NOVEMBER 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN TRANFER KE DAERAH DAN DANA DESAAPBN TA 2021

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021

“Peningkatan quality control anggaran TKDD dan mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi,

pendidikan dan kesehatan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional”

Dukungan Pemerintah kepada daerah selain melalui TKDD juga

dilakukan melalui hibah daerah dan pinjaman daerah

PERKEMBANGAN ALOKASI TKDD, 2015-2021 (triliun rupiah)

Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional,

melalui:

a. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra

pertumbuhan ekonomi.

b. Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan

sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital

(Pendidikan dan Kesehatan).

Mendorong belanja Infrastruktur daerah melalui creative financing seperti

pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antardaerah untuk

mendukung pencapaian target RPJMN.

Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan

penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD

melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan

Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS).

ARAH KEBIJAKAN TKDD

623,4710,3 742 757,8 813 763,9 795,5

8,60% 14%4,50% 2,10%

7,30% 6% 4,20%

2015 2016 2017 2018 2019 Perpres72/2020

APBN2021

TKDD Tumbuh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 3

DANA BAGI HASIL TAHUN 2021

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukungpenanganan kesehatan, jaring pengaman sosial serta pemulihanekonomi dampak Covid-19

Melanjutkan Kebijakan pengelolaan DBH yang tepat waktu, tepat jumlah, danakuntabel dengan memperhatikan proyeksi DBH berdasarkan realisasi DBHpaling kurang 3 (tiga) tahun terakhir

Melanjutkan kebijakan DBH Pajak yang terkait dengan pembagian penerimaan PBBbagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;menambah cakupan DBH PBB termasuk sektor lainnya, antara lain PBB perikanandan PBB atas kabel bawah laut; serta penggunaan DBH CHT prioritas pada bidangkesehatan untuk mendukung program JKN terutama peningkatan kuantitas dankualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah

Memperluas kebijakan penggunaan:

DBH SDA Dana Reboisasi untuk Provinsi, yang meliputi: (1) Rehabilitasi di luarkawasan, (2) Pembangunan dan pengelolaan hasil hutan kayu, hasil hutan bukankayu dan/jasa lingkungan dalam kawasan, (3) Operasionalisasi KesatuanPengelolaan Hutan (KPH), (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial,(5) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

sisa DBH SDA DR yang masih ada pada RKUD Kab/Kota, yang meliputi: (1)Pembangunan dan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA), (2) Pencegahan danpenanggulangan kebakaran hutan dan lahan, (3) Penanaman daerah aliran sungaikritis, penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatanbangunan konservasi tanah dan air, (4) Pembangunan dan Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH).

Perkembangan DBH, 2015-2021

Rp101,96 T

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4

POSTUR DBH APBN TA 2021

(Miliar Rp)

Kenaikan dan penurunan Pagu DBHdibandingkan dengan pagu pada Perpres72/2020 dikarenakan adanya kenaikandan penurunan target penerimaannegara yang dibagihasilkan padaAPBN TA 2021 yang antara laindisebabkan karena:

• Kenaikan target penerimaan PBB dancukai hasil tembakau, serta penurunanpajak penghasilan

• Perkiraan terjadinya kenaikan PNBPSDA migas dan penurunan costrecovery

Penjelasan:APBN

Perpres

72/2020APBN

Selisih

dengan

Perpres

72/2020

%

A. Pajak 56,231.0 44,876.0 46,326.2 1,450.2 3.23%

1. Pajak Penghasilan 35,069.5 28,966.1 28,936.7 (29.4) -0.10%

2. PBB 17,698.6 12,611.1 13,913.9 1,302.8 10.33%

3. Cukai Hasil Tembakau 3,462.9 3,298.9 3,475.6 176.7 5.36%

B. Sumber Daya Alam 48,844.8 29,038.2 35,635.5 6,597.3 22.72%

1. Migas 24,309.4 10,197.1 14,184.8 3,987.7 39.11%

2. Pertambangan Minerba 20,967.3 15,481.2 17,680.4 2,199.2 14.21%

3. Kehutanan 1,890.5 1,565.3 1,854.0 288.7 18.44%

4. Perikanan 720.3 720.3 765.8 45.5 6.32%

5. Panas Bumi 957.3 1,074.3 1,150.5 76.2 7.09%

C. Pembayaran Kurang Bayar 12,504.5 12,504.5 20,000.0 7,495.5 59.94%

117,580.3 86,418.7 101,961.7 15,543.0 17.99%JUMLAH

2021

Uraian

2020

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep

Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih

antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal.

Perkembangan DAU 2015-2021

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang - kurangnya 26%

dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM

352,9

385,4398,6 401,5

420,9

384,4 390,3

27,7% 28,8% 28,7% 28,7%32,0% 35,3% 31,6%

2015 2016 2017 2018 2019 Perpres72/2020

APBN2021

DAU % thd PDN neto 5

ARAH KEBIJAKAN DAU 2021

1. Pagu DAU Nasional bersifat dinamis mengikuti PDN

neto yang ditetapkan Pemerintah;

2. Menyempurnakan formula DAU: Evaluasi bobot variabel

alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas

fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks

ketimpangan antarwilayah (penggunaan Theil Indeks);

3. Menyempurnakan Alokasi Dasar untuk mendukung

kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas

layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM

(mempertimbangkan Formasi PPPK);

4. Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25

persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan

ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk

perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan

SDM di bidang Pendidikan antara lain untuk

pembayaran gaji guru non PNSD.

5. Penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk

mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk

pencapaian output layanan.

6

KEBIJAKAN DID TA 2021

Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan mendukung

pemulihan dan penguatan ekonomi daerah

Efektifitas dan efisiensi penggunaan DID dan Penyempurnaan formulasi DID (RPJMN 2020 – 2024)

1,7 5,0

7,5 8,510,0

13,5 13,5

5,0

19,9%

200,4%

50,0%9,7% 17,8%

90,8%

-27,0%

2015 2016 2017 2018 2019 Perpres72/2020

2021RAPBN

DID Tambahan DID Growth DID

Dana Insentif Daerah, 2015-2021

Mengedepankan kriteria kinerja yang dinamis dan strategis untuk mendorong daerah

lebih kompetitif, seperti penurunan angka pengangguran, kinerja pengendalian inflasi,

indeks pencegahan korupsi;

Menyederhanakan dan menjaga konsistensi formula DID;

Mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kualitas belanja APBD;

Mempertajam indikator yang selaras dengan pencapaian prioritas nasional;

Memperkuat indikator yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian nasional;

Mengalokasikan sebagian DID pada tahun berjalan dengan menggunakan data kinerja

tahun berjalan/termutakhir dalam rangka pemulihan ekonomi di daerah.

Arah Kebijakan:

Penggunaan

DID diprioritaskan untuk:

1. Bidang pendidikan dan kesehatan termasuk digitalisasi

pelayanan pendidikan dan kesehatan; dan

2. Pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah

termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat.

Penyaluran Penyaluran dilakukan secara bertahap, yaitu:

Tahap I paling cepat bulan Februari (50%) dan Tahap II paling cepat bulan Juli (50%)

Persyaratan penyaluran DID antara lain:

Untuk Tahap I (paling lambat diterima DJPK tgl 20 Juni)

1) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran

berjalan;

2) Rencana penggunaan DID tahun berjalan; dan

3) Laporan realisasi penyerapan DID tahun anggaran

sebelumnya bagi daerah yang mendapatkan.

Untuk Tahap II (paling lambat

diterima DJPK 20 November)

dengan menyampaikan laporan

realisasi penyerapan DID tahap I

dengan penyerapan paling sedikit

70% dari dana yang diterima di

RKUD

INDIKATOR DID 2020 – DID 2021

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam

perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan

kesejahteraan masyarakat

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan

Daerah

a. Kemandirian Daerah

b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah

c. Creative Financing

d. Mandatory spending

e. Ketepatan waktu pelaporan

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

b. Peta Mutu Pendidikan

c. Rata-rata Nilai Ujian Nasional

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

a. Penanganan Stunting (Baduta)

b. Baduta yang mendapatkan imunisasi

lengkap

c. Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang

Infrastruktur

a. Akses sanitasi Layak

b. Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Penurunan Penduduk Miskin

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

d. Inovasi Pemerintah Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah plastik

1. Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan

Daerah

a. Kemandirian Daerah

b. Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah

c. Sistem Informasi Keuangan Daerah (baru)

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan

a. Angka Partisipasi Murni

b. Peta Mutu Pendidikan

3. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan

a. Penanganan Stunting (Balita)

b. Balita yang mendapatkan imunisasi lengkap

c. Persalinan di fasilitas kesehatan

4. Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur

a. Akses sanitasi Layak

b. Sumber air minum layak

5. Kesejahteraan Masyarakat

a. Penurunan Penduduk Miskin

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

c. Penurunan Angka Pengangguran (baru)

6. Pelayanan Umum Pemerintahan

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

c. Penghargaan Pembangunan Daerah

d. Inovasi Daerah

7. Peningkatan ekspor

8. Peningkatan Investasi

9. Pengelolaan Sampah

10. Pengendalian Inflasi Daerah (baru)

11. Indeks Pencegahan Korupsi (baru)

Kategori Kinerja Kategori Kinerja

Kriteria Utama Kriteria Utama

Opini BPK atas LKPD (WTP)

Penetapan Perda APBD tepat waktu

Penggunaan e-Government (e-budgeting dan e-procurement)

Opini BPK atas LKPD (WTP)

Penetapan Perda APBD tepat waktu

Penggunaan e-Government (e-budgeting, dan e-procurement)

7

2020 2021

ARAH KEBIJAKAN DANA DESA 2021 :

Reformulasi Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa:

Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa :Mendukung Pengembangan Sektor Prioritas :

• Peningkatan porsi Alokasi Formula guna memperbaiki proporsi

alokasi Dana Desa per desa agar sesuai dengan karakteristik desa

dan perbaikan metode perhitungan AD, AF dan AA.

• Penguatan alokasi kinerja (AK) untuk mendorong kinerja desa dalam

meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi desa.

• Pemberian reward kepada Desa yang berstatus mandiri berupa

penyaluran dana desa dalam 2 (dua) tahap

• Penguatan Program padat karya tunai dan jaring pengaman

sosial berupa Bantuan Langsung Tunai;

• Pemberdayaan UKM, dan sektor usaha pertanian di Desa;

• Peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui

desa digital

• Pengembangan potensi, antara lain pengembangan potensi desa

wisata, produk unggulan desa, pengembangan kawasan

perdesaan melalui peningkatan peran BUMDes.

• Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui

pengembangan Desa Digital;

• Program Ketahanan Pangan dan Ketahanan Hewani sesuai dengan

karakteristik desa melalui pengembangan usaha budidaya pertanian,

perikanan, dan peternakan di desa, termasuk peternakan sapi;• Pengembangan pariwisata melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata;

• Peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur Desa

yang pelaksanaannya diprioritaskan dengan padat karya tunai;

• Program kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan polindes,

pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi masyarakat dan penurunan stunting di

Desa.

DANA DESA TAHUN 2021Meningkatkan kinerja pelaksanaan serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas

8

PENYEMPURNAAN FORMULA DANA DESA TAHUN 2021

AD69%

AA1,5%

AK1,5%

AF28%

DD 2020 AD65%

AA1%

AK3%

AF31%

DD 2021

Alokasi Dasar

(AD):

dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster

jumlah penduduk

Alokasi Formula

(AF):

dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan

desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa

Alokasi Afirmasi

(AA):

dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa

Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin

tinggi.

Alokasi Kinerja

(AK):dibagi kepada desa yang memiliki kinerja terbaik

• Alokasi Kinerja diberikan kepada Desa dengan Kinerja Baik

sebanyak 10% dari total jumlah desa.

• Penilaian kinerja berdasarkan kriteria utama dan kriteria

kinerja antara lain: (1) pengelolaan keuangan desa; (2)

pengelolaan Dana Desa; (3) capaian keluaran (output) Dana

Desa; dan (4) capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Alokasi Formula

Indikator 2020 2021

Jumlah Penduduk (JP) 10% 10%

Jumlah Penduduk Msikin (JPM) 50% 40%

Luas wilayah (LW) 15% 20%

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 25% 30%

Penyempurnaan bobot Alokasi Formula untuk lebih mencerminkan

keseimbangan antara penduduk dan kewilayahan

PENYEMPURNAAN FORMULA DANA DESA TAHUN 2021

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”

Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mendapat

Alokasi Afirmasi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8, 9, dan 10

9

CLUSTER ALOKASI DASAR (AD)(Berdasarkan Jumlah Penduduk Desa)

2020 2021

Pagu Dana Desa Rp71,19 triliun Rp72 triliun

Dialokasikan berdasarkan: AD, AA,AK dan AF AD, AA,AK dan AF

Dengan Bobot (%) 69:1,5:1,5:28 65:1:3:31

Alokasi Dasar (AD)merata untuk seluruh Desa

Rp651 jutaMerata berdasarkan cluster

Jumlah Penduduk

Alokasi Afirmasi (AA)

DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi

AA DT = 181,6 jutaAA DST = 363,2 juta

DT dan DST dengan penduduk miskin tinggi

AA DT =171,6 jutaAA DST = 343,2 juta

Alokasi Kinerja (AK)Total Pagu: Rp1,08 triliun

Jumlah Desa Penerima: 7.495Pagu Per Desa: Rp144,1 juta

Total Pagu: Rp2,16 triliunJumlah Desa Penerima: 7.496Pagu Per Desa: Rp288,2 juta

Alokasi Formula (AF): JP:JPM:LW:IKK JP:JPM:LW:IKKDengan Bobot (%) 10:50:15:25 10:40:20:30Rasio Ketimpangan Distribusi Dana Desa

0,476 0,467

Dana Desa Rata-Rata: Rp950 juta Rata-Rata: Rp961 juta

Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi

Rp27,30 triliun Rp27,42 triliun

RINGKASAN

• Dialokasikan kepada 74.961 desa berdasarkan data Kemendagri

• Rasio ketimpangan distribusi (0,467) < tahun 2020 (0,476)

• Rata-rata per desa (Rp961 juta) > tahun 2020 (Rp950 juta)

• AD dihitung berdasarkan cluster Jumlah Penduduk Desa.

• AK per Desa Rp288,2 juta (7.496 Desa) > tahun 2020 Rp144,1 juta(7.495 Desa)

• AF lebih mencerminkan keseimbangan penduduk dan wilayah.

• Apabila pembulatan alokasi Dana Desa per kab/kota terdapat sisapagu, maka sisa pagu dimaksud akan dialokasikan kepadakabupaten/kota yang mempunyai alokasi Dana Desa terkecil.

- < 100 481.575.000 863

101 1.000 561.574.000 26.350

1.001 5.000 641.574.000 37.751

5.001 10.000 721.575.000 8.081

801.575.000 1.916

74.961

Alokasi (Per Desa) Jml Desa Range JP

JUMLAH

>10.001

RINGKASAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2021

Dana Desa Kab/Kota tidak ada yang turun (hold harmless)

SUMBER DATA DANA DESA

Dalam hal terdapat permasalahan Desa yang mendapat alokasi Dana Desa pada tahun 2021, Menteri Keuangan dapat melakukanpenundaan dan/atau penghentian penyaluran Dana Desa.

RINGKASAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2021

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dana Desa diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan

10

@Dit jenPK

di t j enpk

di rektorat j endera l

per imbangan keuangan

TERIMA KASIH

1500420

KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 11