kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam sistem patrilineal suku Batak .PDF

Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

DALAM SISTEM PATRILINEAL SUKU BATAK

Disusun oleh

Andrian 02111001163

Andri Hadi 02101001184

Arlyza Ismah 02101001072

Elfrida Suryanti 02101001169

Windra Ruben 02111001071

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS

DALAM SISTEM PATRILINEAL SUKU BATAK

Disusun oleh

Andrian 02111001163

Andri Hadi 02101001184

Arlyza Ismah 02101001072

Elfrida Suryanti 02101001169

Windra Ruben 02111001071

Fakultas Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2013

Tugas Makalah Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Fakultas Hukum - Universitas Sriwijaya

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris dalam Sistem Patrilineal Suku Batak ii

DAFTAR ISI

Halaman Cover ………………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ….……………………..………………………...………. 1

B. Permasalahan …………….………………………..……………………... 4

C. Tujuan Penulisan ……………………………..………………………….. 4

D. Sistematika Penulisan ………………………………………..…………... 5

BAB II PEMBAHASAN

Hukum Waris dalam Suku Batak ……………..…………...….……………... 8

A. Hukum Waris Batak Toba ……………………..……...………..………. 13

B. Hukum Waris Batak Karo ……………………..……...………..………. 19

BAB III PENUTUP

Kesimpulan …………………………………………………………………. 24

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………… 27


Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris dalam Sistem Patrilineal Suku Batak 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa, budaya, adat istiadat,

bahasa dan agama. Di berbagai daerah di Indonesia memiliki suku, budaya dan adat istiadat

yang berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain begitupun di provinsi Sumatera Utara

terdapat berbagai suku bangsa yang hidup dan berkembang. Salah satu suku bangsa yang

terbesar di daerah tersebut adalah suku Batak. Masyarakat Batak sebenarnya terdiri dari

beberapa anak suku walaupun secara umum lebih sering hanya disebut orang Batak. Di

propinsi ini juga berkembang suku bangsa Melayu di daerah pesisir timur dan suku bangsa

Nias di Pulau Nias di sebelah Barat pulau Sumatera.

Suku Batak yang hidup didaerah Sumatera Utara dibedakan dalam 6 (enam)

kesatuan yang terdiri dari:1

o masyarakat Toba yang berdiam di sekitar Danau Toba;

o Karo yang berdiam di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe);

o Pakpak yang mendiami daerah Angkola (Sidikalang);

o Simalungun yang mendiami daerah Simalungun (Pematang

Siantar);

o Angkola yang mendiami daerah Angkola (Gunung Tua), dan;

o Mandailing yang mendiami daerah Tapanuli Selatan

(Padangsidempuan).

Suku Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang menghitung garis

1 Tolib Setiady., Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: PT Alfabeta,

2008, hal: 94-95

BAB I

http://id.wikipedia.org/wiki/Karo

http://id.wikipedia.org/wiki/Pakpak

http://id.wikipedia.org/wiki/Simalungun

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angkola&action=edit&redlink=1



keturunan secara patrilineal2, yaitu dimana anggota-anggotanya (keluarga) menarik garis

keturunan dari pihak ayah saja terus ke-atas (vertikal). Orang-orang yang berasal dari satu

ayah disebut paripe (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan sada bapa (satu keluarga),

sedangkan pada orang Simalungun disebut sepanganan (satu keluarga). Bermula mereka

hidup dalam perkauman yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang mengusut

garis keturunan dari ayah, dan mendiami satu kesatuan wilayah permukiman yang dikenal

dengan huta atau lumban. Biasanya kesatuan kerabat itu berpangkal dari seorang kakek yang

menjadi cikal bakal dan pendiri pemukiman, karenanya juga disebut saompu. Kelompok-

kelompok kerabat luas terbatas saompu yang mempunyai hubungan seketurunan dengan

nenek moyang yang nyata maupun yang fiktif membentuk kesatuan kerabat yang dikenal

dengan nama marga. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud

dengan Marga3

adalah kelompok kekerabatan yg eksogam dan unilinear, baik secara

matrilineal maupun patrilineal.

Hubungan sosial dengan sesama marga diatur melalui hubungan perkawinan,

terutama antara marga pemberi pengantin wanita (boru) dengan marga penerima pengantin

wanita (hula-hula). Untuk mempertahankan kelestarian kelompok kerabat yang patrilineal,

marga-marga tersebut tidak boleh tukar menukar mempelai. Karena itu hubungan perkawinan

satu jurusan memaksa setiap marga menjalin hubungan perkawinan dengan sekurang-

kurangnya dua marga lain, yaitu dengan marga pemberi dan marga penerima mempelai

wanita.

Marga-marga atau klen patrilineal secara keseluruhan mewujudkan sub-suku

daripada suku bangsa Batak. Pertumbuhan penduduk dan persebaran mereka di wilayah

pemukiman yang semakin luas serta pengaruh-pengaruh dari luar menyebabkan


2008, hal: 80 3 Sumber: http://kamusbahasaindonesia.org/marga

http://kamusbahasaindonesia.org/marga



perkembangan pola-pola adaptasi bervariasi dan terwujud dalam keanekaragaman

kebudayaan Batak dan sub-suku yang menggunakan dialek masing-masing. Seperti hal-nya

dalam masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi Batak bagian Utara.

Dalam masyarakat Batak Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut

dari daerah dataran tinggi yang didiami. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk

daerah di lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae.

Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan

sekitarnya. Sementara Toba meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu4.

Dalam klasifikasi daerah Batak Toba tersebut juga memiliki perbedaan dalam hal

adat – istiadat, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman dan juga

dalam hal pembagian warisan. Selain itu juga dalam adat – istiadat ada beberapa daerah yang

sangat patuh terhadap adat – istiadat-nya, itu dikarenakan daerah dan keadaan daerah yang

masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat. Dalam masyarakat Batak, daerah yang masih

sangat menjunjung tinggi adat – istiadat tersebut adalah masyarakat daerah Humbang dan

daerah Toba. Masyarakat ini biasanya selalu mempertahankan kehidupan dari budaya dan

adat – istiadat mereka.

Perkembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Batak ini

kemudian memberikan kontribusi dalam hal pengaturan pembagian harta waris dalam

kehidupan masyarakat. Adat Batak yang menganut sistem patrilineal (menarik garis

keturunan dari ayah saja) tentulah sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama

mengenai bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem patrilineal tersebut, dan bagaimana

pula kedudukannya dalam hal pembagian harta warisan. Hal inilah yang kemudian melatar

belakangi penulis (kami) untuk ingin mengkaji secara mendalam akan hal itu.

4 Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak



B. Permasalahan

Masyarakat Batak yang terdiri dari beberapa anak suku juga memiliki perbedaan

dari anak suku yang satu dengan anak suku yang lain dalam segi adat istiadat-nya masing-

masing, yang di pengaruhi dari kebiasaan masyarakat adat itu sendiri. Hal inilah yang

kemudian membuat penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana pembagian waris dari

suku Batak khususnya dalam masyarakat Toba dan masyarakat Karo?

Kemudian daripada itu mengingat bahwa di dalam masyarakat suku Batak

menganut dan/atau memakai sistem kekerabatan patrilineal dalam hukum adatnya, yang

mana sistem patrilineal tersebut adalah dimana anggota-anggotanya (keluarga) menarik garis

keturunan dari pihak ayah saja terus ke-atas (vertikal). Sehingganya hal ini menimbulkan

banyak pertanyaan, terkhususnya bagi diri penulis (kami) sendiri mengenai bagaimana

kedudukan dan hak-hak perempuan Batak dalam hal pembagian harta warisan tersebut?

Dari berbagai hal yang telah penulis uraikan diatas maka dapat ditarik suatu

kesimpulan mengenai masalah-masalah yang penulis rasa dan perlu untuk dipaparkan dalam

penulisan makalah ini, yaitu:

a) Bagaimana pembagian waris dalam suku Batak?

b) Bagaimana kedudukan perempuan dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat

Toba dan masyarakat Karo?

c) Bagaimana hak perempuan Batak dalam memperoleh harta waris?

C. Tujuan Penulisan

Makalah ini penulis (kami) buat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada

mata kuliah Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat, serta untuk megkaji lebih dalam dan



memahami tentang Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat khususnya mengenai Sitem

kekerabatan patrilineal yang ada dalam masyarakat suku Batak serta mengenai pembagian

harta waris. Mengingat suku batak yang menganut sistem patrilineal sehingganya penulis

(kami) ingin lebih memahami akan sistem tersebut dan bagaimana kedudukan perempuan

dalam segi pembagian harta waris dalam sistem patrilineal khususnya dalam masyarakat suku

Batak itu sendiri.

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang kami lakukan terdiri dari 3 Bab yang akan diuraikan. Adapun

sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini membahas tentang Latar Belakang dan Tujuan

Penulisan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Pembahasan dari Kedudukan Perempuan

dalam Pembagian Waris dalam Sistem Patrilineal Suku Batak, yang mana

pembahasan ini merupakan uraian-uraian dari rumusan-rumusan masalah

yang telah penulis (kami) jelaskan sebelumnya. Dan agar pemaparan dari

makalah yang kami tulis ini tidak meluas, maka kami membatasi

pembahasannya dengan hanya membahas mengenai waris adat dalam suku

Batak serta kedudukan dan hak perempuan Batak (baik sebagai anak

kandung maupun anak angkat/naniain) dalam hal pembagian waris

terkhususnya yang ada di masyarakat Toba dan Karo.



BAB III : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulis (kami) yang

sebagaimana telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya.



PEMBAHASAN

ukum waris adat (hukum adat waris) merupakan salah satu aspek hukum

dalam lingkup permasalahan Hukum Adat yang meliputi norma-norma

yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial, yang mana

dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga

mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud. Istilah hukum waris adat

dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat dan

hukum waris Islam.

Definisi hukum waris adat menurut beberapa para ahli hukum dan sarjana5:

Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.,

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat peraturan-peraturan

yang mengatur proses meneruskan serta meng-over-kan barang-barang harta

benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (immaterielle goederen)

dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. (proses itu telah

dimulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi

“akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia).

Prof. Mr. Barend Ter Haar B.Zn.,

Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan

dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan

tentang penerusan dan peng-over-an kekayaan materiil dan immaterial dari

suatu generasi kepada generasi berikutnya


2008, hal: 281-282

H

BAB II



Prof. Bus.Har Muhammad S.H.,

Hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan

peng-over-an harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke

generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial.

Bahwa hukum waris yang dimaksud mencakup pula persoalan-persoalan,

tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seorang masih

hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah Hibah.

Prof. H. Hilman Hadikusuma,S.H.,

Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur

bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi

dari pewaris kepada para waris dari generai ke generasi berikutnya.

Dalam hal pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa dalam pembagian

warisan dalam hukum waris adat dikenal dengan adanya beberapa asas, yaitu:

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri.

b. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan.

d. Asas musyawarah dan mufakat.

e. Asas keadilan dan parimirma

Pembagian Waris dalam Suku Batak

Sistem pewarisan sangat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan setempat, di

tanah Batak terdapat struktur kemasyarakatan yang patrilineal, yaitu masyarakat yang

berdasarkan hubungan darah yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki, sehingga yang

berhak meneruskan garis keturunan hanyalah anak/keturunan laki-laki, sedangkan anak



perempuan yang sudah menikah akan keluar dari kekerabatan patrilineal keluarganya dan

kemudian masuk ke dalam patrilineal suaminya.

Pada masyarakat Batak ini ada dua macam pembagian waris, ada yang menurut

pembagian Batak toba dan ada juga pembagian dalam adat Batak karo. Jadi dalam

masyarakat batak banyak macam pembagiannya dan bukan hanya satu saja. Karena

masyarakat Batak menganut banyak perbedaannya. Dalam adat Batak aneka ragam marga itu

adalah sebuah kesatuan dan bukan sebuah perbedaan yang mampu membuat kehancuran,

dalam hal ini di terangkan tentang pembagian-pembagian harta warisan setiap kepala pada

masyarakat Batak.

Dalam pembagian warisan orang tua, yang mendapatkan warisan adalah anak laki

– laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan

kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan

untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada

kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut

Siapudan dan dia mendapatkan warisan yang khusus.

Dalam sistem kekerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada

pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga

berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bukan berdasarkan perhitungan matematis

dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anak nya

dalam pembagian harta warisan.

Dalam masyarakat Batak non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budaya

dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan

kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut

dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih

untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.



Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung.

Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu.

Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang

mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada

anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak

memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang

mewariskan.

Dalam Ruhut-ruhut ini adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan

pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak

perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian),

warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak

yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas,

itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang

paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan. Yaitu

berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain

nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi

meninggalkan kampong halaman nya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai

penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun

kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke

tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta

orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh

warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai

mereka berkeluarga. Dan akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi



banyak dilakukan oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan

berpendidikan.

Dimana pun orang batak berada, adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah

hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak sangatlah penting untuk diperjuangkan

terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu pengetahuan adalah harta warisan yang tidak

bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka seseorang

akan mendapat harta yang melimpah dan mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupan

nya nanti.

Subyek Hukum dalam Hukum Waris Batak

Yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat Batak ini adalah:

a) Pewaris

Orang atau subyek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang

meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika ia masih hidup atau ketika la sudah

meninggal dunia. Pada suku Batak yang disebut pewaris adalah pihak laki-laki (ayah).

b) Ahli waris

Ahli waris utama yang berlaku di tanah Batak adalah terhadap anak laki-laki meskipun

harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan.

Menurut asas hukum waris adat Batak Toba, yang berhak atas warisan seorang ayah

hanyalah anak laki-laki. Hal ini dapat diperlunak dengan pembekalan tanah pertanian atau

ternak si ayah kepada anak-anak perempuannya yang tidak kawin dan yang akan kawin,

serta pemberian kepada keturunan sulung dari anak perempuannya tersebut (cucu si

pewaris).

Yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tuannya adalah

anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya, bisa juga



disebut sebagai anak sah. Anak angkat bisa juga menjadi ahli waris dari orang tuanya

angkatnya, tapi tidak bisa mewaris dari orang tua kandungnya.

Yang merupakan obyek dalam hukum waris adat Batak adalah harta warisan,

yaitu harta benda yang dimiliki oleh si pewaris yang diteruskan semasa hidupnya atau yang

ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia; dan diteruskan dalam keadaan tidak

terbagi-bagi, jenis-jenisnya adalah:

Harta Bawaan

Harta Pencaharian Bersama Suami Istri

Kedudukan atau Jabatan dalam Adat

Harta Bawaan

Harta kekayaan yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan sebagai

modal di dalam kehidupan rumah tangga yang bebas dan berdiri sendiri. Telah menjadi

asas umum yang berlaku di dalam hukum adat bahwa suami dan istri yang memperoleh

harta yang berasal dari warisan atau hibah, akan tetap menjadi milik suami dan istri. Harta

bawaan itu dapat berupa tanah, kebun dan perhiasan lainnya. Pada masyarakat Batak

pemberian harta benda dari orang tua kepada anak-anaknya, baik laki-laki atau

perempuan disebut dengan "Holong Ate" (kasih sayang).


Harta ini adalah harta yang diperoleh oleh keluarga itu sebagai hasil kerja sama

antara suami dan istri dalam rangka biaya kehidupan rumah tangga, selama berjalannya

kehidupan rumah tangga. Semua pendapatan dan penghasilan suami istri yang didapat

selama perkawinan mereka. Harta ini kelak dapat ditinggalkan dan diteruskan kepada

keturunan mereka.




Kedudukan sebagai "Raja Adat” hal ini bersifat turun temurun, akan tetapi

biasanya jabatan ini hanya diturunkan atau diteruskan oleh anak laki-laki.

A. HUKUM WARIS BATAK TOBA

Masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi Batak bagian Utara

merupakan suatu suku yang terdapat di provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak

Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut dari daerah dataran tinggi

yang didiami6. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah di lembah

Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae. Daerah Humbang

diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan sekitarnya.

Sementara Toba meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu.

Dari ketiga daerah Batak Toba tersebut, juga memiliki perbedaan dalam hal adat –

istiadat juga, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman juga dalam

pembagian warisan. Dan dalam adat – istiadat juga ada beberapa daerah yang sangat patuh

terhadap dalam adat atau dengan kata lain adat – istiadat nya sangat kuat, itu dikarenakan

daerah dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat. Daerah yang

sangat menjunjung tinggi adat – istiadat tersebut adalah masyarakat daerah Humbang dan

daerah Toba. Masyarakat ini biasanya selalu mempertahankan kehidupan dari budaya dan

adat – istiadat mereka.

Masyarakat Batak yang menganut sistim kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis

keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang

turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan

kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari kaum

wanita. Namun bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh

6 Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Toba




perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal

pendidikan.

Dalam pembagian warisan orang tua. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki

– laki sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan

kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan

untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada

kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut

Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kekerabatan Batak

Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena

berkaitan dengan system kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional

kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi

biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anak nya dalam pembagian harta

warisan.

Dalam masyarakat Batak non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budaya

dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan

kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut

dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih

untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Hak anak tiri ataupun anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung.

Karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu.

Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang

mengangkatnya. Tetapi memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada

anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak

memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang

mewariskan.



Dalam Ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat batak) jelas di sana diberikan

pembagian warisan bagi perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak

perempuan hanya memperoleh: Tanah (Hauma pauseang), Nasi Siang (Indahan Arian),

warisan dari Kakek (Dondon Tua), tanah sekadar (Hauma Punsu Tali). Dalam adat Batak

yang masih terkesan Kuno, peraturan adat – istiadatnya lebih terkesan ketat dan lebih tegas,

itu ditunjukkan dalam pewarisan, anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan yang

paling banyak dalam mendapat warisan adalah anak Bungsu atau disebut Siapudan. Yaitu

berupa Tanak Pusaka, Rumah Induk atau Rumah peninggalan Orang tua dan harta yang lain

nya dibagi rata oleh semua anak laki – laki nya. Anak siapudan juga tidak boleh untuk pergi

meninggalkan kampong halaman nya, karena anak Siapudan tersebut sudah dianggap sebagai

penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu Turun

kepada Anak Bungsunya (Siapudan).

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke

tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta

orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh

warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai

mereka berkeluarga.

Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan

oleh masyarakat batak. Khususnya yang sudah merantau dan berpendidikan. Selain pengaruh

dari hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil bagi semua anak, juga dengan adanya

persamaan gender dan persamaan hak antara laki – laki dan perempuan maka pembagian

warisan dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang

yang ingin memberikan warisan. Jadi hanya tinggal orang-orang yang masih tinggal di

kampung atau daerah lah yang masih menggunakan waris adat seperti di atas.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku



Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan

kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan

yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat

istiadat (partuturan) tidak akan pernah hilang. Bagi orang tua dalam suku batak anak

sangatlah penting untuk diperjuangkan terutama dalam hal Pendidikan. Karena Ilmu

pengetahuan adalah harta warisan yang tidak bisa di hilangkan atau ditiadakan. Dengan ilmu

pengetahuan dan pendidikan maka seseorang akan mendapat harta yang melimpah dan

mendapat kedudukan yang lebih baik dikehidupan nya nanti.

Pembagian harta warisan dalam Batak Toba ada dua hal, yaitu

1) Pada waktu pewaris masih hidup

Pada masyarakat Batak yang bersistem patrilineal, umumnya yang menjadi ahli waris

hanya anak laki-laki, akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuannya

tidak mendapat apa pun dari harta kekayaan ayahnya. Di suku Batak Toba, telah menjadi

kebiasaan untuk memberikan tanah kepada anak perempuan yang sudah menikah dan

kepada anak pertama yang dilahirkan olehnya.

2) Pada waktu pewaris sudah meninggal dunia

Pewaris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan,

terutama harta bersama suami istri yang didapat sebagai hasil pencaharian bersama

selama perkawinan dapat dikuasai oleh janda dan dapat dinikmatinya selama hidupnya

untuk kepentingan dirinya dan kelanjutan hidup anak-anaknya.

Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah

sebagai berikut :

a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka

anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya.



b. Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum.

Selama si anak belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Asas hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan adalah sebagai

berikut :

a. Bahwa sebagai seorang manusia mereka memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan.

Didasari hal itu, mereka juga harus diakui keberadaannya dan dihormati hak dan

kewajibannya sebagai manusia.

b. Tidak adanya perbedaan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan, keduanya

diperlakukan sama.

c. Apabila kedua orang tuanya meninggal dunia yang bertanggung jawab terhadap biaya

hidupnya adalah saudaranya laki-laki serta keluarga dari pihak ayah, kecuali apabila

keluarga ayah tidak sanggup di dalam membiayai anak-anak maka keluarga dari pihak ibu

dapat dilibatkan.

d. Apabila orang tuanya meninggal dunia maka ia berhak atas warisan dari harta

peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudaranya laki-laki

Namun demikian, ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati hak

milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada, anak-anaknya baik laki-laki

atau perempuan disebut istilahnya dengan "Holong Ate" (kasih sayang). Pemberian-

pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan

kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "Harta Panjaean" sedangkan harta yang diberikan

kepada, anak perempuan disebut dengan "Pauseang". Walaupun sebenarnya artinya sama.

Selain dari harta pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya

sama dengan pauseang dan panjaean, antara lain:



a) Indahan arian, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak

perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi,

pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.

b) Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya

yang sudah mempunyai anak. berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya

adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.

c) Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang

telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang paling

besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

d) Punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya.

Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak

perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.

e) Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak

perempuannya.Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama

pada saat mulai membangun rumah tangga.

Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Pandangan tentang keadilan tidak selalu sama pada suatu tempat dan waktu yang

berbeda. Keadilan diangkat dari perasaan masyarakat dan dijadikan kaidah hukum. Pada

masyarakat yang kehidupannya masih sederhana, maka hukumnya juga masih sederhana,

sedangkan pada masyarakat yang sudah modern ketentuan hukumnya sudah kompleks. Salah

satu masalah yang dipandang juga berubah adalah pengertian keluarga pada masyarakat

dahulu dan sekarang sehingga. akan berpengaruh kepada ketentuan yang menyangkut

perkawinan, harta benda perkawinan dan warisan. Tetapi perubahan dan pergeseran itu pun

terjadi sering dengan perkembangan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.



Perubahan dan perkembangan dalam kedudukan anak perempuan dan janda, terjadi

dengan keluarnya Tap MPRS Nomor II Tahun 1960 yaitu mengenai Pembinaan Hukum

Nasional dalam lampiran A Pasal 402 disebut sebagai berikut :

a) Di adakan usaha ke arah homogeniteit kesatuan hukum dalam usaha mana harus

diperhatikan kenyataan yang hidup.

b) Asas dari pembinaan hukum nasional disesuaikan dengan haluan negara dan berlandaskan

hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat yang adil dan makmur.

c) Semua harta adalah untuk anak-anak dan janda apabila peninggal harta ada meninggalkan

anak-anak dan janda.

Setelah keluarnya Tap MPRS Nomor II/1960, kemudian disusul dengan putusan

yang sangat membawa perkembangan pada hukum waris khususnya terhadap kedudukan

anak perempuan dan janda yang membawa pengaruh terhadap persamaan kedudukan

perempuan pada umumnya dengan anak laki-laki yang juga didukung oleh Undang-undang

Nomor I Tahun 1974 yaitu mengenai perkawinan.

Mempertegas penjelasan-penjelasan sebelumnya yang menyangkut pluralisme

hukum waris dan pilihan hukum serta kompetisi hukum adat dan hukum negara dalam

sengketa warisan. Satu hal menarik jika dibandingkan dengan perempuan janda adalah bahwa

anak perempuan dianggap tidak saja sebagai sebagai „agen perubahan‟ karena keberanian

mereka untuk membawa kasus mereka ke pengadilan, tetapi juga sebagai „agen dalam

menghidupkan budaya Batak yang sangat litigious. Ini terbukti dengan banyaknya kasus

pengadilan yang melibatkan anak perempuan dibandingkan dengan janda perempuan.

B. HUKUM WARIS ADAT BATAK KARO

Hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilinial, yaitu



sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang

berhak terhadap harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, putusan Mahkamah Agung hanya

menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara.

Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang

bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain yang bukan merupakan para pihak,

sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan dan janda.

Telah ada perkembangan hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan

sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembahagian yang khusus dan

kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak

bahagian anak laki-laki.

Filosofinya anak perempuan tidak boleh meminta warisan, sebab ia akan dipenuhi

kebutuhannya oleh suaminya. Tetapi anak perempuan harus mendapat bagian sebagai

kenang-kenangan dari orangtuanya, bisa berupa kaplingan Rumah atau barang berharga dari

orang tua mereka, emas atau berlian…dst-nya. Tetapi anak laki-laki harus bertanggung jawab

terhadap turang-nya apabila hidup turang-nya tidak beruntung (misal: diceraikan oleh

suaminya). Namun kedudukan janda belum diterima sebagai ahli waris harta suaminya

karena masyarakat masih berpegang teguh pada hukum waris adat Batak Karo yang menolak

janda sebagai ahli waris.

Dalam kehidupan masyarakat Batak pada umumnya dan masyarkat Karo pada

khususnya bahwa pembagian harta warisan telah diatur secara turun temurun menurut hukum

adat harta orang tua yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan sejenisnya diwariskan

kepada anak laki-laki. Masyarakat Karo yang mengananut paham patriachat atau patrialinial

yakni menurut garis keturunan ayah berbeda dengan masyarakat Minangkabau yang

menganut paham kaum matrilininal atau matriachat yakni menurut garis keturuan ibu.

Dalam klaim masyarakat Karo, garis keturunan seseorang akan terputus apabila



Tidak mempunyai anak laki-laki sedangkan anak perempuan kelak setelah menikah,

keturunannya akan membawa marga suami. Ada kesan kedudukan wanita atau perempuan

tergolong rendah yang diambil dari berbagai pengertian yang bertitik tolak akan beranggapan

adanya emas kawin (tukur), seakan perempuan di jual, Adanya lakoman yang menandakan

bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal dan perempuan

tidak mendapat warisan.

Sebenarnya pendapat demikian sangat dangkal dan tidak memiliki pemahaman

secara mendalam tentang kultur budaya masyarakat Karo. Emas kawin pengertiannya

bukanlah menandakan wanita itu dijual tetapi merupakan perubahan status dari seorang gadis

serta sudah dianggap golongan kedalam kelompok marga lain. Lakoman dalam masyarakat

Karo bukanlah merupakan suatu paksaan setelah suaminya meniggal ia tidak otomatis

bercerai dengannya. Adat memberikan suatu kesempatan ia kawin dengan saudara suaminya

jika ia setuju dan dapat menolak bila ia tidak setuju.

Menurut keputusan mahkamah agung RI tanggal 1 November 1961 tentang

hukum waris Karo , anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama. Didalam

konsideran keputusan Mahkamah agung diperoleh kesan bahwa sudah ada suatu perkara

antara pihak laki-laki dan perempuan telah sampai pada tingkat kasasi , menurut adat Karo

bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali terhadap warisan yang

ditinggalakan oleh orang tuannya. Sebagia hukum yang hidup di seluruh Indonesia bahwa

anak berhak atas warisan dalam arti bahwa anak laki-laki mendapat bagian hak yang sama

dengan perempuan. Maka seorang anak perempuan di Karo harus diangap sebagai ahli waris

yang berhak menerima bagian harta warisan dari orang tuanya.

Keluar-nya keputusan mahkamah RI yang melegitimasi kesamaan hak antara

perempuan dan anak laki-laki di Karo dalam hak warisan, mengudang berbagai tanggapan

baik yang setuju maupun yang tidak setuju atas keputusan itu.



Hukum waris di Tanah Karo telah berlaku sejak lama, tidak diketahui secara pasti

kapan dan bagaimana asal usulnya terjadi, kemungkinan sama tuanya dengan sejarah orang

Karo,masalah waris tersebut sendiri kenyataannya adat istiadat orang Karo masih dipengang

tegguh komunitas Masyarakat yang mendiami dataran tingagi itu.

Adat istiadat ini pulalah salah satu pengikat yang terbukti mampu memelihara

keutuhan,kesejahteraan,kebudayaan,dan persaudaraan dikalangan masyarakat Karo, kekuatan

spirituil adat terbukti hasilnya tentang kemampuan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar

dalam lingkungan kemasyarakatan sehari-hari. Hukum waris tersebut terjadi pada masa

lampau ketika masyarakat masih jauh berbeda dengan keadaan masyarakat sekarang. Ketika

itu sifat-sifat harta warisan jauh berbeda dengan saat sekarang. Begitu juga dengan sifat dan

ruang lingkup masyarakat.

Sampai saat ini masyarakat Karo baik yang tinggal di Kabupaten Karo atau yang

tinggal di perantauan masih menghormati eksistensi hukum adat dalam kehidupan

bermasyarakat sehari-hari. Adat istiadat masih dipegang teguh sebagai jiwa suatu masyarakat

yang mampu menciptakan kesejahteraan, tidak perlu diuabah secara radikal, jika ada yang

kurang sesuai dengan perkembangan zaman dapat dimodifikasi, tanpa mengurangi nilai-nilai

luhur yang terkandung didalamnya. Dalam masyarakat Karo hak dan kewajiban, tugas dan

kedudukan pria dengan wanita berbeda, tapi harus di ingat perbedaan tersebut bukan berarti

wanita lebih rendah dari seorang laki-laki.

Pada dasarnya jiwa dan tujuan perlakuan orangtua sebagai anak laki-laki dan

perempuan dalam masalah perkawinan dapat disimpulkan sebagai berikut : anak laki-laki

sebagai pewaris keluarga (marga) mewarisi harta benda yang mewarisi marga yang menjadi

marga yang menjadi tanda (lambing) keluarga (Marga) terutama tanah dan barang-barang

yang tidak bergerak lainnya. Anak perempuan mendapat pembagian harga benda yang adil

untuk kepentingannya sendiri dan rumah tangganya kemudian dan hal ini harus dianggap



sebagai haknya. Kemajuan Zaman, kebutuhan hidup dan sifat-sifat benda serta warisan yang

sama antara wanita dengan saudara laki-laki. Sementara ada sebagian bahwa bahwa

perempuan dan laki-laki adalah keturunan kandung dari pewaris mendapat hak yang sama

atas harta warisan orang tua mereka. Komunitas wanita yang tidak sependapat dengan

pembagian yang sama atas harta warisan orang tua mereka dengan saudara laki-laki dengan

pemikiran bahwa saudara laki-laki adalah pewaris dan penerus marga dari keluarganya.

Mereka lebih memilih turang (sebutan untuk saudara) dari pada harta warisan orang tua

mereka.



PENUTUP

KESIMPULAN

Dari isi makalah ini, maka dapat disimpulkan bahwa adat, hukum adat dan adat

istiadat adalah tiga hal yang berbeda tapi saling berkaitan satu sama lain. Dimana Adat

memiliki perngertian aturan-aturan perilaku serta kebiasaan yang telah berlaku di dalam

pergaulan masyarakat. Sedangkan Hukum Adat adalah sekumpulan peraturan yang tidak

tertulis, dan tidak terkodifikasi namun hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta

memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Terakhir, Adat istiadat adalah etika atau tata krama

bersikap dan bergaul yang sifatnya diturunkan dari para leluhur dan memiliki nila-nilai

tersendiri.

Baik adat, hukum adat maupun istiadat merupakan tiga hal yang dimiliki oleh

setiap daerah dan biasanya terdapat perbedaan-perbedaaan diantara daerah-daerah tersebut.

Namun dalam perbedan-perbedaan tersebut terdapat (tersirat) suatu nilai moral yang sama,

yang bertjuan untuk tetap menghormati kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat.

Di dalam hukum adat perkawinan suku Karo dan Toba di sumatera utara dilarang

untuk kawin satu marga (klan), hal ini menujukkan bahwa suku ini menganut sistem

perkawinan eksogami yang merupakan ciri dari struktur Patrilineal (garis hukum dari pihak

laki-laki). Perkawinan semarga ini disebut juga sumbang atau incest, yang mana bila

dilanggar akan mendapat sanksi adat.

Sedangkan di dalam hukum warisannya, biasanya suku karo dan Toba

memberikan bagian yang lebih banyak kepada anak lelaki. Hal ini karena anak lelaki akan

dan harus bertanggung jawab terhadap kehidupan turang/saudara-nya (yang masih butuh

BAB III



ditanggung dan apabila sudah bercerai). Namun apabila di dalam suatu keluarga tidak

mempunyai anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak

perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adat Batak

mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala

kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga. Namun, akibat dari

perubahan zaman, peraturan adat tersebut sudah tidak banyak lagi dilakukan oleh masyarakat

batak.

Disini hak atau bagian untuk anak perempuan tidak sebanyak bagian anak laki-

laki, biasanya pada anak perempuan maupun anak terakhir diberikan warisan berupa rumah

tempat tinggal milik orang tuanya atau emas. Anak perempuan dianggap tidak pantas untuk

meminta warisan, karena mereka hanya akan mendapat warisan apabila telah diberikan dari

orang tuanya. Yang menjadi obyek dalam hukum waris adat Batak ini adalah:

Harta Bawaan



Beberapa Prinsip hukum adat Batak Toba terhadap kedudukan anak perempuan

adalah sebagai berikut :

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan yang menganut sistem patrilineal maka

anak tersebut masuk ke dalam klan ayahnya.

d. Anak perempuan diberikan pendidikan dan dibantu dalam melakukan perbuatan hukum.

Selama si anak belum kawin, dia masih tetap kelompok ayahnya.

Namun demikian, ada beberapa cara agar anak perempuan dapat menikmati hak

milik bapaknya. Pemberian harta benda dari orang tua kepada, anak-anaknya baik laki-laki

atau perempuan disebut istilahnya dengan "Holong Ate" (kasih sayang). Pemberian-

pemberian harta benda ini mempunyai istilah berbeda-beda. Harta benda yang diberikan



kepada anak laki-laki disebut dengan istilah "Harta Panjaean" sedangkan harta yang diberikan

kepada, anak perempuan disebut dengan "Pauseang". Walaupun sebenarnya artinya sama.

Selain dari harta pauseang maupun panjaean, masih ada lagi harta bawaan yang fungsinya

sama dengan pauseang dan panjaean, antara lain:

f) Indahan arian, yaitu pemberian sebidang tanah oleh seorang ayah kepada anak

perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi,

pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya.

g) Batu ni assimun, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya

yang sudah mempunyai anak. berupa hewan peliharaan dan emas. Maksudnya

adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya.

h) Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang

telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada, cucunya yang paling

besar dan si cucu baru boleh menerima setelah kakak meninggal dunia.

i) Punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya.

Pemberian ini merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak

perempuannya apabila si ayah meninggal dunia.

j) Ulos naso ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak

perempuannya.Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama

pada saat mulai membangun rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, Prof., S.H., Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar

Maju, 1992.

Koesno, Moh, Prof,Dr,S.H., Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bag. I (Historis),

Bandung: Mandar Maju, 1992.

Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Tolib, Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, Bandung: PT.

Alfabeta, 2008.

Tamakiran, S.H., Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Bandung: Pionir

Jaya, 1992

Vergouwen, J.C., Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba. Yogyakarta: LkiS, 2004.

Wijodiporo, Soerojo, Pengantar Asas- Asas Hukum Adat, Toko Gunung Agung, 1995.

……, ……, Kronik tentang Perempuan Batak, [online],

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2011/03/07/kronik-tentang-perempuan-batak/

diakses Minggu, 31 Maret 2013 jam 09:27

……, ……, Marga, [online], http://kamusbahasaindonesia.org/marga diakses Rabu, 3 April

2013 jam 13:41

……, ……, Patrilineal, [online], http://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal diakses Selasa, 02

April 2013 jam 19:40

……, ……, Pembagian Warisan dalam Adat Batak Toba, [online],

http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-

toba/ diakses Minggu, 31 Maret 2013 jam 10:41

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2011/03/07/kronik-tentang-perempuan-batak/

http://kamusbahasaindonesia.org/marga

http://id.wikipedia.org/wiki/Patrilineal

http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba/

http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pembagian-warisan-dalam-adat-batak-toba/



……, ……, Suku Batak, [online], http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak diakses Kamis, 4

April 2013 jam 15:12

……, ……, Suku Batak Toba, [online], http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Toba

diakses Kamis, 4 April 2013 jam 15:48

……, ……, Suku Karo Asli, [online], http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo_Asli diakses

Kamis, 4 April 2013 jam 15:59

……, ……, Sistem Kekerabatan patrilineal dan, [online],

http://nilaieka.blogspot.com/2010/03/sistem-kekerabatab-patrilineal-dan.html diakses

Selasa, 02 April 2013 jam 19:07

……, ……, Strategi Perempuan Batak untuk Akses kepada Harta Warisan, [online],

http://babiat.multiply.com/journal/item/84/Strategi_Perempuan_Batak_untuk_Akses_

kepada_Harta_Warisan diakses Minggu, 31 Maret 2013 jam 08:41


http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Toba

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Karo_Asli

http://nilaieka.blogspot.com/2010/03/sistem-kekerabatab-patrilineal-dan.html

http://babiat.multiply.com/journal/item/84/Strategi_Perempuan_Batak_untuk_Akses_kepada_Harta_Warisan

http://babiat.multiply.com/journal/item/84/Strategi_Perempuan_Batak_untuk_Akses_kepada_Harta_Warisan

Documents

kedudukan perempuan dalam pembagian waris dalam sistem patrilineal suku Batak .PDF