KEMENTERIAN DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2019

Drs. Bob F Sagala, M.Si

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENDAHULUAN

1

2

3 4

5

6

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum

PerumahanRakyat

TramtibumLinmas

Sosial

Jenis SPM (Pasal 4 Ayat 1 PP 2 Tahun 2018 )

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)Latarbelakang, Pengertian Dan Jenis

Latarbelakang SPM

Amanat Pasal 18 UU Nomor23 Tahun 2014,penyelenggara pemerintahandaerah memprioritaskanpelaksanaan urusanpemerintahan wajib yangberkaitan dengan pelayanandasar.

Pasal 298 UU Nomor 23Tahun 2014, belanja daerahdiprioritaskan untukmendanai urusanpemerintahan wajib yangterkait pelayanan dasar yangditetapkan dengan standarpelayanan minimal.

6

Pengertian SPM (PP 2 Th 2018)

Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun2018, Standar PelayananMinimal, yang selanjutnyadisingkat SPM adalahKetentuan mengenai jenisdan mutu pelayanan dasaryang merupakan urusanpemerintahan wajib yangberhak diperoleh setiapwarga negara secaraminimal.

Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun2018, urusan pemerintahanwajib yang berkaitandengan pelayanan dasar:pendidikan, kesehatan,PUPR, perumahan rakyatdan kawasan pemukimantramtibumlinmas, dansosial, sebagiansubstansinya ditetapkansebagai SPM.

Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

TUJUAN BERNEGARA

Melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia1

Memajukan kesejahteraan umum2

Mencerdaskan kehidupan bangsa3

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial

4Alinea Ke-4

PEMBANGUNAN DAERAHBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Peningkatan dan Pemerataan

Kesempatan Kerja

Peningkatan dan Pemerataan

Lapangan BerusahaPeningkatan dan Pemerataan

Akses dan KualitasPelayanan Publik

Peningkatan dan Pemerataan

Pendapatan MasyarakatPeningkatan dan Pemerataan

Daya Saing Daerah

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

Pembangunan Daerah :

URUSAN PEMERINTAHAN

KONKURENABSOLUT

1. PERTAHANAN

2. KEAMANAN

3. AGAMA

4. YUSTISI

5. POLITIK LUAR

NEGERI

6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

(8)

WAJIB

(24)

Dibagi berdasarkan

kriteria Eksternalitas,

Akuntabilitas dan

Efisiensi

URUSAN

PEMERINTAHAN

UMUM

YAN DASAR

(6)NON YAN DASAR (18)

S P M

N S P K

1. PENDIDIKAN

2. KESEHATAN

3. PU DAN PR

4. PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAW PERMUKIMAN

5. TRAMTIBUM & LINMAS

6. SOSIAL

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah( Pasal 11)

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

• pendidikan

• kesehatan

• pekerjaan umum dan penataan ruang

• perumahan rakyat dan kawasan permukiman

• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat

• sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan

dan pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan

dan pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat

dan Desa• pengendalian penduduk dan

keluarga berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan

menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

8 URUSAN:• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya

mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.

SEKILAS

SPM SESUAI PP 2/2018

Pasal 16 UU 23/2014

1. Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:

a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan

b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

SPM & NSPK

• NSPK– Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai

sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokandalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

– Terkait semua urusan pemerintahan

– NSPK sbg Pedoman bagi daerah dlmpenyelenggaraan urusan Pemerintahan

• SPM– Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan

mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secaraminimal.

– Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untukmemenuhi kebutuhan dasar warga negara

– Wujud dari upaya pemerataan hasilpembangunan daerah

PUSAT

MENETAPKAN NSPK

BINWAS

PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN

URUSAN PEMDA

PUSAT

BINWAS

PERAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMENUHAN

KEBUTUHAN DASAR

MENETAPKAN SPM

SUBSTANSI SPM(Pasal 3 Ayat 1 dan 2)

MATERI MUATAN SPMPasal 4 Ayat (2) PP Nomor 2 Tahun 2018

Jenis Pelayanan Dasar

adalah jenis pelayanan dalam rangkapenyediaan barang dan/atau jasa kebutuhandasar yang berhak diperoleh oleh setiapWarga Negara secara minimal.

Penerima Pelayanan DasarMutu Pelayanan Dasar

adalah ukuran kuantitas dan kualitas barangdan/atau jasa kebutuhan dasar sertapemenuhannya secara minimal dalamPelayanan Dasar sesuai standar teknis agarhidup secara layak.

• Setiap Jenis PelayananDasar harus memilikiMutu PelayananDasar.

1

23

JENIS PELAYANAN SPM

Diatur dalam PP SPM

Merupakan jenis-jenis pelayanan yg bersifat wajib oleh Pemda yang minimal diterima masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganegara utk berkehidupan layak

Dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah dan perangkatdaerah

Diterjemahkan dalam program/kegiatan tahunan

Merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Daerah memprioritaskan penganggaran terhadap program/kegiatan SPM

16

NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASARPENERIMA PELAYANAN

DASAR

1. pelayanan ketenteraman dan

ketertiban umum provinsi

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;

Warga Negara yang terkena

dampak gangguan

ketenteraman dan

ketertiban umum akibat

penegakan hukum terhadap

pelanggaran Peraturan

Daerah provinsi dan

peraturan kepala daerah

provinsi

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan

Masyarakat: Provinsi

Pasal 9 PP 2/2018

NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR

1. Pelayanan Ketentraman danKetertiban Umum

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitaspersonel/sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Warga Negara yangterkena dampakgangguanketenteraman danketertiban umumakibat penegakanhukum terhadappelanggaran PeraturanDaerah Kab./Kota

2. pelayanan Informasi rawanbancana

Warga negara yangberada di kawasanrawan bencana danyang menjadi korbanbencana

3. pelayanan Pencegahan dankesiapsiagaan terhadapbencana

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan

Masyarakat: Kabupaten/Kota

Pasal 9 PP 2/2018

NO JENIS PELAYANAN DASAR MUTU PELAYANAN DASAR PENERIMA PELAYANAN DASAR

4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Warga negara yangberada di kawasanrawan bencana danyang menjadi korbanbencana

5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Warga yang menjadikorban kebakaranatau terdampakkebakaran.

Lanjutan.......

MUTU SPM

Ditetapkan dengan peraturan menteri terkait

Merupakan mutu atas jenis-jenis pelayanan SPM dengan kualitas yang minimal utk berkehidupan layak

Dilihat dari sisi ketersedian dan sisi aksessibilitas

Merupakan barang dan jasa yang bersifat mutlak dibutuhkan penerima SPM atas setiap jenis pelayanan SPM

Mencantumkan semua barang dan jasa dilengkapi dengan kuantitas/kualitasminimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar

Daerah menyeleksi/menyesuaikan atas barang dan jasa yang dibutuhkanpenerima SPM sesuai dengan kondisi penerima, kondisi lingkungan geografis, nilai sosial dan faktor lainnya

Menggunakan standar biaya daerah

21

PENERIMA SPM

Penerima merupakan masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

Penerima disesuaikan dengan jenis pelayanan SPM

Penerima merupakan bagian yang harus lebih dirinci olehPeraturan Menteri tentang Standar Teknis SPM

Daerah harus mendata masyarakat yang berhak menerima SPM secara berkala

23

PENERAPAN SPM

PENGUMPULAN DATA BERKALA

jumlah dan identitas Warga Negara yang berhakmenerima

jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan

jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

RPJMD dan RKPD Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas

dan fungsi

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHANPELAYANAN DASAR

menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima

Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana

sesuai dengan standar teknis SPM

Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU

1

4

3

2

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR MERUPAKAN SALAH SATU TOLOK UKUR

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

SPM DALAM DOKRENDA

SPM PERLU DIINTEGRASIKAN ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

SPM

4

3

2

1

5

RPJMD

Renstra-PD

RKPD

Renja-PD

APBD

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalamdokumen anggaran(Program PemenuhanSPM).

Diatur PP/PermenPenganggaran

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalamdokumen perencanaan(Program PemenuhanSPM).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

100 Tahun 2018

Proses SPM

Jenis Mutu Penrima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;2. Identifikasi

ketersediaanbarang/jasa kebutuhandasar;

3. Identifikasipemenuhan kebutuhandasar yang menjaditanggung jawabpemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur DalamPP 2/2018 SPM

SPM PERLU DIINTEGRASIKAN Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

SPM

4

3

2

1

5

RPJMD

Renstra-PD

RKPD

Renja-PD

APBD

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalamdokumen anggaran(Program PemenuhanSPM).

Diatur PP/PermenPenganggaran

Proses Perencanaan

Integrasi ke dalamdokumen perencanaan(Program PemenuhanSPM).

Diatur PermenPerencanaan

Proses SPM

Jenis Mutu Penrima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;2. Identifikasi

ketersediaanbarang/jasa kebutuhandasar;

3. Identifikasi pemenuhankebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawabpemerintah daerah;

4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi yang diatur dalamPP 2 Tahun 2018 SPM

DOKRENDA SESUAI

PERMENDAGRI 86/2017

UU No.23 Th. 2014, Pasal263-264

RPJPD

Renstra

RPJMD

Renja

RKPDPerencanaanPembangunan

Daerah

RencanaPembangunan

Daerah

RencanaPerangkat

Daerah

memuat tujuan, sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan PemerintahanPilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

ditetapkan denganPerkada setelah RPJMD ditetapkan.

ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangkaekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, sertarencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan olehPemerintah Pusat

ditetapkan dengan Perkada

penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaranpokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPNdan RTRW.

Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir

UU No.23 Th. 2014, Pasal 272-273

Ditetapkan dengan PERDApaling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik

DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

31

Evaluasi

Renstra, RANWAL Renstra

RANWAL

RPJMD

RPJPN, RPJMN

RPJPD, RTRW,

& Evaluasi

RPJMD Periode

Sebelumnya

RANCANGAN

Renstra RENSTRA

RPJMDRANCANGA

N AKHIR RPJMD

RANCANGAN

AKHIR

Renstra

Isu

Strategis,

TupoksiUrusan/

PD,

RPJPN, RPJPD, RPJMN,

Visi & Misi, Evaluasi &

Isu Strategis

RANCANGA

N RPJMDMusrenbang

RPJMDEVALUASI

RPJMD

Kesepakatan

Awal KesepakatanAkhir

RPJMD

Dalam RPJMD1. Dimulai pada Bab 2 yaitu menjadi salah satu su-bab baru, setelah Su-bab Aspek

Pelayanan Umum

Sebutkan merupakan bagian amanat PP 2/2018;

Sebutkan regulasi lainnya, spt : Permendagri 100/2018, PermenKementerian terkait mutu;

Jelaskan atas capaian SPM eksisting Daerah per urusan masing2 baik darisisi ketersedian maupun dari sisi aksessibilitas;

Sebutkan skenario ke depan dalam rencana implementasi SPM, baik oleh Pemda sendiri maupun di luar Pemda .

2. Pada Bab 3, untuk dibuatkan 1 table khusus proyeksi pendanaanprogram/kegiatan SPM untuk 5 tahun ke depan;

3. Pada Bab 4, :

Pada Subab Permasalahan : Untuk menceritakan berbagai masalah terkaitimplementasi SPM

Pada Subab Isu Strategis : untuk disebutkan menjadi salah satu isu strategisdaerah

33

Lanjutan……

4. Pada Bab 6, seyogyanya menjadi bagian program Prioritas Daerah. Dalam

penentuan program, dapat menyesuaikan dengan mekanisme penentuan

program daerah. Sedangkan dalam penentuan hasil program (outcome),

dapat diarahkan menjadi “terpenuhinya kebutuhan dasar bidang/subbidang

…….. (sesuai dengan 6 urusan SPM)

5. Pada Bab 7, Semua Program SPM harus dirinci sampai dengan target

program (termasuk proyeksi anggaran). Program2 dimaksud disebar sesuai

dengan Perangkat Daerah masing2.

34

RENSTRA

Dalam RPJMD1. Dimulai pada Bab 2 yaitu menjadi salah satu su-bab baru, setelah Su-bab Kinerja Perangkat

daerah

Sebutkan merupakan bagian amanat PP 2/2018;

Sebutkan regulasi lainnya, spt : Permendagri 100/2018, Permen Kementerian terkait mutu;

Jelaskan atas capaian SPM eksisting dari Perangkat Daerah dimaksud baik dari sisiketersedian maupun dari sisi aksessibilitas;

Sebutkan skenario ke depan dalam rencana implementasi SPM, baik oleh Perangkat Daerah dimaksud sendiri maupun di luar Perangkat Daerah dimaksud, termasuk oleh swasta.

Untuk dibuatkan 1 table khusus proyeksi pendanaan program/kegiatan SPM untuk 5 tahunke depan

2. Pada Bab 3;

Pada Subab Permasalahan : Untuk menceritakan berbagai masalah terkait implementasiSPM

Pada Subab Isu Strategis : untuk disebutkan menjadi salah satu isu strategis Perangkatdaerah dimaksud

36

Lanjutan……

4. Pada Bab 6, Disebutkan Program SPM pada perangkat daerah

dimaksud harus dirinci sampai dengan target kegiatan (termasuk

proyeksi anggaran). Program harus sesuai dengan Program SPM dari

RPJMD termasuk Out come nya. Kegiatan harus dipastikan

menghasilkan out put yang mendukung out come baik dari sisi

ketersediaan dan sisi aksessibitas.

37

RKPD & RENJA

39

RENSTRA

PDRANWAL

RENJA

RANWAL

RKPDRPJMD

RANCANGAN

RENJA RENJA

RANCANGAN

RKPD RKPDRANCANGAN

AKHIR RKPD

RANCANGAN

AKHIR

RENJA

Isu Strategis

terkait

Urusan/Tupok

si

Renstra &

Evaluasi

Kinerja PD

RPJMD, Evaluasi

Kinerja Pemda &

Isu Strategis

Forum

Konsultasi Publik

Musrenbang

RKPD

Forum

PD/lintas PD

Teknis Penyusunan Renja PD

“Renja merupakan penjabaran dari Renstra”

Rencana Angg PD

(Renstra)

Tujuan, Sasaran,

Program dan

Kegiatan (Renstra)

Target Output dan

Outcome (Renstra)

Hasil Evaluasi

Kinerja PD

Isu Terkait

Urusan/Tupoksi

PD

Rancangan

Awal Renja

PD

Teknis Perubahan Renja

“Renja merupakan penjabaran dari Renstra”

Angg PD (APBD)

Program dan

Kegiatan (APBD)

Target Output

(APBD)

Hasil Evaluasi

Kinerja PD

Isu Terkait

Urusan/Tupoksi

PD

Rancangan

Perubahan

Renja PD

TERIMA KASIH