioritas kegiatan dalam RKPDesa

4. Memastikan usulan kegiatan layanan sosial dasar dibahas dan menjadi prioritas

kegiatan dalam RKPDesa

5. Memastikan pelaku GSC diusulkan menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa

Paska Penyusunan RKPDesa

1. Inventarisasi dokumen Rancangan RKPDesa


2. Bersama Pendamping Desa berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris

Desa untuk penyusunan rancangan RKPDesa.

2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

Musyawarah Rencana Pembangunan adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Pemerintah Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan RKPDesa.

Musrenbang ini membahas agenda diantaranya :

a) Pembahasan rancangan RKPDesa yang meliputi :

1) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

2) pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.

b) Prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1) pagu indikatif Desa;

2) pendapatan asli Desa;

3) swadaya masyarakat Desa;

4) bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

5) bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

kabupaten/kota.

c) Penilaian prioritas program dan kegiatan berdasarkan pada :

1) peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

3) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

4) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

5) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

6) pendayagunaan sumber daya alam;

7) pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

8) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan

kebutuhan masyarakat Desa; dan

9) peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

d) Rancangan Daftar Usulan RKPDesa

Waktu Pelaksanaan :

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilakukan setelah rancangan

RKP selesai, paling lambat bulan September tahun berjalan.

Penyelenggara :

Pemerintah Desa

Peserta :

a. Kepala Desa


b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

c. Unsur masyarakat, yang terdiri dari :

1) tokoh adat;

2) tokoh agama;

3) tokoh masyarakat;

4) tokoh pendidikan;

5) perwakilan kelompok tani;

6) perwakilan kelompok nelayan;

7) perwakilan kelompok perajin;

8) perwakilan kelompok perempuan;

9) perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan

10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.

11) unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

Keluaran :

a. Penetapan RKPDesa

b. Penetapan Daftar Usulan RKPDesa

c. Rancangan APBDesa (RAPBDesa)

d. Berita Acara musrenbang

e. Peraturan Desa tentang RKPDesa

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC dalam MusrenbangDesa RKP

Pra Musrenbang:

1. Memastikan dokumen hasil penyusunan Rancangan RKPDesa telah selesai dan

lengkap

2. Memastikan usulan kegiatan GSC dan layanan Sosial Dasar masuk dalam

dokumen Rancangan RKPDesa

3. Berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait dengan rancangan Peraturan Desa

tentang RKPDesa

Pelaksanaan Musrenbang:

1. Tersosialisasikannya pelembagaan pembangunan desa.

2. Memastikan pelaku GSC terlibat secara aktif dalam Musrenbang

3. Memastikan usulan kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar disepakati menjadi

RKPDesa

4. Memastikan pelaku GSC di Desa menjadi calon Pelaksana Kegiatan APBDesa

terutama menjadi calon pelaksana kegiatan GSC dan Layanan Sosial Dasar.

Paska Musrenbang:

1. Melakukan inventarisasi hasil keputusan Musrenbang

2. Inventarisasi Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berikutnya

3. Koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tentang penyusunan

RAPBDesa


Bulan Juli sampai dengan September :

1. Penyusunan RAPBDesa dan Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa

Atas dasar hasil musrenbang RKPDesa, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan

Desa APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Selanjutnya Kepala Desa

menyampaikan rancangan Peraturan Desa APBDesa kepada BPM untuk dibahas dan

disepakati bersama.

Penetapan Rancangan Peraturan Desa APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun

berjalan.

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam penyusunan RAPBDesa

Penyusunan RAPBDesa disusun oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKPDesa yang telah

disepakati dalam Musrenbang.

Peran dan tugas FK dan Pelaku GSC:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan Sekretaris desa untuk

memastikan hasil-hasil keputusan Musrenbang masuk dalam RAPBDesa

2. Inventarisasi dokumen RAPBDesa

2. Evaluasi APBDesa

Setelah Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APBDesa disepakati bersama oleh Kepala

Desa dan BPD, selanjutnya Kepala Desa paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari sejak

kesepakatan bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima, menetapkan hasil

evaluasi atas Raperdes. Selanjutnya atas hasil evaluasi Bupati, Raperdes dinyatakan

berlaku atau terdapat perbaikan.

Peran dan Tugas FK dan Pelaku GSC di Desa dalam Evaluasi APBDesa

1. Berkoordinasi dengan Camat dan Aparat Kecamatan yang menjadi Tim Verifikasi

RAPBDesa

2. Memberikan masukan sebagai bahan dalam verifikasi RAPBDesa

Rangkaian kegiatan di atas dilakukan sebagai dasar pendekatan integrasi perencanaan

pembangunan desa, yang pada tahun berikutnya dikembangkan melalui beberapa

intervensi lanjutan dalam lingkup fasilitasi:

1. Penguatan kelembagaan posyandu

2. Peningkatan kapabilitas penerima manfaat

3. Peningkatan kualitas RPJMDesa

4. Penggalangan potensi sumberdaya kemitraan

5. Penyiapan dan implementasi kegiatan pelayanan lanjutan

6. Pelembagaan pembangunan desa


C. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Penyiapan Dokumen Pencairan Dana ke KPPN

Sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan, pelaku program di tingkat desa dan

kecamatan menyiapan dokumen-dokumen untuk keperluan pencairan dana BLM

Kegiatan yang akan diajukan ke KPPN, yaitu rekapitulasi usulan dari seluruh desa, Surat

Penetapan Camat (SPC-Form 20A)) tentang usulan yang akan didanai program, Surat

Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) antara UPK dengan Pelaksana Kegiatan dan

dokumen-dokumen pencairan dana lainnya (Form 3B). Penerbitan SPC berdasarkan

Hasil Musyawarah Desa Penetapan Kegiatan.

Untuk melaksanakan kegiatan, desa-desa mengajukan pencairan dana ke UPK sesuai

dengan kebutuhannya. Besar dana untuk setiap pengajuan pencairan berdasarkan

Rencana Penggunaan Dana (RPD, Form 23) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan.

Selain RPD, pelaksana kegiatan juga menyerahkan Laporan Penggunaan Dana (LPD,

Form 23) dan bukti-bukti penggunaan dana sebelumnya ke UPK untuk mendapatkan

pencairan berikutnya. UPK akan melihat kesesuaian dana yang telah diterima oleh desa

dengan progres atau kemajuan kegiatan yang terjadi di lapangan. Penjelasan lengkap

mengenai mekanisme pencairan dan penyaluran dana sebagaimana pada PTO

Penjelasan 5 Pendanaan dan Administrasi Generasi Sehat dan Cerdas.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan juga akan diadakan pengadaan bahan dan alat.

Proses pengadaan bahan dan alat merujuk pada PTO Generasi Sehat dan Cerdas

Penjelasan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Masyarakat.

III. MONITORING BULANAN TERHADAP PENCAPAIAN UKURAN

KEBERHASILAN

Pada setiap bulannya, FK bersama KPMD dan tim kerja TPMD akan melakukan monitoring

tingkat pencapaian desa dalam memenuhi seluruh ukuran keberhasilan, yaitu dengan

merekapitulasi kartu perolehan layanan kesehatan ibu anak, pemantauan kesehatan dan

daftar hadir siswa untuk pemantauan bidang pendidikan. Hasil dari rekapitulasi ini akan

diberikan kepada TPMD sebagai bahan evaluasi rutin terhadap pencapaian seluruh ukuran

keberhasilan pada saat rapat bulanan pelaku desa.

IV. RAPAT BULANAN PELAKU DESA

Selama tahap pelaksanaan, TPMD bersama KPMD dan pelaku desa lainnya mengadakan

rapat bulanan untuk membahas dan mengevaluasi hasil setiap pencapaian indikator pada

bulan tersebut. Rapat bulanan sebaiknya diselenggarakan pada awal bulan berikutnya. Hasil

monitoring bulanan dari FK terhadap pencapaian ukuran keberhasilan merupakan bahan


dalam rapat ini. Dalam rapat bulanan ini juga untuk evaluasi terhadap kinerja anggota TPMD,

pelaksana kegiatan dan KPMD.

V. PERTEMUAN BULANAN KELOMPOK SASARAN PROGRAM

Selama tahap pelaksanaan, kelompok sasaran program yang telah dibentuk melakukan

pertemuan bulanan untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan berbagi

pengalaman diantara mereka. Dalam pertemuan ini, kelompok sasaran juga harus membawa

formulir perolehan layanan, buku KIA, KMS untuk dikumpulkan perolehan layanan yang

sesuai pada bulan tersebut. Pertemuan kelompok sasaran dilakukan diakhir bulan.

VI. REVISI KEGIATAN

Dalam proses perencanaan kegiatan yang berawal dari Musdus, Pendataan Sasaran Program,

Focus Interes Group Discusion (Diskusi Terarah Kelompok Sasaran-DTKS), Rapat TPMD,

sangat memungkinkan terjadi perubahan terhadap kondisi awal/revisi baik terhadap

Pemanfaat, Kegiatan maupun Volume. Demikian juga dari hasil monitoring dan rapat

evaluasi bulanan jika diperlukan adanya perubahan oleh sebab kekeliruan di lapangan,

kejadian luar biasa (wabah) terhadap sasaran program atau terjadinya bencana alam dan

lain-lain, maka bisa dilakukan revisi kegiatan. Kondisi ini tidak dapat dihindari, sehingga perlu

di pahami penyebab, teknis maupun administrasi revisi kegiatan. Pemahaman yang baik

tentang revisi kegiatan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahan prosedur,

kesalahan intervensi maupun penyimpangan dana.

a. Penyebab Revisi Kegiatan

Revisi Kegiatan dapat dilakukan bilamana ada 6 penyebab seperti dibawah ini :

1) Terjadi Perubahan Harga ( harga naik maupun turun )

Perubahan harga barang/material ini sering sekali terjadi pada saat pelaksanaan

kegiatan, yang mana dapat terjadi harga barang lebih tinggi maupun lebih rendah

dari harga Rencana Anggaran Biaya (RAB).

2) Selisih harga Hasil Lelang :

Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, terjadi selisih harga penawaran

terhadap harga RAB (Rencana Anggaran Biaya). Harga lelang biasanya lebih kecil

dari harga RAB.

3) Terjadi Kesalahan perencanaan (data pemanfaat tidak akurat dan jenis kegiatan

tidak berkualitas/tidak sesuai tujuan dan indikator program)

Pada saat pelaskanaan kegiatan data pemanfaat tidak akurat atau jumlah pemanfaat

yang tercantum pada RAB tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Atau bisa

saja ditemukan usulan kegiatan yang tidak menjawab akar masalah dan tidak sesuai

indikator program, dimana usulan kegiatan ini perlu di koreksi.


4) Terjadi Perubahan Pemanfaat (dari Bayi menjadi balita, atau Ibu Hamil ke bayi dll).

Pada saat pelaksanaan kegiatan, sering terjadi perubahan pada sasaran program

yang sudah menjadi pemenfaat, misalnya Ibu hamil sudah melahirkan dan menjadi

bayi, bayi menjadi balita, atau juga kasus Gizi buruk sudah tertangani dan menjadi

Gizi baik dan lain-lainnya.

5) Kegiatan yang direncanakan ternyata sudah dibiayai oleh Program lain pada saat

pelaksanaan kegiatan

Pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, pemanfaat yang didanai oleh

Generasi Sehat dan Cerdas sudah di danai oleh program pemerintah atau program

sejenis. Misalnya Transportasi Guru atau Bidan sudah di danai oleh program

pemerintah, maka perlu direvisi kegiatan tersebut agar tidak tumpang tindih.

6) Kejadian Luar biasa ( Force majeour / Bencana Alam ) :

Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi kejadian luar biasa, misalnya terjadi bencana

banjir dan merusak material untuk pemenfaat yang sudah dibelanjakan oleh

Pelaksana Kegiatan (PK).

b. Mekanisme /Prosedur Revisi Kegiatan :

1) Mengidentifikasi kegiatan/pekerjaan yang direvisi (Jenis Revisi)

2) Pembahasan Revisi Kegiatan dilakukan pada Forum Rapat Pelaku Desa (TPMD, FD

dan PK ) bersama FK dan secara terbuka ada pemberitahuan kepada masyarakat

3) Dibuat Berita Acara (BA) Pelaksanaan Revisi Kegiatan, Daftar Hadir dan Notulen

Rapat, BA Revisi Kegiatan serta RAB Revisi

4) BA Revisi kegiatan di tembuskan ke Fasilitator Kabupaten

c. Administrasi Pendukung Revisi Kegiatan :

1) BA Musyawarah Desa Revisi, Notulen dan Daftar hadir

2) BA Revisi kegiatan (Form terlampir)

3) RAB (Rencana Anggaran Biaya) detail

4) Kronologis Revisi (jika perlu)

d. Penting diperhatikan :

1) Dalam revisi kegiatan, jenis kegiatan pengganti harus benar-benar menjawab

kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah dihasilkan melalui Diskusi Terarah

Kelompok Sasaran.

2) Revisi kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan yang berbeda, tetapi tetap

harus mendorong peningkatan pencapaian ukuran keberhasilan Program.

3) Memprioritaskan Pemanfaat Non User (belum dapat layanan).

4) Perubahan atau revisi tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau

pelanggaran.

5) Perubahan kegiatan akibat revisi di cantumkan pada Form 9c diakhir kegiatan


Form Berita Acara Revisi Kegiatan

Generasi Sehat dan Cerdas

BERITA ACARA REVISI KEGIATAN

GENERASI SEHAT DAN CERDAS

No Kegiatan Yang

Direvisi

Kondisi Sebelum

Direvisi

Kondisi Setelah

Direvisi

Alasan Revisi

Dibuat oleh : Diverifikasi oleh : Mengetahui :

(TPMD) (KPMD) (PK)

(FK)

(PJOK)

VII. PENGGANTIAN PELAKU DESA

Pelaku desa seperti TPMD, pelaksana kegiatan dan KPMD dimungkinkan untuk diganti

dengan orang lain apabila yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau lalai melaksanakan

tugasnya. Penggantian pelaku desa berdasarkan atas rekomendasi hasil rapat evaluasi

bulanan, dan dilakukan melalui proses musyawarah desa dengan mengangkat kembali

calon-calon yang telah ada berdasarkan peringkat tertinggi pada saat pemilihan pelaku

desa.

VIII. KUNJUNGAN PEMERIKSAAN ANTAR DESA (PAD)

Selama tahapan pelaksanaan kegiatan, akan dilaksanakan proses pemeriksaan secara

eksternal dari orang luar desa maupun secara internal oleh pelaku program itu sendiri,

melalui kunjungan pemeriksaan antar desa.

Tujuan pemeriksaan antar desa adalah untuk mendorong transparansi dan

pertanggungjawaban pengelolaan dana program, terutama kesesuaian perhitungan capaian

desa terhadap ukuran keberhasilan, serta membantu kesiapan desa menghadapi pemeriksa-

pemeriksa yang datang ke desa untuk melakukan audit (audit eksternal).

Beberapa hal dilakukan dalam pelaksanaan kunjungan pemeriksaan antar desa:

a. Setiap desa memeriksa dan diperiksa oleh desa lain. Pemeriksaan dilakukan dengan cara

berputar. Contoh mekanisme pemeriksaan di kecamatan dengan 4 desa yaitu: Desa 1


memeriksa Desa 2, Desa 2 memeriksa Desa 3, Desa 3 memeriksa desa 4, dan Desa 4

memeriksa Desa1.

b. Kunjungan pemeriksaan antar desa akan dilakukan setiap 4 bulan sekali selama

pelaksanaan kegiatan dengan memutar komposisi pemeriksaannya berbeda dengan

komposisi pemeriksaan sebelumnya. Misalnya: Desa 1 memeriksa desa 3, desa 2

memeriksa desa 4, desa 3 memeriksa desa 1, dan desa 4 memeriksa desa 2.

c. Dalam kunjungannya, tim suatu desa akan memeriksa hal-hal berikut:

Laporan kegiatan kesehatan dan pendidikan yang dilakukan,

Jumlah bukti layanan kesehatan yang telah ditandatangai oleh bidan/petugas

kesehatan dan dibandingkan dengan pemeriksaan yang dicatat di dalam buku

KIA/KMS (Form 13),

Jumlah layanan kegiatan konseling perawatan kehamilan dan gizi serta kegiatan

pengasuhan dan pemenuhan gizi balita,

Dalam PAD ke-1 dilihat jumlah awal siswa putus sekolah. Pada PAD ke-1 tahun

berikutnya dilihat jumlah sisa putus sekolah yang kembali bersekolah (termasuk

anak yang berkebutuhan khusus)

Tim pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaannya kepada pengelola kegiatan

desa yang diperiksa, dengan tembusan ke FK. Selanjutnya hasil pemeriksaan

tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pada saat proses penilaian kegiatan.

Catatan

Hasil kunjungan pemeriksaan antar desa dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana

dalam lampiran formulir (Form 4A)

IX. PEMERIKSAAN/AUDIT EKSTERNAL

Audit eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, seperti dari BPKP, misi

supervisi dari program, dan lain-lain. Mekanisme audit dilakukan baik secara acak maupun

diarahkan pada lokasi/ kejadian tertentu.

X. AUDIT INTERNAL

Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal pelaku program untuk

memberikan penilaian ketaatan terhadap pelaksanaan program yang di atur dalam petunjuk

teknis, panduan-panduan dan kebijakan lain yang dibuat Program Generasi Sehat dan

Cerdas.

Pelaksanaan Audit internal dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Audit Internal dan Panduan Pelaksanaan Audit Internal Generasi Sehat dan Cerdas dan

dalam hal ini diatur melalui SOP dan Panduan Audit Internal tersendiri.


XI. MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNGJAWABAN

Musyawarah desa pertanggungjawaban merupakan forum untuk penyampaian

laporan pertanggungjawaban keuangan dan hasil pelaksanaan kegiatan oleh

Pengelola Kegiatan (PK) kepada masyarakat desa. Musyawarah Pertanggungjawaban

dilakukan secara bertahap minimal dua kali dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah

tahapan perencanaan.

Agenda yang dibahas dalam musyawarah pertanggungjawaban diantaranya :

a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

oleh pelaksana kegiatan kepada forum musyawarah desa (Form LP2K dan Realisasi Fisik

dan Biaya, Form 27B).

b. Pembahasan laporan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, untuk

memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

c. Laporan TPMD tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian indikator

keberhasilan kepada forum musyawarah desa

d. Penyampaian rencana kegiatan bulan berikutnya dan rencana kegiatan

pengembangan.

Waktu Pelaksanaan :

Disarankan bisa bersamaan dengan pelaksanaan musyawarah desa lainnya.

Penyelenggara :

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa didampingi oleh KPMD

Peserta :

BPD, Pemerintah Desa, TPMD, PK dan masyarakat lainnya

Keluaran :

Form 4A, Berita Acara Hasil Musyawarah

XII. MUSYAWARAH DESA SERAH TERIMA (MDST)

Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) merupakan bentuk pertanggungjawaban

Pelaksana Kegiatan selaku pengelola dana dan kegiatan di tingkat desa. Kegiatan MDST

bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan

yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan MDST dilaksanakan bila

pelaksanaan kegiatan dan keuangan telah mencapai 100%. Form-form yang digunakan

dalam tahapan ini sama dengan yang dipakai dalam form-form dalam kegiatan Musyawarah

Pertanggungjawaban. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara.

a. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

oleh pelaksana kegiatan kepada forum musyawarah desa (Form LP2K dan Realisasi Fisik

dan Biaya, Form 27B)

b. Pembahasan laporan hasil pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan, untuk

memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya


c. Laporan TPMD tentang pelaksanaan kegiatan dan hasil pencapaian indikator

keberhasilan kepada forum musyawarah desa

d. Pertanggungjawaban Dana Operasional Desa

e. Penyampaian laporan realisasi dan biaya

f. Laporan penyaluran dan penggunaan dana

Waktu Pelaksanaan:

Kegiatan MDST dilakukan secara bersamaan dengan agenda musyawarah di desa lainnya

Penyelenggara:

BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa didampingi oleh KPMD

Peserta:

BPD, Pemerintah Desa, TPMD, PK dan masyarakat lainnya

Keluaran:

Form 4A, Berita Acara Hasil Musyawarah

XIII. PELAKSANAAN KEGIATAN DI TINGKAT KABUPATEN DAERAH

Tahapan kegiatan di tingkat Kabupaten merupakan serangkaian kegiatan fasilitasi, mediasi

dan advokasi perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten yang bertujuan untuk

mendorong keberpihakan anggaran dan kebijakan terhadap isu-isu peningkatan kualitas

pelayanan sosial dasar bagi masyarakat miskin. Untuk itu maka fasilitator GSC di tingkat

kabupaten berkewajiban untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah,

mampu melakukan fungsi-fungsi lobi, negosiasi dan advokasi, serta mendorong komitmen

daerah yang lebih nyata terhadap pengarusutamaan pelayanan sosial dasar.

Selain itu, pendampingan terhadap pemerintah daerah difokuskan pada para pelaku yang

terkait langsung dengan pelayanan sosial dasar bidang pendidikan dan kesehatan (seperti

Bappeda, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Forum Multistakeholders)

dalam rangka mendorong terwujudnya pengintegrasian perencanaan pembangunan desa

dengan sistem perencanaan di daerah melalui Rencana Aksi Daerah bidang Pelayanan Sosial

Dasar (RAD PSD), sehingga prioritas usulan peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar

dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Rangkaian kegiatan GSC di tingkat kabupaten

diharapkan dapat terus berlanjut dalam sebuah siklus yang menjadi bagian penting dalam

sistem perencanaan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan kegiatan GSC lokasi BLM Kegiatan di tingkat pemerintah daerah memiliki peran

strategis untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah serta

memastikan terjadinya keberlanjutan upaya peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar

secara komprehensif. Untuk itu maka beberapa agenda utama yang didorong dapat terjadi

melalui pelaksanaan kegiatan di tingkat pemerintah daerah meliputi:


1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa

2. Penyusunan RAD PSD

3. Penguatan Musrenbang Kabupaten

4. Mendorong efektivitas Forum SKPD

5. Mendorong terlaksananya hearing DPRD

6. Penyusunan regulasi daerah terkait pelayanan sosial dasar

7. Menggalang potensi jejaring kemitraan

Adapun tahapan kegiatan GSC di lokasi BLM Kegiatan yang dilakukan di tingkat kabupaten

adalah sebagai berikut:

1. Persiapan dan Orientasi Perencanaan Desa

Dalam mendorong upaya pemenuhan layanan dasar oleh semua pihak perlu dilakukan

konsolidasi semua pihak dalam menyusun aktifitas perencanaan secara integral dan

sinergis, untuk itu perlu dilakukan persiapan dan sosialiasi dengan baik pada semua

tingkatan pemerintahan. Di Kabupaten perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi data layanan dasar

- Identifikasi rencana kerja SKPD tahun berjalan

- Menginventarisasi program-program pendidikan/kesehatan yang telah atau sedang

berjalan di desa/kecamatan

- Sosialisasi skenario integrasi GSC dalam perencanaan desa

- Menyusun bersama dengan SKPD dan pihak terkait dengan perencanaan desa

- Sosialisasi Indeks Desa Membangun (IDM) dan kebijakan program lainnya.

Keluaran :

- Adanya kesepahaman atas pengarusutamaan PSD dalam perencanaan

pembangunan daerah

- Teridentifikasikannya rencana kerja SKPD terkait dengan layanan dasar terutama

bidang pendidikan dan kesehatan

- Ditetapkannya jadwal perencanaan desa di tingkat Kabupaten.

2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar.

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial dasar yang meliputi bidang 1) pelayanan sosial

dasar; 2) kesejahteraan masyarakat; 3) adat dan budaya; 4) perlindungan sosial; 5) akses

informasi masyarakat desa; termasuk didalamnya memperkuat instrumen Generasi Sehat

dan Cerdas sebagai peta jalan (road map) bagi keterpenuhan hak dan kebutuhan dasar

masyarakat Desa perlu dijabarkan oleh daerah dalam bentuk RAD PSD sesuai dengan

kondisi dan permasalahan serta kemampuan daerah masing-masing.


Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait di kabupaten memiliki

komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan

untuk peningkatan pelayanan sosial dasar.

Tujuan :

Penyusunan RAD PSD ditujukan untuk memberikan panduan bagi daerah untuk

menyusun dokumen rencana aksi keberpihakan seluruh pemangku kepentingan

pelaksanaan kebijakan pelayanan sosial dasar di desa.

Dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD PSD

a. Data Indeks Desa Membangun (IDM)

b. RPJMD

c. Renstra SKPD

d. Renja SKPD

Langkah Penyusunan RAD PSD

Penyusunan RAD PSD dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Tim Pengarah dan Kelompok Kerja, Tim dapat menggunakan struktur

yang ada atau membentuk yang baru yang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PMD,

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa, unsur Perguruan Tinggi,

Lembaga Non Pemerintah dll.

2. Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah penyusunan

3. Masing-masing Pokja menyusun draft RAD PSD dengan tahapan :

a. Identifikasi tujuan, target dan indikator capaian IDM masing-masing wilayah

b. Menetapkan program dan kegiatan/tindakan prioritas terkait dengan

pencapaian peningkatan layanan sosial dasar.

c. Menetapkan indikator dan target pencapaiannya terkait dengan

kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam pencapaian masing-masing target.

d. Menetapkan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan sumber pendanaan dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan tindakan yang dilakukan.

4. Melaksanakan sidang pleno kedua antar pokja dengan menyajikan draft RAD PSD

(narasi dan matrik) untuk dibahas secara lintas pokja (workshop)

5. Penyempurnaan dan finalisasi draft RAD PSD berdasarkan masukan hasil sidang

pleno kedua.

6. Pengesahan RAD PSD dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala

Daerah.

7. Sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan.


Pembiayaan

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses penyiapan dan pelaksanaan RAD

PSD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dana dari penyesuaian alokasi

workshop Kabupaten dari Dana Urusan Bersama GSC.

Pengorganisasian

Organisasi penyusunan RAD PSD terdiri dari Tim Pengarah dan Kelompok Kerja masing-

masing bidang, dengan tugas dan susunan anggota sebagai berikut :

Tim Pengarah : Tim Pengarah terdiri dari unsur pimpinan daerah yang memberikan

arahan terhadap penyusunan RAD PSD, dengan susunan Tim Pengarah terdiri atas :

- Penanggung Jawab : Kepala Daerah

- Sekretaris : Kepala Bappeda

- Anggota : Kepala Dinas Terkait

Kelompok Kerja, merupakan tim teknis yang bertanggung jawab dalam proses

penyusunan RAD PSD. Organisasi masing-masing kelompok kerja terdiri dari Ketua,

Sekretaris, dan Anggota.

Kelompok Kerja RAD PSD dibentuk sesuai dengan kebutuhan pembidangan kegiatan

Peningkatan Layanan Sosial Dasar.

Uraian Tugas

1. Tim pengarah :

a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan RAD PSD;

b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis (Kelompok Kerja) mengenai

substansi penyusunan pedoman RAD PSD;

c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun

rekomendasi untuk penyusunan RAD PSD;

d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman RAD PSD kepada

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

2. Kelompok Kerja :

a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD PSD sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan

bidang tugasnya;

c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan

termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait

dalam rangka penyusunan RAD PSD;

d. melakukan analisa situasi layanan sosial dasar di tingkat kabupaten dan upaya-

upaya yang telah dilakukan;

e. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian IDM sesuai dengan

bidang tugasnya;


f. menyusun RAD PSD sesuai dengan sistematika dan diserahkan kepada

sekretariat tim pengarah untuk dikonsolidasikan dengan hasil pokja lainnya;

g. sosialisasi RAD PSD kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Mekanisme Kerja

1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD PSD;

2. Pokja mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD PSD;

3. Kepala Bappeda sebagai sekretaris tim pengarah bertugas untuk mengkonsolidasikan

RAD PSD hasil pokja;

4. Draft yang sudah disusun oleh tim RAD PSD dikonsultasikan dengan Bupati untuk

ditetapkan.

3. Penguatan Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten adalah tahapan akhir perencanaan di tingkat kabupaten.

Hasil‐hasil Musrenbang dimaksud akan disusun menjadi Rancangan APBD. Oleh sebab

itu, harus dilakukan berbagai upaya untuk memastikan prioritas usulan yang

dihasilkan Musrenbang kecamatan diserap oleh SKPD teknis serta memastikan dokumen

RAD PSD sebagai dasar RKPD. Agenda yang harus dilakukan, antara lain :

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten membentuk peraturan daerah tentang

Pelayanan Sosial Dasar, pro aspirasi masyarakat desa.

2. Melakukan pendekatan/upaya politis agar kalangan DPRD mendukung aspirasi

masyarakat desa dalam Musrenbang Kabupaten.

3. Mempersiapkan dan membekali utusan kecamatan yang akan mengikuti

Musrenbang Kabupaten.

4. Mendorong Efektivitas Forum SKPD

Forum SKPD yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten,

dimaksudkan untuk menyelaraskan Renja SKPD dengan hasil‐hasil Musrenbang

Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dimaksud sebagai bahan pembahasan pada

Musrenbang Kabupaten. Untuk mengoptimalkan proses dan hasil Forum SKPD, maka

dalam kerangka kerja pengintegrasian perlu dilakukan pembaharuan pola

pembahasan dalam Forum SKPD dengan melibatkan secara aktif perwakilan masyarakat.

5. Mendorong Terlaksananya Hearing DPRD

a. Dengan kewenangan yang dimiliki di bidang anggaran, legislasi, dan pengawasan,

maka DPRD kabupaten memiliki fungsi dan peran yang signifikan (menentukan)

dalam merumuskan kebijakan pembangunan, peraturan perundangan dan

pendayagunaan anggaran daerah.

b. Agar kewenangan yang dimiliki DPRD tersebut dapat mendukung integrasi


program, maka masyarakat harus intensif menyampaikan aspirasi kepada anggota

DPRD kabupaten agar kebijakan publik lebih responsif dan berpihak kepada aspirasi

masyarakat.

c. Untuk tujuan tersebut, masyarakat harus difasilitasi melakukan hearing atau dengar

pendapat dengan kalangan DPRD (Anggota, Komisi, Fraksi dan Pimpinan DPRD).

d. Memastikan pengawalan usulan oleh Anggota DPRD.

Usulan kegiatan yang sudah diproses melalui Musrenbang Desa sampai dengan

Musrenbang Kabupaten, perlu dikawal pada tahap pembahasan RAPBD pada

sidang‐sidang DPRD. Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk

memastikan DPRD mengawal usulan kegiatan yang dihasilkan melalui proses

perencanaan partisipatif (Musrenbang) serta mengalami penyelarasan sebelumnya

dengan jalur teknokratis dan politis. Efektivitas pengawalan dimaksud terlihat dari

seberapa banyak usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa terserap dalam APBD

Dalam konteks implementasi UU Desa, maka seluruh tahapan GSC di lokasi BLM Kegiatan ini

memiliki peran strategis dalam:

1. Memastikan setiap Desa mampu menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa secara

partisipatif serta dilakukan pencermatan ulang dari tingkat basis melalui Pengkajian

Keadaan Desa (PKD);

2. Memastikan isu-isu pokok pelayanan sosial dasar hasil PKD masuk dalam daftar usulan

RKPDesa;

3. Pengalokasian prioritas dana desa untuk kegiatan pelayanan sosial dasar;

4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam advokasi pembangunan di desa dan

kecamatan;

5. Mewujudkan kemandirian kelembagaan lokal dalam peningkatan pelayanan sosial dasar

secara keberlanjutan; dan

6. Penguatan modal sosial dan pembelajaran kepranataan berbasis lokal.

XIV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Untuk mendalami efektivitas proses tahapan serta hasil kegiatan maka diperlukan

pengendalian dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan, evaluasi dan

pelaporan merupakan sebuah kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program

yang dilakukan secara sistematis dan periodik sebagai upaya peningkatan capaian kinerja

GSC. Hal tersebut penting dilakukan untuk meninjau kembali kegiatan yang sedang berjalan

dan yang sudah dilaksanakan melalui proposal kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan agar

dapat mendorong pencapaian target keberhasilan program.

Kegiatan pemantauan lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pemantauan dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler berdasarkan

indikator tertentu untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai

dengan rencana dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi

aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program. Apabila pemantauan

ini dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan kegiatan


tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), dan memberikan informasi

kepada pengelola program bilamana terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai

masukan dalam melakukan evaluasi.

Sedangkan evaluasi lebih tertuju pada penilaian terhadap hasil suatu program. Evaluasi

dilakukan secara periodik merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan,

menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

suatu program, serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana

yang tidak berhasil. Hal ini dapat dipakai sebagai bahan koreksi untuk perbaikan ataupun

pengambilan keputusan dalam menentukan arah kebijakan program mendatang. Evaluasi

dapat dilakukan secara formative (dilakukan selagi program masih berjalan) dengan tujuan

untuk memperbaiki strategi pelaksanaan program, ataupun secara summative yang

dilakukan setelah program selesai sebagai bahan pembelajaran bagi pelaksanaan program

sejenis di masa mendatang.

Dan pelaporan merupakan produk akhir hasil kegiatan yang disusun secara sistematis dan

periodik untuk menggambarkan capaian hasil kegiatan, realitas kendala dan tantangan, serta

rekomendasi dan rancangan kegiatan tindaklanjut yang diperlukan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan GSC di lokasi BLM Kegiatan

adalah sebagai berikut:

a. Pemantauan/Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas

objektif program serta memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran

dengan melibatkan perhitungan atas apa yang dilakukan serta melibatkan pengamatan

atas kualitas dari layanan yang diberikan.

Beberapa jenis pemantauan/monitoring yang dilakukan dapat berupa:

1. Pemantauan oleh masyarakat yang dilakukan secara mandiri dan partisipatif, baik

yang terkait langsung dengan program maupun oleh unsur lainnya seperti LSM,

perguruan tinggi dan sebagainya. Pemantauan oleh masyarakat ini dapat dilakukan

dan dibahas hasilnya melalui instrumen khusus sebagai bahan evaluasi, diskusi-

diskusi homogen maupun heterogen yang rutin dan terarah, serta pengawasan

proses kegiatan dari BLM Kegiatan maupun DOK.

2. Pemantauan oleh pemerintah tingkat pusat dan daerah sebagai pengendali program

dan katalisator pemberdayaan masyarakat melalui program yang dilaksanakan untuk

memastikan sasaran dapat tercapai dengan mematuhi prinsip-prinsip yang

diberlakukan. Secara berkala, akan diturunkan misi supervisi, monitoring bersama dan

kunjungan lapangan oleh pejabat pemerintah serta unsur terkait lainnya (lembaga

donor, konsultan, dan sebagainya) ke lokasi program.

3. Pemantauan oleh konsultan/fasilitator di tingkat pusat dan daerah yang

bertanggungjawab terhadap pendampingan program hingga di tingkat masyarakat

desa, untuk memantau perkembangan keuangan dan memastikan kegiatan sesuai

rencana masyarakat dan target program sekaligus menyampaikan laporan kinerja


proyek secara periodik. Selain itu audit internal juga dilakukan untuk mengetahui

akuntabilitas pelaksanaan program.

Mekanisme pemantauan harus berbasis data dan berorientasi pada target

keberhasilan dengan menggunakan instrumen khusus serta pelaporan yang

menjelaskan temuan positif dan negatif serta rekomendasi yang aplikatif dan setiap

triwulan diterbitkan surat edaran terkait identifikasi tren temuan dan kemajuan

penanganannya agar dapat meminimalisir temuan sejenis yang berulang.

Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara dinamis dan kondisional, namun harus

terkoordinasi dengan Satker GSC di tingkat daerah serta harus dilakukan wrap up

meeting yang diikuti oleh Satker dan fasilitator pengendali di tingkat kabupaten dan

kecamatan untuk mendiskusikan beberapa hasil temuan sebelum dibuat kesimpulan

oleh tim monitoring dan laporannya disampaikan kepada parapihak terkait.

Pemantauan dan uji petik hasil kegiatan dilakukan sesuai kebutuhan dan

permasalahan pendampingan yang dihadapi di lapangan. Kewajiban atas pemantauan

dan uji petik hasil kegiatan yang dilakukan oleh konsultan/fasilitator pada setiap

tahapan kegiatan di tingkat pusat sebanyak 1% desa, di tingkat provinsi sebanyak 5%

desa, di tingkat kabupaten sebanyak 30% desa, dan di tingkat kecamatan sebanyak

100% desa. Kecamatan dan desa lokasi kunjungan yang dilakukan oleh pusat dan

provinsi harus sama dengan yang telah dikunjungi oleh Fasilitator tingkat kabupaten

dalam 3 bulan terakhir.

4. Pemantauan/pemeriksaan oleh Auditor Independen sebagai petugas yang memiliki

wewenang dalam pemeriksaan seluruh program yang bersumber dari pemerintah.

Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program, lembaga donor mewajibkan

adanya pemeriksaan oleh auditor independen yang dilakukan secara berkala setiap

tahun. Selain itu, dari pihak pemerintah secara berkala maupun insidentil melakukan

pemeriksaan melalui Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat dan Badan

Pengawas Daerah.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial yang secara sistematis

menginvestigasi efektifitas program serta menilai kontribusi program terhadap

perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan

program (rekomendasi). Evaluasi dilaksanakan dengan mereview laporan dan

mewawancarai sejumlah pihak yang terkait dengan program. evaluasi lebih banyak

mengacu pada dokumen program dan pendapat pelaksana program.

Evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan GSC di lokasi BLM Kegiatan meliputi:

1. Evaluasi Keluaran (Output), yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana

peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terjadi dengan

membandingkan kondisi saat ini setelah berjalannya program (tahunan)

dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Dasar pengukuran dan evaluasi ini dari


hasil survey dasar (baseline survei) yang telah dilakukan oleh Satker Generasi Sehat

dan Cerdas Pusat. Evaluasi ini dapat dilakukan berbagai pihak, baik penangung jawab

program maupun pihak-pihak lain secara independen.

2. Evaluasi Dampak (Impact), yaitu untuk mengetahui keberhasilan program perlu

dilakukan evaluasi dampak. Evaluasi dampak biasanya dilakukan di pertengahan atau

akhir program yang dilakukan oleh Satker/Lembaga donor melalui lembaga/pihak

yang independen.

3. Studi Khusus (Tematik), yaitu Untuk mempertajam hasil pemantauan dan evaluasi

juga dilakukan studi/survey khusus (tematik). Survey ini bisa dilakukan oleh pengelola

program maupun oleh pihak ketiga.

c. Pelaporan

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi pelaporan yang

disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

1) Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan;

2) Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

3) Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat;

4) Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;

5) Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan

6) Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Pelaporan konsultan/fasilitator disampaikan secara periodik setiap bulan kepada pihak di

atasnya untuk diverifikasi dan dapat menjadi dasar evaluasi kinerja.

XV. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan GSC di lokasi BLM Kegiatan agar dapat

berjalan efektif dan mencapai target yang diharapkan. Bila terdapat hal-hal yang belum

dimuat dalam panduan ini akan diatur kemudian.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19710701.199903.1.0130

Documents

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH …generasi.web.id/wp-content/uploads/2017/10/01-JUKNIS-INTEGRASI-G… · MD ST ALUR TAHAPAN LOKASI ... Jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi