KELOMPOK 7 GEOPOLITIK

[GEOPOLITIK DAN CARA PENGUKURAN LAUT TERITORIAL] KELOMPOK 7

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangOrang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari

bumi yang ada di bawah kakinya. Demikian, kata Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI. Oleh karena itu, setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggal sebagai negara. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain - lain.

Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia individu, keluarga, masyarakat dan bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupn nonfisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik.

Konsep wawasan bangsa tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu pada akhir abad XIX dan awal abad XX dan dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara (state). Selanjutnya, berkembang konsep politik _dalam arti distribusi kuatan_ pada hamparan geografi negara sehingga tidaklah berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu “baru” dicuragai sebagai pembenaran pada kosepsi ruang. Oleh karena itu, dalam membahas masalah wawasan nasional bangsa, di samping membahas sejarah terjadinya konsep wawasan nasional, akan dibahas pula teori geopolitik dan implementasinya pada negara Indonesia.

Geopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa.

Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa sejarah, pandangan hidup, ideology, budaya dan sudah barang tentu ruang hidupnya, yaitu geografi. Kedua unsur pokok profil bangsa dan geografi inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan Negara.

1.2 TujuanTujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengertian geopolitik2. Mengetahui kondisi geopolitik Indonesia3. Mengetahui cara pengukuran laut teritorial

1


BAB IIPEMBAHASAN

1. GeopolitikGeopolitik dan geostrategi merupakan permasalahan yang sangat penting pada

dua abad terakhir ini. Permasalahan ini menjadi penting karena manusia yang telah berbangsa membutuhkan wilayah sebagai tempat tinggalnya yang kemudian di kenal dengan Negara. Dalam perkembangannya pengertian Negara tidak saja di arikan sebagai wilayah, tetapi di artikan lebih luas, yaitu sebagai intitusi. Prasarat Negara sebagai initusi menurut Prof. DR. Sri Soemantri (Dikti, 2001 : 36) secara minimal meliputi unsur wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berkuasa. Unsur rakyat suatu Negara di samping warga Negara juga meliputi bukan warga Negara. Agar Negara mencapai tujuan nasioal aman dan sejahtera (Pembukaan UUD’45 Alinea IV) perlu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang dimaksud agar warga Negara Indonesia tahu tentang hak dan kewajiban, serta mampu berdiri dan tetap menjaga jati dirinya di tengah arus globalisasi.

Bertitik tolak dari amanat UU No. 20/2003 tentang sis diknas, khususnya penjelasan pasal 37, tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terperinci visi dan misi bahan ajar adalah agar peserta didik mampu :

1. Menjalaskan landasan histories perkembangan pengetahuan tentang geopolitik yang kini menjadi salah satu unsur dalam konsep perencanaan pembangunan bangsa dan Negara.agar tecapai tujuan bansga,

2. Menjelaskan konsepsi cara pandang wawasan nasional bangsa Indonesia yang didasari filsafat pancasilayang pada hakekatnya merupakan konsepsi geopolitik Indonesia,

3. Menguasai dan memahami berbagai masalah dasar kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan menerapkan pandangan babngsa Indonesia tentang diri meliputi: sejarah, filsafat, kebhekaan etnik, budaya, agama, dan lingkungan geografi yang berbentuk Negara kepulauan yang berada diposisi silang antara dua benua dan dua lautan: serta

4. Mengaplasikan cara pandang bangsa Indonesia dalam pembinaan dan pengendalian hidup bangsa di NKRI.

1.2 LATAR BELAKANG GEOPOLITIK INDONESIAOrang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari

bumi yang ada di bawah kakinya. Demikian, kata Ir. Sukarno pada 1 juni 1945 dihadapan siding BPUPKI (Setneg RI, tt: 66). Oleh karena itu, setelah membangsa orang menyatakan tempat tinggal sebagai Negara. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian Negara tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain - lain.

Karena orang dengan tempat tinggalnya dapat di pisahkan,perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia _induvidu, keluarga, masyarakat dan bangsa_ hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupn

141


nonfisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik.

Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan dengan profil diri bangsa sejarah, pandangan hidup, ideology, budaya dan sudah barang tentu ruang hidupnya, yaitu geografi. Kedua unsure pokok profil bangsa dan geografi inilah yang harus diperhatikan dalam membuat konsep geopolitik bangsa dan Negara. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara, dengan alasan sebagai berikut :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan (Setneg RI, tt: 66)

2. Indonesia berada di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan pasifik) sehinnga tepatlah jika di namakan nusa diantara laut/air yang selanjutnya dinamakan Nusantara.

3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah Nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh Geostationery Satellite Orbit ( GSO ).

Konsep wawasan bangsa tentang wilayah mulai dikembangkan sebagai ilmu

pada akhir abad XIX dan awal abad XX dan dikenal sebagai geopolitik, yang pada mulanya membahas geografi dari segi politik negara (state). Selanjutnya, berkembang konsep politik _dalam arti distribusi kuatan_ pada hamparan geografi negara sehingga tidaklah berlebihan bahwa geopolitik sebagai ilmu “baru” dicuragai sebagai pembenaran pada kosepsi ruang (Sunardi ,2004:157). Oleh karena itu, dalam membahas masalah wawasan nasional bangsa, di samping membahas sejarah terjadinya konsep wawasan nasional, akan dibahas pula teori geopolitik dan implementasinya pada negara Indonesia.

1. Geomorfologi NegaraSebelum membahas masalah geopolitik suatu negara, perlu didalami ciri khusus

negara berdasarkan bentuk geomorfologinya (ciri fisik dan nonfisik). Setelah abad XIX, perkembangan geopolitik dipengaruhi oleh orentasi manusia pada konstelasi wilayah. Pada masa lalu _sebelum abad XIX, pengertian negara identik dengan tanah sehingga banyak bangsa menamakan negaranya dengan unsur tanah, misalnya England, Holland, Poland, Rusland, atau Thailand.

Negara berdasarkan bentuk geografinya dapat dibedakan dalam dua yaitu, pertama dikelilingi daratan (land lock country); dan yang kedua berbatasan dengan laut, yang kemudian dapat dibedakan menjadi:

a. negara pulau (oceanic archipelago)b. negara pantai (coastal archipelago)c. negara kepulauan (archipelago).

Adapun pengertian Asas Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982 adalah Kepulauan sebagai suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasannya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Selain

142


itu, kepulauan dapat diartikan: gugusan pulau-palau ddengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air senagai penghubung.

2. Perkembangan Teori GeopolitikIstilah geopolitik semula sebagai ilmu politik, kemudian berkembang menjadi

pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi ciri _khas negara yang berupa bentuk, Luas, letak, iklim, dan sumber daya alam_ sutau negara untuk membangun dan membina negara. Para penyelenggara pemerintah nasional hendaknya menyusun pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geomorfologi secara ilmiah berdasarkan cita-cita bangsa. Adapun geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara (Poernomo: 1972).

Kemudian, teori geopolitik berkembang menjadi konsepsi wawasan nasional bangsa. Oleh karena itu, wawasan nasional bangsa selalu mengacu pada geopolitik. Dengan wawasan nasional suatu negara, dapat dipelajari kemana arah arah perkembangan sautu negara.

3. Beberapa Pandangan para pemikir geopolitikSebelum membahas wawasan nasional, terlebih dahulu perlu pembahasan

tentang beberapa pendapat dari para penulis geopolitik. Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, lalu berkembang menjadi ajaran yang melegitimasi Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas sumbangsih pemikiran dari pada penulis, diantaraya:

a. Teori Geopolitik KontinentalFriedrich Ratzel (1844-1904).

Teori yang dikemukakannya adalah teori ruang yang dalam konsepsinya dipengaruhi oleh ahli biologi Charles Darwin. Ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang makin sempurna serta membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya, bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. Pendapat ini dipertegas Rudolf Kjellen (1864-1922) dengan teori kekuatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektual. Dengan kekuatannya, ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat swasembada. Beberapa pemikir sering menyebutnya sebagai Darwinisme social.

Karl Haushofer (1869-1946).Haushofer yang pernah menjadi atase militer di Jepang meramalkan bahwa

Jepang akan menjadi negara yang jaya di dunia. Untuk menjadi jaya, suatu bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia. Ia berpendapat bahwa pada hakekatnya dunia dapat dibagi atas empat kawasan benua (Pan Region) dan dipimpin oleh negara unggul. Teori Ruang dan Kekuatan merupakan hasil penelitiannya serta dikenal pula sebagai teori Pan Regional, yaitu:

143


1) Lebensraum (ruang hidup) yang “cukup”;2) Autarki (swasembada); serta3) Dunia dibagi empat Pan Region, tiap region dipimpin satu

bangsa (nation) yang unggul, yaitu Pan Amerika, Pan Asia Timur, Pan Rusia India, serta Pan Eropa Afrika. Dari pembagian daerah inilah, dapat diketahui percaturan politik masalah lalu dan masa depan.

Pengaruh Haushofer _menjelang Perang Dunia II_ sangat besar di Jerman ataupun di Jepang. Semboyan Macht und Erde di Jerman serta doktrin Fukoku Kyohei di Jepang melandasi pembangunan kekuatan angkatan perang kedua negara tersebut menjelang Perang Dunia II.

b. Wawasan GeopilitikSelanjutnya masih ada beberapa pandangan geopolitik lain, akan tetapi lebih

cenderung menunjukkan kepada suatu wawasan yaitu

1) Wawasan BenuaSir Halford Mackinder (1861-1947)Teori Daerah Jantung (dikenal pula sebagai wawasan benua). Dalam teori ahli

geografi ini, mungkin terkandung maksud agar negara lain selalu berpaling pada pembentukan kekuatan darat. Dengan demikian, tidak mengganggu pengembangan armada laut Inggris. Teorinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Asia, Afrika), serta sisanya 1/12 pulau lainnya.

b. Daerah terdiri atas Daerah Jantung (Heartland), terletak di pulau dunia, yaitu Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (inner cresent) meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, serta Bulan Sabit Luar (outer cresent) meliputi Afrika, Australia, Amerika / Benua Baru.

c. Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung, untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai.

Teori geopolitik Mackinder dapat disimpulkan sebagai berikut (Sunardi, 2004: 166): Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the world; Island, Who rules the world Island commands the World.2) Wawasan Bahari

Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914)Teori Kekuatan Maritim yang direncanangkan oleh Raleigh, bertepatan dengan

kebangkitan armada Inggris dan belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutra di Timur (Simbolon,1995 : 425).

Pada masa ini pula, lahir pemikiran hukum laut internasional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB).a. Sir W.Raleigh: Siapa yang kuasai laut akan menguasai perdagangan

dunia/kekayaan dan akhirnya menguasai dunia, karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut, maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya.

144


b. Alfred T.Mahan: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, maka harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Menurut Mahan, di samping hal tersebut, juga perlu diperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga akan memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara.

3) Wawasan DirgantaraGiulio Douhet (1869-1930) William Mitcel (1879-1936).Awal abad XX merupakan kebangkitan ilm pengetahuan pener_bangan. Kedua

orang ini mencita-citakan berdinya Angkatan Udara. Dalam teorinya, disebutkan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga belakang lawan, serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara.

4) Wawasan Kombinasi. Nicholas J. Spijkman (1893-1943).

Teori Daerah Batas (Rimland theory). Teorinya dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushover, terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang pada dasarnya bangsa mari_tim, maka menurutnya penguasa daerah jantung harus ada akses ke laut hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam teorinya tersirat:

a. Dunia menurunya terbagi empat daerah, yaitu daerah jantung (Hearland), Bulan Babit Dalam(Rimland), Bulan Sabit Luar, dan Dunia Baru (Benua amerika);b. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, udara untuk kuasai dunia;c. Daerah Bulan Sabit Dalam (Rimland) akan lebih besar panga_ruhnya dalam percaturan politik dunia dari pada daerah jantung; sertad. Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

4. Bangsa IndonesiaWawasan bangsa Indonesia tersirat melalui UUD 1945 antara lain:

a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional; b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga per_damaian dunia; sertac. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.

Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin dasar bagi terbentuknya Negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada empat unsur yang perlu diperhatikan, yaitu (Sunardi, 2004: hlm. 189 s.d. 177):1. Konsepsi Ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran Negara sebagai

organisasi hidup. Ruang yang merupakan inti dari konsepsi geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal ini juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur_ ketika kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga (Negara Sedang Berkembang).

145


2. Konsepsi Frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner di antara dua Negara yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (boundary) dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah social, budaya, ataupun ekonomi. Pengaruh negara asing/tetangga _yang lebih maju_ apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan gejolak politik yang melibatkan pemerintah.

3. Konsepsi Politik Kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehi_dupan bernegara. Politik kekuatan yang merupakan faktor dinamika kehidupan bangsa karena dinamika organisme bangsa. Dunia yang meyempit dan percepatan jalannya sejarah (Wright, 1941: hlm. 5 s.d. 7) sebagai akibat revolusi teknik. Dengan demikian dunia semakin terbuka dan cita-cita dunia tanpa batas (Ohmae, 1990: 214) merupakan ciri globalisasi. Fenomena ini harus dapat ditangkal oleh setiap Negara, lebih-lebih bagi negara sedang berkembang.

4. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Geopolitik akhirnya bertujuan untuk pengamanan negara, baik secara fisik maupun social (ekonomi, budaya, dan kehidupan social lainnya). Untuk itu, perlu dipersiapkan daerah penyangga yang dikenal sebagai daerah frontier yang berbatasan dengan Negara jira dan dipersiapkan secara sistematis pembangunannya.

2. GEOPOLITIK INDONESIAWawasan Nasional

Wawasan berasal darai kata wawas yang berarti meninjau, memandang, atau mengamati. Dengan demikian, wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang (KBBI, 2002: 1271). Pada awal era revormasi, istilah ini menjadi kurang popular sehingga para politisi pun enggan menggunakannya (tidak lagi tersurat dalm GBHN 19999 sebagai wawasan bangsa).

Wawasan nasional suatu bangsa terbentuk karena bangsa tersebut tinggal dalam suatu wilayah yang diakui sebagai miliknya untuk kehidupannya. Oleh karena itu, apabila suatu bangsa dibahas, akan terkait pula masalah sejarah diri dan budaya, falsafah hidup, serta tempat tinggal dan lingkungan bangsa tersebut. Dari ketiga aspek itu, tercetus aspirasi bangsa yang kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis-konstitusi-ataupun tidak tertulis. Perjanjian ini tetap menjadi catatan hidup-motivasi –yang semuanya dituangkan menjadi ajaran –doktrin -dasar untuk membanngun negara yang berupa wawasan nasional.

Wawasan nasioal bangsa Indonesia dinamakan wawasan nusantara yang merupakan implementasi perjuangan pengakuan se-bagai negara kepulauan yang disesuaikan dengan kemajuan zaman. Pada masa lalu negara kepulauan yang meliputi kumpulan pulau-pulau_berdasarkan contour yang dipisahkan oleh laut. Paham Nusantara menunjukkan dua arah pengaruh, yaitu : 1. ke dalam: berlaku asas kepulauan yang menuntut terpenuhnya unsur tanah dan air

yang selaras dan serasi untuk merealisasikan wujud tanah air;serta2. ke luar: berlakunya asas posisi antara yang menuntut posisi kuat bagi Indonesia

untuk dapat berdiri tegak dari tarikan segala penjuru.

146


Wawasan Nusantara Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara, yang secara umum

didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, serta lingkungan geografinya yang berwuud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kesemua itu dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Oleh karena itu, hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengandung arti sebagai berikut :1. Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan

potensi geografi, serta kebhinekaan budaya.2. Pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebiaksanaan nasional.3. Hakekat Wawasan Nusantara dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Kedudukan Wawasan NusantaraDalam system kehidupan nasional Indonesia sebagai paradigma kehidupan

nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut :1. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa, dan dasar negara.2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia.4. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan Negara Indonesia.5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam

pebangunan nasional.Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar pengaturan

kehidupan nasional. Sementara itu, politik dan strategi nasional, sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam bentuk GBHN- masa ORBA- yang dijabarkan lebih lanjut dalam kebijaksanaan strategi pada strata di bawahnya.

Doktrin dasar adalah himpunan prinsip atau teori yang diajarkan, dianjurkan dan diterima sebagai kebenaran, untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, serta dalam usaha mencapai tujuan. Doktrin dasar adalah doktrin yang timbul dari pemikiran yang bersifat falsafah.

Peranan Wawasan NusantaraDalam kehidupan kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dijelaskan

peranannya untuk :1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan, yang serasi dan selaras

pada segenap aspek kehidupan nasional.2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pamanfaatan lingkungannya. Peranan

ini berkaitan dengan adanya hubungan yang erat dan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dan ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka akan menimbulkan kerusakan lingkugan yang pada akhirnya akan merugikan bangsa.

147


3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. Apabila suatu bangsa kepentingan nasionalnya sejalan atau parallel dengan kepentingan nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu akan mudah terjalin hubungan persahabatan.

4. Merentang hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.

Wajah Wawasan NusantaraPengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi

wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik Indonesia hanya satu, yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Namun, wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4 wajah yang meliputi :1. Wajah Wasantara sebagai Wawasan Nasional yang melandasi konsepsi

Ketahanan Nasional.2. Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional.3. Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan.4. Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

Wasantara Sebagai Landasan Konsepsi Ketahanan Nasional Wajah Wasantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konspsi politik

ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sebagai suatu konsepsi politik yang di dasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat di katakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia.

Dengan demikian, wawasan nusantara selanjutnya menjadi landasan penentuan kebijaksanaan politik Negara. Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, akn banyak menghadapi tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar negri maupun dari dalam negri sendiri. Untuk menanggulanginya,dibutuhkan suatu kekuatan baik fisik maupun mental. Semakin tinggi kekuatan itu makin tinggi pula kemampuannya. Kekuatan dan kemampuan yang diistilahkan ketahanan nasional berdasarkan rangkaian pemikiran tersebut maka ketahanan nasional diartikan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan dalam mencapai persatuan serta kesatuan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Bertolak dari pandangan ini maka ketahanan nasional merupakan geostrategi nasional untuk mencapai sasaran yang telah ditegaskan dalam wawasan nusantara dan perlu ditingkatkan dengan berpedoman pada wawasan nusantara.

Wasantara sebagai Wawasan Pembangunan NasionalMenurut UUD 1945 MPR wajib membuat GBHN. GBHN_masa ORBA_

menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, dengan mengutamakan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup :

148


1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang berarti :a. bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya

merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa

b. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk/menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam artian seluas-luasnya.

c. bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merata satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

d. bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan menyerahkan bangsa menuju tujuannya.

e. bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

f. bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan system hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukun nasional yang mengabdi kepentingan nasional;serta

g. bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negri bebas dan aktif serta diabadikan pada kepen_tingan nasional

2. Pewujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang berati:a. bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah

modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;

b. tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya; serta

c. kehiduan perekonomian di setiap wilayah Nusantara meru_pakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama mendasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya yang berarti:

a. bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, maka perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa; serta

b. bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekanyaan budaya bangsa. Kekayaan ini menjadi modal dan landasan pengembagan budaya bangsa seluruhnya. Tentunya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

149


4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan, yang berarti:a. bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya

merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara; sertab. bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama

dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dari rangkaian uraian di atas, dapat di simpulkan sebagai berikut.

1. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinnekaan bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.

2. Wawasan Nusantara merupakan pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Wasantara sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam mengartikan

tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang me-liputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suata wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai letak ekuator besarta segala sifat dan corak khasnya,maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya, sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan ke amanan Negara haruslah sedini mungkin ditata dan di atur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah mana pun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

Wasantara sebagai Wawasan KewilayahanSebagai faktor eksistensi suatu Negara, wilayah nasional perlu di tentukan batas-

bataasnya agar tidak terjadi sengketa dengan Negara tetangga. Oleh karena itu, pada umumnya batas-batas wilayah suatu negara dirumuskan konstitusi negara (baik tertulis maupun tidak tertulis). Namun, UUD’45 tidak memuat secara jelas ketentuan wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasalnya. Adapun pasal-pasal yang menyebut wilayah/daerah, yaitu:

1. Pada pembukaan UUD’45, alinea IV di sebutkan “…seluruh tumpa darah Indonesia…”; serta

2. Pasal 18, UUD’45: “Pembagian daerah indnesia atas daerah besar dan kecil…”.Untuk dapat memahami manakah yang di maksudkan dengan wilayah atau

tumpah darah Indonesia itu, maka perlu ditelusuri pemba_hasan-pembahasan yang

150


terjadi pada siding-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada Mei s.d. Juni 1945, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Adapun pembahasan-pembahasan tersebut bersumberkan pada Rancangan UUD dan Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh BPUPKI. Dalam rangkaian siding-sidang BPUPKI bulan Mei s.d. Juni 1945, telah dibahas masalah wilayah Negara Indonesia merdeka yang lebih populer disebut tanah air atau juga “tumpah darah” Indonesia.

Dalam sidang-sidang ini yang patut dicatat adalah pendapat Dr. Supomo, S.H. dan Muh.Yamin, S.H. pada 31 Mei 1945, serta Ir.Sukarno pada 1 Juli 1945.

Supomo menyatakan,antara lain:“Tentang syarat mutlak lain –lainnya, pertama tentang daerah, saya mufakat dengan pendapat yang menga-takan: pada dasarnya Indonesia yang harus meliputi batas Hindia Belanda…” (Setneg RI, tt : 25).Muh.Yamin menghendaki, antara lain:“….. bahwa Nusantara terang meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan Semenanjung Malaya, Timor dan Papua…..Daerah kedaulatan negara Republik Indonesia ialah daerah yang delapan yang menjadi wilayah pusaka bangsa Indonesia” (Setneg RI, tt : 49).Sokarno dalam pidaonya, antara lain: “…Orang dan tempat tidak dapat dipisihkan. Tidak dapat di pisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. … Tempat itu yaitu tanah-air. Tanah-air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, meyusun peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan…”(Setneg RI, tt: 66).

Adapun yang disepakati sebagai wilayah negara Indonesia adalah bekas wilayah Hindia Belanda. Namun, dalam rancangan UUD atau pun dalam keputusan PPKI tentang UUD 1945 ketentuan tentang wilayah negara Indonesia itu tidak dicantumkan. Hal ini di jelaskan oleh ketua PPKI__Ir. Sukarno__bahwa dalam UUD yang modern, daerah (=Wilayah) tidak perlu masuk dalam UUD (Setneg RI, tt: 347). Berdasarkan penjelasan dari Ketua PPKI tersebut, jelaslah bahwa wilayah, tanah air, atau tumpah darah Indonesia meliputi batas bekas Wilayah Hindia Belanda.

Untuk menjamin pelestarian kedaulatan, serta melindungi unsur wilayah dan kepentingan nasional, dibutuhkan ketegasan tentang batas wilayah. Ketegasan batas wilayah tidak saja untuk mempertahankan wilayah, tetapi juga untuk menegaskan hak bangsa dan negara dalam pergaulan internasional. Wujud geomorfologi Indonesia berdasarkan pancasila—dalam arti persatuan dan kesatuan—menuntut suatu konsep kewilayahan yang memandang daratan/pulau, lautan, serta udara angkasa di atasnya sebagai satu kesatuan wilayah. Dari dasar inilah, laut bukan lagi sebagai alat pemisah wilayah.

151


Dalam menentukan batas wilayah negara, Pemerintah RI meng-acu pada Aturan Peralihan UUD’45, Pasal II—“Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”—yang memberlakukan undang-undang sebelumnya. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan wilayah dan termuat dalam Ordonantie tahun 1939 yang diundangkan pada 26 Agustus 1939 yang dimuat dalam Staatblad No. 422 tahun 1939, tentang “Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie”.

Berdasarkan ketentuan ordonansi ini, penentuan lebar laut wilayah sepanjang 3 mil laut dengan cara penarikan garis pangkal berdasarkan garis pasang surut, yang dikenal pula mengikuti contour pulau/darat. Ketentuan demikian itu mempunyai konsekuensi bahwa secara hipotetis setiap pulau yang merupakan bagian wilayah negara Republik Indonesia mempunyai laut territorial sendiri-sendiri.

Sementara itu, di sisi luar atau sisi laut (outer limits) dari tiap-tiap laut territorial dijumpai laut bebas. Jarak antara satu pulau dengan pulau lain yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia “dipisahkan” oleh adanya kantong-kantong laut yang berstatus sebagai laut bebas yang berada di luar yuridiksi nasional. Dengan demikian, dalam kantong-kantong laut nasional tidak berlaku hukum nasional.

Berdasarkan hal itulah, pada 13 Desember 1957 dikeluarkan pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang wilayah perairan Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai “Deklarasi Juanda” – Ir. Juanda pada periode itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia – yang pada hakikatnya melakukan perubahan terhadap ketentuan ordonansi pada lembaran negara (staatblad) No. 442 tahun 1939. Isi pengumuman tersebut sebagai berikut:1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut

(low water line), tetapi didasarkan pada system penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pada pulau-pulau atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (= point to point theory).

2. Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi Juanda pada hakikatnya adalah menerapkan asas archipelago atau Nusantara. Di dalam deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan wilayah negara di lautan. Selanjutnya, deklarasi ini diakomodasikan dalam rangkaian peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:1. Undang-Undang No. 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dalam UU

ini, diberikan penjelasan dan kejelasan sebagai berikut:a. Alasan atau argumentasi perlunya meninjau kembali peraturan tentang

penentuan batas laut wilayah;b. Makna dan pengertian perairan Indonesia, laut wilayah Indonesia, serta

perairan pedalaman Indonesia.3. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1960 tentang lalu-lintas laut damai perairan

Indonesia. Peraturan ini menentukan aturan-aturan, antara lain tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing di perairan pedalaman, pengertian, dan

152


makna lalu lintas damai kendaraan asing, serta bentuk dan luas kedaulatan wilayah Nusantara sejak “Deklarasi Juanda 1957”.

Tantangan Bangsa Indonesia Akibat Deklarasi JuandaDengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal negara Indonesia

menjadi utuh tidak terpecah lagi. Hal ini menimbulkan reaksi beberapa negara yang beragam dan dapat dikatagorikan menjadi 4 macam reaksi sebagai berikut (Kusumaatmaja, 2002: 26):1. Negara-negara ASEAN termasuk Australia dan kini Timor Leste;2. Negara-negara yang berkepentingan terhadap usaha perikanan laut;3. Negara-negara maritim yang memiliki armada angkutan niaga besar; serta4. Negara maritim besar—terutama negara adidaya—dalam rangka mencapai tujuan

strategi global.Tidak kalah penting adalah tantangan ke dalam, yakni mema-hami makna negara

kepulauan dan makna “benua maritime” (Zen, 2005). Selain itu, menghilangkan paham bahwa batas wilayah tidak lagi berdasarkan garis pantai atau contour/coastline base, tetapi atas dasar base line.

GEOPOLITIK DAN HUKUM KEWILAYAHANHukum Laut dan Perkembangannya

Perkembangan Sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritime—perkapalan dan kepelabuhanan – Belanda dan Inggris, serta orientasi komoditi perdagangan dunia (Simbolon, 1995). Setelah Perang Salib sampai dengan bagian akhir zaman pencerahan (renaissance), laut praktis hanya menjadi milik Spanyol dan Portugal sehingga ada semacam pembagian wilayah yuridiksi dari kedua Negara tersebut. Bagian akhir zaman pencerahan (renaissance), teknologi maritime Belanda dan Inggris melampaui Spanyol dan Portugal. Oleh Karena itu, hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris.

Namun, sebelum membahas polemik yang menghasilkan rezim hukum laut, ada baiknya dibahas terlebih dahulu hakikat laut. Hakikat laut adalah:1. bebas, merdeka dan bergerak, serta relatif tetap dan tidak mudah dirusak;2. datar dan tebuka, serta tidak dapat dipakai sembunyi;3. tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikaveling, sulit diberi tanda);

serta4. media untuk bermacam-macam alat angkut, terutama yang bervolume besar.

Dari hakikat tersebut timbul, falsafah hukum laut yang berbuntut pada perebutan wilayah laut yakni:1. Res Nullius: Laut tidak ada yang memiliki, karena itu dapat diambil dan

dimiliki setiap negara;2. Res Communis: Laut milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat

diambil/dimiliki oleh setiap negara.Belanda dan Inggris merasa bahwa mereka tidak harus tunduk pada negara

yang lebih “primitif”. Oleh karena itu, para ahli hukum dari kedua negara tersebut saling berpolemik mengeluarkan argumentasi tentang hak atas laut.

153


1. Hugo Grotius, seorang ahli hukum internasional Belanda memberikan teori “Mare Liberum” (laut bebas). Laut tidak dapat di kuasai suatu negara dengan jalan “okupasi” (menduduk), karena itu laut menjadi bebas.

2. John Selden, seorang ahli hukum Inggris yang pada tahun 1635 menulis tentang hukum laut dengan judul, “Mare Clausum” (hak kuasa laut), sebagai jawaban atas teori Grotius. Menurutnya, setiap negara dapat menguasai laut.Sebagai koreksi atas tulisan tersebut di atas, Grotius memuat argument bahwa,

laut wilayah dapat dimiliki sepanjang dapat dikuasai dari darat. Ini berarti laut hanya milik negara pantai. Selanjutnya , Selden menginginkan adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal dengan alasan untuk membeli suplai segar dari negara pantai.

Cornelis Bijenkershoek (seorang Belanda) berpandapat bahwa laut wilayah adalah 3 mil laut dari pantai pada saat pasang surut. Argumentasi ini didasari bahwa jangkauan meriam kurang lebih 3 mil.Ketentuan ini berlaku hingga tahun 1994, yaitu dengan adanya pengesahan melalui Sidang Umum PBB, yang merupakan tindak lanjut dari United Nations Convention on the of the sea—di kenal UNCLOS 1982—berdasarkan persetujuan 118 negara di Montego Bay, Jamaica, tahun 1982.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekla-rasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilaya (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (base line) atas dasar “point to point theory”. Dengan demikian, laut antar pulau menjadi Perairan pedalaman (internal water) Selanjutnya, laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara.Akibat konvensi hukum laut, timbul bermacam tipe perairan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut. Untuk itu, dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut:1. Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea): wilayah laut yang lebarnya

tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base line). Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar.

2. Perairan Pedalaman (Internal Waters): wilayah laut sebelah dalam dari daratan/sebelah dalam dari GP. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.

3. Zona Tambahan (Contigous Zone): wilayah laut yang lebarnya ti-dak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imi-grasi, serta sanitasi dalam wilayah laut territorial.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone): wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari GP. Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk kepentingan eksplorasi dan eksploi-tasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

5. Landas Kontinen (Continental Shelf): wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak 200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m.

6. Laut Lepas (High Seas): dikenal pula sebagai laut bebas/laut Inter-nasional : Wilayah laut > 200 mil dari Garis Pangkal.

Dengan adanya ketentuan di atas, Negara lain menuntut beberapa hak—yang sebenarnya adalah jaminan—dari Negara ke pulauan,antara lain:

154


1. Lintas: berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan;

2. Lintas damai: bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjng tidak merugikan kedamaian, ketertiban,atau keamanan negara yang bersangkutan; serta

3. Lintas transit: bernavigasi melintasi pada selat ynag di gunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang lain.

4. Alur Laut Kepulauan:a. alur laut ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur

penerbangan di atasnya yang cocok di gunakan untuk lintas kapal dan jalur pesawat terbang asing;

b. alur yang di tentukan dengan merangkai garis sumbuh pada peta,kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dan garis sumbuh.

5. Laut Lepas:a. semua bagian laut yang tak termaksud laut territorial baik perairan pedalam

maupun ZEE;b. laut terbuka untuk semua negara, baik berpantai maupun tidak berpantai;

sertac. untuk laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang riset ilmiah dan

menangkap ikan.

Beberapa Perhatian Manusia Terhadap Laut 1. Perubahan peta bumi terjadi setelah perang dunia ke II karena telah lahir

banyak Negara nasional baru yang memiliki laut. Dengan demikian, perlu di perhatikan:a. Laut untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat;b. Perlu pengaturan bersama pemanfatan laut dan lingkungan untuk bangsa-

bangsa.2. Kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya kemampuan manusia

dalam memanfatakan laut.3. Bertambahnya jumlah penduduk harus diimbangi dengan kenaikan produksi,

khususnya dari sumber kekayaan laut. 4. Bagi bangsa Indonesia, laut untuk menjamin integrasi, sarana perhu-bungan

dan tersportasi, serta menjadi salah satu penghidupan, selain itu ditinjau dari segi militer merupakan wahana pertahanan.

Hukum Dirgantara dan Perkembangannya Ruang digantara dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan

Ruang Antariksa. Ruang Udara berada di atas suatu wilayah negara dan dikategorikan sebagai Ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh negara tersebut. Adapun Ruang Antariksa, pemanfaatannya diken-dalikan secara internasional dan tidak boleh di jadikan subjek negara kolong.

155


Beberapa teori yang menjadi polemic para hukum di antaranya:1. Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory): bahwa Ruang Udara Be-bas dapat

digunakan siapa saja, karena itu timbul perbedaan persepsi, pembebasan udara tanpa batas atau kebebasan udara terbatas?;

2. Teori Negara berdaulat di Udara (Ari Sovereignty Theory ): behwa Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas. Hal ini juga menimbulkan perbedaan persepsi: kedaulatan negara kolong berdaulat penuh tetapi dibatasi oleh hak lintas damai?;

3. Masalah Ketinggian. Sampai kini masih belum ada kesepakatan (tahun 1910 pernah di tentukan batas ketinggian kurang lebih 500 km). Teori penguasaan Cooper menyatakan bahwa batas ketinggian ditentukan kemampuan teknologi setiap Negara. Sementara itu, menurut Teori Udara Schacter, bahwa batas ketinggian s.d. 30 km atau s.d. balon dan pesawat terbang dapat mengapung dan diterbangkan;

4. Batas Wilayah Udara. Cara menentukan wilayah udara ada perbedaan, yaitu apabila ditarik garis tegak lurus dari permukaan bumi ke atas, luas daratan dan lautan = luas udara, tetapi ada daerah yang lowong dan dapat menimbulkan masalah. Kemudian, disepakati ditarik garis dari “pusat bumi” sampai batas ruang angkasa/antariksa yang membentuk kerucut terbalik. Oleh karena itu, luas daerah udara lebih luas dari pada luas daratan dan lautan.

5. Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty):6. Penggunaan damai bagi antariksa. Antariksa dan badan-badannya dianggap

menjadi wilayah internasional. Namun dalam perjanjian ini juga berlaku pemafaatan ruang antariksa berdasarkan “first come,first serve” yang merugikan negara sedang berkembang. Indonesia memiliki ruang digantara yang luas,apalagi di bawah khatulistiwa yang memiliki jalur GSO. Sementara itu, batas ruang udara dan ruang antariksa di tetapkan 100/110 km.Seperti halnya dengan hukum laut, Indonesia juga menuntut perlakuan yang

sama terhadap ukum udara. Dalamhal ini, Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan negara kolong terhadap Ruang Digantara. Paling sedikit tujuan yang ingin di capai Indonesia ialah Ruang Udara Indonesia sebagai wilayah udarah (air soverignty) nasional dan ruang antariksa Indonesia sebagai wilayah kepentingan (air juridiction) ZEE atau landas kontinen, yang meliputi manfaatan wilayah Geostationary Satellite Orbit (GSO), Medium Earth Orbit (MEO), Low Earth Orbit (LEO).

Geostationery Satellite Orbit (GSO) Geostationery Satellite Orbit adalah suatu orbit yang berbentuk cincin terletak

pada enam radian bumi di atas garis khatulistiwa. GSO untuk meletakkan satelit komunikasi agar satelit tersebut berada pada posisi tetap di ruang angkasa terhadap bumi. Ketinggian GSO km di atas permukaan bumi. GSO mempunyai tiga keunikan, antara lain:1. GSO hanya pada padang khatulistiwa, ruas GSO ada di negara khatulistiwa;2. Ukuran terbatas, yaitu tebal 30 km lebar 150 km; serta

156


3. Satelit pada orbit ini akan mengelilingi bumi dari barat ke timurdengan masa orbit 24 jam (23 jam, 56 menit, 4 detik).Panjang garis khatulistiwa Indonesia 6.110 km, GSO Indonesia 9.997 km atau

12,5% keliling GSO. GSO menjadi sumberdaya alam terbatas.

Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia1. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).

Dasar: Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim No.422/1939 (territoralle Zee en Maritiem Krigen Ordonantie No.422/1939)Ukuran: 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)Luar Wilayah: 2 juta km2

2. Setelah Proklamasi s.d. 13 Desember 1957.Dasar: Ketentuan Peralihan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, tetap berlaku Ordonansi No. 442?1939.

3. Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 13 Desember 1957 ( Deklarasi Juanda).Dasar: Pengumuman Pemerintahan RI tanggal 13 Desember 1957 PEPERPU No. 4/1960 tentang Pemerintahan Indonesia.Ukuran: 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)Luas Wilayah: bertambah 3,9 juta km2.

4. Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 17 Februari 1969 (Landasan Kontinen).Dasar: Deklarasi Pemerintahan RI tanggal 17 Februari 1969.UU No. 1/1973 tentang Landasan Kontinen.Luas Wilayah: Bertambah 0,8 juta km2, menjadi 6,7 km2

5. Pengumuman Pemerintah tahun 1980 (Zone Ekonomi Eksklusif).Dasar: Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi EksklusifUU No. 5/1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam).Luas Wilayah: Bertambah 2,5 juta km2, menjadi 9,2 juta km2

Upaya Menghadapi Geopolitik dan Geostrategi Negara JiranDalam menghadapi ASEAN dan Australia, tindakan Indonesia paling tidak :

1. Mewaspadai "silent occupation" dengan pemantapan pembinaan kekuatan maritim;

2. Dalam menghadapi australia dengan proyek australia maritimeidentification zone (amiz), indonesia harus segera mengidentifikasikan pulau-pulau yang tersebar luas.

3. Dalam menghadapi malaysia dan singapura yang menggunakan kekerasan, perlu diwaspadai adanya ”five power defence agreement” yang masih berlaku; serta

4. Dengan adanya kunjungan presiden dan wakil presiden ke perbatasan diharapkan akan meningkatkan rasa nasionalisme rakyat indonesia.

Apabila menghadapi negara yang berkepentingan dengan perikanan:1. Meningkatkan kemampuan nelayan dari nelayan pantai menjadi

nelayan laut, karena itu nelayan harus belajar membaca peta laut dan

157


menggunakan peralatan navigasi dengan lebih baik;2. Pembangunan desa pantai, yang diisi oleh keluarga

nelayan/pelaut, tidak seperti sekarang ini yang masih dibangun oleh petani gunung; serta

3. nelayan ikut memonitor para pengganggu negara yang melakukan pencurian ikan, pencemaran lingkungan, dan perusakan alat navigasi laut.Dalam menghadapi negara yang memiliki armada angkutan laut besar yang ingin

tetap berperan dalam era globalisasi:1. penambahan ALKI sesuai dengan permintaan International Maritime

Organization harus tetap ditolak karena pada hakikatnya akan membuat wilayah Indonesia menjadi terbuka sehingga kontraproduktif dibandingkan dengan Deklarasi Juanda.

2. ALKI perlu diinformasikan lebih intensif kepada masyarakat maritim Indonesia, dengan ditindak lanjuti secara proaktif dalam bentuk pengawasan.Dalam menghadapi negara adidaya yang sejak semula menentang negara

Nusantara, hendaknya Indonesia tetap menolak penambahan ALKI. Penambahan ALKI dapat mengakibatkan wilayah Indonesia terbuka kembali. Dengan demikian, laut nusantara menjadi ”high seas”.

3. Cara Pengukuran Laut TeritorialBerdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Indonesia

memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km 2 dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Untuk landas kontinen Negara Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.

Hal tersebut tidak terlepas dari semakin meningkatnya aktifitas pelayaran di wilayah perairan Indonesia, khususnya di laut teritorial. Peningkatan intensitas pelayaran, sebagian diantaranya kapal barang dan penangkap ikan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan laut. Selain itu Indonesia masih banyak mengalami sengketa perbatasan dengan Negara tetangga. Untuk itu diperlukan peraturan yang baku mengenai hukum laut Indonesia khususnya dilaut teritorial yang sering dilalui oleh kapal asing dan banyak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangga. Kurang seriusnya pemerintah dalam meyelesaikan sengketa perbatasan mengenai laut teritorial telah banyak menyebabkan lepasnya wilayah laut teritorial dari pangkuan Negara Indonesia. Selain itu kurangnya pengawasan terhadap laut teritorial diwilayah Indonesia telah banyak menyebabkan hilangnya kekayaan alam yang terkandung didalamnya terutama potensi perikanan yang banyak dicuri nelayan asing. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai laut teritorial sehingga pengelolaan dan pengawasan terhadap laut teritorial benar benar bejalan optimal.

158


Konsep laut teritorial muncul karena kebutuhan untuk menumpas pembajakan dan untuk mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Prinsip ini mengijinkan negara untuk memperluas yurisdiksinya melebihi batas wilayah pantainya untuk alasan keamanan. Secara konseptual, laut teritorial merupakan perluasan dari wilayah teritorial darat. Sejak Konferensi Den Haag 1930 kemudian Konferensi Hukum Laut 1958, negara-negara pantai mendukung rencana untuk konsep laut teritorial ditetapkan dalam doktrin hukum laut. Kemudian ketentuan laut teritorial dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). UNCLOS mengijikan negara pantai untuk menikmati yurisdiksi eksklusif atas tanah dan lapisan tanah dibawahnya sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar sepanjang pantai yang mengelilingi negara tersebut.[1] Pengertian laut teritorial menurut hukum laut Internasional maupun nasional adalah sebagai berikut :

Menurut UNCLOS, laut teritorial adalah garis-garis dasar (garis pangkal / baseline), yang lebarnya 12 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial didefinisikan sebgai laut wilayah yang terletak disisi luar dari garis pangkal. Yang dimaksud dengan garis dasar disini adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut . Negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dimana dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan Hukum Internasional.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996, laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa :1) Garis pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan garis pangkal

lurus kepulauan.2) Dalam hal garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

3) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis -garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang- karang kering terluar dari kepulauan Indonesia.

4) Panjang garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis -garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 (seratus dua puluh lima) mil laut.

5) Garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh ditarik dari dan ke elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercu suar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau yang terdekat.

6) Garis pangkal biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis air rendah sepanjang pantai.

159


7) Garis pangkal lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kapal asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu sistem komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau kerena keadaan memaksa atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

Terkait dengan pelaksanaan hak lintas damai bagi kapal asing tersebut, Negara pantai berhak membuat peraturan yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

Di laut teritorial kapal dari semua negara, baik negara berpantai ataupun tidak berpantai, dapat menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial, demikian dinyatakan dalam pasal 17 UNCLOS 1982. Dalam pasal 18 UNCLOS 1982, disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan :1) Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau2) Berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Termasuk dalam pengertian lintas ini harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, dan mancakup juga berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majure atau memberi pertolongan kepada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya.

Selanjutnya dalam pasal 19 Konvensi menyatakan, bahwa lintas adalah damai, sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban alat keamanan Negara pantai.sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu Negara pantai, apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :

1) Setiap ancaman penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain

160


apapun yang merupakan pelanggaran atas Hukum Internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB.

2) Setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun.3) Setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan infomasi yang

merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai.4) Peluncuran, pendaratan atau penerimaan pesawat udara di atas kapal.5) Perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan dan

keamanan Negara pantai.6) Bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan

dengan peraturan bea cukai dan imigrasi.7) Perbuatan pencemaran laut yang disengaja.8) Kegiatan perikanan.9) Kegiatan riset.10) Mengganggu sistem komunikasi.11) Kegiatan yang berhubungan langsung dengan lintas.

Pasal 32 UNCLOS memberikan pengecualian bagi kapal perang atau kapal pemerintah yang dioperasikan untuk tujuan non-komersial. Pasal 29 UNCLOS memberikan definisi kapal perang yaitu suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira, yang diangkat oleh pemerintah Negaranya dan namanya terdaftar dinas militer yang tepat atau daftar yang serupa yang diawasi oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorialnya, kecuali dengan ketentuan Konvensi atau Perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan ketentuan Konvensi. Negara pantai juga tidak boleh menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak lintas damai. Lain dari pada itu Negara pantai tidak boleh mengadakan diskriminasi formil atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun. Untuk keselamatan pelayaran, Negara pantai harus secepatnya mengumumkan bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya.

Selanjutnya Pasal 25 UNCLOS, mengenai hak perlindungan bagi keamanan Negaranya, Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlakukan untuk mencegah lintas yang tidak damai di laut teritorialnya. Negara pantai juga berhak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal ke perairan pedalaman atau ke persinggahan demikian. Tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal, Negara pantai dapat menangguhkan sementara pada daerah tertentu di laut teritorialnya untuk perlindungan keamanannya termasuk keperluan latihan senjata.

Cara Seperti yang diuraikan diatas bahwa penentuan laut teritorial suatu Negara pantai dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam Pasal 5 UNCLOS dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996. Namun UNCLOS dan Undang-undang

161


Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antar Negara pantai.- Pasal 10 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 menyebutkan bahwa :(1) Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik- titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berbeda dengan ketentuan tersebut.- Pasal 83 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa penentuan batas landasan kontinental antar negara dengan pesisir yang berhadapan atau berdekatan akan dilaksanakan melalui perjanjian berdasarkan Hukum Internasional dengan tujuan untuk mencapai suatu penyelesaian yang pantas dan fair.Berdasarkan peraturan diatas dapat dinyatakan bahwa penentuan batas laut teritorial antara Negara pantai yang memiliki wilayah pantai dapat dilakukan melalui perundingan atau kesepakatan antar kedua belah pihak.Pengaturan Hukum Laut IndonesiaSecara nasional pengaturan mengenai hak lintas damai terdapat dalam :a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang Hak Lintas Damai kendaraan Air Asing.c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention of the Law of the Sea 1982.d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan.e) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan Perusakan Laut.

162


BAB IIIPENUTUP

3.1 Kesimpulan

163


DAFTAR PUSTAKA

Basrie, Chaidir Drs., M.Si. 1995. Wawasan Nusantara, Wawasan Nasional Indonesia.

Serpong: Lembaga Ilmu Humaniora ITI.

Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Ditjen Dikti, 2001. Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan (untuk Mahasiswa) bag I & II . Jakarta: Ditjen Dikti Depnas.

---------, 2002. Modul Acuan Proses Pembelajaran MPK Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Ditjen Dikti.

Collins, John M. 1974. Grand Strategy, Principle and Practices. Anna-polis, Ma : US Naval Institutem

Djalal, Hasyim. 1995. Indonesia and the Law of the Sea. Jakarta: C S I S

Hardjasumantri, Kusnadi. 1989. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.

Huntington, Samuel P. 1996. The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order.London. UK: Touchstone Book Co.

Kusumatmadja, Prof. DR. Mochtar. 2003. Konsep Hukum Negara Nusantara Pada Konvensi Hukum Laut III. Bandung: Alumni.

Naisbitt, John (terjemahan). 1994. Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia Semakin Kuat Perusahaan Kecil. Jakarta: Binarupa Aksara.

Ohmae, Kenichi. 1991. The Borderless World, Power and Strategy in the Interlined Economy. London: Fontana.

Simbolon, Parakitri T. 1995, Menjadi Indonesia, Buku I, Akar-akar Kebangsaan Indonesia. Jakarta: Kompas.

Sekretariat Negara RI. tt. Himpunan Risalah Sidang-sidang BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan Penyusunan UUD45. Jakarta: Setneg.

Soewarso. 1981. Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional. Hak Cipta.Sumardi, Juajir. 1996. Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar). Jakarta: PT

Pradnya Paramita. Sunardi, R. M. 2004. Pembinaan Ketahanan Bangsa, dalam rangka nemperkokoh

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: PT Kuadernita Adidarma.

Suradinata, Ermaya dan Alex Dinuth (Pnyt). 2001. Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional. Jakarta: Paradigma Cipta Tatrigama

Wright, Quincy. 1942. Study of War. Chicago III: The University of Chicago Press.

164

Documents

KELOMPOK 7 GEOPOLITIK