Merawat Indonesiaedisi kedua:

PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAMMENGATASI BANJIR DI DKI JAKARTA

Penulis: Ahmad Munir

Kedoe Institute, Depok

2015

Merawat Indonesiaedisi kedua:

PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAMMENGATASI BANJIR DI DKI JAKARTA

Penulis: Ahmad Munir

Kedoe Institute, Depok

2015

Merawat Indonesiaedisi kedua:

PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAMMENGATASI BANJIR DI DKI JAKARTA

Penulis: Ahmad Munir

Kedoe Institute, Depok

2015

Marawat Indonesia

~ i ~

Merawat IndonesiaEDISI KEDUA:PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAMMENGATASI BANJIR DI DKI JAKARTA

@2015 Munir, Ahmad

SampulDesain,Ahmad MunirRiyan Idayati

PenerbitKedoe Institute, DepokOffice: Jalan H.M. Tohir No.44, Pondok Cina, Beji, KotaDepok CP: 08568741672ISBN: -

Marawat Indonesia

~ i ~

KATA PENGANTAR

Kedoe Institute adalah gagasan dan ide untukmengembangkan dan merawat pembangunan diIndonesia. Landasan filosofis penamaan Kedoe Institutedilatari oleh latar bahwa wilayah kedoe adalah pusatkerajaan pertama di Indonesia.

Isu Banjir adalah bagian dari masalah Indonesia. Banjirdan cara penyelesainnya membutuhkan ruwat, jugadibarengi dengan strategi penyelesaian yang tepat. Padatulisan ini, lebih banyak disinggung hukum lingkungansebagai bahan kajiaanya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak,utamanya Pengajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan diPascasarjana, Universitas Indonesia. Terima kasih atassegala masukan.

Jakarta, 20 Juli 2015

Penulis

Marawat Indonesia

~ ii ~

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL........................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................ i

DAFTAR ISI ......................................................................... ii

BAB 1 Pendahuluan .............................................................. 1

1.1. Latar Belakang........................................................ 1

1. 2. Rumusan Masalah ................................................ 4

BAB 2 PEMBAHASAN..........................................................7

2.1. Kejadian Banjir di DKI Jakarta dan HukumLingkungan yang Berlaku ................................................7

2.2. hukum Lingkungan dan Perannya dalamPenanganan Masalah Banjir............................................ 9

2.3. Kendala Penentuan Kebijakan Hukum Lingkungandalam Penangan Banjir .................................................. 10

2.4. Kerangka Kebijakan Hukum Lingkungan dalamPenanganan Banjir ..........................................................13

2.5. Efektivitas Hasil Penanganan Masalah BanjirKaitanya dengan Hukum Lingkungan .......................... 14

BAB 3 PENUTUP............................................................... 18

DAFTAR PUSTAKA ...........................................................20

BIOGRAFI PENULIS .......................................................... 21

Marawat Indonesia

~ 1 ~

BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Banjir di DKI Jakarta selanjutnya disebut

banjir Jakarta merupakan fenonema bencana

yang terjadi berulang-ulang, dalam kaitan dengan

waktu (temporal) dan ruang (spatial). Fenomena

banjir kaitanya dengan pembangunan berdampak

pada kerugian, baik kerusakan fisik bangunan

(infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum)

maupun kerugian dari sisi manusia

(keterlambatan, proses produksi berhenti, dan

lainnya). Sebaliknya, pembangunan

menghendaki pertumbuhan dari sisi kuantitas

maupun kualitas aspek yang dibangun. Sehingga,

pemecahan masalah banjir Jakarta menjadi

prioritas pembangunan baik Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta.

Saat ini, berkembang beberapa alternatif

kebijakan penanganan banjir diantaranya:

Penataan vila-vila liar di puncak tanpa izin,

Marawat Indonesia

~ 2 ~

penataan pemukiman di sekitar waduk di Jakarta,

normalisasi sungai, rencana pembangunan

sodetan/waduk/situ dan lainnya. Hampir semua

paket kebijakan tersebut, menuai pro-kontra di

kalangan masyarakat. Terahir yang menjadi isu

hangat adalah rencana pembangunan sodetan

Ciliwung-Cisadane, yang secara teknis menurut

kementrian Pekerjaan Umum masih mampu

untuk dijalankan menjadi proyek, namun

kebijakan ini ditentang oleh warga Tangerang

karena dianggap memindah masalah banjir

Jakarta ke daerah lain. Pro kontra ini menarik

untuk dikaji dari sisi hukum lingkungan kaitanya

dengan penanganan masalah banjir Jakarta.

Pentingnya hukum lingkungan dalam

penanganan masalah banjir di Jakarta tergantung

pada kualitas kebijakan yang diterapkan serta

tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk

kebijakan tersebut. Perbedaan pandangan baik

dari sisi pemerintah, maupun masyarakat

merupakan tantangan yang harus dihadapi

Marawat Indonesia

~ 3 ~

pemerintah kaitannya dengan penanganan banjir

di Jakarta. Dengan demikian, diperlukan paket

kebijakan dengan prasyarat antara lain: dapat

diterapkan di masyarakat, tingkat penerimaan

masyarakat besar, secara ekonomi membutuhkan

dana paling efisien dengan hasil yang lebih baik.

Hukum lingkungan didefisikan sebagai

seperangkat kebijakan yang berkaitan dengan

lingkungan yang memiliki tingkat kekuatan

untuk memaksa seluruh elemen masyarakat.

Hukum lingkungan dapat dinilai efektif manakala

hukum lingkungan dapat berperan menjaga

keseimbangan lingkungan sekaligus mengatasi

masalah-masalah lingkungan, menuju kualitas

hidup yang lebih baik.

Maka penanganan masalah banjir dengan

pendekatan hukum lingkungan, sesuai dengan

kaidah yang benar secara ilmiah, juga telah

dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang benar,

ternyata masih membutuhkan dukungan

masyarakat. Dengan demikian, hukum

Marawat Indonesia

~ 4 ~

lingkungan tidak bisa bekerja sendiri dalam

konteks penanganan lingkungan. Instrument lain

yang bekerja di masyarakat sangat dipengaruhi

oleh tingkat pemahaman masyarakat sendiri

terhadap masalah banjir. Outline makalah ini,

berusaha mendeskripsikan peran hukum

lingkungan kaitannya dengan masalah banjir di

DKI Jakarta.

1.2. Rumusan Masalah

Peran hukum lingkungan dalam mengatasi

banjir di DKI Jakarta belum tampak hasilnya.

Berbagai masalah muncul kaitannya dengan

penerapan hukum lingkungan dalam mengatasi

banjir di DKI Jakarta. Maka penting untuk dikaji

masalah berikut:

1. Bagaimana kaitan antara banjir di DKI

Jakarta dengan kebijakan hukum

lingkungan pada masalah Banjir DKI

Jakarta?

Marawat Indonesia

~ 5 ~

2. Apa peran hukum lingkungan kaitannya

dengan penanganan masalah banjir

Jakarta?

3. Bagaimana efektivitas peran hukum

lingkungan kaitanya dengan tingkat korban

dan kerugian yang ditimbulkan akibat

Banjir di DKI Jakarta?

Masalah pokok dalam menangani banjir

Jakarta adalah penanganan banjir Jakarta tidak

terintegrasi dalam sebuah sistem. Dalam konteks

hukum lingkungan, masalah banjir Jakarta

bertentangan dengan kaidah ekologi

pembangunan. Beberapa masalah pokok yang ada

diantaranya:

1. Masalah serius penangan banjir Jakarta,

tidak tertuang dalam bentuk Undang-

Undang maupun peraturan presiden.

2. Tumpang tindih (overlay) kewenangan

pada masing-masing instansi yang

berdampak pada lepasnya tanggungjawab

pengelolaan kali/sungai penyebab banjir.

Marawat Indonesia

~ 6 ~

3. Penanganan banjir yang tidak terpadu

dalam konteks kebijakan tata ruang dan

tata wilayah.

4. Struktur hukum tidak bekerja untuk

mengambil bagian dari persoalan banjir di

Jakarta. Eksekutif lebih bekerja sendiri

dalam penanganan masalah banjir di DKI

Jakarta.

Marawat Indonesia

~ 7 ~

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1. Kejadian Banjir di DKI Jakarta dan

Hukum Lingkungan yang Berlaku

Banjir di Jakarta dalam sudut pandang

lingkungan dapat dimaknai sebagai

terganggunnya sistem hidrologi pada lingkungan

daerah aliran sungai (DAS), yang menyebabkan

meluapnya berbagai sungai maupun luapan air

limpasan yang meyebabkan genangan, sehingga

mengganggu kerja ekosistem lain. Pada dasarnya

pelaksanaan pembangunan selalu bersifat

dilematis (Soemarwotto, 1983). Kaidah ini berlaku

dalam konteks penanganan masalah banjir di

Jakarta. Pertumbuhan pemukiman disatu sisi

menunjukkan kemampuan penduduk memenuhi

kebutuhan perumahan, disisi lain pertumbuhan

pemukiman menuju bantaran sungai dan wilayah

genangan lainnya.

Kompleknya masalah banjir juga bisa

dipandang dari sudut sosial. Permasalahan banjir

tidak terpisah dengan permasalahan sosial seperti

Marawat Indonesia

~ 8 ~

kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk

yang tinggi, pertumbuhan pemukiman liar yang

tidak sesuai dengan kaidah penataan ruang.

Masalah-masalah sosial lebih sulit dipecahkan

karena menyangkut peri kehidupan

kemanusiaan. Sehingga dalam konteks hukum

lingkungan, kaidah ilmiah tentang penanganan

masalah banjir sendiri sering ditoleransi.

Kaitanya dengan hal tersebut, hukum

lingkungan dianggap dapat menjembatani

kompleksitas masalah, dari aspek fisik dan aspek

sosial, kemudian dijembatani penyelesaiannya

dengan mekanisme hukum. Kesepakatan dari

aspek hukum ini, tentu mengikat secara bersama-

sama kegiatan yang akan dilangsungkan dalam

upaya mengatasi masalah banjir.

Masalah yang muncul selanjutnya, banjir

akibat besaran debit maksimun saat musim

penghujan yang tinggi, jika dialirkan menuju DKI

Jakarta semua, pasti menimbulkan banjir.

Sedangkan wilayah sekitar DKI Jakarta, yang

Marawat Indonesia

~ 9 ~

memungkinkan untuk membagi besaran debit,

juga mengalami masalah banjir yang hampir

sama, sehingga tidak semua keputusan yang

bersifat terpadu dapat digunakan untuk

menangani banjir Jakarta.

2.2. Hukum Lingkungan dan Perannya dalam

Penanganan Masalah Banjir

Penanganan masalah banjir tidak bisa

lepas dari kebijakan lingkungan dalam bentuk

produk hukum lingkungan. Beberapa produk

hukum lingkungan yang berlaku saat ini,

misalnya Undang-undang nomor 32 tahun 2009

tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 1: Pertentangan kaidah dalam penanganan

masalah banjir di Jakarta

No Masalah Kebijakan Dilema1 Penanganan

banjir di wilayahdampak

Penataan ruangdi wilayahbanjir

Permasalahansosial dan hakasasi manusia

2 Penataan ruang Mengembalikanperan danfungsi DASsesuai kaidahhulu, tengah

Marawat Indonesia

~ 10 ~

dan hilir3 Pengendalian

air melaluipembangunanwaduk dankanal maupunsaluran/sodetan.

Pendekatanteknis denganpembangunansodetan efektifdalam jangkapendek.

Dianggapmengorbankandaerah lain,dan hanyamemindahkanbanjir kedaerah lain.

4 Pemukimanbantaran sungaidi tata ulang

Pemindahandipandangefektif dalammemenuhikaidah ruang.

Warga tidaksiap danmendapatpenolakankeras.

Sumber: Analisa Penulis, 2014

Kasus di atas menunjukkan perbedaan

kaidah antara kaidah ilmiah dalam penanganan

masalah banjir dengan berbagai pendekatan,

ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.

Pembangunan tidak hanya menghasilkan

manfaat, tetapi juga mendatangkan resiko.

Kondisi ini harus ditangani oleh pemerintah

dengan meminimalkan resiko dan mendatangkan

manfaat yang lebih besar.

2.3. Kendala Penentuan Kebijakan HukumLingkungan dalam Penangan Banjir

Kendala-kendala dalam penanganan

masalah banjir di DKI Jakarta dapat dijelaskan

Marawat Indonesia

~ 11 ~

dalam dua pendekatan. Pertama, dengan

pendekatan kaidah ekologi dan pendekataan

penataan ruang. Kedua, kendala dari aspek

penentuan kebijakan dan penerapan kebijakan

dalam penanganan masalah Banjir di DKI Jakarta.

Dari kaidah ekologi, interaksi yang tidak

berimbang antara lingkungan hidup (biotik) dan

lingkungan tidak hidup (abiotik) dapat memicu

tergannggunya berbagai sistem ekologi. Salah

satunya sistem hidrologi yang memicu terjadinya

banjir. Beberapa kaidah ekologi yang dilanggar

antara lain: 1) Kaidah penataan ruang dan

pemanfaatan ruang 2) Kaidah fungsi ekologi DAS

dan bantaran sungai 3) Kaidah penduduk dan

tempat tinggal sesuai peraturan.

Pada aspek penataan ruang, pemerintah

hindia belanda menetapkan kawasan kampong

melayu sebagai zona non-pemukiman. Dari aspek

geografis, zona tersebut merupakan dataran

banjir. Ditinjau dari aspek kebijakan, pemerintah

hindia belanda memahami aspek ini, dan

Marawat Indonesia

~ 12 ~

tertuang dalam kebijakan penataan ruangnya

menjadi daerah bukan pemukiman. perencanaan

Banjir di wilayah Kampung Melayu (Lampiran 3).

Dari semua tahapan, perkembangan zonasi

banjir terjadi pada zonasi kawasan yang semula

ditetapkan non-pemukiman berubah menjadi

pemukiman. Terdapat pola pertumbuhan

pemukiman pada zona ekologi non-pemukiman.

Pola itu juga didukung peraturan-peraturan

pemerintah atas dasar kesejahteraan sosial. Maka

terdapat dilemma konteks penataan ruang

dengan kesejahteraan sosial.

Di samping kendala teknis, juga muncul

masalah kelembagaan. Tidak ada peningkatan

kapasitas kelembagaan yang cukup, yang

berwenang dan bertanggung jawab penuh, baik

secara anggaran maupun kebutuhan akan

perencanaan. Belum terdapat substanasi

kelembagaan, budaya kelembagaan dan sistem

kelembagaan yang mapan dalam mencegah dan

menanggulangi masalah banjir. Dampaknya

Marawat Indonesia

~ 13 ~

penanganan banjir tidak serta merta jadi dan

cukup efektif dalam penyelesaian bencana banjir.

2.4. Kerangka Kebijakan Hukum Lingkungandalam Penanganan Banjir

Kebijakan hukum lingkungan yang telah

dikembangkan menghadapi masalah dalam

konteks pelaksanaan. Pertama, kebijakan yang

telah ditetapkan tidak mengikat semua

pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah

masih menggunakan otoritasnya sebagai daerah

otonom. Dampaknya banyak pemerintah daerah

yang menolak pelaksanaan kebijakan, yang dari

sisi hukum benar sesuai dengan kaidah ilmiah.

Contoh kasus yang menonjol adalah

penolakan wali kota tangerang saat pemerintah

pusat melalui kementrian pekerjaan umum

bermaksud membangun sodetan Ciliwung-

Cisadane. Penolakan ini dapat dipandang sebagai

ketidakmampuan dalam memadukan kebijakan

lintas provinsi tetapi dalam satu sistem DAS.

Pendekatan ini dibenarkan sesuai kaidah ilmiah,

Marawat Indonesia

~ 14 ~

tetapi menjadi tidak berlaku dalam konteks

pelaksanaan akibat perbedaan kewenangan.

Selanjutnya dalam menangani masalah

banjir diperlukan instrument-instrumnet

penanganan yang tepat. Beberapa instrument

yang diperlukan antara lain: instrument

kebijakan, politik, sosial, budaya, lingkungan dan

kelembagaan. Standar lingkungan yang wajib

dikembangkan adalah standar kualitas

lingkungan tertinggi. Standar ini perlu ditetapkan

dalam setiap aspek kebijakan, untuk

meminimalisir korban dan kerugian yang lebih

tinggi akibat banjir.

2.5. Efektivitas Hasil Penanganan MasalahBanjir Kaitanya dengan Hukum Lingkungan

Dengan kompleksitas penentuan kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan di atas, maka

pendekatan hukum lingkungan dalam

penanganan banjir dipandang penting, karena

masalah banjir kian waktu kian meningkat

intensitasnya dan juga kerugian yang

Marawat Indonesia

~ 15 ~

ditimbulkan. Maka pemerintah memiliki

keharusan untuk menangani masalah ini secara

serius sesuai kaidah ekologi, ekonomi, sosial dan

budaya.

Paradigma konsep keberlanjutan

(sustainable) yang sekarang berkembang adalah

keseimbangan antara lingkungan, sosial dan

ekonomi dari semula paradigma yang

berkembang ekonomi lebih mendominasi

pandangan tentang pembangunan. Faktanya, saat

ini Jakarta telah tumbuh sebagai kota yang

melebihi daya tampung dan daya dukungnya bagi

warganya. Kondisi ini menuntut paradigma

pembangunan kota Jakarta digeser lagi pada

paradigma yang lebih ekstrim, yaitu lingkungan

harus mendominasi ekonomi dan sosial.

Faktanya sistem sosial dan sistem ekonomi

saat ini mendominasi seluruh paradigma

pembangunan di Jakarta. Contohnya, proyek

reklamasi pantai teluk Jakarta yang mengubah

sistem sosial dan sistem lingkungan pada tujuan

Marawat Indonesia

~ 16 ~

ekonomi. Sistem ekonomi mendominasi sistem

sosial dan lingkungan pada semua aspek

perencaan pembangunan yang dikerjakan.

Dengan demikian, masalah banjir yang

selalu ditangani dengan pendekatan teknis.

Hasilnya tidak cukup efektif dalam konteks

penanganan banjir. Penanganan banjir lebih

didekati dengan pendekatan proyek. Maka

kebijakan penanganan banjir menjadi dilema. Di

satu sisi, dia bernilai proyek, namun di sisi lain

masalah banjir harus diselesaikan, yang berarti

pula menghentikan proyek yang bernilai besar.

Dilema ini menghambat pemangku kebijakan

serta aspek kelembagaan dalam menangani

masalah banjir. Sehingga banjir tidak bisa

diselesaikan dari satu aspek saja.

Hukum lingkungan juga tidak bisa bekerja

efektif, akibat kompleksitas masalah. Masalah

banjir tidak bisa dilihat dari sudut hukum saja,

mengingat banjir merupakan bencana yang

mengganggu berbagai sistem. Sistem apapun

Marawat Indonesia

~ 17 ~

yang terganggu, akan diam dan tidak bekerja

efektif.

Efektivitas hukum lingkungan akan terjadi

dalam konteks penanganan banjir, jika hukum

lingkungan diterapkan secara bertahap, agar

sistem yang terganggu tidak terlalu besar. Jika

hukum diterapkan secara bertahap dan

berkelanjutan dengan memperhatikan

lingkungan, sebagai aspek yang paling penting

dalam konteks penanganan banjir, maka masalah

utama banjir akan dapat diselesaikan juga secara

bertahap.

Saat ini pemerintah tidak mampu

menentukan prioritas penanganan banjir dari

sudut pandang hukum lingkungan. Dampaknya,

ketika hukum lingkungan diterapkan secara

persuasif, hukum lingkungan tetap mendapatkan

pertentangan yang cukup besar. Ini yang

menyebabkan hukum lingkungan tidak efektif

dalam mengatasi dan menangani masalah banjir.

Marawat Indonesia

~ 18 ~

BAB 3 PENUTUP

Terdapat kaitan erat antara hukum

lingkungan dengan penanganan masalah banjir

di Jakarta. Masalah banjir di Jakarta bermasalah

dalam konteks penanganan, baik pada penentuan

kebijakan maupun kepentingan masyarakat dan

juga kepentingan pemerintah daerah otonomi

lain. Oleh karena itu, peran hukum lingkungan

menjadi sangat penting.

Pada aspek, kebijakan hukum lingkungan

terhadap kaidah hukum lingkungan yang

dilanggar. Masalah banjir dipicu oleh

pelanggaraan kaidah penataan ruang yang benar

juga pemahaman masyarakat yang tidak sesuai

dengan kaidah ilmiah yang ditetapkan dalam

hukum lingkungan. Sehingga penanganan banjir

terhambat dari sisi kebijakan dan juga

pelaksanaan kebijakan.

Penegakan hukum lingkungan dalam

berbagai bentuk peraturan dipandang penting

Marawat Indonesia

~ 19 ~

sebagai alat penegakan kebijakan lingkungan.

Sebagai produk kebijakan, berjalannya produk

kebijakan tergantung dari komitmen semua

elemen, baik pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan dan masyarakat selaku subjek

peraturan itu sendiri.

Penataan ruang menjadi objek yang sangat

vital, kaitannya dengan intensitas pemanfaat

ruang. Undang-undang berkewajiban

merumuskan penataan ruang yang berkelanjutan.

Konsep kebijakan tercantum dalam undang-

undang pengelolaan lingkungan hidup.

Marawat Indonesia

~ 20 ~

DAFTAR PUSTAKAPeraturan Gubernur DKI Jakarta No 38 Tahun 2012,

tentang “Bangunan Gedung Ramah Lingkungan2012”

Purnomohadi, N. 2006. Ruang Terbuka Hijau SebagaiUnsur Utama Tata Ruang Kota. Jakarta: DirektoratJenderal Penataan Ruang Kementrian PekerjaanUmum

Purnomohadi. N. 2008. Implikasi Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang TerhadapPenyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) MenujuKota Ekologis. Jakarta: Dep.PU-Ditjen PenataanRuang

Purwaka, Tommy Hendra. 2010. InstrumentasiStandarisasi Kebijakan Lingkungan Hidup. Jakarta:Penerbit Universitas Atma Jaya – Jakarta.

Purwaka, Tommy Hendra. 2010. Kerangka PemahamanPolitik Hukum Nasional. Jakarta: PenerbitUniversitas Atma Jaya – Jakarta.

Purwaka, Tommy Hendra. 2010. Model AnalisisPengembangan Kapasitas. Jakarta: PenerbitUniversitas Atma Jaya – Jakarta.

Salim, Emil. 1985. Lingkungan Hidup dan Pembangunan.Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Sukarto. H. 2006. Transportasi Perkotaan danLingkungan. Jurnal Teknik Sipil, Vol. 3 (2): 93-99.

Surjandari, P. 2010. Teori Ruang Bentuk dan Tatanan.Jurnal Arsitron Vol.1 Juni, Fakultas TeknikUniversitas Budi Luhur.

Susantono, B. 2009. 1001 Wajah Transportasi Kita. PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutiyoso. 2007. Megapolitan: Pemikiran Tentang StrategiPengembangan Kawasan Terpadu dan TerintegrasiJakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, danCianjur. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang “PenataanRuang”.

Marawat Indonesia

~ 21 ~

BIOGRAFI PENULIS

Ahmad Munir, lahir di Wonosobo, pada 20 Oktober1988. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan diWonosobo, selanjutnya menempuh pendidikan tinggi diDepartemen Geografi, Kampus UI Depok sejak 2007 s.d.2014. Lulus dari Departemen Geografi dan menekunibidang penelitian, pengembangan masyarakat dan narasumber pada isu lingkungan di berbagai media. Saat inisedang melanjutkan pendidikannya di Program StudiKajian Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, KampusUI Salemba.

Beberapa harian yang menjadi langganan narasumberadalah Koran Sindo, Rakyat Merdeka, Warta Kota, KBR68H Jakarta, Green Radio (92,0 fm), Eshinta Radio (90,0fm) dan Suara.com. Beberapa karya Ahmad Munir dapatdidownload di www.kedoeinstitute.org atauwww.ahmadmunir.page.tl. Saat ini sedangmengembangkan Kedoe Institute sebagai lembagapenelitian independennya.