KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEGIATAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

SEMESTER 1 TAHUN 2021

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

TAHUN 2021

UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UTAMA

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEMESTER 1 TAHUN 2021

BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat,

hidayah dan taufik-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan

Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional

Semester 1 Tahun 2021.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi atas implementasi

kegiatan Keterbukaan Informasi Publik dilingkungan Badan Standardisasi

Nasional. Sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, dimana setiap badan publik wajib melaksanakan

keterbukaan informasi, termasuk di Badan Standardisasi Nasional (BSN).

BSN sendiri telah berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi

Publik (KIP) sejak tahun 2011 dengan diterbitkannya peraturan Kepala

BSN No 11 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan

Standardisasi Nasional. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan

menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

lingkungan Badan Standardisasi Nasional dengan Keputusan Kepala

BSN No 338 Tahun 2020.

Pada laporan yang telah tersusun ini, kami menyadari terdapat banyak

kekurangan dan keterbatasan, Oleh karena itu saran dan kritik

membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan laporan berikutnya.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya dan dapat digunakan sebagai referensi dalam peningkatan

kinerja Unit Layanan Informasi Publik, PPID, dan Petugas Informasi

dalam memberikan layanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Jakarta, Agustus 2021

Penyusun

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | iv

DAFTAR ISI

Cover ..................................................................................................................... i

Kata Pengantar….………………………………………………………………..….…iii

Daftar Isi…………….…………………………………………………………………...iv

Daftar Tabel……….……………………………………………………………………..v

Daftar Diagram..….……………………………………………………………………..vi

Daftar gambar…….…………………………………………………………………….vii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................ 1

BAB II PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK ..................................................... 4

2.1 Kebijakan Badan Standardisasi Nasional dalam implementasi UU KIP ......... 4

2.2 Profil PPID Badan Standardisasi Nasional ............................................... 4

2.3 Kegiatan Badan Standardisasi Nasional terkait Implementasi UU KIP .......... 7

2.4 Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ....................... 10

2.5 Koordinasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik ...................................... 16

BAB III Kendala dalam Layanan Informasi Publik ............................................... 22

BAB IV Rekomendasi/Tindaklanjut untuk peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Pubik ....................................................................................... 23

BAB V Penutup .................................................................................................. 25

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | v

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur organisasi ULIP ...................................................................... 7

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | vi

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Media pengguna layanan informasi SPK ................................... 11

Diagram 2 Permintaan layanan informasi SPK ............................................ 12

Diagram 3 Waktu respon layanan informasi SPK ........................................ 12

Diagram 4 Sebaran wilayah permintaan informasi ....................................... 15

Diagram 5 Kategori pertanyaan ...................................................................... 16

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rapat koordinasi KIP BSN tanggal 11 Feb 2021 ....................... 17

Gambar 2 Sosialisasi Keterbukaan Informasi publik 23 Februari 2021 ..... 18

Gambar 3 Rapat koordinasi KIP BSN tanggal 3 Maret 2021 ...................... 19

Gambar 4 Bimtek KIP oleh Komisi Informasi Pusat 29-31 Maret 2021 ..... 20

Gambar 5 Rapat koordinasi persiapan Monev KIP BSN tanggal 16 Juni 2021 .................................................................................................. 21

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BSN Semester 1 Tahun 2021 | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta

merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh

informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung

tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara

yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara

dan Badan Publik.

Begitu pun Badan Publik harus memberikan akses informasi seluas-

luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh

informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan

melalui berbagai saluran informasi. Dalam pemenuhan hak masyarakat

untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga

telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan salah satu badan publik

non Kementerian, dimana dalam menjalankan amanat UU Keterbukaan

Informasi Publik BSN telah membuat Pedoman Layanan Informasi Publik

Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011. Dalam

melaksanakan kegiatan KIP, BSN menbentuk Unit Layanan Informasi

Publik (ULIP) dengan Keputusan Kepala BSN Nomor

127/KEP/BSN/8/2011. ULIP sendiri merupakan unit kerja non struktural

yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik di

lingkungan BSN.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan Layanan informasi publik Badan Standardisasi Nasional ini

disusun dengan mengacu kepada:

a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi


Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5584);

e. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

g. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

10);

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi Publik;

j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

k. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2011

tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 554);

l. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara


Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

m. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

17/KEP/BSN/2011 tentang Unit Layanan Informasi Publik;

n. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

338/KEP/BSN/8/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi dan Petugas Informasi di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional.


BAB II

PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kebijakan Badan Standardisasi Nasional dalam Implementasi UU KIP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Badan Standardisasi Nasional (BSN)

merupakan lembaga non Kementerian yang memiliki tupoksi sebagai

instansi yang mengkoordinir Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

BSN memiliki komitmen yang kuat dalam keterbukaan informasi publik

dengan membentuk Unit Layanan Informasi Publik sesuai Perka BSN No

11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan

BSN.

Dalam pengelolaan ULIP BSN telah mengeluarkan Keputusan Kepala

BSN Nomor 90/KEP/BSN/5/2012 dan yang terakhir dengan

Keputusan Kepala BSN Nomor 338/KEP/BSN/8/2020 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan

Petugas Informasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat

yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. PPID di

BSN melekat pada unit yang membidangi hubungan masyarakat dan

hubungan antar lembaga yaitu Biro Hubungan Masyarakat, Kerja

Sama dan Layanan Informasi. PPID di BSN dipimpin oleh PPID

Utama dan dibantu oleh PPID di setiap unit BSN.

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat

Unit Layanan Informasi Publik BSN memiliki ruang Layanan Informasi

Terpadu disingkat LITE, yang berlokasi di gedung 1 BPPT Jalan MH

Thamrin No 8 Kebon Sirih Jakarta Pusat.

2.2 Profil PPID Badan Standardisasi Nasional

Dalam pengelolaan Unit Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi

Nasional ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) dan Petugas Informasi di lingkungan BSN dengan Keputusan


Kepala Nomor 228/KEP/BSN/8/2020. Didalam peraturan tersebut ditunjuk

sebagai berikut:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama,

mempunyai tugas, yaitu:

a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di

lingkungan BSN;

b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis

oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas

sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan

layanan informasi publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai

tugas, yaitu:

a. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian

seluruh informasi;

b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik

dari seluruh unit kerja yang meliputi:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi

Publik.

c. Mengkoordinasikan pendataan informasi dalam rangka

pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

d. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib

diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;

e. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses

oleh publik dengan Petugas Informasi dalam hal ini sekretariat;

f. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul

sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-undang

Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi

Publik tertentu dikecualikan;

g. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas

dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;


h. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi

yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi

dalam hal ini sekretariat;

i. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan

diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;

j. Berkoordinasi dengan atasan PPID Utama guna penanganan

keberatan dan sengketa informasi publik; dan

k. PPID Utama bertanggungjawab kepada Atasan PPID Utama

dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tiap unit kerja

Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas, yaitu:

a. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan

pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan BSN;

b. Melakukan pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan

pendokumentasian informasi publik dilingkungan satuan unit

kerja di unit kerja eselon 1 dan/ atau eselon 2 masing-masing;

c. Berkoodinasi dengan PPID Utama dalam hal pembuatan dan

pengembangan system penyimpanan dan penyediaan informasi

sesuai dengan standar nasional dengan memanfaatkan sistem

teknologi informasi dan komunikasi BSN:

d. Mendukung PPID Utama dalam hal penyediaan informasi di

Lingkungan satuan kerja eselon 1 dan/atau eselon 2 masing-

masing dalam rangka pelayanan permohonan informasi publik;

e. Berkoordinasi dengan PPID Utama guna penanganan keberatan

dan sengketa informasi publik;

f. PPID Pelaksana Unit Kerja bertanggungjawab kepada PPID

Utama dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan

wewenangnya; dan

g. PPID dibantu Petugas informasi memberikan layanan informasi

SPK (Standardisasi dan penilaian kesesuaian) sesuai unit

kerjanya dalam layanan informasi terpadu BSN.

4. Petugas Informasi di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat, Kerja

Sama dan Layanan Informasi selaku sekretariat PPID, mempunyai

tugas yaitu:

5.

2.3 Ke

Se

lay

a. Mene

b. Meng

Inform

c. Mene

Pelak

d. Mem

kese

terpa

Petugas

mempuny

dan pen

informasi

Berikut in

Standard

egiatan Bad

ebagai Bada

yanan, publ

PPID P(Pic Biro/Pu

Petugas

Keg

erima dan m

gelola urus

masi Publik

eruskan p

ksana Unit

mberikan lay

suaian) se

adu BSN.

Informasi d

ya tugas me

ilaian kese

terpadu BS

ni struktur o

isasi Nasion

T

dan Standa

an Publik B

ik diantaran

Pelaksanasat/Direktorat)

s Informasi

giatan Pelayana

memilah per

san kesekre

k BSN;

ermohonan

Kerja, dan

yanan inform

esuai unit

di tiap unit

emberikan

esuaian) s

SN.

organisasi

nal disingka

Tabel 1. Stru

ardisasi Na

Badan Stan

nya:

Atasan PP(Sekretar

PPID U(Karo

PPID Pe(Pic Biro/Pus

Petugas

an Informasi Pu

rmohonan i

etariatan P

n informas

masi SPK (S

kerjanya

kerja Bada

layanan inf

esuai unit

Unit Layan

at ULIP BSN

uktur organi

asional terk

ndardisasi N

PID Utamais Utama)

UtamaHKLI)

elaksanaat/Direktorat)

Informasi

blik BSN Seme

nformasi;

PPID dan d

si tertentu

Standardisa

dalam lay

an Standar

formasi SPK

kerjanya

nan Informa

N:

isasi ULIP

kait Implem

Nasional m

PPID Pela(Pic Biro/Pusat

Petugas In

ster 1 Tahun 20

desk Pelay

kepada

asi dan pen

yanan info

rdisasi Nas

K (Standard

dalam lay

asi Pubik B

mentasi UU

memliki bebe

aksanat/Direktorat)

nformasi

021 | 7

yanan

PPID

nilaian

rmasi

ional,

disasi

yanan

Badan

KIP

erapa


1. Layanan Penelusuran informasi SPK

Kegiatan yang dilakukan adalah penelusuran informasi tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, informasi yang diberikan

diantaranya:

a. Informasi pencarian dokumen SNI, direktori SNI, daftar regulasi

teknis, daftar SNI wajib, di laman

http://sispk.bsn.go.id/RegulasiTeknis/DaftarList;

b. Informasi baca SNI secara daring di laman https://akses-

sni.bsn.go.id/;

c. Informasi pemesan dokumen standard di laman

https://pesta.bsn.go.id/;

d. Informasi Layanan perpustakaan BSN di laman

https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php

e. Informasi layanan jasa Otoritas Sponsor (IIN / NNS) di laman

https://iin.bsn.go.id/;

f. Informasi layanan jasa kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran

di laman https://sparta.bsn.go.id/;

g. Informasi layanan jasa Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

di laman http://kan.or.id/;

h. Informasi layanan jasa Pelatihan Standardisasi di laman

https://diklat.bsn.go.id/;

i. Informasi layanan E-learning di laman https://elearning.bsn.go.id/;

j. Informasi layanan permohonan pengajuan SPPT SNI dan

Informasi Barang Ber SNI di laman https://bangbeni.bsn.go.id/;

dan

k. Informasi pembimbingan SNI di laman

https://pembimbingansni.bsn.go.id/

2 Layanan Perpustakaan BSN

Layanan Perpustakaan BSN atau dikenal dengan LibriStania

merupakan sistem otomasi Perpustakaan Badan Standardisasi

Nasional (BSN) berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk

mengakses informasi koleksi perpustakaan, khususnya di bidang

standardisasi dan penilaian kesesuaian terlengkap di Indonesia secara


cepat dan mudah. LibriStania menyediakan akses koleksi repositori

Badan Stadardisasi Nasional melalui menu Repositori Institusi

3 Layanan Informasi Standardisasi

Layanan pemesanan dokumen Standar (PNBP) melalui aplikasi

berbasis web dengan nama Pesta Online (Pemesanan Standar

Online). Pesta Online saat ini memanfaatan sistem terotomasi bagi

layanan dokumen standar di Perpustakaan BSN. Selain itu, akan

meningkatkan pengalaman dan interaksi antara manajemen BSN dan

pengguna pada umumnya, dalam hal ini terkait implementasi sistem e-

commerce yang handal untuk peningkatan layanan publik BSN.

Dokumen Standar yang dapat dipesan melalui aplikasi Pesta Online

diantaranya :

a. Standar Nasional Indonesia (SNI)

b. International Organization for Standardization (ISO)

c. International Electrotechnical Commission (IEC)

d. American Standars (ASTM)

e. British Standards (BS)

f. Japanese Industrial Standards (JIS)

g. Deutsches Institut Fur Nurmong (DIN)

h. American Nasional Standar Institute (ANSI)

4 Layanan Otoritas Sponsor

Merupakan Layanan PNBP biasa disebut issuer Identification Number

(IIN) atau kalangan perbankan mengenalnya dengan Bank

Identification Number (BIN) adalah nomor identifikasi untuk

mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara

khusus bagi lembaga penerbit kartu, khususnya untuk keperluan

transaksi data elektronik. Penerbitan nomor identifikasi ini mengacu

kepada standar ISO/IEC 7812.

5 Layanan Akreditasi

Layanan PNBP yang diberikan Komite Akreditasi KAN atas proses

Akreditasi yang diberikan untuk lembaga penilaian kesesuaian.


6 Layanan Pelatihan Standardisasi

BSN melayani kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan

kompetensi SDM bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

melalui pendidikan dan pelatihan Standardisasi (Layanan PNBP).

7 Layanan Kalibrasi SNSU

Sistem ini menyediakan informasi mengenai layanan yang disediakan

oleh Laboratorium SNSU BSN, yaitu layanan pengukuran, kalibrasi

dan uji profisiensi. Informasi layanan pengukuran dan kalibrasi yang

terdapat dalam SPARTA meliputi 6 bidang pengukuran yaitu massa

dan besaran terkait, panjang, akustik & vibrasi, suhu, kelistrikan dan

waktu, radiometri & fotometri. Sedangkan layanan uji profisiensi

meliputi besaran-besaran yang terdapat pada bidang pengukuran

metrologi kimia

2.4 Layanan Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Badan Standardisasi Nasional memiliki komitmen yang tinggi dalam

keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan di tetapkan Perka BSN No

11 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Badan

Standardisasi Nasional. Dimana dalam dalam mengelol layanan informasi

publiK di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dibentuk Unit Layanan

Informasi Publik disingkat ULIP. Dalam memberikan layanan publik yang

optimal BSN menyiapkan ruang Layanan Informasi Terpadu disingkat LITe.

Di semester 1 tahun 2021 dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021,

Sekretariat ULIP memberikan layanan informasi SPK sebagai bagian dari

informasi publik sebanyak 1.190 penerima layanan informasi , yang terdiri

dari berbagai media layanan, diantaranya:

a. Pengunjung LITe sebanyak 92 peminta informasi

b. Pengguna Telpon sebanyak 225 peminta informasi

c. Pengguna Email sebanyak 194 peminta Informasi

d. Pengguna Medsos BSN sebanyak 94 peminta informasi

e. Pengguna Whatsapp Layanan sebanyak 580 peminta informasi

f. Pengguna SP4N-Lapor sebanyak 5 peminta informasi

Beri

Diag

Dika

laya

men

men

Laya

deng

laya

Dar

Infor

pem

6 m

ema

sem

seba

kut disampa

gram 1. Med

arenakan p

anan tatap m

ncegah pen

nambah lay

anan Inform

gan akhir 3

anan informa

ri pengajua

rmasi Terp

minta layana

edia layana

ail, medsos

mua, hal dig

agai berikut

A. Lite

M

Kegia

aikan diagr

dia penggu

pandemic C

muka mela

nularan y

yanan info

masi melal

0 Juni tahu

asi yang dib

an pemintaa

padu di se

an informas

an yaitu Ru

BSN, Wha

gambarkan

t:

580

B. Telpon C

Media penggu

atan Pelayanan

am penggu

na layanan

Covid-19 ya

alui Layanan

yang sema

rmasinya m

lui media

n 2021 jum

berikan.

an informa

mester 1 t

i Standardis

uang Layan

atsapp laya

dengan ta

C. Email D.

una Layanan I

Informasi Publ

una layanan

informasi S

ang menga

n Informasi

akin melua

melalui me

ini sangat

lah pemanf

asi SPK ya

tahun 2021

sasi dan Pe

nan Informa

nan dan SP

bel Penerim

92

94

5

Medsos E

Informasi SPK

ik BSN Semest

n informasi S

SPK

kibatkan se

Terpadu (L

as. Sekreta

edia whats

digemari,

faat sejumla

ang diterima

1 dimana

enilaian Kes

asi Terpadu

P4N Lapor

ma layanan

225

194

. Whatsapp

K semester 1 T

ter 1 Tahun 202

SPK BSN.

edikit berku

LITe) BSN

ariat ULIP

sapp, Peng

terlihat sa

ah 49% dar

a Unit Lay

terdapat

sesuaian m

u (LITe), Te

dapat terpe

n informasi

F. SP4N‐Lapo

Tahun

21 | 11

urang

untuk

BSN

gguna

ampai

ri total

yanan

1.190

melalui

elpon,

enuhi

SPK

or

Diag

Dala

Kese

Pub

pand

tetap

Wak

infor

ada

Beri

Laya

yang

Diag

Pengu

njung

gram 2. Per

am pembe

esuaian ya

lik terkada

demic Covi

p memberik

ktu layanan

rmasi meng

di Badan S

kut ini dis

anan Inform

g dijelaskan

gram 3. Wa

Pengguna

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Pengu

njung

4%

Kegia

rmintaan lay

erian laya

ang dilakuk

ang banyak

id-19 ini, na

kan Layana

n yang dapa

genai SPK,

Standardisa

ampaikan

masi Publik

n dalam diag

ktu respon

A. Peng

119

Permin

3% 1%1%1%

Waktu Resp

atan Pelayanan

yanan inform

anan inform

kan petuga

k mengalam

amun deng

n Informasi

at dimanfaa

yaitu sesua

si Nasional

waktu yan

k dalam m

gram beriku

layanan inf

gajuan

90

ntaan inform

89

% 1% 0%

pon layanan

Informasi Publ

masi SPK

masi Stan

as Informas

mi kendala

an keterba

i publik terb

atkan oleh

ai SOP Lay

.

g digunaka

erespon se

ut:

formasi SPK

B. T

1

masi SPK

9%

informasi SP

ik BSN Semest

ndardisasi

si Unit Lay

a, terlebih

tasan yang

baik kepada

masyarakat

yanan Inform

an petugas

etiap perm

K

Terlayani

1190

PK

0 h

1 h

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

> 6

ter 1 Tahun 202

dan Pen

yanan Info

dengan ad

g ada ULIP

masyaraka

t dalam me

masi publik

s informasi

intaan info

hari

hari

hari

hari

hari

hari

hari

6 hari

21 | 12

ilaian

rmasi

danya

BSN

at.

encari

yang

Unit

rmasi


Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa waktu respon petugas layanan

informasi Unit Layanan Informasi Publik dalam merespon setiap

permintaan informasi yang masuk sebagai berikut:

a. Waktu respon 0 hari sebesar 89% dari total permohonan informasi

publik 1.190 permohonan yaitu 1.058 pemohonan di semester 1 tahun

2021 yang dapat terlayani dihari yang sama pada hari kerja sesuai

waktu layanan yang ditetapkan,

b. Waktu respon 1 hari kerja sebesar 4% dari total permohonan informasi

publik 1.190 permohonan di semester 1 tahun 2021 yaitu 45 pemohon

yang terlayani dihari kerja berikutnya, hal ini disebabkan permintaan

informasi yang diajukan melebihi waktu layanan yang ditetapkan,

c. Waktu respon 2 hari kerja sebesar 3% dari total permohonan informasi

publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 34 pemohon

yang terlayani di 2 hari kerja berikutnya, hal ini disebabkan karena

petugas informasi membutuhkan koordinasi dengan unit terkait di

Badan Standardisasi Nasional yang menangani informasi publik yang

diminta,

d. Waktu respon 3 hari kerja sebesar 2% dari total permohonan informasi





diminta, untuk menghasilkan jawaban yang terbaik untuk pemohon

informasi,

e. Waktu respon 4 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi






informasi,

f. Waktu respon 5 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi







informasi,

g. Waktu respon 6 hari kerja sebesar 1% dari total permohonan informasi






informasi,

h. Waktu respon lebih dari 6 hari kerja sebesar 0% dari total permohonan

informasi publik 1.190 permohonan disemester 1 tahun 2021 yaitu 3

pemohon yang terlayani di lebih dari 6 hari kerja berikutnya, hal ini

disebabkan karena petugas informasi membutuhkan koordinasi

dengan unit terkait di Badan Standardisasi Nasional yang menangani

informasi publik yang diminta, untuk menghasilkan jawaban yang

terbaik untuk pemohon informasi,

Dalam mekanisme memperoleh informasi publik yang tertuang dalam UU

KIP No 14 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 7 paling lambat 10 (sepuluh) hari

kerja sejak diterimanya permintaan, maka badan publik dalam hal ini Unit

Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional harus

memberikan jawaban kepada permohon informasi. Petugas ULIP tetap

berkomitment memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, dan jelas

dipaahami oleh pemohon informasi.

Dari sebaran permintaan informasi Standardisasi dan penilaian

kesesuaian terlihat sebagai berikut didalam grafik berikut:

Dia

Dar

info

info

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Seb

mem

Und

Kes

mer

dan

pem

dise

per

Jumlah Pemohon

gram 4. Se

ri diagram d

ormasi Publ

ormasi terbe

Provinsi DK

Provinsi Ja

Provinsi Ja

Provinsi Ja

Provinsi Ba

Provinsi DI

Provinsi Su

Provinsi La

bagai Bada

mberikan in

dang Nomo

sesuaian. S

rumuskan,

n mengawa

mangku ke

emester 1 t

mintaan in

Sumut

Sb

Permohonan 5

0

50

100

150

200

250

300

S

Kegia

ebaran wilay

diatas dapat

ik BSN terd

esar berada

KI Jakarta t

awa Barat te

awa Timur te

awa Tengah

anten terda

IY terdapat

umatera Uta

ampung terd

an Publik,

nformasi pu

or 20 tahu

Standardisa

menetapka

si standard

epentingan.

tahun 2021

nformasinya

Sumbar

Riau KepriJambi

3 2 2 1

Sebaran W

atan Pelayanan

yah permint

t dijabarkan

diri dari 21 p

a di pulau ja

terdapat 265

erdapat 61

erdapat 27

h terdapat 2

pat 18 perm

6 permintaa

ara terdapa

dapat 4 per

Badan S

blik yang h

un 2014 t

asi didefinis

an, mener

d secara ter

Dalam m

1 memberik

a dapat d

Bengkulu

Sumsel

Babel

Lamun

2 1 1 4

Wilayah Pe

Informasi Publ

taan Informa

n sebaran w

provinsi di In

awa dengan

5 permintaa

permintaan

permintaan

20 permintaa

mintaan Info

an Informas

at 5 perminta

rmintaan Inf

Standardisas

andal sesu

tentang Sta

sikan sebag

rapkan, me

rtib dan be

memberikan

kan informa

ikategorika

mpng

DKIBanten

JabarJa

265 18 61

ermintaan

ik BSN Semest

asi

wilayah untu

ndonesia, P

n peringkat s

an Informas

Informasi,

n Informasi,

an Informas

ormasi,

si,

aan Informa

formasi.

si Nasiona

ai dengan a

andardisasi

gai proses

emberlakuka

kerja sama

n layanan

asi mengen

n menjadi

ateng

DIY Jatim Bali

20 6 27 1

n Informa

ter 1 Tahun 202

uk permintaa

Peminta

sebagai ber

si,

si,

asi,

al, berkom

amanat Und

i dan Pen

merencana

an, meme

a dengan se

publiknya

nai SPK, dim

bebrepa

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Kalm

1 2 2 3

si

21 | 15

an

rikut:

itmen

dang-

ilaian

akan,

lihara

emua

BSN

mana

jenis

ltim

Sulsel

2

pert

pert

Dia

Dar

Info

dian

a.

b.

c.

d.

e.

2.5 Koo

Dala

Stan

laya

koor

Pen

P

tanyaan s

tanyaan be

gram 5. Ka

ri 26 jenis k

ormasi Pub

ntaranya:

Kategori pe

Kategori pe

Kategori pe

Kategori pe

Kategori pe

JIS, BS) se

ordinasi La

am menin

ndardisasi

anan inform

rdinasi yan

gelola Infor

Akedit

Info KA

Info Pelatih

Kalibr

Ls P

Pembimbingan S

Pemesanan Stand

Perumusan S

Publikasi S

Sertifikasi S

SN

SPPT S

Kegia

sebagaima

rikut:

tegori perta

kategori pe

lik BSN se

ertanyaan m

ertanyaan m

ertanyaan m

ertanyaan m

ertanyaan m

ejumlah 58

yanan Kete

ngkatkan

Nasional t

masi publikn

g dilakukan

rmasi dan D

0 50

tasi

IIN

AN

han

rasi

Pro

SNI

dar

SNI

SNI

Std

SU

SNI

2513

51013

518

222

2814

2069

2

1

2210

2 K

atan Pelayanan

na digam

anyaan

ertanyaan y

mester 1 ta

mengenai se

mengenai in

mengenai S

mengenai p

mengenai p

kali

erbukaan I

kualitas

terus mela

nya. Hal ini

n Unit Laya

Dokumentas

100 1

9258

Kategori

Informasi Publ

mbarkan d

ang diminta

ahun 2021

ertifikasi SN

nfo SNI seju

SNI Wajib se

emesanan

pemesanan

nformasi P

layanan

kukan pem

dapat dilih

anan Inform

si (PPID) BS

150 200

156

i Pertan

ik BSN Semest

dalam dia

akan kepad

dapat diam

NI sejumlah

umlah 295 k

ejumlah 156

SNI sejuml

non SNI (IS

Publik BSN

informasi

mbenahan

hat dari beb

masi publik

SN, yaitu:

250 300

29

nyaan

ter 1 Tahun 202

agram kat

da Unit Lay

mbil 5 terba

h 389 kali,

kali,

6 kali,

ah 92kali,

SO, IEC, A

N

publik B

dalam keg

berapa keg

melalui Pe

350 40

95

21 | 16

tegori

yanan

anyak

ASTM,

Badan

giatan

giatan

ejabat

00

389

a. RFIn

Gam

b. S

m

p

S

p

m

b

B

K

P

s

Rapat koordFebruari 20nformasi

mbar 7. Rap

Sosialisasi

masa kebias

pembicara k

Sosialisasi

pentingnya

mengoptima

baru selama

BSN Zul Am

Kerja Sama

PPID pelaks

eluruh Petu

Kegia

dinasi penge21, dihadir

pat koordin

“Optimalisa

saan adapta

komisioner

ini bertuj

keterbukaa

alkan layan

a pandemic

mri yang ju

a dan Laya

sana dari

ugas Inform

atan Pelayanan

elolaan layari oleh PPI

asi KIP BSN

asi Pelayan

asi baru” pa

Komisi Info

juan untu

n informas

an informa

c covid-19. K

uga selaku

anan Inform

seluruh un

masi seluruh

Informasi Publ

anan informD seluruh

N tgl 11 feb

nan Keterb

ada tangga

ormasi Pus

k peningk

i publik ole

si public d

Kegiatan in

Kepala B

masi Bada

nit kerja dil

unit kerja d

ik BSN Semest

masi publik unit di BS

b 2021

ukaan Info

al 23 Februa

sat Ibu Waf

katan pem

eh setiap ba

engan ada

ni dihadiri o

iro Hubung

an Standard

lingkungan

di BSN.

ter 1 Tahun 202

BSN tanggSN dan Pet

ormasi Pub

ari 2021 de

fa Patria Um

mahaman

adan publik

aptasi kebia

leh PPID U

gan Masyar

disasi Nas

BSN dan

21 | 17

gal 11 tugas

blik di

engan

mma.

akan

k dan

asaan

Utama

rakat,

ional,

juga

Gam

c. R

M

u

fo

mbar 8. Sos

Rapat Koor

Maret 2021,

unit di BSN,

ormat mone

Kegia

sialisasi Kete

rdinasi peng

dalam rapa

tampilan in

ev dan kear

atan Pelayanan

erbukaan In

gelolaan lay

at koordinas

nformasi pu

rsipan

Informasi Publ

nformasi pu

yanan infor

si ini memb

ublik di web

ik BSN Semest

ublic 23 Feb

rmasi publik

bahas inform

bsite BSN d

ter 1 Tahun 202

bruari 2021

k BSN tang

masi publik

an pembah

21 | 18

ggal 3

ditiap

hasan

Gam

d. B

o

B

k

d

K

m

m

in

s

mbar 9. Rap

Bimbingan T

oleh Komisi

BSD City.

kapasitas Pe

dengan am

Keterbukaan

melaksanak

menyediaka

nformasi pu

ederhana d

Kegia

pat Koordina

Teknis PPID

Informasi

Kegiatan i

ejabat Peng

manat Unda

n Informas

an hak

n, mendo

ublik secar

dalam mem

atan Pelayanan

asi KIP BSN

D Badan Pu

Pusat berte

ni dilakuka

gelola Infor

ang-Undang

i Publik, d

dan kew

okumentasi

ra cepat d

menuhi hak

Informasi Publ

N tanggal 3

ublik, 29-31

empat di H

an untuk m

rmasi dan D

g Nomor

dimana se

wajibannya

kan dan

dan tepat w

atas inform

ik BSN Semest

Maret 2021

Maret 2021

otel Shanti

meningkatka

Dokumentas

14 Tahun

luruh bada

untuk

memberik

waktu, biay

masi dan pe

ter 1 Tahun 202

1

1 yang dilak

ka Primiere

an kualitas

si (PPID) s

n 2008 ten

an publik

mengumum

kan pelay

ya ringan,

erwujudan t

21 | 19

kukan

e ICE

s dan

esuai

ntang

untuk

mkan,

yanan

cara

ujuan

k

g

Gam

e. K

p

la

s

p

s

in

D

s

keterbukaan

governance.

mbar 10. Bim

Koordinasi

publik tahun

anjutan dar

ebelumnya

persiapan m

eluruh PPID

nformasi pu

Dari hasil r

ebagaiman

Kegia

n informas

.

mtek KIP ol

persiapan

n 2021 ta

ri kegiatan

dimana sa

menghadapi

D pelaksan

ublik dan link

rapat koord

na disampa

atan Pelayanan

si, salah

eh Komisi I

monitoring

nggal 16

koordinas

aat itu dibah

i monev, P

a di tiap un

k penyimpa

dinasi ini d

aikan diata

Informasi Publ

satunya

nformasi P

dan evalu

Juni 2021.

si keterbuka

has draft In

PPID utama

nit BSN untu

anan.

dihasilkan

as, yang

ik BSN Semest

yaitu ter

usat 29-31

uasi keterbu

. Kegiatan

aan inform

nformasi Pu

a menginstr

uk memerik

point pent

selanjutnya

ter 1 Tahun 202

rciptanya

Maret 2021

ukaan info

ini merup

masi publik

ublik BSN. U

ruksikan ke

ksa kelengk

ting diantar

a setiap

21 | 20

good

1

rmasi

pakan

BSN

Untuk

epada

kapan

ranya

PPID

m

S

p

d

U

d

H

p

Ga

menyampaik

Sama, dan

pertemuan d

diwebsite BS

Umum, dan

dan Sistem

HKLI yang

peraturan di

ambar 11. R

Kegia

kan keleng

Layanan In

dengan pus

SN, dan ber

Pengadaa

Informasi

mengkoor

BSN

Rapat koord

atan Pelayanan

kapannya k

nformasi (H

sdatin untu

rkoordinasi

n (PKUP) y

(Pusdatin)

rdinir Infor

dinasi persia

Informasi Publ

ke Biro Hu

HKLI), selan

k membah

dengan bir

yang meng

yang men

rasi Publik

apan Monev

ik BSN Semest

ubungan Ma

njutnya dia

as pergese

ro Perencan

koordinir ar

ngkoordinir

, untuk m

v KIP 16 Ju

ter 1 Tahun 202

asyarakat,

gendakan

eran menu

naan, Keuan

rsip, Pusat

SMKI dan

mensinergika

uni 2021

21 | 21

Kerja

untuk

ULIP

ngan,

Data

Biro

an 3


BAB III

KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam periode bulan Januari sampai Juni tahun 2021, Unit Layanan

Informasi Publik (ULIP) Badan Standardisasi Nasional mulai melakukan

pembenahan dalam memberikan layanan informasi publik kepada

masyarakat, namun demikian dengan adanya pandemic Covid-19 ini,

terdapat batasan dalam memberikan layanan, diantaranya:

3.1. Kurangnya pemahaman dan koordinasi terhadap keterbukaan informasi

publik dari setiap unit kerja Badan Standardisasi Nasional sesuai UU No

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.2. Spesialisasi dan kompetensi di bidang komunikasi masih terbatas,

karena sebagian besar aparatur berlatar belakang teknis, manajemen

dan administrasi;

3.3. Informasi Publik disetiap unit di Badan Standardisasi Nasional masih

dikelola sendiri, sehingga butuh perhatian khusus dalam pembenahan

informasi publik BSN dan Mekanisme pelayanan informasi publik masih

perlu ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan

Informasi Publik di Badan Standardisasi Nasional;

3.4. Kurangnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal

dan unit-unit internal di lingkungan Unit Layanan Informasi Publik Badan

Standardisasi Nasional;

3.5. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas serta

peraturan yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik

dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem pelayanan

infomasi secara update atau berkesinambungan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan lebih banyaknya Sistem kerja Work

From Home (WFH), namun demikian tidak mengurangi kecepatan

petugas informasi untuk menjawab pemohon informasi publik.


BAB IV

REKOMENDASI/TINDAKLANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dilingkungan Badan

Standardisasi Nasional untuk dapat mempercepat dalam pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui rapat koordinasi

seluruh PPID dan Petugas Informasi dilingkungan Badan Standardisasi

Nasional secara rutin;

4.2 Memberikan pemahaman kepada unit kerja penghasil informasi di Badan

Standardisasi Nasional terkait dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, dengan menghadirkan narasumber dari

Komisi Informasi Pusat untuk menyampaikan informasi peraturan terkiat

keterbukaan informasi publik;

4.3 Komitmen dari seluruh Manajemen dan seluruh Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Badan Standardisasi Nasional dalam mewujudkan layanan

informasi publik yang handal, cepat dan akurat dengan memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi, kerja sama yang baik, motivasi dan kemauan

yang kuat untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan;

melalui peningkatkan kinerja, peningkatan pelayanan informasi publik akan

dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan

yang berkaitan dengan kualitas pelayanan informasi (service of execellent);

4.4 Terbangunnya hubungan kerjasama yang baik dengan institusi eksternal

dalam Perkuat kerjasama dengan lembaga pendukung reformasi birokrasi

seperti Komisi Informasi Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Sipil Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melalui kerjasama dalam hal brainstorming dengan pihak-pihak eksternal

lembaga pendukung birokrasi reformasi yaitu dengan KIP, KemenPanRB

dan KPK secara berkesinambungan. Dan kerjasama unit-unit internal di

lingkungan Unit Layanan Publik Badan Standardisasi Nasional dalam

meningkatkan kualiatas layanan informasi publik;


4.5 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas; dan

adanya peraturan yang sinergi yang mendukung pelaksanaan pelayanan

informasi publik. Dengan cara membangun sarana dan prasarana sistem

pelayanan infomasi secara up date atau berkesinambungan;


BAB V

PENUTUP

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Badan Standardisasi Nasional semester 1 tahun 2021 ini kami sampaikan

sebagai bahan evaluasi dan peningkatakan pada kinerja Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Badan Standardisasi Nasional dalam

memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Documents

KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK